PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAPPEDA

P EMERI NT AH KABUPATEN JO MBANG

TAHUN 2016

BAPPEDA

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Bappeda Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2015, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu/evaluasi kinerja. Secara substantif, LAKIP Bappeda Kabupaten Jombang merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LAKIP, Bappeda melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bappeda Kabupaten Jombang

Jombang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196211091985011003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang ..............................................................................

1

1.2.

Dasar Hukum ................................................................................

1

1.3.

Maksud dan Tujuan ......................................................................

3

1.4.

Tugas Pokok dan Fungsi ..............................................................

3

1.5.

Struktur Organisasi .......................................................................

11

1.6.

Lingkungan Stratejik yang Berpengaruh .......................................

11

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ...............................................................................................

14

2.1.

Visi dan Misi ................................................................................

14

2.2.

Tujuan dan Sasaran ....................................................................

15

2.3.

Perencanaan Kinerja ..................................................................

19

2.4.

Penetapan Kinerja BAPPEDA .....................................................

22

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................

23

3.1.

Pengukuran Capaian Sasaran ....................................................

23

3.2.

Realisasi Anggaran .....................................................................

33

PENUTUP .............................................................................................

38

LAMPIRAN


ii

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA 2015…………………….. .........

12

TABEL 1.2 Golongan Pegawai BAPPEDA 2015 .......................................................

13

TABEL 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan ......................................................

17

TABEL 2.2 Program dan Kegiatan ............................................................................

19

TABEL 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 .............................................................

23

TABEL 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja ..............................................................

24

TABEL 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

25

TABEL 3.4 Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan.............................................

26

TABEL 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 .....................................

28

TABEL 3.6 Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015 .................

30

TABEL 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja .......................

31

TABEL 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 ........

33

TABEL 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 37


iii

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I

Rencana Strategis Tahun 2014-2018

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BAPPEDA

LAMPIRAN III Rencana Kinerja Tahunan LAMPIRAN IV Penetapan Kinerja LAMPIRAN V Pengukuran Kinerja BAPPEDA LAMPIRAN VI Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BAPPEDA


iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu implementasi dari tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Lakip merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bappeda Kabupaten Jombang menyusun Lakip Bappeda Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2015 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Bappeda mengemban 3 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2015. Hasil Lakip tahun 2015 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali untuk sasaran dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah yang hanya mencapai 52,8%. Akan tetapi, semua pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target telah mengedepankan asas efisiensi dengan tingkat efisiensi dikisaran 5-18%. Penyerapan anggaran tahun 2015 dari sisi belanja langsung mencapai 89,15% dan belanja tidak langsung sebesar 88,15%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda pada tahun 2015, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jombang pada umumnya dan Bappeda Kabupaten Jombang pada khususnya. Jombang 29 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG


v



vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam

rangka

penyelenggaraan

good

governance,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Bappeda Kabupaten

Jombang

menyusun

media

pertanggungjawaban

kinerja

yang

dituangkan dalam bentuk LAKIP Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Jombang bagi Bupati, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 1.2. Dasar Hukum Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan LAKIP Tahun 2016 antara lain: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


1

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; l. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

2

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019; q. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; r. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; s. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029; t. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2015 yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang,

bahwa

Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Jombang berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok

Badan

penyusunan

Perencanaan

dan

Pembangunan

pelaksanaan

kebijakan

Daerah daerah

di

adalah bidang

melaksanakan perencanaan

pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

3

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; e. Penyelenggaraan urusan statistik daerah; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Jombang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, merumuskan, mengatur,membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagaian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Teknis dan Operasional Badan; b. Pelaksana Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Organisasi Badan; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Badan; d. Pengendalian

administrasi

kepegawaian,

pelaksanaan,

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggran, pelaksanaan penata usahaan

keuangan

dan

penyusunan

laporan

pertanggung

jawaban

keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; h. Penyiapan data dan

informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan

masyarakat dan inventarisasi asset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi tekait,perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

4

l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan; m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Sekretaris membawahi: o Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun Standar Pelayanan Minimal Badan; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, dan keamanan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup badan; g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barangbarang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan; i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas; j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; o Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran Badan; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. o Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan

kegiatan

perencanaan

dan

penyusunan

dokumen

pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

5

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan monitoring,

kebijakan evaluasi

pembinaan,pengawasan,

dan

pelaporan

pengendalian,

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup SKPD; i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas. 3. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang

perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pengkoordinasian

penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

sosial

budaya.

Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial budaya; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi: o Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas: a. Merumuskan kependudukan

kebijakan dan

teknis

catatan

perencanaan

sipil,

bidang

pemberdayaan

kesehatan,

perempuan

dan

perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian,

kebudayaan

dan

pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa;


6

c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana

dan

keluarga

sejahtera,

sosial

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa. o Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; 4. Bidang Ekonomi Bidang

Ekonomi

dipimpin

oleh

Kepala

Bidang

Ekonomi

untuk

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang

perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pengkoordinasian

penyusunan perencanaan pembangunan: pembinaan dan pelaksanaan tugas


7

peencanaan pembangunan daerah diibidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan di bidang

ekonomi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi. Kepala Bidang Ekonomi, membawahi: o Kepala Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah, mempunyai tugas: a. Merumuskan

kebijakan

teknis

perencanaan

bidang

kehutanan,

peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata. o Kepala Sub. Bidang Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang koperasi dan usaha kecil

menengah,

penanaman

modal,

perdagangan,

perindustrian,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industry; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan,

perindustrian,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian,

kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; 5. Bidang Fisik Prasarana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

8

Bidang fisik prasarana dipimpin oleh kepala bidang fisik prasarana untuk melaksanakan sebagaian tugas Badab perencanaan Pembangunan Daerah di bidang

perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pengkoordinasian

penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

fisik

prasarana.

Untuk

melaksanakan tugas pokok, bidang fisik prasarana mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang fisik prasarana; b. Pengkoodinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana: c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasaana; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana. Kepala Bidang Fisik Prasarana, membawahi: o Kepala Sub. Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah, yang mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang komunikasi

dan

informatika,

pekerjaan

umum,

perhubungan

dan

perumahan; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan. o Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan: c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan. 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik


9

Bidang penelitian, pengembangan dan statistik yang memimpin adalah Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan statistik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik umum, dasar, dan sektoral. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi: o Kepala Sub. Bidang Penelittian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; b. Menyusun program kebijakan operasional penelitian dan pengembangan; c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi; d. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; f. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kawasan stakeholder yang terkait. o Kepala Sub. Bidang Statistik, mempunyai tugas: a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data-data statistik untuk keperluan perencanaan b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; c. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik umum, dasar dan sektoral. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut.


10

1.5. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: KEPALA SEKRETARIAT Sub Bagian Umum

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bagian Keuanga n Sub Bagian P enyusunan Program dan Pelaporan

BIDANG

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI

BIDANG FISIK PRASARANA

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Penge mbangan Ekonomi Wilayah

Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah

Sub Bidang Statistik

Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual, dan Pemerintahan

Sub Bidang Penge mbangan Dunia Usaha

Sub Bidang Perencanaan Umum SDA & Lingkungan Hidup

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK

1.6. Lingkungan Stratejik yang Berpengaruh a. Sarana Pendukung Organisasi Keberadaan sarana pendukung akan berpengaruh terhadap laju gerak suatu organisasi. Mutu tingkat sumberdaya manusia yang dimiliki, yang didukung dengan adanya sarana yang memadai akan sangat berpengaruh pada kinerja dari organisasi. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun sarana pendukung yang ada tanpa didukung oleh personil dengan kapabilitas yang memadai akan menambah deretan barang inventaris organisasi yang tidak efektif. Untuk membantu tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, sarana kerja yang terdapat di Bappeda Kabupaten Jombang sudah sangat baik. Artinya bahwa sarana yang ada sudah mampu mendukung beban kerja yang ada, walaupun belum secara optimal. b. Metode Organisasi Untuk mencapai tujuan dari organisasi (dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah), maka pelaksanaan koordinasi (baik tingkat internal maupun eksternal) terus diupayakan. Penyebab kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan perencanaan, sebagian besar disebabkan karena lemahnya tingkat koordinasi. Untuk itu koordinasi harus selalu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

11

keputusan atau kebijakan yang tepat dan konsisten dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi, baik dalam sektor-sektor tertentu maupun lintas sektor. Guna meminimalisir kekurangan serta kendala yang terjadi, maka diperlukan adanya standar metode kerja. Pada tahun 2014 telah disusun standar operasional prosedur (SOP) Bappeda dan dilakukan review serta penambahan SOP pada tahun 2015. Standar tersebut menginformasikan terkait langkah, pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda. c. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Sebagai gambaran tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: TABEL 1.1. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2015 No.

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (orang)

1.

Pasca Sarjana

10

2.

Sarjana (S1) atau sederajat

30

3.

Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat

4

Jumlah

44

Berdasar tabel tingkat pendidikan pegawai terlihat bahwa tingkat pendidikan personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1). Sedangkan untuk jabatan struktural rata-rata tingkat pendidikan adalah pasca sarjana. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan tingkat golongan pegawai Bappeda pada tahun 2015 sebagaimana tersaji pada tabel berikut: TABEL 1.2. GOLONGAN PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2015 No.

URAIAN

JUMLAH (orang)

1.

Golongan IV

8

2.

Golongan III

32

3.

Golongan II

3


12

No.

URAIAN

JUMLAH (orang)

4.

Golongan I

-

5.

Tenaga Kontrak Daerah

1

Jumlah

44

Berdasar tabel tingkat golongan dapat dipahami, bahwa tingkat golongan dari personil Bappeda yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 32 orang atau 72% dari seluruh staf Bappeda. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, namun

masih

diperlukan

adanya

tambahan

tenaga

pelaksana

teknis

perencanaan, khususnya yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.


13

BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Visi dan Misi a. Visi Bappeda Kabupaten Jombang Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Kabupaten Jombang sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati Jombang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2018 yaitu: “Jombang Sejahtera untuk Semua”. Berdasarkan pada visi di atas serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencana daerah, maka menetapkan visi Bappeda Kabupaten Jombang untuk periode tahun 2014-2018 adalah: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

14

2. Perencanaan Pembangunan yang Sinergis maksudnya proses perencanaan pembangunan yang lebih mengoptimalkan integrasi dan sinkronisasi keragaman sumber daya sesuai dengan porsi masing-masing. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dimaksudkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang menekankan hadirnya gagasan,

praktek/cara

yang

baru

untuk

diterapkan

prosedur/model, sebagai

sarana

perbaikan/pengembangan sistem, guna menghadapi tantangan perubahan di masa datang, sehingga mampu mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan produktif. 4. Perencanaan perencanaan

Pembangunan yang

Daerah

disusun

yang

memenuhi

Berkualitas kriteria

adalah

antara

apabila

lain

dapat

diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan

ketentuan

dan

peraturan

yang

berlaku,

serta

mendukung

perencanaan pembangunan nasional. 5. Sejahtera untuk Semua merupakan muara dari seluruh makna pernyataan nilai misi yang telah dijelaskan karena perencanaan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. b. Misi Bappeda Kabupaten Jombang Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan 3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat 4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2.2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Bappeda Kabupaten Jombang Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam; 3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah; 4. Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

15

b. Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran; 2. Dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah; 3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang; 4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan; 5. Optimalisasi penyediaan data /informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah; 6. Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 7. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai. c. Indikator dan Target Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang 1. Prosentase dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan dengan target 100%; 2. Prosentase program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah dengan target 90%; 3. Prosentase rekomendasi pemanfaatan ruang dengan target 82%; 4. Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang dengan target 57,1%; 5. Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan target 100%; 6. Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah dengan target 90%; 7. Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan dengan target 100%. Rumusan misi, tujuan, sasaran sampai dengan kebijakan tersaji dalam tabel berikut:


16

TABEL 2.1. MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran No.

MISI Tujuan

1

2

3

Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah

Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan

Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data, inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat

Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Kebijakan

Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

100%

Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah % rekomendasi pemanfaatan ruang

90%

Mengoptimalkan peran/fungsi sekretariat tetap koordinasi CSR PKBL

82%

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang

57,1%

Mengoptimalkan fungsi BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan materi teknis dan penetapan regulasi penataan ruang

Optimalisasi penyediaan data/informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

100%


17

Mengoptimalkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data makro dan sektoral pendukung perencanaan

Tujuan dan Sasaran No.

MISI Tujuan

4

Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Kebijakan

Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

90%

Peningkatan peran serta praktisi dan/atau akademisi dalam penelitian

Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai

Pelayanan administrasi kantor, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan

100%

Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur


18

2.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Untuk tahun kerja 2015, Bappeda Kabupaten Jombang melaksanakan 15 program dan 58 kegiatan, yaitu: TABEL 2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN No. 1.

2.

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

715.872.850,-

a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

715.872.850,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

276.610.000,-

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

194.000.000,-

b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan

34.210.000,-

prasarana gedung kantor c. Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan

48.400.000,-

dinas/kendaraan operasional 3.

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

11.250.000,-

a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

11.250.000,-

Program

33.000.000,-

Perencanaan

Strategis

dan

Pelaporan

Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

5.

a. Penyusunan rencana kerja SKPD

11.000.000,-

b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

11.000.000,-

c. Penyusunan laporan keuangan SKPD

11.000.000,-

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

825.148.150,-

a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

125.000.000,-

Daerah

daerah b. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

150.000.000,-

c. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

125.000.000,-

d. Penyusunan data inflasi daerah

150.148.150,-

e. Penyusunan indeks gini

150.000.000,-

f. Penyusunan data makro ekonomi daerah

125.000.000,-


19

No. 6.

7.

8.

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Program Kerjasama Pembangunan

64.000.000,-

a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

64.000.000,-

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100.000.000,-

a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

100.000.000,-

Program Perencanaan Tata Ruang

847.000.000,-

a. Pengembangan infrastruktur data spasial

58,000,000,-

b. Evaluasi RTRW

300,000,000,-

c. Penyusunan pembangunan wilayah terpadu

59,000,000,-

d. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR

55,000,000,-

Perkotaan Jombang e. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR

55.000.000,-

Perkotaan Diwek f. Penyediaan data spasial RDTR Perkotaan Jombang

75.000.000,-

g. Penyediaan data spasial RDTR Perkotaan Diwek

75.000.000,-

h. Analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang

60.000.000,-

i. Analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek

60.000.000,-

j. Fasilitasi persetujuan substansi RDTR Bagian Wilayah

50.000.000,-

Perkotaan 9.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

124.500.000,-

Perencanaan Pembangunan Daerah a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

49.500.000,-

b. Penyusunan

75.000.000,-

naskah

akademis

sistem

perencanaan pembangunan daerah 10.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.227.973.360,-

a. Penyusunan rancangan RKPD b. Koordinasi

penyusunan

434.585.500,Laporan

Keterangan

191.900.000,-

Pertanggung Jawaban (LKPJ) c. Penyusunan KUA dan PPAS

211.333.000,-

d. Pemeliharaaan SIPPD

90.754.860,-

d. Penyusunan rancangan RPJMD 11.

299.400.000,-

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Penyusunan

masterplan

pembangunan

1.127.604.625,-

ekonomi

251.694.950,-

daerah b. Penyusunan indikator ekonomi daerah c. Koordinasi

perencanaan

pembangunan

377.635.775,bidang

142.792.650,-


20

No.

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

ekonomi d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

160.262.500,-

e. Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana

195.218.750,-

ekonomi wilayah 12

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.090.000.000,-

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

172.850.000,-

dan budaya b. Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan c. Koordinasi/fasilitasi

aksi

PPK

(Pencegahan

150.000.000,-

dan

47.150.000,-

pemberantasan korupsi) d. Penyusunan indikator kesejahteraan daerah e. Pendampingan Program PNPM Perkotaan f. Pengembangan

sistem

informasi

50.000.000,370.000.000,-

manajemen

50.000.000,-

penanggulangan kemiskinan

13

g. Penyusunan rencana induk pariwisata daerah

150.000.000,-

h. Penyusunan profil gender dan profil anak

100.000.000,-

Program Penelitian dan Pengembangan

820.000.000,-

a. Koordinasi penelitian dan pengembangan

190.000.000,-

b. Evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah

100.000.000,-

c. Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di

150.000.000,-

kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid d. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten

125.000.000,-

Jombang e. Kajian strategi pengembangan energi terbarukan di

150.000.000,-

Kabupaten Jombang f. Penyusunan profil pondok pesantren di Kabupaten

55.000.000,-

Jombang g. Kajian kebijakan penganggaran daerah 14

Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan

50.000.000,935.548.000,-

Sumber Daya Alam a. Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana

150.000.000,-

b. Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air

75.000.000,-

minum c. Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

50.000.000,21

No.

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

menengah d. Fasilitasi

peningkatan

pengelolaan

sistem

irigasi

142.400.000,-

peningkatan

pengelolaan

sistem

irigasi

103.148.000,-

partisipatif e. Fasilitasi

partisipatif (Pendampingan Program WISMP) f. Penyusunan dokumen sanitasi

170.000.000,-

g. Penyusunan kebijakan strategi pembangunan dan

92.500.000,-

infrastruktur kawasan pemukiman kumuh h. Penyusunan

kebijakan

strategi

pembangunan

92,500,000,-

i. Penyusunan naskah akademis raperda prasarana dan

60.000.000,-

infrastruktur perumahan

sarana utilitas perumahan 15.

Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

296.250.000,-

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

126.250.000,-

b. SIPPD MONEV

170.000.000,-

JUMLAH

8.494.756.985,-

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.494.756.985,-. Secara struktur anggaran, keseluruhan alokasi anggaran Bappeda terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.8.494.756.985,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.

2.784.794.032,-

Rencana

Kinerja

Tahunan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2015 untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran III. 2.4. PENETAPAN KINERJA BAPPEDA JOMBANG TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,

kami

sajikan

Penetapan

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Lampiran IV.


22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Sasaran Sasaran kinerja adalah tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur, di mana capaian aktual dapat dibandingkan, termasuk tujuan yang dinyatakan sebagai standar kuantitatif, nilai, atau tingkat. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

Target Realisasi

Capaian (%)

4

5

6=5/4

1. Perencanaan yang tepat % dokumen perencanaan daerah waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan

100%

100%

100

2. Dukungan dan % program CSR/PKBL kerjasama dunia usaha/ perusahaan yang sinergi dengan stakeholder dalam program pemerintah daerah pembangunan daerah

90%

47,49%

52,8

3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

82%

90%

109,8

57,10%

100

% rekomendasi pemanfaatan ruang

4. Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencaan 57,10% perencanaan tata ruang tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan 5. Optimalisasi penyediaan Ketersediaan data makro dan data / informasi dan sektoral pendukung perencanaan statistik pendukung pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah

90%

90%

100

6. Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah


90%

90%

100

7. Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran dan kinerja yang memadai aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

100%

100%

100

Sumber data: Bappeda

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.1. dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja meningkat terutama pada sasaran strategis optimalisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

23

pengendalian pemanfaatan ruang yang tergolong sangat baik (109,8%). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan, dimana capaian melebihi target optimal. Sedangkan untuk sasaran strategis dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerahcapaiannya tidak dapat sesuai dengan target atau mencapai 52,8% dari target yang ditetapkan. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan masih belum terbentuknya forum koordinasi CSR/PKBL,yang anggotanya dari perusahaan-perusahaan, serta menurunnya koordinasi dan kegiatan gathering di tingkat provinsi maupun pusat. Realisasi kinerja dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari target maupun capaian/realisasi kinerja. Perbandingan realiasi kinerja tahun 2014 dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Tahun 2014

Tahun 2015

1.



100%

100%

100%

2.

Dukungan dan kerjasama % program CSR/PKBL dunia usaha/ stakeholder perusahaan yang sinergi dengan dalam pembangunan program pemerintah daerah daerah

90%

80%

47,49%

3.

Optimalisasi pengendalian % rekomendasi pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang

82%

80%

90%

4.



57,10%

57,1%

57,10%

5.

Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah


90%

85,7%

90%

6.



90%

80%

90%

7.


(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

100%

80%

100%



24

Untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra, maka diperlukan adanya perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Renstra sampai pada akhir periode, yaitu tahun 2018. Perbandingan realiasisasi kinerja dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Akhir Renstra

Realisasi Tahun 2015

Tingkat Kemajuan

1

2

3

4

5

6 = 5/4

1.



100%

100%

100%

2.

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah

90%

47,49%

52,77%

3.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang


90%

90%

100%

4.

Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencanaan tata ruang perencaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

90%

57,10%

63,44%

5.



100%

90%

90%

6.



90%

90%

100%

7.

Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran dan kinerja perkantoran yang aparatur memadai (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

100%

100%

100%


Berdasarkan tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda pada tahun 2015 secara garis besar telah mengalami progres positif atau mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sasaran yang sudah mencapai target akhir Renstra (tahun 2018) dan sebagian lagi telah mencapai target sasaran tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

25

berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Pelaksanaan kegiatan yang optimal dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besarnya nilai anggaran pada tiap sasaran didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan memperhatikan tingkat kebutuhan

untuk

menunjang

kegiatan.

Alokasi

pendanaan

per

sasaran

pembangunan tersaji pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

Anggaran Rupiah

%

4

5

4.710.375.985

55,45%

64.000.000

0,75%

1,18%

1.

Perencanaan yang tepat % dokumen perencanaan daerah sesuai waktu dan tepat sasaran dengan ketentuan

2.



3.



100.000.000

4.



847.000.000

9,97%

5.

Optimalisasi penyediaan Ketersediaan data makro dan sektoral data / informasi dan pendukung perencanaan pembangunan statistik pendukung daerah perencanaan pembangunan daerah

825.148.150

9,71%

6.


820.000.000

9,65%

7.

Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran dan kinerja aparatur yang memadai (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

1.128.232.850

13,28%

8.494.756.985

100%


Total Sumber data: Bappeda

Bappeda Jombang pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi target indikator kinerja maupun target anggaran. Pencapaian kinerja bernilai positif jikadibandingkan dengan nilai realisasi anggaran, dimanakegiatan yang telah dilaksanakan mencapai target kinerja sebagaimana yang direncanakan, meskipun nilai realisasi anggaran masih belum


26

100%. Sedangkan beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kegiatan, yaitu: a. Belum adanya undangan bintek dan pelatihan yang memenuhi kualifikasi; b. Kegiatan yang direncanakan dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan secara swakelola, sehingga alokasi untuk pihak ketiga tidak diserap; c. Belum terselenggaranya kegiatan sosialisasi Perubahan Perda RPJMD, karena proses legislasi perubahan perda dimasukkan dalam prolegda tahun 2016. Kondisi ini mengakibatkan hasil penetapan perda yang direncanakan pada akhir tahun 2015 akan dicetak tidak dapat terealisasi; d. Keterbatasan undangan, waktu dan personil untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi antar tingkatan pemerintahan yang terbatas, sehingga alokasi perjalanan dinas tidak maksimal diserap; e. Sisa anggaran pada belanja honor tenaga ahli disesuaikan dengan target waktu, sedangkan sisa pada uang lembur PNS akibat optimalisasi jam kerja. Untuk penjabaran lebih detail tentang penyerapan anggaran, dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah:


27

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 No. 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

% Capaian

Alokasi

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100%

4.710.375.985

4.255.897.908

90,35%

1.227.973.360

1.062.743.101

86,5%

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.127.604.625

991.740.075

88,0%

Program perencanaan sosial dan budaya

1.090.000.000

1.051.421.730

96,5%

Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

935.548.000

826.993.302

88,4%

33.000.000

32.806.100

99,4%

296.250.000

290.193.600

98,0%

64.000.000

31.973.400

49,96%

64.000.000

31.973.400

50,0%

100.000.000

96.173.700

96,17%

100.000.000

96.173.700

96,2%

Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program Pengendalian evaluasi Kinerja program 2

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Program Kerjasama Pembangunan

3

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4



90%


82%


47,49%

90%

57,10%

57,10%

52,8%

109,8%

100%

Program Perencanaan Tata Ruang 5


847.000.000 Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

90%

90%

100%

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6

Optimalisasi penelitian dan pengembangan

847.000.000

Ketersediaan hasil penelitian dan


90%

90%

28

100%

825.148.150

801.633.259

801.633.259 743.985.725

94,64%

94,6% 90,16%

825.148.150

743.985.725

90,2%

820.000.000

724.521.686

88,36%

No.

Sasaran Strategis pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja

Kinerja Target

Realisasi

Anggaran % Capaian

Realisasi

% Capaian

pengembangan pendukung pembangunan daerah

Program Penelitian dan Pengembangan 7

Alokasi

820.000.000


100%


(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur


(b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

(d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan


100%

100%

1.128.232.850 715.872.850

918.896.165

88,4% 81,45%

618.857.765

86,4%

276.610.000

250.187.700

90,4%

11.250.000

11.250.000

100,0%

124.500.000

29

724.521.686

38.600.700

31,0%

Pada dasarnya, semua kegiatan telah diupayakan untuk dapat terlaksana sesuai dengan rencana serta target kinerja. Selain adanya kendala dan hambatan juga adanya efisiensi atas alokasi anggaran yang direncanakan. Efisiensi dapat dimaknai sebagai tercapainya target kinerja dengan realisasi anggaran yang lebih minimal dari yang dialokasikan. Tingkat efisiensi untuk masing-masing sasaran dapat dilihat dari tabel 3.6. Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

1

2

3

4

5

6=4-5

100%

90,35%

9,65%

52,77%

49,96%

2,81%

110%

96,17%

13,53%

100,00%

94,64%

5,36%


%

Tingkat Efisiensi

1.


2.

Dukungan dan kerjasama % program CSR/PKBL dunia usaha/ stakeholder perusahaan yang sinergi dalam pembangunan daerah dengan program pemerintah daerah

3.



4.



5.



100%

90,16%

9,84%

6.



100%

88,36%

11,64%

7.


(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

100%

81,45%

18,55%


Dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2015, maka dapat diinformasikan faktor-faktor pendorong serta penghambat pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut:


30

Tabel 3.7. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja No.

Sasaran Strategis

1

2

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

3

4

1

Perencanaan yang tepat waktu 1. Adanya komitmen dari segenap karyawan Badan Perencanaan dan tepat sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah; 2. Tanggungjawab setiap karyawan selalu update peraturan sehingga perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2


1. Adanya alokasi CSR-PKBL di Perusahaan wilayah Kabupaten Banyaknya Program CSR yang tidak melakui Sekretariat Tetap yang Jombang; dibentuk sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi terhambat. 2. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pemenuhan sasaran dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah.

3


1. Kinerja Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang optimal dalam menyelesaikan penyusunan draf rekomendasi pemanfaatan ruang; 2. Pengawasan dari BKPRD Propinsi secara simultan yang dilakukan secara berkala 2 kali dalam satu tahun.

4


Adanya PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan tata ruang 1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyesuaian rancangan Perda mengamanatkan bahwa rencana rinci tata ruang wajib ditetapkan dokumen rencana rinci yang merupakan tindak lanjut dari Perda diundangkannya RTRW Kabupaten. RT/RW; 2. Proses yang panjang dan bertahap serta banyaknya wilayah perkotaan yang harus diakomodir dalam perencanaan tata ruang; 3. Belum tersedianya peta resolusi tinggi sebagai salah satu prasyarat pendukung persetujuan substansi RDTR.

5


Adanya kebijakan yang mempedomani pelaksanaan program/kegiatan 1. Adanya kendala teknis dalam proses kerjasama dengan BPS seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang terutama karena perbedaan instansi; Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 2. Kesulitan dalam perolehan data dari SKPD ataupun instansi vertikal Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan akan karena manajemen datanya kurang baik atau bahkan tidak ada pentingnya data dalam perencanaan pembangunan serta kebutuhan kegiatan yang menghasilkan data yang dibutuhkan akan data/informasi dibutuhkan oleh masyarakat luas.


31

Kurangnya kesadaran SKPD terkait dalam ketepatan waktu pengumpulan laporan sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah.

No.

Sasaran Strategis

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

6


Adanya dukungan dari stakeholders serta civitas akademisi dan masyarakat.

7

Menyediakan dukungan 1. Adanya kapasitas sumber daya manusia karyawan Bappeda yang administrasi perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan; memadai 2. Komunikasi intern yang intensif terjalin antar karyawan maupun dengan atasan.


32

Masih kurangnya keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan data yang dibutuhkan

Belum tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik dalam pelaksanaan rutinitas kegiatan Bappeda. Contohnya sebagian karyawan Bappeda belum terfasilitasi dengan komputer atau laptop yang mumpuni.

3.2. Realisasi Anggaran A. Belanja Langsung Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2015 alokasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombangdianggarkan sebesar Rp. 8.134.304.210,- dan dilakukan perubahan anggaran keuangan menjadi sebesar Rp. 8.494.756.985,(bertambah Rp. 360.452.775) pada Perubahan APBD TA. 2015. Sampai pada akhir tahun anggaran 2015, Bappeda melakukan penyerapananggaran sebesar Rp. 7.573.081.843,- atau sebesar 89.15%. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungTahun Anggaran 2015 Kode Program/Ke giatan 1 1.05.1.06.01. 01.17 1.05.1.06.01. 01.17.09 1.05.1.06.01. 01.18 1.05.1.06.01. 01.18.44 1.05.1.06.01. 01.18.45 1.05.1.06.01. 01.18.68 1.05.1.06.01. 01.18.77 1.05.1.06.01. 01.18.80 1.05.1.06.01. 01.18.98 1.05.1.06.01. 01.18.101 1.05.1.06.01. 01.18.111 1.05.1.06.01. 01.18.112 1.05.1.06.01. 01.18.113 1.06.1.06.01. 01.01 1.06.1.06.01.

Nama Program/Kegiatan

Anggaran Kegiatan (Rp.)

Realisasi Kegiatan (Rp.)

%

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Program Perencanaan Tata Ruang

3 100.000.000

4 96.173.700

5=4/3 96,17

100.000.000

96.173.700

96,17

847.000.000

801.633.259

94,64

Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Evaluasi RTRW

58.000.000

56.056.600

96,65

300.000.000

295.404.800

98,47

59.000.000

56.571.750

95,88

55.000.000

53.156.375

96,65

55.000.000

53.072.250

96,50

75.000.000

70.036.450

93,38

75.000.000

70.160.865

93,55

60.000.000

58.088.800

96,81

60.000.000

58.762.700

97,94

50.000.000

30.322.669

60,65

715.872.850

618.857.765

86,45

715.872.850

618.857.765

86,45

Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi


33

Kode Program/Ke giatan 1 01.01.24 1.06.1.06.01. 01.02 1.06.1.06.01. 01.02.46 1.06.1.06.01. 01.02.48 1.06.1.06.01. 01.02.49 1.06.1.06.01. 01.03 1.06.1.06.01. 01.03.05 1.06.1.06.01. 01.07 1.06.1.06.01. 01.07.02 1.06.1.06.01. 01.07.03 1.06.1.06.01. 01.07.04 1.06.1.06.01. 01.16 1.06.1.06.01. 01.16.03 1.06.1.06.01. 01.20 1.06.1.06.01. 01.20.01 1.06.1.06.01. 01.20.04 1.06.1.06.01. 01.21 1.06.1.06.01. 01.21.05 1.06.1.06.01. 01.21.08 1.06.1.06.01. 01.21.12 1.06.1.06.01. 01.21.17 1.06.1.06.01. 01.21.18 1.06.1.06.01. 01.22 1.06.1.06.01. 01.22.01 1.06.1.06.01. 01.22.02 1.06.1.06.01. 01.22.04 1.06.1.06.01. 01.22.12 1.06.1.06.01. 01.22.13




2

3

4

Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

%

5=4/3

276.610.000

250.187.700

90,45

194.000.000

187.226.000

96,51

34.210.000

27.327.600

79,88

48.400.000

35.634.100

73,62

11.250.000

11.250.000

100

11.250.000

11.250.000

100

33.000.000

32.806.100

99,41

11.000.000

10.949.250

99,54

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Program Kerjasama Pembangunan

11.000.000

10.936.700

99,42

11.000.000

10.920.150

99,27

64.000.000

31.973.400

49,96

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJMD

64.000.000

31.973.400

49,96

124.500.000

38.600.700

31,00

49.500.000

0

-

75.000.000

38.600.700

51,47

1.227.973.360

1.062.743.101

86,54

299.400.000

164.978.850

55,10

Penyusunan Rancangan RKPD

434.585.500

423.051.251

97,35

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS

191.900.000

176.695.000

92,08

211.333.000

207.950.000

98,40

90.754.860

90.068.000

99,24

1.127.604.625

991.740.075

87,95

251.694.950

250.019.300

99,33

377.635.775

353.295.175

93,55

142.792.650

127.318.675

89,16

160.262.500

135.914.200

84,81

195.218.750

125.192.725

64,13

Pemeliharaaan SIPPD Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan


34

Kode Program/Ke giatan




1

2

3

4

Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pendampingan Program PNPM Perkotaan Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi) Penyusunan rencana induk pariwisata daerah Penyusunan profil gender dan profil anak Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Kajian kebijakan penganggaran daerah Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Penyusunan dokumen sanitasi

1.090.000.000

1.051.421.730

96,46

172.850.000

168.122.650

97,27

150.000.000

144.587.850

96,39

370.000.000

349.642.950

94,50

50.000.000

49.389.500

98,78

47.150.000

46.463.280

98,54

150.000.000

147.711.000

98,47

100.000.000

96.087.500

96,09

50.000.000

49.417.000

98,83

820.000.000

724.521.686

88,36

190.000.000

165.998.536

87,37

100.000.000

79.972.275

79,97

150.000.000

144.479.575

96,32

125.000.000

83.566.200

66,85

150.000.000

146.247.325

97,50

55.000.000

54.483.500

99,06

50.000.000

49.774.275

99,55

935.548.000

826.993.302

88,40

150.000.000

126.138.128

84,09

75.000.000

72.298.900

96,40

50.000.000

47.035.500

94,07

142.400.000

105.069.799

73,78

103.148.000

75.658.550

73,35

170.000.000

164.061.850

96,51

92.500.000

91.625.275

99,05

92.500.000

88.607.200

95,79

%

5=4/3

SKPP I 1.06.1.06.01. 01.23 1.06.1.06.01. 01.23.03 1.06.1.06.01. 01.23.05 1.06.1.06.01. 01.23.10 1.06.1.06.01. 01.23.11 1.06.1.06.01. 01.23.12 1.06.1.06.01. 01.23.13 1.06.1.06.01. 01.23.14 1.06.1.06.01. 01.23.16 1.06.1.06.01. 01.26 1.06.1.06.01. 01.26.01 1.06.1.06.01. 01.26.15 1.06.1.06.01. 01.26.19

1.06.1.06.01. 01.26.21 1.06.1.06.01. 01.26.22 1.06.1.06.01. 01.26.25 1.06.1.06.01. 01.26.26 1.06.1.06.01. 01.31 1.06.1.06.01. 01.31.01 1.06.1.06.01. 01.31.02 1.06.1.06.01. 01.31.03 1.06.1.06.01. 01.31.04 1.06.1.06.01. 01.31.05 1.06.1.06.01. 01.31.21 1.06.1.06.01. 01.31.25 1.06.1.06.01. 01.31.26

Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur


35

Kode Program/Ke giatan




1

2

3

4

1.06.1.06.01. 01.31.29 1.06.1.06.01. 01.32 1.06.1.06.01. 01.32.01 1.06.1.06.01. 01.32.02 1.23.1.06.01. 01.15 1.23.1.06.01. 01.15.01 1.23.1.06.01. 01.15.06 1.23.1.06.01. 01.15.07 1.23.1.06.01. 01.15.09 1.23.1.06.01. 01.15.11 1.23.1.06.01. 01.15.12

Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

%

5=4/3

60.000.000

56.498.100

94,16

296.250.000

290.193.600

97,96

126.250.000

122.232.000

96,82

170.000.000

167.961.600

98,80

825.148.150

743.985.725

90,16

125.000.000

101.454.650

81,16

150.000.000

146.181.150

97,45

125.000.000

120.805.625

96,64

Penyusunan Data Inflasi Daerah

150.148.150

147.874.600

98,49

Penyusunan indeks gini

150.000.000

147.394.850

98,26

Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah

125.000.000

80.274.850

64,22

8.494.756.985

7.573.081.843

89,15

SIPPD Monev Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

JUMLAH Sumber data: Bappeda

B. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Pada tahun anggaran 2015besaran belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 2.784.794.032,-.Realisasi atas rencana anggaran tersebut pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.454.836.394 atau sebesar 88,15%.Rincian alokasi dan realisasai dari belanja langsung di Bappeda pada tahun 2015 tersaji pada tabel berikut:


36

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak LangsungTahun Anggaran 2015 Kode Program/ Kegiatan




%

1

2

3

4

5=4/3

5.1.1.01.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.839.166.208

1.787.836.580

97,21

5.1.1.01.02

Tunjangan Keluarga

241.704.924

189.501.288

78,40

5.1.1.01.03

Tunjangan Jabatan

186.542.338

154.265.000

82,70

5.1.1.01.04

Tunjangan Fungsional

149.860.063

102.025.000

68,08

5.1.1.01.05

Tunjangan Fungsional Umum

99.919.654

59.020.000

59,07

5.1.1.01.06

Tunjangan Beras

179.706.502

112.715.620

62,72

5.1.1.01.07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

87.818.146

49.447.629

56,31

5.1.1.01.08

Pembulatan Gaji

76.197

25.277

33,17

TOTAL

2.784.794.032

2.454.836.394,

88,15


Beberapa hal yang mengakibatkan tidak terealisasinya alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah: 1. Adanya jabatan yang kosong, yaitu Kepala Bidang Sosial Budaya, Kepala Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah. 2. Asumsi perencanaan anggaran sebagaimana pedoman penyusunan APBD, yaitu adanya accress untuk gaji dan tunjangan dengan adanya pindah/masuk pegawai negeri sipil di lingkup Bappeda, yang ditetapkan oleh ketentuan penyusunan APBD.


37

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. A. Kesimpulan Dari hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2015 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas, seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2015 telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan. B. Saran dan Rekomendasi Problematika

perencanaan

pembangunan

senantiasa

berkembang

dan

merupakan tantangan bagi Bappeda dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan

Bappeda

sehingga

dapat

lebih

efektif

dalam

merumuskan

perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui: a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana; b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan; c. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016

38

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up”, sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi; 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan; 4. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Jombang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG



39

LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 Instansi Visi Misi Ke - 1

: : :

BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah SASARAN

NO.

TUJUAN URAIAN

1.1 Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan

INDIKATOR

1.1. Perencanaan yang tepat 1.1.1.1 % dokumen waktu dan tepat sasaran perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE 2014 N T % 100 100%

CAPAIAN TAHUNAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100% 1.1.1.1. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah

KET

PROGRAM 1 Program perencanaan pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 4 Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber daya alam

1.1.2.1.1Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program SKPD

1 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 2 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

1.1. Dukungan dan 2 kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah

1.1.2.1% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah

%

80

90%

90%

90%

90%

90% 1.1.3.1.1Mengoptimalkan peran/fungsi sekretariat tetap koordinasi CSR PKBL

1 Program Kerjasama Pembangunan

Lampiran I Hal 1

Visi Misi Ke - 2 NO.

: :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan SASARAN

TUJUAN URAIAN

2.1 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam

Visi Misi Ke - 3

NO.

INDIKATOR

2.1. Optimalisasi 1 pengendalian pemanfaatan ruang

2.2.1. % rekomendasi 1 pemanfaatan ruang

2.1. Tersedianya dokumen 2 perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

2.2.1. Ketersediaan 2 pedoman perencaan tata ruang

: :

CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE N T % 80

%

57.1

CAPAIAN TAHUNAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

80%

82%

84%

87%

90%

57.1%

57.1%

66.7%

76.2%

KEBIJAKAN 2.1.1.1. Mengoptimalkan fungsi 1 BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang

85.7% 2.1.2.1. Penyusunan materi teknis dan penetapan regulasi penataan ruang

KET

PROGRAM 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Program Perencanaan Tata Ruang

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat CAPAIAN AKHIR 2013

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

3.1 Mendukung 3.1.1 Optimalisasi penyediaan 3.1.1.1 Ketersediaan data perencanaanpembang data / informasi dan makro dan sektoral unan daerah yang statistik pendukung pendukung berkualitas berbasis perencanaan perencanaan data dan kajian ilmiah pembangunan daerah pembangunan daerah

3.1.2 Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

3.1.2.1 Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

SATUA TARGE N T % 90%

%

80

CAPAIAN TAHUNAN


2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100% 3.1.1.1.1 Mengoptimalkan 1 Program Pengembangan pengumpulan, Data/Informasi/Statistik pengolahan dan analisis Daerah data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

80%

90%

90%

90%

90% 3.1.2.1.1 Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur

KET

PROGRAM

1 Program Penelitian dan Pengembangan

Lampiran I Hal 1

Visi Misi Ke - 4 NO.

: :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

4.1 Memberikan dukungan 4.1. Menyediakan dukungan 4.1.1. (a) Pelayanan kelembagaan yang 1 administrasi perkantoran 1 administrasi profesional dalam yang memadai perkantoran dan mewujudkan kinerja kinerja aparatur yang prima (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE 2014 N T % 80 100%

CAPAIAN TAHUNAN


2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100% 4.1.1.1. Pelayanan administrasi 1 Program Pelayanan 1 perkantoran sesuai Administrasi Perkantoran standar operasional dan prosedur

KET

PROGRAM

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran I Hal 1

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPPEDA No. 1 2

3 4

5

6

7

Sasaran

Indikator Sasaran

Perencanaan yang tepat waktu % dokumen perencanaan daerah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Dukungan dan kerjasama dunia % program CSR/PKBL perusahaan usaha/ stakeholder dalam yang sinergi dengan program pembangunan daerah pemerintah daerah Optimalisasi pengendalian % rekomendasi pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencaan perencanaan tata ruang tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan Optimalisasi penyediaan data / Ketersediaan data makro dan informasi dan statistik sektoral pendukung perencanaan pendukung perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah Optimalisasi penelitian dan Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana memadai SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

Target Kinerja Sasaran 100 90

82 57.1

90

90

100

Lampiran II Hal 1

LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran No 1

Uraian Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

Indikator % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 100%

Kegiatan Program Program perencanaan pembangunan daerah

Uraian Penyusunan Rancangan RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Outcome : * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 Input : * Dana Output : * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban Bupati Jombang atas Pelaksanaan Program selama Tahun 2014 Outcome : * Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014

Satuan

Rp.

Rencana Tingkat Capaian (Target) 434,585,500

Buku

130

%

100

Rp.

Ket

191,900,000

Buku

130

%

100

Lampiran IV Hal 1

Sasaran No

Uraian

Indikator

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Kegiatan Program

Uraian Penyusunan KUA dan PPAS

Pemeliharaaan SIPPD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Indikator Kinerja

Input : * Dana Output : * Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2016 dan Perubahan KUA-PPAS 2015 Outcome : * Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Outcome : * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS Input : * Dana Output : Tersusunnya dokumen RPJMD

Satuan

Rp.


211,333,000

Dokumen

2

%

75

Rp. Sistem

%

Rp. Dokumen

Ket

90,754,860 1

100

299,400,000 1

Lampiran IV Hal 2

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan Input : masterplan * Dana pembangunan ekonomi Output : daerah * Tersedianya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jombang 20152035 beserta draft Raperbup tentang RKTK

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran (sektor kehutanan) Input : * Dana Output : * Tersusunnya indikator ekonomi daerah (Analisis nilai tambah produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)

Satuan

%

Rp.

Rencana Tingkat Capaian (Target) 80

251,694,950

buku

15

%

91

Rp. buku

Ket

377,635,775 15

Lampiran IV Hal 3

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I

Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, Kabupaten dan Stakeholder Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Input : * Dana Output : * Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan di masterplan serta monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan dan pasar tradisional

Satuan


%

90

Rp.

142,792,650

bulan

12

%

91

Rp. buku

Ket

195,218,750 50

Lampiran IV Hal 4

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Potret kondisi Ketahanan Pangan Kab. Jombang dan perkembangan pasar desa sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya

Penyusunan Study Input : Kelayakan Sarana Dan * Dana Prasarana Ekonomi Output : Wilayah * Tersedianya dokumen study kelayakan sarana dan prasarana Pasar Cukir Outcome : * Terciptanya strategi pembangunan ekonomi daerah di sekitar pasar cukir Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Sosial dan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya koordinasi SKPD dan urusan rentang kendali bidang sosial budaya Outcome : * Terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Satuan


%

91

Rp.

160,262,500

buku

%

Rp. Bulan

%

Ket

15

91

172,850,000 12

90

Lampiran IV Hal 5

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Outcome : * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang

Pendampingan Program PNPM Perkotaan

Input : * Dana Output : * Terdampinginya program PNPM Perkotaan yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) yang terdiri dari 2 desa Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya

Satuan

Rp. Bulan

%

Rp. Bulan

%


Ket

150,000,000 12

90

370,000,000 12

90

Lampiran IV Hal 6

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Pengembangan sistem Input : informasi manajemen * Dana penanggulangan Output : kemiskinan * Updating data kemiskinan dalam SIM Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Koordinasi/fasilitasi aksi Input : PPK (Pencegahan dan * Dana pemberantasan Output : korupsi) * Terlaksananya penyampaian laporan tribulan aksi PPK Kab. Jombang Outcome : * Mengurangi tindak kejahatan korupsi Penyusunan rencana Input : induk pariwisata daerah * Dana Output : * Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata Outcome : * Meningkatkan informasi pariwisata yang potensial di wilayah Kab Jombang

Satuan

Rp.


paket

1

%

90

Rp.

47,150,000

%

90

%

Rp.

Ket

90

150,000,000

Dokumen

1

%

90

Lampiran IV Hal 7

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyusunan profil gender dan profil anak

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak Outcome : * Meningkatkan pengetahuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah

Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Prasarana Sarana Fisik dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen indikator kesejahteraan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan Outcome : * Meningkatkan pengetahuan tentang indikator kesejahteraan dan cara mencapai kesejahteraan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana

Satuan

Rp.


Dokumen

2

%

90

Rp.

50,000,000

Dokumen

1

%

90

Rp. Bulan

Ket

150,000,000 12

Lampiran IV Hal 8

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi Program-program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana

Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Input : * Dana Output : * Review dokumen SSK/MPS, operasional pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar

Penyusunan Rencana Input : Pembangunan Investasi * Dana Jangka Menengah Output : * Tersusunnya dokumen RPIJM Tahun 2015-2019 Outcome : * Terwujudnya perencanaan infrastruktur pemukiman jangka menengah yang optimal

Satuan

%

Rp.


75,000,000

paket

1

%

90

Rp.

Ket

50,000,000

Dokumen

1

%

90

Lampiran IV Hal 9

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Outcome : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)

Input : * Dana Output : * Terlaksananya pendampingan program WISMP Outcome : * Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif

Satuan

Rp.


Bulan

12

%

90

Rp.

Ket

103,148,000

Bulan

12

%

90

Lampiran IV Hal 10

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyusunan dokumen sanitasi

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya survei EHRA, tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana dan Infrastruktur Output : Kawasan Pemukiman * Tersusunnya Kebijakan Kumuh Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Outcome : * Tersedianya Kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh

Satuan


Ket

170,000,000 Rp. Dokumen

3

%

90

Rp. Dokumen

Paket

92,500,000 3

1

Lampiran IV Hal 11

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana Infrastruktur Output : Perumahan * Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan Outcome : * Tersedianya kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan

Input : * Dana Output : * Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Outcome : Tersedianya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan

Satuan

Rp. paket

Dokumen

Rp. paket


Ket

92,500,000 1

3

60,000,000 1

Lampiran IV Hal 12

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Indikator Kinerja

Satuan

* Dana Output : * Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Outcome : * Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program daerah dengan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

Rp.

Uraian Penyusunan rencana kerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD


Ket

Input :

Outcome : * Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

Dokumen

%

Rp. Dokumen

%

Rp. Dokumen

11,000,000 2

100

11,000,000 2

100

11,000,000 3

Lampiran IV Hal 13

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

Uraian

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

SIPPD MONEV

Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya tertib administrasi laporan keuangan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu Outcome : * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan program pembangunan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Sistem dan Database SIPPD MONEV Outcome : Ketersediaan Data/Informasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu; Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan

Satuan

%

Rp.


126,250,000

bulan

12

%

100

Rp.

170,000,000

Paket

%

Ket

1

100

Lampiran IV Hal 14

Sasaran No 2

3

Uraian

Indikator





Rencana Tingkat Capaian (Target) 90%

80%

Kegiatan Program Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Uraian Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSRPKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Outcome : * Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Outcome : * Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Satuan

Rp.


tahun

1

%

90

Rp.

Ket

100,000,000

Bulan

12

%

100

Lampiran IV Hal 15

Sasaran No 4

Uraian Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

Indikator Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang


Kegiatan Program

Uraian

Program Pengembangan Perencanaan Tata Infrastruktur Data Ruang Spasial

Evaluasi RTRW

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

Outcome : * Bahan kebijakan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Jombang Penyusunan Input : Pembangunan Wilayah * Dana Terpadu Output : * Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu

Satuan

Rp. paket

%

Rp. Dokumen

%

Rp. Dokumen


Ket

58,000,000 1

100

300,000,000 1

100

59,000,000 1

Lampiran IV Hal 16

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek

Indikator Kinerja Outcome : * Tersedianya dokumen pembangunan wilayah terpadu Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek

Satuan

%

Rp. dokumen

%

Rp. dokumen

%


Ket

100

55,000,000 1

100

55,000,000 1

100

Lampiran IV Hal 17

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang

Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek

Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang

Satuan

Rp. paket

%

Rp. dokumen

%

Rp. paket


Ket

75,000,000 1

100

75,000,000 1

100

60,000,000 1

Lampiran IV Hal 18

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek

Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembahasan Draft Raperda RDTR BWP Diwek dan BWP Jombang dalam mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur

Satuan

dokumen

Rp.


60,000,000

paket

1

dokumen

1

Rp. paket

Ket

50,000,000 1

Lampiran IV Hal 19

Sasaran No

5

Uraian


Indikator



90%

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Persetujuan substansi kepada Gubernur atas Raperda tentang RDTR BWP Program Penyusunan Dan Input : pengembangan Pengumpulan Data Dan * Dana data/informasi/stati Statistik Daerah Output : stik daerah * Tersusunnya buku Kabupaten Jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 berbasis Kecamatan Outcome : * Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik Penyusunan Indeks Input : Pembangunan Manusia * Dana (IPM) Output : * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia pendukung perencanaan pembangunan daerah

Satuan

Dokumen

Rp. paket

%

Rp.


Ket

1

125,000,000 2

100

150,000,000

buku

20

%

100

Lampiran IV Hal 20

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Penyusunan Nilai Tukar Input : Petani (NTP) * Dana Output : * Tersusunnya dokumen NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Data Inflasi Daerah

Input : * Dana Output : * Penyusunan dan Pengolahan data inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya data/informasi dan statistik Kabupaten Jombang Tahun 2014

Penyusunan indeks gini Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang

Satuan

Rp.


buku

20

%

100

Rp.

150,148,150

buku

10

%

100

Rp.

Ket

150,000,000

dokumen

1

Paket

1

Lampiran IV Hal 21

Sasaran No

6

Uraian


Indikator



80%

Kegiatan Program

Program Penelitian Dan Pengembangan

Uraian

Indikator Kinerja

Penyusunan Data Input : Makro Ekonomi Daerah * Dana Output : * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi Penelitian Input : dan Pengembangan * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi terkait penelitian dan pengembangan, penelitian mandiri serta lomba inovasi daerah Outcome : * Peningkatan Koordinasi Litbang dengan stakeholder Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

Input : * Dana Output : * Tersediannya data dan informasi tentang strategi penerapan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Satuan

Rp. %

Rp.


125,000,000 100

190,000,000

%

100

%

100

Rp. %

Ket

100,000,000 100

Lampiran IV Hal 22

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan & perencanaan kebijakan pembangunan Kajian strategi Input : pengembangan objek * Dana wisata religi di kawasan Output : makam Presiden RI Ke- * Tersusunnya dokumen 4 KH. Abdurrahman strategi pengembangan Wahid obyek wisata religi di Kawasan makam presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid Outcome : * Tersedianya dokumen strategi pengembangan obyeka religi di Kawasan Makam Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Input : Inovasi Daerah (SIDA) * Dana Kab. Jombang Output : * Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Roadmap Sistem Inovasi Daerah Outcome : * Tersedianya Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Jombang

Satuan

%

Rp.


150,000,000

dokumen

1

%

100

Rp. %

%

Ket

125,000,000 100

100

Lampiran IV Hal 23

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Indikator Kinerja

Uraian

Kajian Strategi Input : Pengembangan Energi * Dana Terbarukan di Kab. Output : Jombang * Tersusunnya dokumen Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Input : Pondok Pesantren di * Dana Kabupaten Jombang Output : * Tersusunnya Dokumen Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah Kajian kebijakan penganggaran daerah

Satuan

Rp. dokumen

%

Rp.


Ket

150,000,000 1

100

55,000,000

dokumen

1

%

90

Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran tahun jamak

Rp. dokumen

50,000,000 1

Lampiran IV Hal 24

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

7


Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan



Penyediaan Pelayanan Input : Administrasi * Dana Perkantoran Output : * Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi serta pelayanan masyarakat Pengadaan sarana dan Input : prasarana gedung * Dana kantor Output : * Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : * Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat sarana dan Output : prasarana gedung * Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor

Satuan

%

Rp. bulan

%

Rp. paket

%

Rp. bulan


Ket

90

715,872,850 12

90

194,000,000 8

100

34,210,000 12

Lampiran IV Hal 25

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat kendaraan Output : dinas/kendaraan * Terpeliharanya Kendaraan operasional Dinas Operasional Outcome : * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Input : * Dana Output : * Tersedianya Pakaian Olahraga dan dinas Outcome : * Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya Review SOP Bappeda Outcome : * Tersedianya Naskah Akademis SOP

Satuan

%

Rp.


48,400,000

bulan

12

%

90

Rp.

11,250,000

stel

45

%

100

Rp.

Ket

75,000,000

dokumen

1

%

75

Lampiran IV Hal 26

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Indikator Kinerja

Satuan

* Dana Output : * Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis perencanaan Outcome : * Meningkatnya kompetensi aparatur perencana pembangunan

Rp.

Uraian Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Ket

Input : 49,500,000

Orang

14

%

80

Lampiran IV Hal 27

LAMPIRAN IV

PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Uraian

1

1 Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

Indikator

1

2 % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 % 100

100

%

Kegiatan Program 4 1 Program perencanaan pembangunan daerah

2 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Uraian

Satuan


5 7 Penyusunan Rancangan Rp. RKPD

8 434,585,500

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS Pemeliharaaan SIPPD Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Rp.

191,900,000

Rp.

211,333,000

Rp. Rp.

90,754,860 299,400,000

Rp.

251,694,950

Penyusunan indikator Rp. ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Rp. Pembangunan Bidang Ekonomi

377,635,775

Ket 9

142,792,650

Lampiran IV Hal 1

Sasaran Uraian

Indikator

1

2


100

%

Kegiatan Program 4

3 Program perencanaan sosial dan budaya

Uraian

Satuan


5 7 Penyusunan Study Rp. Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Monitoring, evaluasi dan Rp. pelaporan Koordinasi Perencanaan Rp. Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

8 195,218,750

Fasilitasi Tim Koordinasi Rp. Penanggulangan Kemiskinan

150,000,000

Pendampingan Program Rp. PNPM Perkotaan

370,000,000

Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi)

Rp.

50,000,000

Rp.

47,150,000

Penyusunan rencana Rp. induk pariwisata daerah Penyusunan profil gender Rp. dan profil anak Penyusunan Indikator Rp. Kesejahteraan Daerah

150,000,000

Ket 9

160,262,500 172,850,000

100,000,000 50,000,000

Lampiran IV Hal 2

Sasaran Uraian

Indikator

1

2

Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 % 80

Kegiatan Program 4 4 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Uraian

Satuan


5 7 Koordinasi Perencanaan Rp. Bidang Fisik dan Prasarana

8 150,000,000

Koordinasi Perencanaan Rp. sanitasi permukiman dan air minum

75,000,000

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Penyusunan dokumen sanitasi Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Rp.

50,000,000

Rp.

142,400,000

Rp.

103,148,000

Ket 9

170,000,000 Rp.

92,500,000

Rp.

92,500,000

Lampiran IV Hal 3

Sasaran Uraian

Indikator

1

2


100

100

2

3

Dukungan dan kerjasama 1 dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian 1 pemanfaatan ruang

% program CSR/PKBL 90 perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah % rekomendasi pemanfaatan 21 ruang

%

%

%

Kegiatan Program 4

4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

5 Program Pengendalian evaluasi Kinerja program

1 Program Kerjasama Pembangunan

keca 1 Program Pengendalian mata Pemanfaatan Ruang n

Satuan


7 Rp.

8 60,000,000

Rp.

11,000,000

Penyusunan laporan Rp. capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan Rp. keuangan SKPD Monitoring, Evaluasi Dan Rp. Pelaporan

11,000,000

Pengembangan Sistem Rp. Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPPD MONEV) Fasilitasi Kerjasama Rp. Dengan Dunia Usaha/Lembaga

170,000,000

Uraian 5 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Penyusunan rencana kerja SKPD

Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Rp.

Ket 9

11,000,000 126,250,000

64,000,000

100,000,000

Lampiran IV Hal 4

Sasaran Uraian

4

1 tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

Indikator

1

2 ketersediaan pedoman perencaan tata ruang

Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 57,1 %

Kegiatan Program 4 1 Program Perencanaan Tata Ruang

Uraian

Satuan

5 7 Pengembangan Rp. Infrastruktur Data Spasial

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 58,000,000.00

Evaluasi RTRW Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek

Rp. Rp.

300,000,000.00 59,000,000.00

Rp.

55,000,000.00

Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek

Rp.

55,000,000.00

Rp.

75,000,000.00

Rp.

75,000,000.00

Rp.

60,000,000.00

Rp.

60,000,000.00

Ket 9

Lampiran IV Hal 5

Sasaran

5

6

Uraian

Indikator

1

2


1

Optimalisasi penelitian dan 1 pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah


Ketersediaan data makro dan 90 sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan hasil penelitian 80 dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

%

%

Kegiatan Program 4

Uraian

5 7 Fasilitasi Persetujuan Rp. Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan

1 Program pengembangan Penyusunan Dan data/informasi/statistik Pengumpulan Data Dan daerah Statistik Daerah

2 Program Penelitian dan Pengembangan

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 50,000,000.00

Rp.

125,000,000

Penyusunan dan Rp. pengumpulan data PDRB

-

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan Data Inflasi Daerah Penyusunan indeks gini Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

Rp.

150,000,000

Rp.

125,000,000

Rp.

150,148,150

Rp. Rp.

150,000,000 125,000,000

Rp.

190,000,000

Rp.

100,000,000

Ket 9

Lampiran IV Hal 6

Sasaran

7

Uraian

Indikator

1

2


1

2


(a) Pelayanan administrasi 100 perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan 100 prasarana SKPD

%

%

Kegiatan Program 4

Uraian

Satuan

5 7 Kajian strategi Rp. pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid

Penguatan Sistem Inovasi Rp. Daerah (SIDA) Kab. Jombang Kajian Strategi Rp. Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Rp. Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Kajian kebijakan Rp. penganggaran daerah 1 Program Pelayanan Penyediaan Pelayanan Rp. Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 150,000,000

Ket 9

125,000,000

150,000,000

55,000,000

50,000,000 715,872,850

Pengadaan sarana dan Rp. prasarana gedung kantor

194,000,000

Pemeliharaan Rp. rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

34,210,000

Lampiran IV Hal 7

Sasaran Uraian

Indikator

1

2


3


100

4

(d) Tertib administrasi dan 80 ketepatan pelaporan

Kegiatan Program 4

%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

%

4 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Uraian

Satuan

5 7 Pemeliharaan Rp. rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas Rp. dan pakaian khusus lainnya Peningkatan Kemampuan Rp. Teknis Aparat Perencana

Penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah

Rp.

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 48,400,000

Ket 9

11,250,000

49,500,000

75,000,000

Lampiran IV Hal 8

LAMPIRAN V

PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NO. 1

SASARAN STRATEGIS Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

INDIKATOR KINERJA 1 % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

TARGET 100%

100%

POGRAM/ KEGIATAN

REALISASI (Rp.)

%

1 Program perencanaan pembangunan

a. Penyusunan Rancangan RKPD b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) c. Penyusunan KUA dan PPAS d. Pemeliharaaan SIPPD e Penyusunan Rancangan RPJMD 2 Program perencanaan pembangunan a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan indikator ekonomi daerah c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I e. Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah

100%

ANGGARAN (Rp.)

3 Program perencanaan sosial dan budaya a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya b. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan c. Pendampingan Program PNPM Perkotaan d. Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan

434,585,500 423,051,251 97.35 191,900,000 176,695,000 92.08

211,333,000 207,950,000 98.40 90,754,860 90,068,000 99.24 299,400,000 164,978,850 55.10 251,694,950 250,019,300 99.33 377,635,775 353,295,175 93.55 142,792,650 127,318,675 89.16 195,218,750 125,192,725 64.13

160,262,500 135,914,200 84.81

172,850,000 168,122,650 97.27

150,000,000 144,587,850 96.39 370,000,000 349,642,950 94.50 50,000,000 49,389,500 98.78

Lampiran V Hal 1

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

80%

POGRAM/ KEGIATAN e. Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi) e. Penyusunan rencana induk pariwisata daerah f. Penyusunan profil gender dan profil anak g. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah 4 Program Perencanaan Prasarana Sarana a. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana b. Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum c. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah d. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif e. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) f. Penyusunan dokumen sanitasi g. Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh h. Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

90%

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

47,150,000 46,463,280 98.54

150,000,000 147,711,000 98.47 100,000,000 96,087,500 49.42 50,000,000 49,417,000 98.83

150,000,000 126,138,128 84.09 75,000,000 72,298,900 96.40 50,000,000 47,035,500 94.07

142,400,000 105,069,799 73.78 103,148,000 75,658,550 73.35

170,000,000 164,061,850 96.51 92,500,000 91,625,275 99.05

92,500,000 88,607,200 95.79

i. Penyusunan Naskah Akademis 60,000,000 56,498,100 94.16 Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan 5 Program perencanaan Strategis dan a. Penyusunan rencana kerja SKPD 11,000,000 10,949,250 99.54 b. Penyusunan laporan capaian kinerja 11,000,000 10,936,700 99.42 SKPD

Lampiran V Hal 2

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

POGRAM/ KEGIATAN c. Penyusunan laporan keuangan SKPD

70%

2


3

4



SASARAN STRATEGIS I % program CSR/PKBL 90% perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah

6 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja a. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan b. SIPPD MONEV 1 Program Kerjasama Pembangunan a. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

11,000,000 10,920,150 99.27

126,250,000 122,232,000 96.82 170,000,000 167,961,600 98.80 4,710,375,985 4,255,897,908 90.35 64,000,000 31,973,400 49.96

SASARAN STRATEGIS II 64,000,000 31,973,400 49.96 % rekomendasi pemanfaatan 21 Program Pengendalian Pemanfaatan 1 ruang Ruang kecamat a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan 100,000,000 96,173,700 96.17 an ruang SASARAN STRATEGIS III 100,000,000 96,173,700 96.17 ketersediaan pedoman 57.1% 1 Program Perencanaan Tata Ruang a. Pengembangan Infrastruktur Data 58,000,000.00 56,056,600.00 96.65 perencaan tata ruang Spasial b. Evaluasi RTRW 300,000,000.00 295,404,800.00 98.47 c. Penyusunan Pembangunan Wilayah 59,000,000.00 56,571,750.00 95.88 Terpadu d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 55,000,000 53,156,375 96.65 Strategis RDTR Perkotaan Jombang e. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek

55,000,000.00

53,072,250.00 96.50

f. Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang g. Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek h. Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang

75,000,000.00

70,036,450.00 93.38

75,000,000.00

70,160,865.00 93.55

60,000,000.00

58,088,800.00 96.81

Lampiran V Hal 3

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET

i. Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek j. Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan SASARAN STRATEGIS IV 5



90%

1

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah a. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah b. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) c. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

REALISASI (Rp.)

%

60,000,000.00

58,762,700.00 97.94

50,000,000.00

30,322,669.00 60.65

847,000,000

d. Penyusunan Data Inflasi Daerah e. Penyusunan indeks gini f. Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah SASARAN STRATEGIS V

ANGGARAN (Rp.)

801,633,259

94.64

125,000,000 101,454,650 81.16 150,000,000

146,181,150.00 97.45

125,000,000

120,805,625.00 96.64

150,148,150 150,000,000 125,000,000

147,874,600.00 98.49 147,394,850.00 98.26 80,274,850.00 64.22

825,148,150 743,985,725 90.16

Lampiran V Hal 4

NO.

SASARAN STRATEGIS

6


INDIKATOR KINERJA ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

TARGET

POGRAM/ KEGIATAN

90%

1 Program Penelitian Dan Pengembangan a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan b. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah c. Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid d. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang e. Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

190,000,000 165,998,536 87.37 100,000,000 79,972,275 79.97 150,000,000 144,479,575 96.32

125,000,000 83,566,200 66.85 150,000,000 146,247,325 97.50

f. Penyusunan Profil Pondok Pesantren 55,000,000 54,483,500 99.06 di Kabupaten Jombang g. Kajian kebijakan penganggaran daerah 50,000,000 49,774,275 99.55 SASARAN STRATEGIS VI 7


(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur

90%

820,000,000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

724,521,686

88.36

715,872,850 618,857,765 91.67

Lampiran V Hal 5

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD


(d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET 100%

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

194,000,000 187,226,000 96.51

c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

48,400,000 35,634,100 73.62

34,210,000 27,327,600 79.88

Program peningkatan disiplin aparatur

100%

3

90%

a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian 11,250,000 11,250,000 100 khusus lainnya Program peningkatan kapasitas 4 kelembagaan perencanaan pembangunan a. Penyusunan Naskah Akademis Sistem 75,000,000 38,600,700 51.47 Perencanaan Pembangunan Daerah b. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

SASARAN STRATEGIS VII

49,500,000 - - 1,128,232,850

918,896,165

81.45

Lampiran V Hal 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAPPEDA

Recommend Documents