KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS LAPORAN. Tahun 2015 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN 1.

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN BANYUMAS

Tahun 2015

KPU


Kata Pengantar KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Assalamu’alaikum Wr. Wb.

S

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAKIP KPU Kabupaten Banyumas disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja. Penyusunan LAKIP KPU mengacu pada

i LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2015. Menindaklanjuti rekomendasi Menteri PAN & RB melalui Surat Nomor B/3809/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu salah satunya merevisi Renstra KPU, maka LAKIP KPU Tahun 2015 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan LAKIP, KPU Kabupaten Banyumas mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, serta menjadikan KPU Kabupaten Banyumas sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Banyumas diharapkan tidak hanya dapat dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU Kabupaten Banyumas memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun

ii LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Banyumas atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LAKIP Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Banyumas lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan ini bagaimanapun juga pasti masih ada kekurangannya, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan mendapat rahmat dan hidayah-Nya. Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Purwokerto,

Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,

Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si NIP.19730422 199203 1 002

iii LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


Ikhtisar Eksekutif

L

AKIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LAKIP KPU Tahun 2015 tidak

hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2015. Capaian strategis KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2015, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 20 (tiga puluh empat) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 20 (tiga puluh empat) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Banyumas dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut:

iv LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


NO

Indikator Kinerja

1

2

Kinerja Target

Realisasi

% Capaian

Kategori

3

4

5

6

Sasaran I. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 1

Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi

1 Laporan

1 Laporan

78,58

Berhasil

1 Laporan

1 Laporan

81,95

Berhasil

12 Layanan

12 Layanan

99,11

Berhasil

dan Pelaporan Keuangan 2

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

3

Terlaksananya Layanan Perkantoran

Sasaran II. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 1

Terlaksananya

Perencanaan

Kebutuhan

1 Dokumen

1 Dokumen

14,21

Berhasil

1 Dokumen

1 Dokumen

92.70

Berhasil

1 Laporan

1 Laporan

66,32

Berhasil

Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

Sasaran III. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 1

Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan

2

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran IV. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya 1

Penataan

Organisasi,

1 Laporan

1 Laporan

97,06

Berhasil

2 Orang

2 Orang

87,16

Berhasil

Pembinaan, dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia

2

Terlaksananya

Layanan

peningkatan

v LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


NO

Indikator Kinerja

1

2

Kinerja Target

Realisasi

% Capaian

Kategori

3

4

5

6

3 Dokumen

3 Dokumen

85,31

Berhasil

1 Unit

1 Unit

100

Berhasil

4 Laporan

0 Laporan

0

Berhasil

1 Laporan

1 Laporan

96,22

Berhasil

12 Layana

12 Layanan

95,47

Berhasil

0 Laporan

0

Berhasil

Kompetensi SDM Sasaran V. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu) 1 2

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Negara Terlaksananya

Pengelolaan

Persediaan

(Stock Opname) Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil

3

4

5

Pemeriksaan Laporan BMN

Terlaksananya Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip Terlaksananya Layanan Perkantoran

Sasaran VI. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 1

Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan

1 Laporan

Keuangan KPU

Sasaran VII. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 1 2

Terlaksananya

Advokasi

dan

Sengketa

1 Kasus

0 Kasus

13,44

Berhasil

1 Dokumen

1 Dokumen

43,89

Berhasil

Pemilu Tersusunnya Dokumentasi Informasi Produk

vi LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


NO

Indikator Kinerja

1

2

Kinerja Target

Realisasi

% Capaian

Kategori

3

4

5

6

1 Kegiatan

0 Kegiatan

0

Berhasil

Hukum Terlaksananya 3

Penyuluhan

Perundang-undangan

Peraturan

Pemilu

dan

Pemilukada Sasaran VIII. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 1 2 3

Terlaksananya

Pergantian

Antar

Waktu

50 Orang

0 Orang

32,67

Berhasil

Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih

1 Satker

1 Satker

81,64

Berhasil

Terlaksananya Informasi dan Publikasi Serta

1 Laporan

1 Laporan

88,31

Berhasil

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2015, KPU Kabupaten Banyumas mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp

1.675.807.000,- tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU

Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah sebesar 95,69% atau ekuivalen sebesar Rp. 1.603.647.603,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Banyumas dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015. Terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Banyumas di Tahun 2015 terdapat beberapa langkah ke depan

vii LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain : 1. Melakukan persiapan Pemilukada Tahun 2018 dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan Pemilukada Tahun 2018. 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dengan mengembangkan pusat pendidikan pemilih. 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Partai, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum mengenai Undang-Undang dan Peraturan KPU terbaru terkait dengan Pemilukada. 4.Mengembangkan riset tentang kepemiluan dengan tujuan bisa menjadi kajian dalam mempersiapkan Pemilukada tahun 2018.

viii LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


Daftar Isi KATA PENGANTAR ..................................................................................................... I IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................................. IV DAFTAR ISI ............................................................................................................... IX DAFTAR TABEL .......................................................................................................... X DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................... XI PENDAHULUAN .....................................................................................................1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................... 2 1.2 INFORMASI UMUM ORGANISASI ........................................................................... 4 1.2.1 Umum. ........................................................................................................... 4 1.2.2 Struktur Organisasi........................................................................................ 4 1.2.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban. ................................... 6 1.2.4 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas................................................................................... 16 1.2.5 Kondisi Internal............................................................................................ 20 1.2.6 Kondisi Eksternal ......................................................................................... 24 1.3 SISTIMATIKA PENULISAN LAPORAN ..................................................................... 24 PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................................. 27 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019 ................................................................ 28 2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi ............................................................................. 29 2.1.2 Tujuan Sasaran dan Strategi ....................................................................... 31 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 .......................................................................... 35 AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................... 39 3.1 PENCAPAIAN KINERJA .......................................................................................... 40 3.1.1 Indikator Kinerja .......................................................................................... 41 3.1.2 Skala Penilaian Capaian .............................................................................. 41 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................................. 42 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................ 47 PENUTUP .............................................................................................................. 50 LAMPIRAN ............................................................................................................ 53 5.1 5.2 5.3 5.4

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 ...................................................................... 53 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015................................................................... 58 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 ........................................................... 61 RENCANA RINCIAN KEGIATAN PROGRAM KERJA TAHUN 2015............................ 71

ix LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


Daftar Tabel TABEL 1.1. DAFTAR NAMA ANGGOTA KPU DAN PEJABAT ESELON DI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS .................................................................................................................... 5 TABEL 1.2. DAFTAR PEGAWAI DI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS MENURUT PENDIDIKAN FORMAL ......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TABEL 1.3. SARANA DAN PRASARANA ....................................................................................... 22 TABEL 2.1. PENETAPAN KINERJA KEGIATAN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU .................................................... 35 TABEL 2.2. PENETAPAN KINERJA PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRA SARANA PEMILU ...................................................... 35 TABEL 2.3. PENETAPAN KINERJA PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA ................. 36 TABEL 2.4. PENETAPAN KINERJA PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ............................................................................................................. 36 TABEL 2.5. PENETAPAN KINERJA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU) ......................................................................................................................... 36 TABEL 2.6. PENETAPAN KINERJA PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA ............ 36 TABEL 2.7. PENETAPAN KINERJA PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU .............................................................. 37 TABEL 2.8. PENETAPAN KINERJA PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/SUPERVISI/PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH .................................................................................................................................. 37 TABEL 3.1. SKALA KATEGORI PENILAIAN.................................................................................... 42 TABEL 3.2. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN............ 43 TABEL 3.3. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRA SARANA PEMILU ............................. 43 TABEL 3.4. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA44 TABEL 3.5. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ......................................................................................... 44 TABEL 3.6. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU) .................................................................................................... 45 TABEL 3.7. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA ................................................................................................................. 45 TABEL 3.8. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU ..................................... 46 TABEL 3.9. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/SUPERVISI/PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH .................................................................................................................................. 46 TABEL 3.10. AKUNTABILITAS KEUANGAN .................................................................................. 48

x LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


Daftar Grafik GRAFIK 1.1. PEGAWAI DI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN ................................................................................................................. 21

xi LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


1 PENDAHULUAN BAB 1

KPU


1.1 LATAR BELAKANG KPU

adalah

Lembaga

Penyelenggara

Pemilu

yang

bertugas

melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan

Belanja

Negara

(APBN)

sesuai

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem

keterbukaan,

transparan,

akuntabel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP).

LAKIP

KPU

juga

sebagai

wujud

pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

2 LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

KPU


LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun

2015

tersebut

diperbandingkan

dengan

PK

(performance

agreement) Tahun 2014 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Mendorong KPU Kabupaten Banyumas dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada stakeholder. 2. Menjadikan KPU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga non struktural yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif

dan

responsif

terhadap

aspirasi

masyarakat

dan

lingkungannya. 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. 4. Menjaga

kepercayaan

masyarakat

kepada

KPU

Kabupaten

Banyumas.


KPU


1.2 INFORMASI UMUM ORGANISASI 1.2.1 Umum. KPU Kabupaten Banyumas merupakan instansi non struktural adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten yang berada dibawah dan merupakan

bagian

Komisi

Pemilihan

Umum

Pusat

serta

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Pusat. KPU Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Ketua, yang dijabat oleh Saudara. Unggul Warsiadi, SH,MH.

1.2.2 Struktur Organisasi. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dengan struktur organisasi, sebagai berikut :


KPU


Gambar 1.1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Banyumas

ANGGOTA - ANGGOTA

KETUA

SEKRETARIS

TENAGA PROFESIONAL

4 (EMPAT) KEPALA SUB BAGIAN

Tabel 1.1. Daftar Nama Anggota KPU dan Pejabat Eselon di Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas

NO

NAMA

JABATAN Ketua KPU Kabupaten

1

Unggul Warsiadi, SH, MH.

2

Waslam Makhsid, SH

3.

Imam Arif Setiadi, M.Si

4.

Suharso Agung Basuki, SH,MH

Banyumas

Anggota KPU Kabupaten Banyumas Anggota KPU Kabupaten Banyumas Anggota KPU Kabupaten Banyumas Anggota KPU Kabupaten

5.

Ikhda Aniroh, S.Ag., M.PdI

Banyumas


KPU


NO

NAMA

6

Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si

JABATAN Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas Kasubag Program dan Data

7

R. Juniman Soetopogiri, S.Sos.

Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas

8.

Kasubag Hukum Sekretariat Hari Prihatmoko, SH

KPU Kabupaten Banyumas Kasubag Keuangan, Umum

9.

Midin, S.Sos

dan

Logistik

Sekretariat

KPU Kabupaten Banyumas Kasubag Teknis dan 10.

Kasworo, SH.

Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas

1.2.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

1.2.3.1 Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum, adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Banyumas, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun


KPU


2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

1.2.3.2 Tugas dan Wewenang 1) Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Daerah

dan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi : a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota ; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundangundangan; c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya ; d) Mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya ; e) Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih ; f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi ; g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan Perwakilan

suara Rakyat

Pemilu Daerah

Anggota

Dewan

Kabupaten/Kota

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara ;


KPU


h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan Perwakilan

suara

Rakyat,

Pemilu Anggota

Anggota Dewan

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Provinsi

bersangkutan

di

Kabupaten/Kota

berdasarkan

berita

yang

acara

hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK ; i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada

saksi

peserta

pemilu,

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ; j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil

Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ; k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

terpilih

sesuai

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya ; l) Memeriksa pengaduan dan / atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ; m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota ; n) Menonaktifkan

sementara

dan/atau

mengenakan

sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota,

dan

Pegawai


KPU


Sekretariat KPU Kabupaten Kota yang terbukti melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang

berlangsung

berdasarkan

rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/ Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; o) Menyelenggarakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; q) Melaksanakan

tugas dan

wewenang lain

yang

diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau Undangundang. 2) Penyelenggaraan

Pemilu

Presiden

dan

Wakil

Presiden, meliputi: a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota ; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundangundangan; c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya ; d) Mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;


KPU


e) Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Propinsi; g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Presiden

dan

Wakil

Presiden

di

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekaputulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara pengitungan

suara dan

sertifikat hasil penghitungan suara. h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi ; i) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ; j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota ; k) Menonaktifkan

sementara

dan/atau

mengenakan

sanksi admistrasi kepada PPK, PPS dan sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;


KPU


l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat; m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; n) Melaksanakan

tugas dan

wewenang lain

yang

diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau Undangundang. 3) Penyelenggaraan Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi : a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

Kabupaten/Kota ; b) Menyusun

dan

menetapkan

tata

kerja

KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Kabupaten/Kota ; c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis

untuk

tiap-tiap

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya ; e) Mengkoordinasikan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan


KPU


Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Propinsi ; f) Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g) Menerima

daftar

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota ; h) Menerima

daftar

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah propinsi dan menyerahkannya kepada KPU Propinsi ; i) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan; j) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi perserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota, dan KPU propinsi ;


KPU


l) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengumumkannya; m) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya; n) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi ; o) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ; p) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota ; q) Menonaktifkan

sementara

dan/atau

mengenakan

sanksi administrasi kepada PPK, PPS, Sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; r) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/ atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilu kepala daerah dan wakil kepala


KPU


daerah propinsi berdasarkan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan /atau KPU propinsi; t) Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ; u) Menyampaikan Kepala

Daerah

kabupaten/kota Daerah

laporan dan

Wakil

hasil

Kepala

Pemilu Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Propinsi,

bupati/walikota,

mengenai

dan

Menteri

Dalam

Negeri,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota ; v) Melaksanakan

tugas dan

wewenang lain

yang

diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau Undangundang.


KPU


1.2.3.3 Kewajiban Penyelenggaraan

Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi : 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara ; 3. Menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

Pemilu kepada masyarakat ; 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; 5. Menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Propinsi ; 6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; 7. Menyampaikan

laporan

secara

periodik

mengenai

tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Propinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota

dan ditandatangani oleh ketua dan

anggota KPU kabupaten/kota ; 9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Propinsi.


KPU


1.2.4 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya kepada

Sekretaris KPU

KPU

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota.

Sedangkan

bertanggungjawab Sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; 2) Memberikan dukungan teknis administratif; 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu; 4) Membantu

pendistribusian

perlengkapan

penyelenggaraan

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota ; 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/kota ; dan 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


KPU


Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2) memberikan dukungan teknis administratif; 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; 4) membantu

pendistribusian

perlengkapan

penyelenggaraan

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi : 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota; 2) memberikan

pelayanan

teknis

pelaksanaan

Pemilu

di

Kabupaten/Kota; 3) memberikan

pelayanan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;


KPU


4) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; 5) membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota; 6) membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota; 7) membantu

pengelolaan

data

dan

informasi

Pemilu

di

Kabupaten/Kota; 8) membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota; 9) membantu

penyusunan

kerjasama

antar

lembaga

di

Kabupaten/Kota; 10) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang : 1) mengadakan

dan

mendistribusikan

perlengkapan

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 2) mengadakan sebagaimana

perlengkapan dimaksud

pada

penyelenggaraan

Pemilu

angka

dengan

1)

sesuai

peraturan perundang-undangan; 3) mengangkat

pejabat

fungsional

dan

tenaga

profesional

berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan


KPU


4) memberikan

layanan

administrasi,

ketatausahaan,

dan

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban : 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

1.2.4.1 Tugas Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/kota. Tugas Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut : a. Sub Bagian Program dan Data Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu. b. Sub Bagian Hukum Subbagian

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan

inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. c. Sub Bagian Keuangan, umum dan Logistik


KPU


Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan,

verifikasi,

dan

pembukuan

pelaksanaan

anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. d. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, penyuluhan,

bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

1.2.5 Kondisi Internal 1.2.5.1 Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas pada akhir bulan Desember 2015 sebanyak 19 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 orang dan non struktural 14 orang. Sedangkan jumlah tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Tabel 1.2. Daftar Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas Menurut Pendidikan Formal


KPU


JUMLAH

PENDIDIKAN

NO.

ORAN

FORMAL

G

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

1

S-2

1

1

-

2

S-1

9

8

1

3

D-III

2

1

1

4

SMA

5

4

1

5

SMP

2

2

-

19

16

3

Jumlah (s/d Desember 2015)

Grafik 1.1. Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan 9 9

6

5 Jumlah Orang

3

2

2

1

0 S-2

S-1

Berdasarkan

D-III

gambaran

SMA

SMP

tersebut

dapat

dilihat

bahwa

pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 9 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas memiliki sumber daya manusia yang cukup baik yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam struktur organisasi KPU.


KPU


1.2.5.2 Sarana Prasarana Penunjang Sarana Prasarana yang ada di KPU Kabupaten Banyumas secara umum terdiri dari : Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana

Barang Tanah Persil Lainnya Portable Generating Set Station Wagon Sepeda Motor Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Lemari Besi/Metal Lemari Besi/Metal Rak Besi Rak Besi Filing Cabinet Besi Brandkas Lemari Katalog CCTV - Camera Control Television System White Board Overhead Projector Papan Gambar Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Meja Komputer Meja Resepsionis Sketsel Mesin Pemotong Rumput Lemari Es A.C. Split Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )) Sound System Mic Conference Unit Power Supply Unit Power Supply

Unit

Satuan

Tanah Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin

Uraian

2000 1 3 6

Unit Unit Unit

Peralatan dan Mesin

0

Buah

Peralatan dan Mesin

0

Buah

Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin

2 8 2 15 5 1 1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Peralatan dan Mesin

10

Buah

Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin

1 2 1 2 16 6 45 40 5 2 2 0 1 1 10

Buah Buah Buah

Peralatan dan Mesin

2

Buah

Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin

5 2 4 -4

Buah Buah Buah Buah

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah


KPU


Barang Handy Cam Vertikal Blind Gordyin/Kray Uninterruptible Power Supply (UPS) Power Amplifier Camera Film Camera Digital Facsimile Alat Komunikasi Telephone Lainnya Stabilizer/UPS Local Area Network (LAN) P.C Unit Lap Top Note Book Auto Switch/Data Switch Printer (Peralatan Personal Komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) External Digitizer (Peralatan Personal Komputer) External/ Portable Hardisk Router Hub Modem Peralatan Jaringan Lainnya Bangunan Gedung Kantor Permanen Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Meja Kerja Kayu

Unit Power Supply

Unit Power Supply

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Alat Komunikasi Telephone Lainnya P.C Unit

Uraian Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak

Unit

Satuan

1 1 1 0 1 3 1 2 0 0 1 14 5 4 1 14 4 -2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

1

Buah

1

Buah

10

Buah

4

Buah

0

Buah

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit

1 5

Buah


KPU


Barang

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Uraian digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Unit

Satuan

7

Buah

2

Buah

1.2.6 Kondisi Eksternal Kabupaten Banyumas sebagai salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak di bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah diantara 7º 30' Lintang Selatan dan antara 109º dan 109º 30' Bujur Timur . Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah 132.759 ha, atau sekitar 4,08 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta ha). Secara administratif Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 Kecamatan 301 Desa dan 30 Kelurahan.

1.3 SISTIMATIKA PENULISAN LAPORAN Sistematika penulisan LAKIP Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.


KPU


BAB II RENCANA STRATEJIK Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Banyumas BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja Tahun 2015 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 4. Rencana Kegiatan Tahun 2015


KPU


2 PERENCANAAN STRATEGIS BAB 2

KPU


2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Renacana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai Dengan Peraturan Menteri PP/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Restra K/L 2015-2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi,tujuan, sasaran dan strategis kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 5 (lima) tahun. Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional; dan indeks

reformasi

tingkatpengelolaan

birokrasi anggaran

yang (opini

diikuti laporan

dengan keuangan)

membaiknya dan

tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;


KPU


d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi Pada prinsipnya Renstra KPU Kabupaten Banyumas disusun untuk memberi arah gerak langkah institusi sehingga dapat dikerjakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Visi Dalam Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang


KPU


Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemitu yang LUBER dan JURDIL”. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, Integritas. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun; b.

Pemilu

yang

Profesional:

penyelenggaraan

Pemilu

yang

berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu; c.

Pemilu

yang

Berintegritas:

penyelenggaraan

Pemilu

yang

berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam

Penyelenggaraan

Pemilu,

sehingga

meningkatkan

kepercayaan dan kewibawaan;

Disamping itu, relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) menyiratkan akan arti pentingnya

Penyelenggaraan

Pemilu

yang memiliki Integritas,

Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Misi Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:


KPU


a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi,

kredibilitas

dan

kapabilitas

dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum; b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.1.2 Tujuan Sasaran dan Strategi Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan


KPU


permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Tujuan a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum. c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dankonsekwen; d) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umumyang demokratis. e) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan

untuk memberikan fokus pada

penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (Lima) sasaran kinerja yaitu: 2) Sasaran a) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; b) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;


KPU


c) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang; d) Terwujudnya

organisasi

pelaksana

Pemilihan

Umum

yang

memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. e) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.

Di dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis sempat mengalami perubahan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB sehingga diperbaiki dalam PK menjadi sebagai berikut : a. Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu; b. Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu; c.

Terwujudnya

KPU

Sebagai

Penyelenggara

Pemilu

Yang

Professional, Berintegritas dan Akuntabel; dan d. Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU. Adapun IKU KPU adalah sebagai berikut : a. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; b. Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; c. Persentase penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT;


KPU


d. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU; dan e. Persentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota yang laporan

keuangannya

sesuai

dengan

Standard

Akuntansi

Pemerintahan (SAP). 3) Strategi a. Menjaga

dan

menciptakan

iklim

kondusif

yang

menjamin

kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi. d. Meningkatkan netralitas birokrasi. e. Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil. f.

Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik.

g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilukada 2018 dan Pemilihan Umum 2019 yang adil dan demokratis. h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik. i.

Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat.

j.

Membentuk

pusat

pendidikan

politik

dan

melaksanakan

pendidikan politik. k. Meningkatkan

pengelolaan,

penyebaran

dan

pemerataan

informasi publik. l.

Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.


KPU


n. Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Tahunan 2015 adalah merupakan target dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015 khususnya dan umumnya mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam Tahun 2015 ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2015 beserta Sasaran dan Indikator yang akan dicapai, sebagaimana tertuang dalam Form Rencana Kinerja Tahun 2015. Program dan kegiatan serta indikator yang akan dicapai pada tahun 2015 dalam rangka pencapaian visi dan misi, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

NO 1 2 3

Indikator Kinerja Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Terlaksananya Layanan Perkantoran

Target 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu

NO 1

Indikator Kinerja Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

Target 1 Dokumen


KPU


Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

NO

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan

2

Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Target 1 Dokumen 1 Laporan

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

NO

Indikator Kinerja Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terlaksananya Layanan peningkatan Kompetensi SDM

1 2

Target 1 Laporan

2 Orang

Tabel 2.5. Penetapan Kinerja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)

NO

Indikator Kinerja

Target

1

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Negara

3 Dokumen

2

Terlaksananya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

3

Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

4 Laporan

4

Terlaksananya Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip

1 Laporan

5


1 Unit

12 Layanan

Tabel 2.6. Penetapan Kinerja Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

NO 1

Indikator Kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

Target 1 Laporan


KPU


Tabel 2.7. Penetapan Kinerja Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

NO

Indikator Kinerja

Target

1

Terlaksananya Advokasi dan Sengketa Pemilu

1 Kasus

2

Tersusunnya Dokumentasi Informasi Produk Hukum Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

1 Dokumen

3

1 Kegiatan

Tabel 2.8. Penetapan Kinerja Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

NO

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

2


3

Terlaksananya Informasi dan Publikasi Serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Target 50 Orang 1 Satker 1 Laporan


KPU


3 AKUNTABILITAS KINERJA BAB 3

KPU


3.1 PENCAPAIAN KINERJA Kinerja KPU Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Salah satu karakteristik kepemerintahan yang baik (Good Governance)

adalah

adanya

sistem

akuntabilitas

publik

yang

memadai. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah Esselon II diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan AKIP setiap tahunnya kepada Presiden. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap beroperasi secara efisien dan efektif serta adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Banyumas

berusaha

menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melalui Rencana


KPU


Kinerja Tahunan Tahun 2015 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 4 Capaian Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan hasil pencapaian kinerja selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.

3.1.1 Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja, meliputi : 1. Indikator Input Indikator Input menunjukkan sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan, seperti dana, sumber daya manusia, jenis, peserta, sarana, materi, pembicara dan lain-lain. 2. Indikator Output Indikator

Output

menunjukkan

keluaran

yang

langsung

dihasilkan dari kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain. 3. Indikator Outcome Indikator Outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya

keluaran

/

Output.

Indikator

Outcome

mencerminkan sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan.

3.1.2 Skala Penilaian Capaian Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :


KPU


Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian

No. 1

Rentang Nilai > 100

Kategori Sangat Berhasil

Keterangan Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja

2

91 – 100

Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3

71 – 90

Cukup Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

4

51 – 70

Kurang Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai

dengan

target

indikator

kinerja 5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus : Realisasi % Pencapaian =

X 100 % Rencana

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPU Dalam Tahun 2013 telah ditetapkan 2 Program yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2015 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:


KPU


Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Sasaran I

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

NO 1

Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Terlaksananya Layanan Perkantoran

2

3

Kinerja

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

1 Laporan

1 Laporan

78,58

1 Laporan

1 Laporan

81,95

12 Layanan

99,11

12 Layanan

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu

Sasaran II

Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kualitas.

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu

NO 1

Kinerja

Indikator Kinerja Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

Target 1 Dokumen

Realisasi 1 Dokumen

% Capaian 14.21


KPU


Sasaran III

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas. Manajemen Perencanaan dan Data. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Terhadap Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

NO

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan

2

Sasaran IV

Kinerja Target 1 Dokumen 1 Laporan

Realisasi

% Capaian

1 Dokumen

92,70

1 Laporan

66,32

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Terhadap Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

NO

1 2

Kinerja

Indikator Kinerja Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terlaksananya Layanan peningkatan Kompetensi SDM

Sasaran V

Target 1 Laporan

2 Orang

Realisasi

% Capaian

1 Laporan

97,06

2 Orang

87,16

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)


KPU


Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kualitas

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu). Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Terhadap Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)

NO

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Negara Terlaksananya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN Terlaksananya Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip Terlaksananya Layanan Perkantoran

2 3 4 5

Sasaran VI

Sasaran

Kinerja Target 3 Dokumen 1 Unit 4 Laporan 1 Laporan 12 Layanan

Realisasi

% Capaian

3 Dokumen

85,31

1 Unit

100

0 Laporan

0

1 Laporan

96,22

12 Layanan

95,47

Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kualitas

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

NO 1

Kinerja

Indikator Kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

Target 1 Laporan

Realisasi 0 Laporan

% Capaian 0


KPU


Sasaran VII

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Terhadap Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

NO

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya Advokasi dan Sengketa Pemilu Tersusunnya Dokumentasi Informasi Produk Hukum Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

2 3

Sasaran VIII

Kinerja Target

Realisasi

% Capaian

1 Kasus

0 Kasus

13,44

1 Dokumen

1 Dokumen

43,89

1 Kegiatan

0 Kegiatan

0

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Terhadap Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih


KPU


Kinerja

NO

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih Terlaksananya Informasi dan Publikasi Serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

2 3

Target

Realisasi

% Capaian

50 Orang

50 Orang

32,67

1 Satker

1 Satker

81,64

1 Laporan

1 Laporan

88,31

Secara umum capaian indikator kinerja KPU Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2015 prosentase capaian kinerja 95,69 % kegiatan telah dilaksanakan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN Aspek keuangan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015. KPU

Kabupaten

Banyumas

sebesar Rp 1.675.807.000,-

mendapatkan

pagu

anggaran

tingkat pencapaian realisasi anggaran

KPU Tahun 2014 adalah sebesar 95,69 % atau ekuivalen sebesar Rp.72.159.397,- Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2015 ini dapat terlihat pada tabel berikut :


KPU


Tabel 3.10. Akuntabilitas Keuangan

No.

Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rp. 1.619.760.000

Rp. 1.561.927.401

2.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp. 56.047.000

Rp. 41.720.202

Rp. 1.675.807.000

Rp. 1.603.647.603

TOTAL

Pagu

Realisasi


KPU


PENUTUP BAB 3

KPU


L

AKIP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas

kinerja

KPU

Kabupaten

Banyumas

dalam

menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan

tugas,

program

dan

kegiatannya,

KPU

Kabupaten

Banyumas

berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan 20 Sub Kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah : 1. Melakukan berkoordinasi

persiapan dengan

Pemilukada

Tahun

Pemerintah

2018

dengan

Daerah

dalam

mempersiapkan Pemilukada Tahun 2018.


KPU


2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam penyelenggaraan

Pemilu

dan

Pemilukada

dengan

mengembangkan pusat pendidikan pemilih. 3. Memberikan

pemahaman

dan

sosialisasi

kepada

Partai,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum mengenai UndangUndang dan Peraturan KPU terbaru terkait dengan Pemilukada. 4.Mengembangkan riset tentang kepemiluan dengan tujuan bisa menjadi kajian dalam mempersiapkan Pemilukada tahun 2018.

Dari data keberhasilan dan kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang. Purwokerto,

Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,

Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si NIP.19730422 199203 1 002


KPU


LAMPIRAN LAMPIRAN I 3.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 KEGIATAN PROGRAM 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

3

4

5

Rupiah

1.619.760.000

Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Laporan

1

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

Laporan

1


Laporan

12

%

100

Rupiah

10.109.000

2 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Input : - Dana.

Output :

Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan Data,

Input : - Dana.


KPU


KEGIATAN PROGRAM 1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2 Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu

3

4

5

Dokumen

1

%

100

Output : Tersusunya Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu.

Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Input : - Dana.

Rupiah

31.232.000

Output : Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen

1

Laporan

1

%

100

Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Input : - Dana.

Rupiah

2.780.000

Output :


KPU


KEGIATAN PROGRAM 1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2

3

4

5

Laporan

1

Orang

2

%

100

Terlaksananya Penataan Organisasi ,Pembinaan, dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terlaksananya Layanan peningkatan Kompetensi SDM

Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)

Input : - Dana.

Rupiah

441.757.000

Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Negara

Dokumen

3

Terlaksananya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

Unit

1

Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

Laporan

4


Laporan

1


Layanan

12


KPU


KEGIATAN PROGRAM 1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

3

4

5

%

100

Rupiah

2.592.000

Laporan

1

%

100

Input : - Dana.

Rupiah

3.808.000

Output : Terlaksananya Advokasi dan Sengketa Pemilu

Kasus

1

Tersusunnya Dokumentasi Informasi Produk Hukum

Dokumen

1

Terlaksananya Penyuluhan

Kegiatan

1

2 Outcome :

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Input : - Dana.

Output : Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu


KPU


KEGIATAN PROGRAM 1

URAIAN 2

INDIKATOR KINERJA 3 Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada

SATUAN

TARGET

4

5

%

100

Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Input : - Dana.

Rupiah

52.239.000

Output : Terlaksananya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Orang

50


Satker

1

Laporan

1

%

100

Terlaksananya Informasi dan Publikasi Serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota


KPU


LAMPIRAN II 3.5 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1 Laporan

1 Laporan

Tersusunnya

1 Laporan

1 Laporan

12 Layanan

12 Layanan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Anggaran (LPPA) Terlaksananya Layanan Perkantoran Terlaksananya

Pengelolaan

Dokumentasi,

Data,

Pengadaan,

Pendistribusian

dan

Inventarisasi

Sarana dan Pra sarana Pemilu Terlaksananya Perencanaan dan Data

Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik,

Pedoman

dan

Evaluasi

Manajemen Logistik Pemilu

Manajemen Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Terlaksananya

Laporan

Pelaksanaan

1 Laporan

1 Laporan

Penataan

Organisasi,

1 Laporan

1 Laporan

2 Orang

2 Orang

3 Dokumen

3 Dokumen

Kegiatan Terlaksananya Daya

Pembinaan

Manusia,

Sumber Terlaksananya

Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

dan Pembinaan,

dan

Pengelolaan

Sumberdaya Manusia Terlaksananya

Layanan

peningkatan

Kompetensi SDM

Terlaksananya Penyelenggaraan

Terlaksananya Penatausahaan Barang


KPU


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

Terlaksananya Pengelolaan Persediaan

1 Unit

1 Unit

4 Laporan

4 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

12 Layanan

12 Layanan

Operasional dan Pemeliharaan

Milik Negara

Perkantoran (Kpu)

(Stock Opname) Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN Terlaksananya Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip Terlaksananya Layanan Perkantoran

Terlaksananya Lingkungan

Pemeriksaan Sekretariat

di Tersusunnya Laporan Hasil Reviu KPU Laporan Keuangan KPU

1 Laporan

1 Laporan

1 Kasus

0 Kasus

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Kegiatan

0 Kegiatan

Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyiapan Penyusunan

Terlaksananya Advokasi dan Sengketa

Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,

Pemilu

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Tersusunnya Dokumentasi Informasi Produk Hukum

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada


KPU


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

50 Orang

0 Orang


1 Satker

1 Satker

Terlaksananya Informasi dan Publikasi

1 Laporan

1 Laporan

Terwujudnya Pedoman, Petunjuk

Terlaksananya Pergantian Antar Waktu

Teknis dan Bimbingan

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada


KPU


LAMPIRAN III 3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 PROGRAM

KEGIATAN

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

1.131.290.000

1.112.962.716

98.38

29.327.000

23.044.000

78.57

14.487.000

11.872.800

81.95

1.087.476.000

1.078.045.916

99.13

1 Program Dukungan

Pelaksanaan

Manajemen dan

Akuntabilitas

Pelaksanaan Tugas

Pengelolaan Administrasi

Teknis Lainnya KPU

Keuangan di Lingkungan

Input : - Dana.

Setjen KPU Output : Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Terlaksananya Layanan Perkantoran Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


KPU


PROGRAM

KEGIATAN

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

10.109.000

1.436.000

14.20

10.109.000

1.436.000

14.20

31.232.000

27.099.686

86.76

24.204.000

22.438.686

92.70

7.028.000

4.661.000

66.32

1

Pengelolaan Data,

Input : - Dana.

Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu

Output : Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pelaksanaan Manajemen

Input : - Dana.

Perencanaan dan Data Output : Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan


KPU


PROGRAM

KEGIATAN

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

2.780.000

2.625.000

94.42

2.040.000

1.980.000

97.05

740.000

645.000

87.16

1

Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pembinaan Sumber

Input : - Dana.

Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Output : Terlaksananya Penataan Organisasi ,Pembinaan, dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terlaksananya Layanan peningkatan Kompetensi SDM Outcome : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


KPU


PROGRAM 1

KEGIATAN

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

441.757.000

417.803.999

94.57

17.314.000

14.772.226

85.31

3.750.000

3.750.000

100

2.550.000

0

0

8.204.000

7.894.000

96,22

409.939.000

391.387.773

95,47

Penyelenggaraan

Input : - Dana.

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)

Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Negara

Terlaksananya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN




KPU


PROGRAM 1

KEGIATAN

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

2.592.000

0

0

2.592.000

0

0


Pemeriksaan di

Input : - Dana.

Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

Output :

KPU Kabupaten/Kota Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU



KPU


KEGIATAN

PROGRAM 1

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

3.808.000

724.500

19.02

1.864.000

250.500

13,43

1.080.000

474.000

43,88

864.000

0

0

Program Penguatan

Penyiapan Penyusunan

Kelembagaan

Rancangan Peraturan

Demokrasi dan

KPU, Advokasi,

Perbaikan Proses

Penyelesaian Sengketa

Politik

dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Input : - Dana.

Output : Terlaksananya Advokasi dan Sengketa Pemilu Tersusunnya Dokumentasi Informasi Produk Hukum

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota


KPU


PROGRAM 1

KEGIATAN

1 TAHUN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

PAGU

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

52.239.000

40.995.702

78,47

7.024.000

2.794.998

39.79

25.915.000

21.156.300

81.63

19.300.000

17.044.404

88.31

Pedoman, Petunjuk

Input : - Dana.

Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publik asi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Output : Terlaksananya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih Terlaksananya Informasi dan Publikasi Serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota


KPU


LAMPIRAN IV 3.7 RENCANA RINCIAN KEGIATAN PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KODE

URAIAN

PROGRAM 1

076.01.01

3355

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3355.003

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

001.011

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

11

10

11

10

9

10

10

11

11

11

11

11

126

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

37

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

LAKIP TAHUN 2015 KPU KABUPATEN BANYUMAS (www.kpud-banyumaskab.go.id)

70

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1

3355.007

001.011

3355.994


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

13

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

Layanan Perkantoran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan januari Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan februari Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan maret


88

KPU


KODE PROGRAM 1

URAIAN


FEBRUARI

MARET

2

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS 3

SEPTEMBER

JUMLAH KEGIATAN 1 OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

TAHUN 4

Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan april Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan mei Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan juni Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan juli Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan agustus Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan september Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan oktober Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan november Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan desember Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan 13


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan

3356

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

4

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

4

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen 3356.008

A

B

logistik Pemilu

EVALUASI PERENCANAAN LOGISTIK PEMILU 2014

PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU

3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

5

3357.001

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

5


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1 A

B

C 3357.018

A

B


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

Penyusunan Program dan Rencana Kerja dan RKA K/L Tahun 2016

Pengelolaan Program dan Revisi DIPA

Rapat-Rapat Kerja/Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Supervisi Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN KPU Tahun 2014

Pengolahan Data Laporan Kegiatan


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1 C

A

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja KPU di Provinsi

Kepegawaian

3358.001

JANUARI

2

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi

3358

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

1

2

Perjalanan dinas dalam rangka pelantikan pejabat struktural ke Provinsi

Perjalanan Dinas Tes Kompetensi dan Tes Integritas dalam rangka alih B

status PNS


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1 3358.003

A


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2 Layanan peningkatan kompetensi SDM

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Pengiriman Peserta Diklat Teknis

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

6

6

7

6

6

6

6

6

7

7

7

6

76

3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

13

A

Pengelolaan SIMAK BMN

B

Penghapusan Barang Milik Negara


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1 3360.009

A

3360.010

A

3360.015

A


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

PENGELOLAAN BMN

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

Tuntutan Ganti Rugi

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1

3360.994

A


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

Layanan Perkantoran

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

5

5

5

5

5

5

5

TAHUN 4

5

5

5

5

5

60

KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Januari Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Februari Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Maret Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan April Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Mei Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Juni Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Juli


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1


FEBRUARI

MARET

2

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS 3

SEPTEMBER


NOVEMBER

DESEMBER

TAHUN 4

Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Agustus Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan September Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Oktober Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan November Biaya keperluan sehari-hari perkantoran bulan Desember

B

LANGGANAN DAYA DAN JASA

Langganan Daya dan Jasa bulan Januari Langganan Daya dan Jasa bulan Februari Langganan Daya dan Jasa bulan Maret Langganan Daya dan Jasa bulan April


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1


FEBRUARI

MARET

2

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS 3

SEPTEMBER


NOVEMBER

DESEMBER

TAHUN 4

Langganan Daya dan Jasa bulan Mei Langganan Daya dan Jasa bulan Juni Langganan Daya dan Jasa bulan Juli Langganan Daya dan Jasa bulan Agustus Langganan Daya dan Jasa bulan September Langganan Daya dan Jasa bulan Oktober Langganan Daya dan Jasa bulan November Langganan Daya dan Jasa bulan Desember

C

PEMELIHARAAN KANTOR

Pemeliharaan Kantor bulan Januari


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1


FEBRUARI

MARET

2

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS 3

SEPTEMBER


NOVEMBER

DESEMBER

TAHUN 4

Pemeliharaan Kantor bulan Februari Pemeliharaan Kantor bulan Maret Pemeliharaan Kantor bulan April Pemeliharaan Kantor bulan Mei Pemeliharaan Kantor bulan Juni Pemeliharaan Kantor bulan Juli Pemeliharaan Kantor bulan Agustus Pemeliharaan Kantor bulan September Pemeliharaan Kantor bulan Oktober Pemeliharaan Kantor bulan November Pemeliharaan Kantor bulan Desember


88

KPU


KODE PROGRAM

URAIAN

1 E


FEBRUARI

MARET

2

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS 3

SEPTEMBER


NOVEMBER

DESEMBER

TAHUN 4

PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR

Operasional Perkantoran bulan Januari Operasional Perkantoran bulan Februari Operasional Perkantoran bulan Maret Operasional Perkantoran bulan April Operasional Perkantoran bulan Mei Operasional Perkantoran bulan Juni Operasional Perkantoran bulan Juli Operasional Perkantoran bulan Agustus Operasional Perkantoran bulan September


88

KPU


KODE PROGRAM 1

URAIAN


FEBRUARI

MARET

2

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS 3

SEPTEMBER


NOVEMBER

DESEMBER

TAHUN 4

Operasional Perkantoran bulan Oktober Operasional Perkantoran bulan November Operasional Perkantoran bulan Desember

H

HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA

Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Januari Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Febuari Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Maret Honor Operasional Satuan Kerja Bulan April Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Mei Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Juni


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

AGUSTUS

SEPTEMBER


NOVEMBER

TAHUN

DESEMBER

3

4

Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Juli Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Agustus Honor Operasional Satuan Kerja Bulan September Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Oktober Honor Operasional Satuan Kerja Bulan November Honor Operasional Satuan Kerja Bulan Desember

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 3361

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3361.005

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1 A

076.01.06


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

Reviu Laporan Keuangan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

4

1

3

2

1

1

0

2

1

1

0

1

17

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, 3363

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3363.010

A

Advokasi dan Sengketa Hukum

Advokasi dan BAtuan Hukum


88

KPU


KODE PROGRAM 1 3363.012

A

3363.013

A

URAIAN


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Dokumentasi dan Informasi Hukum (UU/ PP/ Peraturan KPU/ Keputusan KPU/ Putusan Pengadilan/ Putusan MK/ Putusan MA)

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kaian Peraturan KPU


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan 3364

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan

0

1

3

1

0

1

0

1

1

1

0

1

10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 3364.004

Kabupaten/Kota.

Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD A

3364.032

A

Provinsi/Kabupaten/Kota

Pusat pendidikan pemilih

Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu


88

KPU


KODE

URAIAN

PROGRAM 1

3364.033


FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

2

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

A

Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada

B

Pelayanan Pers dan Media

C

Pengembangan Kehumasan Pemilu

JUMLAH TOTAL

AGUSTUS

JUMLAH KEGIATAN 1

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

3

TAHUN 4

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

6

15

11

13

12

10

11

10

13

12

12

11

13

143


88

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS LAPORAN. Tahun 2015 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents