LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR MARET 2015

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Ringkasan Eksekutif

Seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 menitikberatkan dalam mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yaitu ‘Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor‘ yang secara teknis visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dengan menuangkannya dalam penetapan tujuan serta sasaran yang konkret. Kesuksesan program dan kegiatan dalam tahun 2014 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Dimana Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran- sasaran pembangunan. Laporan

Kinerja

dibuat

dalam

rangka

menciptakan

good

governance di sektor publik, hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas,

profesional,

transparan

serta

akuntabilitas. Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor memiliki capaian kinerja sebesar 93,36%. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor khususnya dan bagi ii

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Bogor umumnya,

yang

selanjutnya

mampu mendukung

cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.

iii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan

kepada

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Bogor

berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2014 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang dibiayai dari APBD Tahun 2014 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana

diatur

dalam

Perda

Nomor.

10

Tahun

2010

tentang

Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati dalam

menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan,

administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang. Cibinong,

Maret 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR

EMMY PERNAWATI S,SH.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195802201986032003

LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4

1

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (akuntabel). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka

terhadap

pelaporan

yang

menyangkut

Kinerja

Instansi

Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui

indikator kinerja

(parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Bogor

untuk

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014. Indikator

Kinerja

Sasaran

merupakan

parameter

untuk

mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah

Kabupaten

Bogor

tahun

2014.

Indikator

Kinerja

Sasaran

menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan

LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor


2 (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014.

Gambaran

pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Sasaran Pemerintah Kab. Bogor Tahun 2014

Sasaran Sekretariat DPRD Kab. Bogor Tahun 2014

Indikator Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

Pengukuran Kinerja

LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2014

IK: Input, Output /Outcome Sasaran

Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014.



3 B.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1.

Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat

DPRD

mempunyai

tugas

pokok

membantu

menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan,

Bupati

administrasi

dalam

keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 2.

Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 tahun 2010, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.

Susunan Organisasi Adapun

setelah

mengalami

restrukturisasi

susunan

organisasi

Sekretariat DPRD sesuai Perda Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas : a. Sekretaris DPRD (Emmy Pernawati S.SH,M.Si) b. Bagian Persidangan dan Risalah (Beben Suhendar, SH, MM):  Sub Bagian Persidangan (Uun Unaesih, SE, MM)  Sub Bagian Risalah (Nurjanah,SH, M.Si) c. Bagian TU dan Perlengkapan (Drs. Indra Komara, MM):  Sub Bagian TU (Nani Suparni, S.Sos)  Sub Bagian Perlengkapan (Aan Solihat, SH) d. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga (Lukman Hakim, SH, M.Hum):  Sub Bagian Perundang-Undangan (Tri Rahayuningsih, SH)  Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga (Sujana, SE, MM) e. Bagian Program dan Keuangan (Dra. Ina Herlina, M.Si):  Sub Bagian Program dan Pelaporan (Nana Suryana, SH) LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor


4  Sub Bagian Penatausahaan Keuangan (Dra. Taurusia Andriani) f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian lainnya. Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. (Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2010) Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

SEKRETARIS DPRD KELOMPOK JABATAN FUNGSION AL

BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

BAGIAN PER.UNDANG-

BAGIAN TU

UNDANGAN DAN

BAGIAN

DAN

PROGRAM DAN

PERLENGKAPAN

KEUANGAN

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUB. BAGIAN PERSIDANGAN

SUB. BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA

PROGRAM & PELAPORAN

SUB. BAGIAN RISALAH

SUB BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PENATA USAHAAN KEUANGAN

C.

Aspek Strategis yang Berpengaruh Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama : 1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, terutama pembangunan ruang rapat paripurna yang tidak selesai sesuai target tahun anggaran 2014;



5 2. Tahun 2014 merupakan “tahun politik”, dimana banyak kegiatan fasilitasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai target dan tidak dapat terealisasikan; 3. SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai; 4. Adanya pergantian priodisasi pimpinan dan alat kelengkapan dewan, sehingga tahun 2014 banyak terjadi penyesuaian jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD; dan 5. Adanya Heterogenitas latar belakang anggota DPRD. D.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada : 1. Tap MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 3. Peraturan Presiden Nomor. 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bogor

Nomor.

10

Tahun

2010

tentang

Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor; dan 6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.



6

BAB II

PERENCANAAN

A.

Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, yang memuat secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja. Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut : a. Tujuan yang tertuang dalam rencana stratejik Sekretariat DPRD Kab. Bogor yaitu pada intinya bagaimana peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur

penyelenggara

pemerintahan

daerah

dalam

mewujudkan

Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. b. Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari keluaran 10 Raperda dan 2 Perda Inisiatif. c. Sasaran Utama dan Sasaran Penunjang, Sasaran Utama dituangkan dalam 2 Program sedangkan Sasaran Penunjang dalam 5 Program. Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat dilihat pada bentuk lampiran Rencana Stratejik. Dari rencana stratejik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut :



7 1) Pernyataan Visi Salah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi adalah penetapan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategis yang pada hakikatnya adalah modal masa depan yang harus menjadi milik bersama dan dipakai oleh seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pada Visi Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia” serta memperhatikan misi, arah dan strategi kebijakan Kabupaten Bogor dengan memperhatikan kebijakan Propinsi

Jawa

Barat

dan

mengacu

kepada

kebijakan

Nasional

dalam

menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyaraka, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor menuju Kabupaten termaju di Indonesia” Perumusan Visi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : 1. Membantu

tugas

Bupati

dalam

menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 2. Tercapainya pelayanan prima dalam memfasilitasi Peran dan Fungsi DPRD kabupaten Bogor. 3. Mendukung visi Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. 2) Pernyataan Misi Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, maka ditetapkan Misi sebagai rangkaian tindakan yang lebih nyata untuk mencapai Visi. Sedangkan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu: 1.

Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.



8 2.

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.

3.

Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

5.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Mengacu

Kabupaten

pada Bogor

Misi

Kabupaten

mengemban

misi

Bogor

tersebut,

yang

ke-5.1

Sekretariat yaitu

DPRD

Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan Misi ke-5.2 Berdasarkan Visi dan Misi

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi

Sekretariat DPRD, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta masukanmasukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai berikut : Misi Pertama : ”Meningkatkan Profesionalisme Aparatur” Misi ini mengandung tujuan Terpenuhinya kualitas aparatur yang propesional yang memiliki semangat koordinatif,komunikatif dan partisipatif yang sesuai dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian sehingga kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meningkat. Misi Kedua : “Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD” Misi ini mengandung makna terwujudnya penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan surat menyurat yang profesional dan akuntable sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan



9 yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Tujuan  Misi ini mengandung tujuan Membangun kompentensi Aparatur berserta lembaga, sehingga sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan dinamika bidang tugas dan Instrumen pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor; Sasaran  Terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur yang profesionalisme dan memiliki semangat koordinasi, komunikatif dan partisipatif sesuai dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian. Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD. Tujuan  Terlaksanannya

Pengendalian

dan

tertib

administrasi

pengelolaan

keuangan, Sarana dan prasarana, Kepegawaian dan surat Menyurat. Sasaran  Terwujudnya Penatausahaan Keuangan, Sarana Prasarana, Kepegawaian dan Surat Menyurat yang professional dan akuntabel. 3) Sasaran Strategis Sasaran Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD

Indikator Kinerja

Satuan

Produk Hukum yang diselesaikan

Raperda

oleh DPRD Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD


Perda


10 4) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun

2014

dilaksanakan

merupakan pemilu

“tahun

legislatif

dan

politik” pemilu

dimana

pada

persiden,

tahun

kondisi

2014

tersebut

mempengaruhi pula terhadap iklim perpolitikan di Kabupaten Bogor, berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 terjadi perubahan struktur kekuatan partai politik DPRD Kabupaten Bogor, sehingga kondisi tersebut merubah peta fraksi yang ada. Pada tahun 2014 terdapat 2 priodisasi kepemimpinan dan struktur alat kelengkapan dewan, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut: Priode 2009-2014 -

4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua;

-

50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Golongan Karya (F.Golkar), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP),

Fraksi Gerindra, Fraksi

Amanat Rakyat (FAR). Priode 2014-2019 -

4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua;

-

50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu Fraksi Golkar Pan, Fraksi PPP Rakyat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Kebangsaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Demokrat.

3. Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor -

Komisi terdiri atas 4 (empat) Komisi, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV dengan susunan 4 orang Ketua, 4 orang Wakil Ketua, 4 orang Sekretaris Komisi serta 29 orang anggota;

-

Badan Anggaran (BanAng) beranggotakan 25 orang;

-

Badan Musyawarah (BanMus) beranggotakan 26 orang;

-

Badan Kehormatan (BKD) beranggotakan 5 orang;

-

Badan Legislasi (BanLeg) beranggotakan 13 orang.



11 a. Bidang Tugas Masing-Masing Komisi Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi : - Pemerintahan Umum; - Ketertiban dan Keamanan; - Politik, Hukum dan Perundang-undangan; - Humas/Pers; - Kepegawaian/Aparatur Daerah; - Organisasi Masyarakat; - Kependudukan; - Pertanahan; - Perizinan. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi : - Perindustrian dan Perdagangan; - Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM); - BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya; - Pendapatan dan Aset Daerah; - Perbankan dan Penanaman Modal; - Ketahanan Pangan dan Pertanian; - Kehutanan dan Perkebunan; - Peternakan dan Perikanan. Komisi III, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi : - Pekerjaan Umum; - Infrastruktur; - Kebersihan dan Pertamanan; - Lingkungan Hidup; - Perumahan Rakyat; - Energi dan Sumberdaya Mineral; - Perhubungan; - Pos,Komunikasi dan Informatika; - Tata Ruang. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : - Keagamaan; - Pendidikan;



12 - Kesehatan; - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; - Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; - Kepemudaan dan Olahraga; - Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. b. Fasilitasi Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan : - Rapat Paripurna; - Rapat Paripurna Istimewa; - Rapat Pimpinan DPRD; - Rapat Fraksi; - Rapat Konsultasi; - Rapat Badan Musyawarah; - Rapat Komisi; - Rapat Gabungan Komisi; - Rapat Badan Anggaran; - Rapat Badan Legislasi Daerah; - Rapat Badan Kehormatan; - Rapat Panitia Khusus; - Rapat-rapat Kerja; - Rapat Dengar Pendapat; - Rapat Dengar Pendapat Umum. B.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Menindaklanjuti

Inpres

Nomor.

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun berdasarkan Surat

Edaran

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor.

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor


13 Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 perubahan. Tapkin Sekretariat DPRD memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya,

serta

anggaran

yang

tersedia

sesuai

dengan

DPA

Perubahan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 52.495.819.000,Secara lengkap Tapkin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 disajikan pada Lampiran 1. C.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014. RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 2. D.

Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan formulir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja



14 dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. Untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3.



15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang diawali

dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut. Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014. 3.1.Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut: Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus : % Capaian

=


Realisasi/Target

x

100%


16 Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 Tabel 3.1 Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1 >100 Sangat Baik 2 85 s/d 100 Baik Sekali 3 70 s/d <85 Baik 4 55 s/d <70 Cukup 5 < 55 Kurang Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2014, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu : Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2014 menunjukan bahwa program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut :

1

Sasaran Strategis

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya kelancaran

Produk Hukum yang diselesaikan

fasilitasi tugas- tugas DPRD

Oleh DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran Produk hukum yang

diselesaikan

oleh

DPRD

menunjukkan

bahwa

pada

tahun

2014

pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat Baik Sekali. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.2



17 Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No

1

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Raperda Daerah

Target Realisasi

12

10

Rata-Rata Capaian

Tahun 2014

Capaian (%)

83,33

Target Realisasi

10

10

83,33

Capaian (%)

100,00 100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masingmasing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut : 1. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 10 pembahasan raperda, terealisasi 10 raperda sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan sebanyak 12 rapeda, dan terealisasi sebanyak 10 raperda sehingga capaian kinerja mencapai 83,33%. Terjadi pengurangan target kinerja dari tahun 2013 sebanyak 2 raperda yaitu dengan pertimbangan jumlah maksimal penyelesaian raperda dengan sisa waktu masa sidang ke-tiga dan padatnya jadwal kegiatan AKD pada tahun 2014 sehingga diprediksikan hanya 10 raperda yang dapat

terselesaikan

hingga

akhir

masa

sidang,

sehingga

dapat

disimpulkan selama tahun 2013 dan 2014 proses pembahasan rapeda oleh DPRD Kabupaten Bogor stabil dengan output sebanyak 10 raperda. Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang di tuangkan dalam kegiatan

Pembahasan

Rancangan

Perda

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.3.777.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.619.562.445,00 atau 69,34%, sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 100,00%.



18

2

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Meningkatnya kelancaran

Terbentuknya Perda Inisiatif

fasilitasi tugas- tugas DPRD

DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran

tersebut

sebesar

100,00%

atau

dengan

predikat

Baik

Sekali.

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No

1

Indikator Kinerja

Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD

Satuan

Perda

Target Realisasi

2

Rata-Rata Capaian

1

Capaian (%)

50,00

Tahun 2014 Target Realisasi

2

2

50,00

Capaian (%)

100,00 100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masingmasing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut: 1. Terbentuk perda inisiatif DPRD pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 2 perda inisiatif, terealisasi sebanyak 2 perda, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan sebanyak 2 perda inisiatif, dan terealisasi sebanyak 1 perda atau sebesar 50,00%. Sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2013 sebanyak 1 perda inisiatif atau meningkat 50,00% dari tahun sebelumnya. Dalam Sasaran strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD” tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program penataan peraturan perundang-undangan, yang di wujudkan dalam kegiatan



19 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan

sebesar

Rp.1.070.401.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.737.772.835,00 atau 68,92%, untuk capaian kinerja sebesar 100,00%. Berdasarkan hasil tersebut diatas, pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terakomodir dalam 1 (satu) sasaran strategis yang dituangkan dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis dapat tercapai sesuai target yaitu sebesar 100,00% dengan demikian capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ada pada grade baik sekali, sehingga dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output telah tercapai secara maksimal. Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi modal yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada Sekretraiat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga capaian kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretraiat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, yang pada gilirannya di tahun terakhir masa Renstra Tahun 2013-2018 dapat tercapai kinerja sesuai target yang telah direncanakan. Berikut pada tabel 3.4 disampaikan Evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TABEL 3.4 HASIL PENGUKURAN KINERJA OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran : 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Meningkatnya kelancaran

Produk Hukum yang diselesaikan Oleh DPRD


10

Raperda

10

Raperda

100,00 %


20 NO

SASARAN STRATEGIS

(1) 2

INDIKATOR KINERJA

(2)

TARGET

(3)

fasilitasi tugastugas DPRD

Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD

2

(4) Perda Inisiatif

2

REALISASI

%

(5) Perda Inisiatif

(6)

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

100,00 % 100,00 %

 umlah Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2014 : Rp. 52.495.819.000, Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 28.829.934.504,3.1. REALISASI ANGGARAN Dalam tahun anggaran 2014, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebesar

Rp. 57.496.941.000,00 Dari keseluruhan anggaran tahun 2014 tersebut

telah terserap sebesar Rp. 33.807.513.175,00 atau terserap sebesar 58,80%, dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 52.495.819.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 28.829.934.504,00 atau terserap sebesar

54,92%, dan

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.001.122.000,00 yang terealisasi menjadi sebesar Rp. 4.977.578.671,00 atau terserap sebesar 99,53%. Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 TABEL 3.5 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1 2

URAIAN Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung JUMLAH

ANGGARAN (Rp.) 52.495.819.000 5.001.122.000

REALISASI (Rp.) 28.829.934.504 4.977.578.671

57.496.941.000 33.807.513.175

% 54,92 99,53 58,80

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 52.495.819.000,00

sedangkan


yang

terealisasi

hanya

sebesar


21 Rp.28.829.934.504,00 atau terserap 54,92%. Sementara itu, untuk anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan karena : 1. Kegiatan pembangunan gedung kantor, Permasalahan status blacklist pihak ke-tiga PT. Guna Karya selaku pemenang lelang dalam kegiatan pembangunan

gedung

kantor

yang

diketahui

setelah

proses

pembangunan fisik berjalan, menyebabkan pembangunan fisik tidak dapat dilanjutkan dan dihentikan pada tahap termin pertama dengan estimasi pembangunan fisik sebesar 20,68%, sehingga untuk serapan realisasi keuangan yang merupakan konversi dari realisasi fisik yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang hanya mencapai 19,21%. 2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur berhubungan erat dengan kegiatan pembangunan gedung kantor yang belum terselesaikan sesuai target, sehingga kondisi tersebut menyebabkan mebeleur yang ada belum perlu dilakukan pemeliharaan rutin. 3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, tidak terserap karena kondisi yang masih terawat dan baik dari kendaraan yang ada, sehingga belum membutuhkan rehabilitasi baik ringan/berat. 4. Kegiatan reses masa sidang III, jadwal yang padat dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memasuki masa sidang III hingga akhir masa sidang tahun 2014, menyebabkan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan,

sehingga

kegiatan

reses

masa

sidang

III

tidak

dilaksanakan karena overlap dengan kegiatan lainnya. Solusi alternative yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: 1) Pelaksanaan proyek pembangunan secara fisik yang sudah mencapai 20,68% pada saat diketahui status pihak ketiga blacklist oleh LKPP, pembangunan dihentikan saat itu juga. Untuk menutupi biaya pembangunan fisik yang dikeluarkan pihak ketiga untuk pelaksanaan peroyek tersebut, dilakukan melalui tahapan yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, setelah melalui tahapan baik verifikasi, audit dan rekomendasi pihak terkait maka untuk realisasi keuangan sesuai dengan konversi pelaksanaan pengerjaan fisik telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 3.066.354.900,- (19,21%) dan untuk



22 tahun

berikutnya

(2015)

kegiatan

pembangunan

proyek

gedung

tetap

dianggarkan dan akan dilakukan pelelangan kembali. 2) Dengan pertimbangan efektifitas, untuk kegiatan reses anggaran tahun 2015 perlu

dilaksanakan penjadwalan

dan koordinasi

jadwal

setiap kegiatan

pimpinan dan anggota DPRD agar tidak terjadi over load jadwal, sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa tumpang tindih. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

TABEL 3.6 RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN EKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 REALISASI PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN

TARGET ANGGARAN (Rp.)

1

2

Keuangan

Efesiensi

(Rp)

(Rp)

3

4

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan Teknis Perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

5.713.472.000 7.020.000

4.428.906.990 2.917.000

1.284.565.010 4.103.000

677.000.000

388.808.803

288.191.197

87.604.000

47.908.100

39.695.900

277.985.000 170.457.000 346.504.000 125.550.000

254.112.200 151.868.700 281.851.000 119.111.200

23.872.800 18.588.300 64.653.000 6.438.800

379.060.000

285.508.500

93.551.500

788.379.000 360.640.000

584.909.361 100.929.000

203.469.639 259.711.000

429.690.000

382.196.045

47.493.955

210.000.000

185.750.000

24.250.000

281.775.000 93.417.000

264.455.000 72.647.000

17.320.000 20.770.000

76.140.000

34.267.750

41.872.250



23 1 16 17

2

3

4

Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD

81.000.000 1.321.251.000

74.700.000 1.196.967.331

6.300.000 124.283.669

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman 3 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Pengadaan Mebeleur 5 Pengadaan Peralatan Kantor 6 Pengadaan Perlengkapan Kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 14 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan komunikasi 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi

21.404.937.000

7.085.981.962

14.318.955.038

15.960.207.000 90.500.000 2.457.450.000 89.875.000 282.450.000 1.000.000.000 201.590.000 108.050.000 383.900.000

3.066.354.900 83.693.000 1.537.625.000 22.325.000 271.821.000 938.941.000 201.590.000 85.300.255 328.498.907

12.893.852.100 6.807.000 919.825.000 67.550.000 10.629.000 61.059.000 22.749.745 55.401.093

57.920.000 83.525.000

38.920.000

57.920.000 44.605.000

153.410.000

94.136.000

59.274.000

166.485.000

162.113.000

4.372.000

47.200.000

29.183.900

18.016.100

212.725.000

203.400.000

9.325.000

26.350.000

22.080.000

4.270.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

541.785.000 541.785.000

514.205.000 514.205.000

27.580.000 27.580.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

703.904.000

529.116.190

174.787.810

429.090.000

278.438.690

150.651.310

62.600.000 212.214.000

46.675.000 204.002.500

15.925.000 8.211.500

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

660.000.000

603.253.630

56.746.370

50.000.000

49.042.000

958.000

83.300.000


83.300.000


24 1

2 3 4 5 6 7 8

Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 Pembahasan Rancangan Perda 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama 3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 4 Rapat-rapat Paripurna 5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 6 Penunjang Kegiatan Fraksi - fraksi 7 Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor 8 Kegiatan Reses Masa Sidang III 9 Penunjang Kegiatan Komisi I 10 Penunjang Kegiatan Komisi II 11 Penunjang Kegiatan Komisi III 12 Penunjang Kegiatan Komisi IV 13 Penunjang Kegiatan Badan Anggaran 14 Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan 15 Penunjang Kegiatan Badan Musyawarah 16 Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD/Kunker 17 Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD dalam Daerah PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Per. UU 2 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

2

3

4

50.000.000 40.000.000 100.000.000 250.000.000 50.000.000 70.000.000 50.000.000

47.080.500 36.522.850 87.082.000 233.714.280 48.205.000 53.413.500 48.193.500

2.919.500 3.477.150 12.918.000 16.285.720 1.795.000 16.586.500 1.806.500

21.663.061.000

14.341.160.947

7.321.900.053

3.777.635.000 464.060.000

2.619.562.445 174.965.750

1.158.072.555 289.094.250

418.195.000 845.966.000 4.978.300.000 399.064.000 169.350.000 1.712.178.000 971.135.000 1.085.603.000 971.135.000 971.135.000 1.817.542.000 400.786.000 898.484.000 1.151.956.000 630.537.000

287.029.150 537.433.850 4.829.450.000 253.342.000 121.900.000 803.724.981 764.992.225 709.403.298 716.066.072 903.630.985 87.958.405 616.633.976 606.315.010 308.752.800

131.165.850 308.532.150 148.850.000 145.722.000 47.450.000 167.410.019 320.610.775 261.731.702 255.068.928 913.911.015 312.827.595 281.850.024 545.640.990 321.784.200

1.808.660.000

1.327.309.785

481.350.215

1.070.401.000

737.772.835

332.628.165

413.734.000 324.525.000

346.245.950 243.291.000

67.488.050 81.234.000

52.495.819.000

28.829.934.504

23.665.884.496



25 Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2014, terjadi efesiensi anggaran

yang

sangat

besar

sekitar

45,08%

dari

target

anggaran

Rp.52.495.819.000 atau sekitar Rp.23.665.884.496,-, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap dan satu kegiatan yang tidak tuntas yaitu pembangunan gedung rapat paripurna DPRD Kab. Bogor. Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014, sebagai berikut: No

Tahun Anggaran

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Efesiensi (Rp)

1.

2012

31.045.751.000

4.424.164.000

31.200.734.575

87,96

4.838.499.194

2.

2013

35.476.762.000

4.505.770.000

36.379.398.290

90,99

3.603.133.710

3.

2014

52.495.819.000

5.001.122.000

33.807.513.175

58,80

23.689.427.825

100.000.000.000

BL

Efesiensi

Dari

grafik

disamping dapat kita 50.000.000.000 BTL

0

2012

Efesiensi (Rp) 4.838.499.194

2013

2014

3.603.133.710 23.689.427.825

BL (Rp)

31.045.751.000 35.476.762.000 52.495.819.000

BTL (Rp)

4.424.164.000

4.505.770.000

5.001.122.000

lihat,

bahwa

tahun

2014

efesiensi

pada terjadi

anggaran

yang sangat signifikan dibanding dua tahun sebelumnya,

hal

tersebut menunjukkan

bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien karena capaian output untuk seluruh kegiatan dapat mencapai 93,39%, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran pada tahun 2014 dengan nilai efisiensi sebesar Rp.23.665.884.496,- atau

45,08% dari target Rp.52.495.819.000,- jika

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Tahun 2012 dan 2013. Besarnya efesiensi anggaran pada tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari rendahnya capaian realisasi anggaran beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut: 1. Kegiatan pembangunan gedung kantor yang hanya terserap 19,21% dari anggaran RP.15.960.207.000,- atau sebesar Rp.3.066.354.900,-



26 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur yang anggarannya tidak terserap sebesar Rp.57.920.000,3. Kegiatan

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Kendaraan

Dinas/Operasional

tidak

terserap sebesar Rp. 83.300.000,4. Kegiatan Reses Masa Sidang III yang tidak terserap sebesar Rp. 1.712.178.000,5. berbanding terbalik dengan capaian realisasi kinerja (output), walaupun Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan dilakukan efisiensi dari beberapa kegiatan, dan ini dapat terlihat dari realisasi kegiatan selama tahun 2014 dalam Lampiran 4.



27

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 menunjukan hasil yang sangat baik walaupun kondisi serapan anggaran yang sangat rendah, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang telah direncanakan. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya,

Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain: 1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin; 2. Meningkatkan memfasilitasi

sumberdaya tugas,

aparatur

peran

dan

untuk fungsi

lebih anggota

profesional

dalam

DPRD

dengan

mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar dan Diklat; 3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas;



28 4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi; 5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD.


LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

Recommend Documents