RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DPRD JL.KH Wachid Hasyim No .110 Telp (0321) 866024 – 866028 JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Puji syukur kami panjatkan kehadirat kehadirat-Nya,, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 201 2015 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 201 2015 serta Rencana Pembangunan jangka Panjang kabupaten Jombang tahun 2000 2000-2025 . Adapun Adapu penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang Undang-undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan elaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2015 201 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat asyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Sekretariat DPRD

Tahun 2015

mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2014 201 sebagai pedoman bagi SKPD D dalam penentuan program dan kegiatan tahun 201 2014. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJB Kabupaten Jombang tahun 2000-2025 . Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, efisien partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan sampaikan, atas perhatiannya perhat kami ucapkan terima kasih

Jombang,

Pebruari 2013

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Drs. PINTO WIDIARTO Pembina Tk.I

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2014 201

i


NIP. 196206111993031005 6206111993031005

KATA PENGANTAR ................................................................ .....................................................

i

DAFTAR ISI ................................ ................................................................................................ ..................................

ii

DAFTAR TABEL ................................ ................................................................ ...........................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1. Latar Belakang ................................................................ ...........................................

I-1

1.2. Landasan hukum ................................................................ .......................................

I-2

1.3. Maksud dan tujuan ................................................................ ....................................

I-4

1.3.1. Maksud ................................................................ .............................................

I-4

1.3.2. Tujuan ................................................................ ..............................................

I-5

1.4. 4. Sistematika Penulisan ............................................................... ...............................

I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD ......................................................... ................................

II - 1

2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ...........................

II - 20

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupok tupoksi Sekretariat DPRD .

II - 24

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ................................... ................................

II - 27

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .............

II - 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ..................................... ................................

III - 1

3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD

..........................

III - 5

3.2.1. Tujuan ................................................................ ..............................................

III - 5

3.2.2. Sasaran ................................................................ ............................................

III - 6

3.3. Program dan kegiatan .............................................................. ..............................

III - 7

BAB IV PENUTUP ................................ ................................................................ ........................................................

IV - 1


ii


Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD ………………………… …………………………….. ............................................................. ................................

II - 5

Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda ..................................... ................................

II - 22

Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 201 2014 ................................

II - 29

Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2014 .................................... ................................

II - 39

Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 201 2014 dan prakiraan maju tahun 201 2015 .................................................... ................................


III - 19

iii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.

1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana.

Di dalam setiap

wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahanperubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan,

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2015

I- 1


strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang

selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Renja DPRD) Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan kesekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan DPRD . Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretarita DPRD guna mencapai sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Sekretariat

DPRD

Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


I- 2


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;


I- 3


13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang; 21. Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/19/415.20/2014 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-

2018.-2013.


I- 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan , sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2015. 2. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan . 3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015. 4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD . 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD

di dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya . 2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan akuntabel,

partisipatif,

bermanfaat,

tepat

sasaran

yang dan

berkesinambungan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan .

1.4 SISTEMATIKA RENJA Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum


I- 5


1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

BAB III

2.4.

Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP


I- 6


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan kedewanan, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun

2014--2018

adalah

“Terwujudnya Sekretariat DPRD yang

professional, netral dan beribawa terhadap pelayanan DPRD dalam rangka mewujudkan E-Government”, oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan kedewanan

di lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang harus mampu menjadi institusi pelayananan yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif. b. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum. c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 7 program dan 22 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama dua semester bulan januari sampai dengan Desember

pada tahun 2014 sebesar 73,63 % baik yang memenuhi

target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya :

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2015 II - 2


7.

a. Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD secara target waktu 12 bulan tercapai 12 bulan hanya secara target kinerja realisasi total serapan anggaran masih minim yakni 21,44 % dengan kegiatan berupa Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD terealisasi 7,38 %; pengelolaan perpustakaan DPRD 62,28 % ; pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan terealisasi 1,32 % . b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan target 100 % sedangkan target waktu adalah 1 tahun masih teralisasi 92,78 %

dengan

kegiatan

Bimbingan

Teknis Implementasi

Peraturan

Perundang-Undangan c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100 % dengan target waktu 1 tahun realisasi

tertinggi

pada

terealisasi baru 76,60

kegiatan

pemeliharaan

% dimana

rutin

berkala

/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor / bangunan pendukungnya sebesar 99,61 % dan

terendah pada kegiatan

pemeliharaan rutin berkala /sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor dg serapan 42,31 %. d. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan target 100 % terealisasi 73,12 % dengan realisasi kegiatan terendah adalah pada kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yakni sebesar 5,05 % sedangkan tertinggi pada kegiatan rapat rapat paripurna 77,27 % e. Program pelayanan administrasi perkantoran terealisir 73,84 % dengan target 100 % target tahunan 1 tahun, terdiri dari kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkanyoran 69,69 % dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 74,56 % . f.

Program peningkatan disiplin aparatur targetnya 100 % terealisasi 95,12 % pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya .

g. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD terealisasi 95,35 % dengan kegiatan terdiri dari penyusunan rencana strategis SKPD terealisasi 95,12 %;Penyusunan rencana kerja SKPD terealisasi 99,21 % ;penyusunan laporan capaian



8.

kinerja SKPD terealisasi 91,41 % penyusunan laporan keuangan SKPD terealisasi 95,57 % 2.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, belum ada yang memenuhi target kinerja 100 % seperti yang telah

3.

direncanakan.

Tidak adanya program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang sudah direncanakan pada tahun 2014.

4.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : i.

Efisiensi dan efektifitas penganggaran ;

ii.

Pelaksanaan yang sangat hati hati dan taat azas ;

iii.

Pergantian pucuk pimpinan yang

memunculkan persepsi kebijakan

baru ; iv.

Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jombang ;

5.

Adanya

target

menimbulkan

capaian

program

yang

ada

dalam

Renstra

dapat

implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja

SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : i.

Tersedianya akses informasi/data yang memadai dalam menunjang kegiatan kedewanan seperti Hot spot area ;

ii.

Tersusunnya dokumen kegiatan kedewanan seperti dokumen risalah, buku buku perpustakaan dll

iii.

Adanya tempat parkir yang representative ;

iv.

Dimilikinya gedung ruang kerja DPRD .

6.

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut: i.

Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya.

ii.

Untuk

biaya

perjalanan

dinas,

hendaknya

disesuaikan

dengan

kebutuhan yang ada sesuai dengan undangan - undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan



9. pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalam perjalanan dinas dapat diminimalisir. iii.

Kerjasama dengan pihak stakehoders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan ;

iv.

Dilakukan

pengendalian

dan

pengawasan

dalam

setiap

tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai. v.

Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagai upaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan .dasar khususnya kepada masyarakat miskin.

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian Renstra BAPPEDA dari Tahun 2009 sampai Tahu10.



10.



Program/Kegiatan

Tahun 2014

2013

o Target

. 1

Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Rapat-rapat paripurna

. 2 Kegiatan Reses

Target Renstra

Rea lisasi 12 bulan

Realisasi 12 bulan

12 bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

2 kali

3 kali

3 kali

12 bulan

3 kali

. 3 . 4 . 5 . 6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

11 bulan

12 Bulan

12 Bulan

11 bulan

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

11 bulan

12 Bulan

12 Bulan

11 Bulan

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

12 Bulan

12 Bulan

Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD Penyiapan bahan perumusan

12 bulan 75 %

12 bulan

-

12 bulan

7,38 %

-

80%


12 Bulan

12 Bulan


n 2012 sebagai

. 1

t: . 2 . 3

. 1 . 2 .

12 bulan

- bulan

-

12 bulan

Pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD

12 bulan

12 bulan

-

12 bulan

Program : Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran

12 bulan

12 bulan

-

12 bulan

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

-

12 bulan

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

12 bln

12 bln

12 bln

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

. 1 . 2

adalah beriku

raperda inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD Pengelolaan perpustakaan DPRD

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

-

12 bln



Pemeliharaan .

rutin/berkala/sedang/berat

3

gedung kantor/bangunan

12 bln

12 bln

-

12 bln

12 bln

12 bln

-

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

5 Stel

5 stel

4 stel

5 stel

pendukungnya Pemeliharaan .


4

sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan

.


5

kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan

.

pakaian khusus lainnya

1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



Bimbingan Teknis .

Implementasi peraturan

1

perundang undangan

1

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 pkt

-

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

3 pkt

-

3 pkt

tahun

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana .

strategis SKPD

1 paket

1 Penyusunan rencana kerja .

SKPD

1 paket

2 Penyusunan laporan capaian .

kinerja SKPD

1 paket

3 Penyusunan laporan .

keuangan SKPD

3 paket

4



15. 2. 2. Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Pelayanan dan fasilitasi

kedewanan

merupakan suatu proses yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan

sangat

bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang tahun 2014, maka

ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau

patokan

penilaian

keberhasilan

dan

kegagalan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif; 2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum; 3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD.



16.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Tahun 2014 dari

target/sasaran sebesar 100% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan januari sampai dengan Desember 2014 sebesar 73,63 %. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang sangat rendah PPTK berusaha untuk tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan melakukan kegiatan se-efesien mungkin. Dalam melakukan kegiatannya, PPTK tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan berhasil menyisakan anggaran untuk dikembalikan ke kas Negara. Namun

permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama Tahun 2014 adalah : 1.

Perencanaan yang kurang akurat dan tidak ada keberanian PPTK .

2.

Kurangnya aparatur pelaksana dalam rangka memahami perubahan aturan terbaru ;

3.

Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian ;

4.

Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD ;

5.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

6.

Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal

7.

Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan .

Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

pembangunan

daerah

yang

tahun 2014 merupakan upaya – upaya

dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018 yaitu mewujudkan Jombang sejahtera untuk semua , sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.



Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu 17. 1.

Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014.

2.

Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan kedewanan )

dan fasilitasi

yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi

terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada dilingkup Sekretariat DPRD dari segi kuantitas dan kualitas Kabupaten Jombang. Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang dedikasi aparatur secretariat DPRD kabupaten Jombang yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD. Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai

rekomendasi/catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran



pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. 18. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2014 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :



19.

TOTAL ANGGARAN (Rp) 1 1.1

1.2

PENETAPAN KINERJA (Rp)

SELISIH TOTAL DG TAPKIN (Rp)

REALISASI (Rp)

PROSENTASE (%)

SISA ANGGARAN (Rp)

Sasaran Strategis : Mewujudkan jaringan aspirasi masyarakat yang aktif Indikator Kinerja : Terwujudnya jalinan aparatur dalam SKPD maupun lembaga masyarakat dan pemerintah lainnya 15 . Program : Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat

1.2.1. Kegiatan : 15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

21,180,722,700.00 20,361,199,200.00

819,523,500.00 15,486,529,666.00

73.12 5,694,193,034.00

205,160,000.00

205,160,000.00

0.00

91,467,500.00

44.58

113,692,500.00

554,662,000.00

554,662,000.00

0.00

428,564,000.00

77.27

126,098,000.00

1,734,255,000.00

1,734,255,000.00

0.00

1,144,657,500.00

66.00

589,597,500.00

301,210,000.00

301,210,000.00

0.00

15,210,000.00

5.05

286,000,000.00

17,255,365,500.00

16,980,492,000.00

274,873,500.00

13,173,247,866.00

76.34

4,082,117,634.00

1,130,070,200.00

585,420,200.00

544,650,000.00

633,382,800.00

56.05

496,687,400.00

Target : 12 bulan 15.04 Rapat-rapat paripurna Target : 12 bulan 15.05 Kegiatan Reses Target : 3 kali 15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Target : 11 bulan 15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Target : 11 bulan 15.11 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah



Target : 12 bulan 2

Sasaran Strategis :

Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum 2.1 Indikator Kinerja : Meningkatnya jumlah penyusunan regulasi atau prolegda 2.2 51. Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD 2.2.1 Kegiatan : 51.01 Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD,

238,528,000.00

438,528,000.00

-200,000,000.00

51,139,690.00

21.44

187,388,310.00

139,552,000.00

339,552,000.00

-200,000,000.00

10,296,250.00

7.38

129,255,750.00

64,856,000.00

64,856,000.00

0.00

40,393,440.00

62.28

24,462,560.00

34,120,000.00

34,120,000.00

0.00

450,000.00

1.32

33,670,000.00

3,912,487,460.00

3,345,657,460.00

566,830,000.00

2,889,085,509.00

575,150,000.00

583,000,000.00

-7,850,000.00

400,800,000.00

69.69

174,350,000.00

3,337,337,460.00

2,762,657,460.00

574,680,000.00

2,488,285,509.00

74.56

849,051,951.00

keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD Target : 75 % 51.02 Pengelolaan perpustakaan DPRD

3

3.1

Target : 12 Bulan 51.03 Pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD Pengumpulan Target : 12 bulan Sasaran Strategis : Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Indikator Kinerja :

Terlaksananya pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan 3.2 01.Program : Pelayanan administrasi perkantoran 3.2.1 Kegiatan 01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran Target : 12 bulan 01.24.Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran


73.84 1,023,401,951.00


3.3

3.4

4 4.1 4.2

Target : 12 bulan 02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.3.1 Kegiatan 02.03 Pembangunan gedung kantor Target : 2 Paket 02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Target : 12 bulan 02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/beratgedung kantor/bangunan pendukungnya Target : 12 bulan 02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Target : 12 bulan 02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Target : 12 bulan 03.Program peningkatan disiplin aparatur 3.4.1 Kegiatan 03.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Target : 5 Paket Sasaran Strategis : Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Indikator Kinerja : Terlaksananya manajemen kepegawaian sesuai Peraturan perundang-undangan 05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.2.1 Kegiatan

3,271,751,488.00

2,986,201,488.00

285,550,000.00

2,506,167,965.00

76.60

765,583,523.00

1,757,600,000.00

1,757,600,000.00

0.00

1,510,515,000.00

85.94

247,085,000.00

817,200,000.00

571,500,000.00

245,700,000.00

532,076,225.00

65.11

285,123,775.00

274,772,388.00

252,772,388.00

22,000,000.00

273,699,400.00

99.61

1,072,988.00

158,079,100.00

140,229,100.00

17,850,000.00

66,888,500.00

42.31

91,190,600.00

264,100,000.00

264,100,000.00

0.00

122,988,840.00

46.57

141,111,160.00

503,100,000.00

503,100,000.00

0.00

478,525,000.00

95.12

24,575,000.00

503,100,000.00

503,100,000.00

0.00

478,525,000.00

95.12

24,575,000.00

56,045,000.00

56,045,000.00

0.00

52,000,000.00

92.78

4,045,000.00

56,045,000.00

56,045,000.00

0.00

52,000,000.00

92.78

4,045,000.00

05.03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan



5 5.1

5.2

Target : 1 tahun Sasaran Strategis : Terlaksananya pengelolaan keuangan Indikator Sasaran : Terlaksananya prinsip prinsip efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan 07. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD 5.2.1 Kegiatan 07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD Target : 1 Paket 07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD Target : 1 Paket 07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Target : 3 paket 07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD

JUMLAH TOTAL

40,000,000.00

40,000,000.00

0.00

38,140,000.00

95.35

1,860,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,521,000.00

95.21

479,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,921,000.00

99.21

79,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,141,000.00

91.41

859,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,557,000.00

95.57

443,000.00

29,202,634,648.00 27,730,731,148.00 1,471,903,500.00 21,501,587,830.00


73.6 7,701,046,818.00


23. TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN JOMBANG

1 1.1

TOTAL ANGGARAN (Rp)

PENETAPAN KINERJA (Rp)

SELISIH TOTAL DG TAPKIN (Rp)

21,180,722,70 0.00

20,361,199,20 819,523,500.0 0.00 0

15,486,529,66 6.00

73.12

5,694,193,034 .00

205,160,000.0 0

205,160,000.0 0

0.00

91,467,500.00

44.58

113,692,500.0 0

554,662,000.0

554,662,000.0

0.00

428,564,000.0

77.27

126,098,000.0

REALISASI (Rp)

PROSENTA SE (%)

SISA ANGGARAN (Rp)

Sasaran Strategis : Mewujudkan jaringan aspirasi masyarakat yang aktif Indikator Kinerja : Terwujudnya jalinan aparatur dalam SKPD maupun lembaga masyarakat dan pemerintah lainnya

1.2

15 . Program : Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat 1.2.1. Kegiatan : 15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Target : 12 bulan 15.04 Rapat-rapat paripurna



Target : 12 bulan 15.05 Kegiatan Reses

Target : 3 kali 15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Target : 11 bulan 15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Target : 11 bulan 15.11 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

0

0

0

0

1,734,255,000. 00

1,734,255,000. 00

0.00

1,144,657,500. 00

66.00

589,597,500.0 0

301,210,000.0 0

301,210,000.0 0

0.00

15,210,000.00

5.05

286,000,000.0 0

17,255,365,50 0.00

16,980,492,00 0.00

274,873,500.0 0

13,173,247,86 6.00

76.34

4,082,117,634 .00

1,130,070,200. 00

585,420,200.0 0

544,650,000.0 0

633,382,800.0 0

56.05

496,687,400.0 0

238,528,000.0 0

438,528,000.0 200,000,000.0 0 0

51,139,690.00

187,388,310.0 21.44 0

Target : 12 bulan 2

Sasaran Strategis :

Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum 2.1 Indikator Kinerja : Meningkatnya jumlah penyusunan regulasi atau prolegda 2.2 51. Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD

2.2.1 Kegiatan : 51.01 Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD,

139,552,000.0 0

339,552,000.0 0

200,000,000.0 0

10,296,250.00

7.38

129,255,750.0 0

64,856,000.00

0.00

40,393,440.00

62.28

24,462,560.00

keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD Target : 75 % 51.02 Pengelolaan perpustakaan DPRD


64,856,000.00


3

Target : 12 Bulan 51.03 Pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD Pengumpulan Target : 12 bulan Sasaran Strategis : Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Sekretariat DPRD

3.1

Indikator Kinerja :

3.2

Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perlengkapan 01.Program : Pelayanan administrasi perkantoran

34,120,000.00

0.00

450,000.00

3,912,487,460. 00

3,345,657,460. 566,830,000.0 00 0

2,889,085,509. 00

1,023,401,951 73.84 .00

575,150,000.00

583,000,000.0 0

-7,850,000.00

400,800,000.0 0

69.69

174,350,000.0 0

3,337,337,460. 00

2,762,657,460. 574,680,000.0 00 0

2,488,285,509. 00

74.56

849,051,951.0 0

3,271,751,488. 00

2,986,201,488. 285,550,000.0 00 0

2,506,167,965. 00

765,583,523.0 76.60 0

1,757,600,000. 00

1,757,600,000. 00

0.00

1,510,515,000. 00

85.94

247,085,000.0 0

817,200,000.00

571,500,000.0 0

245,700,000.0 0

532,076,225.0 0

65.11

285,123,775.0 0

1.32

33,670,000.00

dan

3.2.1 Kegiatan 01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran Target : 12 bulan 01.24.Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

3.3

34,120,000.00

Target : 12 bulan 02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.3.1 Kegiatan 02.03 Pembangunan gedung kantor Target : 2 Paket 02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Target : 12 bulan



02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/beratgedung kantor/bangunan pendukungnya Target : 12 bulan 02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Target : 12 bulan 02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan

3.4

dinas/kendaraan operasional Target : 12 bulan 03.Program peningkatan disiplin aparatur 3.4.1 Kegiatan 03.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

4 4.1 4.2

5

Target : 5 Paket Sasaran Strategis : Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Indikator Kinerja : Terlaksananya manajemen kepegawaian sesuai Peraturan perundang-undangan 05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.2.1 Kegiatan 05.03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangundangan Target : 1 tahun Sasaran Strategis : Terlaksananya pengelolaan keuangan


274,772,388.00

158,079,100.00

264,100,000.00

503,100,000.00

503,100,000.00

56,045,000.00

252,772,388.0 0

22,000,000.00

273,699,400.0 0

99.61

1,072,988.00

140,229,100.0 0

17,850,000.00

66,888,500.00

42.31

91,190,600.00

264,100,000.0 0

0.00

122,988,840.0 0

46.57

141,111,160.0 0

503,100,000.0 0

0.00

478,525,000.0 0

95.12 24,575,000.00

503,100,000.0 0

0.00

478,525,000.0 0

95.12

24,575,000.00

56,045,000.00

0.00

52,000,000.00

92.78

4,045,000.00

56,045,000.00

0.00

52,000,000.00

92.78

4,045,000.00

56,045,000.00


5.1

5.2

Indikator Sasaran : Terlaksananya prinsip prinsip efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 07. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD 5.2.1 Kegiatan 07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD Target : 1 Paket 07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD Target : 1 Paket 07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Target : 3 paket 07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD

JUMLAH TOTAL


40,000,000.00

40,000,000.00

0.00

38,140,000.00

95.35

1,860,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,521,000.00

95.21

479,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,921,000.00

99.21

79,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,141,000.00

91.41

859,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

9,557,000.00

95.57

443,000.00

29,202,634,64 8.00

27,730,731,14 1,471,903,500 8.00 .00

21,501,587,83 0.00

7,701,046,818 73.6 .00


28. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2014, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan

(musrenbangdes) sampai dengan tingkat

kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang nantinya

rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD . Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2013, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2014.



3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi

RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI,

MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; mening-katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan

masyarakat

demokratis

berlandaskan

hukum

dengan

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin

pengem-bangan

media

dan

kebebasan

media

dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

29.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2015 III - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 30 4 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5

Mewujudkan

pemerataan

pembangunan

dan

berkeadilan

dengan

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesen-jangan sosial secara menyeluruh

dengan

meningkatkan

keberpi-hakan

kepada

masyarakat,

kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan

untuk

menjaga

keseimbangan

antara

pemanfaatan,

keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memper-baiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan peman-faatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan. 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 31. 8

Mewujudkan

Indonesia

berperan

penting

dalam

pergaulan

dunia

internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melan-jutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendo-rong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarma-syarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewiba-waan negara; (2) melemahnya sendisendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan

wibawa

negara,

tantangan

utama

pembangunan

mencakup

peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesen-jangan antarwilayah, dan percepatan pemba-ngunan kelautan . Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat

dalam

pembangunan,

mengurangi

gangguan

keamanan,

serta

menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 32. ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Memenuhi pelayanan DPRD kepada masyarakat, b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung lembaga perwakilan rakyat.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai rumusan

secara nyata

dalam

yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam Renja ini adalah : 1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kabupaten Jombang 2. Terwujudnya

peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang

memenuhi standar kompetensi 3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional 4. Terwujudnya

peningkatan

penyelenggaraan administrasi

kemampuan

fasilitasi

&

pelayanan

kesekretariatan DPRD,Administrasi

keuangan DPRD, rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD serta penyediaan bahan pembuatan produk Hukum DPRD

3. 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2015 dalam upaya RPJP ,pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu : 1.

Mewujudkan pemerintahan yang baik yang

merupakan arahan untuk

mendukung RPJP ; mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :



33.

NO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

MASUKAN

Keluaran

TARGET CAPAIAN HASIL

1

2 Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

3

6

4

5

Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

Kabupaten

18,416,393,200.00 462,400,000.00

Rapat – rapat paripurna

Kabupaten

I

90%

1

793,920,000.00

2 Kegiatan Reses

Kabupaten

2,285,775,000.00

Kabupaten

312,250,000.00

3

4


5


Kabupaten

6


II

Program fasilitasi perumusan produk hukum

7

Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

Kabupaten

13,976,628,000.00

585,420,200.00

Terlaksananya Rapat – rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat – rapat paripurna Terlaksananya reses

8

pengelolaan perpustakaan

Kabupaten

9

pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD

III

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10

penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten

11

Penyediaan jasa tenaga tehnik administrasi keuangan

Kabupaten

IV

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12

Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

Kabupaten

Kabupaten

1 tahun 3 kali

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1 tahun

Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

1 tahun

90%

359,574,000.00

Kabupaten

1 tahun

218,820,000.00

Tersedianya penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

1 tahun

80,754,000.00

tersedianaya sarana dan prasarana perpustakaan DPRD

1 tahun

60,000,000.00

Tersedianya pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD

1 tahun

4,837,377,320.00

meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

1 tahun

4,198,877,320.00

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

638,500,000.00

tersedianya tenaga tehnik administrasi keuangan

12 bulan

3,141,304,836.00

meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 tahun

21,800,000.00

Tersedianya gedung kantor

1 paket



13

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten

2,058,009,735.00

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2 paket

14

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor

Kabupaten

389,051,567.00

Terpeliharanya gedung kantor /bangunan pendukungnya

1 tahun

15

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor gedung kantor

Kabupaten

240,408,534.00

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 tahun

16

Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional

432,035,000.00

Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat kendaraan dinas/operasional

1 tahun

V

Program peningkatan disiplin aparatur

17

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya

VI

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

VII

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

19

Kabupaten

361,450,000.00

Kabupaten

361,450,000.00

1 tahun Tersedianya Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya

115,000,000.00

50 anggota DPRD dan 55 orang setwan

1 tahu n

115,000,000.00

peningkatan SDM

1 tahun

Kabupaten

40,000,000.00

meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 tahun

Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten

10,000,000.00

terwujudnya Penyusunan rencana strategis SKPD

1 paket

20

Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD

Kabupaten

10,000,000.00

terlaksananya Penyusunan Rencana kerja SKPD

1 paket

21

penyusunan laporan keuangan SKPD

Kabupaten

10,000,000.00

Terlaksnanya penyusunan laporan capaian kinerja

3 paket

22

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,000,000.00

terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

1 paket

Kabupaten

Kabupaten


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu : TABEL RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM / KEGIATAN KODE

x.xx.01

TA

x.xx.01.006

NAMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

Rapat – rapat paripurna

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015

Terlaksananya Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

Kabupaten

Terlaksananya rapat – rapat paripurna

Kabupaten

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

90%

18,416,393,200.00

APBD

462,400,000.00

APBD

1 tahun

Kegiatan Reses

Terlaksananya reses

Kabupaten

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

90%

19,673,038,200.00

1 tahun

793,920,000.00

535,020,000.00 836,970,000.00

APBD

1 tahun

x.xx.01.007

CAT. PENTING

1 tahun

2,285,775,000.00 3 kali


APBD

3 kali

3,191,400,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG x.xx.01.008


Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

312,250,000.00

Kabupaten

APBD

1 tahun

x.xx.01.010

x.xx.01.011

x.xx.01.012



Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Kabupaten

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

Kabupaten

Program fasilitasi perumusan produk hukum

1 tahun

13,976,628,000.00

APBD

1 tahun

585,420,200.00

90%

13,976,628,000.00

1 tahun

APBD

1 tahun

Kabupaten

447,600,000.00

685,420,200.00

1 tahun

359,574,000.00


APBD

90%

395,750,000.00


Kabupaten

Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

Tersedianya penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

x.xx.01.014

1 tahun

248,820,000.00

1 tahun

218,820,000.00

Kabupaten

pengelolaan perpustakaan

tersedianaya sarana dan prasarana perpustakaan DPRD

x.xx.01.015

x.xx.01.016

APBD

91,930,000.00

1 tahun

1 tahun

80,754,000.00

Kabupaten

pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

APBD

1 tahun

55,000,000.00

1 tahun

60,000,000.00

4,837,377,320.00

Kabupaten 1 tahun

APBD

5,490,087,029.00 1 tahun



x.xx.01.018

x.xx.01.019

penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten

Penyediaan jasa tenaga tehnik administrasi keuangan

tersedianya tenaga tehnik administrasi keuangan

Luar Kabupaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

x.xx.01.020

4,198,877,320.00 12 bulan

638,500,000.00

APBD

12 bulan

Kabupaten

1 tahun

4,817,787,029.00 12 bulan

672,300,000.00 12 bulan

3,141,304,836.00

Kabupaten Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

APBD

APBD

1 tahun

3,278,729,100.00

APBD 1 paket

Tersedianya gedung kantor

1 paket

21,800,000.00

x.xx.02

APBD

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

x.xx.02.007

2 paket

2 paket

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor /bangunan pendukungnya

2,058,009,735.00

2,058,009,735.00

Kabupaten

APBD

1 tahun

1 tahun

389,051,567.00


447,409,300.00


x.xx.02.022

Kabupaten pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat kendaraan dinas/operasional

APBD

1 tahun

1 tahun

276,469,815.00

240,408,534.00

Kabupaten

APBD

1 tahun

1 tahun

496,840,250.00

432,035,000.00 x.xx.02.024

Program peningkatan disiplin aparatur

x.xx.02.024

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya

x.xx.02.026

x.xx.02.028

1 tahun

Tersedianya Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

361,450,000.00 361,450,000.00

Kabupaten

1 tahun

APBD


Kabupaten


115,000,000.00

APBD

1 tahu n

peningkatan SDM

150,000,000.00 1 tahu n

115,000,000.00

Kabupaten

426,000,000.00 426,000,000.00

1 tahun

APBD

150,000,000.00 1 tahun



x.xx.03

x.xx.03.005

x.xx.03.002

x.xx.05

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

terwujudnya Penyusunan rencana strategis SKPD

Penyusunan Rencana kerja SKPD

terlaksananya Penyusunan Rencana kerja SKPD

penyusunan laporan capaian kinerja

1 tahun

Kabupaten

40,000,000.00

10,000,000.00

1 tahun

APBD

1 paket

1 paket

10,000,000.00

10,000,000.00

1 paket

Terlaksnanya penyusunan laporan capaian kinerja

1 paket

10,000,000.00

APBD

3 paket

x.xx.05.003

penyusunan laporan keuangan SKPD

terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

Kabupaten

10,000,000.00

3 paket

10,000,000.00

1 paket

JUMLAH

30,000,000.00

APBD

10,000,000.00

1 paket

27,271,099,356.00


29,443,604,329.00


Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD

dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD , karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata,

semoga Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang ini

dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD .

Jombang,

Pebruari 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG

Drs. PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005

41.


IV - 1

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DPRD

Recommend Documents