LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

JL. DEWI SARTIKA NO. 39 KLATEN Telp. (0272) 321494/ 322670 Fax. (0272) 327200 Email: www.kpu-klatenkab.go.id

KATA PENGANTAR Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2016 disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016, juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode tahun 2015 – 2020. Semoga laporan kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good governance.

KETUA

SITI FARIDA

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2016 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran f. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, KPU Kabupaten Klaten telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti penanaman pohon demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisi penyelenggaran Pemilos di beberapa SMA/SMK serta kegiatan kelas demokrasi. Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Klaten tahun 2016 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik seJawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten mendapatkan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 5.582.676.000,00, untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.577.904.822,00 atau sebesar 99,9 % dari pagu anggaran yang tersedia.

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Ikhtisar Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Bab I

Bab II

Pendahuluan A.

Latar Belakang

B.

Informasi Umum Organisasi KPU

Bab IV

1. Struktur Organisasi

2

2. Tugas Pokok dan Fungsi

3

3. Kondisi Internal

7

Perencanaan Kinerja A.

Bab III

1

Perencanaan Strategis 1 Visi dan Misi

9

2. Tujuan dan Sasaran

9

B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Akuntabilitas Kinerja A.

Capaian Kinerja Tahun 2016

10

B.

Analisis Capaian Kinerja

39

C.

Akuntabilitas Keuangan

41

12

43

Penutup

Lampiran

iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Rekap Surat Menyurat Rekap Berita Acara Jumlah Data Penduduk (DAK2) dan Jumlah Penduduk usia +15 Daftar Aplikasi dan Operator KPU Kabupaten Klaten Daftar Nama Pegawai Kontrak Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program

iv

2 3 11 13 16 21 24 26 28 42

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, 1

Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. B.

INFORMASI UMUM ORGANISASI 1. STRUKTUR ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

2

ANGGOTA

Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten Masa bhakti Tahun 2013 – 2018 NO

JENIS KELAMIN Perempuan

NAMA

1

Siti Farida

2

H. Muhammad Ismail, SE

Laki-laki

3

Muhammad Ansori, S.Pd.I

Laki-laki

4

Kartika Sari Handayani, SE

Perempuan

5

Joko Hadi Siswanto

Laki-laki

JABATAN KETUA merangkap Divisi Hukum. Anggota yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data Anggota yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Anggota yang membidangi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik. Anggota yang membidangi Divisi Teknis.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten; b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten; e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Klaten yang bersangkutan 3

i)

j)

k)

l) m)

n)

o) p)

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dan mengumumkannya; mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Klaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Klaten; mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten; b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten; d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 4

di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan 3) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati meliputi: a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati; b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Klaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Klaten; e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati; g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; i) menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan; 5

j)

k)

l) m) n) o)

p)

q)

r)

s) t)

u)

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Klaten yang bersangkutan; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya; mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya; melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati; menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) KPU Kabupaten Klaten dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban : a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara; 6

c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Klaten dan lembaga kearsipan Kabupaten Klaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI; g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Klaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten; j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Klaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Klaten; k) melaksanakan keputusan DKPP; dan l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan. 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten. 2. KONDISI INTERNAL a. FAKTOR PERENCANAAN 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten bersifat topdown. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU 7

Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten mengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi.

Klaten

dapat

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 BA 076 terdapat 2 (dua) Program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (076.01.01) 2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) Dari 2 (dua) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 27 (duapuluh tujuh) Output. Dari 8 (delapan) Kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ; 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357); 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia , Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358) ; 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (076.01.01.3360) ; 6) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361); 7) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.06.3363) ; 8) Pedoman Petunjuk Tehnis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (076.01.06.3364).

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ( SPPN ) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis. A.

PERENCANAAN STRATEGIS 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan visi dan misi yaitu : a. Visi Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. b. Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut : 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional; 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hokum, progesif, dan partisipatif; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ; 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan; 6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. 2. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu: a. Tujuan Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; 9

3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. b. Sasaran Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan ( 2015-2019) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu; c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih; d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih; e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU; b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d) Opini BPK atas LHP; e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b) Persentase sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU. B.

PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

10

PERJANJIAN KINERJA Nama Lembaga Tahun

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten : 2016

No. Sasaran Strategis `1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu.

a. b.

c.

2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu

a.

b.

3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan

a.

b.

Indikator Kinerja Meningkatnya persentase pemilih dalam Pemilu Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

Program 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

11

Target 75 %

80 %

85 %

Anggaran Rp. 2.046.199.000 Rp. 3.051.390.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja. A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaransasaran Rencana Strategis Tahun 2015 2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2016, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pengejawantahan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2016KPU Kabupaten Klaten melaksanakan dua Program dan delapan kegiatan, sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ( 076.01.01) a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekjen KPU (3355) 1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) Pada output ini KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis aktual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuaidengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). (3355.007) Output yang telah dicapai adalah KPU Kabupaten Klaten telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi. 3) Layanan Perkantoran. (3355.994) Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan melakukkan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang. 12

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah: a) Penyedia jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini merupakan kegiatan antar instansi yang mengarah pada administrasi pelayanan internal & eksternal yang tercatat dalam bentuk surat sebagai dokumen komunikasi resmi arsip dinamis dan statis. REKAP SURAT MENYURAT KPUKABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 a) ASAL/TUJUAN b) P c)KPU RI d)SEKJEN KPU RI e) f)KPU PROVINSI JATENG g) h)SEKRETARIAT KPU i)PROVINSI JATENG j)PARTAI POLITIK k)DINAS INSTANSI l) PERORANGAN m) n) JUMLAH o)

SURAT MASUK

SURAT KELUAR

52 bendel

3 bendel

63 bendel

7 bendel

41 bendel

29 bendel

77 bendel

32 bendel

14 bendel

10 bendel

217 bendel

119 bendel

3 bendel

18 bendel

467 bendel

208 bendel

b) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten.Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten. c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak pemberi jasa. d) Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam 13

pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA.2016. e) Penyediaan jasa kebersihan kantor. Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini. f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. g) Penyediaan alat tulis kantor. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulisKantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi.Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran. j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. k) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Klaten.

14

Selain kegiatan layanan perkantoran seperti tersebut diatas, untuk mendukung sertauntuk memaksimalkan layanan perkantoran, maka KPUKabupaten Klatenjuga melakukan kegiatan layanan dukungan administrasi perkantoran lain, di antaranya adalah: 1) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi. Kegiatan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Klaten selama tahun 2016 sebagai berikut: a) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 22 Maret 2016 dengan menghadirkan Bapak Handoko Agung Saputro selaku Komisioner Komisi Informasi Publik) sebagai narasumber;

Adapun tujuan dari pelaksanaan FGD ini guna meminta masukan sekaligus memaksimalkan pelayanan - terutama terkait informasi- kepada mayarakat.Rakor dan FGD Pelayanan Informasi Publik ini dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris dan seluruh kasubbag. b) Diskusi Publik Diskusi Publik dan Diseminasi Data dan Informasi Hasil Pemilu Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada Rabu, 01 Juni 2016 di KPU Kabupaten Klaten sebagai bentuk kesungguhan KPU KPU Kabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan hukum baik secara internal maupun eksternal terkait kepemiluan.

15

c) FGD Regulasi Mutarlih, sebagai fasilitator ibu Diana Arianti, anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah.

d) Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten Rapat pleno merupakan forum tertinggi di KPU, dihadiri oleh Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Klaten, Sekretaris, dan semua Kasubag. Selama Tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten mengadakan Rapat Pleno sebanyak 31 kali dengan rincian sebagai berikut : REKAP BERITA ACARA TAHUN 2016 NO BERITA ACARA 1 1/KPU-BA/II/2016

NO

PERIHAL

TANGGAL

Penelitian Dan Pemeriksaan Nama 18-Feb-16 Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dprd Kabupaten Klaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 2 2/KPU-BA/III/2016 Laporan Pertanggungjawaban 17-Mar-16 Penggunaan Anggaran Bulan Januari Sampai Dengan Februari 2016 3 3/KPU-BA/V/2016 Rencana Strategis (Renstra) Kpu 26-Mei-16 Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 4 4/BA/VI/2016

5 5/BA/VI/2016 6 6/BA/VI/2016 7 7/BA/VII/2016

Pernyataan Komisioner Kpu Klaten Terkait Penetapan Hari Dan Jam Kerja Disiplin Pns Di Sekretariat Kpu Kabupaten Klaten Kearsipan Di Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten Ppid, Kearsipan Dan Capaian Kinerja Di Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten 16

15-Jun-16

20-Jun-16 27-Jun-16 11-Jul-16

8 8/BA/VI/2016

Griya Pintar Pemilu (Rpp) Di 18-Jul-16 Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten

9 9/BA/VII/2016

Laporan Keuangan Di Lingkungan 26-Jul-16 Kpu Kabupaten Klaten Capaian Kinerja Di Lingkungan Kpu 01-Agust-16 Kabupaten Klaten Penamaan Dan Pembagian Divisi 08-Agust-16 Anggota Kpu Kabupaten Klaten

10 10/BA/VIII/2016 11 11/BA/VIII/2016 12 12/BA/VIII/2016 13 13/BA/VIII/2016 14 14/BA/VIII/2016 15 15/BA/IX/2016

16 16/BA/IX/2016 17 17/BA/IX/2016 18 18/BA/IX/2016

19 19/BA/X/2016 20 20/BA/X/2016

21 21/BA/X/2016 22 22/BA/X/2016

23 23/BA/X/2016 24 24/BA/XI/2016

25 25/BA/XI/2016

26 26/BA/XI/2016

Retensi Arsip Di Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten Pemusnahan Arsip Pemilu Dan Griya Pintar Pemilu (Rpp) Griya Pintar Pemilu (Rpp) Dan Kelas Demokrasi Persiapan Focus Group Discussion (Fgd) Pemutakhiran Daftar Pemilih Tahun 2016 Evaluasi Penyusunan Jurnal Penataan Arsip Mingguan Kelas Demokrasi Laporan Keuangan Per Agustus 2016 Di Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten Rencana Penghapusan Logistik Pemilu 2014 Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Dan Penghapusan Logistik Pemilu 2014 Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan Iii Kpu Kabupaten Klaten

19-Agust-16

Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan Iii Kpu Kabupaten Klaten Griya Pintar Pemilu (Gpp) Kpu Kabupaten Klaten Tindak Lanjut Tim Reformasi Birokrasi (Rb) Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten Tindak Lanjut Kegiatan Kpu Kabupaten Klaten Bulan Nopember Dan Desember Tahun 2016 Tindak Lanjut Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Kpu Kabupaten Klaten

25-Okt-16

17

22-Agust-16 29-Agust-16 05-Sep-16

16-Sep-16 19-Sep-16 29-Sep-16

03-Okt-16 10-Okt-16

18-Okt-16

31-Okt-16 07-Nop-16

14-Nop-16

18-Nop-16

27 27/BA/XI/2016

28 28/BA/XII/2016

29 29/BA/XII/2016

30 30/BA/XII/2016

31 31/BA/XII/2016

Realisasi Anggaran Kpu Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076 Bulan Oktober 2016 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Tahun 2016 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Pelaksanaan Program Bulan Desember Tahun 2016 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Penelitian Dan Pemeriksaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dprd Kabupaten Klaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

28-Nop-16

05-Des-16

14-Des-16

16-Des-16

27-Des-16

e) Rapat Koordinasi Internal Rapat Koordinasi internal yang diikuti oleh seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dipimpin oleh sekretaris, dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas program dan kegiatan, pembinaan sumber daya manusia, kinerja maupun sebagai sarana komunikasi formal yang produktif antara sekretaris dengan seluruh jajaran sekretariat. b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) 1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi oleh operator SILOG KPU Kabupaten Klaten. 2) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. (3356.009) KPU Kabupaten Klaten telah mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 berdasarkan DIPA TA. 2016. Penayangan RUP ini dilakukan melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten Klaten sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2016.

18

3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011) Pelaksanaan inventarisasi logistik eks Pemilu 2014 telah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten. Hasil inventarisasi telah dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU untuk mendapatkanijin penghapusan.Pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu 2014 dilakukan padaTriwulan IV setelah mendapatkan ijin dari KPU.

c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) 1) Dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (3357.001) Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten telah dilakukan pada awal tahun anggaran dan telah ditetapkan pada rapat pleno 26 mei 2016 dengan berita acara nomor 3/KPU-BA/V/2016, dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU. Dalam perjalanannya terdapat revisi DIPA dari KPU untuk pemenuhan anggaran terkait kegiatan. KPU Kabupaten Klaten juga melakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb terkait konversi dana hibah Pilkada tahun 2015. 2) Sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357.003) Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kabling jaringan yang aksesible,sehinggakegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat rutin insidentall selama tahun 2016 di lingkungan kantor KPU Kabupaten Klaten. 3) Data dan informasi kepemiluan (3357.004) Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP tahun 2015) dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 19

4) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010) KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2016 berbasis data dengan menggunakan aplikasi SIDALIH dengan melakukan Input data DPTb-2 Pilkada Klaten Tahun 2015 melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan up dating dataKPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 14 April 2016 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu: a) Data pemeliharaan daftar pemilih pemilihan sebelumnya yaitu data pemilih yang telah dicoret dari DPT atau DPTb-1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari DPT atau DPT b-1; b) Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Ini adalah jenis pemilih yang pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang menggunakan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar di DPT dan DPTb-1; c) Laporan langsung dari masyarakat yakni pemilih yang berdomisili di Kabupaten Klaten dapat melaporkan diri atau keluarganya ke KPU Kabupaten klaten untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat; d) Data Mutasi Penduduk; e) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun berkelanjutan 2016, dengan kegiatannya, antaralain: (1) Melakukan Updating Data Mutasi Penduduk. Beberapa data penduduk yang senantiasa dilakukan updating adalah; (a)Data yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan; (b)Perkiraan DP4 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. (2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Ada beberapa kendala, yaitu: (a)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak bisa memberikan data byname data mutasi penduduk.Hal ini dikarenakan yang punya kewenangan mengeluarkan data byname kependudukan hanyalah Kementerian Dalam Negeri yang mana data kependudukan tersebut dikeluarkan setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Desember; (b)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak bisa memberikan by name data penduduk yang meninggal karena tidak adanya laporan data kematian dari tingkat kecamatan atau dari tingkat desa/kelurahan;

20

(c)Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan data kematian tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk secara keseluruhan, yang pastinya juga akan berpengaruh pada daftar pemilih dan hal terkait lainnya. (d)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten hanya bisa memberikan data berupa perkiraan data agregat penduduk dan jumlah penduduk potensial pemilih pemilu per 31 Desember 2015. Daftar Jumlah Data Penduduk dan Daftar penduduk usia 15+ per semester II tahun 2015 (periode 31 Desember 2015)

(3) MenyelenggarakanFocus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder yang terkaitdalamrangka PemutakhiranDaftar Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Adapun Tujuan kegiatan ini adalah: (a) Melakukan inventarisasi permasalahan pemutakhiran daftar pemilih; (b) Membedah masalah Sumber Data Pemutakhiran. (c) Evaluasi terhadap Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih. (d) Evaluasi Sistem Aplikasi Daftar Pemilih. (e) Evaluasi Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih. 21

(f) Mencari solusi dari akar permasalahan pemutakhiran daftar pemilih. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten juga melibatkan dari berbagai unsur yang diantaranya terdiri dari: (a) Disdukcapil Klaten; (b) BPS Klaten; (c) Kesbangpol; (d) Bagian Tata Pemerintahan; (e) Panwas Kabupaten Klaten periode 2014 - 2015; (f) Perwakilan PPK periode 2014 - 2015; (g) Perwakilan Panwascam periode 2014 - 2015; serta (h) Anggota KPU Kabupaten/kota se- Solo Raya Divisi Pemilih.

Pada FGD ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menegaskan kembali bahwa tidak bisa memberikan data byname data kependudukan, data mutasi dan data meninggal karena yang bisa memberikan data tersebut hanya kementerian dalam negeri setiap semester. (b) Sumber data untuk pemilih (DP4) masih banyak yang bermasalah sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. (c) Sistem Informasi Data Pemilih belum maksimal sehingga perlu penyempurnaan dalam pengaplikasiannya. (d) Masyarakat sebagai pemilih masih sangat pasif menanggapi proses penyusunan daftar pemilih dan pengumuman daftar pemilih.

22

(4) Menerima Laporan Langsung dari Masyarakat KPU Kabupaten Klaten melalui website dan beberapa kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan ataupun tanggapan langsung terkait daftar pemilih.Akan tetapi respon masyarakat terkait masukan/tanggapan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan hasilnya nihil. (5) Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan aplikasi Sidalih. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sidalih, karena aplikasi ini (sebagaimana aplikasi lainnya) berbasis online, maka ada beberapa hal yang menjadi kendala pada aplikasi tersebut, di antaranya: (a) Dalam proses pemeliharaan daftar pemilih menggunakan Aplikasi Sidalih, KPU Kabupaten Klaten mengalami kesulitan proses karena dalam sidalih tidak muncul menu untuk penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan menu untuk menghapus data TMS tersebut. (b) KPU melakukan kegiatan pemeliharaan secara manualdengan menyandingkan data agregat kependudukan (DAK2) yang berusia +15 tahun per 31 Desember 2015 dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, untuk menentukan kecamatan mana saja yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam proses pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, jika nanti Portal Sidalih sudah bisa digunakan kembali.

23

(c) Input Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) pemilihan sebelumnyaProses ini dilakukan dengan mengambil hardcopy DPTb-2 dari dalam kotak suara yang pernah digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Selanjutnya hardcopy DPTb-2 diteliti satu persatu untuk mematikan bahwa hardcopy tersebut benar-benar DPTb-2 dan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan, dan kemudian melakukan proses input data pemilih tambahan 2 (DPTb-2) ke dalam Sidalah.

5) Sistem aplikasi Pemilu (3357.023) Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya operator aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan Operator Aplikasi guna menunjang serta memaksimalkan pelayanan. DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NO.

APLIKASI

OPERATOR

1.

SILOG

Ika Nurmaliana Dewi

2.

SIRUP

Ika Nurmaliana Dewi

3.

SIDALIH

Agus Sutanta

4.

SITAP

Sri Efi Rusmariati

5.

PAW

Sri Efi Rusmariati

6.

PPID

Yuyun Sri Agung P

7.

SPIP

Jeni Jayanto dan Minarno

8.

EMONEV BAPPENAS (Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006)

Ika Nurmaliana Dewi

9.

SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)

Ika Nurmaliana Dewi

24

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 1) Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM (3358.001) Pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU Kabupaten Klaten, selain telah menyusun laporan rutin bulanan, tri wulanan maupun semesteran serta melaporkan kepada KPU Provinsi Jateng, juga melakukan berbagai hal sebagai berikut: a) Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan,Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Klaten antara lain: (1) Mengirimkan peserta diklat teknis kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d. 13 Mei 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.; (2) Mengirimkan dua orang peserta Bimtek SIPP yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2016, yang ditugaskan Jeny Jayanto, S.E dan Minarno.; (3) Mengirimkan peserta Bimtek logistic yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Nopember 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.; (4) Mengirimkan Peserta Bimtek Kepegawaian Pemetaan PNS yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Nopember 2016, yang ditugaskan Thomas Sunarno, S.H dan Jeny Jayanto, S.E. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people).Agar tugas pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadahi.Adanya peraturan yang jelas serta didukung dengan sumber daya manusia yang professional dan handal merupakan factor pendukung yang tidak boleh ditinggalkan. Sarana dan prasarana yang memadahi, lengkap dan canggih akan mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peraturan yang jelas dalam memberikan pelayanan masyarakat akan memberikan pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan. Di samping hal-hal tersebut, adanya dukungan SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan diberikan secara transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntable serta penuh keikhlasan dan ketulusan. b) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya/pegawai sekretariat KPU Kabupaten Klaten antara lain: (1) Melaksanakan evaluasi absen dan daftar hadir pegawai untuk setiap bulan; 25

(2) Menyusun laporan kondisi kepegawaian setiap bulan untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; (3) Melaksanakan pengajuan berkas kenaikan gaji berkala (KGB) bagi pegawai organik KPU yang sudah memenuhi persyaratan; (4) Melaksanakan update data dan status daftar keluarga pegawai untuk penyesuaian gaji.; (5) Melaksanakan penertiban surat keputusan sekretaris KPU Kabupaten Klaten tentang pengangkatan tenaga satpam/pramubhakti/sopir 2016; (6) Menghimpun dan menelaah peraturan per-UU-an kepegawaian; (7) Melaksanakan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan (DUK),kartu pegawai (KARPEG), kartu induk (KARIN), kartu isteri (KARIS), kartu suami (KARSU), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan asuransi pegawai negeri (Taspen), surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan lembar pembayaran pajak pembangunan (LP2P); (8) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai; (9) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat kepegawaian. DaftarPegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten JENIS NO NAMA JABATAN KELAMIN 1 Karyono Laki-laki Pramubhakti 2 Ady Christanto Utomo Laki-laki Pramubhakti 3 Sri Efi Rusmariati Perempuan Pramubhakti 4 Adik Purwanto Laki-laki Satpam 5 Poniman Laki-laki Satpam 6 Achmad Supriyanto Laki-laki Satpam c) Kegiatan terkait lainnya: (1) Laporan rutin bulanan kepegawaian, meliputi laporan nominatif PNS, struktur organisasi PNS, dan laporan pramubhakti sebelum tanggal 10 setiap bulan dilaporkan melalui email dan faximile; (2) Dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 344/SesProv-012/09/VI/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang kenaikan pangkat PNS Sekjen KPU RI Periode 1 Oktober 2016, maka pada tanggal 15 Juli 2016 telah dilaksanakan pengajuan berkas kenaikan pangkat PNS organik atas nama Budi Sambodo ke KPU Provinsi Jawa Tengah dari golongan IIIa ke IIIb dengan pengiriman surat pengantar nomor 146/Ses-Kab/012.329461/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016; (3) Pembinaan PNS staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tentang peningkatan pembinaan kedisiplinan PNS, kinerja PNS, loyalitas selaku PNS, dilaksanakan setiap awal bulan dengan mengacu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 53 TAhun 2010 tentang Disiplin PNS, Perka BKN no. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Keputusan Sekjen 26

KPU No. 53 Tahun 2016 tentang Juknis pelaksanaan pemberian tukin; (4) Pelaksanaan apel pagi komisioner, sekretariat, dan PTT dilaksanakan setiap pagi untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan pegawai maupun aturan-aturan yang harus ditaati; (5) MemprosesPNS berprestasi tahun 2016 di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan mendasari surat Sekjen KPU No. 828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota dan hasil rapat kasubbag Sekteratiat KPU Klaten dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian antara lain: integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, inovasi dan komunikasi. (6) Atas dasar penilaian tersebut diatas maka ditetapkan hasil 2 orang dari 11 orang adalah:  Agus Sutanta, S.IP  Minarno 

(7) Menyampaikan dan memberikan pelayanan bagi PNS yang belum mempunyai KARIS atas nama Sony Wicaksono dan Budi Sambodo, dan KARSU atas nama Luvita Eska Pratiwi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan surat pengantar No. 162/Ses-Kab/012.329461/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan No. 228/Ses-Kab/012.329461/XI/2016 tanggal 24 November 2016. Untuk lebih menertibkan kelengkapan data-data yang harus dimiliki bagi PNS yaitu: KARPEG, KARIS/KARSU, Kartu Elektronik, Askes, NPWP, dll. Hal ini sebagai dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah No.392/SesProv/012/09/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang pembuatan KARIS dan KARSU; 27

(8) Memproses kenaikan gaji berkala atas nama Sugeng Widodo per 1 Oktober 2016; (9) Mengikuti sosialisasi pemetaan pegawai dan alih status ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 November 2016; (10) Menerima mutasi PNS organik atas nama Luvita Eska Pratiwi, S. I. Kom dari Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan ke Sekretariat KPU Kabupaten Klaten per tanggal 1 November 2016; (11) Membuat SKP Tahun 2015 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut: NO

NAMA/NIP

1 Thomas Sunarno, SH. Nip. 196007191985031007 2 Dra. Eka Susilawati, M Si. Nip. 196505051992032013 3 Dra. Wahyu Agustini, MM. Nip. 196608241995032001 4 Tatiek Sri Haryatie, S Sos. Nip. 196009131983032008 5 Yuyun Sri Agung P, Sstp, M Si. Nip. 198006021998101001 6 Wardiyem, SE. Nip. 196412251986032013 7 Agus Sutanta, S IP. Nip. 196509141992081002 8 Ika Nurmaliana Dewi, SE. Nip. 197906282009122002 9 Jeni Jayanto Sutopo, SE. Nip. 198002142010121001 10 Sony Wicaksono, SAP. Nip. 198605302009121003 12 Murgiyanto, S Sos. Nip. 197705061995031002 13 Budi Sambodo, S Sos. Nip. 198003122009021006 14 Desnata Sandi Nip. 198312062009121003 15 Hermawan Nip. 196712052008111001 16 Minarno Nip. 197505112009101001 17 Sugeng Widodo Nip. 198411142009101001

JABATAN Sekretaris Kpu Kab Klaten Kasubbag Program & Data Kasubbag Hukum Kasubbag Umum Kasubbag Teknis & Hupmas Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf

SKP untuk Sekretaris dan Kasubbag dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah.

28

2) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel/Diklat Teknis. (3358.003) KPU Kabupaten Klaten mengirimkan Kasubbag Umum untuk mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. 3) Bimtek SIPP (3358.006) Dalam rangka penatalaksanaan kepegawaian KPU Kabupaten Klaten telah mengirimkan 2 (dua) orang pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360) 1) Penerapan elektronik system kearsipan di KPU (3360.008) Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun.Penghapusan BMN dilakukan untuk barang yang telah rusak berat. Proses inventarisasi barang telah dilakukan dan telah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU, penghapusan barang dilakukan setelah mendapat ijin dari eselon I KPU. Tuntutan ganti rugi tidak dilaksanakan karena tidak ada temuan tentang kehilangan BMN. 2) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (pengelolaan BMN) (3360.009) Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahunStock opname dilaksanakan bulan Desember 2016. 3) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015) KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim tata kelola kearsipan serta telah melakukan penataaan dan pengelolaan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif serta berkoordinasi dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten. Tim penilaian arsip telah melakukan penilaian arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip. Adapun penataan arsip di KPU Kabupaten Klaten sebagaimana disajikan pada tabel- tabel berikut ini: a) Penataan arsip mingguan bagian Umum Pada bagian umum penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 11 personal yaitu: (1) Tatiek Sri Hariyatie, S.SoS (Kasubag Umum) (2) Wardiyem, SE (3) Sony Wicaksono, S.A.P (4) Jeni Jayanto Sutopo, SE (5) Budi Sambodo, S.SoS (6) Murgiyanto, S.SoS (7) Hermawan (8) Minarno (9) Sugeng Widodo (10) Karyono, SH (11) Ady Christanto Utomo, A.Md

29

b) Penataan arsip mingguan bagian Hukum Pada bagian Hukum penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 2 personal yaitu: (1) Dra. Wahyu Agustini, MM (Kasubag Hukum) (2) Desnata Sandi, A.Md c) Penataan arsip mingguan bagian Program dan Anggaran Pada bagian Program dan Anggaran penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 2 personal yaitu: (1) Dra.Eka Susilawati.,M.Si (Kasubag Program dan Anggaran) (2) Ika Nurmaliana Dewi,SE d) Penataan arsip mingguan bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (TP dan HUPMAS) Pada bagian Teknis Pemilu dan HUPMAS penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 3 personal yaitu: (1) Yuyun Sri Agung P, SSTP, M.Si (Kasubag TP dan HUPMAS) (2) Agus Sutanta, SIP (3) Sri Efi Rusmariati, SE

4) Layanan perkantoran (3360.994) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah: a) Penyedia jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Klaten merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis. b) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten.Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten. c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak pemberi jasa. d) Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA. 2016. 30

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor. Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. g) Penyediaan alat tulis Kantor. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi.Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran. j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. k) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Klaten. 5) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) 6) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004) Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagai bahan acuan penyusunan LAKIP tahun 2016. 7) Laporan hasil rivew laporan keuangan KPU (3361.005) KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2015 dan telah mengikuti reviu atas laporan keuangan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPKP.

31

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) 1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010) Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia,KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se-Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah.Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu dengan mengadakan Kegiatan FGD Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Klaten dengan peserta sejumlah 30 orang pada tanggal 14 September 2016. Kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. KPU Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah. 2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011) Program peningkatkan kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU Kabupaten Klaten dilakukan dengan mengikuti Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. 3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada. (3363.013) KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 sampai dengan 13 Oktober 2016 dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten. b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.(3364) 1) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)

32

Pada tahun 2016, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan beberapa proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, diantaranya: a) PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Sunarto, M.Hum digantikan oleh Drs. H. Sasana, yang terlaksana pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2016; b) PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Demokrat atas nama H.SriTjahyana, SH,. M.M, digantikan oleh Handoko Sapto Aji, S.E, yang terlaksana pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016;

2) Dokumen Teknis penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres serta Pemilukada (3364.030) KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument yang telah disusun, salah satunya melalui Evaluasi Penyelenggaraan PILBUP Klaten 2015. Program ini dilaksanakan pada 29-30 Februari 2016 di Hotel Syariah Solo dengan melilbatkan seluruh PPK dan beberpa pihak terkait dan menghadirkan Andreas Pandiangan, M.Si., serta KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Fasilitator. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan memperoleh berbagai masukan, yang akan ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Klaten sendiri, maupun sebagai masukan sekaligus rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI.

33

3) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) Dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karenamakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government Indonesia. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu prinslp prlnsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan good governance tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada program ini, KPU Kabupaten Klaten menyiapkan beberapa kegiatan guna melaksanakan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat, diantaranya: a) Penanaman Pohon Demokrasi Program ini di lakukan sekaligus dalam rangka sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Giat ini dilaksanakan di Desa Bunder, Bandungan, Klaten oleh Ketua KPU beserta keluarga besar KPU Kabupaten Klaten. Pada acara yang juga dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Klaten – Agus Riyanto, jajaran Polsek Jatinom, perangkat Desa Bandungan Jatinom, Keluarga Mahasiswa Klaten serta ratusan masyarakat Bandungan Jatinom dan sekitarnya ini. 34

Pada KPU Kabupaten Klaten memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga demokrasi agar bisa tumbuh secara baik supayadapat memberikan kesejukan kepada Klaten dan masyarakat Klaten sendiri. b) Sosialisasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 kepada masyarakat. Sebagai salah satu tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara pemilu, adalah memberikan sosialisasi dan informasi kepada pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten ke kelompok-kelompok masyarakat seperti kepada PKK, OSIS, Kelompok masyarakat dan lain sebagainya.

c) Kelas Demokrasi Selain sebagai sarana sosialisasi terkait proses maupun hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, Kelas Demokrasi juga dilakukan untuk melakukan Pendidikan Politik kepada mayarakat – terutama generasi muda dan Pelajar/Mahasiswa. Hal ini dirasa sangat perlu karena Pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. Selama tahun 2016, KPU Kabupaten telah melakukan beberapa kali program kelas Demokrasi, diantaranya di SMK Kristen 2 Klaten dan SMK Muhammadiyah 2 Jatinom.

d) Pendataan dan pemenuhan kebutuhan PPID Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 35

tanggal 1 Juni 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten. Berikut adalah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten: STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN KLATEN PEMBINA PPID

ATASAN PPID

TIM PERTIMBANGA N

PPID

TIM PENGHUBUNG

DESK PELAYANAN INFORMASI

Keterangan : : Instruksi : Koordinasi : Tanggung Jawab

e) Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik 1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Klaten menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Klaten.

36

Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet(free wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat www.kpu-klatenkab.go.id. 2) Sumber daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU Kabupaten Klaten.Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan layanan informasi setiap hari kerja : a) Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00-13.00), serta b) Hari Jumat pukul 08.00-16.30 (Istirahat pukul 11.00-13.00) 3) Anggaran Pelayanan Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2015 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015.Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon. 4) Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 jam.

37

Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten Klaten. Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

f) Pelayanaan media. KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan pelayanan pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre, Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu. g) Penataan Ruangan Griya Pintar Pemilu Griya Pintar Pemilu sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU

38

Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat.Griya Pintar Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait pemilu. Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat. KPU Kabupaten Klaten menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media. Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu . Kegiatan sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah tingkat atas. h) Rincian Penyelesaian Sengketa Dalam masa pelayanan informasi di tahun 2015 PPID KPU Kabupaten Klaten tidak menemukan adanya pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Tingkat partisipasi pemilih Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih sebesar 66 % dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, hal ini disebabkan masih banyak pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi keberadaan personilnya tidak ada ditempat (bekerja diluar Klaten) sehingga pada saat hari pemungutan suara mereka tidak pulang ke Klaten jadi tidak menggunakan hak pilihnya, apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada tahun 2014 sebesar 76% untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 dan sebesar 75% untuk pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih menurun. Sedangkan kalau 39

dibandingkan dengan tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat meningkat karena pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 57,56 %. 2. Kapasitas Penyelenggara Pemilu Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karenamerupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society).Ketiga unsure tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masingmasing.Aparatur Negara sebagai penyelenggaran Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan. Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upayaupaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal 40

tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Sampai saat ini jumlah pegawai organic kesekretariatan KPU Kabupaten Klaten sebanyak 9 (Sembilan) orang dari jumlah total 17 (tujuh belas) peagawai atau sebesar 53%. Terdapat 2 (dua) orang pegawai DPK yang telah dinyatakan lulus tes uji kompetensi alih status, sedangkan 4 (empat) orang pegawai DPK telah mengikuti ujian tes kompetensi tahap 2, dan 3 (tiga) orang pegawai DPK tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tes kompetensi alih status. 3. Peningkatan Kualitas Regulasi Kepemiluan KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten. Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia,KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se-Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah.Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja.

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Setelah revisi DIPA ke 6, pagu KPU Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.582.676.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari sumber dana rupiah murni Rp 2.553.528.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan hibah langsung dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp 3.029.148.000,- (tiga milyar dua puluh Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.577.904.822,00 atau sebesar 99,9 % dari pagu anggaran yang tersedia. Sebagai pembanding anggaran tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten merealisasikan anggaran sebesar Rp. 19.962.995.327,00 atau sebesar 86 %., sehingga untuk realisasi tahun anggaran 2016 lebih besar 13,9% dibanding dengan tahun anggaran 2015.

41

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

NO

PROGRAM

1

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU

2

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses publik

Jumlah Total

PAGU REVISI REALISASI TERAKHIR (Rp) (Rp) 1.986.309.000 2.514.314.000 2.509.931.502

PAGU AWAL (Rp)

32.742.000

2.018.061.000

3.068.362.000 3.067.973.320

5.582.676.000

42

5.577.904.822

% 99,8 %

99,9 %

99,9%

BAB IV PENUTUP Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Nomor: SP DIPA076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015. Semua kegiatan telah dilaksanakan, kecuali sub output yang tidak dilaksanakan yaitu tuntutan ganti rugi, dikarenakan tidak ada hasil rekomendasi TP TGR dari BPK. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat revisi DIPA berupa konversi dana hibah sebesar Rp. 3.029.148.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.358.469.594,00 dan sisanya sebesar Rp. 1.670.678.406,00 telah dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada bulan Desember terdapat revisi antar satker yang dilakuakn KPU Provinsi Jawa Tengah sehingga pagu DIPA menjadi sebesar Rp. 5.582.676.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.5.577.904.822,00 atau 99,9%. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun–tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

43