Rencana Kerja PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014 serta RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dan juga target dan sasaran pembangunan nasional maupun provinsi yang di implementasikan dalam pencapaian target MGDs maupun SPM serta kebijakan – kebijakan dalam peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 ini merupakan hasil dari proses musrenbang dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Bappeda Tahun 2014 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2014 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan

daerah

tahun

2014.

Kegiatan

prioritas

pembangunan

yang

dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jombang pada tahun 2014, diantaranya adalah penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Kudu, Ngoro, dan Sumobito, penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah, Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJMD). Kegiatan – kegiatan tersebut merupakan upaya - upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk perencanaan pembangunan menjadi lebih baik di masa mendatang Harapan kami semoga Renja Bappeda ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien,

Rencana Kerja

i

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang, 1 Juni 2013

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Ir. YUDHI ANDRIYANTO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690404 199403 1 006

Rencana Kerja

ii


KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................

I-1

1.2. Landasan hukum .......................................................................

I-3

1.3. Maksud dan tujuan ....................................................................

I-4

1.3.1. Maksud .............................................................................

I-4

1.3.2. Tujuan ..............................................................................

I-5

1.4. Sistematika Penulisan ...............................................................

I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD .........................................................

II - 1

2.2. Analisis kinerja pelayanan Bappeda ..........................................

II - 14

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Bappeda .................

II - 18

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ...................................

II - 21

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .............

II - 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .....................................

III - 1

3.2. Tujuan dan sasaran renja Bappeda ..........................................

III - 21

3.2.1. Tujuan ..............................................................................

III - 21

3.2.2. Sasaran ............................................................................

III - 22

3.3. Program dan kegiatan ..............................................................

III - 23

BAB IV PENUTUP ........................................................................................

Rencana Kerja

iii

IV - 1


Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2014 - 2018 ...................

II - 4

Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda .....................................

II - 16

Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2014 ................................

II - 22

Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2013 ....................................

II - 29

Tabel 3.1. Prioritas pembangunan nasional tahun 2014 ...............................

III - 3

Tabel 3.2. Rumusan program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 ....................................................

Rencana Kerja

iv

III - 33


1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu perencanaan yang baik dan sesuai dengan kaidah - kaidah aturan yang berlaku di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang efisien, efektif dan tepat sasaran. Dalam Undang - undang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan

hal

tersebut,

cakupan

perencanaan

pembangunan

nasional

perlu

memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian, sinkronisasi dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang nantinya dijadikan pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja-SKPD. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Rencana Kerja

I- 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM, dan RKPD, jadi SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (RenstraSKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disebut

dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Renja Bappeda) Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang periode 2014 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Bappeda tahun 2014 juga merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda yang mana pada tahun 2014 mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 serta merupakan masa transisi dari RPJMD kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah diamanatkan baik dalam pencapaian target MDGs, SPM, maupun target RPJM Nasional tahun 2009-2014, RPJMD Provinsi tahun 2009-2014 serta Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 20052025, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Bappeda harus mampu

Rencana Kerja

I- 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Bappeda guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2014.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Rencana Kerja

I- 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja-Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah, kebijakan dan pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan

Rencana Kerja

I- 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2014 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2014. . 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan. 3. Mempermudah

pengendalian,

monitoring,

evaluasi,

laporan

dan

koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2014. 4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappeda. 5. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan. BAPPEDA Kabupaten Jombang tahun 2014. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. 5. Menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi setiap SKPD dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATKA RENJA Renja Bappeda Tahun 2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja

I- 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. BAB III

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja

I- 6


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan rancangan awal Renstra-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah, maka visi Bappeda Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2014 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, inovatif, dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat”, oleh karena itu Bappeda selaku institusi perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi pemimpin didalam menghasilkan perencanaan yang responsif, kreatif, inovatif dan berkualitas yang mampu menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan globalisasi untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Bappeda Kabupaten Jombang adalah : 1.

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam proses pembangunan.

2.

Terbukanya akses informasi bagi masyarakat terhadap sistem dan prosedur perencanaan.

3.

Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang sistematis

4.

Terwujudnya target dan capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan

5.

Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

manusia

dan

penguatan

kelembagaan perencanaan 6.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk rencana pembangunan

7.

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang baik antar seluruh SKPD dan stakeholder

8.

Meningkatkan koordinasi, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan

9.

Tersusunnya dokumen perencanaan yang partisipatif

Rencana Kerja

II - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 17 program dan 66 kegiatan pada tahun 2013. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2013 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2013 dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2013, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum terealisasi secara maksimal di antaranya : a. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar 73,52%; b. Fasilitasi penyusunan RPJM Desa 73,24%; c.

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 63,81%

d.

Penetapan hari jadi Kabupaten Jombang 50,35%

e. Peningkatan Kemampuan Teknis aparat Perencana 84,47%. f.

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 81,21%

g. Pendampingan Program WISMP 82,53% h. Penyusunan Rancangan RPJMD 87,18% 2.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada

tahun 2013, ada

beberapa kegiatan yang sudah terealisasi melebihi 90% dari anggaran APBD tahun 2013 seperti yang telah direncanakan, diantaranya a. Penyusunan rancangan RKPD b. Pemeliharaan SIPPD c. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah d. Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor 3.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya

target dari beberapa

program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : a. Adanya kegiatan yang masih dalam proses penyusunan dengan pihak ketiga b. Adanya kekurangan penyerapan anggaran, karena jumlah nominal yang di ajukan tidak mencukupi pada tribulan tersebut. c. Penyerapan

anggaran

kegiatan

masih

belum

bisa

terlaksana,

dikarenakan jadwal penyerapan kegiatan baru akan dilakasanakan pada tribulan ke-3. 4.

Adanya

target

menimbulkan

capaian

program

yang

ada

dalam

Renstra

dapat

implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja

SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

Rencana Kerja

II - 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG a. Tersedianya

informasi/data

yang

memadai

dalam

penyusunan

perencanaan pembangunan, contohnya : IPM, PDRB, NTP, Jombang dalam angka serta pertumbuhan ekonomi. b. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang. c. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur khususnya di pedesaan. d. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci yang ada. e. Adanya kebijakan dan strategi dalam peningkatan ketahanan pangan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. f.

Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan.

g. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. 5.

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut: a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya. b. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu c. Melakukan

pengawasan,

pengendalian,

monitoring

dan

evaluasi

terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2013 d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bappeda Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian Renstra BAPPEDA dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja

II - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014

1

2

3

4

5

1 6 6

1

1

6

1

1

1

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

9

Urusan Perencanaan Pembangunan

1 1

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

901

2

6 6

6

2 2

2

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

903 906

907

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/kendaraan dinas/kendaraan operasional

Rencana Kerja

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang kelancaran tupoksi Bappeda

90

%

60

BLN

Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket Tersedianya mebeleur kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100

%

5

12 BLN

12 BLN

paket

1

1

5

THN

1

1

5

THN

1

1

II - 4

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2

1

6

2

1

6

7

1 1

6 6

7 7

1

6

7

1

6

7

1

6

16

1

6

16

908

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

1371 1372

1373

1374


3

4

5

Tersedianya pakaian olahraga

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Tersusunnya dokumen renstra SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan rencana renja SKPD

Program kerja sama pembangunan

3



Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

Rencana Kerja

Meningkatnya dukungan dan kerja sama stakeholders dalam pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi,

5

paket

100

%

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014



6

7

8=(7/6)


9

1

1

paket

1

1

5

paket

1

1

1

paket

1

1

5

paket

1

1

80

%

II - 5



10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2


4

5

3 sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSRPKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang

1



60

bulan

60

Bulan

12

Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang

Meningkatnya kualitas




6

7

8=(7/6)


9

12

12

bulan

12

12

12

bulan

12

12

90

%

Urusan penataan ruang

1 1

5 5

1

5

1

5

Bidang Penataan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang

17

17

17

1

5

9

Pengawasan pemanfaatan ruang

Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui badan koordinasi penataan ruang daerah Terlaksananya koordinasi BKPRD Kabupaten Jombang

Urusan perencanaan

1

6

1

6

20

Bidang perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Rencana Kerja

II - 6



10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1

2 Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1

6

20

1

1

6

20

6

1

6

21

1

6

21

8

Penyusunan rancangan RKPD

1

6

21

12

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

1

6

21

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

6

21

1

6

21

1

6

22

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah




3

4

5




6

7

8=(7/6)


9

aparat perencana Terlaksananya pelatihan dan bintek perencana Tersusunnya SPP perencanaan pembangunan daerah

60

ORG

12

12

5

paket

1

1

625

buku

-

125

125

650

buku

-

130

130

60

bulan 12

12

200

200

1

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

17

18

Penyusunan KUA dan PPAS

Tersusunnya rancangan RKPD tahun 2015 Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

1000

buku

Pemeliharaan SIPPD

Terlaksananya pembaharuan sistem dan data base SIPPD

5

PAKET

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi

90

%

Rencana Kerja

II - 7

-



10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2




3

4

5




6

7

8=(7/6)


9

yang tepat sasaran 1

6

22

1

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

1

6

22

2

Penyusunan indikator ekonomi daerah

1

6

22

4

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1

6

22

12

Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah

1

6

22

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengambangan kawasan agropolitan SKPP I

Rencana Kerja

Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten jombang Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014 Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholder Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir) Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang

125

buku

25

25

100

buku

20

20

60

bulan

12

12

100

buku

-

12-

12

125

buku

-

25

25

II - 8

-



10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2




3

4

5




6

7

8=(7/6)


9

ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan terlaksanannya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan 1

6

23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1

6

23

3

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1

6

23

5

Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

1

6

23

8

Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

1

6

23

9

Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014 - 2018

Rencana Kerja

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD

100

%

100%

100%

100

%

100%

100%

100

%

100%

100%

100

%

100%

100%

-

-

II - 9



10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1 1

6

31

1

6

31

2 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana

1

6

31

2

Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

1

6

31

3

Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah

1

6

31

4

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem jaringan partisi[atif

1

6

31

5

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (pendampingan program WISMP)

1

6

31

6

Penyusunan sistem informasi jaringan jalan

Rencana Kerja




4

5

3 Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wiayah dan sumber daya alam Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum Tersusunnya tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019 Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL 2 Terlaksananya pendampingan program WISMP APL 2 Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan jalan kabupaten




6

7

8=(7/6)


9

90

%

100

%

100%

100%

100

%

100%

100%

100

%

100%

100%

100

%

-

100%

100%

100

%

-

100%

100%

100%

100%

100

%

II - 10



10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2

1 1

6 6

31 31

1

6

26

6

26

1

Koordinasi penelitian dan pengembangan

6

26

14

Kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang

1

7 8

Penyusunan sistem informasi jaringan irigasi Penyusunan sistem informasi penyediaan air minum wilayah jombang

Program Penelitian dan Pengembangan

Rencana Kerja




3

4

5

Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten jombang Tersusunnya dokumen sistem informasi penyediaan air minum yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peniliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian Tersusunnya kajian sejarah

100 100

% %

90

%

100

%

II - 11

-




6

7

8=(7/6)


9

100% 100%

100% 100%

100%

100%



10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2


1

4

5

3 budaya islam di kabupaten jombang bekerja sama dengan puslibang arkeologi nasional kementerian pendidikan dan kebudayaan RI

1



100

%

2

dokuemn

100




6

7

8=(7/6)


9

100%

100%

buku

20

20

60

bulan

12

12

60

bulan

12

12

100

%

100%

199%

Urusan penataan ruang 5

Bidang penataan ruang

1

5

18

1

5

18

10

Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Kudu

1

5

18

14

Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Ngoro

1

5

18

20

Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Sumobito

1

5

18

45

Evaluasi RTRW

1

Program perencanaan tata ruang

Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan Tersusunnya dokumen RDTRK Kudu Tersusunnya buku rencana dan Raperda RDTRK Tersusunnya buku rencana dan Raperda RDTRK Tersusunnya dokuemen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

Urusan Statistik

1

23

1

23

15

Bidang Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Rencana Kerja

II - 12



10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kode


1

2

1

23

15

1

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1

23

15

3

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

1

23

15

6

Penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM)

1

23

15

7

Penyusunan nilai tukar petani (NTP)

Rencana Kerja




3

4

5

Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2013 Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB kabupaten jombang tahun 2013 Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2014 Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2014

100




6

7

8=(7/6)


9

%

-

100%

100%

100

%

-

100%

100%

175

buku

35

35

100

%

100%

100%

II - 13



10=(5+7+9) 11=(10/4)

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Perencanaan

pembangunan

merupakan

suatu

proses

yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu

perencanaan

sangat

bergantung

dari

proses

perencanaan

yang

dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (topdown) maupun dalam proses perencanaan yang teknokratik, dan partisipatif, sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 1)

Terakomodirnya usulan – usulan program/kegiatan baik reguler maupun PIK dari tingkat Desa maupun sampai dengan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dalam Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten.

2)

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025

3)

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Jombang

Nomor 17

Tahun

2013

tentang

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 4)

Penjabaran program dan kegiatan RPJMD tahun 2014-2018 yang dituangkan didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2014 ke dalam RKPD

5)

Tersedianya informasi/data dan dokumen Jombang dalam angka serta PDRB Kabupaten.Jombang.

6)

Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2014

Rencana Kerja

II - 14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja

II - 15


TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO

Indikator *)

-1

-2

A

IKK Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPjMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 4 Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Rencana Kerja

SPM/ standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Indikator Lainnya

-3

-4

-5

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Jumlah program RKPD tahun berkenaan/Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%

II - 16

Catatan Analisis -14


NO

Indikator *)

-1

-2

B

SPM/ standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Indikator Lainnya

-3

-4

-5

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

Statistik 1 Buku "Kabupaten dalam angka" 2 Buku "PDRB Kabupaten"

Rencana Kerja

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

II - 17

Catatan Analisis -14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2013 dari target/sasaran yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir tahun 2013 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 90,89%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2013 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang ada. Namun

permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2013 adalah : 1.

Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa serta lemahnya kapasitas dan komitmen SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang pada proses perencanaan;

2.

Kurang aktifnya tim teknis dalam penyempurnaan penyusunan dokumen.

3.

Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up yang kurang maksimal.

4.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

5.

Keterbatasan pegawai dilingkup Bappeda Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal

6.

Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah - ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun 2013.

7.

Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPD khususnya terkait dengan pemenuhan gambaran kondisi daerah, sangat sulit di dapat.

8.

Kurangnya pehaman bagi operator SIPPD di setiap SKPD terkait pengisian program

dan

kegiatan

di

dalam

SIPPD,

sehingga

perencanaan

pembangunan menjadi terhambat. 9.

Kurang maksimalnya verifikasi terhadap usulan - usulan program dan kegiatan dari musrenbang yang dilakukan oleh SKPD penanggung jawab, sehingga banyak terjadi perubahan nomenklatur kegiatan di dalam SIPPD.

10. Kurangnya sosialisasi bagi aparatur di tingkat kecamatan maupun aparatur di desa terkait dengan kebijakan pagu indikatif kewilayahan (PIK), sehingga

Rencana Kerja

II - 18

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG banyak usulan - usulan dari musrenbang yang tidak sesuai dengan bidang pembangunan yang telah ditetapkan. 11. Masih adanya permasalahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung proses perencanaan pembangunan baik dari segi penyediaan laporan maupun dalam proses input program dan kegiatan SKPD. Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 merupakan upaya – upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang belum di capai hingga tahun 2012 yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun 2009 – 2013 yang juga merupakan tahun terakhir dari proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, yaitu “menghasikan produkproduk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendaliannya serta yang nantinya diharapkan dapat

memberikan

arah

dan

kebijakan

dalam

mengatasi

permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi selama tahun 2013, sehingga target dan sasaran yang ditetapkan di dalam visi dan misi diharapkan dapat mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Sejahtera, Agamis dan berdaya Saing Berbasis Agribisnis, sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013. Hal tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2013 yaitu “Memperkuat Daya Saing dan Perbaikan Infrastruktur Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” yang difokuskan dalam 11 prioritas pembangunan nasional serta 3 (tiga) tambahan prioritas pembangunan nasional, yaitu: Reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian dan bidang kesejahteraan. Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2009 – 2013, yaitu 1.

Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013.

Rencana Kerja

II - 19

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.

Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan petani.

3.

Keterlambatan pemenuhan data – data/informasi yang dibutuhkan untuk mendukung

perencanaan

pembangunan

utamanya

untuk

program

penanggulangan kemiskinan, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4.

Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada dilingkup Bappeda Kabupaten Jombang.

5.

Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan RKPD, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian dokumen RKPD;

6.

Sinkronisasi

program

pembangunan

dan

kegiatan

(bottom-up/top-down)

dalam

dalam

proses

musrenbang

perencanaan kecamatan

maupun musrenbang kabupaten masih banyak SKPD yang belum mencantumkan

target

dan

sasaran

yang

ingin

dicapai

dalam

prgram/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, oleh karena itu akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang pada tahun 2013. Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten; 2. Mengembangkan

dan

terus

berinovasi

terkait

model

perencanaan

pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif. 3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;

Rencana Kerja

II - 20

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa; 7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan pembangunan; 8. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala; 9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh; 10. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan; 11. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur menuju kawasan sentra - sentra agribisnis. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan tentunya harus melalui proses perencanaan secara partisipatif, teknokratik, bottom-up/top-down serta unsur politis, oleh karena itu, partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif sangat di butuhkan, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah. Proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang ada di dalam RKPD tahun 2014 sejalan dengan program dan kegiatan di dalam KUA dan PPAS tahun 2014, hal tersebut menandakan bahwa perencanaan program dan kegiatan yang di usulkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang sudah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja

II - 21

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN No KODE

NAMA

2

3

1

SASARAN

TARGET

4

5

ANGGARAN (Rp.) 6 5.775.319.500

1

Urusan Wajib

1.06

Perencanaan Pembangunan

1.05.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

12 bulan

225.000.000

1

1.05.17.0005

Pengawasan pemanfaatan ruang

Terlaksananya koordinasi BKPRD Kabupaten

12 bulan

75.000.000

2

1.05.17.0009 1.05.18

Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan

150.000.000 675.000.000

3

1.05.18.0010

tersusunnya dokumen RDTRK Kudu

4

1.05.18.0014

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro

12 bulan 2 dokumen 20 buku

Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK

12 bulan

125.000.000

5

1.05.18.0020

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito

Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK

12 bulan

125.000.000

6

1.05.18.0045

Evaluasi RTRW

Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

100 Persen

300.000.000

1.06.16

Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah

80%

Rencana Kerja

5.775.319.500

II - 22

125.000.000

50.000.000

KETERANGAN

7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN No

SASARAN KODE

1 7

TARGET

NAMA

2 1.06.16.0003

3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

4 Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang

5 12 Bulan

1.06.20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Meningkatnya kualitas aparat perencana

90%

Terlaksananya pelatihan dan bintek perencanaan

12 orang

ANGGARAN (Rp.) 6 50.000.000

195.000.000

8

1.06.20.0001

9

1.06.20.0003

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah

Tersusunnya SPP perencanaan pembangunan daerah

1 paket

150.000.000

1.06.21

Program perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah

90%

680.136.000

10

1.06.21.0008

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015

125 buku

194.950.000

11

1.06.21.0012

Tersusunnya buku LKPJ Bupati Tahun 2013

130 buku

150.000.000

12

1.06.21.0013

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

12 bulan

125.000.000

13 14

1.06.21.0017 1.06.21.0018 1.06.22

Penyusunan KUA dan PPAS Pemeliharaaan SIPPD Program perencanaan pembangunan ekonomi

Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran

200 buku 1 paket 90%

123.300.000 86.886.000 850.000.000

15

1.06.22.0001


Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang

25 Buku

150.000.000

Rencana Kerja

II - 23

45.000.000

KETERANGAN

7


SASARAN KODE

TARGET

NAMA

ANGGARAN (Rp.)

1 16

2 1.06.22.0002

3 Penyusunan indikator ekonomi daerah

4 Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014

5 20 Buku

6 150.000.000

17

1.06.22.0004

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 bulan

150.000.000

18

1.06.22.0012

Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah

20 Buku

250.000.000

19

1.06.22.0013

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I

25 buku

150.000.000

1.06.23

Program perencanaan sosial dan budaya

Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA Mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir) Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan Meningkatnya efektivitas dan kualitas perencanaan sosial dan budaya

90%

470.000.000

20

1.06.23.0003

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD

100 Persen

150.000.000

21

1.06.23.0005

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders

100 Persen

150.000.000

22

1.06.23.0008


Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

100 Persen

70.000.000

23

1.06.23.0009

Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 Program Penelitian Dan Pengembangan

Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

100 Persen

100.000.000

Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah

90%

575.000.000

1.06.26

Rencana Kerja

II - 24

KETERANGAN

7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN No KODE

SASARAN

TARGET

5

NAMA

ANGGARAN (Rp.)

1 24

2 1.06.26.0001

3 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

4 Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh Dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peneliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian

25

1.06.26.0014

Kajian sejarah budaya islam di Kabupaten Jombang

Tersusunnya kajian sejarah budaya islam di Kabupaten Jombang Bekerjasama dengan Puslitbang Arkeologi Nasional Kmenterian Pendidikan dan Kebudayaan RI

100 Persen

250.000.000

1.06.31

Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam

90%

870.500.000

26

1.06.31.0001

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana

100 persen

150.000.000

27

1.06.31.0002

Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum

100 Persen

75.000.000

28

1.06.31.0003

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019

100 Persen

30.000.000

29

1.06.31.0004

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL 2

100 Persen

80.500.000

30

1.06.31.0005

Terlaksananya pendampingan program WISMP APL 2

100 Persen

60.000.000

31

1.06.31.0006

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan

Tersusunnya dokumen sisitem informasi jaringan jalan kabupaten jombang

100 Persen

200.000.000

32

1.06.31.0007

Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi

Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten jombang

100 Persen

150.000.000

Rencana Kerja

II - 25

100 Persen

6 325.000.000

KETERANGAN

7


SASARAN

TARGET

3 Penyusunan Sistem Informasi Penyediaan Air Minum Wilayah Jombang Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah

4 Tersusunnya dokumen sistem informasi penyediaan air minum yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan Tersedianya data/informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2013

5

KODE 1 33

2 1.06.31.0008

1.23.15

NAMA

100 Persen

ANGGARAN (Rp.) 6 125.000.000

90 persen 100 persen

443.100.000

34

1.23.15.0001

35

1.23.15.0003


Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang tahun 2013

100 Persen

109.725.000

36

1.23.15.0006

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2014

35 buku

145.425.000

37

1.23.15.0007

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2014

100 Persen

92.400.000

x.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur

90 persen

540.283.500

x.xx.01.0901

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

540.283.500

x.xx.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD

100%

161.300.000

39

x.xx.02.0903

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 paket

79.000.000

40

x.xx.02.0906

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 tahun

31.100.000

38

Rencana Kerja

II - 26

95.550.000

KETERANGAN

7


SASARAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KODE

NAMA

1 41

2 x.xx.02.0907

3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

4 Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

5 1 tahun

6 44.000.000

42

x.xx.02.0908

Tersedianya pakaian olah raga

1 paket

7.200.000

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

100%

40.000.000

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD

1 paket

10.000.000

43

x.xx.07.1371

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

44

x.xx.07.1372

Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

1 paket

10.000.000

45

x.xx.07.1373


Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

1 paket

10.000.000

46

x.xx.07.1374


Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

1 paket

10.000.000

x.xx.07

TOTAL

Rencana Kerja

5.775.319.500

II - 27

KETERANGAN

7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan - usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten

Jombang

pada

tahun

2014,

merupakan

hasil

dari

proses

perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten) yang tentunya sudah melalui proses perencanaan secara teknokratik dan politis. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

pada

tahun

2014

merupakan perencanaan

dan

penganggaran yang berdoman pada RPJPD Kabupaten Jombang tahun 20052025 serta target dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi, yang memuat tentang arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang baik yang merupakan kegiatan PIK maupun kegiatan SKPD tersebut dipilih dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi Bappeda serta isu – isu strategis maupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya rancangan Renja

tersebut

dibahas

dalam

forum

SKPD

yang

dikoordinasi

oleh

Bappeda.sesuai dengan rentang kendali di masing – masing bidang yang nantinya hasil dari forum SKPD tersebut akan dijadikan usulan dalam Musrenbang Kabupaten dan juga merupakan dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun 2014 serta RAPBD tahun 2014. Maksud dan tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah untuk sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Berdasarkan dari dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014 serta KUA dan PPAS dan RAPBD tahun 2014, maka ditetapkan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja

II - 28

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2014 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN KODE 1 1.06 x.xx.01

x.xx.01.024 x.xx.02 x.xx.02.046 x.xx.02.048

x.xx.02.049

SASARAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

3

4

5

6

NAMA 2 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan

Rencana Kerja

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

90 persen

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

II - 29

12 bulan

580.713.500

100% 1 paket

47.000.000

1 tahun

31.100.000

1 tahun

44.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN KODE 1 x.xx.03. x.xx.03.0005

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

3

4

5

6

NAMA 2 operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

x.xx.07.001

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

x.xx.07.002


x.xx.07.003


x.xx.07.004


1.05.17


1.05.17.009


x.xx.07

SASARAN

Rencana Kerja

Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga

1 paket

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang

100%

II - 30

7.200.000

1 paket

10.000.000

1 paket

10.000.000

1 paket

10.000.000

1 paket

10.000.000

12 bulan

12 bulan

75.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN KODE

2 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.18.010

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang

1.05.18.020 1.05.18.047 1.05.18.048 1.05.18.049

TARGET

3 Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan tersusunnya dokumen RDTRK Kudu Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK Tersusunnya peraturan zonasi RDTR Perkotaan Jombang Tersusunnya draft raperda RDTR BWP Diwek Tersusunnya identifikasi pengkajian kebijakan dan struktur penataan ruang Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program

4 2 dokumen

NAMA

1 1.05.18

1.05.18.014

SASARAN

1.06.16

Program Kerjasama Pembangunan

1.06.16.003

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Rencana Kerja

II - 31

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

5

6

20 buku

125.000.000

12 bulan

125.000.000

12 bulan

125.000.000

1 paket

200.000.000

1 Paket

75.000.000

1 Paket

100.000.000

80%

12 Bulan

50.000.000


NAMA

1

2

1.06.20

1.06.20.004

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah

1.06.21


1.06.21.008

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS

1.06.21.012

1.06.21.017 1.06.21.018 1.06.21.019 1.06.22

Pemeliharaaan SIPPD Penyusunan rancangan RPJMD Program perencanaan pembangunan ekonomi

Rencana Kerja

SASARAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

3 CSR-PKBL Kabupaten Jombang Meningkatnya kualitas aparat perencana

4

5

6

90%

Tersedianya naskah akademis SPPD dan SPP bappeda

1 paket

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 Tersusunnya buku LKPJ Bupati Tahun 2013

90%

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Tersusunnya RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran

200 buku

II - 32

246.050.000

125 buku

309.600.200

130 buku

190.000.000

123.300.000 1 paket 86.886.000 1 paket 161.469.800 90%


SASARAN

TARGET

NAMA

1 1.06.22.001

2 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

1.06.22.002


1.06.22.004

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06.22.012


1.06.22.013


Rencana Kerja

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

3 Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014 Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA Mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir)

4 25 Buku

5 158.850.000

20 Buku

208.850.000

12 bulan

150.000.000

20 Buku

Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten

25 buku

317.000.000 Berubahnya sasaran kegiatan pada STA mojoagung dan revitalisasi pasar citra niaga 150.000.000

II - 33

6


NAMA

1

2

1.06.23


1.06.23.003

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1.06.23.005

1.06.23.008


1.06.23.009

Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 Pendampingan Program PNPM Perkotaan

1.06.23.010

1.06.23.011

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Kerja

SASARAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

4

5

6

3 Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan Meningkatnya efektivitas dan kualitas perencanaan sosial dan budaya Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD

90%

100 Persen

150.000.000

SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 Terlaksananya sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Tersedianya Sistem informasi penanggulangan kemiskinan

100 Persen

150.000.000

100 Persen

70.000.000

100 Persen

100.000.000

100 Persen

300.000.000

100 Persen

150.000.000

II - 34


SASARAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

4

5

6

NAMA

1 1.06.26

2 Program Penelitian Dan Pengembangan

1.06.26.001

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

1.06.26.015

Evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah

1.06.26.016

Kajian Ekonomi Produktif Desa

1.06.26.017

Penyusunan Ikon Jombang

1.06.26.018

Penataan Kawasan Cagar Budaya

Rencana Kerja

3 Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh Dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peneliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah Tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa Tersusunnya logo identitas daerah yang berfungsi sebagai karakter promosi wilayah Tersedianya dokumen penataan kawasan cagar budaya

II - 35

90%

100 Persen

100 Persen

1 paket

100 Persen 1 paket

162.043.500 Iptek bagi wilayah jadi kegiatan sendiri,

50.000.000

350.000.000 )

50.000.000 Dilaksanakan melalui lomba 150.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN KODE 1 1.06.31

1.06.31.001 1.06.31.002

1.06.31.003

1.06.31.004

SASARAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

4

5

6

NAMA 2 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

1.06.31.005

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)

1.06.31.006

Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan

1.06.31.007


Rencana Kerja

3 Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019

90%

100 persen

150.000.000

100 Persen

75.000.000

100 Persen

50.000.000

Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL 2 Terlaksananya pendampingan program WISMP APL 2

100 Persen

Tersusunnya dokumen sisitem informasi jaringan jalan kabupaten jombang Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi

100 Persen

100.000.000

100 Persen

100.000.000

II - 36

100 Persen

200.730.000 )

48.030.000 ID


NAMA

1

2

1.06.31.008

1.23.15

1.06.21.001

1.06.21.002

1.23.15

1.23.15.001

1.23.15.003

SASARAN

3 kabupaten jombang Penyusunan Sistem Informasi Tersusunnya dokumen sistem Penyediaan Air Minum Wilayah informasi penyediaan air minum Jombang yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan Program Pengendalian Evaluasi Tersedianya data/informasi dan Kinerja Program statistik untuk perencanaan pembangunan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi SIPPD Monev Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Program pengembangan Tersedianya data/informasi dan data/informasi/statistik daerah statistik untuk perencanaan pembangunan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Tersusunnya kebutuhan jombang Dan Statistik Daerah dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2013 Penyusunan dan pengumpulan data Terlaksananya penyusunan dan PDRB pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang tahun 2013

Rencana Kerja

II - 37

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

4

5

6

100 Persen

125.000.000

90 persen

12 bulan

98.500.000

1 paket

150.000.000

90 persen

100 persen

100 Persen

95.550.000

109.725.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN KODE 1 1.23.15.006

TARGET

NAMA

1.23.15.009

2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan Data Inflasi Daerah

1.23.15.010

Penyusunan Profil Daerah

1.23.15.007

SASARAN 3 Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2014 Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2014 Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan ekonomi daerah Tersedianya media untuk promosi daerah

JUMLAH

Rencana Kerja

ANGGARAN (Rp.)

4 35 buku

5 145.425.000

100 Persen 1 paket

92.400.000 150.000.000

1 paket

150.000.000 7.249.423.000

II - 38

KETERANGAN 6


Rencana Kerja

II - 39


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Perencanaan pembangunan nasional di tahun 2014, merupakan tahapan terakhir dalam rencana kerja pembangunan (RKP) nasional sebagai penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014. Rencana kerja tahun 2014 lebih difokuskan pada penyelesaian tugas dan program pemerintah sejak tahun 2009 dan tentunya juga didasarkan pada tantangan dan isu pembangunan yang akan terjadi selama tahun 2014, antara lain: 1. Proses pemulihan ekonomi dunia berjalan lambat a. Kebijakan pemerintah AS akan lebih pada pengetatan fiskal b. Pemulihan Zona Eropa masih berjalan lambat c. Pertumbuhan ekonomi cina akan lebih moderat dan kebijakan pemerintah akan lebih fokus pada perekonomian domestik 2. Menjaga kestabilan neraca pembayaran a. Pengendalian defisit perdagangan b. Mempertahankan momentum pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, khususnya investasi langsung (FDI) 3. Percepatan pembangunan infrastruktur strategi nasional a. Mempercepat pembebasan lahan b. Meningkatkan fasilitasi kerja sama pemerintah - swasta c. Meningkatkan infrastruktur, terutama di kawasan timur indonesia 4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional a. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan nasional b. Mengembangkan sumber energi terbarukan 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah a. Mengoptimalkan sumber - sumber penerimaan b. Meningkatkan allocative dan technical efficiency belanja pemerintah c. Meningkatkan realisasi dan penyerapan belanja pemerintah Dari gambaran isu dan tantangan pembangunan yang dihadapi di tahun 2014, ada 3 (tiga) isu strategis yang akan di bahas di dalam RKP tahun 2014

Rencana Kerja

III - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG sebagai arahan dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahun 2014, yaitu: 1. Percepatan target pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMN tahun 2009-2014, khususnya: a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik; b. Memperbaiki tata kelola dan reformasi di lingkungan pemerintah yang masih rumit. 2. Menjalankan direktif presiden, yakni pementapan perekonomian domestik yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat : a. Meningkatkan

program

masterplan

percepatan

dan

perluasan

pembangunan ekonomi (MP3EI); b. Surplus beras 10 juta ton; c. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; d. Program

masterplan

percepatan

dan

perluasan

pengurangan

kemiskinan indonesia (MP3KI); e. Peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih; f. Pembangunan shelter bencana. 3. Beberapa isu strategis terbaru yang memerlukan arahan dan kebijakan yang harus segera di selesaikan, yaitu : a. Penanganan banjir; b. Pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); c. Mengatasi permasalahan perburuhan dalam negeri; d. Menjaga stabilitas politik menjelang pemilu 2014; e. Mencegah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Berdasarkan isu strategis dan tantangan pembangunan yang ada, diharapkan dengan tema RKP tahun 2014 ”Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”, pemerintah akan mampu untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan disparitas antar wilayah di Indonesia. Adapun unsur – unsur pokok dalam tema RKP tahun 2014, yaitu : 1. Pemantapan perekonomian nasional : a. Peningkatan daya saing

Rencana Kerja

III - 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG b. Peningkatan ketahanan ekonomi c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan : a. Pembangunan SDM b. Penurunan kemiskinan dan pengangguran c. Mitigasi bencana d. Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya 3. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik : a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi b. Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan pemilu tahun 2014 Dari tema dan unsur-unsur pokok yang menjadi arah serta kebijakan pembangunan nasional tersebut disusun 13 prioritas pembangunan nasional tahun 2014. Sinkronisasi prioritas pembangunan dengan isu strategis yang ada tersaji dalam matrik berikut: Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014 No. 1

PRIORITAS Reformasi birokrasi dan tata kelola

ISU STRATEGIS 1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

2

Pendidikan

1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin 2. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak 3. Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 4. Pelaksanaan pendidikan menengah universal

3

Kesehatan

1. Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan malaria) 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB merata

4

Penanggulangan kemiskinan

1. Pengembangan penghidupan miskin dan rentan 2. Pelaksanaan BPJS bidang (demand side)

5

Ketahanan pangan

Rencana Kerja

penduduk kesehatan

1. Kesejahteraan petani/nelayan 2. Peningkatan produksi pertanian perikanan

dan

III - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No.

PRIORITAS

ISU STRATEGIS

6

Infrastruktur

1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan 2. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah 3. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi

7

Iklim investasi

1. Sistem logistik nasional 2. Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru

8

Energi

1. Peningkatan produksi migas 2. Peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi

9

Lingkungan

hidup

dan

pengelolaan bencana 10

11

Daerah tertinggal, terdepan,

1. Pengendalian perubahan iklim 2. Peningkatan kualitas lingkungan

terluar dan pasca konflik

1. Pembangunan daerah tertinggal 2. Penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS kawasan perbatasan

Bidang politik, hukum dan

1. Pembinaan pemasyarakatan

keamanan 12

Bidang perekonomian

1. Akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri non migas 2. Peningkatan pemahaman dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015

13

Bidang kesejahteraan rakyat

1. Peningkatan kerukunan beragama 2. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga di tingkat regional dan internasional

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2014, diolah

Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai di dalam pembangunan nasional maupun daerah, dimana perencanaan pembangunan tahun 2014 merupakan rencana pembangunan tahun pertama dalam masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dan juga periodesasi ketiga dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD adalah ”Memantapkan Kawasan Strategis dan Mengembangkan Produk Potensi

Rencana Kerja

III - 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Lokal Yang Berbasis Agribisnis”. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, yaitu: ”Memantapkan Daya Saing dan Perbaikan Infrastruktur Bagi Kesejahteraan Rakyat Jombang”, dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut: 1. Memantapkan daya saing a. Peningkatan kualitas pelayanan publik; b. Peningkatan kualitas dan kuantitas baik barang maupun jasa; c. Reformasi administrasi/birokrasi; d. Penguatan industri manufaktur; e. Peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh. 2. Perbaikan infrastruktur a. Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya di sentra - sentra produksi agribisnis; b. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan; c. Perluasan akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan; d. Penataan ruang yang semakin baik serta sistem pengendalian yang mantap; 3. Kesejahteraan rakyat a. Peningkatan PDRB perkapita b. Penurunan kemiskinan dan pengangguran c. Menciptakan lapangan kerja d. Peningkatan IPM e. Penurunan disparitas wilayah

Terlepas dari hasil pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten Jombang yang di ukur dengan adanya target dan realisasi kinerja pembangunan daerah tahun 2012 dan target capaian kinerja pembangunan pada tahun 2013 yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi

perjalanan

pembangunan

di

tahun

2014

dan

juga

memperhatikan tahapan dalam RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005-2025

Rencana Kerja

III - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG (Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009) bahwa pada tahun 2014-2018 merupakan periode ketiga yang mana pembangunan diarahkan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Untuk itu, permasalahan–permasalahan dan isu strategis Kabupaten Jombang tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan manajemen pembangunan yang belum optimal; 2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur, khususnya berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh; 3. Tidak seimbangnya pertumbuhan kesempatan kerja dengan angkatan kerja yang ada; 4. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal; 5. Nilai tukar petani (NTP) yang masih rendah; 6. Isu-isu kerusakan lingkungan; 7. Masih rendahnya laju pertumbuhan. Dari permasalahan utama yang telah dilakukan, secara lebih mendalam akan didetailkan sesuai urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya menyediakan

bahan

perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas

dan

memudahkan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014 juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014. Isu-isu strategis daerah dalam pengelompokan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : 1. Urusan Pendidikan 1. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) fasilitas belum mencukupi, (3) biaya operasional pendidikan yang disediakan belum memadai; 2. Masih tingginya angka putus sekolah, khususnya karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan;

Rencana Kerja

III - 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 3. Fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata. Adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bukan saja pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah, gender, serta antar kawasan; 4. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas yang mengakibatkan sulitnya anak usia sekolah, terutama anak perempuan, untuk mengakses pendidikan. 2. Urusan Kesehatan 1. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu, serta prevalensi gizi buruk; 2. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular belum terkendali. Angka kesakitan demam berdarah, infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemi flu burung maupun difteri; 3. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar (BAB) belum mebudaya, dan kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi; 4. Jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang belum memadai serta ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang terbatas, sehingga pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu dan belum terwujud. 3. Urusan Pekerjaan Umum Jalan dan Jembatan 1. Belum adanya kebijakan daerah dalam penyelenggaraan dan pedoman operasional jalan kabupaten dengan memperhatikan

keterkaitan antar

daerah dan antar kawasan; 2. Belum optimalnya penerapan teknologi terapan di bidang jalan; 3. Belum

tegasnya

pengendalian

fungsi

dan

pemanfaatan

hasil

pembangunan jalan, yang ditandai dengan tidak tegasnya pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; 4. Belum adanya evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan di kabupaten. Sumber Daya Air 1. Pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan perairan sungai, embung, mata air dan air tanah;

Rencana Kerja

III - 7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2. Kelebihan debit air dan pola aliran air/run off pada air permukaan mengakibatkan beberapa tempat terjadi genangan air dan banjir; 3. Berkurangnya debit air dan menurunnya kapasitas sumber mata air mengakibatkan beberapa tempat mengalami kekeringan dan krisis air; 4. Minimnya upaya konservasi sumber daya air maupun pengendalian daya rusak air yang berdampak pada kerusakan elemen lingkungan lain; 5. Minimnya kegiatan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder dalam wilayah Kabupaten. Sub Bidang Air Minum 1. Masih minimnya tingkat pelayanan air bersih kepada masyarakat; 2. Masih tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, sehingga mutu baku pada air minum dan layak konsumsi masih sangat rendah; 3. Terbatasnya penyediaan prasarana sarana air minum untuk daerah rawan bencana dan daerah rawan air minum. Sub Bidang Air Limbah 1. Sistem pembuang air limbah di tingkat masyarakat secara umum masih menggunakan sistem unit setempat (on-site), sehingga kapasitasnya terbatas dan pengawasannya belum optimal; 2. Pengembangan sistem sanitasi terpusat (off-site) skala komunal masih kurang dikembangkan terutama pada daerah perkotaan dan kawasan permukiman padat penduduk; 3. Kurangnya evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah. Persampahan 1. Masih rendahnya budaya masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan belum adanya penerapan sangsi yang tegas; 2. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga sangat minim sehingga timbunan sampah yang harus terangkut ke TPA cukup tinggi; 3. Masih minimnyacakupan tingkat pelayanan sistem persampahan kepada masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Bidang Draianase 1. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase

Rencana Kerja

III - 8

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2. Belum adanya induk kebijakan pembangunan drainase, ehingga penanganan drainase yang dilakukan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi dalam suatu keterpaduan sistem penanganan. Sub Bidang Permukiman 1. Semakin padatnya kawasan permukiman di perkotaan dan trend arah pengembangan permukiman di kawasan perdesaan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian; 2. Belum adanya penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pengembangan pemukiman dan pembangunan kawasan. 3. Belum ada rencana pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan kavling siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba); 4. Belum

ada

rencana

program

pengelolaan

peremajaan/perbaikan

kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh dengan program rumah susun sewa (rusunawa). Sub Bidang Bangunan Gedung Dan Lingkungan 1. Masih banyak bangunan berdiri tanpa dilengkapi IMB; 2. Adanya alih fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan untuk aktivitas sebelumnya; 3. Belum ada studi pendataan bangunan gedung; 4. Belum semua kawasan ditetapkan pengembangannya melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sub Bidang Jasa Konstruksi 1. Belum ada penetapan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; 2. Minimnya sistem informasi jasa konstruksi; 3. Minimnya pengembangan SDM dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; 4. Kurangnya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis jasa konstruksi. 4. Urusan Perumahan 1. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah masih sangat rendah; 2. Terbatasnya lokasi rumah dan perumahan yang dekat dengan fungsifungsi pelayanan perkotaan dan kedekatan dengan lokasi kerja; 3. Masih minimnya prasarana sarana umum perumahan; 4. Belum ada rencana pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan serta di kawasan sekitar industri;

Rencana Kerja

III - 9

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5. Belum adanya kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten; 6. Belum adanya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D). 5. Urusan Penataan Ruang 1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya; 2. Masih kurangnya Rencana Program Pembangunan dari masing-masing SKPD

dalam

rangka

mengisi

pemanfaatan

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang, seperti yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; 3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang; 4. Masih adanya kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan yang berpengaruh pada perbedaan kondisi sosial dan tingkat kesejahteraan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah; 2. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumbedaya aparatur di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, khususnya terkait dengan bidang keahlian, keterampilan aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan; 3. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan pembangunan sektoral, sesuai komitmen internasional dan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru. 7. Urusan Perhubungan 1. Kurangnya perlengkapan jalan, baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk menunjang manajemen lalu lintas, akibat kenaikan jumlah kendaraan bermotor; 2. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan darat; 3. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan darat;

Rencana Kerja

III - 10

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan darat, yang ditandai belum terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi penumpang; 8. Urusan Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya kuantitas sampah domestik terutama sampah plastik, tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung sarana pengelolaan dan pengolahan sampah; 2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup terutama di wilayah perkotaan disebabkan aktivitas industri, limbah pabrik, dan limbah rumah tangga (domestik); 3. Masih tingginya luasan lahan kritis dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 9. Urusan Pertanahan 1. Belum

optimalnya

manajemen

pertanahan

dan

sistem

informasi

pertanahan di daerah; 2. Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi; 3. Belum optimalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 4. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan perencanaan penggunaan tanah; 5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pertanahan dalam masyarakat serta zonasi penggunaan lahan. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil (SIAK) belum optimal, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Hal ini dapat dilihat dengan masih dijumpainya inkonsistensi data kependudukan, baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Kependudukan dan Capil; 2. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai harapan masyarakat, antara lain disebabkan penyelesaian administrasi kependudukan dan cacatan sipil yang tidak sesuai target, waktu pelayanan, biaya administrasi dan standar pelayanan; 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini terlihat dari masih

banyaknya

penduduk

yang

belum

memiliki

dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap;

Rencana Kerja

III - 11

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Belum mantapnya kerjasama antar pelaksanaan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan publik; 2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik focal point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumahtangga maupun tempat-tempat umum. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan. 4. Belum tersedianya data terpisah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana; 2. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB. Hal ini ditandai masih rendahnya prosentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan kondom. 3. Belum optimalnya penyuluhan KB (PLKB) serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB; 4. Masih tingginya prosentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I. 13. Urusan Sosial 1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi. 2. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitisasi kesejahteraan sosial, sehingga belum tertanganinya dengan baik permasalahan (PMKS); 3. Masih tingginya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan;

Rencana Kerja

III - 12

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Tingginya kerentanan mantan penyandang penyakit sosial untuk kembali pada perilaku yang kurang baik. 14. Urusan Ketenagakerjaan 1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah; 2. Rendahnya

peluang

kesempatan

kerja.

Hal

ini

ditandai

tidak

sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia; 3. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial dan syarat-syarat kerja. Hal ini ditandai masih banyaknya kasus-kasus hubungan industrial yang terjadi; 4. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja. 15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Masih banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat perkembangan UMKM secara ekonomis; 2. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar, sebagian besar koperasi dan UMKM mengunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk; 3. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan keberadaan lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai; 4. Menurunnya minat masyarakat mengunjungi sarana tempat usaha bagi UMKM (pasar tradisional) dengan adanya pasar modern; 16. Urusan Penanaman Modal 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional; 2. Keterbatasan infrastruktur untuk pembangunan industri skala besar; 3. Masih rendahnya investasi di daerah, baik PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan peluang strategis Kabupaten Jombang yang berada di sepanjang jalur lintas tengah Trans Jawa dan akses jalur selatan Jawa Timur menuju Jalur Pantura;

Rencana Kerja

III - 13

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Pelayanan perijinan usaha oleh SKPD secara terpadu belum dapat optimal, yang menjadi hambatan dalam penanaman modal dan berpotensi menjadikan ekonomi biaya tinggi. 17. Urusan Kebudayaan 1. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri; 2. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai asset budaya daerah; 3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah; 4. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antar pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah; 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat; 2. Peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga masih rendah. Hal ini dapat dilihat atlet Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir belum menunjukkan prestasi yang nyata pada tingkat nasional maupun internasional; 3. Pola-pola pembibitan olahraga belum berdampak secara baik terhadap penyiapan dan regenerasi atlet. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya kegiatan-kegiatan lomba untuk menyiapkan bibit-bibit atlet berprestasi dan peningkatan kapasitas pembina/pelatih olahraga belum sesuai harapan dan kebutuhan; 4. Rendahnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan

berkelanjutan

dan

upaya

untuk

mensosialisasikan

gerakan

memasyarakatkan olahraga pada masyarakat luas belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga

Rencana Kerja

III - 14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu; 2. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat; 3. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (linmas) dalam melaksanakan

penanganan

awal

gangguan

kamtibmas,

penyakit

masyarakat (pekat) dan tanggap bencana. 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Belum semua SKPD menetapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pedoman pelayanan publik dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan SKPD, sehingga kinerja pelayanan publik belum dapat diukur dengan kriteria SPM; 2. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru, yang menjamin penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

daerah

serta

pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM); 3. Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas; 4. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan promosi daerah, penanaman modal, pengelolaan sumber daya alam. Jumlah persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas; 5. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan di SKPD dan pemerintah desa/kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. 21. Urusan Ketahanan Pangan 1. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula; 2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula; 3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga;

Rencana Kerja

III - 15

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Belum adanya data base potensi produk pangan; 5. Masih

banyaknya

angka

kemiskinan

yang

berpotensi

terjadinya

kerawanan pangan. 6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang; 7. Belum optimalnya produktifitas dan mutu produk pangan. 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif

relatif

sedikit

dan

belum

mampu

mengelola

dan

mengembangkan usaha secara baik; 2. Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

desa/kelurahan

dalam

mendukung pembangunan di pedesaan; 3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat, baik

sosial

maupun

ekonomi

dalam

menunjang

pemberdayaan

masyarakat. Hal ini disebabkan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan; 4. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan peran elit-elit desa masih dominan dan akses perempuan dalam setiap tahapan pembangunan belum sesuai harapan. 23. Urusan Statistik 1. Belum terwujudnya penyajian data/informasi yang akurat dan akuntabel. Masih sering dijumpai ketidaksesuaian atau tidak sinkron antara sumber data yang satu dengan yang lain. Masih dijumpainya perbedaan data dari beberapa sumber data, baik dari BPS maupun dari instansi terkait; 2. Kinerja pelayanan data/informasi masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari lambannya pelayanan dan akses data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan akan data/ informasi oleh masyarakat maupun stakeholder terkait; 3. Rendahnya kesadaran dan tanggungjawab aparat akan pentingnya data/ informasi, sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan lambannya pengumpulan dan pengolahan data serta tingkat keakuratan data masih jauh dari harapan.

Rencana Kerja

III - 16

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 24. Urusan Kearsipan 1. Belum optimalnya penerapan Sistem Administrasi Kearsipan yang disebabkan oleh masih minimnya sarana prasarana kearsipan; 2. Belum optimalnya pelestarian dan penyimpanan arsip yang disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan kearsipan; 3. Belum memadainya SDM aparatur pengelola kearsipan yang disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD; 4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan dokumen/ arsip bernilai sejarah yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyerahan arsip bernilai sejarah. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media masa bagi masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan terhadap lembaga komunikasi masyarakat; 2. Kurangnya peraturan hukum, aturan-aturan dan pedoman tentang pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai pedoman pelaksanaan TIK di Pemerintahan Daerah; 3. Belum

optimalnya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

yang

disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja sistem informasi manajemen pemerintahan daerah; 4. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan dan keahlian yang dimiliki, khususnya di bidang komunikasi dan informatika. 26. Urusan Perpustakaan 1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah buku koleksi perpustakaan; 2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya kompetensi tenaga pengelola perpustakaan; 3. Belum terjangkaunya layanan perpustakaan di wilayah-wilayah tertentu yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah armada perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat. Selain itu, juga belum menjangkau dan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi untuk memperkuat cakupan dan kualitas pelayanan.

Rencana Kerja

III - 17

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 27. Urusan Pertanian 1. Perencanaan pembangunan pertanian beserta derivatif program serta kegiatannya belum tersusun secara komprehensif, sesuai kondisi lapangan,

serta

memenuhi

harapan

petani,

sehingga

dalam

implementasinya kurang mendapat antusiasme dari petani, parsial dan tidak berkelanjutan; 2. Belum optimalnya akurasi data serta penyebaran informasi pertanian; 3. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian untuk perumusan kebijakan pembangunan pertanian; 4. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan perkebunan. 5. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian yang memadai, baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti dukungan permodalan bagi petani, dukungan dari lembaga penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian; 6. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian, serta masih rendahnya pemasaran hasil pertanian; 7. Masih rendahnya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 8. Masih rendahnya produksi hasil ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan; 9. Masih belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan dan pengendalian pangan yang berasal dari ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 28. Urusan Kehutanan 1. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pembangunan kehutanan di daerah, karena pengelola kawasan hutan oleh BUMN yang orientasi pengelolaannya tidak sinergis dengan kebijakan daerah; 2. Belum

optimalnya

pemanfaatan

kawasan

hutan

produksi

untuk

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan; 3. Masih besarnya luasan lahan kritis, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutanrakyat. Pengembangan hutan rakyat selama ini hanya berasal dari program pemerintah belum sebagai gerakan kesadaran masyarakat; 4. Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan;

Rencana Kerja

III - 18

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5. Belum optimalnya pelayanan ijin tebang dan ijin angkut hasil hutanbagi masyarakat.

Hal

ini

ditandai

masih

adanya

penebangan

dan

pengangkutan hasil hutan rakyat tanpa ijin; 6. Belum optimalnya pelayanan data dan informasi kehutanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyediaan dan pemeliharaan data serta informasi kehutanan yang tidak berkesinambungan;. 7. Rendahnya infrastruktur pada sekitar kawasan hutan. 29. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral; 2. Belum adanya penetapan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat; 3. Masih terdapat rumah tangga di perdesaan yang belum terlayani listrik, terutama di wilayah terpencil, sekitar kawasan hutan, dan masih kurangnya pemanfaatan potensi energi alternatif atau energi baru terbarukan; 4. Belum optimalnya pemanfaatan dan diversifikasi energi alternatif; 5. Belum optimalnya pengelolaan air bawah tanah; 6. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat ekploitatif dan tanpa ijin (PETI) dan cenderung merusak lingkungan dan sumber daya air. 30. Urusan Pariwisata 1. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada pasar regional, nasional maupun global masih rendah. Hal ini ditandai dengan kunjungan wisatawan yang ada di obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah, sebagian besar pengunjung berasal dari lokal kabupaten; 2. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata; 3. Belum kuatnya jalinan kemitraan pariwisata disebabkan belum tertatanya informasi dan database pariwisata serta masih rendahnya peran serta masyarakat; 4. Kurang berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah. Hal ini ditandai masih sedikitnya produk-produk industri yang dipasarkan di sekitar obyek wisata;

Rencana Kerja

III - 19

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5. Belum optimalnya destinasi wisata budaya, khususnya wisata religi yang potensial meningkatkan PAD. 31. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan benih ikan. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana ketersediaan air, belum meningkatnya teknologi budidaya perikanan dan tingginya ketergantungan pada pakan ikan buatan pabrik; 2. Terbatasnya produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, karena keterbatasan sumber daya air dalam pembudidayaan ikan air tawar; 3. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya

usaha

pengolahan

ikan

dan

pemasaran

produk

perikanan; 4. Masih rendahnya tingkat pendapatan pembudidaya ikan. 32. Urusan Perdagangan 1. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, serta belum kuatnya jaringan eksportir.Belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri. 2. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar; 3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau. 4. Belum terintegrasinya pasar tradisional dan regional; 5. Banyaknya usaha perdagangan yang belum berbadan hukum dan memiliki kelengkapan perijinan usaha; 6. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi pedagang kreatif lapangan dan asongan. 33. Urusan Perindustrian 1. Masih rendahnya daya saing produk industri dibandingkan produk luar negeri dan daerah lain. Hal ini disebabkan kemampuan teknologi industri masih rendah dan belum adanya standarisasi mutu produk industri; 2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha dan terbatasnya akses industri kecil dan menengah terhadap

Rencana Kerja

III - 20

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG permodalan. Hal ini menyebabkan banyak industri kecil dan menengah yang kurang berkembang; 3. Belum optimalnya industri yang dapat menunjang pemasaran produk industri kecil dan menengah; 4. Kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya infrastruktur industri di wilayah perdesaan dan belum tertatanya informasi sentra industri; 5. Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos kerja yang tinggi dan profesional; 6. Belum

berkembangnya

sentra-sentra

industri

daerah,

disebabkan

lemahnya struktur industri terutama keterkaitan antara industri hulu dan hilir. 34. Urusan Ketransmigrasian 1. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, dalam penyelenggaran transmigrasi; 2. Belum optimalnya penyebaran informasi ketransmigrasian kepada masyarakat; 3. Rendahnya minat dan motovasi masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi; 4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dalam kemampuan ketrampilan maupun dalam pendanaan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai

dari

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

yang

partisipatif,

transparan,

sistematis,

terpadu

dan

komprehensif; ; 2. Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; 3. Meningkatnya wawasan dan kemampuan teknis aparat perencana;

Rencana Kerja

III - 21

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Meningkatnya pelayanan yang baik dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan; 5. Meningkatkan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perencanaan dan penganggarannya; 6. Berfungsinya lembaga perencana sebagai leader dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 7. Sebagai lembaga yang menyediakan data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 8. Meningkatkan proses perencanaan yang

inovatif, akuntabel dan

berkualitas, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 9. Penajaman indikator dan target kinerja pembangunan daerah.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai rumusan

secara nyata

dalam

yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam Renja ini adalah : 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran. 3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang

aplikatif dan terintegrasi. 4. Mewujudkan

sasaran

dan

target

capaian

kinerja

perencanaan

pembangunan daerah. 5. Terwujudnya SDM perencana pembangunan yang profesional dan berkualitas. 6. Meningkatnya fasilitasi perencanaan pembangunan bagi seluruh stakeholders. 7. Meningkatnya

kualitas

pengolahan

data/informasi

perencanaan

pembangunan daerah. 8. Meningkatnya intensitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh SKPD dan Stakeholder. 9. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. 10. Tersedianya sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja

III - 22


3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 dalam upaya mencapai target dan sasaran pembangunan daerah di tahun

2014,

pencapaian

MDGs,

standar

pelayanan

minimal

(SPM),

pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu : 1.

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana

gedung

sarana

dan

kantor,

pemeliharaan

prasarana

rutin/berkala/sedang/berat

gedung

kendaraan

rutin/berkala/sedang/berat kantor,

pemeliharaan

dinas/kendaraan

operasional,

pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya, penyusunan rencana strategis SKPD, penyusunan rencana kerja SKPD, penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan SKPD, koordinasi penelitian dan pengembangan, kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang, penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah, penyusunan indikator ekonomi daerah, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana

ekonomi wilayah,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pengembangan kawasan agropolitan SKPP I, penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi, penyusunan grand design peningkatan fungsi

dan

penyusunan

peran

kecamatan

rancangan

RKPD,

sebagai

SKPD

koordinasi

tahun

2014-2018,

penyusunan

laporan

keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), monitoring, evaluasi, dan pelaporan, penyusunan KUA dan PPAS, pemeliharaan SIPPD, fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga, peningkatan kemampuan teknis aparat perencana dan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah, kegiatan tersebut di arahkan untuk mendukung tercapainya daya saing pembangunan di tahun 2014. 2.

Pengawasan

pemanfaatan

ruang, fasilitasi/koordinasi pemanfaatan

ruang, penyusunan/evaluasi RDTRK Kudu, Ngoro, Sumobito, evaluasi RTRW, koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana, koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum, penyusunan RPIJM, fasilitasi peningkatan pengelolaan system irigasi partisipatif, penyusunan system informasi jaringan jalan, penyusunan system informasi jaringan irigasi, penyusunan system informasi penyediaan air minum wilayah jombang, kegiatan – kegiatan tersebut di arahkan untuk mendukung perbaikan infrastruktur di kabupaten jombang tahun 2014.

Rencana Kerja

III - 23

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 3.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, penyusunan dan pengumpulan data PDRB, penyusunan IPM, penyusunan NTP, kegiatan – kegiatan tersebut di arahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 580.713.500, Hasil

: Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

 Target

: 12 bulan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 47.000.000,-

b.

 Hasil

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

 Target

: 1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 31.100.000,-



Hasil

: Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

 c.

Target

: 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

d.






Hasil

: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional



Target

: 1 tahun

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya 




Hasil

: Tersedianya pakaian oleh raga



Target

: 1 paket

Rencana Kerja

III - 24

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 3. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD a. Penyusunan rencana strategis SKPD

b.

c.



Masukan : Tersedianya dana Rp. 10.000.000,-



Hasil

: Tersusunnya dokumen Renstra SKPD



Target

: 1 paket

Penyusunan rencana kerja SKPD 




Hasil

: Tersusunnya dokumen Renja SKPD



Target

: 1 paket

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 




Hasil

: Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

 d.

Target

: 1 paket

Penyusunan laporan keuangan SKPD 




Hasil

: Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD



Target

: 1 paket

4. Program perencanaan tata ruang a. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Kudu 




Hasil

: Tersusunnya dokumen RDTRK Kudu



Target

: 20 buku

b. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro 




Hasil

: Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK



Target

: 12 bulan

c. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito 




Hasil

: Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK



Target

: 12 bulan

d. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang 




Hasi

:Tersusunnya peraturan zonasi RDTR perkotaan Jombang



Target

: 1 paket

Rencana Kerja

III - 25

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG e. Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek 




Hasil

:Tersusunnya

peraturan

zonasi

RDTR

perkotaan

Jombang  f.

Target

: 1 paket

Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang 




Hasil

: Tersusunnya identifikasi pengkajian kebijakan dan struktur penataan ruang



Target

: 1 paket

5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 

Masukan :Tersedianya dana Sebesar Rp. 95.550.000,-



Hasil

: Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2013

 b.

Target

: 100%

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 

Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 109.725.000,-



Hasil

: Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang tahun 2013

 c.

Target

: 100%

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp.145.425.000,-



Hasil

: Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2014

 d.

Target

: 35 buku

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) 




Hasil

: Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2014

 e.

Target

: 100%

Penyusunan Data Inflasi Daerah 




Hasil

:Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan ekonomi daerah



Target

Rencana Kerja

: 1 paket

III - 26

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG f.

Penyusunan Profil Daerah 




Hasil

: Tersedianya media untuk promosi daerah



Target

: 1 paket

6. Program pengendalian pemanfaatan ruang a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang 




Hasil

: Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang



Target

: 12 bulan

7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah a. Penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah 




Hasil

: Tersedianya naskah akademis SPPD dan SPP bappeda



Target

: 1 paket

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a.

Penyusunan rancangan RKPD 




Hasil

:Tersusunnya

dokumen

RKPD

Kabupaten

Jombang

Tahun 2015  b.

Target

: 125 buku

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) 




Hasil

: Tersusunnya buku LKPJ Bupati tahun 2013



Target

: 130 buku

c. Penyusunan KUA dan PPAS 




Hasil

: Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS



Target

: 200 buku

d. Pemeliharaan SIPPD 




Hasil

: Terlaksananya pembaharuan system dan database SIPPD



Target

Rencana Kerja

: 1 paket

III - 27

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG e.

Penyusunan rancangan RPJMD 

Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 161.469.800-



Hasil

: Tersusunnya RPJMD Kabupaten Jomabng Tahun 20142018



Target

: 1 paket

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a.

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 




Hasil

: Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang



Target

: 25 buku

b. Penyusunan indikator ekonomi daerah 




Hasil

: Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014

 c.

Target

: 20 buku

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 




Hasil

: Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholder



Target

: 12 bulan

d. Penyusunan Study Kelayakan Sarana dan Parasarana Ekonomi Wilayah 




Hasil

: Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA Mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir)



Target

Rencana Kerja

: 20 buku

III - 28

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG e.

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pengembangan

Kawasan

Agropolitan SKPP I 




Hasil

: Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kab. Jombang dan terlaksananya monev pelaksanaan SPM katahanan pangan



Target

: 25 buku

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya a.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 




Hasil

: Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD

 b.

Target

: 100%

Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 




Hasil

: SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholder

 c.

Target

: 100%

Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 




Hasil

: Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

 d.

Target

: 100%

Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 




Hasil

: Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

 e.

Target

: 100%

Pendampingan Program PNPM Perkotaan 




Hasil

: Terlaksananya sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam PNPM



Target

Rencana Kerja

: 100% III - 29

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG f.

Pengembangan

Sistem

Informasi

Manajemen

Penanggulangan

Kemiskinan 




Hasil

:Tersedianya

sistem

informasi

Manajemen

penanggulangan kemiskinan 

Target

: 100%

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam a.

b.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana 




Hasil

: Rapat – rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana



Target

: 100%

Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum 




Hasil

: Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air

 c.

d.

Target

: 100%

Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah 




Hasil

: Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019



Target

: 100%

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 




Hasil

: Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL 2

 e.

Target

Fasilitasi

: 100% peningkatan

pengelolaan

sistem

irigasi

partisipatif

(pendampingan program WISMP)

f.






Hasil

: Terlaksananya pendampingan program WISMP APL 2



Target

: 100%

Penyusunan sistem informasi jaringan jalan 




Hasil

: Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan jalan Kabupaten Jombang



Target

Rencana Kerja

: 100%

III - 30

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG g. Penyusunan sistem informasi jaringan irigasi 




Hasil

: Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi Kabupaten Jombang

 h.

Target

: 100%

Penyusunan informasi penyediaan air minum wilayah jombang 




Hasil

: Tersusunnya dokumen sistem informasi penyediaan air minum yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan



Target

: 100%

12. Program kerjasama pembangunan a.

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 




Hasil

: Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang



Target

: 12 bulan

13. Program Penelitian Dan Pengembangan a.

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 




Hasil

: Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh Dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peneliti dan pelaksanaan penelitian

 b.

Target

: 100 %

Evaluasi Efektifitas Kebijakan Pembangunan Daerah 




Hasil

: Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah



Target

Rencana Kerja

: 100 %

III - 31

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG c.

Kajian Ekonomi Produktif Desa 




Hasil

: Tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan dalam program percepatan pembangunan desa

 d.

Target

: 1 paket

Penyusunan Ikon Jombang 




Hasil

: Tersusunnya logo identitas daerah yang berfungsi sebagai karakter promosi wilayah

 e.

Target

: 100 %

Penataan Kawasan Cagar Budaya 




Hasil

: Tersedianya dokumen penataan kawasan cagar budaya



Target

: 1 paket

14. Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program a.

Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan 




Hasil

: Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi

 b.

Target

: 12 bulan

SIPPD Monev 




Hasil

: Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pelaksananya pembangunan daerah



Target

: 1 paket

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015, yaitu :

Rencana Kerja

III - 32

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 3.2 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN NO KODE 1

1

2

2

NAMA

1

3 Urusan Wajib

1.05

Penataan Ruang

1.05.17


1.05.17.0009


1.05.18

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.18.0010

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu

Rencana Kerja

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

4

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

5

6

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (12 bulan) Kabupaten

Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang 12 bulan

Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan (2 dokumen)

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 6.461.409.500

tersusunnya dokumen RDTRK Kudu 20 buku

III - 33

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9


825.000.000

930.000.000

75.000.000

80.000.000

75.000.000

750.000.000

Kabupaten

CATATAN PENTING

125.000.000

Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang 12 bulan

80.000.000

850.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN NO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KODE

NAMA

1 3

2 1.05.18.0014

3 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro

4

1.05.18.0020

Kabupaten

5

1.05.18.047

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang

6

1.05.18.048

Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek

Kabupaten

4

LOKASI 5 Kabupaten

Kabupaten

7

1.05.18.049

Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang

Kabupaten

8

1.05.18.0045

Evaluasi RTRW

Kabupaten

9

1.05.18.0047

Penyusunan naskah Akademis RDTR Kecamatan Bareng

Kabupaten

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KINERJA 6 Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK 12 bulan Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK 12 bulan Tersusunnya peraturan zonasi RDTR Perkotaan Jombang Tersusunnya draft raperda RDTR BWP Diwek Tersusunnya identifikasi pengkajian kebijakan dan struktur penataan ruang

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 125.000.000

CATATAN PENTING

8


KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

9

10

125.000.000

200.000.000

75.000.000 100.000.000

Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 20092029 Tersusunnya dokumen naskah akademis RDTR dan Peraturan zonasi Kecamatan 1 Dokumen

III - 34

250.000.000

3000.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN NO KODE 1 10

2 1.05.18.0048

3 Penyusunan naskah Akademis RDTR Kecamatan Mojowarno

1.06

Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan

1.06.16

11

NAMA

1.06.16.0003

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Rencana Kerja



4

LOKASI 5 Kabupaten


Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah (80%) Kabupaten

Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang 12 Bulan

III - 35

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Tersusunnya dokumen naskah akademis RDTR dan Peraturan zonasi Kecamatan 1 Dokumen


4.644.809.500

4.773.323.360

50.000.000

62.500.000

50.000.000

Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang 12 Bulan

62.500.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN NO KODE

NAMA 3 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


4 Meningkatnya kualitas aparat perencana (90%)

LOKASI


5

6

1

2 1.06.20

12

1.06.20.0001

13

1.06.20.0003

Bimbingan teknis sistem perencanan pembangunan daerah

1.06.21


14

1.06.21.0008

Penyusunan Rancangan RKPD

Kabupaten

15

1.06.21.0012

Kabupaten

16

1.06.21.0017

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 246.050.000

Kabupaten

Kabupaten

Tersusunnya SPP perencanaan pembangunan daerah 1 paket

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah (90%)

246.050.000

CATATAN PENTING

8


10 214.000.000

Terlaksananya pelatihan dan bintek perencanaan 14 orang Tersusunnya SPP perencanaan pembangunan daerah 1 paket

49.500.000

871.256.000

Kabupaten

Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 125 buku Tersusunnya buku LKPJ Bupati Tahun 2013 130 buku

309.600.200

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 200 buku

123.300.000

III - 36

190.000.000


165.000.000

614.823.360

Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 125 buku Tersusunnya buku LKPJ Bupati Tahun 2014 130 buku

210.635.500

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 200 buku

124.553.000

210.635.500


NAMA


4

LOKASI

1 17

2 1.06.21.0018

3 Pemeliharaaan SIPPD

18

1.06.21.019

Penyusunan rancangan RPJMD

1.06.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

19

1.06.22.0001


Kabupaten

20

1.06.22.0002


Kabupaten

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

5 Kabupaten

Kabupaten

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD 1 paket Tersusunnya RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran (90%)


CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD 1 paket

III - 37

10 87.754.860

161.0469.800

984.700.000

Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang 25 Buku Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014 20 Buku


1.132.000.000

158.850.000

Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan

182.500.000

208.850.000

Tersusunnya dokumen input-output Kabupaten Jombang Tahunan 20 Buku

240.000.000


NAMA

1 21

2 1.06.22.0004

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

22

1.06.22.0012

23

1.06.22.0013


4

LOKASI


5 Kabupaten

6 Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders 12 bulan


Kabupaten


Kabupaten

Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA Mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir) 20 Buku Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

III - 38


317.000.000

150.000.000

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2015 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders 12 bulan Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA Mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir) 20 Buku Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM


364.500.000

172.500.000


1

KODE

NAMA

2

3



4

LOKASI 5

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 ketahanan pangan 25 buku

1.06.23


24

1.06.23.0003

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Kabupaten

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD 100 Persen

150.000.000

25

1.06.23.0005

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten

150.000.000

26

1.06.23.0008


Kabupaten

27

1.06.23.0009

Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

Kabupaten

SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders 100 Persen Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 100 Persen Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 100 Persen

Rencana Kerja

Meningkatnya efektivitas dan kualitas perencanaan sosial dan budaya (90%)


CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 ketahanan pangan 25 buku

920.000.000

III - 39

70.000.000

100.000.000


1.070.000.000

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD 100 Persen SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders 100 Persen

150.000.000

150.000.000


NAMA

1 28

2 1.06.23.010

3 Pendampingan Program PNPM Perkotaan

29

1.06.23.011

30

31


4

LOKASI


5 Kabupaten

6 Terlaksananya sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam PNPM

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten

Tersedianya Sistem informasi penanggulangan kemiskinan

1.06.23.0012

Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi)

1.06.23.0013

Penyusunan rencana induk pariwisata daerah

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 300.000.000

CATATAN PENTING


9 Terdampinginya program PNPM Perkotaan yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) yang terdiri dari 2 desa yaitu 12 Bulan Tersusunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen

10 350.000.000

Kabupaten

Terfasilitasinya koordinasi pelaporan aksi PPK 12 Bulan

70.000.000

Kabupaten

Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata 1 Dokumen

III - 40

150.000.000

8


100.000.000

150.000.000


1 32

33

KODE

NAMA

2 1.06.23.0014

3 Penyusunan profil gender dan profil anak

1.06.26

Program Penelitian Dan Pengembangan

1.06.26.0001

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Rencana Kerja



4

LOKASI 5 Kabupaten


Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah (90%)


CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak 2 Dokumen

762.043.500

Kabupaten

Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh Dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peneliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian 100 Persen

III - 41

162.043.500


720.000.000

Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh Dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peneliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian 100 Persen

170.000.000


NAMA

1 34

2 1.06.26.015

3 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

35

1.06.26.016

36

1.06.26.017


4

LOKASI


5 Kabupaten

6 Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah

Kajian Ekonomi Produktif Desa

Kabupaten

Tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa

Penyusunan Ikon Jombang

Kabupaten

Tersusunnya logo identitas daerah yang berfungsi sebagai karakter promosi wilayah

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

III - 42


350.000.000

50.000.000

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Tersedianya Bahan Masukan dalam penyempurnaan dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Evaluasi realisasi Program Integrasi DPRD, Efektifitas BK, Hibah dan Bansos 12 Bulan



NAMA


4

LOKASI

1 37

2 1.06.26.018

3 Penataan Kawasan Cagar Budaya

38

1.06.26.0018

Penyusunan agenda riset daerah

Kabupaten

39

1.06.26.0019

Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid

Kabupaten

40

1.06.26.0020

Pemetaan kawasan cagar budaya Kec. Ploso, Kec Plandaan dan Kec. Ngusikan

Kabupaten

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

5 Kabupaten

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 Tersedianya dokumen penataan kawasan cagar budaya


CATATAN PENTING

8



9

10

Tersusunnya dokumen tentang Kebijakan strategis Daerah, ilmu pengeknologi Kab.Jombangetahuan dan t 1 Dokumen Tersusunnya dokumen strategi pengembangan obyek wisata religi di Kawasan makam presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid 1 Dokumen( Tersusunnya pemetaan kawasan cagar budaya kec. ploso, kec.plandaan dan ngusikan 1 Dokumen

III - 43

150.000.000

150.000.000

150.000.000


NAMA


4 Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam (90%)


LOKASI


5

6

Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana 100 persen Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum 100 Persen Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 20152019 100 Persen

150.000.000

Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL 2 100 Persen

200.730.000

1

2 1.06.31

3 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

41

1.06.31.0001

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Kabupaten

42

1.06.31.0002

Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Kabupaten

43

1.06.31.0003

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Kabupaten

44

1.06.31.0004

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Kabupaten

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

III - 44

75.000.000

50.000.000

CATATAN PENTING

8



9

10 960.000.000

Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana 100 persen Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum 100 Persen Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019 100 Persen Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL 2 100 Persen

150.000.000

80.000.000

30.000.000

80.000.000



KODE

NAMA

1 45

2 1.06.31.0005

46

1.06.31.0006

3 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan

47

1.06.31.0007


Kabupaten

48

1.06.31.0008

Penyusunan Sistem Informasi Penyediaan Air Minum Wilayah Jombang

Kabupaten

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

4

LOKASI


5 Kabupaten

6 Terlaksananya pendampingan program WISMP APL 2 100 Persen

Kabupaten

Tersusunnya dokumen sisitem informasi jaringan jalan kabupaten jombang 100 Persen Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten jombang 100 Persen Tersusunnya dokumen sistem informasi penyediaan air minum yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan 100 Persen

III - 45


100.000.000

100.000.000

125.000.000

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Terlaksananya pendampingan program WISMP APL 2 100 Persen



NAMA

1 49

2 1.06.31.0021

3 Penyusunan dokumen sanitasi

50

1.06.31.0022

Penyusunan strategi dan kebijakan perencana penanganan persampahan

51

1.06.31.0023

Penyusunan strategi dan kebijakan perencana penanganan air limbah domestik

Rencana Kerja



4

LOKASI 5 Kabupaten



CATATAN PENTING


9 Tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi (BPDS), Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 3 Dokumen

10 200.000.000

Kabupaten

Terlaksananya penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan penanganan persampahan 1 Dokumen

125.000.000

Kabupaten

terlaksananya penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan penangan air limbah domestik 1 Dokumen

125.000.000

III - 46

8



1

KODE

NAMA

2

3


4

LOKASI


5

6

1.23 1.23.15

Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

52

1.23.15.0001

Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah

Kabupaten

53

1.23.15.0003


Kabupaten

54

1.23.15.0006

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten

55

1.23.15.0007

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

Kabupaten

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

Tersedianya data/informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan (90 persen)


CATATAN PENTING

8



9

10 1.061.250.000 760.000.000

743.100.000

Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2013 100 persen Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang tahun 2013 100 Persen Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2014 35 buku Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2014 100 Persen

III - 47

95.550.000

109.725.000

145.425.000

92.400.000

Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 100 persen Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang tahun 2014 100 Persen Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2015 35 buku Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2015 100

100.000.000

110.000.000

150.000.000

100.000.000


1

KODE

NAMA

2

3



4

LOKASI


5

6


CATATAN PENTING



9

10

8 Persen

56

1.23.15.009

Penyusunan Data Inflasi Daerah

Kabupaten

57

1.23.15.010

Penyusunan Profil Daerah

Kabupaten

58

1.23.15.0011

Penyusunan indeks gini

Kabupaten

1..6.32

Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

59

1.06.32.0001

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kabupaten

60

1.06.32.0002

SIPPD Monev

Kabupaten

Rencana Kerja

Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan ekonomi daerah Tersedianya media untuk promosi daerah

150.000.000

Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan ekonomi daerah 80 Persen

150.000.000

tersedianya data indeks gini 1 Paket

150.000.000

150.000.000

248.500.000

Terlaksanannya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi 12 Bulan Tersedianya sistem monitoring dan evalausi pelaksanaan pembangunan daerah 1 Paket

III - 48

98.500.000

150.000.000

301.250.000

Terlaksanannya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi 12 Bulan Tersedianya sistem monitoring dan evalausi pelaksanaan pembangunan daerah 1 Paket

126.250.000

175.000.000


NAMA

2

3

1



4

LOKASI


5

6


x x.xx

Tanpa Urusan Semua Bidang

x.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x.xx.01.0901

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

x.xx.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

62

x.xx.02.0903

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket

47.000.000

63

x.xx.02.0906

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 tahun

31.100.000

61

Rencana Kerja

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (90 persen) Kabupaten

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD (100%)

CATATAN PENTING

8



9

10

750.013.500 750.013.500

933.721.850 933.721.850

580.713.500

653.711.850

580.713.500

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan

129.300.000

III - 49

653.711.850

247.010.000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (1 paket) Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

92.400.000

34.210.000


NAMA

1 64

2 x.xx.02.0907

65

x.xx.02.0908

3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

x.xx.07



4

LOKASI


5 Kabupaten

6 Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 tahun

Kabupaten

Tersedianya pakaian olah raga 1 paket

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD (100%)


7.200.000

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional selama 1 tahun Tersedianya pakaian olah raga (1 paket)

40.000.000

10 48.400.000

7.200.000

33.000.000

66

x.xx.07.1371

Penyusunan rencana strategis SKPD

Kabupaten

67

x.xx.07.1372


Kabupaten

Tersusunnya dokumen Renja SKPD 1 paket

10.000.000

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

11.000.000

68

x.xx.07.1373


Kabupaten

10.000.000

x.xx.07.1374


Kabupaten

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

11.000.000

69

Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 paket Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket

Rencana Kerja

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 1 paket


III - 50

10.000.000

10.000.000

11.000.000


1

KODE

NAMA

2

3


4

LOKASI


5

6

TOTAL

Rencana Kerja


RENCANA TAHUN 2014

III - 51


CATATAN PENTING

8




Rencana kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya dalam kurun waktu tahun kedepan, sehingga upaya Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur yang ada, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program.

Jombang, 1 Juni 2013 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Ir. YUDHI ANDRIYANTO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690404 199403 1 006

Rencana Kerja

IV - 1

Rencana Kerja PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents