LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 KABUPATEN POHUWATO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO - '

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DI

KABUPATEN POHUWATO /'

-

'•

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

"•'^y-'l

X*-V-'»,*b;£w f:>-*~*£*

?'%&
,^.fc ^rEt

• •'"•. *

• ./"

Kata Pengantar

I

Kata Sambutan

v

Daftar Isi

vii

Bab I

Bab II

PENDAHULUAN

1

A. UMUM

1

B. DASAR

4

C Maksud Dan Tujuan

4

D. Sistematika

5

ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU 2004

7

A. Umum

7

B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

7

1.

Keanggotaan

8

2.

Tugas, kewajiban dan Wewenang

9

3.

Penataan Organisasi

11

C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

14

-D. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

18

E. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

20

PELAKSANAAN PEMILU 2004 KABUPATEN POHUWATO

24

A. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

23

B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

48

C. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

55

D. Logistik

60

E. Permasalahan dan Periyelesaian

63

Bab IV

PEMBIAYAAN

64

BabV

EVALUASI

70

Bab VI

PENUTUP (Kesimpulan, Saran, Penutup)

83

Bab in

Lampiran-lampiran

VII

•---•w/v

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, KPU Kabupaten Pohuwato yang merupakan bagian KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah berhasil

melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Pohuwato. Semua

program, tahapan jian jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU dengan Surat Keputusan Nomor 100 Tahun 2003 dan Keputusan Nomor 638 Tahun 2003 dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Berdasarkan amanat Undang-undang, KPU Kabupaten Pohuwato

menyusun dan manyajikan laporan menyeluruh tentang penyelenggaraan Pemilu

Tahun 2004 di Kabupaten Pohuwato, baik penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama sampai putaran kedua.

•*.c.iyaudri ^^.u'r.r./z *?hw» laporan penyelenggaraan Pemilu bukan

hanya sebagai kewajiban konstitusional tetapi sekaligus sebagai pertanyg-.-no jawab politik dalam membangun dan mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas sesuai harapan seluruh rakyat. 4

Hal-hal yang diangkat dalam laporan ini adalah hal-hal sesuai fakta/kenyataan dilapangan dan memuat bidang-bidang tugas KPU. Pohuwato yang dibagi dalam 6 (enam) bab keseluruhannya.

Pada Bab I atau Bab pendahuluan disajikan materi yang bersifat umum

dilanjutkan dengan dasar penyusunan laporan serta maksud dan tujuan pelaporan serta sistematika llaporan.

Penjelasan tentang organisasi penyelenggara Pemilu di sajikan pada Bab

II yang berisi materi tentang penjelasan umum, proses pembentukan KPU Kabupaten Pohuwato penataan organisasi, penataan kantor/sekretariat, proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

Pada Bab III diuraikan pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten

Pohuwato yang meliputi tiga bidang yakni pelaksanaan Pemilu Anggdta DPR, DPD, DPRD Provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten Pohuwato ; pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan putaran kedua. Dalam Bab ini diuraikan seluruh kegiatan oprasional penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten

Pohuato yang di awali dengan kegiatan rapat-rapat persiapan, diteruskan dengan kegiatan pendataan penduduk dan pemilih kerja sama dengan BPS Kabupaten

Pohuwato ; Verifikasi faktual calon anggota DPD ; Verifikasi faktual Parpol peserta Pemilu ; pemetaan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato termasuk alokasi kursi ; pelaksanaan sosialisasi ; pencalonan anggota DPRD

Kabupaten Pohuwato ; pelaksanaan kampanye ; pemungutan suara, penghitungan

«ffiara, penetapan jumlah suara yang diraih setiap Parpol,

Laooran Pt>m\\u pq^

Berdasarkan pasal 6 AUUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Walaupun pasangan calon diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, namu yang dipilih oleh rakyat adalafr pasangan calon, bukan Partai Politik.

Anggota DPR, DPD Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Sesuai amanat UUD Tahun 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. ♦

Sifat Nasional

♦

mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Sifat Tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun keanggotaannya dibatasi

dimaksud bahwa KPU sebagai penyelenggara

oleh rnasa jabatan tertentu ; ♦

Sifat Mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. _ Perubahan UUD Tahun 1945 seperti yang telah dijelaskan diatas telah melahirkan paradikma pemilu 2004 yaitu :

> Perubahan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat temporer manjadi bagian KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pendahuluan

Laporan Pemiiu

?nn4

BAB I

PENDAHULUAN A.

UMUM

—

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dllaksanakan mepurut UUD. Perubahan tersebut bermakna bahwa

kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR tetai* dllaksanakan menurut ketentuan UUD.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui Pemiiu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintah yang demokratis. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan kebangsaan, Partai Politik adalah saluran utama untuk

memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negar, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara Negara. Karena itu peserta Pemiiu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik. Selain itu untuk mengakomodasi aspirasi daerah, dipilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk

memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pesertanya adalah perseorangan.

Pendahuluan

alokasl kursi dan penetapan calon terplllh anggota DPRD Kabupaten Pohuwatopada setiap Daerah Pemilihan sama ; peresmian dan pengucapan Sumpah/Janjianggota DPRD Kabupaten Pohuwato periode 2004 - 2009.

Dalam Bab III ini disajiakn pula tentang penyelenggaraan Pemiiu Presiden

dan Wakil Presiden balk pada putaran pertama maupun putaran kedua, yang diawali dengaiT kegiatan pemutahiran data pemilih, dilanjutkan dengan pemantapan tugar PPK-PPS-KPPS, rekrutmen anggota KPPS baru/tambahan, sosialisasi, pelatihan PPK-PPS-KPPS, kampanye, pemungutan suara dan

penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sah masing-masing pasangaft capres dan cawapres khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Pada Bagian akhir Bab III disajikan penjelasan tentang logistik Pemiiu

2004, yang diterima dan digunakan dalam 3 kali pemiiu, permasalahan dan Tentang pembiayaan Pemiiu di Kabupaten Pohuwato diuraikan d<..-m Bab

IV yang melipuK dana yang te-muat dalam PPKO dan Non PPKO serta dana dari APBD Kabupaten Pohuwato.

Laporan ini dilengkapi pula dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemiiu

2004 di Kabupaten Pohuwato. Yang termuat dalam Bab V. Sementara kesimpulan, saran disajikan dalam Bab VI yakni Bab Penutup.

KPU Kabupaten Pohuwato menyadari sepenuhnya tentang kekurangan dan kelemahan terutama dalam hal tehknis adminstratif.

Ill

Untuk itu KPU Kabupaten Pohuwato ingin melakukan instropeksi dan restrospeksi terhadap segala kekurangan dan kelemahan tersebut seraya memohon maaf dari semua pihak terutama permohonan maaf kepada seluruh rakyat Kabupaten Pohuwato.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meredhai semua amal kita dalam

mengembah tugas-tugas Negara dan Bangsa dan dimudahkan dalam segala urusan.

Pohuwato, 25 Oktober 2004

I Penyusun

1. RAHMAT BULUA71, Am.Pd

(Penanggung Jawabj

2. SALMON HONTONG

(Ketua Tim)

3. ASDIN ABDJUL

(Sekretaris Tim)

4. Hi. JUSUF ADAM

(Anggota)

5. ABDULLAH NENTO

(Anggota)

6. CITRA HULOPI

(anggota)

II Pendukung

Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato

IV

'

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat taufiq dan

hidayahnya,KPU Kabupaten Pohuwato dapat mempersembahkan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 dl Kabupaten Pohuwato. Tersusunnya laporan ini berkat kerja keras Tim penyusun yang didukung olefc staf

Secretariat KPU Kabupaten Pohuwato. Karena itu adalah wajar dan patut KPU

kabupaten Pohuwato menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun Buku Laporan ini.

Peneyelenggaraan Pemiiu Tahun 2004 di Kabupaten Pohuwato yang dimulaj, dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan dilanjutkan pula dengan penyelenggara Pemiiu Presiden dan Wakil Presiden, berjalan lancar, jujur, adil, transparan, langsung, bebas dan rahasia serta dalam situasi dan keadaan kondusif tanpa gangguan

keamanan dan ketertiban. Semuanya itu berkat kerja sama dan^ bantuan dari borta-i ,-hak terâ-* dari. oara peserta pemiiu baik Parpol dan peserta perseorangan serta Tim Kampanye pasanga,, Capres dan Cawapres p-rtisipasi

masyarakat yang cukup besarr telah memperlancar tugas-tugas KPU Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan Pemiiu 2004 di Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu KPU Kabupaten Pohuwato menyampaikan terima kasih dan

penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang teiah ikut serta menyukseskan Pemiiu Tahun 2004 di Kabupaten Pohuwato.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato bersama seluruh jajarannya yaitu PPK-PPS-KPPS dan staf sekretariat menyadari adanya berbagai kekurangan

dan kelemahan. Atas dasar tersebut, KPU Kabupaten Pohuwato mengharapkan

agar isi buku laporan ini akan menghidupkan suatu dialog yang hasilnya akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi aparat penyelenggara yang akan mempersiapkan Pemilihan Umum berikutnya. Terima kasih.

Pohuwato,

Oktober 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO KETUA

VI

Laporan Pemilu 2004

> Perubahan anggota KPU dari yang beranggotakan Partai Politik peserta Pemilu ke non partisan dan independent. >

Perubahan sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD dari proporsional dengan sifat tertutup ke proporsional dengan daftar terbuka.

> Adanya pemilihan anggota DPD secara langsung dari calon perseorangan perta Pemilu untuk menampung aspirasi daerah.

> Perubahan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR ke pemelihan langsung oleh rakyat mefalui Pemilu.

+

Paradigma baru Pemilu 2004 telah membawa konsekuensi perlunya peningkatan kualitas pengetahuan dari aparat pelaksana penyelenggara Pemilu mulai dari Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan_ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dasar

hukum penyelenggara Pemilu. Konsekwensi lain adalah terjadinya peningkatan pembiayaan Pemilu baik peningkatan biaya operasional Pemilu maupun peningkatan belanja pegawai. Atas dasar hal-hal tersebut diatas, KPU merumuskan visi dan misi r

y-.-.g .nei.juG'; pcr~C3n Hal*m penyelenggara Pemilu 2004 sebagai berikut :

Visi KPU :

KPU menjadi, penyelenggara Pemilu yang mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan dan profersional

berdasarkan azas-azas pemilu, demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasil dipercaya masyarakat.

Laporan Pemilu 2004

Misi KPU : -

menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

-

Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban

politik rakyat Indonesia untuk berpatisipasiaktif dalam

**"*• Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasla, jujur,

adil, akuntable, edukatif, damai dan

beradab.

-

Melakukan

evaluasi

penyelenggara

Pemilu

secara untuk

menyeluruh meningkatkan

terhadap kualitas

Pemilu berikutnya. B.

DASAR

Laporan ini disusun berdasarkan :

1.

UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

—

2.

UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

3.

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

4.

Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 jo keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

5.

keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil

...»

Presiden.

6.

Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabup?*-en Pohuwato.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pohuwato, dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyelenggara.

Laporan Pemilu 2004

Pemilu di Kabupaten Pohuwato dengan tujuan untuk dijadikan bahan kajian dalam rangka evaluasi kinerja KPU Kabupaten Pohuwato. D.

SISTEMATIKA

Untuk mudahnya, laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut Bab I

:

Pendahuluan , A. Umum

B. Dasar

^

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Laporan

Bab II

:

Organisasi penyelenggara Pemilu 2004 A. Umum

B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato 1. Keanggotaan

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban 3. Penataan Organisasi

C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) D. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

E. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Pohuwato

Bab III

A. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

B. rc^:!:hcrv Umum Presiden dan Wakil Presiden PutaranI

C. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II

D. Logistik

Bab IV Pendahuluan

:

E. Permasalahan dan Penyelesaian Pembiayaan -5

Laporan Pemilu 2004

Bab V

:

Evaluasi

Bab VI

:

Penutup

Lampiran - Lampiran

Pendahuluan

-

Laporan PPmilu 7004

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU A.

Umum

SesuafpSal 15 UU Nomor 12 Tahun 2003, Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat naslonal, tetap dan mandlri. Struktur organisasi pdnyelenggara Pemilu sebagai mana dinyatakan dalam pasal 17 terdiri atas KPU, KPU Provinsi dab KPU Kabupaten/Kota.

*

Jumlah anggota KPU adalah 11 orang, KPU Provinsi 5 orang dan KPU

Kabupaten/kota 5Orang (pasal 16). Sedangkan masa jabatan sesuai pasal 19 ayat (6) dinyatakan bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi KPU

Kabupaten/kota. adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/Janji anggota KPU yang bersangkutan.

KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Kabupaten/Kota Penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota setelah

melalui proses seleksi yang ketat serta memenuhi persyaratan sebagai mana tersebut pada pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2003.

Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU - Kabupaten/

Kota dalam penyelenggra Pemilu mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

B.

Komisl Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Sekilas terbentuknya KPU Kabupaten Pohuwato

Kelembagaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Pohuwato

Organisasi Penyelenggara Pemilu— -7

Laporan Pemilu 2004

Dibentuk berdasarkan :

-

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

- KEPRES No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. - KEPRES No. 67 Tahun 1999 tentang perubahan atas keputusan presiden No.

16 Tahun f99§ tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum Komisi pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 81 Tahun 2000.

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato diawali dengan dilantiknya Sekretaris Perwakilan sekretariat Umum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pohuwato Rudin Adi BA. Gubernur Gorontalo No.

berdasarkan surat keputusan

/BKD-DIKLAT/SK/280/2003.

Setelah terbentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato maka Sekretariat Perwakilan mengusulkan kepada Walikota Gorontalo untuk membentuk Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PohuvvSto.

Walikota Gorontalo dengan Surat Keputusan imo. Tahun 2002 tc.'^h membentuk Tim Seleksi dengan Komposisi sebagai berikut: -

Ketua .nerangkap anggota : RAHMAT BULUATT Am,Pd

-

Anggota : Hi. YUSUF ADAM

^ - Anggota : YUSUF MBUINGA. SH - Anggota : IWAN DOLONGSEDA. S.Ag -

Anggota : IRHAM LANDJANI. S.Ag

-

Sekretaris, Bukan Anggota : RUDIN ADI. BA.

Organisasi Penyelenggara Pemilu -8

y

Laooran Ppmi|M ?pp4_ k

. Setelah melalui proses sesuai tahapan sebagaiman Keputusan Komisi

Pemilihan Umum No. 100 Tahun 2003, maka Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah terpilih 5(lima) orang masing-masing : Rahmat Buluati. Am,Pd Hi. YusufAdam

"Iwan Dolongseda. S,Ag Yusuf Mbuinga. SH

Irham Landjani. S,Ag

Dalam rangka pembentukan kelembagaan Komisi Pemilihan Umu*

Kabupaten Pohuwato, Pemerintah kabupaten Pohuwato telah berupaya membantu sepenuhnya, baik bantuan perconil/aparat Pemda maupun fasilitas Kantor dengan perlengkapannya.

Dan bantuan Pemda tersebut tidak saja pada awal pembentukan Lembaga

Komisi Pemilihan Umum^kan tetapi bantuan senanbasa diberikan baik material maupun moril dalam segala hal mem-back up keberadaan Komisi Pemilihan

Kabupaten Pohuwato hingga pemilu di Kabupaten Pohuwato beijalan dengan sukses dan aman.

1.

Keanggotaan

Penetapan Anggota KPU Kabupaten Pohuwato dilaksanakan melalui

beberapa kegiatan. Diawali dengan pembentukan Tim Seleksi dilanjutkan dengan calon anggota, penelitian, berkas calon, penetapan calon yang lulus berkas, uji publik calon, pelaksana uji keputusan/wawancara, penetapan calon yang lulus uji keputusan, Pengumuman calon yang lulus untuk memperoleh tanggapan masyarakat, penyampaian 5calon yang lulus seleksi awal kepada

Wal.kota Gorontalo untuk ke KPU kabupaten Pohuwato.

Organisasi Penyelenggara Pemilu" 9-

Laporan Pemilu 2QQ4

Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

Berdasarkan pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2003, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pohuwato adalah :

> Merencanakah pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pohuwato ;

—

> Melaksanakan Pemilu di Kabupaten Pohuwato;

> MenetapkanTiasil Pemilu di Kabupaten Pohuwato ; > Membentuk PPK, PPS, dan KPPS ;

> Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Pohuwato;

> Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya kewajiban KPU Kabupaten Pohuwato sebagaimana

diisyaratkan dalam pasal 32 UU Nu.T.or 12 Ta^"n 7003 adalah : _ > Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara ; > Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; > Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat;

> Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi; > Menyampaikan laporan periodik kepada Walikota Gorontalo;

> Mempertanggungjawabkan p'enggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan

> Melaksanakan seluruh kegiatan lainnya yang atur undang-undang

Tahap

berikutnya

adalah

wawancara/ujl

kepatutan

yang

dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo terhadap 10 orang calon yang diusulkan oleh Walikota Gorontalo.


Lanoran Ppm([„ oflfrj

Dan 10 orang yang mengikuti wawan6ara/uji kepatutan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, ditetapkan 5(lima) orang Calon yang diusulkan ke KPU untuk mendapatkan pengesahan.

Kelima calon anggota yang diusulkan oleh KPU Provinsi Gorontalo ke KPU, diresmikan keanggotaannya dengan keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003.

Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, pada tanggal 24 Juni 2003

Kel,ma anggota KPU kabupaten Pohuwato mengucapkan Sumpah/janji

yang dipandu oleh ketua KPU Provinsi dalam suatu upacara yang turrf

d.hadiri oleh pejabat pemerintah Provinsi, pejabat pemerintah Kabupaten Pohuwato dan para undangan lainnya.

Anggota KPU Kabupaten Pohuwato yang mengucapkan Sumpah/janji terdiri atas: 1. Rahmat Buluati. Am.Pd 2. Hi. YusufAdam

3. Iwan Dolongseda. S.Ag 4. Yusuf Mbuinga. SH

5. Irham Landjani. S.Ag Penataan Organisasi

a. Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Pohuwato dan Pembagian Tugas Anggota

Pada tanggal 2 Jul. 2003, KPU Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Pleno I dengan agenda Pemilhan Ketua KPU Kabupaten Pembagian Tugas Anggota dan penyusun Program Kerja. Rapat pleno yang dipimpin anggota tertua usia Cq. Hi. Jusuf

Adam. ( Tahun) setelah membahas kriteria/syarat-syarat untuk pemilihan ketua, pembidangan jenis kegiatan dalam divisi serta Organisasi Penyelenggara Pemilu -11

Laooran Pemilu

7004

Program kerja, Rapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat sebagai berikut:

• Rahmat Buluati. Am.Pd terpilih ketua KPU Kabupaten Pohuwato merangkap Anggota

• Hi. Jusuf.Adam, Anggota terpilih menjadi penganggungjawab Devisi. I yang membidangi Pendaftaran Penduduk/Pemilih, Pencalonan, Pemungutan suara, Peng.'.INngan suara, Penetapan Hasil Pemilu.

- Iwan Dolongseda. S.Ag, Anggota terpilih menjadi penganggungjawab Devisi II yang membidangi Pendidikan Pemilih, Informasi Pemilu dan Hubungan Masyarakat.

- Irham Landjani, S.Ag, Anggota terpilih menjadi penganggungjawab Devisi III yang membidangi Organisasi, Logistik dan Keuangan. • "Yusuf Mbuinga. SH, Anggota terpilih menjadi penanggungjawab Devisi

IV yang membidangi Hukum, Pengkajian dan Pengembangan.

Jabatan Ketua KPU Kabupaten Pohuwato diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan KPU Nomor 748/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 22 Agustus 2003.

b.

Penetapan kantor/Sekretariat.

Pelaksanaan seluruh rangkaian Pemilu 2004 secara maksimal

hanya dapat dimungkinkan rapabila ditunjang dengan kondisi kantor

dan peralatan yang memadai serta staf secretariat yang cukup. Je

Untuk itu KPU Kabupaten Pohuwato mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato selaku fasilitator dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan permintaan KPU Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan fasilitas sebagai berikut:

Organisasi Penyelenggara Pemilu 12

Laporan Ppmiln ?Q(H

• 9 buah meja tulis , 7 buah Meja setengah biro bersama kursi, 2 buah Meja satu Biro bersama kursi , sebuah lemari 3 pintu, kenderaan roda 2 sebanyak 6 buah.

• Untuk Kegiatan staf sekretariat, Pemerintah Kabupaten merenovasi sebuah rumah menjadi sebuah Kantor sekretariat.

" Kjiysus staf sekretariat, Pemerintah menugaskan PNS yang terdiri atas seorang Bendahara, 2 orang Kepala Sub Bagian.

• Mengenai Jabatan Sekeretaris KPU Kabupaten Pohuwato, Bupati Kabupaten Pohuwato mengusulkan 3 orang PNS yang memenuffi persyaratan untuk dipilih satu diantaranya oleh KPU Kabupaten Pohuwato untuk diusulkan ke Sekretaris Jendral KPU.

Dari 3orang Calon Sekretaris tersebut, terpilih menjabat Sekretaris

KPU. kabupaten adalah Rudin Adi. BA yang selanjutnya dilaporkan ke KPU untuk. ditetapkan oleh Sekretaris Jendral KPU sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato yang definitif.


Laporan Pemilu 2QQ4

C.

Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) 1. Keanggotaan PPK.

Dalam rangko pembentukan PPK dan PPS, KPU Kabupaten

Pohuwato memprogramkan pertemuan aengaii pen a Camai se

Kabupaten Pohuwato, Rapat Pleno KPU kabupaten membahas dan menefapkan Anggota PPK yang

diusulkan oleh Camat dan

Pelantikan/Pengucapan/Sumpah/Janji Anggota PPK.

•

Tanggal

19 Agustus 2003 mengadakan Rapat dengan para

Camat se - Kabupaten Pohuwato dengan agenda penjelasan tentang tata cara dan proses penjaringan calon anggota PPK

serta penjadwalan pembentukan PPK, mulai pengumuman pendaftaran Calon, seleksi,

Uji publik calon sampai dengan penyerahan berkas dan_usul ke KPU Kabupaten Pohuwato.

- Tanggal 28

Agustus 2003

KPU

Kabupaten

Pohuwato

* 1

mengadakan Rapaf Pleno dengan agenda penetapan Anggota

PPK se - Kabupaten Pohuwato sebelum penetapan Anggota PPK, KPU Kabupaten Pohuwato mengadakan pertemuan tertutup dengan para Camat guna memperoleh masukan lebih

mendetail mengenai calon-calon yang diusulkan oleh Camat.

Untuk mendapatkan 'data yang lebih lengkap, KPU Kabupaten Pohuwato mengadakan pertemuan dengan Sekretaris dan staf

Sekretariat.

Selanjutnya

KPU

kabupaten

Pohuwato

mengadakan Rapat tertutup membahas berbagai masukan


—

Laporan Ppmilg 9004

mengenai keberadaan calon, memeriksa berkas Calon. Sûanya ini ditempuh oleh KPU Kabupaten pohuwato karena sesuai ketentuan KPU Kabupaten tidak melaksanakan uji kepatutan atau wawancara dengan para calon.

,Proses Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara :

' Setiap Anggota KPU Kabupaten Pohuwato diberikan kesempatan untuk memeriksa dan meneliti berkas Calon. & ' Setiap Anggota diberikan kesempatan memberikan pendapat/saran dan argumentasi mengenai keberadaan setiap Calon dengan memperhatikan hasil penelitian berkas calon, pertimbangan para Camat dan masukan dari Sekretaris dan staf Sekretariat.

' Berdasarkan

pendapat/saran

dan

alasan-alasan

pertimbangan dari kelima _anggota KPU Kabupaten Pohuwato, Rapat Pleno memutuskan secara bulat menempuh cara pemungutan suara dalam penetapan 5

nama dari 10 nama Calon Anggota PPK diatas kertas yang telah disediakan yang kemudian dibacakan oleh kepala Sub Bagian Teknis dan dihitung/dicatat/ditally diatas papan tulis.

' perolehan suara setiap Calon (lOCalon tiap Kecamatan) diurutkan mulai dari yang terbanyak sampai dengan paling sedikit suara. Kemudian diambil 5-Calon yang meriperoleh Ranking Suara I, II, in, iv, dan V. Demikian seterusnya

Organisasi Penyelenggara Pemilu 15

*•.•

Laporan Pemilu 2004

untuk setiap Kecamatan. Hasil penghitungan suara dimuat dalam berita acara.

* Kelima Anggota PPK yang terpilih pada setiap Kecamatan

selanjutnya

dituangkan

dalam

surat

Keputusan

KPU

Kabupaten Pohuwato. 2. TugSStten Wewenag PPK. •

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS.

•

Menerima saksi, pengawas Pemilu dan pemantau Pemilu dan

warga Masyarakat yang ingin menyaksikan penghitungan suara.

•

Membantu tugas-tugas KPU Kabupaten

Pohuwato dalam

melaksanakan Pemilu.

3. Pengresmian Keanggotaan PPK. Keanggotaan PPK se -

Kabupaten Pohuwato, diresmikan

dengan surat Keputusan KPU kabupaten Pohuwato Nomor ,02,03,04,05,06, pada tanggal 21 Agustus 2003 07, 08 tanggal 17 Februari 2004.

I

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2003 Anggota PPK 4*

Kabupaten

5 Kecamatan di

Pohuwato yang berjumlah 25 Orang, mengucapkan

sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Pohuwato

dan rohanian yang kemudian diikuti dengan pelantikan dalam upacara yang turut dihadiri Bupati Pohuwato, Unsur Muspida, Para Camat,

Koramil,

Polsek,

Ketua

Panwaslu

kabupaten

dan

Kecamatan, Ketua KPU Kabupaten Pohuwato dan pejabat lainnya.

prganisasi Penyelenggara Pemilu -16

Laporan Pemilu 2004

♦

Pada tanggal

21 Agustus 2003 diadakan Rapat Kerja PPK di

Kabupaten Pohuwato dengan agenda : -

Penjelasan Organisasi Penyelenggara Pemilu 2004

-

Penjelasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Teknis Operasional Pemilu 2004

Penjelasan Keputusan KPU Nomor 100 dan 172 Tahun 2003

D.

-

Tata Cara dan proses pembentukan PPS dan KPPS

-

Perencanaan dan pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2004

Panitia pemungutan Suara (PPS) 1. Keanggotaan

Pada tanggal 3 September 2003, kelima PPK di Kabupaten

Pohuwato berhasil membentuk PPS pada 63 Desa, yaitu : - Kecamatan Popayato

15 PPS dengan jumlah Anggota 45

orang

- Kecamatan Lemito


orang

- kecamatan Randangan


orang - Kecamatan Marisa


orang

- Kecamatan Paguat


orang

Organisasi Penyelenggara Pemilu 18-

Laporan Pprrijfg 7^04

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato tersebut, pada tanggal 17 Februarj 2004 Anggota PPK 2 Kecamatan dl

Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 10 Oreng, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Pohuwato

dan rohanian yang kemudian diikuti dengan pelantikan dalam jjpacara yang turut dihadiri Bupati Pohuwato, Unsur Muspida, Para

Cai„ut, K--^.i Doisek, Ketua Panwaslu kabupaten dan Kecamatan, Ketua KPU Kabupaten Pohuwato dan pejabat L-nnya. 4. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari PNS yang ditunjuk oleh Camat Sekretariat PPK terdiri atas : > -Seorang Sekretaris —

- Seorang staf (PNS) urusan Teknis Penyelenggaraan

- Seorang staf (PNS) urusan Tata Usaha'dan Keuangan > Seorang staf (PNS) urusan Logistik Pemilu

Sekretaris dan 3 orang staf Sekretariat PPK diambil dari PNS yang ditetapkan oleh camat yang bersangkutan. 5. Lain - lain

- Selesai pengucapan sumpah/janji tanggal 21 Agustus 2003, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dengan agenda penjelasan tugas, wewenang PPK, Tugas Ketua dan Anggota serta tugas Sekretariat serat tata cara dan proses pembentukan PPS.


Laooran PPrrHflf 7(194

Pada tanggal 3 September 2003, maslng-masing PPK mengambil Sumpah/janji anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan Surat Keputusan PPK yang bersangkutan.

Pada tanggal 4 September 2003 yang diadakan Rapat kerja PPS di Kecamatan masing-masing.

Pada tanggal 17 Februari 2004, kedua PPK di Kabupaten Pohuwato berhasil membentuk PPS pada 10 Desa, yaitu : - Kecamatan Patilanggio : 4 PPS dengan jumlah Anggota & orang

- Kecamatan Taluditi

: 6 PPS dengan jumlah Anggota 18

orang

~ Pada tanggal 17 r'cbreari 2004, masing-m??ing PPK mengambil Sumpah/janji anggota PPS di wilayah kerjanyo berdasarkan Surat Keputusan PPK yang bersangkutan.

Pada tanggal 18 Februari 2004 yang diadakan Rapat kerja PPS di Kecamatan masing-masing. Tugas dan Wewenang PPS

- Melakukan Pendaftaran Pemilih;

- Mengangkat petugas pencatat dan pendaftaran pemilih; - Mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara; - Menerima perbaikan daftar pemilih;

Organisasi Penyelenggara Pemilu 19-

VJcJW-

Laporan Pemilu 2004

-

Mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;

-

Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;

-

Menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk diserahkan ke KPPS;

- "Membentuk KPPS; -

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS/KPPS di wilayah kerjanya;

-

Membantu tugas-tugas PPK

3. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh 3 orang PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Lurah.

—

Ketiga staf sekretariat PPS tersebut bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, urusan tata usaha dan keuangan.

E.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1. Keanggotaan

Pada setiap TPS dibentuk KPPS. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS dilakukan oleh PPS setelah berkoordinasi dengan

Lurah yang bersangkutan. Setiap KPPS beranggotakan 7 orang ditambah dengan petugas keamanan TPS sebanyak 2 orang.


Laporan Ppmiju ?flfl4

Sebelum melaksanakan tugas, Ketua KPPS hams mengucapkan Sumpah/janjI yang dlpandu oleh Ketua PPS. Selanjutnya pada hari MH", sebelum Rapat Pemungutan suara, Ketua KPPS mengambll Sumpah anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS. . Tugas dan Wewenang KPPS

^Menyiapkan TPS; menerlma Logistik dari PPS; - Menerima sallnan daftar pemilih tetap darl PPS;

- Menglrlm surat pemberltahuan kepada pemilih dan saksi mengenai Hari, Tanggal, Jam dan alamat TPS; ^

- Menerima Saksi yang membawa mandat dari peserta pemilu; - Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara; - Mengisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara; - Menyerahkan Berita acara tersebut kepada PPS dan PPK melalui PPS.

Pembentukan KPPS di Kabupaten Pohuwato. a. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten

Pohuwato, tercatat dalam DPTsebanyak 67.105 pemilih, yang dibagi dalam 310 TPS. Untuk TPS Merekrut anggota KPPS pada 310 TPS tersebut, PPS berkoordinasi dengan PPK dan Lurah. Kaoa iauyyc: 25, ^bruari 2004, berhasil ditetapkan 2170 anggota KPPS pada 310 TPS dan termasuk pôas pengamanan pada setiap TPS.

Orgamsasi Penyelenggara Pemilu" 21

Laporan PPmiln 7QQ4

Pada tanggal 2 maret 2004, masing-masing ketua PPS pada 73 Desa mengambil sumpah dan melantik ketua-ketua KPPS.

Selanjutnya pada tanggal 5 April 2004, ketua-ketua KPPS mengambil sumpah dan melantik anggota-anggota KPPS. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama Jumlah Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama jumlah 70.255 orang.

Menghadapi hal itu, PPS melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan konsolidasi Anggota KPPS yang sudah ada untuk

memastikan kesedian mereka dalam penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden tanggal 5 Juli 2004; -

Mengambil sumpah/janji terhadap ketua-ketua KPPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- Mengadakan pelatihan kepada KPPS dalam rangka pengisian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Hasil konsolidasi menunjukan bahwa ketua dan anggota KPPS serta petugas pengamanan TPS yang bertugas pada pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 5 April 2004 masih tetap 4

bersedia menyelenggarakan

Pemilu Presiden

dan Wakil

Presiden tanggal 5 Juli 2004.

Pada tanggal 22 Juli 2004 sesaat sebelum Pemungutan Suara, para Ketua KPPS mengambil Sumpah/Janji terhadap Anggota KPPS dan Petugas Pengamanan TPS.


Laooran Pemilu 7001

c Pemiiu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

ZH"!" ^ PerUbaha"' PPS tetePmereka ™'aâ" Konsc das, KPPS untuk memastikanna™ kesediaan daiam penyeienggaraan Pemiiu Presiden dan Waki. Presiden tangga. 20 September 2004. Hasiinya semua anggota KPPS pada _Pem,.u Presiden dan Waki, Presiden putaran pertama, masib tetap w%~ uC:wdiah menye|enggrakan

2004, pps mengambil Sumpah/janji Ketua-ketua KPP* d.wrayah kerjanya masing-masing. Dan pada tangga, 20

September 2004, para ketua KPPS mengmbi, Sumpah/lanji

Anggota KPPS Termasuk petugas pengamanan TPS yan

driaksanakan pada tiap TPS sebeium Pemungutan Suara

S~3 diadakan 'tU berdaSarkan Pen9a,aman •— pengisian "emiiu sebeiumnya, puia pelatihan KPPS mengenai Bente Acara Pemungutan dan Perighihrngan Suara yang driaksanakan oleh PPS dibawah koordinasl PPK setempat

Dengan demikian, pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, jumlah TPS

sebanyak 310 TPS dengan jumlah person,! KPPS sebanyak ™

orang. Sementara pada Pemilu Presiden dan

Wak„ Presiden bgik pada putaran pertama maupun pada

putaran kedua tercatat 310 TPS dengan jumlah personil KPPS sebanyak 2170 orang.

Dalam jumlah personil KPPS tersebut diatas, sudah termasuk

jumlah petugas pengamanan pada setiap TPS.

Orgamsasi Penyelenggara PemiliT -23

•r- • . .•.W.V..V.

Laporan Pemilu 2QQ4

BAB III PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2004 DI KABUPATEN POHUWATO

A.

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Menghadapi Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan

DPRD,

KPU

Kabupaten Pohuwato melakukan serangkaian kegiatan yang merupakan

pelaksanaan Tahapan, program dan jadwal waktu yang sudah ditetapkan

oleh KPU. Program dan pelaksaannya didasarkan pada keputusan Rapatrapat yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pohuwato. 1.

Kegiatan Rapat

• Tanggal 24 Juni 2003 mengikuti Rapat koordinasi yang. dilaksanakaa KPU Provinsi Gorontalo. Rapat berkala yang diadakan oleh KPU Provinsi Gorontalo berlangsung pada setiap bulan dan KPU Provinsi Gorontalo tidak pernah absen.

• Tanggal 25 Juni 2003, KPU Kabupaten Pohuwato mengadakan

kunjungan silahturrahim kepada Gubernur, Bupati, Kapolres Pohuwato. Silahturrahim dimaksudkan sebagai perkenalan untuk membangun kerjasama yang baik. *

• Tanggal 27 dan 28 Juni 2003 KPU Kabupaten Pohuwato mengikuti Rapat kerja teknis di Manado yang diikuti oleh KPU se Provinsi Sulut, Maluku Utara dan Gorontalo.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato -24-

Laporan Ppmih. 7QQ4

Tanggal 2 Juli 2003 Rapat Pelno I KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Pohuwato dan pembagian tugas Anggota.

Tanggal 4 s/d 7 Juli 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka pembahasan :

s Program Kerja KPU Kabupaten pohuwato ' Perencanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2004

' Penyusunan materi sosialisasi, pembagian tugas pemateri, penjadwalan dan sistem penyajian materi (Metode) & s Pengadaan materi Sosialisasi

Tanggal 9Juli 2003 Rapat KPU Kabupaten dengan para Camat se Kabupaten Pohuwato dalam rangka pembahasan pelaksanaan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan

Tanggal 15 Juli 2003 Rapat Pleno KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka penetapan jumlah kursi Anggota DPRD

Kabupaten, Daeiai, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten untui, -tiap Daerah Pemilihan serta Pemetaan Daerah Pemilihan _ Tanggal 22 Juli 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka evaluasi pelaksanaan Sosiallasasi ditingkat Kecamatan Tanggal 23 Juli 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam

rangka penyusunan Anggaran tambahan yang akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pohuwato

'Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato' - 25 -

Laporan Pemilu 2004

• Tanggal 28 Juli 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka persiapan pelaksanaan Sosialisasi yang akan diikuti oleh

Pengurus Harian Partai Politik Tingkat Kabupaten Pohuwato • Tanggal 1 Agustus 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka penyusunan materi/laporan yang akan dibawah ke rakernis KPU di Jakarta, serta rencana pembentukan PPK.

•

Tanggal 4 Agustus 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato

dengan para Camat- se Kabupaten Pohuwato dalam rangka penyampaian tentang Tata Cara dan proses pembentukan PPK serta Jadwal Pembentukan PPK

• Tanggal 13 Agustus 20Q3 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato

dalam rangka penyapaian hasil rakernis KPU di Jakarta, •i

persiapan

pengambilan

sumpah/janji

anggota

PPK serta

perencanaan Sosialisasi lanjutan

• .Tanggal 18 Agustus 2003 Rapat Pleno KPU Kabupaten

Pohuwato dalam rangka penetapan Anggota PPK se Kabupaten Pohuwato.

• Tanggal 21 Agustus 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato

dalam rangka koordinasi PPK dan penjelasan tugas-tugas PPK dan pembentukan PPS.

• Tanggal 25 Agustus 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato

dalam rangka persiapan akhir pelaksana Rapat Kerja PPK di Kabupaten Pohuwato.


- -.•-••'it'Mh'..-'•••

• •

Laporan Ppmiln ?QQ4

• Tanggal 5 September 2003, Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka perencanaan dan penjadwalan Sosialisasi di kalangan Guru-guru SD SLTP dan SLTA.

• Tanggal 17 September 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato

dalam rangka persiapan verifikasi Calon Anggota DPD, serta Pembentukan POKJA Penelitian Faktual Calon Anggota DPD. • Tanggal 26 September 2003 Rapat POKJA verifikasi Calon Anggota DPD

• Tanggal 9 Oktober, 2003, Rapat koordinasi Daerah KPht Kabupaten - PPK dan PPS

• Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2003, Rapat Pleno KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka penetapan hasil verifikasi faktual Calon Anggota DPD.

• Tanggal 29 Oktober 2003 Rapat KPU Kabupaten Pohuwato dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik

*'• Tanggal 6 November 2003 RapatrKPU Kabupaten dengan PPK dan PPS dalam rangka penyerahan Daftar Pemilih Sementara

•_ Tanggal 7November 2003 Rapat KPU Kabupaten dalam rangka perencanaan Anggaran 2004

• Tanggal 13 November 2003 Rapat KPU Kabupaten dengan Panwaslu Kabupaten dalam rangka pembahasan anggaran dan pengisian Sekretaris Panwaslu Kecamatan.

• Tanggal 2 Desember 2003, Rapat KPU Kabupaten dengan PPK

dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pada tiap-tiap Oci«:/Kcf,.,r:»han


Laooran Pemilu

2004

• Tanggal 14 Desember 2003 Rapat KPU Kabupaten dengan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu dalam rangka penjelasan tata cara dan jadwal pencalonan Anggota DPRD Kabupaten serta. Pembagian/penyerahan formulir-formulir pencalonan • Tanggal 5 Januari 2004, Rapat KPU Kabupaten dengan POLRES dan Pimpinan Parpol peserta Pemiiu dan Panwaslu dalam

rangka Pimpinan Parpol peserta Pemilu dan pembahasan materi kesepakatan penyuksesan Pemilu 2004

• Tanggal 7 Januari 2004, mengikuti Rakerda dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

• Tanggal 14 Januari 2004 Rapat KPU Kabupaten dengan PPK dan PPS dalam rangka penyerahan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2004.

• .Tanggal 24 Januari 2004 Rapat KPU Kaoupaten daiam rangka penyusunan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato

• Tanggal 26 Januari 2004 Rapat KPU Kabupaten dengan Pimpinan Parpol peserta Pemilu dalam rangka penyampalan Daftar Calon anggota DPRD Kabupaten untuk diteliti oleh Pimpinan Parpol.

4*

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato 28

, ^^^^-..•"â£jîjia,

••.

Laporan Pemilu

Tanggal 25 Pebruari 2004 Rapat KPU Kabupaten dengan Pimpinan Parpol peserta Pemilu - Polres Pohuwato Panwaslu

Kabupaten Kepala Kantor Kesbang Linmas_ Kabupaten Pohuwato dalam rangka penyusunan jadwal Kampanye Tanggal 5 Maret 2004, Rapat KPU Kabupaten dengan PPK dan PPS dalam rangka penetapan jumlah TPS dan Pembentukan KPPS

Tanggal 10 Maret 2004, Rapat KPU Kabupaten dengan PPK dan

PPS serta Ketua-ketua KPPS dalam rangka pelatihan pengisia^ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tanggal 14 April 2004 Rapat Pleno KPU Kabupaten dalam

rangka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pohuwato.

Tanggal 15 Mei 2004 Rapat Pleno KPU Kabupaten dalam

rangka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

•/

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten~P5h^^ -29-

»

Laporan Pemilu

2.

2004

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2004

a.

Tujuan

Agar masyarakat pada peserta

sosialisasi

umumnya dan

pada

khususnya

memahami seluk beluk Pemilu 2004 dan

mengetahui hak dan

kewajibannya sehingga dapat

membangkitkan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu 2004

b.

Materi

:

- UU Nomor 31 Tahun 2002; - UU Nomor 12 Tahun 2003;

- Penyelenggaraan Pemilu 2004; _ - Sistem Pemilu 2004; - Peserta Pemilu 2004;

- Pemilih, *

Kampanye, Cara Mencoblos,

Pengawasan;

- Pemilu nan Cerdas dan Berakhlak;

c.

Metode

d.

Sistem/Teknik pelaksanaan ♦

:

Ccramah. Tanva Jawab/Diskusi, Simulasi

Selama Bulan Juli s/d Desember 2003, pelaksanaannya dibagi dalam 3 tahap, yaitu :

- Tahap I

: dilaksanakan

di tingkat

kecamatan

dengan peserta Lurah, Staf Kecamatan, Kepala

Dinas/Instansi

Tingkat

Kecamatan, Pimpinan Parpol Tingkat Kecamatan, LPM,


^.aâ.:.J.•Â^^feâS^BS^^:\•.":;..

'

Laooran PPmilu

7nn4

Dharma Wanita Persatuan / Organisasi Perempuan/Pemuda, Remaja Masjid,

Tokoh Masyarakat/Agama pada Tingkat Kecamatan.

- Tahap II

: dilaksanakan di tingkat Kabupaten, khusus para pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Pohuwato.

- Tahap III : dilaksanakan secara terpusat di Kabupaten Pohuwato dengan peserj^ kelompok-kelompok masyarakat terorganisasi. Pada tahap ini pelaksana #

adalah Pimpinan , bersangkutan,

kelompok yang sedangkan

pemateri/Penyaji dari KPU Kabupaten Pohuwato.

Pada Bulan Januari s/d 31 Maret 2004, Sosialisasi dilaksanakan pada setiap Desa dengan pemateri dari KPU Kabupaten, PPK dan PPS, dengan peserta jpasyarakat Pemilih di Desa. Selain itu pada karun waktu tersebut

diatas, dilaksanakan pula sosialisasi dikalangan Guru-guru, Pegawai Dinas/Instansi, Kader Partai Politik, Siswa SMU/SMK kelas II dan III dan Iain-Iain.

Sistem Penyajian 25 % ceramah dan 75 % Simulasi.


Laporan Pemilu 2004

e.

Pelaksanaan Sosialisasi ♦ Selama Bulan Juni 2004, KPU dapat melaksanakan 7 kali

sosialisasi pada 7 tempat/lokasi yaitu

Paguat,

Kecamatan

Marisa,

di kecamatan

Kecamatan

Patilanggio,

Kecamatan Taluditi Kecamatan Randangan, Kecamatan

Lemito, Kecamatan Popayato disekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.

Pendataan Pemilih

Pada tanggal 3 dan 4 November 2003, KPU kabupaten

Pohuwato menerima Daftar, Pemilih Sementara (DPS) dari BPS Kabupaten Boalemo setelah diadakan penelitian dan pendataan di KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 6 November 2003, KPU kabupaten Pohuwato menyerahkan DPS ke PPS melalui PPK untuk

selanjutnya diteliti, diperiksa dan disyahkan oleh PPS melalui j>PK untuk sejanjutnya diteliti, diperiksa dan disyahkan oleh PPS untuk kemudian diumumkan kepada masyarakat Luas dengan menempelkannya dipapan~pengumuman Kantor Desa/Kelurahan.

Untuk memasitikan DPS yang diterima dari KPU/BPS

Kabupaten, setiap PPS pada 73 desa melaksanakan pencocokan dan penelitian diwilayahnya masing-masing. Berdasrkan hasil

penelitian dan pencocokan tersebut, diperoleh perubahan angka jumlah pemilih yang kemudian dikoordinasikan dengan BPS, untuk dimasukan dalam daftar pemilih tetap.


.• ;*i&,-.tfefr.':^

Laporan Pemilu 2004

Dengan demikian diperoleh daftar pemilih tetap pada pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato sebagai berikut: -Jumlah Pemilih sementara per 31-12-2003

67.105 Pemilih

- Jumlah Pemilih Susulan (didaftar oleh PPS1

519 Pemilih

Jumlah pemilih tetap (DPT)

: 70.255 Pemilih

Sesuai jadwal waktu yang sudah ditetapkan, Daftar Pemilih

Tetap tersebut diumumkan oleh PPS diwilayah kerjanya.

Sementara itu kartu Pemilih (KIP) yang diterima KPU Kabupaten Pohuwato hanya berjumlah 419 buah sesuai jumlah pemilih Sementara. Untuk menanggulangi kekuarangan KIP sebanyak 67.105 buah, KPU Kabupaten Pohuwato mencetak KIP sementara sesuai petunjuk dari KPU.

Penetapan' Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pohuwato.

Dalam menentukan pembagian DaeraT Pemilihan untuk

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, pada 2003 KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan Rapat untuk mencari altematif

yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Dari Rapat tersebut diperoleh 3 (tiga) altematif pembagian Daerah Peniilahan yang di jelaskan sebagai berikut: Sesuai pasal 50 ayat (2) huruf b, jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Pohuwato adalah 25 Kursi.


Laporan Pemilu 2004

Dengan demikian diperoleh daftar pemilih tetap pada pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato sebagai berikut: - Jumlah Pemilih sementara per 31-12-2003

67.105 Pemilih

- Jumlah Pemilih Susulan Cdidaftar oleh PPS)

519 Pemilih

Jumlah pemilih tetap (DPT)

: 70.255 Pemilih

Sesuai jadwal waktu yang sudah ditetapkan, Daftar Pemilih

Tetap tersebut diumumkan oleh PPS diwilayah .kerjanya. Sementara itu kartu Pemilih (KIP) yang diterima KPU Kabupaten

Pohuwato

hanya

berjumlah

419

buah

sesuai jumlah

pemilih

Sementara. Untuk menanggulangi kekuarangan KIP sebanyak 67.105

buah, KPU Kabupaten Pohuwato mencetak KIP sementara sesuai petunjuk dari KPU.

4.

Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pohuwato.

Dalam

menentukan

pembagian

Daerah

Pemilihan

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, pada

untuk

2003 KPU

Kabupaten Pohuwato melaksanakan Rapat untuk mencari alternatif

yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Dari Rapat tersebut diperoleh 3 (tiga) alternatif pembagian Daerah Pemilahan yang di jelaskan sebagai berikut:

; Sesuai pasal 50 ayat (2) huruf Ij, jumlgti jq^j qntuk ppf^D Kabupaten Pohuwato adalah 25 Kursi.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kab. Pohuwato -34-

Laporan Ppmj|n ?np4

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato 120.833 jiwa, maka kuota kursi: 104.320 =4.172,8 atau 4.173 25

Pembagian Daerah Pemilihan Pembagian dalam 4 Daerah Pemilihan N o

Nama Kecamatan/ Daerah Pemilihan

A

Gabungan

Kec,

Lemito &Popayato

F

Gabungan Kec

Randangan & Taluditi Gabungan Kec

Marisa &Pablanggio

Sehingga seluruh Kabupaten Pohuwato memperoleh 25 kursi Pada tanggal 31 Agustus 2003, KPU Kabupaten Pohuwato

mengadakan Rapat dengan Pimpinan Parpol Tingkat Kabupaten Pohuwato, membahas pembagian Daerah Pemilihan tersebut. 3erucsa, Lar. per*;?* dan saran dgrj peserta Rgp^ ^ Kabupaten Pohuwato.

Pelaicsanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato 35 -.! .1

;•

Laporan Pemilu

2004

Sesuai keputusan KPU Nomor 668"Tahun 2003. pembagian Daerah Pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

Nama Daerah

Kuota

N

Jumlah Pemilihan

Kecamatan

0

Jumlah per

Penduduk

Kursi kursi

A

POHUWATO I

Kec. Popayato & 37.728

7.888

8

20.221

4.231

4

43.4b5

b.o32

•v

19.419

4.246

4

Lemito

B

Kec. Randangan & POHUWATO II Taluditi

Kec. Marisa 8. C

POHUWATO III

Patilanggio D

POHUWATO IV

Kec. Paguat

JUMLAH

120.833

5. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2004 Sampai dengan tanggal 24 Oktober 2003 tercatat 20 Partai Politik yang telah menyerahkan berkas di KPU Kabupaten.


laporan Pemi||i onnj_

Berdasarkan pemberitahuan KPU Kabupaten Pohuwato tercatat 20 Parpol yang hams diteliti secara faktual oleh KPU Kabupaten Pohuwato.

Dalam pelaksanaan penelitian faktual tersebut, KPU Kabupaten mendatangi langsung kantor Sekretariat Parpol yang bersangkutan meneliti berkas - berkas asli yang terkait dengan status kantor '

keberadaan pengurus inti ( Ketua - Sekretaris - Bendahara ) dan selanjutnya diteruskan dengan meneliti Kartu Tanda Anggota (KTA) dari sample Anggota Parpol yang diwawancarai secara langsung ditempat / dialamat Anggota Parpol tersebut.

Pada tanggal 27 November 2003, hasil penelitian Verifikasi Parpol CaloT

Peserta Pemilu dimuat dalam Berita Acara yang dikirim ke KPU Kabupaten Pohuwato dengan tembusan kepada pimpinan Parpo, yang bersangkutan sehari

setelah selesai penelitian setiap Parpol.

•'.'-\

..." •'

Laporan Pemilu

2004

6.'Pencalonan Anggota DPRD Kabupcten Pohuwato Pada tanggal 14 Desember 2003, KPU Kabupaten Pohuwato mengadakan

rapat dengan Ketua dan Sekretaris Parpol tingkat Kabupaten yang telah

dinyatakan lulus menjadl Peserta Pemilu 2004 dengan agenda pokok; Penjelasan tata cara pencalonan sesuai keputusan KPU Nomor 675 tahun 2003.

Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dari 18 Parpol Peserta Pemilu 2004.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan penyerahan formulir pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

• Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Parpol tingkat Kabupaten Pohuwato dari Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan.

• Surat keterangan Camat tentang Domisili kantor Sekretarit dilampiri dokumen yang syah.

Sampai dengan batas waktu pengajuan calon dari setiap Parpol peserta Pemilu 2004 tanggal 29 Desember 2003,, jumlah Parpol yang mengajukan daftar calonnya adalah 20 Parpol, dengan jumlah calon sebanyak 256 calon, diantaranya terdapat 84 calon "perempuan.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato - 38 -

.......-,.-5S -dUte^.^d&&L}is&J;.2>i. •. •..•

- Laporan Pemilu

2QQ4

Berikut ini ikhtisar pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Jumlah Partai Politik Perserta Pemilu

20 Parpol

Partai Politik yang Mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato

256

Calon

Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato

25

Calon

Setelah dilakukan penelitian dalam dua tahap, jumlah Calon Anggota

DPRD

Kabupaten Pohuwato yang memenuhi persyaratan administratis

adalah

sebanyak

25

orang, dimana

20.

diantara

adalah

calon

perempuan.

7. Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatifdi Kabupaten Pohuwato.

Pada tanggal 2 Februari 2004, KPU Kabupaten Pohuwato mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan jadwal kampanye_ Pemilu anggota DPRD Kabupaten. Pohuwato serta teknis

pelaksanaannya. Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh KPU Kabupaten Pohuwato, Panwaslu Kabupaten Pohuwato, Polres Pohuwato, Wakil Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pohuwato.


.•:.

'.

Laporan Pemilu

Rapat Koordinasi

Kabupaten

tersebut

menghasiikan jadwal kampanye

Pohuwato dan kesepakatan tertulis

antara KPU

7nn4

legialatif df

Kabupaten

Pohuwato, Panwaslu Pohuwato, Polres Pohuwato, serta Partai Politik tingkat

K?hupaten Pohuwaato tentang teknis pelaksanaan teknis kampanye. Pada umumnya Kampanye Pemilu Legislatif di Kabupaten Pohuwato

berjalan aman, lancar dan tertib tidak terjadi bentrokan fisik antar pendukung Partai Politik yang menyebabkan gangguan ketertiban umum yang berarti.

8. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara. t

Pencoblosan Pemilu Legislatif tanggal 5 April 2005 se- Kabupaten Pohuwato di laksanakan

di 310 TPS.

Jalannya Pemungutan dan Pengihitungan Suara diseluruh TPS

se-

Kabupaten Pohuwato umumnya berlangsung jujur, aman, dan lancar. Tidak terindikasi adanya kecurangan.

Masalah

yang paling banyak mengemuka dalam tahapan Pemilu ini

adalah persoalan tertukarnya Surat Suara antara daerah Pemilihan. Daerah

Pemilihan Pohuwato IV hanya terkirim ke daerah pemilihan Pohuwato I. Oleh karena itu terjadi perdebatan sengit antara PPK, PPS dan yang kemudian di atasi oleh KPU Kabupaten Pohuwato.


KPPS

Lanoran Pt*n\\\u ?flfl4

Pada tanggal 6 April 2004 semua_ KPPS telah menyerahkan Berita

Acara Penghitungan Suara kepada PPS di Desa masimng- masing. Pada tanggal

9 April 2004 semua PPS telah menyerahkan Berita Acara

Rekapitulasi nasil Penghitungan Suara kepada PPK masing - masing dan selanjutnya pada tanggal 12 April 2004 semua PPK se Kabupaten Pohwato menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ke KPU Kabupaten Pohuwato.

10. Penetapan

Hasil

Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan

DPR©-

Kabupaten Pohuwato.

Pada

tanggal

r.-.c:cks£;.akc... R?p=»-

14 Mei '2004 pipho

dalam

KPU Kabupaten Pohuwato rangka

Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilu Legislate yang dihadiri oleh para saksi dan peserta Pemilu, Pawaslu Kabupaten, pimpinan Partai Politik peserta Pemilu dan saksi utusan calon Anggota DPD.

Hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato -41-

Laporan Pemilu a.

DPR Dan DPRD

2004

Kabupaten Pohuwato PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK

NO

DPRD DPR

KABUPATEN

POHUWATO

1.

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

127

2.

Partai Buruh Sosial Demokrat

100

3.

Partai Bulan Bintang

4.

Partai

5.

Partai Persatuan Pembangunan

6.

Partai Persatua Demokrasi Kebangsaan Indonesia

7.

Partai Perhimpunan Indonesia Baru

8.

Merdeka

.

"Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

9.

Partai Demokrat

10.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

11.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

12.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

13.

106 -

2.372

5.142

28

17

4.266

.4.919

999

1.190

70

39

52

395

467

338

47

-

1.129

1.289

148

234

Partain Amanat Nasional

1.236

1,440

14.

Partai Karya Peduli Bangsa

1.045

' r.in

15

Partai Kebangkitan Bangsa

8.154

8.562

16.

Partai Keadilan Sejahtera

2.082

1.821

17.

Partai Bintang Reformasi

4.297

5.142

18.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

4.6

'4.587

1.9.

Dartai Damai Sejahtera

73

875

20.

Partai Golongan Karya

996

23.229

21.

Partai Patriot Pancasila

22.644

.101

22.

Partai Serikat Indonesia

23.

Partai Persatuan Daerah

24.

Partai Pelopor

155

_

16 11


-

-

390

•

Laporan Pemilu 2004

b. Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD di Kota Gorontalo 1.

Drs. Ardi Arsyad

1.552

2.

Roy Hasiru, Spd.Mpd.

2.004

3.

Reoland Niode

7.907

4.

Drs. Suganda Gobel

1.854

5.

DR. Hi.Rahmad Gobel

6.

Drs. Kamrin Tahaku M.da

7.

Rauf Ali S.Pd.

8.

Hi. Bob Hippy

9.

Abd. Razak Mozin, S.Ag

743

10.

Prof. DR.Hi. Nani Tuloli

4.850

11.

Hi. Amir Adam

12. 13.

Moch. Dahlan Usman , SE. Drs. Hi. Arifin Wungguli

14.

Hi. Hamzah Isa

15. 16. 17. 18. 19.

20.

13

1.663 4.495

970

4.451 1.997

2.062 1.905

Iskandar B. Ilahude

2.625

Ir.Bayu S.T Basri

767

M. Rustam Tilome S.Ag.

1.278

DR. Makmun Jaafara Drs. Yusuf

2.933

Manto

4.665

Drs. A. D Khaly

8.406

Jufri Liputo

457

Jumlah

57.597

!


.

I.

PNI MARHEINE ;.

F* M

HARHAI

8

Dirikan

Jakarta, 20 Mei 2002

Azas

Marhaenisme Ajaran Bung Karno

Ketua Umum DPP

Sukmawati Soekamoputri

Ketua DPC Kab. POhuwato

Dudin Haras

II

Lolos verifikasi faktual di 24

2.

Provinsi

PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

Didirikan

: Jakarta, 1 Mei 2001

Azas

: Pancasila dan UUD 1945

Ketua Umum DPD

: Muchtar Pakpahan

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Lolos Verifikasi faktual di 22 Provinsi

PARTAI BULAN BINTANG Didirikan

Jakarta, 17 Juli 1998

Azas

Islam

Ketua Umum DPD

Yusril Ihza Mahendra

Ketua DPC Kab. Pohuwato

Hamson Yunus

Keterangan : Electoral Theshold 4. PARTAI MERDEKA

(•

t

R

T

A

I

MERDEKA

Didirikan

Jakarta, 10 Oktober 2002

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPD

Adi Sasono


Satrio Bakari

Lolos Verifikasi faktual di 22 Provinsi

5.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Didirikan

Jakarta, 5 Januari 1973

Azas

Islam"" •—

Ketua Umum DPD

Hamzah Haz


Fahrun Nento

Keterangan

:

Electoral Threshold

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN

P»K

Dirikan

: Jakarta, 23 Juli 2002

Azas

: Pancasila

Ketua Umum DPP

: M. Ryaas Rasyid

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Suryono T. Mayang Lolos Verifikasi faktual di 23 Provinsi 7.;-

PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU

m

X V.-.CI9***

(teiAT-1 .' /w*

Didirikan

Jakarta, 23 September 2002

Azas

Keadilan, Demokrasi, Kemakmuran

Ketua Umum DPD

Sjahrir


Amran Mohamad


PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN Didirikan

Jakarta, 27 Juli 2002

Azas

Keadilan, Demokrasi, Kemakmuran

Ketua Umum DPD

Sjahrir


Hamid Yusuf

Lolos Verifikasi Faktual di 22 Provinsi 9. PARTAI DEMOKRAT Didirikan

Jakarta, 9 September 2001

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPD

S. Budhisantoso


Saiful Lahay


10.

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA Didirikan

Jakarfa,""9 September 2002

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPD

Edi Sudrajat



11.

PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA Jakarta, 10 Januari 2003

Dirikan

Pancasila

Azas

H. Dimmy Haryanto

Ketua Umum DPP

Ketua DPC Kab. POhuwato

Arudin Huludio

Lolos verifikasi faktual di 21 Provinsi

PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA

12.

2v

r.-tt.iIiV- WU'aS .i

as mmt&smm

Jakarta, 5 Maret 2003

Didirikan

Islam

Azas

Ketua Umum DPD

KH. Syukron Ma'mun


Udin Maleo

Lolos Verifikasi faktual di 22 Provinsi 13.

PARTAI AMANAT NASIONAL 13.

Jakarta, 23 Agustus 1998

Didirikan -

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPD

H.M. Amien Rais


Marjan A.M

Keterangan : Electoral Theshold

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

Didirikan

; Jakarta, 9 September 2002

Azas

: Pancasila

Ketua Umum DPD

• HR. Hartono

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Yusuf Lawani Lolos Verifikasi faktual di 23 Provinsi K

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Didirikan

: Jakarta, "53 Juli 1998

Azas Ketua Umum DPD

: Pancasila : Alwi A. Shihab

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Iwan.S.Adam,SH, MBA Keterangan : Electoral Threshold

16. 16.

PARTAI KEADILAN

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN

Dirikan

: Jakarta, 20 April

Azas

: Islam

Ketua Umum DPP

: Hidayat Nur Wahid

2002

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Ilham Kuntono, S.pd. Lolos Verifikasi faktual di 23 Provinsi 17.

PARTAI BINTANG REFORMASI

fife*

Didirikan

: Jakarta, 20 Januari 2002

Azas

: islam

Ketua Umum DPD

: KH. Zainuddin MZ.

I^NlSA 'i

;:\J8|

Mbi

^sTfiii6KrBB»ia j

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Harun Lukum


PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Didirikan

: Jakarta, 10 Januari 1973

Azas

: Pancasila

Ketua Umum DPD

: Megawati Soekarno Putri

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Jusuf Makuta ,Am.Pd. Keterangan : Electoral Theshold 19.

PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Didirikan

: Jakarta, 1 Oktober 2001

Azas

: Pancasila

Ketua Umum DPD

: Ruyandi Hutasoit

Ketua DPC Kab. Pohuwato : EV. Limson Sitorus S.TH. Lolos Verifikasi faktual di 21 Provinsi

PARTAI GOLONGAN KARYA

Didirikan

: Jakarta,^ Oktober 1964

Azas

: Pancasila

Ketua Umum DPD : Akbar Tanjung Ketua DPC Kab. Pohuwato : Arfan Tangoi Keterangan Electoral Threshold

21. ,21.

PARTAI PATRIOT PANCASILA Dirikan

Jakarta, 1

Juni 2001

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPP

KRMH Japto S.


Hinelo Hamid

Lolos Verifikasi faktual di 21 Provinsi oo

PARTAI SARIKAT

INDONESIA

Didirikan

Jakarta,

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPD

H. Rahardjo Tjakraningrat


Drs. John Asnawi Yusuf

Lolos Verifikasi faktual di 22 Provinsi ZJ.

PARTAI PERSATUAN DAERAH • 23.

Didirikan Z -T Y *T \ ;

P ,

§ finiiTOiiruiOia

: Jakarta, 18 November 2002 a

Azas

: Pancasila

Ketua Umum DPD

: Oesman Sapta

Ketua DPC Kab. Pohuwato : Lolos Verifikasi Faktual di 21

Provinsi

PARTAI PELOPOR Didirikan

Jakarta, 29 November 2002

Azas

Pancasila

Ketua Umum DPD

Racmawaty Soekarnoputri


Miswanto


Laporan Pemilu 2004

C. Perolehan Suara Parpol Untuk DPRD Kabupaten Pohuwato. N

0

_1 2

PARTAI POLITIK

DAPIL

DAPIL

DAPIL

DAPIL

PHT-I

PHT-11

PHT - 111

PHT - IV

75

31

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Buruh Sosial Demokrat

3


4

Partai Merdeka

-

-

-

-

1.051

879

-

5


6

Partai PersatuanDemokrat Kebangsaan

-

-

-

709

312

9

8

2.258

687

994

980

304

452

286

148

-

18

21

-

32

39

-

136

94

Indoonesia 7

8 9 10

Partai Penghimpunan Indonesia Baru

-

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

324

Partai Demokrat

108

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

11

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

12

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

13

Partai Amanat Nasional

i -

-

-

193

148

740

208

70

44

98

22

328

50

390

672


76

97

893

-45

15 '


1.132

2.258

4.308

864

16

Partai Keadilan Sejahtera

356

413

1.017

35

1/

Partai Bintang Reformasi

1.612

279

1-466

1.785

18

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

999

1.042-

1.545

1.001

19

Partai Damai Sejahtera

427

242

118

88

20

Partai Golongan Karya

8.561

3.109

7.628

3.931,

21

Partai Patriot Pancasila

15

84

14

22

•&

Partai Serikat Indonesia

-

Partai Persatuan Daerah

-

-

_

2

-

-

-

-

.

24

Partai Pelopor Total Suara Sah

16

345

29

17.830

10.129

20.491


.• ;-•&•*.
-

10.286

Laporan Pemilu

11.

7004

Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih.

Pada tanggal 14 Mei 2004, KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka penetapan perolehan kursi Partai

Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato. Rapat yang dihadiri oleh para saksi Partai Politik, Ketua KPU Kabupaten Pohuwato, Bupati Pohuwato dan Muspida, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Pimpinan Partai Politik, Ketua dan Anggota PPK dan undangan lainnya, berlangsung lancar, tertip, aman tanpa protes/kebertan para saksi, berhasil menetapkan jumlah kurtT yang diperoleh Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato terpili.

Penetapan perolehan kursi'Partai politikdi DPRD Kabupaten Pohuwato didasarkan pada angka BPP pada setiap daerah pemilihan. Dapil I

KPWT

: BPP= 17.830 : 8 = 2.229

Dapil II KPWT

: Bff= iu.iZ9 . 4 --. 7.532

Dapil III KPW/t : BPP= 20.491 : 9 = 2.277 .Dapil IV KPWT

: BPP= 10.286 : 4 = 2.572

Berdasarkan angka BPP tersebut ditetapkan jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik dengan rumus : Jumlah Suara yang diraih Parpol

= Jumlah Kursi

Parpol BPP

Dari 24 partai politik pesrta pemilu hanya 8 partai yqng memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato, partai politik yang memperoleh tersebut adalah :


'ir •Ai-iiitiiî^k^li.-r ',-..,-,

••

PEROLEHAN KURSI DI

N

PARTAI POLITIK

DAPIL-

0

I

1


IK

2


IK

3


4


5

6 7

8

IK

DAPILII

IK

IK

Jumlah

III

IV

JML

2K IK

2K

2K

4K

IK

IK

IK

IK

3K

IK

IK

IK

3K

• 4K

IK

3K

2K

10 K

8K

4K

9K

4K

25 K

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Golkar

DAPIL-

IK

Partai Keadilan Sejahtera Partai Bintang Reformasi

DAPIL-

Selanjutnya ditetapkan pula Calon Terpilih pada 8 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato tersebut diatas, dan 289 Calon

Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, 25 Orang diantaranya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten pohuvvert) periode 2004-2009. diantara 25 Calon

-Terpilih tersebut, sementara 25 Calon lainnya terpilih DeraasaKan nomor uruc pada daftar calon menurut Daerah Pemilihan

4*

Pelaksanaan Pemilu 2004 di KSbupaten Pohuwato 46

Lanoran PPmj|u ?m

Benta Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan

kurs. Partai Politik peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih

• Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Nomor

25 /BAKPU-

KAB.PHT/V/2004

1

12. Peresmian dan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten' Pohuwato periode 2004 - 2009

Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato periode 2004 - 2009

diresmikan keanggotaannya dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo atas nma Presiden No. 203 Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004.

B. "EMIUHANUMUMPRESIDENDANWAKILpRESIDEN puTARAN ^ De„gan berbekal pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu

Anggora DPR, DPD dan DPRD, dalam menghadapi Pemilu Presiden dan «*. res,den tangga, S idii 2004, KPU Kabupaten Pohuwato melakukan persiapan sebagai berikuut : 1.

Pendataan Pemilih

- Memberikan petunjuk teknis secara tertulis kepada PPK dari PPS tentang proses dan tata cara penyususun daftar pemiiih sementara ( DPS ) yang akan dimulai tanggal 20 April 2004 s/d 20 Mai 2004.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato -48

Laporan Pemilu 2004

> Mengadakan Rapat Koordinasi dengan PPK dan PPS dengan agenda evalusi hasil pendataan pemilih, keadaan personil

KPPS, penetapan jumlah TPS dan pengambilan Sumpah / Janji ketua - ketua KPPS.

Pada tanggal 14 Juni 2004, diperoleh data jumlah pemilih pada Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama sebagaimana yang dilaporkan oleh PPS sebagai beriku :

Jumlah Pemilih dalam DPT Pemilu Legislatif :67.105 Pemilih Jumlah Pemilih tambahan/hasil pendataan PPS : - Pemilih Jumlah Pemilih letap ( DPT)

6/.105 Pemilih

Penetapan Jumlah TPS

Berdasarkan jumlah Pemilih dalam DPT tersebut diatas, ditetapkan jumlah TPS sebanyak 310 KPPS dengan jumlah peraonal 2170 -orang. 3.

*

Pembentukan KPPS dan Pengambilan Sumapah / Janji

Berdasarkan laporan dari PPS, ternyata anggota KPPS pada Pemilu Legislatif masih tetap eksis dan menyatakan keadilan untuk


Laporan Pemilu 2004

Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil fcrsiden tanggal 5 Juli 2004. Selanjutnya PPS setelah berkoordinasi dengan Lurah yang bersangkutan

mengangkat KPPS pada TPS baru termasuk petugas pengamanan TPS.

Pada tanggal 17

Juni 2004, diadakan pengambilan Sumpah terhadap

380 Ketua - Ketua KPPS

yang dilaksanakan oleh PPS diwilayah kerjanya

masing-masing.

4. Sosialisasi dan Pelatihan

a. Dari tanggal 20 Mei s/d 30 Juni ' 2004, KPU Kabupaten Pohuwato bersama - sama

dengan

PPK

dan

PPS melaksanakan sosialisasi

penyelenggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berfokus pada

pemberian motivasi kepada pemilih untuk menggunkan hak pilihnya serta simulasi pencoblososan surat suara yang cepat.

b. Pada tanggal 10 "Juni 2004 KPU

Kabupaten Pohuwato mengadakan

pelatihan PPK dan PPS tentang pengislan Berita Acara Penghitungan Suara berdasarkan keputusan

c. Pada tanggal

KPU NO. 37 dan 38 -tahun 2004.

15 s/d 20 Juni

2004, PPS dibawah koordinasi

PPK

melaksankan pelatihan yang sama kepada ketua - ketua'dan 2 orang anggota

KPPS

yang

dilaksanakan diwilayah

bersangkutan.


. • •-.?- i-.e..--. ,•

;•••-

•

kerja

PPS

yang

Laporan Pemilu 2004

5. Pelaksanaan

Kampanye

Pada tanggal 24 dan

Pohuwato

dan Tim

rangka pembahsan Rapat

KPU

Kampanye

25

Mei 2004 diadakan Rapat KPU

Kampanye Jadwal

Kabupaten

pasangan

pasangan

Kampanye.

Pohuwato

Capres

Kabupaten

dan Cawapres

Berdasarkan

dalam

kesepakatan

mengadakan pertemuan dengan

Capres dan Cawapres

di tingkat

hasil Tim

Kabupaten

Pohuwato dalam rangka penjadwalan

Kampanye yang dituangkan dalam

Berita

NO. 57 / SKB/KPU-KAB.PHT/Tahun

Acara

kesepakatan

bersama

2004.

a. Pelaksanaan Kampanye dimulai tanggal 1 Juni s/d 1 Juni 2004

b. Tempat pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum ditetapkan c. Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk selain rapat umum, harus atas persetujuan pihak kepolisian dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban umum.

d. Jadwal Kampanye pasangan Capres/Cawapres di Kabupaten Pohuwato > Pasangan Wiranto - Wahid tanggal, 7, 24, 29, Juni & 1 Juli 2004 > Pasangan Mega - Hasyim tanggal, 25, 28, 30, Juni & 1 Juli 2004 > Pasangan Amien - Siswono tanggal, 19 Juni 2004

> Pasangan SBY-MJK tanggal, 9, 15, 20, 25 Juni 2004 > Pasangan Hamzah - Agum tanggal, 19, 20 Juni 2004


Laporan Pemilu 2004

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara a. Pemungutan Suara

Pemungutan Suara pada 310 TPS di Kabupaten Pohuwato berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dimulai dari pukul 07.00 Wita dan

berakhir pada pukul 13.00 Wita. Rapat pemungutan Suara didahului

dengan pengucapan Sumpah / Janji Anggota KPPS dan Petugas Pengamanan TPS yang dipandu Ketua KPPS. Dalam monitoring yang dilakukan oleh Tim KPU Kabupaten Pohuwato , rata - rata pada pukul 11.30 Wita telah selesai pemungutan, namun penutupan Rapat Pemungutan Suara tetap dilakukan pada pukul 13.00 Wita.

Pemungutan Suara berjalan' lancar, tertib, aman tanpa gangguan dan disaksikan oleh para saksi dari 5 pasangan Capres / Cawapres. b. Penghitiingan Suara di TPS Tepat pada pukul 13.00 Wita Rapat Penghitungan Suara dimuiai.

Baru beberapa menit penghitungan dimulai, timbul masalah yaitu Surat Suara yang dicoblos tembus judul surat suara, dinyatakan sah atau tidak sah.

_

Untuk mengatasi masalah ini, KPU Kabupaten "Pohuwato meminta penegasan dari KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Pusat. Sementara menunggu penegasan tertulis, baik dari KPU Provinsi maupun dari KPU Pusat, KPPS melanjutkan kegiatan sebagai berikut:


.v.y-'.fcfeatfc"

Laooran Pemilu

7004

Penhitungan Suara di PPS

Pada tanggal 6 Juli 2004, 73 PPS melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS Rapat Penghitungan Suara di PPS di

hadiri Saksi dari 5 pasangan Capres dan Cawapres ketua - ketua KPPS, pemantau dan PPK setempat. Acara Penghitungan Suara berjalan lancar, tertib dan aman tanpa protes / keberatan dari para Saksi. Setelah Berita Acara dan lampiranny ditanda tangani oleh PPS dan para Saksi, hari itu juga diserahkan oleh PPS kepada PPK setempat. Penghitungan Suara di PPK

"

4

Pada tanggal 7 Juli 2004, 7 (tuju ) PPK di Kabupaten Pohuwato secara serentak melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari semua PPS di wilayah kerja PPK masing-masing.

Rapat Pleno PPK berjalan lanjar, tertib, tanpa keberatan / protes dari Saksi, dihadiri Panwaslu Kecamatan, Ketua - Ketua PPS, Utusan KPU

Kabupaten Pohuwato dan para undangan lainnya. Pada hari itu juga Berita Acara Rekapitulasi bersama Lampirannya yang telah ditanda tangani PPK dan_para Saksi, diserahkan ke KPU Kabupaten PohiiWafd.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato -53 -

Laporan Ppmilq ?qp4

Penghitungan Suara di KPU

Pada tanggal 8 Juli 2004, KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Pohuwato. '

Rapat Pleno yang turut dihadiri Saksi dari 5 pasangan Capres dan

Cawapres, Muspida Kabupaten Pohuwato, Panwaslu Kabupaten Pohuwato, KPU Provinsi Ketua dan Anggota PPK dan para Undangan lainnya, berjalan lancar, tertib, aman dan tanpa keberatan/protes. Berita Acara Rekapitulasi dan Lampirannya yang telah ditanda tangani

oleh KPU Kabupaten Pohuwato dan saksi dari 5 pasangap Cqpp?? fty) Cawapres pada tanggal 9 Juli 2004 deserahkan ke KPU Provinsi dehgan tembusan KPU Pusat; sementara para Saksi menerima foto Coppynya.

Dari hasil penghitungan Suara, diperoleh suara sah pasangan Capres dan Cawapres sebagai berikut :

1. Pasangan Wiranto - Wahid memperoleh 41.157 suara (66.91 % ) 2. Pasangan Mega - Hasyim memperoleh 9.885 suara (16.07 %) 3. Pasangan Amien - Siswono memperoleh 3.335 _suara( 5.42 % ) 4. Pasangan SBY-MJK memperoleh 6.069 suara ( 9.86 %[) 5. Pasangan Hamzah-Agum memperoleh 1.059 suara (1.72 %) % 4>

Pelaksanaan Pemilu 20U4 di Kabupaten Pohuwato -54 -

>

«

.

H. Wiranto, SH

Calon Piusidon

Ir. H. Salahuddin Wahid

Calon Wakil Presiden

PEMILU

Hj. Megawati Soekarnoputri

2004

Muzadi

KH. A. Hasyim

CALON CAPRES DAN CAWAPRES

• <

CALON CAPRES DAN CAWAPRES PEMILU 2004

Calon Presiden


Prof. DR. H.M. Amien Rais

DR. Ir. H. Siswono Yudo Husodo

Colon Presiden

Colon Wakil Presiden

H. Susilo Bambang Yudhoyono

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

*

>

DR. H. Hamzah Haz

Calon Presiden

PEMILU

Gumelar. M.Sc

H. Agum

caion wakil Presiden

2004

CALON CAPRES DAN CAWAPRES

1

Laporan Pemilu 2004

C. PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN II

Menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tanggal 20 September 2004 2004, KPU

Kabupaten

Pohuwato melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut : 1. Pendataan Pemilih

> Memberikan petunjuk tertulis kepada

PPK dan

PPS tentang

pendataan / pemutahiran data pemilih berdasarkan DPT pada Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden putaran Pertama, dengan

menggunakan formulir yang disediakan oleh

KPU Kabupaten

Pohuwato.

> Berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Pohuwato dalam rangka

pendataan pemilih yang pada tanggal 20 September 2004 berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah

Pada; tanggal 20 Agustus 2004, Rapat Pleno KPU Kabupaten Pohuwato dengan PPK dan PPS dalam rangka"melaporkan hasil pendataan pemilih, pelaksanaan sosialisasi, pemantapan tugas PPK, PPS dan KPPS.

Khusus pemutakhiran data pemilih, diperoleh hasilnya sebagai berikut a. DPT pada Pilpres Putaran pertama

70.255

Pemilih

b. Hasil Pemutakhiran data pemilih

67.105

Pemilih

c. Pemilih Pemula dan Pemilih Baru

d. DPT pada Pilpres Putaran kedua (b+c )

1.225 Pemilih 68.330 Pemilih.

terdiri atas iaki - laki 35.365 dan Perempuan 34.035


Laporan Pemilu 2004

2. Sosialisasi

Sesuai kesepakatan KPU Provinsi Gorontalo dengan KPU Kabupaten, pelaksana sosialisasi dilaksanakan sosialisasi dilaksanakan bersama denagn KPU Provinsi. Materi sosialisasi dititikberatkan pada 2 hal, yaitu pencoblosan dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pemilih dengan maksud untuk meminimalisir jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kegiatan Sosialisasi berlangsung dari tanggal 24 Agustus s/d 15

September 2004 dilaksanakan pada setiap Kelurahan

dan Gabungan

Diinas/Instansi serta dikaiangan Mahasiswa terorganisir. 3. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Jumlah TPS tetap 310 TPS. Sesuai laporan PPS, keberadaan KPPS masih tetap eksis, tidak ada pengunduran diri anggota KPPS. Untuk itu

pada tanggal 10' September 2004 diadakan pengambilan Sumpah / Janji Ketua - ketua KPPS diwilayah kerja tiap PPS, yang dilanjutkan _dengan penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS. 4. Pelatihan PPK, PPS dan KPPS

Materi Pelatihan ialah pengisian formulir - formulir yang menjadi lampiran Berita Acara Penghitungan Suara baik di TPS, maupun di PPS dan PPK. Pelatihan ini memperoleh bantuan IFES.

'Mi**

f?^(csanaqn P^mMM ?W di Kabupaten Pohuwato ':! IT

i:-.i^ f.y-;.^;T-o-'i^'ir^'l>tAl^^^-^£^fl3i^^ ^Wtf

:56*:'iiii>

Laporan Pemilu 2004

5. Logistik •

=>. Logistik yang pengadaannya oleh KPU Kabupaten Pohuwato tuntas pada tanggal 31 Agustus 2004. Pada tanggal 1 dan 2 September 2004, KPU kabupaten mengumpulkan kembali semua Kotak Suara dan Bllik Suara yang tersimpan di PPS - PPS.

=> Logistik yang pengadaannya oleh KPU, seperti Surat Suara, Tinta, Segel, Poster, Daftar Capres/Cawapres, Booklet dan

lain - lain

- diterima KPU Kabupaten Pohuwato secara bertahap yaitu tanggal . 5,15, 18, 21 Juni 2004

=> Logistik yang pengadannya oleh KPU Provinsi Gorontalo diterima

qleh KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 September 2004 yaitti formulir-formulir yang diperlukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pohuwato. !

Pada tanggal 16 September 2004. Pada tanggal 19 September 2004 semua

Logistik yang diperlukan

dalam pemungutan

suara dan

penghitungan suara telah berada di TPS.

6. Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ,putaran kedua, praktis tidak ada di Kabupaten Pohuwato. Pada umumnya masyarakat hanya mengikuti Kampanye tentang penajaman visi dan misi Capres dan Cawapres melalui siaran Televisi.


Laporan Pemilu 2004

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 1. Pemungutan Suara

Pemungutan Suara berlangsung pada 310 TPS PohuWato berlangsung lancar /tertib,

aman.

df Kabupaten

Pemungutan

Suara

dimulai jam 07.00 tanggal 20 September 2004 dan berakhir rata

- rata pada jam 11.00 Wita . Sesuai dengan pemantauan keliling yang dilakukan oleh KPU Pohuwato, suasana pemungutan suara tidak seramai pada waktu pemungutan Suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I.

2. Penghitungan Suara

Penghitungan Suara di

TPS

dilaksanakan

mulai

13.00

dan

berakhir rata - rata pada jam 16.30 Wita. Rapat Penghitungan Suara di TPS berlangsung lancar, tertib, aman tanpa protes / keberatan dari Saksi Pasangan Capres / Cawapres.

Setelah

Berita Acara dan Sertifikat

Penghitungan

Suara

ditaqdatangani KPPS dan saksi, pada hari itu juga diserahkan kepada PPS di Kelurahan masing - masing.

Pfeffla tanggal 21 September 2004, PPS melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dari semua TPS diwilayah kerjanya dengan dihadiri

oleh Saksi Capres / Cawapres, Ketua - ketua KPPS dan para undangan lainnya. Pada hari itu juga Barita Acara dan Lampirannya yang sudah ditanda tangani PPS dan Saksi, lansung diserahkan kepada PPK setempat.


Laporan Pemilu 2004

Pada tanggal 22 September 2004, PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari semua PPS dalam Rapat Pleno yang dihadiri

PPS, Panwaslu

Saksi, Ketua - ketua

Kecamatan, Pejabat

ditingkat Kecamatan dan Utusan KPU Kabupaten Pohuwato. Rapat berlangsung lancar, tertib, aman, tidak ada protes, keberatan

dari para Saksi, pada hari itu juga diserahkan kepada KPU

Kabupaten

Pohuwato dalam Sampul tertutup dan disegel.

Sementara itu, baik di Sekretariat PPS maupun di Sekretariat PPK ( Kantor Lurah atau

Kantor

Camat ) ditempelkan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara

dipapan pengumuman

agar masyarakat dapat

mengetahuinya.

Pada tanggal 24 September 2004, KPU Kabupaten mwengadakan Rapat Pleno

penghitungan suara

Pohuwato .

Rapat

dalam

yang diterima dari

Pohuwato

rangka Rekapitilasi

7

PPK

se

hasil

Kabupaten

berlangsung lancar , tertib dan aman tanpa

protes/keberatan dari para Saksi dari kedua Pasangan Capres dan Cawapres. Hadir Muspida Pohuwato, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Ketua dan Anggota PPK, Wakil - wakil dari Parpol.

Rapat Pleno ditutup pada jam 16.30 setelah berlangsung selama 1 jam 30 menit. Pada tanggal 25 September 2004 Berita Acara dan

Lampirannya diserahkan

kepada

KPU Privinsi

tembusan kepada KPU di Jakarta yang Via Pos.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato 59-

Gorontalo dengan

Laporan Pemilu 2004

Hasil penghitungan suara di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

♦

Megawati - Hasylm Muzadi memperoleh

: 23.816 Suara(40.93 %)

♦

SBY - MJK memperoleh

: 34.360 Suara (59.07%)

C. LOGISTIK PEMILU

2004

Dalam pelaksanaan Pemilu 2004, diperlukan berbagi Jenis Logistik, baik yang diadakan oleh KPU, KPU Provinsi maupun disediakan sendiri oleh KPU Kabupaten Pohuwato.

a.

Untuk Keperiuan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 1.

Diterima dari KPU terdiri dari'

- Kotak Suara 1.360 buah dan Bilik Suara 1.410 buah

-Surat Suara

:

Untuk Pemilu DPR

: 67.105 Lbar

Untuk Pemilu DPD

: 67.105 Lbar

Untuk Pemilu DPRD Provinsi

: 67.105 Lbar

It

Untuk Pemilu DPRD Kabupaten Pohuwato menurut Daerah Pemilihan: PHT-I

i r

: 17.830 Lembar

PHT-H

: 10.129 Lembar

PHT-m

: 20.491 Lembar

PHT-IV

: 10.286 Lembar


fc.

I

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

H. Susilo Bambang

Yuclhoyono Muzadi


KH. A. Hasyim

Caion Presiden

Hj. Megawati Soekarnoputri

I


<

Calon Presiden

1

Laporan Pemilu 2004

- Sampul kertas 14 jenis, seluruhnya berjumlah

:1.860 buah

- Segel Pemilu 4.650 keping; Tinta Sidik 310 botol; Label 620 lembar

-

KIP 67.105

buah

- Daftar Calon DPR 620 lembar; DPD 620 lembar; DPRD Provinsi 620 Lembar

. - Formulir C, D, DA, DB selruhnya berjumlah 138.039 3. Diterima dari KPU Provinsi

4. Diadakan Sendiri oleh KPU Kabupaten Pohuwato;

- Tanda Pengenal KPPS, PAM TPS, Saksi seluruhnya 8.990 buah

- Karet / Tali 9.300 ; Lem perekat 310 botol; Kantong Plastik 310

- Spidol 620 buah; Ballpoint 620 buah; Naskah Sumpah 620 lembar

- Alat Coblos (paku ) 1.860 buah; Bantalan Coblos 1.860 buah -

KIP sementara 67.105 buah

Untuk Keperluan Pemilu Presiden / Wakil Presiden Putaran1 T r

1. Diterima dari "KPU terdiridari :

- Surat Suara termasuk Cadangan : 69.400 lembar - Segel Pemilu 4.650 keping; Tinta Sidik 310 botol - Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden 480 lembar 2. Diterima dari KPU Provinsi Gorontalo

Formulir Berita Acara Seri C, D, DA, DB seluruhnya berjumlah 138.039


Laporan Pemilu 2004

Diadakan sendiri oleh KPU Kabupaten Pohuwato -

Tanda Pengenal KPPS, PAM TPS dan Saksi 8.990 buah

- Karet/Tali Pengikat 18.600; Lem Perekat 310 buah* -

Sampul Kertas 8 jenis berjumlah 1.860 buah

-

Kantong Plastik 310 buah ; alat coblos / paku 1.240 bantalan / alas coblos

buah dan

1.860 buah.

-

Spidol 620 buah; Ballpoint 620 buah

-

KIP Sementara

67.105

buah

c. Unûk keperluan Pemilu Presiden / Wakil Presiden Putaran II X. Diterima dari KPU terdiri i

dari

: t

,

-: Surat Suara termasuk Cadanagn 72.385 lembar

- Segel Pemilu 4.650 Keping ; Tinta Sidik 310 botol

- Daftar Calon Presiden / Wakil Presiden - Buklet, poster

480 iembar

355 buah

*•

2. Diterima dari KPU Provinsi-

Formulir Berita*Acara Seri C, D, DA, DB _ 3. Diadakan sendiri oleh KPU Kabupaten Pohuwato - Sampul kertas 7 jenis 4.650

buah

- Tanda Pengenal KPPS, PAM TPS, Saksi berjumlah 8.990 buah - Label/Sticker Kotak Suara

1.860 lembar

- Karet / Tali pengikat 9.300 ; Lem Perekat 310 botol; kantong plastik 310 buah

HiiwriAMMUiiitoMMi^^MMEH

rcidksariddn rcmiiu 2004 tii Kabupaten Pohuwato -62-

lacoiaQ_£fimiiu_2Q04

- Spidol warna biru 620 buah; Ballpoint 620 buah

- Alat Coblos/paku 1.240 buah ; bantalan coblos 1.860 buah - KIP sementara 67.105 buah

E. PERMASLAHAN DAN PENYELESAIAN

a. Masalah yangmuncul pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif

1. Tuntutan warga yang sudah wajib pilih, tapi tidak terdaftar baik dalam DPS maupun DPT.

Masalah ini dapat diselesaikan setelah KPU Kabupaten PoPov^

memberikan penjelasan tentang proses pendaftaran penduduk dan pemdih, kewajiban untuk memeriksa namanya dalam DPS dan DPT serta adanya jaminan KPU Kabupaten Pohuwato untuk memberika

kesempatan kepada mereka dalam menggunakan hak pilihnya pada

. Pernio Presiden dan Wakl, Presiden. Masalah pemilih tidak menerima - Kartu Pemilih , diatas dengan jalan mencetak Kartu Pemilih Sementara. "

2. Masalah yang berhubungan dengan perayaratan ijazah calon anggota . DPRD Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan hasil penelitian pertama dan kedua berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, KPU Kabupaten Pohuwato memutuskan salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato .

i,

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Pohuwato -63 -

;. •I'yv.^jyj..-'.-^."-

Laporan Pemilu

2004

BAB IV PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) Dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 pasal (2) bahwa sumber p?mbiayaannya adalah bersumber dari dana APBN dan APBD.

Untuk keperluan kegiatan pcrv/e!or|nnaraan Pemilu 2004 yang dilaksanakan oleh KPU serta Badan - badan Penyelenggara Pemilu di pusat dan daerah disediakan Biaya Pemilu 2004 dalam Anggaran Pendapatan. dan Belanja Negara ( APBN ) dalam 3 ( tiga ) tahun anggaran : ft

a. Tahun Anggaran 2003 diperuntukkan bagi pembiayaan persiapan Pemilu 2004.

b. Tahun Anggaran 2004 diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilu 2004 yangmeliputi :

*

- KPU Kabupaten Pohuwato

Rp. 569.367.000

" PPK ' pps • KPPS

Rp. 229.538.000 Rp. 365.120.000 RP. 507.620.000

Pembiayaan -64

Laporan Pemilu

2004

Biaya Pemilu 2004 sebagaimana disebut diatas dirinci dalam jenis biaya yaitu : -

Biaya Pegawai

-

Biaya Barang

- Baiaya Operasional (terdiri atas biaya perjalanan dinas dan biaya lain - lain)

- Laporan realisasi terlampir

Tahun Anggaran 2005 diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatair penyelesaian administrasi dan evalusi. Transfer Dana Non PPKO

Transfer dana yang diaiokasikan untuk-tambahan biaya operasional KPU, PPK , PPS dan KPPS dengan total Rp. 274.818.520.dengan perincian sebagai berikut: r

•

.1

1.

KPU Kabupaten Pohuwato Rp. 155.683.760.-

dana ini

'diaiokasikan sebagai tambahan untuk biaya angkutan, biaya cetak <serta biaya sosialisasi.

2.

PPK se Kabupaten Pohuwato yakni 7 PPK Rp. 13.612.000.-

di alokasikan untuk tambahan operasional dan angkutan dengan realisasi 100%.

3. PPS se Kabupaten Pohuwato yakni diaiokasikan

Rp. 12.260.000.- ,

untuk tambahan operasional .dan angkutan

dengan realisasi 100%.

Pembiayaan 65

Laporan Pemilu

_4.

KPPS

se Kabupaten

Pohuwato,

310

TPS

yakni

2004

Rp.

93.262.750.-

dengan realisasi

100%.

II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004, sejak awal

disadari

bahwa fasilitas

dan pembiayaan

dari Organisasi

Badan

Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 di daerah sangat bervariasi dan tidak mungkin dapat sepenuhnya diakomodasi / diperhitungkan dalam perencanaan anggaran Pemilu Tahun 2004 dari APBN.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan dana ditingkat daerah seringkali diperlukan dalam waktu yang mendesak dan terjadi hal - hal

yang memerluka'n penanganan dari Pemerintah Daerah setempat tetapi dananya tidak tersedia dari APBN.

Dalam rangka persiapan pembentukan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato , maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah

mengalokasikan dana tersebut antara lain untuk menyiapkan Kantor aparat dan fasilitasnya. Anggaran yang diaiokasikan untuk mem-back up KPU Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 30.558.500.-_

Melalui intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: III/982/Sj Tahun 2000 tentang Dukungan Pemda dalam rcrv/c!cn™ar9?,r> Pemilu diminta aaar

Pemda Tingkat I dan Tingkat II memberikan dukungan pembiayaan sesuai dengan kemampuan daerah masing - masing.

Pembiayaan 66 -

Laporan Pemilu

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum

2004

Kabupaten Pohuwato

sesuai intruksi tersebut mengusulkan rencana kegiatan dalam tahapan Pemilu Pemilu Tahun 2004. Kegiatan yang tidak tertampung pembiayaannya dalam Anggaran APBN diusulkan ke Pemda Pohuwato maupun Pemda Provinsi Gorontalo seperti pembiayaan Pembangunan TPS, penambahan

dana untuk sosialisasi , penambahan biaya insentif penyelenggara Pemilu serta biaya peralatan perlengkapan Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.

Sedangkan

^.

untuk Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten

Pohuwato mengalokasikan dana dalam APBD 2004 -nya sebesar : - Untuk Pemilu Legislatif dan DPD sebesar

Rp.

168.000.000.-

- Untuk Pilpres I dan II sebesar

Rp.

103.559.000.-

B. TATA CARA PENGELOlaai, ANGCARAN BIAYA PEMILIHAN UMUM Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun ^003

•: •tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004, dimana pengelolaan biaya Pemilu Tahun 2004 dilakukan : a.

Di Pusat

Oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk pembiayaan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, PPLN, KPPSLN dan Panwaslu. b.

Di Daerah :

1. Pada Provinsi

: 0leh Sekretaris KPU Provinsi untuk

pembiayaan

yang

dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi

Pembiayaan -67 -

•.

Laporan Pemilu

2. Pada Kabupaten / Kota

:

Oleh Sekretaris KPU pembiayaan

2004

Kabupaten / Kota untuk

kegiatan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota, Panwas dan

untuk pembiayaan badan - badan pelaksana

Pemilu ditingkat bawahannya yaitu

PpK, PPS,

KPPS dan Panwaslu Kecamatan.

3. Pada PPK

_:

Oleh Sekretariat

PPK

untuk pembiayaan

kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK, Panwaslu

Kecamatan dan

badan - badan pelaksana

Pemilu tingkat bawanya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan biaya Pemilu 2004, pejabat pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dibantu oleh Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan yang diangkat / ditunjuk oleh Sekretaris

KPU Kabupateq/Kota atasjiama Sekretaris Jenderal KPU. Biaya Pemilu 2004 disediakan bagi Badan - badan Penyelenggara

Pemilu di pusat dan daerah dicantumkan dalam Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasiaonal ( PPKO ).

Penyaluran dana biaya Pemilu 2004 dilakukan oleh KPKN kepada Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk keperluan pembiayan kegiatan Sekretariat dan Panwaslu serta PPK dan Badan - badan Pelaksana ^ Pemilu tingkat bawahnya dan Panwaslu Kecamatan.

Pembiayaan 68 -

•;.

~ :•: .'•-•'.•.o'-A.-r.iAlfc:

•#.!•.-

Laporan Pemilu

2004

Sekretariat KPU Kabupaten menyalurkan biaya Pemilu 2004 sekaligus kepada PPK untuk pembiayaan kegiatan PPK, PPS dan KPPS. Bukti transfer

biaya dari Bendaharawan KPU Kabupaten

ke Bendaharawan PPK dan

bawahannya merupakan pertanggung jawaban definitif bagi KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK menyalurkan dana ke PPS dan KPPS bersangkutan. C. pckTANGGUNu jAWASAP! KEL'ANGAN

Setiap akhir bulan Bendaharawan Badan Penyelenggara Pemilu ccmiasuk

,. Penitia Pengawas Pemilu harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas mengenai penggunaan dana biaya Pemilu 2004 yang bersumber dari APBN dalam bulan yang dilaporkan selambat - lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pembiayaan 69

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 KABUPATEN POHUWATO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO - '

Recommend Documents