KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
JL. DEWI SARTIKA NO. 39 KLATEN Telp. (0272) 321494/ 322670 Fax. (0272) 327200 Email: kpu-kabklaten.go.id
KATA PENGANTAR Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2016 disusunlah Laporan Kinerja, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan review atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Semoga laporan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan ini
dalam
rangka
meningkatkan kinerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good governance.
SEKRETARIS
TTD
THOMAS SUNARNO
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2016 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran f. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga
terkait.
Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti penanaman pohon demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisi penyelenggaran Pemilos di beberapa SMA/SMK serta kegiatan kelas demokrasi. ii
Secara umum seluruh sasaran Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tahun 2016 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten mendapatkan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 5.582.676.000,00, untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.577.904.822,00 atau sebesar 99,9 % dari pagu anggaran yang tersedia.
iii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
i
Ikhtisar Eksekutif
ii
Daftar Isi
iv
Daftar Tabel
v
Bab I
Bab II
Pendahuluan A.
Latar Belakang
1
B.
Informasi Umum Organisasi KPU
2
1. Struktur Organisasi
2
2. Tugas Pokok dan Fungsi
5
3. Kondisi Internal
6
Perencanaan Strategis A.
Perencanaan Strategis
10
1 Visi dan Misi
10
2. Tujuan dan Sasaran
11
Perencanaan Kinerja Tahun 2016
12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Akuntabilitas Kinerja A.
Capaian Kinerja Tahun 2016
15
B.
Analisis Capaian Kinerja
24
C.
Realisasi Anggaran
50
B. Bab III
Bab IV
19
54
Penutup
Lampiran
iv
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Daftar Pegawai KPU Kabupaten Klaten menurut pendidikan formal Daftar Pegawai kontrak KPU Kabupaten Klaten menurut pendidikan formal Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Capaian Kinerja Tahun 2016 Jumlah Data Penduduk (DAK2) dan Jumlah Penduduk usia +15 Daftar Aplikasi dan Operator KPU Kabupaten Klaten Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program Realisasi Anggaran Tahun 2016 per output
v
4 8 8 9 15 20 30 33 39 51 52
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah. 1
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.
B.
INFORMASI UMUM ORGANISASI 1. STRUKTUR ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
serta
bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara organisastoris diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010. Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara
organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
2
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. a.
Susunan Organisasi Susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, terdiri dari : 1) Sekretaris 2) Sub Bagian Program dan Anggaran 3) Sub Bagian Umum 4) Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 5) Sub Bagian Hukum
Sub bagian Program dan Anggaran Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
Sub bagian Umum Sub bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu, distribusi logistik Pemilu, Kepegawaian dan dokumentasi.
Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai
tugas
mengumpulkan
dan
mengolah
bahan
teknis
penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, penetapan daerah Pemilihan , Pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu, penyuluhan/sosialisasi,
kerjasama
antar
Lembaga,
melaksanakan
pelayanan informasi dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih Pemilu.
3
Sub bagian Hukum Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyelesaian sengketa hokum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, Kampanye dan audit dana kampanye.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN SEKRETARIS
KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN
KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
KASUBBAG HUKUM
KASUBBAG UMUM
.
STAF FUNGSIONAL UMUM
STAF FUNGSIONAL UMUM
STAF FUNGSIONAL UMUM
4
STAF FUNGSIONAL UMUM
TUGAS POKOK DAN FUNGSI a.
Tugas, kewajiban dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 1). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertugas : a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b) Memberikan dukungan teknis administratif; c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Pemilu; d) Membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ; e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Klaten; f)
Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati;
g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten; dan h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban: a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten.
3). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berwenang: a) mengadakan penyelenggaraan
dan
mendistribusikan
Pemilihan
Bupati
dan
perlengkapan Wakil
Bupati
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b) mengadakan
perlengkapan
penyelenggaraan
Pemilu
sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 5
c) memberikan
layanan
administrasi,
ketatausahaan,
dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. KONDISI INTERNAL a.
FAKTOR PERENCANAAN Pada Tahun 2016,
KPU Kabupaten Klaten
menerima DIPA 076
berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2015 tanggal 7 Desember 2015, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 mengalami beberapa kali perubahan, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.018.051.000,00 (dua milyar delapan belas juta lima puluh satu ribu rupiah), sampai pada revisi ke-06 menjadi sebesar Rp.5.582.676.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a) Program 1; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 2.514.314.000,00 atau 45% dari total anggaran; b) Program 2; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 3.068.362.000,00 atau 55% dari total anggaran. Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 BA 076 terdapat
2
(dua) Program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
( 076.01.01)
2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) Dari 2 (dua) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) Output. Dari 8 (delapan) Kegiatan yang telah ditetapkan meliputi: 6
1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ; 3) Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan
dan
Data
(076.01.01.3357); 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia , Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358); 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (076.01.01.3360); 6) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361); 7) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.06.3363); 8) Pedoman
Petunjuk
Tehnis
dan
Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (076.01.06.3364).
b.
SUMBER DAYA MANUSIA Jajaran komisioner
KPU Kabupaten Klaten terdiri dari Ketua
merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sampai akhir bulan Desember 2016, sebanyak 17 (tujuhbelas) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan non struktural 12 (duabelas) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang lakilaki dan
6 (enam) orang
perempuan. Sedangkan tenaga kontrak
sejumlah 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Satpam, dan Tenaga Pramubhakti sejumlah 3 (tiga) orang.
7
Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten NO
NAMA
JENIS
JABATAN
KELAMIN
1
Thomas Sunarno, S.H.
Laki - laki
Sekretaris
2
Dra. Eka Susilawati, M.Si.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
3
Yuyun Sri Agung P, S.STP,
Laki-laki
M.Si.
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4
Dra. Wahyu Agustini, M.Si.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Hukum
5
Tatiek Sri Haryatie, S.Sos.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Umum
Daftar Pegawai KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal NOMOR
PENDIDIKAN
URUT
FORMAL
ORANG
Laki-laki
Perempuan
1
S-2
3
1
2
2
S-1
9
4
4
3
D-III
1
1
-
4
SMA
2
2
-
5
SMP
1
1
-
6
SD
-
-
-
17
11
6
Jumlah (s/d Desember 2016)
JUMLAH
8
Daftar Pegawai Kontrak di KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal JUMLAH
NOMOR
PENDIDIKAN
URUT
FORMAL
ORANG
1
S-1
2
1
1
2
D-III
1
1
-
3
SMA
2
2
-
4
SMP
1
1
-
6
5
1
Jumlah (s/d Desember 2016)
LAKILAKI
PEREMPUAN
B. Permasalahan yang dihadapi Adapun secara umum hambatan/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Adanya Perubahan/revisi DIPA. 2. Penyusunan Program dan Anggaran bersifat topdown, pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis. A.
PERENCANAAN STRATEGIS 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan visi dan misi yaitu : a. Visi Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. b. Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut : 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional; 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hokum, progesif, dan partisipatif; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ; 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
10
5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan; 6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
2. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu: a. Tujuan Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. b. Sasaran Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu; c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih; d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
11
e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU; b) Persentase
ketepatan
waktu
penyelesaian
administrasi
kepegawaian; c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d) Opini BPK atas LHP; e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a)
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b)
B.
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 1. RENCANA KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 mengalami beberapa kali
perubahan/revisi,
Rp.2.018.051.000,00 (dua
dari
alokasi
anggaran
awal
sebesar
milyar delapanbelas juta limapuluh satu ribu
rupiah), revisi terakhir menjadi sebesar Rp.5.582.676.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh dua enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.553.528,000 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebesar Rp.3.029.148.000,00 (tiga milyar 12
duapuluh sembilan juta seratus empatpuluh delapan ribu rupiah), dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Renstra pada tahun 2016 yang diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu : a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
b.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (delapan puluh empat) output
dalam bentuk
kegiatan/output/sub output/komponen/ sub komponen/akun sebagai berikut: I.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ( 076.01.01 ) 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU ( 3355 ). a) Laporan
Sistem
Akuntansi
dan
Pelaporan
keuangan
(3355.003) b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). (3355.007) c) Layanan Perkantoran. (3355.994) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) a) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) b) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu (3356.009) c) Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011) 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357) a) Dokumen Perencanaan dan penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. (3357.001) b) Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien. (3357.003) c) Data dan Informasi Kepemiluan. (3357.004) d) Dokumen Pemutakhiran data Pemilih (3357.010) e) Sistem Aplikasi KPU. (3357.023) 13
4) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) a) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya manusia. (3358.001) b) Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel. (3358.003) c) Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran. (3358.006) 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU). (3360) a) Penerapan elektronik system kearsipan (3360.008) b) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (stock opname). (3360.009) c) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip. (3360.015) d) Layanan perkantoran (3360.994). 6)
II.
a)
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP. (3361.004)
b)
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan. (3361.005)
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) a) Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu. (3363.010) b) Layanan Administrasu Kepemiluan. (3363.011) c) Penyuluhan
Peraturan
Perundang-undangan
Pemilu
dan
Pemilukada. (3363.013).. 2) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.(3364) a) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota. (3364.004) b) Publikasi informasi Pemilu.(3364.005) 14
c) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada. (3364.030) d) Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada . (3364.033) e) Tahapan Pemilihan. (3364.034)
C.
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 Sasaran Kegiatan
Pelaksanaan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
akuntabilitas
pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU Laporan
sistem
akuntansi
dan Jumlah laporan sistem
pelaporan keuangan
1 laporan
akuntansi dan pelaporan keuangan
Laporan
Pertanggungjawaban Jumlah laporan sistem
Penggunaan Anggaran (LPPA)
1 laporan
akuntansi dan pelaporan keuangan
Layanan Perkantoran
Jumlah laporan sistem
12 bulan
akuntansi dan pelaporan keuangan Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu Perencanaan kebutuhan logistik,
Persentase kesediaan informasi
pedoman dan evaluasi manajemen
arsip dan dokumen pengelolaan
logistik Pemilu
logistik Pemilu
15
1 dokumen
Sasaran Kegiatan Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Persentase jumlah, jenis,
1 layanan
alokasi dan peruntukan logistik
pengadaan
Pemilu yang tepat Inventarisasi logistik Pemilu
Persentase kesediaan informasi
1 unit
arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Penyusunan Rencana Kerja Dan
Persentase kesesuaian antara
Anggaran
Renstra , Renja K/L dan RKA
1 dokumen
K/L Layanan operasional dan pelayanan
Penguatan sarana dan
TI
prasarana perangkat teknologi
1 dokumen
informasi kepemiluan Laporan pelaksanaan kegiatan
Persentase (%) laporan
2 laporan
monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Dokumen pemutakhiran data pemilih
Persentase pemutakhiran data
1 dokumen
pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia Sistem Aplikasi KPU
Jumlah sistem aplikasi yang
1 aplikasi
digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan dan Penataan organisasi, pengelolaan SDM
1 laporan
pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia
Diklat teknis dan diklat structural
Layanan peningkatan
2 orang
kompetensi SDM Bimtek SIPP
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia
16
2 orang
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Persentase pengadministrasian
3 dokumen
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penatausahaan Barang Milik Negara
BMN ke dalam Aplikasi SIMAK Pengelolaan persediaan (stock
Jumlah KPU Kab/Kota yang
opname)
melaporkan persediaan asset
1 unit
berdasarkan stock opname tepat waktu Penataan, pendataan dan penilaian
Persentase jumlah arsip yang
arsip
dikelola sesuai dengan
1 laporan
penerapan kaidah kearsipan Layanan perkantoran
Persentase pemenuhan
12 bulan
kebutuhan sarana dan
layanan
prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Evaluasi Lakip
Persentase KPU Provinsi dan
1 laporan
KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Laporan hasil reviu laporan
Peningkatan kualitas
keuangan
penyusunan Laporan Keuangan
1 laporan
sesuai SAP Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan sengketa hokum
Persentase penyelesaian
1 kasus
sengketa hukum yang dimenangkan Layanan administrasi kepemiluan
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
17
1 laporan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Penyuluhan peraturan perundang-
Persentase provinsi yang
undangan Pemilu dan Pemilukada
mendapatkan penyuluhan
Target 1 provinsi
peratuan KPU Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih Pengelolaan penggantian antar
Persentase proses PAW
waktu anggota DPR, DPD, DPRD
anggota DPR dan DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Provinsi dan DPRD
5 orang
Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Dokumen teknis Pemilu Legislatif,
Jumlah data serta dokumen
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu, Pemilu Presiden dan
serta Pemilukada
Wakil Presiden serta
1 dokumen
Pemilukada Informasi dan publikasi serta
Persentase penyampaian
sosialisasi pemilu dan Pemilukada
informasi dan publikasi serta
1 laporan
sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Tahapan pemilihan
Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada
18
2 laporan
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
menyusun dan
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 menentukan indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.
A.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2016, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran–sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016 merupakan tanggung jawab lembaga yang harus diwujudkan. Setiap kegiatan telah dijabarkan dalam beberapa output yang telah direalisasikan selama tahun anggaran 2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing– masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
19
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
%
Laporan sistem Jumlah laporan sistem akuntansi dan akuntansi dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan
1 laporan
1 laporan
100%
Laporan Jumlah laporan sistem Pertanggungjawaban akuntansi dan Penggunaan Anggaran pelaporan keuangan (LPPA)
1 laporan
1 laporan
100%
Layanan Perkantoran
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
12 bulan
12 bulan
100%
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu
Persentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
1 dokumen
1 dokumen
100%
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
1 layanan 1 layanan 100% pengadaan pengadaa n
Inventarisasi logistik Pemilu
Persentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
1 unit
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu
20
1 unit
100%
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
%
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Persentase kesesuaian antara Renstra , Renja K/L dan RKA K/L
1 dokumen
1 dokumen
100%
Layanan operasional dan pelayanan TI
Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan
1 dokumen
1 dokumen
100%
Laporan pelaksanaan
Persentase (%)
2 laporan
2 laporan
100%
kegiatan
laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
Dokumen pemutakhiran data pemilih
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
1 dokumen
1 dokumen
100%
Sistem Aplikasi KPU
Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
1 aplikasi
1 aplikasi
100%
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia
1 laporan
1 laporan
100%
Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM
21
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
%
Diklat teknis dan diklat structural
Layanan peningkatan kompetensi SDM
2 orang
2 orang
100%
Bimtek SIPP
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia
2 orang
2 orang
100%
Penatausahaan Barang
Persentase
3 dokumen
3
100%
Milik Negara
pengadministrasian BMN ke dalam Aplikasi SIMAK
Pengelolaan persediaan (stock opname)
Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu
1 unit
1 unit
100%
Penataan, pendataan dan penilaian arsip
Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
1 laporan
1 laporan
100%
Layanan perkantoran
Persentase
12 bulan
12 bulan
100%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dokumen
pemenuhan kebutuhan layanan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
22
layanan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
%
Evaluasi Lakip
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
1 laporan
1 laporan
100%
Laporan hasil reviu laporan keuangan
Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
1 laporan
1 laporan
100%
Advokasi dan sengketa hokum
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
1 kasus
1 kasus
100%
Layanan administrasi kepemiluan
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
1 laporan
1 laporan
100%
Penyuluhan peraturan perundang-undangan
Persentase provinsi yang mendapatkan
1 provinsi
1 provinsi
100%
Pemilu dan Pemilukada
penyuluhan peratuan KPU
Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
23
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
%
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih Pengelolaan penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
Dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan Pemilukada
Tahapan pemilihan
B.
5 orang
2 orang 40%
1 dokumen
1 100% dokumen
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
1 laporan
1 laporan 100%
Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada
2 laporan
2 laporan 100%
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat di kategorikan baik. Dalam Tahun 2016 ditetapkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 28 (duapuluh delapan) output. Realisasi kegiatan tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut :
24
1.
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekjen KPU (3355) Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di atas yaitu: 1)
Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PMK177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
diharapkan dapat menjadi sarana
untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
diharapkan
dapat
menjadi
sarana
untuk
meningkatkan
akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan. 2) Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Anggaran
(LPPA).
(3355.007) Output yang telah dicapai adalah Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
telah
menyusun
dan
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi.
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pengelolaan
Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsimelalui aplikasi SIMONIKA. 25
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Klaten (KPPN). Menyampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah
Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun.Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester II/Laporan Tahunan Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 ke KPU RI. 3) Layanan Perkantoran. (3355.994) Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan melakukkan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, tunjangan khusus bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I.
2.
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) 1)
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi oleh operator SILOG KPU Kabupaten Klaten.
2)
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. (3356.009) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 berdasarkan DIPA TA. 2016. Penayangan RUP ini dilakukan melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten Klaten sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2016.
3)
Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011) Pelaksanaan inventarisasi logistik eks Pemilu 2014 telah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten. Hasil inventarisasi telah dilaporkan kepada 26
KPU Provinsi dan KPU. Pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu 2014 melalui lelang terbuka oleh KPKNL Surakarta pada tanggal 7 Desember 2016. Hasil pelaksanaan kegiatan penghapusan logistk eks Pemilu tersebut telah dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.
3.
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) 1)
Dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (3357.001) Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten telah dilakukan pada awal tahun anggaran dan telah ditetapkan pada rapat pleno 26 mei 2016 dengan berita acara nomor 3/KPU-BA/V/2016, dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU. Dalam perjalanannya terdapat revisi DIPA dari KPU untuk pemenuhan anggaran terkait kegiatan. KPU Kabupaten Klaten juga melakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb terkait konversi dana hibah Pilkada tahun 2015.
2) Sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357.003) Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kabling jaringan yang aksesible, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat rutin insidental selama tahun 2016 di lingkungan kantor KPU Kabupaten Klaten. 3)
Data dan informasi kepemiluan (3357.004) Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP tahun 2015) dan
penyusunan
Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah.
27
4)
Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2016 berbasis data dengan menggunakan aplikasi SIDALIH dengan melakukan Input data DPTb-2 Pilkada Klaten Tahun 2015 melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan up dating data KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 14 April 2016 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu: a) Data pemeliharaan daftar pemilih pemilihan sebelumnya yaitu data pemilih yang telah dicoret dari DPT atau DPTb-1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari DPT atau DPT b-1; b) Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Ini adalah jenis pemilih yang pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang menggunakan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar di DPT dan DPTb-1; c) Laporan langsung dari masyarakat yakni pemilih yang berdomisili di Kabupaten Klaten dapat melaporkan diri atau keluarganya ke KPU Kabupaten klaten untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat; d) Data Mutasi Penduduk; e) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun berkelanjutan 2016, dengan kegiatannya, antara lain: (1) Melakukan Updating Data Mutasi Penduduk. Beberapa data penduduk yang senantiasa dilakukan updating adalah Data yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan, Perkiraan DP4 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
28
(2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Ada beberapa kendala, yaitu: (a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak
bisa
memberikan
data
byname
data
mutasi
penduduk.Hal ini dikarenakan yang punya kewenangan mengeluarkan
data
byname
kependudukan
hanyalah
Kementerian Dalam Negeri yang mana data kependudukan tersebut dikeluarkan setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Desember; (b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak bisa memberikan by name data penduduk yang meninggal karena tidak adanya laporan data kematian dari tingkat kecamatan atau dari tingkat desa/kelurahan; (c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan data kematian tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk secara keseluruhan, yang pastinya juga akan berpengaruh pada daftar pemilih dan hal terkait lainnya. (d) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten hanya bisa memberikan data berupa perkiraan data agregat penduduk dan jumlah penduduk potensial pemilih pemilu per 31 Desember 2015.
29
Daftar Jumlah Data Penduduk dan Daftar penduduk usia 15+ per semester II tahun 2015 (periode 31 Desember 2015)
(3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Adapun Tujuan kegiatan ini adalah: (a) Melakukan
inventarisasi
permasalahan
pemutakhiran
pemilih; (b) Membedah masalah Sumber Data Pemutakhiran. (c) Evaluasi terhadap Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih. (d) Evaluasi Sistem Aplikasi Daftar Pemilih. 30
daftar
(e) Evaluasi Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih. (f) Mencari solusi dari akar permasalahan pemutakhiran daftar pemilih. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten juga melibatkan dari berbagai unsur yang diantaranya terdiri dari: (a) Disdukcapil Klaten; (b) BPS Klaten; (c) Kesbangpol; (d) Bagian Tata Pemerintahan; (e) Panwas Kabupaten Klaten periode 2014 - 2015; (f) Perwakilan PPK periode 2014 - 2015; (g) Perwakilan Panwascam periode 2014 - 2015; serta (h) Anggota KPU Kabupaten/kota se- Solo Raya Divisi Pemilih. Pada FGD ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menegaskan kembali bahwa tidak bisa memberikan data byname data kependudukan, data mutasi dan data meninggal karena yang bisa memberikan data tersebut hanya kementerian dalam negeri setiap semester. (b) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) masih banyak yang bermasalah sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. (c) Sistem Informasi Data Pemilih belum maksimal sehingga perlu penyempurnaan dalam pengaplikasiannya. (d) Masyarakat sebagai pemilih masih sangat pasif menanggapi proses penyusunan daftar pemilih dan pengumuman daftar pemilih. (4) Menerima Laporan Langsung dari Masyarakat KPU Kabupaten Klaten melalui website dan beberapa kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan ataupun tanggapan langsung terkait daftar pemilih. Akan tetapi respon masyarakat terkait masukan/tanggapan
terhadap
berkelanjutan hasilnya nihil.
31
pemutakhiran
daftar
pemilih
(5) Pemeliharaan
dan
Pemutakhiran
Daftar
Pemilih
Berkelanjutan
menggunakan aplikasi Sidalih. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sidalih, karena aplikasi ini (sebagaimana aplikasi lainnya) berbasis online, maka ada beberapa hal yang menjadi kendala pada aplikasi tersebut, di antaranya: (a) Dalam proses pemeliharaan daftar pemilih menggunakan Aplikasi Sidalih, KPU Kabupaten Klaten mengalami kesulitan proses karena dalam sidalih tidak muncul menu untuk penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan menu untuk menghapus data TMS tersebut. (b) KPU melakukan kegiatan pemeliharaan secara manual dengan menyandingkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang berusia +15 tahun per 31 Desember 2015 dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, untuk menentukan kecamatan mana saja yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam proses pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, jika nanti Portal Sidalih sudah bisa digunakan kembali. (c) Input
Daftar
Pemilih
Tambahan
2
(DPTb-2)
pemilihan
sebelumnya Proses ini dilakukan dengan mengambil hardcopy DPTb-2 dari dalam kotak suara yang pernah digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Selanjutnya hardcopy DPTb-2 diteliti satu persatu untuk mematikan bahwa hardcopy tersebut benar-benar DPTb-2 dan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan -2 (belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP setempat /identitas lain yang sah), dan kemudian melakukan proses input data pemilih tambahan 2 (DPTb-2) ke dalam Sidalah dengan cara menambahkan data pada menu pemutakhiran untuk melakukan proses satu persatu jika data pemilihnya hanya sedikit serta menambah data melalui webrig.
32
5)
Sistem aplikasi Pemilu (3357.023) Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya operator aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan Operator Aplikasi guna menunjang serta memaksimalkan pelayanan. DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO.
APLIKASI
OPERATOR
1.
SILOG
Ika Nurmaliana Dewi
2.
SIRUP
Ika Nurmaliana Dewi
3.
SIDALIH
Agus Sutanta
4.
SITAP
Sri Efi Rusmariati
5.
PAW
Sri Efi Rusmariati
6.
PPID
Yuyun Sri Agung P
7.
SPIP
Jeni Jayanto dan Minarno
EMONEV BAPPENAS (Laporan Triwulan
8.
Ika Nurmaliana Dewi
berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006) SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan
9.
Ika Nurmaliana Dewi
berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)
4.
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 1)
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM (3358.001) Pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU Kabupaten Klaten, selain telah menyusun laporan rutin bulanan, tri wulanan maupun semesteran serta melaporkan kepada KPU Provinsi Jateng, juga melakukan berbagai hal sebagai berikut:
a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya,
mampu
berpikir
logis
dan
rasional
serta
mampu
melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 33
Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan
dan
pelatihan
yang
mengarah
kepada
peningkatan
kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsure tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung
jawab
masing-masing.
Aparatur
Negara
sebagai
penyelenggaran Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan. Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur
Negara. Tidak dapat
dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi tantangan
tersendiri
bagi
birokrasi
dalam
upaya
menciptakan
pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. 34
Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Klaten antara lain: (1) Mengirimkan
peserta
diklat
teknis
kepegawaian
yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d. 13 Mei 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.; (2) Mengirimkan dua orang peserta Bimtek SIPP yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2016, yang ditugaskan Jeny Jayanto, S.E dan Minarno.; (3) Mengirimkan peserta Bimtek logistic yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Nopember 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.; (4) Mengirimkan Peserta Bimtek Kepegawaian Pemetaan PNS yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Nopember 2016, yang ditugaskan Thomas Sunarno, S.H dan Jeny Jayanto, S.E. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Agar tugas pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadahi. Adanya peraturan yang jelas serta didukung dengan sumber daya manusia yang professional dan handal merupakan factor pendukung yang tidak boleh ditinggalkan. Sarana dan prasarana yang memadahi, lengkap dan 35
canggih akan mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peraturan yang jelas dalam memberikan pelayanan masyarakat
akan
memberikan
pedoman
bagi
aparatur
dalam
memberikan pelayanan. b) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya/pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten antara lain: (1) Melaksanakan evaluasi absen dan daftar hadir pegawai untuk setiap bulan; (2) Menyusun laporan kondisi kepegawaian setiap bulan untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; (3) Melaksanakan pengajuan berkas kenaikan gaji berkala (KGB) bagi pegawai organik KPU yang sudah memenuhi persyaratan; (4) Melaksanakan update data dan status daftar keluarga pegawai untuk penyesuaian gaji.; (5) Melaksanakan penertiban surat keputusan sekretaris KPU Kabupaten Klaten tentang pengangkatan tenaga satpam/pramubhakti/sopir tahun 2016; (6) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; (7) Melaksanakan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan (DUK),kartu pegawai (KARPEG), kartu induk (KARIN), kartu isteri (KARIS), kartu suami (KARSU), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan asuransi pegawai negeri (Taspen), surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan lembar pembayaran pajak pembangunan (LP2P); (8) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai; (9) Melaksanakan
penyimpanan
kepegawaian.
36
dokumen
dan
surat
dibidang
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten NO
NAMA
JENIS
JABATAN
KELAMIN
1 Karyono
Laki-laki
Pramubhakti
2 Ady Christanto Utomo
Laki-laki
Pramubhakti
3 Sri Efi Rusmariati
Perempuan
Pramubhakti
4 Adik Purwanto
Laki-laki
Satpam
5 Poniman
Laki-laki
Satpam
6 Achmad Supriyanto
Laki-laki
Satpam
c) Kegiatan terkait lainnya: (1) Laporan rutin bulanan kepegawaian, meliputi laporan nominatif PNS, struktur organisasi PNS, dan laporan pramubhakti sebelum tanggal 10 setiap bulan dilaporkan melalui email dan faximile; (2) Dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 344/SesProv-012/09/VI/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang kenaikan pangkat PNS Sekjen KPU RI Periode 1 Oktober 2016, maka pada tanggal 15 Juli 2016 telah dilaksanakan pengajuan berkas kenaikan pangkat PNS organik atas nama Budi Sambodo ke KPU Provinsi Jawa Tengah dari golongan IIIa ke IIIb dengan pengiriman surat pengantar nomor 146/Ses-Kab/012.329461/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016; (3) Pembinaan PNS staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tentang peningkatan pembinaan kedisiplinan PNS, kinerja PNS, loyalitas selaku PNS, dilaksanakan setiap awal bulan dengan mengacu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 53 TAhun 2010 tentang Disiplin PNS, Perka BKN no. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Keputusan Sekjen KPU No. 53 Tahun 2016 tentang Juknis pelaksanaan pemberian tukin; (4) Pelaksanaan apel pagi komisioner, sekretariat, dan PTT dilaksanakan setiap pagi untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan pegawai maupun aturan-aturan yang harus ditaati; (5) MemprosesPNS berprestasi tahun 2016 di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan mendasari surat Sekjen KPU No. 37
828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota dan hasil rapat kasubbag Sekteratiat KPU Klaten dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian antara lain: integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, inovasi dan komunikasi. (6) Atas dasar penilaian tersebut diatas maka ditetapkan hasil 2 orang dari 11 orang adalah:
Agus Sutanta, S.IP
Minarno
(7) Menyampaikan dan memberikan pelayanan bagi PNS yang belum mempunyai KARIS atas nama Sony Wicaksono
dan Budi
Sambodo, dan KARSU atas nama Luvita Eska Pratiwi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan surat pengantar No. 162/SesKab/012.329461/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan No. 228/Ses-Kab/012.329461/XI/2016 tanggal 24 November 2016. Untuk lebih menertibkan kelengkapan data-data yang harus dimiliki bagi PNS yaitu: KARPEG, KARIS/KARSU, Kartu Elektronik, Askes, NPWP, dll. Hal ini sebagai dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah No.392/Ses-Prov/012/09/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang pembuatan KARIS dan KARSU; (8) Memproses kenaikan gaji berkala atas nama Sugeng Widodo per 1 Oktober 2016; (9) Mengikuti sosialisasi pemetaan pegawai dan alih status ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 November 2016; (10) Menerima mutasi PNS organik atas nama Luvita
Eska
Pratiwi, S. I. Kom dari Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan ke Sekretariat KPU Kabupaten Klaten per tanggal 1 November 2016; (11) Membuat SKP Tahun 2015 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut:
38
NO
NAMA/NIP
1 Thomas Sunarno, SH. Nip. 196007191985031007 2 Dra. Eka Susilawati, M Si. Nip. 196505051992032013 3 Dra. Wahyu Agustini, MM. Nip. 196608241995032001 4 Tatiek Sri Haryatie, S Sos. Nip. 196009131983032008 5 Yuyun Sri Agung P, Sstp, M Si. Nip. 198006021998101001 6 Wardiyem, SE. Nip. 196412251986032013 7 Agus Sutanta, S IP. Nip. 196509141992081002 8 Ika Nurmaliana Dewi, SE. Nip. 197906282009122002 9 Jeni Jayanto Sutopo, SE. Nip. 198002142010121001 10 Sony Wicaksono, SAP. Nip. 198605302009121003 12 Murgiyanto, S Sos. Nip. 197705061995031002 13 Budi Sambodo, S Sos. Nip. 198003122009021006 14 Desnata Sandi Nip. 198312062009121003 15 Hermawan Nip. 196712052008111001 16 Minarno Nip. 197505112009101001 17 Sugeng Widodo Nip. 198411142009101001
JABATAN Sekretaris Kpu Kab Klaten Kasubbag Program & Data Kasubbag Hukum Kasubbag Umum Kasubbag Teknis & Hupmas Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf
SKP untuk Sekretaris dan Kasubbag dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 2) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel/Diklat Teknis. (3358.003) KPU Kabupaten Klaten mengirimkan Kasubbag Umum untuk mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
39
3) Bimtek SIPP (3358.006) Dalam rangka penatalaksanaan kepegawaian KPU Kabupaten Klaten telah mengirimkan 2 (dua) orang pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).
5.
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360) 1)
Penerapan elektronik system kearsipan di KPU (3360.008) Kegiatan penatausahaan BMN telah
dilakukan dengan tertib dan
berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan
BMN
tingkat
satuan kerja
(UAKPB) telah disusun.
Penghapusan BMN dilakukan untuk barang yang telah rusak berat. Proses inventarisasi barang telah dilakukan dan telah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU, penghapusan barang dilakukan setelah mendapat ijin dari eselon I KPU. Tuntutan ganti rugi tidak dilaksanakan karena tidak ada temuan tentang kehilangan BMN. 2)
Penataan, pendataan dan penilaian arsip (pengelolaan BMN) (3360.009) Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahunStock opname dilaksanakan bulan Desember 2016.
3)
Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015) KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim tata kelola kearsipan serta telah melakukan penataaan dan pengelolaan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif serta berkoordinasi dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten. Tim penilaian arsip telah melakukan penilaian arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip. Adapun penataan arsip di KPU Kabupaten Klaten sebagaimana disajikan pada tabel- tabel berikut ini: a)
Penataan arsip mingguan bagian Umum Pada bagian umum penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 11 personal yaitu: (1)
Tatiek Sri Hariyatie, S.SoS (Kasubag Umum)
(2)
Wardiyem, SE 40
(3)
Sony Wicaksono, S.A.P
(4)
Jeni Jayanto Sutopo, SE
(5)
Budi Sambodo, S.SoS
(6)
Murgiyanto, S.SoS
(7)
Hermawan
(8)
Minarno
(9)
Sugeng Widodo
(10) Karyono, SH (11) Ady Christanto Utomo, A.Md b)
Penataan arsip mingguan bagian Hukum Pada bagian Hukum penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 2 personal yaitu:
c)
(1)
Dra. Wahyu Agustini, MM (Kasubag Hukum)
(2)
Desnata Sandi, A.Md
Penataan arsip mingguan bagian Program dan Anggaran Pada bagian Program dan Anggaran penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 2 personal yaitu:
d)
(1)
Dra.Eka Susilawati.,M.Si (Kasubag Program dan Anggaran)
(2)
Ika Nurmaliana Dewi,SE
Penataan arsip mingguan bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (TP dan HUPMAS) Pada bagian Teknis Pemilu dan HUPMAS penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 3 personal yaitu: (1) (2) (3)
Yuyun Sri Agung P, SSTP, M.Si (Kasubag TP dan HUPMAS) Agus Sutanta, SIP
Sri Efi Rusmariati, SE
4) Layanan perkantoran (3360.994) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan
41
pramubhakti, dan pembayaran
honor operasional satuan kerja.Kegiatan
layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah: a)
Penyedia jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Klaten merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis.
b)
Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten.
c)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak pemberi jasa.
d)
Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA. 2016.
e)
Penyediaan jasa kebersihan kantor. Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan
suatu
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
administrasi
perkantoran. f)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja
42
sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. g)
Penyediaan alat tulis Kantor. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
h)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
dalam
pengelolaan
pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. i)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.
j)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. Indikator
hasil
kegiatan
ini
adalah
tersedianya
peralatan
dan
perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. k)
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Klaten.
6.
Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) 1)
Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004) Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang 43
perlu disempurnakan sebagai bahan acuan penyusunan LAKIP tahun 2016. 2)
Laporan hasil rivew laporan keuangan KPU (3361.005) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2015 dan telah mengikuti reviu atas laporan keuangan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPKP.
7.
Penyiapan
Penyusunan
Penyelesaian
Sengketa
Rancangan dan
Peraturan
Penyuluhan
KPU,
Peraturan
Advokasi, Perundang-
Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) 1)
Advokasi dan sengketa hukum (3363.010) Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas
sumber
menyelenggarakan
daya Focus
manusia,KPU Group
Kabupaten
Discussion
(FGD)
Klaten Regulasi
Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se-Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah.Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu dengan mengadakan Kegiatan FGD Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Klaten dengan peserta sejumlah 30 orang pada tanggal 14 September 2016. Kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. KPU Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah. 2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011) Program
peningkatkan
kemampuan
pengelolaan
dan
pendokumentasian produk hukum KPU Kabupaten Klaten dilakukan dengan mengikuti Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
44
3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada. (3363.013) KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 sampai dengan 13 Oktober 2016 dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten.
8.
Pedoman,
Petunjuk
Publikasi/Sosialisasi
Teknis
dan
Penyelenggaraan
Bimbingan Pemilu
Teknis/Supervisi/ dan
Pendidikan
Pemilih.(3364) 1)
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004) Pada tahun 2016, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah memfasilitasi beberapa proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, diantaranya: PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Sunarto, M.Hum digantikan oleh Drs. H. Sasana, yang terlaksana pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2016. PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Demokrat atas nama H.Sri Tjahyana, SH,. M.M, digantikan oleh Handoko Sapto Aji, S.E,
masih dalam proses
pengajuan kepada Gubernur melalui Bupati. 2)
Dokumen Teknis penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres serta Pemilukada (3364.030) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument yang telah disusun, salah satunya melalui Evaluasi
Penyelenggaraan
PILBUP
Klaten
2015.
Program
ini
dilaksanakan pada 29-30 Februari 2016 di Hotel Syariah Solo dengan 45
melilbatkan seluruh PPK dan beberpa pihak terkait dan menghadirkan Andreas Pandiangan, M.Si., serta KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Fasilitator. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan memperoleh berbagai masukan, yang akan ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Klaten sendiri, maupun sebagai masukan sekaligus rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI.
3)
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) Dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karenamakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi
juga
relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good
governance) melalui penerapan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum
serta
melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government Indonesia.
46
Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan
mengacu
prinslp
prlnsip
akuntabilitas,
meningkatkan
transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
kebijakan
publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan good governance tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui
penetapan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada program ini, KPU Kabupaten Klaten menyiapkan beberapa kegiatan guna melaksanakan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat, diantaranya: a) Penanaman Pohon Demokrasi Program ini di lakukan sekaligus dalam rangka sosialisasi pemilu dan
pendidikan
pemilih
kepada
masyarakat.
Kegiatan
ini
dilaksanakan di Desa Bunder, Bandungan, Klaten oleh Ketua KPU beserta keluarga besar KPU Kabupaten Klaten. Pada acara yang juga dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Klaten – Agus Riyanto, jajaran Polsek Jatinom, perangkat Desa Bandungan Jatinom, Keluarga Mahasiswa Klaten serta ratusan masyarakat Bandungan Jatinom dan sekitarnya. KPU Kabupaten Klaten memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga demokrasi agar bisa tumbuh secara baik supaya dapat memberikan kesejukan kepada Klaten dan masyarakat Klaten sendiri. b) Sosialisasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 kepada masyarakat. Sebagai salah satu tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara pemilu, adalah memberikan sosialisasi dan informasi kepada pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten ke kelompok-kelompok masyarakat seperti kepada PKK, OSIS, Kelompok masyarakat dan lain sebagainya. 47
c) Kelas Demokrasi Selain sebagai sarana sosialisasi terkait proses maupun hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, Kelas Demokrasi juga dilakukan untuk melakukan Pendidikan Politik kepada mayarakat – terutama generasi muda dan Pelajar/Mahasiswa. Hal ini dirasa sangat perlu karena Pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. Selama tahun 2016, KPU Kabupaten telah melakukan beberapa kali program kelas Demokrasi, diantaranya di SMK Kristen 2 Klaten dan SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. d) Pendataan dan pemenuhan kebutuhan PPID Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten. e) Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik (1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Klaten menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Klaten. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet(free wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui 48
internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi
melalui
website
dengan
alamat
www.kpu-
klatenkab.go.id. (2) Sumber daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. (3) Anggaran Pelayanan Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2016 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon. Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik seJawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
49
f) Pelayanaan media. Sekretariat KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan pelayanan pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre, Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu. g) Penataan Ruangan Griya Pintar Pemilu Griya Pintar Pemilu sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Griya Pintar Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait pemilu. Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat. KPU Kabupaten Klaten menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media. Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu . Kegiatan sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah tingkat atas.
C.
REALISASI ANGGARAN Setelah revisi DIPA ke 6, pagu KPU Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.582.676.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari sumber dana rupiah murni Rp 2.553.528.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan hibah langsung dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp 3.029.148.000,- (tiga milyar dua puluh Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
50
Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.577.904.822,00 atau sebesar 99,9 % dari pagu anggaran yang tersedia. Sebagai pembanding anggaran tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten merealisasikan anggaran sebesar Rp. 19.962.995.327,00 atau sebesar 86 %., sehingga untuk realisasi tahun anggaran 2016 lebih besar 13,9% dibanding dengan tahun anggaran 2015.
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO
PROGRAM
1
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU
2
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses publik
Jumlah Total
PAGU REVISI REALISASI TERAKHIR (Rp) (Rp) 1.986.309.000 2.514.314.000 2.509.931.502
PAGU AWAL (Rp)
32.742.000
2.018.061.000
3.068.362.000 3.067.973.320
5.582.676.000
51
5.577.904.822
% 99,8 %
99,9 %
99,9%
BAB IV PENUTUP Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Nomor: SP DIPA076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015. Semua kegiatan telah dilaksanakan, kecuali sub output yang tidak dilaksanakan yaitu tuntutan ganti rugi, dikarenakan tidak ada hasil rekomendasi TP TGR dari BPK.
Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat revisi DIPA berupa konversi dana hibah sebesar Rp. 3.029.148.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.358.469.594,00 dan sisanya sebesar Rp. 1.670.678.406,00 telah dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada bulan Desember terdapat revisi antar satker yang dilakuakn KPU Provinsi Jawa Tengah sehingga pagu DIPA menjadi sebesar Rp. 5.582.676.000,00.
Sehingga realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar
Rp.5.577.904.822,00 atau 99,9%.
Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun–tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.
54
