Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain : 1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Sarolangun; 2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Sarolangun; 3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Sarolangun; 4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun mendatang; 5. Menjadikan KPU Kabupaten Sarolangun sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel; Menjadikan KPU Kabupaten Sarolangun sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya. B. Kedudukan dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. a. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sarolangun b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU 1) Tugas dan Wewenang

a) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Page | 1

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang

terbukti

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;


Page | 2

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang

terbukti

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan


Page | 3

13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c) Dalam Penyelenggaraan Pemilu bupati/walikota, meliputi : 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;


Page | 4

16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang

terbukti

melakukan

terganggunya tahapan penyelenggaraan

tindakan

pemilihan

yang

mengakibatkan

berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan walikota

pemilihan gubernur,

bupati, dan

dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat; 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota; 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kewajiban Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi: 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;


Page | 5

7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9. Membuat berita acara pada setiap rapat

pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi 1. Sumber Daya Manusia Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Sarolangun didukung oleh 13 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda yang terdiri dari PNS Sekretariat KPU (organik) 8 orang, PNS Pemerintah Daerah 5 orang. Sedangkan tenaga honorer Pemerintah Daerah maupun tenaga kontrak KPU berjumlah 14 orang serta tenaga kontrak (IT) untuk menunjang kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sebanyak 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, antara lain: SMA, D3, dan S1. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut : Tabel 1. Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Menurut Pendidikan Formal (s/d Desember 2016)

NO

PENDIDIKAN FORMAL

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

S-1

5

2

7

2

D-III

-

1

1

3

SMA

3

2

5

8

5

13

Jumlah


Page | 6

2. Bagan dan Struktur Organisasi Bagan dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 1. Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Ketua Ahyar, S.Th.I Divisi Hubungan Antar Lembaga dan SDM

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Thoriq Kurniawan, S.Pd

Muhammad Fakhri. HS, S.Pd.I

Aliwardana, S.Kom

Asriyadi, S.Sos.I

Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik

Divisi Data Pemilih dan Sosialisasi

Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

KETUA

ANGGOTA

Sekretaris Tenaga Profesional

Kasubbag Program dan Anggaran

Kasubbag Hukum

Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat


Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Page | 7

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun

Sekretaris

Subbag Program dan Anggaran

Subbag Hukum

Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Tabel 2. Daftar Nama Anggota dan Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA Ahyar, S.Th.I

JABATAN

Thoriq Kurniawan, S.Pd

Ketua dan Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Sumber Daya Manusia Anggota dan Divisi Perencanaan, Anggaran, dan Logistik

Muhammad Fakhri HS, S.PdI

Anggota dan Divisi Data Pemilih dan Sosialisasi

Ali Wardana, S.Kom

Anggota dan Divisi Hukum dan Pengawasan

Asriyadi, S.Sos.I

Anggota dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

Basyaruddin Lubis, S.Pd

Sekretaris

Mutiah Fitri, SH. Wahyu Roma Primadona, SH M. Arif Suryandi Lingga, SH

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum

Ahmad Jumadil, S.Sos

Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat

D. Kondisi Eksternal KPU Kabupaten Sarolangun berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kabupaten yang dikenal dengan daerah Sepucuk Adat Serumpun Pseko merupakan Kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 pada tanggal 12 Oktober 1999, bersamaan dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara administrasi, Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan, 149 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 6.174 km2, yang terdiri dari Kecamatan Batang Asai 858 km2 (13,90%), Kecamatan Limun 799 km2 (12,94%), Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km2 (5,18%), Kecamatan Pelawan 330 km2 (5,34%), Kecamatan Singkut 173 km2 (2,80%), Kecamatan Sarolangun 319 km2 (5,17%), Kecamatan Bathin VIII 498 km2 (8,07%), Kecamatan Pauh 1.770 km2 (28,67%), Kecamatan Air Hitam 471 km2 (7,63%), Kecamatan Mandiangin 636 km2


Page | 8

(10,30%). Jarak dari ibukota Provinsi Jambi ke ibukota Kabupaten Sarolangun sekitar 180 Km dan dapat ditempuh dalam 4 jam dengan kendaraan roda empat. Gambar 3. Peta Wilayah dan Dapil Kabupaten Sarolangun

Secara geografis Kabupaten Sarolangun terletak antara 102o 03’39” sampai 103o 13’17” Bujur timur dan antara 01o 53’39” sampai 02o 46’24” Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan

Kabupaten Batanghari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Tabel. 3 Jarak Sarolangun dengan Kab/Kota lain di Provinsi Jambi: 1. Sarolangun - Sungai Penuh 2. Sarolangun - Muara Bungo 3. Sarolangun - Muara Tebo 4. Sarolangun - Kuala Tungkal 5. Sarolangun - Muara Sabak 6. Sarolangun - Muara Bulian 7. Sarolangun – Jambi 8. Sarolangun – Sengeti 9. Sarolangun – Bangko

= 240 km = 152 km = 197 km = 282 km = 273 km = 111 km = 179 km = 225 km = 72 km


Page | 9

Tabel 4. Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Sarolangun No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan

Sarolangun Singkut Mandiangin Pauh Pelawan Bathin VIII Batang Asai Limun Air Hitam Cermin Nan Gedang

Ibukota Kecamatan Sarolangun Sungai Benteng Mandiangin Pauh Pelawan Limbur Tembesi Pekan Gedang Pulau Pandan Jernih Lubuk Resam

Jarak ke Sarolangun 0 km 43 km 59 km 27 km 14 km 25 km 97 km 22 km 50 km 24 km

Jumlah Desa/Kelurahan 6 Kelurahan 10 Desa 1 Kelurahan 12 Desa 28 Desa 1 Kelurahan 13 Desa 14 Desa 1 Kelurahan 4 Desa 23 Desa 16 Desa 9 Desa 10 Desa

E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, kondisi eksternal serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, laporan keuangan termasuk didalamnya menguraikan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.


Page | 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Sasaran RPJM 2015 – 2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Jambi telah menyusun Renstra untuk periode2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam Tahun 2016 ini target yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara lain sebagai berikut: 1. Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu 2. Terwujudnya Efektifitas manajemen perencanaan dan data 3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuatantara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi: a.

Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkaitdengan pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

b.

Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;

c.

Penyelenggaraan Pemilu serentak 2017, 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;

d.

Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;

e.

Fasilitasi peningkatan peran parpol;

f.

Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutanperannya dalam mendorong proses demokratisasi;

g.

Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembagapemerintah;

h.

Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi,dan media dalam mendorong proses demokratis;


Page | 11

i.

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembagapenyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikankepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

2. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, danmeningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh denganstrategi a.

Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;

b.

Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yangpartisipatif;

c.

Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politikperempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian aksesyang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politikpartainya;

d.

Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandangdisabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;

e.

Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;

f.

Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

3. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuhdengan strategi: a.

Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaaninformasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

b.

Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuatlaporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yangtransparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan;

c.

Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publikdalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

d.

Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasipublik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;

e.

Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasandan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama didaerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

f.

Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompokinformasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasipublik yang efektif;

g.

Kampanye publik terkait reformasi mental;

h.

Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;


Page | 12

i.

Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasiinteraktif antar pemerintah dan masyarakat;

j.

Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;

4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik danmemanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a.

Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil,swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasipublik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b.

Penguatan

literasi

media

dalam

peningkatan

kesadaran,

kemampuan

dan

kapasitasmasyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; c.

Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunannasional melalui berbagai media.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi KPU Kabupaten Sarolangun dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu. B. Rencana Strategis 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bertitik tolak dari hal ini, maka renstra KPU Kabupaten Sarolangun di antaranya : 1. Visi dan Misi Seiring dengan Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019, maka KPU Sarolangun memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL“.


Page | 13

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partispasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan; f.

Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah : 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia


Page | 14

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable. B.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2.

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3.

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukumyan dimenangkan oleh KPU. Adapun Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2016 adalah

sebagai berikut : 1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat.


Page | 15

2. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan 3. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 4. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir 5. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden 6. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih C. Rencana Kerja Tahunan Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019, telah ditetapkanRencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 5. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2

KINERJA TARGET 3

REALISASI 4

CAPAIAN 5

Sasaran 1. Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu 1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan 80% 98,69% 123,36% logistik pemilu yang tepat Sasaran 2. Terwujudnya Efektifitas manajemen perencanaan dan data 1. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat 100% kelurahan 2.

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

77,50%

97,30%

97,30%

78,79%

101,67%

Sasaran 3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 1. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi 90% 75,07% 83,41% dan informasi hukum yang mutakhir Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada 1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan 100% 93,97% 93,97% pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden 2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9 8 88,89%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, pada bulan Januari 2016 KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 yang dijabarkan pada tabel berikut :


Page | 16

1)

Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu NO 1.

2)

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat

TARGET

dan

80%

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

TARGET 100% 77,50%

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu NO 1.

4)

Pendistribusian

Terwujudnya Efektifitas Manajemen Perencanaan dan Data NO 1. 2.

3)

Pengadaan,

INDIKATOR KINERJA (IKU) Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

TARGET 90%

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada NO 1. 2.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden Jumlah kegiatan pendidikan pemilih


TARGET 100% 9

Page | 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. KPU menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 melalui Penetapan Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 6. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2016

NO

KINERJA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN 1 2 3 4 5 Sasaran 1. Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu 1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik 80% 98,69% 123,36% pemilu yang tepat Sasaran 2. Terwujudnya Efektifitas manajemen perencanaan dan data 1. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan 2.

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

100%

97,30%

97,30%

77,50%

78,79%

101,67%

Sasaran 3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 1. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan 90% 75,07% 83,41% informasi hukum yang mutakhir Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada 1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada 100% 93,97% 93,97% dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden 2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9 8 88,89%


Page | 18

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2016 sebesar 80,93% yakni lebih sedikit dari 80% skala nilai pada rentang ketiga, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dalam 6 (enam) indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 7. Skala Kategori Penilaian No

Rentang Nilai

Kategori

Keterangan

1

> 100

Sangat Berhasil

2

91 – 100

Berhasil

3

71 – 90

Cukup Berhasil

4

51 – 70

Kurang Berhasil

5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

Pengadaan,

Pendistribusian

dan

NO

INDIKATOR KINERJA (IKU)

TARGET

REALISAS I

1.

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat

80%

98,69%

Pengelolaan Logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Norma, Standard, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan hal – hal yang mengatur umum regulasi, Mengatur ketentuan jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur hal – hal terkait

pengadaan,

pengepakan,

pendistribusian

dan

pengamanan

perlengkapan

penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur kebijakan penetapan pedoman teknis yang akan digunakan oleh penyelenggara Pemilihan. Kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis


Page | 19

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun kebutuhan logitik ini adalah : Tabel 7. Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017

NO

ALAT KELENGKAPAN TPS

VOLUME

JUMLAH KEBUTUHAN

A

UNTUK KPPS

1

Kotak Suara

1

X

1

586

buah

586

2

1

X

1

195.996

lembar

195.996

1

X

1

2.000

lembar

2.000

4

Surat Suara Surat Suara Pemilihan Ulang Bilik Suara

2

X

1

586

buah

1.172

5

Tinta

2

X

1

586

buah

1.172

6

Segel

19

X

1

586

buah

11.134

7

Alat untuk memberi tanda pilihan

2

X

1

586

buah

1.172

4

X

1

586

buah

2.344

1

X

1

586

buah

586

1

X

1

586

buah

586

1

X

1

586

buah

586

Sampul Surat Suara (surat suara sah) Sampul Kubus

2

X

1

586

buah

1.172

Sampul Anak Kunci

1

X

1

586

buah

586

Sampul DPT dan DPTb Sampul Biasa

1

X

1

586

buah

586

9

Tanda Pengenal KPPS

7

X

1

586

buah

4.102

10

Tanda Pengenal Patugas Keamanan

2

X

1

586

buah

1.172

11

Tanda Pengenal Saksi

2

X

1

586

buah

1.172

12

Karet Pengikat

20

X

1

586

buah

11.720

13

Lem/Perekat Kertas

1

X

1

586

buah

586

14

Kantong Plastik Besar

1

X

1

586

buah

586

15

Ballpoint

5

X

1

586

buah

2.930

16

Gembok

1

X

1

586

buah

586

17

Spidol Kecil

3

X

1

586

buah

1.758

18

Spidol Besar

1

X

1

586

buah

586

Model C-KWK BA Pemungutan dan Penghitungan Suara

6

X

1

586

buah

3.516

Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Putungra

8

X

1

586

buah

4.688

3

Sampul Sampul Model C (sampul BA dan Sertifikat) Sampul Biasa Sampul Surat Suara (surat suara rusak/keliru coblos) Sampul Kubus

8

Sampul Surat Suara (surat suara tidak terpakai) Sampul Biasa Sampul Surat Suara (surat suara tidak sah) Sampul Biasa

Peruntukan

SATUAN

Jumlah

Formulir 19


Page | 20

Lampiran Model C1-KWK catatan hasil putungra

8

X

1

586

buah

4.688

Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Putungra

1

X

1

586

buah

586

Model C2-KWK Catatan kejadian khusus/ keberatan saksi

2

X

1

586

buah

1.172

Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

10

X

1

586

buah

5.860

Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS

2

X

1

586

buah

1.172

Model C5-KWK Tanda terima penyampaian BA dan Sertifikat

3

X

1

586

buah

1.758

Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

1

X

2

95.470

buah

190.940

Model C7-KWK Daftar Hardir Pemilih

1

X

20

586

buah

11.720

20

Stiker Nomor Kotak Suara

1

X

1

586

buah

586

21

Alat Bantu Tunanetra

1

X

1

586

buah

586

22

Daftar Pasangan Calon

1

X

1

586

buah

586

23

Hologram

3

X

1

586

buah

1.758

24

Buku Panduan KPPS

7

X

1

586

buah

4.102

25

Sarana Pengumuman

1

X

1

586

buah

586

26

Salinan DPT dan DPTb

5

X

1

586

buah

2.930

Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Putungra

2

X

1

158

buah

316

Model D1-KWK Tanda terima penyampaian (Model C6-KWK)

2

X

1

586

buah

1.172

Model D2-KWK Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK

2

X

2

586

buah

2.344

1

Kotak Suara

3

X

1

10

buah

30

2

Segel

8

X

1

10

buah

666

Sampul DA (untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2KWK, dan Model DA7KWK)

1

X

1

10

buah

168

Sampul DAA (untuk Formulir Model DAA)

1

X

1

10

buah

168

4

Sampul Anak Kunci

1

X

1

10

buah

10

5

Sampul Kubus

1

X

1

10

buah

10

6

Formulir DAA

B Formulir D

1

C

3


Page | 21

Model DAA-KWK (sertifikat hasil dan rincian Putungra dari setiap TPS)

1

X

4

10

buah

40

Model DAA Plano-KWK (hasil rekapitulasi putungra dari setiap TPS)

1

X

2

10

buah

20

Model DA-KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil putungra di Kecamatan)

4

X

1

10

buah

40

Model DA1-KWK (sertifikat Rekap hasil dan rincian putungra)

5

X

4

10

buah

200

Model DA1-KWK Plano (catatan hasil rekap hasil perhitungan suara)

1

X

2

10

buah

20

Model DA2-KWK (catatan kejadian khusus/keberatan saksi)

2

X

1

10

buah

20

Model DA3-KWK (Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan suara)

2

X

1

158

buah

316

Model DA4-KWK (surat pengantar penyampaian BA hasil rekap putungra)

2

X

1

10

buah

20

Model DA5-KWK (tanda terima penyampaian BA dan sertifikat rekap)

1

X

1

10

buah

10

Model DA6-KWK (surat undangan rapat rekapitulasi putungra di Kecamatan)

5

X

1

10

buah

50

Model DA7-KWK (daftar hadir peserta rapat rekapituasi putungra di Kecamatan)

1

X

1

10

buah

10

7

Stiker Kotak di Kecamatan

3

X

1

10

buah

30

8

Lem/Perekat Kertas

1

X

1

10

buah

10

9

Ballpoint

8

X

1

10

buah

80

10

Spidol Besar

2

X

1

10

buah

20

11

Gembok

3

X

1

10

buah

30

D

UNTUK KPU

1

Segel

5

X

1

586

buah

2.930

2

Sampul Model DB (sampul biasa)

1

X

1

1

buah

1

3

Sampul Surat Suara (sampul kubus)

2

X

1

586

buah

1.172

4

Formulir DB Model DB-KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten

5

X

1

1

buah

1

Model DB1-KWK (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara di Kabupaten)

5

X

2

1

buah

2


Page | 22

2)

Model DB2-KWK (catatan kejadian khusus/keberatan saksi)

2

X

1

1

buah

1

Model DB3-KWK (Berita Acara penerimaan hasil rekap dari Kecamatan)

2

X

1

1

buah

1

Model DB4-KWK (surat pengantar penyampaian BA Rekap Hasil Penghitungan suara)

2

X

1

1

buah

1

Model DB5-KWK (tanda terima penyampaian BA dan Sertifikat)

1

X

1

1

buah

1

Model DB6-KWK (Undangan rapat rekap hasil tingkat kabupaten)

14

X

1

1

buah

1

Model DB7-KWK (daftar hadir peserta rapat penghitungan perolehan suara)

1

X

2

1

buah

2

Model DB8-KWK (hasil rekapitulasi pengembalian C6-KWK)

1

X

2

1

buah

2

5

Karet Pengikat

20

X

1

586

buah

11.720

6

Kantong Plastik Besar

1

X

1

586

buah

586

7

Kantong Plastik Kecil

1

X

1

586

buah

586

8

Kantong Plastik Sedang

1

X

1

586

buah

586

Terwujudnya Efektifitas Manajemen Perencanaan dan Data Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA (IKU)

TARGET

REALISAS I

1.

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

100%

97,30%

77,50%

78,79,30%

2.

KPU kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2017, oleh sebab itu tentu saja pemutakhiran data adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase KPU Sarolangun melaksanakan pemutakhirkan data pemilih melalui coklit dan sistem informasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang tahapan pemutahiran data pemilihnya dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar 100%, artinya seluruh DPT di Kabupaten Sarolangun yang sebesar 190.940 pemilih telah melalui proses coklit DPS dan telah melalui aplikasi SIDALIH. Dibawah ini adalah tahapan pemutakhiran data pemilih:


Page | 23

Gambar 4. Tahapan Pemutakhiran Data Pilbup dan Wabup Sarolangun Tahun 2017

Adapun proses pemutakhiran data untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sudah berjalan pada tahun 2016. Di bawah ini adalah tabel tahapan pemutakhiran data mulai dari DPS, DPSHP dan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017. Tabel 8. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KECAMATAN AIR HITAM BATHIN VIII BATANG ASAI CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH

DESA

TPS

9 15 23 10 16 28 14 14 16 13 158

48 45 56 26 49 78 47 62 99 76 586

JUMLAH LK PR 9.756 9.192 8.033 7.959 6.167 6.350 4.366 4.366 5.788 5.795 13.582 12.787 8.736 8.294 11.964 11.733 17.534 17.821 12.670 12.562 98.596 96.859

JUMLAH 18.948 15.992 12.517 8.732 11.583 26.369 17.030 23.697 35.355 25.232 195.455

Tabel 9. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 NO 1 2 3 4

KECAMATAN AIR HITAM BATHIN VIII BATANG ASAI CERMIN NAN GEDANG

DESA

TPS

9 15 23 10

48 45 56 26

JUMLAH LK 9.447 7.628 6.127 4.160


PR 8.949 7.537 6.291 4.178

JUMLAH 18.396 15.165 12.418 8.338

Page | 24

5 6 7 8 9 10

LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT

16 28 14 14 16 13

49 78 47 62 99 76

5.786 13.064 8.411 11.824 17.756 13.980

5.774 12.365 8.026 11.588 18.067 13.784

11.560 25.429 16.437 23.412 35.823 27.764

JUMLAH

158

586

98.183

96.559

194.742

Tabel 10. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 NO

NAMA KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT TOTAL

DESA 9 23 15 10 16 28 14 14 16 13 158

Jml TPS 48 56 45 26 49 78 47 62 99 76 586

L 9.382 6.042 7.386 3.886 5.673 12.663 8.075 11.561 17.683 13.757 96.108

JUMLAH PEMILIH P L+P 8.908 18.290 6.239 12.281 7.334 14.720 3.925 7.811 5.666 11.339 12.048 24.711 7.753 15.828 11.389 22.950 18.031 35.714 13.539 27.296 94.832 190.940

KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Berita Acara penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga target 100% dapat tercapai. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan coklit sebagai berikut : 1.

Dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Dinas Dukcapil untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 terdapat banyak data pemilih yang tidak terdaftar di data tersebut.

2.

Dan data pemilih yang sudah di mutahirkan pada pemilihan sebelumnya sudah di masukkan kemudian pada pemilihan serentak ini daftar pemilih tersebut tidak terdapat lagi dalam pemilihan serentak 2017.

3.

Dalam proses pemutahiran daftar pemilih (coklit) oleh PPDP, terdapat banyak pemilih yang tidak mempunyai e-KTP ataupun Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil.

4.

Faktor geografis terutama di daerah yang terpencil terdapat kendala jaringan internet, jaringan komunikasi serta jalur transportasi.

5.

Karena terkendala jaringan internet beberapa daerah melakukan penyusunan daftar pemilih secara manual terlebih dahulu baru dimasukan kedalam sistem aplikasi Sidalih setelah mendapatkan koneksi internet.


Page | 25

6.

Berkaitan dengan point 5 pada saat memasukan data kedalam sidalih beberapa pemilih ditolak oleh sistem dikarenakan data ganda dengan daerah lain atau elemen data pemilih yang kurang lengkap.

7.

Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat.

8.

Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

9.

Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan undangan.

10. Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga. 11. Masyarakat jenuh dengan kepemiluan. Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tentu saja kerjasama KPU dengan lembaga lain sangatlah dibutuhkan. Baik itu kerjasama antara KPU dengan Panwaslu, Pemerintahan Daerah, Pihak Keamanan, serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tak langsung bersentuhan dengan KPU Kabupaten Sarolangun. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil, karena data pemilih yang digunakan dalam pilkada ini adalah data pemilih yang sudah menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil. Tentu saja dalam hal e-KTP ataupun tidaknya pemilih tersebut adalah kewenangan dari instansi terkait, dalam hal ini yaitu Dinas Dukcapil. Salah satu bentuk kerjasama antara KPU Kabupaten dengan lembaga lain (TVRI Jambi, DPRD Kabupaten, Event Organizer dll) adalah terlaksananya acara Debat Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun. Acara dipandu oleh seorang presenter nasional ‘Tina Talisa’ dan di adakan live pada TVRI Jambi.

Gambar 5. Iklan Debat Publik Capup dan Wabup Sarolangun Tahun 2017


Page | 26

3) Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

TARGET

REALISASI

90%

75,07%

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) mengamanatkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Salah satu program dari reformasi birokrasi KPU adalah terus meningkatkan pelayanan bidang hukum. Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan,“Keterbukaan akan informasi bidang hukum di KPU sudah dapat dibuktikan dengan melakukan publikasi draf PKPU yang akan disahkan, sehingga masyarakat luas dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap PKPU tersebut.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud merupakan wadah Pendayagunaan bersama atas dokumen Hukum dijajaran Komisi Pemilihan Umum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. KPU Kabupaten Sarolangun sudah mencoba menyajikan dan mendokumentasikan semua informasi hukum, melalui tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017. Mulai dari menyiapkan dan memperbanyak serta mensosialisasikan Peraturan Perundangan yang berlaku (UU, PKPU, SE dan yang lainnya), mendokumentasikan berita acara-berita acara kegiatan-kegiatan penting di dalam tahapan, penerbitan surat-surat keputusan yang mengikat dan tidak mengikat. 4)

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1. 2.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden Jumlah kegiatan pendidikan pemilih


TARGET

REALISASI

100%

93,97%

9

8

Page | 27

Dalam rangka pemantapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun gencar melakukan monitoring maupun supervisi baik pada tingkatan PPDP, PPS dan PPK dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Adapun jenis monitoring dan supervisi yang dilakukan diantaranya adalah : Tabel 12. Monitoring dan Supervisi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada Tahun 2016 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10.

KEGIATAN Pelantikan dan Supervisi PPS Monitoring dan Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih Supervisi (Bimtek) PPDP di Kecamatan Monitoring dan Supervisi Coklit PPDP Monitoring Perkembangan Coklit PPDP Monitoring Perkembangan Hasil Akhir Coklit PPDP Monitoring dan Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan Monitoring Rekap DPS di Kecamatan Monitoring Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Monitoring Pencetakan Bahan Kampanye

11. 12. 13.

Monitoring dan Supervisi Pengumuman DPS di Kecamatan Monitoring Penetapan Rekapitulasi DPSHP Monitoring Pengumuman DPT di Kecamatan

8. 9.

WAKTU 18 Juli 2016 23 Agustus 2016 5 September 2016 11 September 2016 30 September 2016 5 Oktober 2016 12 Oktober 2016 23 Oktober 2016 1 dan 5 november 2016 9 s/d 11 November 2016 12 November 2016 29 November 2016 26 s/d 27 Desember 2016

Melalui kegiatan pendidikan pemilih diupayakan agar masyarakat semakin paham dan tidak apatis terhadap politik maupun pemilu, sehingga diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati

dan

Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017. Oleh sebab Gambar 6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pilbup dan Wabup Tahun 2017

itu,

untuk

menunjang pendidikan pemilih ini maka KPU Sarolangun melakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan pemilih. Adapun bentuk-bentuk

Gambar 7. Launching dan Senam Sehat Pemilihan Bup dan Wabup Tahun 2017

sosialisasi ini diantaranya adalah : Tabel 13. Kegiatan Pendidikan Pemilih


Page | 28

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada Tahun 2016 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KEGIATAN Sosialisasi sekaligus Gathering bersama Pers Sosialisasi Pemilih sekaligus Buka Bersama dengan Kaum Disabilitas Launching dan Senam Sehat Pilbup dan Wabup Tahun 2017 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tatap Muka bersama OKP di Aula Bappeda Debat Kandidat Calon Bup Dan Wapub Sarolangun Tahun 2017 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kecamatan Sosialisasi bersama Pemilih Keagamaan di Kecamatan Sosialisasi untuk Pemilih Pemula di Kecamatan

WAKTU 4 Juni 2016 29 Juni 2016 28 Agustus 2016 3 Desember 2016 10 Desember 2016 14 Desember 2016 18 Desember 2016 19 Desember 2016

C. Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 12.716.448.000,-, tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebesar 80,93 %. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

a.

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3.355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Laporan)

22.932.000

22.563.300

98,39%

18.105.000

15.862.000

87,61%

20.100.000

6.745.000

33,56%

1.942.140.000

1.835.756.510

94,52%

3.355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan) 3.355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan (Laporan) 3.355.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)


Page | 29

b.

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3.356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (Dokumen)

8.180.000

8.072.800

98,69%

2.410.000

1.290.000

53,53%

5.270.000

3.286.800

62,37%

7.160.000

4.650.000

64,94%

3.356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu (Layanan Pengadaan) 3.356.010 Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu (Laporan) 3.356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu (Unit)

c.

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

3.357.001 Pengelolaan Program dan Anggaran (Dokumen)

28.421.000

22.393.700

78,79%

2.200.000

0

0,00%

3.070.000

2.975.000

96,91%

34.708.000

33.770.100

97,30%

2.110.000

0

0,00%

3.357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI (Bulan) 3.357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan) 3.357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen) 3.357.023 Sistem Aplikasi KPU (Aplikasi)


Page | 30

d.

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

3.358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM (Laporan)

840.000

840.000

100,00%

1.280.000

0

0,00%

3.358.003 Diklat Teknis dan Diklat Struktural (Orang)

e.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kabupaten Sarolangun) Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

3.360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara (Dokumen)

14.421.000

10.360.000

71,84%

1.535.000

0

0,00%

10.136.000

9.504.000

93,76%

483.275.000

465.681.744

96,36%

3.360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (Unit) 3.360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip (Laporan) 3.360.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)

f.

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

3.361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) 3.808.000


3.122.000

81,99%

Page | 31

g.

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3.363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum (Kasus)

4.760.000

2.430.000

51,05%

2.760.000

0

0,00%

2.760.000

2.072.000

75,07%

14.313.000

14.206.100

99,25%

3.363.011 Layanan Administrasi kepemiluan (Laporan) 3.363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (Provinsi) 3.363.014 Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan (Kegiatan)

h.

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Total

Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3.364.004 Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.750.000

2.590.500

94,20%

142.453.000

125.627.300

88,19%

26.580.000

24.977.480

93,97%

3.364.005 Publikasi informasi pemilu. (Jenis) 3.364.006 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada (Kali)


Page | 32

3.364.012 Fasilitasi bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah (Satuan kerja)

37.860.000

0

0,00%

6.552.000

2.784.000

42,49%

15.000.000

0

0,00%

2.100.000

0

0,00%

9.846.459.000

7.669.817.548

77,89%

3.364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (Dokumen) 3.364.032 Pusat pendidikan pemilih (Satker) 3.364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. (Laporan) 3.364.034 Tahapan Pemilihan (Laporan)

Total

12.716.448.000 10.291.377.882


80,93%

Page | 33

BAB IV PENUTUP Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan seperti, ketentuan perundang-undangan di bidang politik yang disahkan dan diterbitkan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga mengharuskan melakukan revisi secara keseluruhan. Terhitung selama tahun 2016 tercatat 8 (delapan) kali pelaksanaan revisi. Disamping itu masih adanya reorganisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun yang berakibat pergeseran pejabat dan pegawai terutama pejabat pengelola kegiatan. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan target dan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornyapun perlu direvisi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi. Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalan Renstra 2015-2019 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan Negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai. Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu. Diharapkan kiranya LAKIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


Page | 34

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Recommend Documents