TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013
Penanggung jawab
: H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM. (Ketua KPU)
Pengarah
:
1. Anwar Nashori, S. Ag., M.SI 2. H. Dadan Bardan, S. Ag. 3. Ima Budi Rahayu, S.IP 4. Agus Fachruzzaman, SE
Penyusun
:
1. Drs. H. Iyep Saeful Hayat 2. Mamat Rahmat, S. Sos 3. Rahmat H. Akil, S. Sos., MM 4. Yudi E. Carliana, SH 5. Iwan Budiman
Lay out dan operator
:
1. Wina Winiarti, SH 2. Latief Muhtar, SH
Desain Cover
: Cepi Cahaya, S.Kom
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA Jl. Raya Timur Singaparna No. 416A Cipakat- Singaparna Telp/Fax: (0265) 549 838, website: www.kpud-tasikmalayakab.go.id Page ii
KATA PENGANTAR
Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pesta demokrasi terpenting bagi rakyat Provinsi Jawa Barat yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Adapun laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya ini kami susun sebagai salah satu kewajiban kami dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 serta sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kami sebagai penyelenggara dalam kegiatan tersebut. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya, Panitia Pemilihan Kecamatan beserta Sekretariatnya, Panitia Pemungutan Suara beserta Sekretariatnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta pihakpihak lainnya yang memungkinkan terselenggaranya seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Tasikmalaya dapat terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa hambatan apapun. Demikian laporan ini kami buat untuk bahan seperlunya.
Tasikmalaya,
Maret 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA KETUA,
H. DEDEN NURUL HIDAYAT, ST., MM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page i
DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………
:
i
Tim Penyusun ………………………………………………………………….
:
ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………….
: iii
BAB I: PENDAHULUAN ……………………………………………………
:
1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………........
:
1
1.2. Dasar Hukum ……………………………………………..........
:
1
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………
:
8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN ……………………….. 2.1. Tahap Persiapan ………………………………………………….
: 10 : 10
2.2. Tahap Pelaksanaan ………………………………………………. : 16 2.3. Tahap Penyelesaian ……………………………………………… : 20 BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI ………………………………….
: 22
3.1. Permasalahan …………………………………………………….. : 22 3.2. Solusi ……………………………………………………………... : 24 BAB IV KESIMPULAN ……………………………………………………….. : 27 4.1. Strengths (Kekuatan) ……………………………………………... : 27 4.2. Weaknesses (Kelemahan) ………………………………………... : 28 4.3. Opportunities (Peluang) ………………………………………….. : 28 4.4. Threats (Tantangan) ……………………………………………… : 29 LAMPIRAN-LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page iii
BAB I PENDAHULUAN
1. 1. LATAR BELAKANG Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan memilih pemimpin-pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang pelaksanaannya telah disuratkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana memilih serta dipilih merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan menurut peraturan Perundangundangan. Lebih lanjut lagi, Komisi Pemilihan Umum, sebagai institusi resmi pengemban amanah dan penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan amanah tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif sampai dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun
dalam
pelaksanaannya,
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Tasikmalaya, mengemban tugas untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Tasikmalaya.
1.2. DASAR HUKUM a. Undang - Undang 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat; 4. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 1
b. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); c. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dirubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 2
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan
Dana
Kampanya
Peserta
Pemilihan
Umum
Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan. e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 3
2. Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi
Jawa
Barat
Nomor:
02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 3. Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi
Jawa
Barat
Nomor:
03/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Sub Kelompok Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se Jawa Barat dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012
tentang
Pedoman
Teknis
Pelaksanaan
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Penyusunan Anggaran dan Logistik pada Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 19/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Pemutakhiran
Data
Pemilih
tentang dan
Pedoman
Penetapan
Teknis
Daftar
Pelaksanaan
Pemilih
dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 20/Kpts/KPU-Prov-011/VIII/2012 tentang Pedoman Teknis pendaftaran,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 4
Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 26/Kpts/KPU-Prov-011/VIII/2012 tentang Penetapan Hari Kalender sebagai Hari Kerja dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 27/Kpts/KPUProv-011/IX/2012 tentang lagu Mars Pilgub Jabar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 28/Kpts/KPUProv-011/IX/2012 tentang Penetapan Maskot dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 29/Kpts/KPUProv-011/IX/2012 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 30/Kpts/KPUProv-011/IX/2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum
Provinsi
Jawa
Barat
Nomor:
20/Kpts/KPU-Prov-
011/VIII/2012 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 37/Kpts/KPUProv-011/IX/2012 tentang Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tahun 2013; 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 40/Kpts/KPUProv-011/IX/2012 tentang Jenis formulir Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 5/Kpts/KPU-Prov-011/I/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-011/I/2013
tentang
Pedoman
Teknis
Tata
Cara
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 5
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 8/Kpts/KPU-Prov-011/I/2013 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Penetapan Daerah Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 20/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 5/Kpts/KPU-Prov011/I/2013
tentang
Pedoman
Teknis
Pelaksanaan
Pemungutan
dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 24/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013
tentang
Perubahan
Kedua
Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 5/Kpts/KPU-Prov-011/I/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 25/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov011/I/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012
tentang
Penetapan
Ketua
Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 6
Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Girimukti Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012
tentang
Pergantian
Ketua
Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012
tentang
Pergantian
Antar
Waktu
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukaharja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012
tentang
Pergantian
Antar
Waktu
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2012 tentang Perubahan Sub-Pokja pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 7
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013
tentang
Penetapan
Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01A/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013 tentang Panitia dan Penerima Jasa Pengesetan Perlengkapan TPS/KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya; 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01B/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013 tentang Panitia dan Penerima Jasa Pemasangan Kotak Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya; 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5A/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013 tentang Operator Komputer untuk Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Tasikmalaya; 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013
tentang
Pergantian
antar
Waktu
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya; 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Adapun maksud dari penyusunan Laporan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ini adalah: 1. Melaksanakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan jadwal pemilihan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 8
Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 huruf g yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam tahap penyelesaian diwajibkan untuk melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Tasikmalaya; 3. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Tasikmalaya; 4. Menjaga tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. b. Tujuan 1. Terlaksananya amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan jadwal pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 huruf g yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam tahap penyelesaian diwajibkan untuk melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Terpenuhinya pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 3. Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 4. Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN
Sesuai dengan Peraturan KPU no 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun, bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dibagi kedalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Berikut ini akan dipaparkan kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan masing-masing: 2.1. TAHAP PERSIAPAN Dalam upaya mempersiapkan pemilukada
ada beberapa tahapan kegiatan yang
dilaksanakan oleh KPU kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dimaksudkan agar proses pemilu berjalan lancar, by design, dan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan. Langkah-langkah kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : A. Pembentukan Panitia Ad Hoc Tahapan persiapan pertama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah pembentukan Panitia Adhoc yaitu PPK dan PPS. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bahwa proses perekrutan Anggota PPK dan PPS dilakukan dengan dua tahap yaitu tertulis serta lisan. Maka disusunlah proses perekrutan tersebut dengan diawali pembentukan pokja serta tahapan perekrutan dari mulai pengumuman, penerimaan pendaftaran sampai pelantikan. 1. Pembentukan PPK a. Persyaratan PPK Keanggotaan PPK terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Warga Negara Indonesia; 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4) Berdomisili di wilayah kerja PPK; 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 6) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 10
7) Berpendidikan paling rendah SLTA; 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 9) Tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 10) Independen atau tidak memihak kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 11) Bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan; dan 12) Lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. b. Pengumuman pendaftaran Pengumuman pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2012 di koran-koran lokal yang terbit di Tasikmalaya dan melalui kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. c. Penerimaan pendaftaran PPK Penerimaan pendaftaran dilaksanakan di kantor-kantor Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya dari tanggal 27 – 31 Juli 2012. Tercatat jumlah pendaftar dari seluruh Kecamatan adalah sebanyak 376 orang. d. Penelitian berkas administrasi Penelitian
berkas
administrasi
dilaksanakan
di
KPU
Kabupaten
Tasikmalaya. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah yang lolos adalah sebanyak 360 orang. e. Pengumuman hasil penelitian administrasi Hasil penelitian berkas administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 2 Agustus 2012 di Kantor Kecamatan. f. Pelaksanaan tes tertulis Tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 bertempat di SMAN 1 Singaparna dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya. g. Pelaksanaan wawancara KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 11
Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2012, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dan dilaksanakan oleh para Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya. Materi wawancara mencakup pemahaman kepemiluan, integritas, attitude dan komitmen para calon Anggota PPK dalam menjalankan tugas. h. Pengumuman hasil seleksi PPK Peserta yang lulus tes tertulis dan wawancara sebanyak 195 orang. Namanama tersebut diumumkan pada tanggal 10 Agustus 2012 di Kantor-kantor Kecamatan. i. Pelantikan PPK Pelatikan PPK dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2012 bertempat di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya. Acara tersebut dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya serta unsur Muspida Kabupaten Tasikmalaya lainnya. Setelah acara pelantikan selesai, acara dilanjutkan dengan Rapat Kerja. 2. Pembentukan PPS Pelaksanaan pembentukan PPS dilaksanakan oleh KPU, namun secara teknis dimandatkan kepada PPK masing-masing Kecamatan. Adapun hal-hal yang dilaksanakan oleh KPU adalah pembuatan soal, pengawasan pelaksanaan tes tertulis dan wawancara, serta penentuan peserta yang lolos baik tes tertulis maupun wawancara setelah mendapatkan masukan dan rekomendasi dari PPK Kecamatan yang bersangkutan. Namun waktu pelaksanaannya serentak sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yaitu sebagai berikut. a. Pengumuman pendaftaran Dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2012. b. Penerimaan pendaftaran Dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2012. c. Penelitian berkas administrasi oleh PPK Dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2012. d. Pengumuman hasil penelitian administrasi Dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2012. e. Pelaksanaan tes tertulis Tes tertulis calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012, dilaksanakan di Kecamatan masing-masing. f. Pengumuman hasil seleksi PPS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 12
Dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2012. g. Pengajuan dari PPK untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya Dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2012. h. Penetapan dan Pelantikan PPS oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya Dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2012. Dengan jumlah Anggota PPS sebanyak 1.053 orang. Setelah pelantikan, PPS langsung bekerja yaitu membuat pemetaan TPS. Pemetaan TPS ini dijadikan dasar pembentukan PPDP dan jumlah TPS tersebut
kemudian
diajukan
kepada
KPU
untuk
disahkan
dengan
mempertimbangkan luas geografis dan kemampuan biaya yang tersedia, maka terbentuklah 2.955 TPS. 3. Pembentukan PPDP PPDP dibentuk dan ditetapkan oleh PPS pada tanggal 24 Nopember 2012 sebanyak jumlah TPS. PPDP ini direkrut dari unsur RT dan RW. 4. Pembentukan KPPS KPPS dibentuk oleh PPS pada tanggal 3 Pebruari 2012. Jumlah Anggota KPPS yang ditetapkan adalah sebanyak 20.685 orang. Jumlah total Panitia Ad Hoc mulai dari PPK sampai dengan KPPS adalah sebanyak 24.888 orang. B. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Sosialisasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, PPK, PPS, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya serta Konsorsium Pemilukada Jabar KPUD Kabupaten Tasikmalaya. Adapun Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan pada: 1. Sosialisasi Tanggal 9 Januari 2013 bertempat di Gedung Dakwah Singaparna, Sosialisasi Pemilu untuk Kelompok Strategis. Dengan peserta perwakilan seluruh unsur instansi dan elemen masyarakat di wilayah Singaparna dan sekitarnya; 2. Sosialisasi Tanggal 14 Januari 2013 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Karangnunggal, Sosialisasi Pemilu untuk Kelompok Strategis. Dengan peserta perwakilan seluruh unsur instansi dan elemen masyarakat di wilayah Karangnunggal dan sekitarnya; 3. Sosialisasi Tanggal 15 Januari 2013 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Manonjaya, Sosialisasi Pemilu untuk Kelompok Strategis. Dengan peserta perwakilan seluruh unsur instansi dan elemen masyarakat di wilayah Manonjaya dan sekitarnya; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 13
4. Sosialisasi Tanggal 17 Januari 2013 di Aula Kantor Kecamatan Puspahiang, Sosialisasi Pemilu untuk Kelompok Strategis. Dengan peserta perwakilan seluruh unsur instansi dan elemen masyarakat di wilayah Puspahiang dan sekitarnya; 5. Sosialisasi Tanggal 22 Januari 2013 di Aula Kantor Kecamatan Cikatomas, Sosialisasi Pemilu untuk Kelompok Strategis. Dengan peserta perwakilan seluruh unsur instansi dan elemen masyarakat di wilayah Cikatomas dan sekitarnya; 6. Sosialisasi Tanggal 23 Januari 2013 di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajapolah, Sosialisasi Pemilu untuk Kelompok Strategis. Dengan peserta perwakilan seluruh unsur instansi dan elemen masyarakat di wilayah Rapolah dan sekitarnya; 7. Sosialisasi Tanggal 26 Januari 2013 di SMAN Manonjaya, Sosialisasi Pemilu untuk Pemilih Pemula. Dengan peserta perwakilan pelajar di wilayah Manonjaya dan sekitarnya; 8. Sosialisasi Tanggal 28 Januari 2013 di SMAN Ciawi, Sosialisasi Pemilu untuk Pemilih Pemula dan Pemilih Muda. Dengan peserta perwakilan Pelajar di wilayah Ciawi dan sekitarnya; 9. Sosialisasi Tanggal 30 Januari 2013 di SMAN Cikatomas, Sosialisasi Pemilu untuk Pemilih Pemula dan Pemilih Muda. Dengan peserta perwakilan Pelajar di wilayah Cikatomas dan sekitarnya. Selain pelaksanaan sosialisasi tersebut di atas, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga bekerjasama dengan konsorsium yang terdiri dari Ormas-ormas di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan sebagai berikut: 1. Sosialisasi Tanggal 15 Desember 2012, Simulasi Pemilu dan Backpacker Bareng yang dilaksanakan di Kampung Naga Kecamatan Salawu; 2. Sosialisasi Tanggal 25 Desember 2012, Simulasi Pemilukada Jabar untuk Pemilih Pemula bertempat di Kecamatan Salopa dengan peserta perwakilan Pelajar di wilayah Kecamatan Salopa dan sekitarnya; 3. Sosialisasi Tanggal 8 Januari 2013, Grebeg Pasar Ciawi yang dilaksanakan di Pasar Ciawi dengan peserta masyarakat yang sedang beraktifitas di Pasar Ciawi; 4. Sosialisasi Tanggal 14 Januari 2013, Seminar dan Diskusi Publik Pemilukada Jawa Barat Tahun 2013, bertempat di GDI Kecamatan Cikalong. Dengan peserta OSIS, Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; 5. Sosialisasi Tanggal 16 Januari 2013, Seminar dan Diskusi Publik Pemilukada Jawa Barat Tahun 2013, bertempat di Desa Sukaratu. Dengan peserta OSIS, Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 14
6. Sosialisasi Tanggal 19 Januari 2013, Grebeg Pasar Singaparna yang dilaksanakan di Pasar Singaparna dengan peserta masyarakat yang sedang beraktifitas di Pasar Singaparna; 7. Sosialisasi Tanggal 22 Januari 2013, bertempat di Gedung SMP Plus Qurrota A’yun Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, Sosialisasi untuk Pemilih Perempuan Produktif; 8. Sosialisasi Tanggal 29 Januari 2013, Grebeg Pasar Simpang yang dilaksanakan di Pasar Simpang dengan peserta masyarakat yang sedang beraktifitas di Pasar Simpang. Selain pelaksanaan Sosialisasi dengan cara temu muka, KPU Provinsi Jawa Barat juga mengadakan Lomba Cerdas Cermat Pilgub Jabar Tahun 2013 yang seleksinya dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk kemudian mengirimkan 1 (Satu) Tim perwakilan untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat Pilgub Jabar Tahun 2013 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan seleksi tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Tahap seleksi tertulis yang diikuti oleh 57 SMA/SMK/MA se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012 di SMAN 1 Singaparna; 2. Tahap seleksi 16 besar yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2012 di SMAN 1 Singaparna; 3. Final Lomba Cerdas Cermat Pilgub Jabar Tahun 2013 tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang diikuti oleh SMKI Tenjonagara, SMAN 1 Singaparna, MA Ibadurrohman Cikatomas dan SMKN Rajapolah; 4. SMAN 1 Singaparna yang kemudian muncul sebagai pemenang tingkat Kabupaten Tasikmalaya dikirim untuk menjadi wakil Kabupaten Tasikmalaya dalam Lomba Cerdas Cermat Pilgub Jabar Tahun 2013 tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2012 di Hotel Horison Jl. Pelajar Pejuang Kota Bandung. Disamping pelaksanaan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga bekerjasama dengan berbagai media baik cetak maupun elektronik dalam bentuk iklan dan talkshow. Adapun media yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam sosialisasi adalah sebagai berikut: 1. Radio: Radio Galunggung Giri Sakti, BJ FM, Tria FM, Radio Gespa, Annida FM, Radio Arbaya, Star FM, Sukapura FM 2. Media cetak: Kabar Priangan, Radar Tasikmalaya dan Tasikplus Media.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 15
2.2. TAHAP PELAKSANAAN Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 ada beberapa tahap kegiatan yang dilalui yaitu Pemutakhiran Data, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu. Berikut ini akan dipaparkan kegiatan pelaksanaan sesuai dengan tahapan masing-masing.
A. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 1. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah ke KPU Provinsi Jawa Barat Proses Pemutakhiran data diawali dengan penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah ke KPU Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012. 2. Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk disampaikan ke KPU Kab/Kota dilaksanakan mulai tanggal 27 September – 5 Oktober 2012. 3. Penyampaian DPS dari KPU ke PPS melalui PPK KPU Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan DPS kepada tiap-tiap PPS melalui PPK pada tanggal 6 Oktober sampai 4 Nopember 2012. PPS kemudian menyampaikan DPS tersebut kepada tiap PPDP yang kemudian melakukan coklit dan pemutakhiran mulai tanggal 5 Nopember – 4 Desember 2012. 4. Pengesahan DPS oleh PPS Dilakukan penempelan stiker “Tanda Terdaftar pada saat DPS” di rumah yang bersangkutan dan DPS tersebut disahkan oleh PPS untuk mendapatkan perbaikan dan masukan pada masa perbaikan DPS selama 21 hari sampai dengan tanggal 25 Desember 2012. 5. Pencatatan/penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 26 – 28 Desember 2012 untuk kemudian ditetapkan dan dilakukan penempelan stiker ”Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan” di rumah yang belum terdaftar pada tanggal 29 Desember 2012. DP Tambahan diumumkan dan dilakukan perbaikan selama 3 hari mulai tanggal 29 – 31 Desember 2012. 6. Penyusunan dan Pengumuman DPT Dari Daftar Pemilih Tambahan dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 1 Januari 2013 dan pengumuman DPT dilakukan selama 3 (Tiga) hari mulai tanggal 2 – 4 Januari 2013.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 16
7. Pengesahan DPT di PPS DPT disahkan di tingkat PPS pada tanggal 5 Januari 2013 diikuti dengan penempelan ”tanda Terdaftar pada saat DPT” di rumah yang belum terdaftar mulai tanggal 5 – 7 Januari 2013. DPT diserahkan satu hari setelahnya kepada KPU melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI, tanggal 5 – 8 Januari 2013. 8. Rekapitulasi Jumlah DPT di PPK dan KPU Kabupaten Tasikmalaya Pengesahan rekapitulasi jumlah DPT di PPK dilaksanakan mulai tanggal 9 – 10 Januari 2013 dan akhirnya pada tanggal 11 Januari 2013 dilaksanakan penetapan rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri oleh seluruh Tim Pasangan Calon yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.
B. Pencalonan 1. Pengumuman pencalonan dan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. 2. Penelitian administrasi dan syarat pasangan calon bagi calon Perseorangan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dan PPS Calon perseorangan yang mendaftar adalah sebanyak 4 pasangan namun yang memenuhi persyaratan dukungan hanya satu yaitu Pasangan Calon Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib. KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima jumlah dukungan sebanyak 120.171 orang. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dukungan tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 7 – 20 Oktober 2012 didapatkan data sebagai berikut: a. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat 55.663 orang; b. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat 64.508 orang. Dan pada tahap perbaikan jumlah dukungan, KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima jumlah dukungan sebanyak 78.480. Setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 2 -15 Desember 2012 didapat data sebagai berikut: a. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat 39.381 orang; b. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat 39.099 orang. Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 17
dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012.
C. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Provinsi Jawa Barat mulai tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 untuk kemudian surat suara yang telah diterima disortir dan dilipat dengan melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan pemasangan kotak suara dan pengesetan kebutuhan masing-masing TPS dilakukan oleh pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya di gudang logistik KPU Kabupaten Tasikmalaya, kemudian didistribusikan ke PPK mulai tanggal 5 – 18 Pebruari 2013 lalu ke PPS tanggal 19 – 21 Pebruari 2013. Pendistribusian surat suara dan kebutuhan per TPS ke masing-masing TPS dilakukan secara serentak pada tanggal 23 Pebruari 2013.
D. Kampanye Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dimulai tanggal 7 Pebruari 2013 yang diawali dengan pemaparan visi dan misi masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Dalam jadwal kampanye yang telah disepakati, Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah Jabar Selatan bersama dengan Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya dimulai tanggal 8 Pebruari 2013 diawali dengan Pasangan Calon Nomor 5 diikuti dengan Pasangan Calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 2, Pasangan Calon Nomor 3, Pasangan Calon Nomor 4, dan seterusnya sampai akhir masa kampanye pada tanggal 20 Pebruari 2013. Selain kampanye terbuka, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat juga melakukan debat terbuka masing-masing pasangan calon yang dilaksanakan pada: 1. Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di MetroTV tanggal 8 Pebruari 2013; 2. Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor yang ditayangkan oleh KompasTV tanggal 14 Pebruari 2013; 3. Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TvOne tanggal 20 Pebruari 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 18
E. Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Pemungutan dan penghitungan suara Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 dari mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara. Dalam pelaksanaannya berlangsung secara aman, damai, tertib dan kondusif. 2. Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi dari KPPS ke PPK melalui PPS Pada hari yang sama, KPPS sudah melaporkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dan tercatat tidak ada keberatan satu pun dari para saksi dalam proses penghitungan suara di seluruh TPS. 3. Rekapitulasi di PPK, sekaligus penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten Tasikmalaya Adapun sidang Pleno PPK tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap kecamatan dilaksanakan selama 2 hari yaitu dari tanggal 27 – 28 Pebruari 2013. Proses sidang pleno di seluruh PPK berlangsung secara aman, damai, tertib dan tidak ada keberatan dari para saksi di setiap Kecamatan. 4. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sidang pleno terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 1 Maret 2013 di Gedung Dakwah Islam Singaparna dengan hasil sebagai berikut: No. Urut Pasangan
Perolehan Suara
Persentase
1
11.009
1,28%
2
152.056
17,65%
3
202.162
23,46%
4
324.184
37,62%
5
172.316
20,00%
Calon
Dalam rapat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak ada keberatan dari para saksi. 5. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 19
Tahun 2013 pada tanggal 3 Maret 2013 dan menetapkan pasangan calon Nomor 4 Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara sebanyak 6.515.313 suara atau 32,39% dari suara sah. Hasil lengkap rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: No. Urut Pasangan
Perolehan Suara
Persentase
1
6.515.313
32,39 %
2
5.714.997
28,41 %
3
5.077.522
25 %
4
2.448.358
12,17 %
5
359.233
1,79 %
Calon
2.3. TAHAP PENYELESAIAN A. Penyampaian Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 20/PHPU.D-XI/2013 oleh Pemohon dari Pasangan Calon Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki (Nomor Urut 5) dengan sidang perdana yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013.
B. Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan Nomor Registrasi
20/PHPU.D-XI/2013 diperiksa oleh Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi pada 8 kali persidangan yaitu: 1. Tanggal 18 Maret 2013 untuk Pemeriksaan Pendahuluan; 2. Tanggal 19 Maret 2013 untuk Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian; 3. Tanggal 20 Maret 2013 untuk Pembuktian; 4. Tanggal 22 Maret 2013 untuk Pembuktian; 5. Tanggal 25 Maret 2013 untuk Pembuktian; 6. Tanggal 26 Maret 2013 untuk Pembuktian; 7. Tanggal 27 Maret 2013 untuk Pembuktian; 8. Tanggal 1 April 2013 untuk Pengucapan Putusan. Pada Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya berkesimpulan bahwa: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 20
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; 4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; 5. Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Sehingga pada Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
C. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS Pembubaran PPK dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2013 bertempat di Gedung Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 21
BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tentu saja tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak menjadi halangan sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil melaksanakan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.. Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya antara lain mengenai regulasi serta permasalahan teknis dalam penyelenggaraannya. Permasalahan ini merupakan inventaris dan masukan yang didapatkan dari seluruh unsur penyelenggara beserta jajaran sekretariatnya.
3.1. PERMASALAHAN A. REGULASI 1. Peraturan/perundang-undangan sering berubah; 2. Regulasi masih tumpang tindih yang menyebabkan miskonsepsi dalam aplikasi; 3. Sosialisasi regulasi belum merata; 4. Jadwal verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat PPS terlalu sempit; 5. Konsideran hukum tidak jelas dan berbeda; 6. Adanya multi tafsir dalam pemaknaan produk-produk hukum dalam aturan pemilukada; 7. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum menyentuh kepada penyelenggara maupun peserta pemilukada baik peserta dari partai politik maupun perseorangan; 8. Masa kerja PPK yang perlu diperpanjang; 9. Pembentukan PPS yang berdasarkan rekomendasi Kepala Desa membuka peluang adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak terkait.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 22
B. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS 1. Honor PPK dan PPS yang di bawah UMR; 2. Penyelesaian secara tertulis tentang status PNS dan non-PNS; 3. Pembiayaan pembentukan PPK dan PPS yang kurang maksimal;
C. Pemutakhiran Data 1. Adanya petugas PPDP yang tidak melaksanakan pemutakhiran data dengan maksimal; 2. Masa kerja PPDP sebaiknya ditambah agar kerjanya lebih maksimal; 3. Sarana dan prasarana dalam pemutakhiran data masih kurang; 4. Masih terdapat pemilih ganda dalam DPT; 5. Masih banyaknya pemilih yang tidak terakomodir dalam DPT walaupun telah berulangkali dilakukan entry data oleh PPDP, PPS dan PPK (ODP);
D. Kampanye Kesulitan berkoordinasi dengan Tim Sukses di tingkat Kecamatan dan Desa
E. Logistik 1. Distribusi logistik masih lemah; 2. Masih terlambatnya distribusi logistik dan masih adanya kekurangan jumlah logistik yang dikirim; 3. Kurangnya sarana komputer di PPK dan PPS; 4. Anggaran distribusi ke PPS masih minim; 5. Masih
banyak
terjadi
kesalahan
dalam
pemilahan,
penghitungan
dan
pendistribusian logistik sehingga harus dilakukan penambahan; 6. Terdapat distribusi logistik yang tidak sesuai dengan tahapan; 7. Keterlambatan honor dan prosedur administrasi yang berbelit; 8. Tidak ada anggaran SPPD dari Kecamatan ke Desa.
F. Kesekretariatan 1. Kurang berfungsi dan kurang kompak antara Sekretariat dengan Anggota PPK dan PPS; 2. Kurang koordinasi dengan tugas masing-masing; 3. Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi; 4. Kurang profesionalnya sekretariat dalam melaksanakan tugas pelayanan; 5. Minimnya dana kesekretariatan yang tidak sesuai dengan beban kerja.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 23
G. Panitia Ad Hoc 1. Rendahnya kinerja dan kekompakan Anggota PPK dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Masih adanya pihak lain yang berusaha mendikte kinerja PPK.
H. Pemungutan Suara 1. Menurunnya partisipasi pemilih dikarenakan kurangnya jumlah TPS; 2. Adanya kesimpangsiuran data dengan quick count di PPS dan PPK ke KPU; 3. Jumlah DPT di TPS terlalu banyak; 4. Banyaknya pemilih yang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya sehingga tingkat partisipasi rendah.
3.2. SOLUSI Solusi alternatif ini dituangkan dalam sebuah usulan dari berbagai pihak terutama dari penyelenggara tingkat PPS, PPK serta KPU sendiri. Diharapkan usulan atau rekomendasi ini menjadi bahan diskusi ke depan untuk penanganan problem terkait. Solusi tersebut dipaparkan sesuai dengan tahapan dan poin-pon pada problematika tersebut.
A. Regulasi 1. Diperlukan sebuah peraturan yang jelas dan tegas, tidak ambivalen dan ambigu sehingga
dalam
menterjemahkannya
tidak
multi
tafsir,
bersayap
dan
membingungkan baik penyelenggara maupun peserta Pemilukada; 2. Kematangan pembuatan peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan supaya tidak terkesan trial and error serta bongkar pasang dalam satu objek permasalahan; 3. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan khusus secara intens mengenai aturan perundang-undangan yang diperuntukkan baik bagi penyelenggara di semua tingkatan maupun peserta juga masyarakat; 4. Diperlukan sebuah forum diskusi atau semacamnya dalam membahas dan mengevaluasi produk-produk hukum pemilukada.
B. Pembentukan PPK dan PPS 1. Kolaborasi antara anggota lama dan baru masih sangat diperlukan agar laju dan kinerja PPK serta PPS tidak mandeg karena harus mengalami masa adaptasi kembali yang panjang. Disamping itu proses regenerasi juga berjalan secara wajar dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dan proporsionalitas;
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 24
2. Proses seleksi juga perlu ditingkatkan dan dioptimalkan dalam berbagai hal sehingga akan melahirkan anggota-anggota PPK dan PPS yang lebih berkualitas; 3. Pembentukan PPK lebih tepat waktu agar dalam pembentukan PPS tidak terlambat;
C. Pemutakhiran Data 1. Perlunya penyempurnaan dan akurasi sistem perumusan data di KPU Kabupaten Tasikmalaya; 2. Perlunya memaksimalkan sistem komputerisasi dan anggaran; 3. Penambahan waktu dalam pemutakhiran data; 4. Perlunya peningkatan kinerja PPDP dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data; 5. Perlunya dilakukan bintek khusus untuk PPDP; 6. Peran serta RT/RW perlu ditingkatkan kembali untuk membantu PPDP dalam proses pemutakhiran data; 7. Perlunya penyerahan C-6 lebih awal diberikan kepada pemilih agar permasalahan yang timbul dapat terdeteksi lebih dini.
D. Kampanye 1. Aturan dalam kampanye harus lebih tegas dan jelas; 2. Adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi antara penyelenggara, dalam hal ini KPU beserta jajarannya dengan Panwas di berbagai tingkatan serta pihak keamanan dan Desk Pilkada dalam penanganan pelanggaran kampanye; 3. Perlu ketegasan dan sosialisasi serta penerapan pemahaman yang mendalam tetntang tata cara aturan kampanye bagi tim sukses pasangan calon; 4. Aturan kampanye Pemilukada sebaiknya disamakan dengan aturan kampanye Pileg; 5. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai jeda waktu antara pasca pentapan peserta pemilukada sampai dengan awal kampanye terbuka. Baik itu dalam bentuk kampanye tertutup dan/atau yang sejenis;
E. Logistik 1. Adanya penyesuaian anggaran logistik dari PPK ke PPS; 2. Peningkatan keterlibatan PPK dalam proses distribusi logistik agar proses tersebut lebih akurat; 3. Perlunya pengadaan program komputerisasi di tiap PPK untuk lebih meningkatkan kinerja PPK; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 25
4. Perlunya
akurasi
dan
efisiensi
waktu
dalam
proses
pengadaaan
dan
pendistribusian kelengkapan pemilu;
F. Kesekretariatan 1. Perlunya peningkatan pelayanan administrasi kesekretariatan guna menunjang lancarnya penyelenggaraan pemilu di tiap tingkatan; 2. Perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi horizontal antara panitia dengan sekretariat atau komisioner dan sekretariat di berbagai tingkatan; 3. Perlunya peningkatan transparansi keuangan agar tidak menimbulkan kontra produktif di berbagai tingkatan.
G. Panitia Ad Hoc 1. Meningkatkan kembali kualitas sumber daya manusia dan kekompakan dalam melaksanakan pekerjaan
H. Pemungutan Suara 1. Perlunya penambahan jumlah TPS, disesuaikan dengan kondisi geografis di daerah masing-masing agar tidak memberatkan pemilih didalam memberikan suara; 2. Perlu adanya pemahaman yang mendalam bagi penyelenggara di tingkat KPPS serta kesamaan persepsi dengan saksi di tiap-tiap TPS;
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 26
BAB IV KESIMPULAN Kesimpulan ini dibuat dalam sebuah analisa SWOT agar menjadi refleksi serta bahan evaluasi pada Pemilukada yang akan datang.
4.1. Strengths (Kekuatan) 1. Selama proses pelaksanaan Pemilukada dari mulai tahap persiapan sampai dengan penyelesaian, kondisi aman, tertib dan kondusif; 2. Pelaksanaan Pemilukada yang hanya satu putaran berdampak signifikan pemangkasan waktu pelaksanaan sehingga proses pelantikan berjalan sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 13 Juni 2013. 3. Kerjasama antar intansi yang terkait dalam pemilukada yaitu antara lain Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Aparat Kepolisian, Aparat Keamanan, Kejaksaan, Desk Pemilukada, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya berlangsung secara intens, harmonis dan sinergis sehingga permasalahan yang muncul dapat diantisipasi dan diselesaikan lebih dini secara bersama-sama. 4. Pelaksanaan tahapan Pemilukada dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 5. Dalam proses pengadministrasian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari mulai tingkat TPS sampai KPU dilaksanakan secara rapi dan akurat sehingga pada poin ini tidak ada keberatan dari para saksi, terutama dalam hasil perolehan suara. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas dan kapabilitas penyelenggara yang mumpuni serta integritas yang tinggi dari mulai KPPS, PPS dan PPK; 6. Walaupun ada pasangan calon yang melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pokok dari gugatan tersebut tidak mempermasalahkan hasil melainkan proses yang kebanyakan bukan merupakan kewenangan penyelenggara. Dan yang paling penting, proses permohonan di Mahkamah Konstitusi tersebut dimenangkan oleh KPU, sehingga hal ini menjadi legitimasi hukum tersendiri bagi Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; 7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya seluruh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat menandatangani Berita Acara dan memberikan apresiasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai baik. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 27
4.2. Weaknesses (Kelemahan) Disamping beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa catatan kelemahan yang seyogyanya menjadi bahan pemikiran ke depan untuk diperbaiki, diantaranya: 1. Beberapa produk-produk regulasi yang belum optimal dan kadang ambivalen baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 2. Masih terdapat kelemahan penyelenggaraan Pemilukada di beberapa daerah walaupun tidak signifikan baik dalam tempat, waktu serta proses. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi dan pembinaan yang lebih intens di masyarakat; 3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di beberapa daerah walaupun tidak menyeluruh sehingga melakukan hal-hal yang seyogyanya tidak dilakukan oleh pemilih; 4. Masih rendahnya kesadaran di tingkat peserta Pemilu terhadap pelaksanaan aturan main Pemilukada yang telah ditetapkan sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan serta keterlambatan peserta Pemilu dalam pemenuhan persyaratan. Namun hal ini tidak signifikan dan masih dalam batas kewajaran; 5. Persoalan pemutakhiran data yang masih bergelayut diantaranya terdapat beberapa pemilih yang dianggap ganda dan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT padahal terdaftar dalam DP4. Persoalan tersebut bersifat kompleks dan sistemik sehingga mesti dilakukan suatu pembahasan komprehensif yang dihadiri oleh unsur terkait, diantaranya Disduknakertrans, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kabupaten Tasikmalaya serta stake holder yang lain.
4.3. Opportunities (Peluang) Ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang dalam Pemilukada 2013 ini, yaitu: 1. Penyelenggaraan
pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 adalah
Pemilukada yang kedua kalinya di Kabupaten Tasikmalaya sehingga sedikit banyak berbagai pihak baik penyelenggara, peserta, pemerintah maupun masyarakat memiliki pengalaman tentang kepemilukadaan serta pemilukada pada tahun 2008 dianggap sukses. Hal ini juga menjadi bahan tersendiri bagi penyelenggaraan Pemilukada 2013.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 28
2. Kualitas penyelenggara pemilukada baik di tingkat KPPS, PPS dan PPK pada umumnya baik. Baik dalam bidang penguasaan kepemiluan, pengadministrasian maupun
komunikasi
serta
hubungan
masyarakat.
Banyak
di
antara
penyelenggara adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh pendidikan. Serta yang paling penting adalah netralitas mereka terjaga sehingga tidak mengganggu tugas mereka di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada. 3. Kerjasama dan soliditas penyelenggara dengan berbagai stake holder sudah terjaga dan terjalin secara intens serta harmonis seiring telah dilakukannya berbagai pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Bupati. 4. Kedewasaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang begitu tinggi sehingga tidak reaktif dalam merespon segala sesuatu yang belum jelas asal usulnya. Namun sangat responsif terhadap berbagai program yang dilaksanakan. Diantaranya program Pemilihan Umum. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
4.4. Threats (Tantangan) Disamping kelebihan dan peluang tersebut di atas, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011. Diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Luasnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup 39 Kecamatan dan 351 Desa yang tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang tidak sama serta mayoritas berupa pedesaan serta pegunungan. Hal ini ditambah dengan banyaknya pemilih yaitu sebanyak 1.334.135 pemilih. Tentu saja hal ini berdampak kepada besarnya anggaran yang dibutuhkan serta kompleksitas pengaturan yang harus dilakukan. 2. Ketidakpuasan peserta dan calon peserta pemilukada terhadap penyelenggara dalam beberapa tahapan. Hal ini merupakan salah satunya dibuktikan dengan adanya pengajuan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. 3. Bersamaannya jadwal pelaksaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 29
Walaupun demikian, pelaksanaan Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berlangsung secara sukses, aman, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT serta kerjasama semua pihak yang telah memberikan dedikasi begitu tulus dalam mengawal demokrasi di bumi Tasikmalaya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
Page 30
