KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015
JL. DEWI SARTIKA NO. 39 KLATEN Telp. (0272) 321494/ 322670 Fax. (0272) 327200
KATA PENGANTAR Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2015 disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor
29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015, juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode tahun 2015 – 2020. Semoga laporan
kinerja
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 ini dapat
bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good gaverment. SEKRETARIS
THOMAS SUNARNO, SH
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2015 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja. Capaian kinerja sasaran KPU Kabupaten Klaten tahun 2015 bisa dikatakan berhasil dengan uraian sebagai berikut: 1. Sasaran Sasaran terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: Penyusunan dokumen LPJ Bendahara, Laporan Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Semester I dan II Tahun 2015, pengelolaan dokumen SAI, Rekonsiliasi ke KPPN. 2. Sasaran Sasaran tercapainya ketepatan pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan, gaji, tunjangan dan uang makan dilingkungan KPU Kabupaten Klaten. Capaian kinerja sasaran ini adalah tingkat ketepatan waktu pembayaran uang kehormatan, gaji, tunjangan, dan uang makan PNS. 3. Sasaran terwujudnya efektifitas pengelolaan data, dokumentasi dan inventarisasi logistik Pemilu. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan
dan
evaluasi logistik Pemilu , dan inventarisasi logistik. 4.
Sasaran terwujudnya pengawasan fungsional yang profesional dan akuntabel.. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari tersusunnya dokumen Renja dan RKAKL Tahun 2016, menyusun LAKIP tahun 2014 dan Tapkin tahun 2015, melaksanakan evaluasi program kerja, menyusun laporan triwulan berdasarkan PP 39 Tahun 2016 dan laporan capaian
kinerja sesuai dengan PMK 249 Tahun 2011,
ii
dokumen
pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dan melakukan revisi DIPA Tahun 2015. 5. Sasaran tersedianya sumber daya manusia yang profesional Capaian kinerja sasaran ini terdiri penataan organisasi , pembinaan dan pengelolaan SDM, mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat teknis, dan mengirimkan laporan kepegawaian ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 6. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan, dokumen laporan barang milik Negara, laporan barang persediaan (stock opname), penataan, pendataan dan penilaian arsip, dan terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Kantor. 7. Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Capaian kinerja sasaran ini melaksanakan reviu laporan keuangan di KPU provinsi Jawa Tengah. 8. Sasaran Terwujudnya penyiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akuntabel Capaian Kinerja sasaran ini berupa
dokumentasi dan informasi produk hukum
terkait Pemilu dan Pemilukada, mengirimkan Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis. 9. Sasaran Terwujudnya organisasi penyelenggara pemilu yang dapat memberikan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari melaksanakan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, melaksanakan riset pendidikan pemilih, memberikan layanan informasi dan publikasi kepada publik terkait Pemilu dan Pemilukada, dan pengelolaan website www.kpu-klatenkab.go.id
sebagai sarana
sosialisasi kepada masyarakat luas. 10. Sasaran terselenggaranya tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang LUBER. Capaian kinerja sasaran ini mengikuti bimbingan tehnis, dan melaksanakan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
iii
Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Klaten tahun 2015 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:
1.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional.
2.
Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3.
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait/stakeholders untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
iv
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
I
Ikhtisar Eksekutif
ii
Daftar Isi
v
Daftar Tabel
Vi
Bab I
Bab II
Pendahuluan A.
Latar Belakang
1
B.
Informasi Umum Organisasi KPU
3
1.
Struktur Organisasi
3
2.
Tugas Pokok dan Fungsi
5
3.
Kondisi Internal
13
Bab IV
13
b. Sumber Daya Manusia
15
Perencanaan Strategis
18
A.
Perencanaan Strategis
18
1 Visi dan Misi. Tujuan dan Sasaran
18
2. Tujuan dan Sasaran
19
Perencanaan Kinerja Tahun 2015
20
1. Rencana Kerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015
20
B.
Bab III
a. Faktor Perencanaan
C. Program Kerja KPU Kabupaten Klaten D. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 E. RKA-K/L Kabupaten Klaten Tahun 2015 Akuntabilitas Kinerja
23 27 31
A.
Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2015
33
B.
Analisis Capaian Kinerja
37
C.
Akuntabilitas Keuangan
62 69
Penutup
Lampiran
v
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19
Tabel 20
Tabel 21 Tabel 22
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Daftar Pegawai KPU Kabupaten Klaten menurut pendidikan formal Daftar Pegawai kontrak KPU Kabupaten Klaten menurut pendidikan formal Matrik Program Kerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 Pemetaan sasaran, indicator kinerja dan target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 Alokasi anggaran per program KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 Alokasi anggaran per kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2015 Sasaran terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel Sasaran tercapainya ketepatan pembayaran belanja Pegawai Sasaran tersusunnya efektifitas pengelolaan data, dokumentasi dan inventarisasi logistik Sasaran terwujudnya sistem pengawasan fungsional, professional dan akuntabel Sasaran tersedianya sumber daya manusia yang profesional Sasaran tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Sasaran terwujudnya penyiapan penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel Sasaran terwujudnya organisasi penyelenggara Pemilu yang dapat memberikan informasi, publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada Sasaran terselenggaranya tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang LUBER Laporan realisasi anggaran per output Tahun 2014 Rincian realisasi anggaran Tahun 2015 Alokasi anggaran per program KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015
vi
4 15 16 16 17 23 28 31 32 34 37 39 41 41 43 44 47 47 48
50
64 68
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah. 1
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.
2
B.
INFORMASI UMUM ORGANISASI
1. STRUKTUR ORGANISASI
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
serta
bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara
organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. a.
Susunan Organisasi Susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, terdiri dari : 1) Sekretaris 2) Sub Bagian Program dan Data 3) Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik 4) Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 5) Sub Bagian Hukum
Sub bagian Program dan Data Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
Sub bagian Umum, Keuangan dan Logistik Sub bagian Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha,
3
pengadaan logistik Pemilu, distribusi logistik Pemilu, Kepegawaian dan dokumentasi.
Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai
tugas
mengumpulkan
dan
mengolah
bahan
teknis
penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, penetapan daerah Pemilihan , Pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu, penyuluhan/sosialisasi,
kerjasama
antar
Lembaga,
melaksanakan
pelayanan informasi dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih Pemilu.
Sub bagian Hukum Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyelesaian sengketa hokum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, Kampanye dan audit dana kampanye.
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
SEKRETARIS
KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
KASUBBAG HUKUM
.
4
KASUBBAG UMUM, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI a.
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten; b)
melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d) mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten; e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; f)
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
5
i)
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
j)
menerbitkan
keputusan
KPU
Kabupaten
Klaten
untuk
mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dan mengumumkannya; k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Klaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Klaten;
m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2) Tugas
dan
wewenang
KPU
Kabupaten
Klaten
dalam
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten;
6
b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten; d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; f)
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; h)
menindaklanjuti
dengan
Kabupaten Klaten atas
segera
rekomendasi
Panwaslu
temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu; i)
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
j)
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; 7
k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan l)
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan
3) Tugas
dan
Wewenang
KPU
Kabupaten
Klaten
dalam
penyelenggaraan pemilihan Bupati meliputi: a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati; b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Klaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Klaten; e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dengan
memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; f)
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
8
i)
menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
j)
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan
Bupati
berdasarkan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Klaten yang bersangkutan; k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; l)
menerbitkan
keputusan
KPU
Kabupaten
Klaten
untuk
mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya; m) mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n) melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; o) menindaklanjuti
dengan
segera
rekomendasi
Panwaslu
Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; r)
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan
Gubernur
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
9
s)
melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
t)
menyampaikan
hasil
pemilihan
Bupati
kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; dan u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) KPU Kabupaten Klaten dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban : a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara; c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; f)
mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Klaten dan lembaga kearsipan Kabupaten Klaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
g) mengelola
barang
inventaris
KPU
Kabupaten
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10
Klaten
h) menyampaikan
laporan
periodik
mengenai
tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i)
membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Klaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten;
j)
menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Klaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Klaten;
k) melaksanakan keputusan DKPP; dan l)
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan.
5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten
yang
dipimpin
oleh
Sekertaris
yang
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.
b.
Tugas, kewajiban dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 1). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertugas : a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b) Memberikan dukungan teknis administratif; c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
11
d) Membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ; e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Klaten; f)
Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati;
g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten; dan h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban: a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten.
3). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berwenang: a) mengadakan
dan
penyelenggaraan
mendistribusikan
Pemilihan
Bupati
dan
perlengkapan Wakil
Bupati
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b) mengadakan
perlengkapan
penyelenggaraan
Pemilu
sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c) memberikan
layanan
administrasi,
ketatausahaan,
dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12
3. KONDISI INTERNAL a.
FAKTOR PERENCANAAN 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten bersifat topdown. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU Provinsi
Jawa
Tengah
dan
KPU
Kabupaten
Klaten
dapat
mengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi.
2) Pada Tahun 2015, KPU Kabupaten Klaten menerima DIPA 076 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun
Anggaran
2015
Nomor
:
SP
DIPA-
076.01.2.657480/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 1.437.344.000,00 (satu milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empatpuluh empat ribu rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2015 revisi I menjadi sebesar Rp 1.566.618.000,00 (satu milyar limaratus enampuluh enam juta enamratus delapan belas ribu rupiah) dan revisi II pada tanggal 10 September 2015 dengan memasukkan anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 23.245.506.000,00 (Duapuluh tiga juta milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : a) Program 1; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 1.440.183.000,00 atau 6,2 % dari total anggaran; b) Program 2; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 21.805.323.000 atau 93,8 % dari total anggaran. 13
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 BA 076 terdapat 2 (dua) Program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
( 076.01.01)
2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) Dari 2 (dua) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapanpuluh tiga) Output. Dari 8 (delapan) Kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ; 3) Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan
dan
Data
(076.01.01.3357); 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia , Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358) ; 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (076.01.01.3360) ; 6) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361); 7) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.06.3363) ; 8) Pedoman
Petunjuk
Tehnis
dan
Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (076.01.06.3364).
14
b.
SUMBER DAYA MANUSIA
Jajaran komisioner
KPU Kabupaten Klaten terdiri dari Ketua
merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sampai akhir bulan Desember 2015, sebanyak 16 (enambelas) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan non struktural 11 (sebelas) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak sejumlah 6 (enam) orang terdiri dari
3 (tiga) orang Satpam, dan
Tenaga
Pramubhakti sejumlah 3 (tiga) orang.
Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten Masa bhakti Tahun 2013 - 2018 NO 1
JENIS
NAMA
KELAMIN
Siti Farida
Perempuan
JABATAN KETUA merangkap Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye
2
H. Muhammad Ismail, SE
Laki-laki
Anggota yang membidangi Divisi Mutarlih, Keuangan dan Logistik
3
Muhammad Ansori, S.Pd.I
Laki-laki
Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
4
Kartika Sari Handayani, SE
Perempuan
Anggota yang membidangi Divisi Organisasi, Rumah Tangga dan Badan Penyelenggara
5
Joko Hadi Siswanto
Laki-laki
Anggota yang membidangi Divisi Pemantau, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Hubungan Antar Lembaga
15
Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten NO
NAMA
JENIS
JABATAN
KELAMIN
1
Thomas Sunarno, S.H.
Laki - laki
Sekretaris
2
Dra. Eka Susilawati, M.Si.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Program dan Data
3
Yuyun Sri Agung P, S.STP,
Laki-laki
M.Si.
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4
Dra. Wahyu Agustini, M.Si.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Hukum
5
Tatiek Sri Haryatie, S.Sos.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Daftar Pegawai KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal
NOMOR
PENDIDIKAN
URUT
FORMAL
ORANG
Laki-laki
Perempuan
1
S-2
3
1
2
2
S-1
9
4
3
3
D-III
1
1
-
4
SMA
2
2
-
5
SMP
1
1
-
6
SD
-
-
-
16
11
5
Jumlah (s/d Desember 2015)
JUMLAH
16
Daftar Pegawai Kontrak di KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal JUMLAH
NOMOR
PENDIDIKAN
URUT
FORMAL
ORANG
1
S-1
2
1
1
2
D-III
1
1
-
3
SMA
2
2
-
4
SMP
1
1
-
6
5
1
Jumlah (s/d Desember 2015)
LAKILAKI
PEREMPUAN
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun
Staf
untuk
Diklat/Kursus/Pelatihan.
mengikuti Pada
pendidikan Tahun
non
2015
formal Pendidikan
berupa dan
latihan/Kursus/Pelatihan yang telah diikuti antara lain : 1.
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
:
1 orang
2.
Bimbingan Teknis Aplikasi SITUNG
:
1 orang
3.
Bimbingan Teknis Sidalih
:
1 orang
4.
Bimbingan
pemungutan dan :
5 orang
tehnis
penghitungan suara 5.
Bimbingan Teknis Aplikasi Tungsura
:
1 orang
B. Permasalahan yang dihadapi Adapun secara umum hambatan/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Adanya Perubahan/revisi DIPA. 2. Penyusunan Program dan Anggaran bersifat Topdown , pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. 3. Bersamaan dengan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015
17
BAB II PERENCANAAN KINERJA Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ( SPPN ) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis. A.
PERENCANAAN STRATEGIS 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan visi dan misi yaitu : a. Visi Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. b. Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut : 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional; 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hokum, progesif, dan partisipatif; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ; 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan; 18
6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
2. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu: a. Tujuan Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. b. Sasaran Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan ( 2015-2019) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu; c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih; d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
19
e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU; b) Persentase
ketepatan
waktu
penyelesaian
administrasi
kepegawaian; c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d) Opini BPK atas LHP; e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a)
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b)
B.
Persentase sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU.
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015 1.
RENCANA KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 mengalami beberapa kali
perubahan/
revisi,
dari
alokasi
anggaran
awal
sebesar
Rp. 1.437.344.000,00 (satu milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empatpuluh empat ribu rupiah), revisi ke 1 menjadi sebesar Rp 1.566.618.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang terakhir revisi dengan memasukkan anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 23.245.506.000,00 (Duapuluh tiga juta milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam 20
ribu rupiah), anggaran hibah yang diterima KPU Kabupaten Klaten dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebesar Rp 21.678.888.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) , dalam
melaksanakan
kebijakan
Renstra
pada
tahun
2015
yang
diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu : a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
b.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 83
(delapan puluh tiga) Output
dalam bentuk
kegiatan/Output/sub output/komponen/ sub komponen/akun sebagai berikut : I.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ( 076.01.01 ) 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU ( 3355 ). a) Laporan
Sistem
Akuntansi
dan
Pelaporan
keuangan
(3355.003) b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). (3355.007) c) Layanan Perkantoran. (3355.994) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) a) Perencanaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357) a) Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan. (3357.001) b) Dokumen Pemutakhiran data Pemilih (3357.010) c) Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.018) 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
21
a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya manusia. (3358.001) b) Layanan peningkatan kompetesi SDM. (3358.003) 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU). (3360) a) Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008) b) Pengelolaan persediaan (stock opname) (3360.009) c) Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN (3360.010) d) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015) e) Layanan perkantoran (3360.994). 6) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) a) Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU (3361.005)
II.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) a) Advokasi dan sengketa hukum. (3363.010) b) Dokumentasi dan Informasi produk hukum terkait (3363.012) c) Penyuluhan
Peraturan
perundang-undangan
Pemilu
dan
Pemilukada. (3363.013) 2) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.(3364) a) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (3364.004) b) Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada. (3364.006) c) Pusat pendidikan pemilih Pemilu. (3364.032) d) Informasi
dan publikasi
Pemilukada. (3364.033) 22
serta
sosialisasi
Pemilu
dan
C.
PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Perencanaan Program Kerja
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 disusun
berdasarkan RKA-K/L Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015, tertuang 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapan puluh tiga) output dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. sebagaimana tabel berikuti ini. MATRIK PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 076.01.01 3355 3355.003
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan
355.003.001
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan
011
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan
3355.007 3355.007.001 011 3355.994 3354.994.001
laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Penyajian laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA Layanan Perkantoran Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntasi Pelaporan
001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3356
011
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Perencenaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu Fasilitasi pengelolaan data dan dokumnetasi kebutuhan logistik Pemilu Evaluai Pengelolaan Logistik Pemilu
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
3356.008 3356.008.001
3357.001
Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan
3357.001.011
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran TA 2016
011
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran TA 2016
012
Pengelolaan DIPA dan revisi DIPA
23
KODE 3357.010
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Dokumen pemutakhiran Data Pemilih
3357.010.001
Dokumen pemutakhiran Data Pemilih
011
Dokumen pemutakhiran Data Pemilih
3357.018 3357.018.001 011 3358 3358.001 3358.001.011 011 3358.003 3358.003.001
Monitoring dan supervise pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN KPU Tahun 2014 Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Diklat Teknis
011
Pengiriman Peserta Diklat Teknis
3360
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
3360.008
Penatausahaan barang milik Negara
011
Penatausahaan barang milik Negara
3360.009
Pengelolaam persediaan (stock opname)
011
Pengelolaam persediaan (stock opname)
3360.010 011
Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN Tuntutan ganti rugi
3360.015
Penataan, pendataan dan penilaian arsip
011
Penataan, pendataan dan penilaian arsip
3360.994 3360.994.001 002 3361 3361.005 3361.005.001 011
Layanan Perkantoran Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU 24
KODE 076.01.06 3363
3363.010
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum
3363.010.001
Advokasi dan Bantuan Hukum
011
Advokasi dan Bantuan Hukum
3363.012
Dokumentasi dan Informasi produk Hukum
3363.012.001
Dokumentasi dan Informasi produk Hukum
011
3363.013.001
Dokumentasi dan Informasi Hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
011
Workshop/penyuluhan/evaluasi/kajian Peraturan KPU
3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan /Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Bimbingan Tehnis penyelenggaraan Pemilukada
3364.004 011 3364.006 3364.006.001 011
Bimbingan Tehnis Pemilu Kepala Daerah Bimbingan Tehnis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3364.032
Pusat Pendidikan Pemilih
3364.032.001
Pusat Pendidikan Pemilih
012
Pusat Pendidikan Pemilih
3364.033 3364.033.001 011 3364.033.002012
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bimtek supervise sosialisasi dan kampanye Pemilukada Informasi pemilu dan Pemilukada
011
Pelayanan pers dan media
012
Pengembangan kehumasan Pemilu
3364.034 3364.034.001
Tahapan Pemilihan Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 25
KODE 011 3364.034.002 011
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Honorarium penyelenggara Pilkada Honorarium penyelenggara Pilkada
3364.034.003
Pengadaan barang dan jasa (logistik kegiatan pemilihan )
011
Pengadaan barang dan jasa (logistik kegiatan pemilihan
3364.034.004
Pelayanan administrasi perkantoran
011
Pelayanan administrasi perkantoran
3364.034.005
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
011
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
3364.034.006
Pengelolaan logistik Pilkada
011
Pengelolaan logistik Pilkada
3364.034.007
Persiapan Pemungutan suara
011
Persiapan pemungutan suara
3364.034.008
Penerangan/penyuluhan/sosialisasi
011
Penerangan/penyuluhan/sosialisasi
3364.034.009
Rapat kerja/Bimbingan teknis
011
Rapat kerja/Bimbingan teknis
3364.034.010
Advokasi hukum
011
Advokasi hukum
3364.034.011
Rapat koordinasi
011
Rapat koordinasi
3364.034.012
Perjalanan Dinas
011
Perjalanan dinas
3364.034.013
Pencalonan
011
Pencalonan
3364.034.014
Kampanye
011
Kampanye
3364.034.015
Proses penghitungan suara
011
Proses penghitungan suara
3364.034.016
Audit dan pengumuman dana kampanye
011
Audit dan pengumuman dana kampanye 26
KODE 3364.034.017 011
D.
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Evaluasi pilkada Evaluasi pilkada
PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indicator kinerja dan target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
27
Tabel Pemetaan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2) Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan (3355.003)
(3)
Ketepatan dan kepatuhan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (3355.007) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai (3355.994) Tingkat ketepatan perencanaan dalam kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistic pemilu (3356.008)
1 Laporan 1 Laporan 12 bulan layanan
1 Dokumen
% Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L (3357.001) Pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan (3357.010) % Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3357.018) Tingkat ketepatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM (3358.001) % Dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (3358.003) 28
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Orang
SASARAN STRATEGIS (1) Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
INDIKATOR KINERJA (2) Penataan Barang Milik Negara (3360.008) Pengelolaan persediaan (stock opname) (3360.009) Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN (3360.010) Penataan, pendataan dan penilaian arsipTingkat ketepatan penyusunan dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014 (3360.005) Layanan perkantoran (3360.994)
Meningkatnya kualitas penyusunan laporan yang akuntabel
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP (3361.005)
Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya
Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan bahan untuk advokasi dan sengketa hokum (3363.010) Tingkat ketepatan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum (3363.012) Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi
TARGET (3) 3 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan 12 Bulan
1 Laporan
1 Kasus
1 Dokumen
1 Laporan
% proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten (3364.004) 5 Orang
29
SASARAN STRATEGIS (1) Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2) Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraaan pemilukada (3364.006) Jumlah pusat Pendidikan Pemilih (3364.032)
(3)
% Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilkada (3364.033)
1 Orang 1 Laporan 1 Laporan
Tahapan pemilihan (3364.034) 17 Laporan
30
E.
RKA-KL KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan/ revisi, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp.1.437.344.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2015 revisi ke 1 menjadi sebesar Rp 1.566.618.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan tanggal 10 September 2015 revisi ke 2 dengan memasukkan anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 23.245.506.000,00 (Duapuluh tiga juta milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu rupiah), dalam melaksanakan kebijakan Renstra pada tahun 2015 yang diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Tabel Alokasi Anggaran Per Program KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015
NO
PROGRAM
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Jumlah seluruh program 1 dan 2
2
PAGU REVISI TERAKHIR Rp. 1.440.183.000,00
PROSENTASE 6,19
Rp. 21.805.323.000,00
93,81
Rp. 23.245.506.000,00
100
Prosentase anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
\ 31
Tabel Alokasi Anggaran Per Kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015
I
KODE AKUN 076.01.01
1
3355
2
3356
3
3357
4
3358
5
3360
6
3361
II
076.01.06
1
3363
2
3364
NO
PROGRAM/KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretraiat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan /Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Jumlah
32
ANGGARAN (Rp) 1.440.183.000,00
PROSENTASE 6,19
948.644.000,00,-
4,08
9.835.000,00
0,04
69.244.000,00
0,30
2.455.000,00
0,01
408.235.000,00
1,76
1.770.000,00
0,01
21.805.323.000,00
93,81
3.260.000,00
0,55
21.802.063.000,00
93,79
23.245.506.000,00
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
menyusun dan menyampaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 menentukan indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.
A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2015, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran–sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing– masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
33
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA URAIAN
REALISASI
TARGET
CAPAIAN
%
1 Laporan
1 Laporan
100%
1 Laporan
1 Laporan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (3355)
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan & data (3357)
Terwujudnya Jumlah laporan sistem system Akuntasi dan akuntansi pelaporan dan pelaporan keuangan yang akuntabel Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tercapainya Jumlah bulan ketepatan layanan perkantoran pembayaran dalam administrasi uang keuangan kehormatan, gaji, tunjangan Terwujudnya Jumlah dokumen efektifitas perencanaan dan pengelolaan inventarisasi data, logistik Pemilu dokumentasi dan inventarisasi logistik Pemilu Terwujudnya Jumlah dokumen pengawasan perencanaan fungsional program dan yang anggaran professional dan akuntabel
34
KEGIATAN
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
SASARAN
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional
INDIKATOR KINERJA URAIAN
TARGET
CAPAIAN
%
Dokumen pemutakhiran Data Pemilih Laporan Monitoring dan supervisi Pelaksanaan kegiatan KPU Laporan kepegawaian
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 laporan
1 laporan
100%
1 laporan
1 laporan
100%
2 Orang
2 Orang
100%
3 dokumen
3 dokumen
100%
1 unit
1 unit
100%
4 Laporan
0 Laporan
0%
1 laporan
1 laporan
100%
12 bulan 1 laporan
12 bulan 1 laporan
100% 100%
Terkirimnya peserta diklat teknis kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)
Pemeriksaan Dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan
REALISASI
Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara
Pengelolaan persediaan (stock opname) Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Jumlah laporan penataan, pendataan, dan penilaian arsip Layanan perkantoran Meningkatny Jumlah Laporan a kualitas hasil reviu laporan penyusunan keuangan laporan keuangan
35
KEGIATAN Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
SASARAN
INDIKATOR KINERJA URAIAN
Terwujudnya Penyelesaian kasus KPU sebagai dan sengketa organisasi Hukum penyelenggar a Pemilu yang kredibel, professional, dan akuntabel
Dokumentasi dan informasi produk hukum
Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Terwujudnya Jumlah PAW organisasi Anggota DPRD penyelenggar a Pemilu yang dapat memberikan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Laporan hasil riset tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 36
REALISASI
TARGET
CAPAIAN
%
1 Kasus
0 kasus
0%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 orang
1 orang
100%
5 orang
2 orang
40%
1 orang
1 0rang
100%
1 laporan
1 laporan
100%
KEGIATAN
B.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
REALISASI
URAIAN
TARGET
CAPAIAN
%
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015
1 Laporan
1 Laporan
100%
17 laporan
15 Laporan
88%
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat di kategorikan baik. Dalam Tahun 2015 ditetapkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapan puluh tiga). Capaian kinerja sasaran Tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut :
1.
Sasaran terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA Terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel
Sasaran
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
Jumlah laporan system Akuntasi dan pelaporan kumen LPPA
1 Laporan
1 Laporan
100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
1 Laporan
1 Laporan
100%
ini
dicapai
dengan
dukungan
anggaran
sebesar
Rp. 948.664.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 780.474.845,00 atau 82 % dari pagu anggaran. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu: 1) Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pengelolaan
Anggaran
dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi. 2) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap
bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan 37
aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Klaten (KPPN). 3) Menyampaikan
ke
KPU
Provinsi
Jawa
Tengah
Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun. 4) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
diharapkan dapat menjadi sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 5) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang. 6) Pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan. 7) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten tentang pembentukan kelompok kerja. 8) Mendokumentasikan dan penyimpanan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2015. 9) Membayarkan Gaji dan tunjangan, dibayarkan rutin tiap bulan diawal bulan selama 12 (duabelas) bulan. Dan dibayarkan rutin tiap bulan pada bulan berikutnya. 10) Mengajukan anggaran ke KPPN dengan mengajukan SPM UP, GU, LS dan GU nihil dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan setelah terbit SP2D dari KPPN Klaten mencairkan sesuai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015. 11) Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester I Tahun 2015 ke KPU RI; 38
12) Konsultasi revisi DIPA ke Kantor Wilayah Perbendaharaan di Semarang. 13) Melakukan revisi DIPA ke Kantor Wilayah Perbendaharaan di Semarang.
2.
Sasaran
Tercapainya
ketepatan
pembayaran
belanja
Pegawai
(tunjangan khusus/kegiatan, gaji, tunjangan dan uang makan di lingkungan KPU Kabupaten Klaten
Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Tingkat ketepatan waktu pembayaran belanja Pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan), gaji, tunjangan dan uang makan PNS
TARGET
REALISASI
%
12 bln
12 bln
100 %
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 906.200.000,00 namun yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 739.765.195,00 atau 82 % dari pagu anggaran, sisa anggaran belanja Pegawai sebesar Rp 166.438.805,00. Antara lain dikarenakan : 1) adanya anggaran yang tidak bisa diserap yaitu Tunjangan khusus sekretariat KPU Kabupaten karena digantikan dengan tunjangan kinerja yang dibayarkan melalui anggaran KPU Provinsi Jawa Tengah; 2) Alokasi anggaran tunjangan umum yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga mengakibatkan sisa yang signifikan ( Rp 95.574.000,00); 3) Jumlah PNS ada 16 (enambelas) orang sedangkan PNS organik ada 8 (delapan) orang yang lain merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang diperbantukan di KPU Kabupaten Klaten untuk gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan struktural melekat di Instansi Induknya masing-masing. Dengan demikian anggaran
tidak dapat
direalisasikan dengan optimal; 4) Uang makan tidak bisa optimal karena pada tahun 2015 , KPU Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, ada beberapa Pegawai yang melakukan perjalanan dinas sehingga mengakibatkan tidak bisa terserap 100%. 39
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu: 1) Pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), gaji, , tunjangan, uang makan PNS sesuai dengan jumlah pegawai. Pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jabatan Struktural PNS bulan ke 13 dapat dilaksanakan sesuai peraturan. 3) Membayarankan uang belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten, dibayarkan rutin setiap bulan selama 12 bulan. 4) Membayarkan gaji dan tunjangan bagi PNS organik sejumlah 6 (enam) orang selama 12 bulan. 5) Membayarkan Tunjangan jabatan struktural PNS bagi Sekretaris dan Kepala Sub Bagian sejumlah 5 (lima) orang selama 12 bulan. 6) Membayarkan uang makan bagi PNS dilingkungan KPU Kabupaten sejumlah 16 (enambelas) orang selama 12 bulan. 7) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten dilakukan rutin setiap bulan untuk pengajuan SPM LS gaji dan tunjangan. sebagai dasar KPPN Klaten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 8) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) uang kehormatan, honor, tunjangan, uang makan PNS, Uang Pengganti (UP), Tambahan Uang Pengganti (TUP) dan Penggantian Uang (GU) ke KPPN Klaten sebagai dasar KPPN Klaten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 9) Menghadiri setiap undangan Rapat/Bimbingan Tehnis/Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPPN Klaten.
40
3.
Sasaran terwujudnya efektifitas pengelolaan data, dokumentasi dan inventarisasi logistik Pemilu.
INDIKATOR KINERJA Terwujudnya efektifitas pengelolaan data, dokumentasi dan inventarisasi logistik Pemilu
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
Jumlah dokumen perencanaan dan inventarisasi logistik Pemilu
1 dokumen
1 dokumen
100 %
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar
Rp.9.835.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp.3.548.000,00 atau 36 % dari pagu anggaran, sisa anggaran sebesar Rp 6.286.600,00 . Hal ini dikarenakan antara lain komponen kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu tidak bisa direalisasikan dikarenakan kegiatan jasa timbang dan bongkar muat tidak dilaksanakan karena logistik masih didalam kotak suara dan belum dikeluarkan demikian juga untuk honor output kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu: 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi logistik Pemilu; 2) Konsultasi ke KPU Provinsi dalam rangka kegiatan invntarisasi logistik; 3) Konsultasi dan koordinasi ke KPKNL Surakarta dalam rangka kegiatan inventarisasi logistik. 4.
Sasaran terwujudnya pengawasan fungsional yang profesional dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA Terwujudnya pengawasan fungsional, profesional dan akuntabel serta tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1 dokumen
1 dokumen
100
Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran
41
Dokumen pemutakhiran Data Pemilih Monitoring dan supervisi pelaksanaann kegiatan
1 dokumen
1 dokumen
100
1 Laporan
1 Laporan
100
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar
Rp. 69.244.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp. 38.088.500,00 atau 55 % dari pagu anggaran, sisa anggaran sebesar Rp 31.155.500,00. Hal ini dikarenakan adanya penghematan dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih pada akun belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan penghematan perjalanan dinas biasa. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu: 1) Penyusunan program dan rencana kerja, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun 2016, untuk diajukan kepada KPU RI sebagai bahan pengajuan anggaran Tahun 2016; 2) Penyusunan RKAKL KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016; 3) Penyusunan program kerja dan kegiatan Tahun 2015 sesuai DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015; 4) Koordinasi antar Kepala Sub Bagian dalam rangka penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Klaten Tahun 2014 yang merupakan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2014, hasil penyusunan LAKIP disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI; 5)
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015;
6) Menyusun daftar inventarisasi masalah program/kegiatan tahun 2015; 7) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja internal secara periodik; 8) Menghadiri undangan bimbingan tehnis ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan Laporan Triwulan berdasarkan PP 39 Tahun 2006; 9) Menyusun laporan triwulan berdasarkan PP 39 tahun 2006 setiap tiga bulan sekali sebagai bahan evaluasi dan monitoring capaian kinerja secara berkala. 42
10) Menyusun laporan capaian kinerja sesuai PMK 249 tahun 2011 secara on line; 11) Menghadiri Undangan KPU provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Semester I dan II Tahun 2015; 12) Menyusun dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015; 13) Konsultasi/koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015; 14) Menghadiri rapat koordinasi penggunaan basis data pemilih di KPU RI dengan operator sidalih; 15) Menghadiri Bimbingan tehnis aplikasi Pemilukada di KPU RI; 16) Meminta nomer register dana hibah ke DJPPR di Jakarta sebagai bahan revisi DIPA; 17) Menyusun dan melaksanakan revisi DIPA untuk memasukkan dana hibah KPU Kabupaten Klaten dari Pemerintah Kabupaten Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 ke Kantor Wilayah Perbendaharaan di Semarang; 18) Konsultasi dan koordinasi revisi DIPA ke KPPN Klaten; 20. 19) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten tentang pembentukan Kelompok Kerja/Tim.
5.
Sasaran tersedianya sumber daya manusia yang profesional
INDIKATOR KINERJA Tersedianya sumber daya manusia yang professional
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM Mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis
1 laporan
1 laporan
100%
2 orang
1 orang
50%
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.455.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.215.000,00 atau 88% dari pagu anggaran. Tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 1.240.000,00. Hal ini antara lain dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas. 43
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu: 1) Menyampaikan laporan kepegawaian secara rutin tiap bulan ke KPU Provinsi Jawa Tengah; 2) Menyusun dan menyiapkan penilaian sasaran kinerja Pegawai Tahun 2014; 3) Menyampaikan SKP pejabat struktural ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan penilaian; 4) Menerima mutasi 2 (dua) orang Pegawai dari KPU Kabupaten Kebumen dan KPU Kota Tangerang; 5) Mengikuti pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa di KPU Provinsi Jawa Tengah , yang diikuti 1 (satu) orang; 6) Melaksanakan inventarisasi pelanggaran bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten periode 2008 s/d 2013, hasil inventarisasi dikirim ke Sekretariat Jenderal KPU RI di Jakarta; 7) Rapat koordinasi internal dalam rangka Pembinaan kepegawaian dilakukan secara rutin; 8) Pembinaan Pegawai dalam rangka peningkatan disiplin PNS; 9) Mengajukan kenaikan berkala bagi Pegawai Organik Sekretariat KPU Kabupaten Klaten; 10) Menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Struktural dilingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. 11) Mengirimkan Pegawai untuk mengikuti ujian alih status.
6.
Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
3 dokumen
2 dokumen
73 %
1 dokumen
1 dokumen
100%
4 laporan
0 laporan
0%
Penatausahaan barang milik Negara Pengelolaan persediaan (stock opname) Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 44
Penataan, pendataan dan penilaian arsip Layanan perkantoran demi terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor
1 Laporan 12 bulan
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar
1 Laporan 12 bulan
100% 100%
Rp. 408.235.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp. 388.113.375.00 atau 95% tidak direalisasikan sebesar Rp 41.737.625,00 dari pagu anggaran. Hal ini antara lain dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penghapusan barang milik Negara dan tuntutan ganti rugi serta efisiensi anggaran di beberapa output. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu : 1) Penataan arsip dan dokumentasi kegiatan selama tahun 2015; 2) Melakukan penatausahaan dan administrasi perkantoran; 3) Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Arsip Daerah; 4) Melakukan kegiatan penilaian arsip; 5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kantor arsip terkait pemusnahan arsip inaktif Pemilu; 6) Melakukan pendokumentasian terhadap arsip dan dokumen Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 7) Melakukan pendokumentasian terhadap arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 8) Melaksanakan pendokumentasian arsip formulir C1 yang berhologram; 9) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Negara; 10) Melaksanakan kegiatan sesuai
dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten Klaten tentang pembentukan Kelompok Kerja/Tim; 11) Penyusunan Laporan SIMAK BMN sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan barang milik Negara; 12) Input data persedian dimasukkan ke aplikasi persediaan; 13) Melakukan kegiatan pengelolaan stock opname; 14) Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan KPKNL Surakarta; 15) Rekonsiliasi internal ke SAKPA dilakukan rutin tiap bulan; 16) .Rekonsiliasi Barang Milik Negara Ke KPKNL Surakarta dilakukan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun;
45
17) Membayar honor Satpam non PNS/Pramubakti/Sopir sebanyak 6 (enam) orang selama 1 (satu) tahun; 18) Penyelenggaraan keperluan sehari – hari perkantoran meliputi ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan Koran/majalah dan air minum Pegawai; 19) Jasa Pos/Giro/Sertifikat berupa Pengiriman surat-surat dinas. 20) Langganan daya dan jasa berupa membayar biaya langganan listrik, telepon dan air setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan; 21) Pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi perawatan halaman, gedung dan bangunan agar tetap terpelihara dengan baik serta nyaman untuk ditempati; 22) Perawatan kendaraan bermotor roda 4 sejumlah 3 (tiga) unit agar tetap terawat dengan baik; 23) Perawatan kendaraan bermotor roda 2 sejumlah 6 (enam) unit agar tetap terawat dengan baik; 24) Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi service PC, AC, printer dan inventaris kantor; 25) Membayar honor yang terkait dengan operasional Kantor yang meliputi, honor pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan
Staf
Pengelola ), honor dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan; 26) Pengadaan 14 (empatbelas) stel pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. 27) Pengadaan pakaian Satpam non PNS sebanyak 3 (tiga) stel dan pakaian pramubakti sebanyak 3 (tiga) stel; 28) Membayar sewa gudang untuk penyimpanan logistic hasil Pemilu; 29) Melakukan perjalanan dinas ke KPPN Klaten dalam rangka pengajuan Surat Perintah Membayar; 30) Menghadiri Undangan yang diselenggarakan oleh KPPN Klaten; 31) Menghadiri Bimbingan Teknis bagi Bendahara yang diselenggarakan oleh KPPN Klaten; 32) Menghadiri evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2015 DIPA Tahun Anggaran 2016 di Pendopo Klaten;
46
dan penyerahan
33) Melakukan perjalanan dinas ke Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan di Semarang dalam rangka konsultasi revisi DIPA Tahun Anggaran 2015; 34) Melakukan perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang dalam rangka koordinasi dan konsultasi revisi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015.
7. Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan INDIKATOR KINERJA Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel
URAIAN Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan
TARGET
REALISASI
%
1 laporan
1 laporan
100%
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.770.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.770.000,00 atau 100% dari pagu anggaran. Hal ini antara lain dikarenakan adanya kegiatan belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri reviu laporan keuangan di Provinsi Jawa Tengah.
8. Sasaran Terwujudnya penyiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA Terwujudnya penyiapan penyusunan rancangan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akuntabel
URAIAN Penyelesaian kasus dan sengketa Hukum
Dokumentasi dan informasi produk hukum Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis
47
TARGET
REALISASI
%
1 kasus
-
0%
1 dokumen
100%
1 orang
100%
1 dokumen
1 orang
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.260.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.456.000,00 atau 45% dari pagu anggaran, tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 1.804.000,00. Hal ini antara lain dikarenakan adanya kegiatan advokasi dan bantuan hukum tidak dapat direalisasikan karena tidak ada sengketa hukum terkait sengketa hasil Pemilu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu : 1)
Melaksanakan
pendokumentasian
Peraturan-Peraturan
(Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan KPU/Keputusan KPU)
yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; 2)
Penggandaan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilakada serentak;
3)
Pendokumentasikan hasil Keputusan Peradilan dan informasi hukum (UU/PP/Peraturan
KPU/Keputusan
KPU/Putusan
Pengadilan/Putusan
MK/MA); 4)
Menghadiri
undangan dari KPU Provinsi Jawa
Tengah dalam rangka
penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
9. Sasaran Terwujudnya organisasi penyelenggara Pemilu yang dapat memberikan
informasi
dan
publikasi
serta sosialisasi
Pemilu
dan
Pemilukada Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: INDIKATOR URAIAN KINERJA Jumlah PAW Tersedianya Anggota DPRD informasi hasil pemilu yang handal dan meningkatnya partisipasi masyarakat Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
48
TARGET
REALISASI
%
5 orang
2 orang
40%
1 orang
1 orang
100%
INDIKATOR KINERJA
Sasaran
ini
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
Laporan hasil riset tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
1 Laporan
1 Laporan
100%
1 Laporan
1 Laporan
100%
dicapai
dengan
dukungan
anggaran
sebesar
Rp. 61.023.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 42.146.000,00 atau 69% dari pagu anggaran, tidak bisa direalisasikan sebesar Rp 18.877.00,00. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam realisasi anggaran pada kegiatan pendidikan pemilih dan tidak diserapnya kegiatan perjalanan dinas paket meeting dakam kota dan efisiensi kegiatan lainnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu : 1)
Konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
2)
Konsultasi ke Biro Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
3)
Koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dalam rangka penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
4)
Melaksanakan proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014 – 2019;
5)
Melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten tentang pembentukan Kelompok Kerja penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
6)
Menyerahkan hasil kerja Kelompok Kerja penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten periode Tahun 2014 – 2019 kepada DPRD Kabupaten Klaten;
7)
Menghadiri Bimbingan Tehnis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPU RI;
49
8)
Melaksanakan riset pendidikan pemilih dilakukan secara swakelola dengan melibatkan personil relawan demokrasi Pemilu tahun 2014;
9)
Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan petugas riset peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 dan Pemilukada;
10)
Penyusunan laporan hasil riset peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 dan Pemilukada;
11)
Menyampaikan laporan hasil riset peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 dan Pemilukada kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
12)
Memberikan layanan informasi kepada publik terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015;
13)
Konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah terkait Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilukada;
14)
Penyusunan bahan informasi Pemilu;
15)
Pengumpulan bahan dan data dalam rangka memberikan pelayanan kepada pers/media dan publik;.
16)
Pendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten;
17)
Mengupload semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten kedalam web KPU Kabupaten Klaten;
18)
Menghadiri Bimbingan Tehnis yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
19)
Menyusun laporan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015;
20)
Membayarkan honor operator sistem informasi tahapan (SITAP) , dibayarkan selama 3 (tiga) bulan untuk 1 (satu) petugas Operator.
10.
Sasaran Terselenggaranya tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang LUBER
INDIKATOR URAIAN KINERJA Terlaksananya Tahapan pemilihan tahapan pemilihan Bupati dan 50
TARGET
REALISASI
%
17 laporan
15 laporan
88%
INDIKATOR KINERJA Wakil Bupati Klaten sesuai ketentuan perundangundangan
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 21.741.040.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.702.191.557,00 atau 86% dari pagu anggaran, tidak bisa direalisasikan sebesar Rp 3.038.848.443,- dikarenakan adanya penghematan kegiatan dalam pengadaan barang / jasa dan perjalanan dinas. Karena tidak ada perselisihan hasil pemilu maka kegiatan advokasi hukum tidak direalisasikan demikian juga untuk uang lembur KPU Kabupaten Klaten juga tidak direalisasikan dan kegiatan evaluasi belum dapat diserap pada bulan Desember 2015. Beberapa kegiatan untuk mendukung capaian kinerja tahapan pemilihan adalah sebagai berikut: 1. Menghadiri Bimbingan Tehnis yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah; 2. Menyusun laporan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015; 3. Membayarkan honor operator sistem informasi tahapan (SITAP) , dibayarkan selama 3 (tiga) bulan untuk 1 (satu) petugas Operator; Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara serentak sesuai tahapan pelaksanaan , beberapa kegiatan untuk mendukung capaian kinerja penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan anggaran hibah KPU Kabupaten Klaten a.
KPU Kabupaten Klaten telah mengajukan usulan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2014 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , Sebesar Rp 21.678.888.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Telah dilakukan pembahasan dengan tim anggaran Pemkab dan memperoleh 51
persetujuan dalam APBD Kabupaten Klaten 2015 sebesar Rp 21.678.888.000,(dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan rupiah); b. Memintakan nomor register ke DJPPR di Jakarta, selanjutnya melakukan revisi DIPA KPU Kabupaten Klaten untuk memasukkan anggaran hibah KPU Kabupaten Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten.
2. Penyusunan regulasi peraturan KPU Kabupaten Klaten KPU Kabupaten Klaten telah menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebanyak 55 (limapuluh lima) Surat Keputusan
3. Pembentukan badan penyelenggara ad hock (PPK, PPS dan KPPS) a. KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten mengenai pembentukan badan penyelenggara ad hock Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, dalam hal permohonan bebas biaya untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota PPK dan PPS serta dukungan fasilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. b.Pengumuman pendaftaran seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. c. Rapat koordinasi dengan Camat se Kabupaten Klaten dan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pembentukan badan penyelenggara ad hock (PPK, PPS dan KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. d.Rapat Pleno penetapan hasil seleksi tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Mei 2015, dari 353 orang peserta calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang lolos seleksi tertulis sebanyak 256 orang. Hasil seleksi tertulis diumumkan dipapan pengumuman KPU Kabupaten Klaten, papan pengumuman Kantor Kecamatan dan Web KPU kabupaten Klaten.
52
e.
Pelaksanaan tes wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang dilaksanakan tanggal 4 s/d 6 Mei 2015, peserta yang mengikuti tes wawancara sebanyak 255 orang dan dilanjutkan rapat pleno menetapkan hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015.
f.
KPU Kabupaten Klaten dan Sekretariat melakukan monitoring Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke beberapa Kecamatan se Kabupaten Klaten.. .
g.
Menerima berkas administrasi dari 401 Desa calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diusulkan oleh Kepala Desa yang disampaikan ke KPU Kabupaten Klaten.
h.
Melakukan penelitian
dan verifikasi
berkas
calon
Anggota Panitia
Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. i.
Rapat koordinasi dengan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih dalam rangka persiapan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
j.
Melaksanakan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
k.
Rapat Pleno penetapan
calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan
Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 18 Mei 2015 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. l.
Pelantikan , Pengambilan
Sumpah/janji dan Bimbingan Tehnis Calon
Anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 di Gedung Olah Raga Gelarsena Klaten. Jumlah yang dilantik Anggota PPK sebanyak 130 orang dan Anggota PPS sebanyak 1203 orang. m. Rapat Pleno penetapan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
53
n.
Menerima berkas usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dari Camat se Kabupaten Klaten, selanjutnya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Klaten dimintakan Surat Keputusan Bupati Klaten tentang Penetapan Personil Sekretariat Pemilihan Kecamatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2015.
4. Pemutakhiran data pemilih a.
Mengikuti Bimbingan tehnis pemutakhiran data pemilih pilkada serentak di KPU RI.
b.
Mengikuti rapat kerja ke KPU Provinsi Jawa Tengah tentang Sidalih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
c.
Bimbingan tehnis pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Mutarlih.
d.
Melakukan analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
e.
Melakukan pemetaan alokasi jumlah TPS per Desa/Kelurahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
f.
Monitoring dan supervisi pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke beberapa Kecamatan.
g.
Rapat Koordinasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Anggota PPK Divisi Mutarlih se Kabupaten Klaten.
h.
Melakukan asistensi upload data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 kepada PPK Se Kabupaten Klaten.
i.
Konsultasi Pemutakhiran Daftar Pemilih ke KPU RI Provinsi Jawa Tengah.
j.
Monitoring dan supervisi pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke beberapa Kecamatan.
k.
Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
l.
Melakukan asistensi upload data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 kepada PPK Se Kabupaten Klaten.
m. Menghadiri Rapat kerja penggunaan basis data pemutakhiran data pemilih Pemilukada Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh KPU RI. 54
n.
Menerima Berita Acara PPK se Kabupaten Klaten hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
o.
Menerima tim monitoring dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka supervisi kegiatan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
p.
Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
q.
Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
5.
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. a.
Mengikuti Bimbingan Tehnis aplikasi pencalonan yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta.
b.
Menyelenggarakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten.
c.
Pengumuman dan penyerahan
syarat
dukungan
calon
perseorangan,
diumumkan di surat kabar harian Solo Pos , Radio Salma FM, Radio Anda FM, RSPD, Website KPU Kabupaten Klaten dan papan pengumuman di KPU kabupaten Klaten. d.
Menghadiri rapat kerja ke KPU Provinsi Jawa Tengah penyusunan regulasi Pilkada Tahun 2015.
e.
Rapat sosialisasi pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, yang dihadiri Muspida Klaten, Pimpinan Partai Politik, Ketua PPK se Kabupaten Klaten, Dinas/Instansi terkait, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan Calon perseorangan.
f.
Konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka permasalahan pencalonan dari partai politik yang berperkara.
g.
Rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten
terkait kegiatan
pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. h.
Rapat koordinasi
terkait kegiatan pencalonan perseorangan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Ketua dan Anggota PPK Divisi Sosialisasi.
55
i.
Menerima pasangan calon perseorangan atas nama H. Mustafid Fauzan, S.E – Sri Harmanto, S.E, M.Si. dan menyampaikan syarat dukungan diserahkan ke KPU Kabupaten Klaten sejumlah
85.389,
yang
selanjutnya
dilakukan penelitian jumlah minimal dan dilakukan analisis dukungan ganda serta memilahkan dokumen data dukungan ( asli dan foto copy) selanjutnya diserahkan ke PPS melalui PPK untuk dilakukan penelitian administrasi dan faktual di tingkat Desa/Kelurahan. j.
Menerima pasangan calon perseorangan atas nama Supolo – Joko Suyono dan menyampaikan syarat dukungan yang diserahkan ke KPU Kabupaten Klaten sejumlah
4.928,
selanjutnya dilakukan penelitian jumlah minimal dan
dilakukan analisis dukungan ganda. Sehubungan dengan syarat jumlah minimal dan persebaran pasangan calon persorangan tidak terpenuhi, maka pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat. k.
Bimbingan tehnis pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang diikuti oleh Ketua dan Anggota PPK Divisi Sosialisasi.
l.
Rapat koordinasi penyusunan administrasi laporan penelitan administrasi dan factual serta penyerahan syarat dukungan pasangan calon
perseorangan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Ketua dan Anggota PPK Divisi Sosialisasi m. Monitoring penelitian administrasi dan faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke PPK dan PPS se Kabupaten Klaten. n.
Rapat koordinasi dengan Partai peserta Pemilu terkait kegiatan pencalonan partai politik/gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
o.
Rapat sosialisasi kegiatan pencalonan partai politik/gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
p.
Rapat pleno rekapitulasi jumlah
dukungan pasangan calon perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Ketua PPK Se Kabupaten Klaten. q.
Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 diumumkan
56
melalui media cetak harian Solo Pos , Website KPU Kabupaten Klaten dan papan pengumuman r.
KPU Kabupaten Klaten.
Menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari perseorangan atas nama H. Mustafid Fauzan,S.E dan H. Sri Harmanto, S.E., M.Si.
s.
Menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari gabungan partai yang diusung dari Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional , Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa atas nama One Krisnata dan Drs. Soenarto, M.Hum.
t.
Menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari gabungan partai yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat atas nama Hj. Sri Hartini, S.E dan Hj. Sri Mulyani.
u.
Menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari gabungan partai yang diusung dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera
atas nama dr. H. Suhardjanto, M.Kes dan Sunardi,
S.Pd.,M.Pd. v.
Pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
w. Konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah perihal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 x.
Rapat pleno hasil penelitian administrasi dokumen pencalonan
Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. y.
Menerima perbaikan berkas syarat dukungan dari Partai Politik/Gabungan Parpol Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
z.
Menerima perbaikan
syarat data dukung calon perseorangan
Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dari PPK Se Kabupaten Klaten. aa. Penelitian berkas administrasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. bb. Klarifikasi ijasah Strata 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke AUB Surakarta. cc. Klarifikasi
keabsahan Surat Keputusan Pengurus Partai Demokrat DPC
Klaten ke DPD I Semarang. 57
. dd. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi data dukung perbaikan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. ee. Rapat Pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. ff. Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015 dan deklarasi kampanye damai dan
bermartabat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
6.
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. a. Pengadaan bahan kampanye berupa brosur/leaflat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. b. Pengadaan Alat Peraga kampanye berupa spanduk dan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. c. Menyerahkan bahan kampanye berupa brosur/leaflat kepada LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. d. Memasang Baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 di 5 (lima) titik bagi masing-masing pasangan calon. e. Koordinasi dengan PPK dan PPS se Kabupaten Klaten dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk pasangan calon. f. Menghadiri sosialisasi dana kampanye ke KPU Provinsi Jawa Tengah. g. Rapat koordinasi pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Dinas/Instansi terkait. h. Rapat koordinasi tentang dana kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2015 ke KPU Provinsi Jawa Tengah. i. Rapat pleno penetapan dana kampanye
Pemilihan
Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2015. j. Mengumumkan laporan awal dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 diumumkan di Website KPU Kabupaten Klaten dan papan pengumuman
KPU Kabupaten Klaten.
k. Menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. 58
l. Melakukan monitoring pemasangan alat Alat Peraga
kampanye berupa
spanduk dan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke PPK Se Kabupaten Klaten. m. Rapat koordinasi pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Dinas/Instansi, Panwaskab, Partai Politik Pengusung pasangan calon dan LO Pasangan Calon. n. Bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait, Kepolisian dan Panitia Pengawas Kabupaten melakukan penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. o. Pelaksanaan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, dilaksanakan 2 kali debat.
7.
Sosialisasi a. KPU Kabupaten Klaten telah melakukan sosialisasi kepada Stake Holder, Dinas/Instansi terkait, Partai Politik, Tokoh Agama/Tokoh masyarakat, PPK, PPS, Organisasi masyarakat, organisasi sosial, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih berkebutuhan khusus/divabel dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dalam setiap tahapan pemilihan. b. Menjadi nara sumber dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Dinas/Instansi , Organisasi masyarakat/keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya. c. Menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, Dinas/Instansi dan Pemangku kepentingan lainnya. d. Memasang bahan sosialisasi berupa baliho visi misi pasangan calon di 26 Kecamatan. e. Menyampaikan poster tahapan kepada PPK, PPS dan Dinas/Instansi serta stake holder lainnya. f. Memasang spanduk visi misi pasangan calon di 401 Desa. g.Pengelolaan website www.kpuklaten.com sebagai sarana sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan dan hasil Pemilu dan Pemilukada Kabupaten Klaten..
59
h.Mengupload kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten
kedalam
website sebagai media informasi kepada publik.
8.
Pengadaan barang/jasa dan distribusi logistik a. Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahuun 2015; b. KPU Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Klaten dalam pengadaan surat suara dengan mekanisme lelang. c. Logistik yang telah tersedia, didistribusi ke 26 PPK sesuai kebutuhan masingmasing Kecamatan dan PPK mendistribusikan ke masing-masing PPS di wilayahnya. d. Logistik hasil pemungutan suara yang berada di PPK, diambil oleh KPU Kabupaten Klaten dan disimpan digudang KPU Kabupaten Klaten
9.
Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 a.
Menghadiri undangan Bimbingan Tehnis pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak di KPU RI.
b. Menghadiri Rapat Pimpinan di KPU RI. c. Menyelenggarakan Bimbingan tehnis pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 bagi Ketua, Anggota PPK Divisi Tungsura, Anggota PPK Divisi Hukum, Anggota PPK Divisi Logistik dan Sekretaris PPK se Kabupaten Klaten. d. Monitoring pelaksanaan Bimbingan tehnis pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke beberapa Kecamatan. e. Rapat koordinasi kesiapan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Pimpinan partai Politik, Direktur Rumah Sakit, Kepala lembaga Pemasyarakatan, LO pasangan calon dan Wartawan. f. Menghadiri
undangan
Bimbingan
Tehnis
aplikasi
pemungutan
dan
penghitungan suara Pilkada serentak di KPU RI. g.Melaksanakan kegiatan monitoring persiapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
60
h.Menerima hasil penghitungan suara (Formulir C, C1 beserta lampirannya ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. i. Melakukan kegiatan entri data formulir C, C1 beserta lampirannya
dan
mengirimkan hasilnya ke KPU RI. j. Rapat koordinasi dengan Ketua PPK Anggota PPK dalam rangka persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. k.Monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 ke beberapa PPK . l. Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dari PPK se Kabupaten Klaten. m. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten, yang dihadiri oleh Muspida, Pimpinan Partai Politik, LO pasangan calon, Ketua dan Anggota PPK , Panwas Kabupaten dan Dinas/Instansi terkait. n.Mengirimkan laporan hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode tahun 1015 – 2020.
10.
Keuangan a. Menyusun revisi ke 02 DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 dalam rangka penyesuaian pagu dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 kedalam DIPA. b. Mentransfer anggaran secara rutin untuk kegiatan dan honor PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dan KPPS. c. Melakukan monitoring dan supervisi ke beberapa PPK yang laporan pertanggungjawaban belum dikirim ke KPU Kabupaten Klaten. d. Melaksanakan Bimbingan Tehnis bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. e. Rapat koordinasi pengelolaan keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dengan Sekretaris dan bendahara PPK Se Kabupaten Klaten.
61
f. Memberikan asistensi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. g. Penatausahaan dan pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
11.
Tingkat partisipasi pemilih Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih sebesar 66 % dibawah target yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5%, hal ini disebabkan masih banyak pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi keberadaan personilnya tidak ada ditempat (bekerja diluar Klaten)
sehingga pada saat hari pemungutan suara
mereka tidak pulang ke Klaten jadi tidak menggunakan hak pilihnya, apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada tahun 2014 sebesar 76 % untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 dan sebesar 75 % untuk pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih menurun. Sedangkan kalau dibandingkan dengan tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat meningkat karena pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 57,56 %.
C.
AKUNTABILITAS KEUANGAN Setelah revisi DIPA ke 2 , pagu KPU Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.245.506.000,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu rupiah) yang berasal dari sumber dana rupiah murni Rp 1.566.618.000,- (Satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah ) dan hibah langsung dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp 21.678.888.000,- ( Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten merealisasikan anggaran sebesar Rp. 19.962.995.327,00 atau sebesar 86 % dari pagu anggaran yang tersedia, anggaran yang tidak direalisasikan
Rp
3.282.510.673,00. karena penghematan anggaran dibeberapa kegiatan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak ada perselisihan hasil Pemilu. 62
Sebagai pembanding
anggaran tahun anggaran 2014 pagu sebesar
Rp 42.451.046.024,00,00 realisasi anggaran sebesar Rp 42.451.046.024,00 atau 85% dari pagu anggaran, sehingga untuk realisasi tahun anggaran 2015 lebih besar 0,1%
dibanding dengan tahun anggaran 2014, di tahun 2014 juga
melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sedangkan untuk tahun angggaran 2013 pagu sebesar Rp 23.308.175.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 19.711.155.391,00 atau 85 % dari pagu anggaran sehingga untuk tahun anggaran 2015 realisasi lebih besar 0,1 % apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 dan 2014. Rincian realisasi anggaran tahun 2015 sebagai berikut:
63
KODE
076.01.01
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/
PAGU ANGGARAN REALISASI
SUBKOMP/AKUN/DETIL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
SISA
%
AWAL
REVISI 3
1,373,061,000
1,440,183,000
1,213,210,120
247,948,880
84%
948,644,000
948,644,000
780,474,845
168,169,155
82%
Teknis Lainnya KPU 3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
3355.003
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
28,505,000
28,505,000
27,819,450
685,550
98%
3355.007
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
13,939,000
13,939,000
12,890,200
1,048,800
92%
3355.994
Layanan Perkantoran.
906,200,000
906,200,000
739,765,195
166,434,805
82%
9,835,000
9,835,000
3,548,400
6,286,600
36%
9,835,000
9,835,000
3,548,400
6,286,600
36%
Pengelolaan 3356
Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
3356.008
Perencanaan kebutuhan logistik,pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
27,122,000
69,244,000
38,088,500
31,155,500
55%
3357.001
Dokumen perencanaan dan data kepemiluan
20,642,000
20,642,000
16,971,000
3,671,000
82%
3357.010
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
0
42,122,000
15,467,500
26,654,500
37%
3357.018
Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan
6,480,000
6,480,000
5,650,000
830,000
87%
Komisi Pemilihan Umum
64
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/
PAGU ANGGARAN REALISASI
SUBKOMP/AKUN/DETIL AWAL
SISA
%
REVISI 3
Pembinaan Sumber Daya Manusia,Pelayanan dan 3358 3358.001 3358.003
Administrasi Kepegawaian Penataan Organisasi,pembinaan dan pengelolaan SDM Layanan peningkatan kompetensi SDM
2,455,000
2,455,000
1,215,000
600,000
49%
1,840,000
1,840,000
600,000
600,000
33%
615,000
615,000
615,000
0
100%
383,235,000
408,235,000
388,113,375
41,737,625
95%
17,016,000
17,016,000
15,016,000
17,016,000
88%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 3360
Perkantoran (KPU)
3360.008
Penatausahaan Barang Milik Negara
3360.009
Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
1,950,000
1,950,000
1,950,000
0
100%
3360.010
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN
2,550,000
2,550,000
0
2,550,000
0%
3360.015
Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip
9,754,000
9,754,000
9,726,500
6,627,500
100%
3360.994
Layanan Perkantoran
351,965,000
376,965,000
361,420,875
15,544,125
96%
1,770,000
1,770,000
1,770,000
0
100%
64,283,000
21,805,323,000
18,745,793,557
3,060,179,443
86%
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 3361
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 076.01.06
65
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/
PAGU ANGGARAN REALISASI
SUBKOMP/AKUN/DETIL AWAL
3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,
SISA
%
REVISI 3
3,260,000
3,260,000
1,456,000
1,804,000
45%
1,080,000
1,080,000
906,000
174,000
84%
590,000
590,000
550,000
40,000
93%
61,023,000
21,802,063,000
18,744,337,557
3,058,375,443
86%
12,270,000
12,270,000
7,550,000
4,720,000
62%
Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 3363.012
Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
3363.013
Pemilukada
3364
Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggatian Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
3364.004
dan DPRD Kabupaten/Kota
3364.006
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada
10,428,000
10,428,000
10,142,000
286,000
97%
3364.032
Pusat Pendidikan Pemilih
24,675,000
24,675,000
14,540,000
10,135,000
59%
3364.033
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan
13,650,000
13,650,000
9,914,000
3,736,000
73%
Pemilukada 3364.034
Tahapan Pemilihan
0
21,741,040,000
18,702,191,557
3,039,498,443
86%
3364.034.001
SUPERVISI DAN MONITORING PELAKSANAAN PEMILIHAN
0
62,152,000
52,452,600
10,349,400
84%
GUBERNUR,BUPATI DAN WALIKOTA
66
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/
PAGU ANGGARAN REALISASI
SUBKOMP/AKUN/DETIL AWAL
3364.034.002
Honorarium Penyelenggara Pilkada
3364.034.003
SISA
%
REVISI 3 13,864,100,000
13,221,810,694
642,289,306
95%
Pengadaan Barang dan Jasa (Logistik Kegiatan Pemilihan)
1,223,388,000
820,340,601
403,047,399
67%
3364.034.004
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,843,089,000
1,634,429,250
208,659,750
89%
3364.034.005
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
171,312,000
158,097,300
13,214,700
92%
3364.034.006
Pengelolaan Logistik Pilkada
194,770,000
130,183,000
64,587,000
67%
3364.034.007
Persiapan Pemungutan Suara
520,203,000
168,230,950
351,972,050
32%
3364.034.008
Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
40,894,500
94%
699,750,000
658,855,500
3364.034.009
Rapat Kerja/Bimbingan Teknis
882,541,000
429,794,500
452,746,500
49%
3364.034.010
Advokasi Hukum
363,016,000
-
363,016,000
0%
3364.034.011
Rapat Koordinasi
117,157,000
94,194,200
22,962,800
80%
3364.034.012
Perjalanan Dinas
463,825,000
381,362,390
82,462,610
82%
3364.034.013
Pencalonan
227,276,000
168,276,200
58,999,800
74%
3364.034.014
Kampanye
612,143,000
490,861,250
121,281,750
80%
3364.034.015
Proses Penghitungan Suara
281,818,000
263,860,622
17,957,378
94%
3364.034.016
Audit dan Pengumuman Dana Kampanye
40,000,000
29,442,500
10,557,500
74%
3364.034.017
Evaluasi Pilkada
174,500,000
-
174,500,000
0%
23,245,506,000
19,959,003,677
3,308,128,323
86%
JUMLAH TOTAL
1,437,344,000
67
ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015
NO 1
2
PROGRAM Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses public Jumlah seluruh program 1 dan 2
PAGU REVISI TERAKHIR (Rp) 1.440.183.000,00
REALISASI (Rp)
PROSENTASE
1.217.201.770,00
85 %
21.805.323.000,00
18.744.337.557,00
86 %
23.245.506.000,00
19.959.003.677,00
86 %
68
BAB IV PENUTUP Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2015 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapan puluh tiga) output, sesuai yang tercantum dalam
DIPA
KPU
Kabupaten
Klaten
BA
(076)
Nomor:
SP
DIPA-
076.01.2.657480/2015 tanggal 14 Nopember 2014. Semua kegiatan telah dilaksanakan , kecuali beberapa suboutput yang tidak dilaksanakan yaitu penghapusan barang milik Negara, Tuntutan ganti rugi, advokasi dan sengketa hukum dan Advokasi hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Pada Tahun Anggaran 2015 ada revisi DIPA sampai dengan revisi ke 2 dengan memasukkan anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten menjadi sebesar Rp 23.245.506.000,00,- dapat direalisasikan sebesar
Rp 19.962.995.3274,00,- atau sebesar 86 % dan sisa anggaran
sebesar Rp 3.282.510.673,00,- sedangkan untuk anggaran hibah dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp 21.678.888.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp
18.029.149.043,00,- sehingga sisa anggaran hibah KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebesar Rp 3.029.149.043,00,Pada Tahun 2015 ini KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara serentak, target dan realisasi pencapaian kinerja tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadual kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 bisa berjalan dengan lancar, aman, damai dan kondusif serta tidak ada perselisihan hasil pemilihan. Partisipasi Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 di Kabupaten Klaten sebesar 66 %. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun–tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.
69
70
