KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 25/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 07/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017 UNTUK BADAN PENYELEGGARA AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN, Menimbang :
a.
bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 200 ayat (1) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Penggunaan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan, baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibuat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Untuk Badan Penyelenggara Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor Penyelenggara Pemilihan Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
15 Tahun 2011 tentang Umum (Lembaran Negara 2011 Nomor 101, Tambahan Indonesia Nomor 5246);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 Tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2016;
10.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016;
11.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengolahan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana HIbah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
13.
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
14.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 18/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/ 005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.
Memperhatikan :
1.
Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2.
Berita Acara Nomor : 07/BA/Pilbup/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 tentang Perubahan Juknis Ad Hoc, Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara, Petunjuk Teknis Setiap Tahapan, Divisi dan Koordinator Wilayah, Penetapan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 07/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017 UNTUK BADAN PENYELEGGARA AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.
KESATU
:
Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 untuk Badan Penyelenggara Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merupakan Panduan bagi para pengelola keuangan Badan Penyelenggara Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dalam mengelola keuangan, serta wajib untuk ditaati dan dilaksankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KEDUA
:
Lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 06 Agustus 2016
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Kepala Sub Bagian Hukum
M. Arif Suryandi Lingga, MH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN dto AHYAR
