PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2017, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Kecamatan Megaluh dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan dan pelaksana pelayanan kepada masyarakat untuk Tahun 2017. Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2017 merupakan Rencana Kerja ke tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 -2018. Penyusunan Renja Kecamatan Megaluh berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah no 13 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan, Peraturan Bupati no.16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan fungsi kecamatan, Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Dengan telah diterbitkanya Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2010 berarti Kecamatan sudah dapat dikatakan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) secara mandiri, sehingga dalam penganggarannya dapat diterbitkan kode Rekening Program sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Seksi. Kecamatan Megaluh sebagai unsur pelaksana Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan fungsi kecamatan, Dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Megaluh menetapkan Visi ; “Menciptakan

pelayanan

prima

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.” Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, Kecamatan Megaluh menetapkan 7 Misi, 7 tujuan dan 15 Sasaran.

Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahum 2017

i

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Penyusunan Renja tahun 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pedoman bagi seluruh aparat Kecamatan Megaluh

dalam

melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan dan pelaksana

pelayanan kepada masyarakat dalam pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Kecamatan Megaluh. Megaluh, 1 Pebruari 2016 CAMAT MEGALUH

Drs. ANWAR, MKP Pembina NIP. 19710418 199201 1 004


ii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………………… i DAFTAR ISI ..……………………………………………………………………………………………………………………….iii DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………………………………………………..iv BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................I.1 1.2 Landasan Hukum ..................................................... …………………………………….………...I.2 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................................I.5 1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... ………………………….…………I.6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEGALUH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec.Megaluh Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD..……II.1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec.Megaluh………………………………….. ...............................II.6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Kec.Megaluh.................................II.9 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD .………………….............................................. II.10 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………………………………… ... II.11 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, dan KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.…………………............................... III.1 3.2 Tujuan, dan Sasaran Rencana Kerja Kec.megaluh…………………………………….. ..............III.18 3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………...........................................III.21 BAB. IV PENUTUP ………………………………………………………….…………………………………………… IV.1

DAFTAR TABEL 

Tabel II.2. Capaian Kinerja



Tabel II.3. Review Rancangan Awal RKPD tahun 2017



Tabel II.4. Usulan Program dan kegiatan tahun 20117


iii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

Tabel III.5.Rumusan Program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017


iv

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Megaluh ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2014 - 2018 Kecamatan Megaluh, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Kecamatan Megaluh dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Megaluh ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindak lanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017

I- 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Tahun 2017 Kecamatan Megaluh ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2014 - 2018 Kecamatan Megaluh. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan bagi Kecamatan Megaluh. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran - sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah - langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi


I- 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Kecamatan Megaluh ini yaitu : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)


I- 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara


I- 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor. 15 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;


I- 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.3 MAKSUD dan TUJUAN Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Megaluh ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programprogramnya, serta keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2017 maka diharapkan

Dokumen

Rencana

Kerja

ini

akan

menjadi

jembatan

yang

menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2017 ini Kecamatan Megaluh akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber - sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. Dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini juga terdapat informasi - informasi yang akan memudahkan Kecamatan Megaluh dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target - target yang telah ditetapkan.


I- 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini, memuat program - program dan kegiatan - kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 diuraikan secara singkat dalam masing - masing bab adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.


I- 7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2017 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Megaluh, serta susunan garis besar isi dokumen .

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Megaluh Tahun 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Megaluh Tahun 2014 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Megaluh Periode 2009 - 2013. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2013 dan perkiraan pencapaian tahun 2014, mengacu pada APBD tahun berjalan Tahun 2015. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Kecamatan Megaluh berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Megaluh tahun - tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran daerah maupun SKPD yang dilaksanakan dengan mendorong peran serta masyarakat ( Hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial ) ditampilkan dalam matrik tersendiri.


I- 8

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;


I- 9

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmnetGoals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 5. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;


I- 10

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; BAB.III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Berisikan penjelasan mengenai : A. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan : a.

Pencapaian target kinerja jangka menengah,

b.

Pencapaian MDGs,

c.

Pengentasan kemiskinan,

d.

Pencapaian SPM,

e.

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;


I- 11

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG f.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis agribisnis, dsb

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : a.

Jumlah program dan jumlah kegiatan,

b.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),

c.

Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam tabel tersendiri,

d.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penambahan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.


I- 12

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAB.IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, b. Kaidah - kaidah pelaksanaan, c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.


I- 13


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEGALUH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Megaluh Tahun 2015 dan Capaian RENSTRA Periode 2014-2018 Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJAKecamatan Megaluh Tahun lalu (Tahun N-2 atau 2015 ) dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun berjalan ( tahun N-1 atau 2016) yang sudah disyahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target RENSTRA SKPD, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya. sehingga

dapat

teridentifikasi

sampai

sejauh

mana

Kecamatan Megaluh

melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program / kegiatan yang pencapaian kinerjanya melebihi target rencana. Yaitu pada program Pembinaan Kesejahteraan kepada masyarakat. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2015 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017II- 1


Untuk mencapai visi “ Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua “ kecamatan Megaluh memiliki 7 misi yaitu : 1. Meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan 4. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial 6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan 7. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Masing-masing misi diuraikan dalam 7 tujuan dan 15 sasaran,dalam mewujudkan sasaran tersebut, direalisasikan dalam 5 program dan 21 kegiatan pada tahun 2015. Adapun beberapa pencapaian kinerja program kerja/kegiatan pada tahun 2015 Tri



Bulan I baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta factor – factor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1.Dari Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya : a.Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor; b.Pemeliharaan rutin/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya; c.Pemeliharaan rutin/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor; d.Penyusunan rencana kerja SKPD; 2.Dari Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015 tribulan IV, ada beberapa yang sudah memenuhi target kinerja yang seperti direncanakan diantaranya : a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 100%; b. Penyediaan Jasa Aministrasi Perkantoran 96,48%; c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor 99,80% d. Pemeliharaan

Rutin

/berkala/sedang/berat

pendukungnya 82,79%


gedung

kantor/bangunan


e. Pemeliharaan rutun/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 99,46% f. Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan

dinas/kendaraan

operasional 100%; g. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 100% h. Penyusunan rencana strategis Kecamatan 35,58%; i. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 35,58%; j. Penyusunan laporan keuangan SKPD 35,58%; k. Penyusunan monografi Kecamatan 90,75 %; l. Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan 97,30%; m. Koordinasi musrenbang Desa 100%; n. Pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas 100%; o. Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketirtiban masyarakat 99,60%; p. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 99,00%; q. Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama 100% r. Pembinaan dan fasilitasi PKK 99,50%; s. Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 99,21%; t. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa 99,91%; u. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan tepadu kecamatan 99,75% 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :



a.

Adanya deviasi Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor;

b.Adanya deviasi kontrak dengan jasa konsultan ( site plan), dikarenakan di SKPD Kecamatan Megaluh belum ada pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil, sehingga mengajukan ke Ibu Sekda untuk penunjukan pejabat tersebut. c. Adanya deviasi Pemeliharaan rutin/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor; d.

Dalam kegiatan pembangunan gedung pelayanan terpadu anggaranya tidak bisa terserap semua karena penawaran dari lelang dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan dari APBD Kabupaten Jombang.

e.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD untuk uang lembur tidak bisa terserap karena penyerapan keuanganya harus disertai bukti rekam print out finger print.



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN MEGALUH

Pelaksanaan evaluasi dan análisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dengan menjabarkan hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target di sertakan pula data- data pendukung terhadap análisis tersebut . Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Megaluh. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang telah diidentifikasi agar sasaran – sasaran strategis dan tujuan strategis dapat tercapai. Skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 keatas

:

Sangat berhasil

70 < x < 85

:

Berhasil

55 < x < 70

:

Cukup berhasil

X < 55

:

Kurang berhasil



Untuk memberikan informasi terhadap kemajuan, dan kendala yang ada, pada bagian ini dijelaskan juga capaian target pada tahun – tahun sebelumnya. Tabel.II.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN No Sasaran Strategis

1

Sasaran Strategis 1

No.IKU

1

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KTP

2

Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 4

2013

2014

27100

653

2015 0

Jumlah Tinta

2

Jumlah surat yang dilayani

1106

1109

1115

3

Jumlah ijin Mendirikan Bangunan yang dilayani

6

7

7

4

Jumlah desa binaan

13

13

13

5

Jumlah desa yang dibina

13

13

13

Terlaksananya pelayanan ijin Mendirikan Bangunan 4

Jml blangko KTP

Realisasi

Jml Kompiuter

Terlaksananya pelayanan legalisasi

3

Indikator Kinerja Utama

Terlaksananya pembinaan administrasi Pemerintahan Desa,

5

Sasaran Strategis 5 Terlaksananya



pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

6

Sasaran Strategis 6

6

Jumlah kegiatan pembinaan

2

7

Jumlah kegiatan penertiban perijinan

13

8

8

8

Jumlah kegiatan

12

12

12

9

Jumlah kegiatan

3

3

3

Terselenggaranya pembinaan perangkat kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan Masyarakat,

7

Sasaran Strategis 7 Terlaksananya kegiatan penertiban perijinan

8

Sasaran Strategis 8

2

2

Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat,

9

Sasaran Strategis 9 Terlaksananya pembinaan bidang perekonomian dan pembangunan



10

Sasaran Strategis 10

10

Jumlah kegiatan

1

1

1

11

Jumlah kegiatan

12

12

12

Terlaksananya kegiatan musrenbang

11

Sasaran Strategis 11 Terlaksananya pembinaan kesejahteraan sosial kepada masyarakat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Megaluh Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan megaluh, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Kecamatan Megaluh, kecamatan Megaluh merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Megaluh belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada; 2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu computer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang; 3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Megaluh masih terbatas; Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017II- 9


4. Kurang adanya sinergi antara program yang dilaksanakan oleh dinas dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. 5. Kurang maksimalnya pelaksanaan program tertentu karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas sehingga terjadi tumpang tindih.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang di amanatkan di dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, ekskutif maupun legislative, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa



perubahan – perubahan mengenai peraturan – peraturan perundang – undangan , kebijakan dan arahan dari pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Megaluh Tahun 2014 guna mendukung target dan sasaran adalah sebagai berikut : ( terlampir Tabel II.4 ) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Megaluh pada tahun 2017, merupakan hasil dari proses perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing pemangku jabatan di SKPD Kecamatan Megaluh tahun –tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan di tahun yang akan datang, serta berdasarkan Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dijabarkan dalam Renstra Tahun 2014 -2018 . Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan RENJA SKPD Kecamatan Megaluh Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Tabel.II.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

Penyediaan Jasa Adm. Teknis Perkantoran

Kec.Megaluh

Penyediaan Jasa Adm. Perkantoran

Kec.Megaluh

Tersedianya Tenaga pendukung adm perkantoran Tersedianya pelayanan adm.perkantoran

ANGGARAN (RP)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000

149.644.287

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana pengadaan sarpras Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat Gedung kantor/bangunan pendukungnya

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket

4.995.000

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana Gedung Kantor

Kec.Megaluh

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Kantor

2.600.000

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana pemeliharaan kendaraan dinas

3.400.000

Program Peningkatan disiplin Aparatur


12.400.000

KET


Pengadaan pakaian dinas dan pakain khusus lainnya

Kec.Megaluh

Tersedianya pakaian Olah raga

4.000.000

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana penyusunan Renja

5.000.000

Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana laporan kinerja

5.000.000

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana laporan keuangan

5.000.000

Penyusunan monografi kecamatan

Kec.Megaluh

Tersusunnya buku monografi kecamatan

15.000.000

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Kec.Megaluh

10.000.000

Koordinasi Musrenbang Desa

Kec.Megaluh

Pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah Tanggul Brantas

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terpenuhinya dana koordinasi Musrenbang Desa Terpenuhinya dana pengamanan tanggul brantas

Program perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan


7.500.000

18.000.000


Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana pengendalian trantib masyarakat

10.000.000

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dan publikasi informasi prosedur pelayanan publik

5.000.000

Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasioanl/agama

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana peringatan hari-hari besar nasional dan agama

12.500.000

Pembinaan dan fasilitasi PKK

Kec.Megaluh

10.000.000

Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan

Kec.Megaluh

Terpenuhinya dana pembinaan dan fasilitasi PKK Terpenuhinya dana koordinasi penanggulangan kemiskinan

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kec.Megaluh

Terpenuhinya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

20.000.000

Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan Jumlah

Kec.Megaluh

Terwujudnya pelayanan terpadu kecamatan

20.000.000


5.000.000

330.039.287




BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada

tahun

terakhir

pemerintahannya

diwajibkan

menyusun

Rencana

KerjaPemerintah ( RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. RKP sebagaimana tersebut diatas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN ( APBN-P).

Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 1


Proses dan kedudukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 - 2019 1. RT-RPJMN 2015 – 2019 adalah RPJMN ke III dalam kurun RPJPN 2005 – 2015, 3 kata kunci : a. Pembangunan Ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia b. SDM Berkualitas c. Kemampuan IPTEK 2. RT – RPJMN 2015 disusun berdasarkan : Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010 2014, Background study ; aspirasi masyarakat 3. RT-RPJMN ditambah dengan Visi Misi Presiden terpilih akan menjadi RPJMN 2015 – 2019. TIGA HAL PENTING DALAM RPJMN 2015 -2019 1. Indonesia sudah menjadi Middle Income Country ( Level bawah ), Pembangunan ke depan harus menyiapkan landasan untuk menghindar dari Middle Income Trap. 2. 2025-2030 ada peluang bonus demografi (Proporsi penduduk produktif ) lebih besar dari proporsi penduduk non produktif ( anak – anak dan lansia ), pembangunan ke depan harus dapat mempersiapkan agar ini menjadi peluang ( BONUS ) dan bukan beban ( Liabilities ) 3. Pembangunan berkelanjutan : Pilar social ( people), Pilar Ekonomi ( Profit), Pilar lingkungan ( Planet) didukung dengan Governance ( Pilar tata kelola ).



Middle income Trap dialami oleh Negara – Negara lain yang sudah lebih maju yaitu : 

Negara Mexico di tahun 1981 : $ 6,965; 2010 : $ 7, 834



Negara S. Africa di tahun 1981 : $ 5,486 ; 2010 : $ 5,794



Negara Brazil di tahun 1981 : $ 3,939 ; 2010 : $ 5,618



Ratio to USA GDP per capita USA = 1,0 1981, $ 25,902 ; 2010 $ 42, 001

Semua Negara ini lolos Middle income Trap (MIT) telah menjadi Negara Maju 20 – 30 Tahun lalu. Dengan memanfaatkan Bonus Demografi (BD), meningkatkan Kualitas SDM dan IPTEK, Meskipun tanpa SDA yang melimpah. GDP percapita ( constant 2012 USD ) : 

Hongkong SAR China 12, 424 tahun 1982 ,



Japan 20,017 tahun 1970,



Korea, Rep 14,274 tahun 2000,



Singapore 24,218 tahun 1991,



Indonesia Assuming 6 percent real GDP growth 2013 – 2030 akan mencapai 8,618 di tahun 2030, kalau assuming 10 percent real GDP growth 2013 – 2030 akan mencapai 16,618 di tahun 2030, Bonus Demographic Tahun 2010 – 2030



RPJM 2 Pertumbuhan PDB PDB Per Kapita Kemiskinan Pengangguran

2013 Sekitar USD 4.000 2013: 11,47% 2013 6,25%

RPJM 3 6 -8 % Per tahun 2019 Sekitar USD 7.000 6 -8 % Per tahun

RPJM 4

2025 > USD 12.000 <5% < 5%

Kuncinya tingkatkan prodoktifitas : peluangnya masih besar. Sumber – Sumber Kemakmuran : 

Produktifitas tergantung pada nilai dan efisiensi barang dan jasa



Bukan Industri apa kita bersaing, tetapi Bagaimana kita bersaing.



Devaluasi dan biaya rendah menunjukan kurangnya Fundamental daya saing.

Bonus Demografi disiapkan dan ditangani dengan tepat) atau “ BOM “ Demografi 

Bonus Demografi : Proporsi Usia produktif > Usia Non Prodoktif ( Anak –Anak dan lansia)



Kalau disiapkan dengan benar akan menjadi BONUS kalau tidak akan menjadi “BOM”



BONUS : kalau bekerja, Produktif dan bisa menabung



BONUS DEMOGRAFI TIDAK OTOMATIS, HARUS ADA KEBIJAKAN TEPAT, TERUTAMA : 

Kualitas SDM : terdidik dan sehat dan terampil ( produktif), akan produktif – bekerja dan menabung;



Jumlah tidak meledak : Usia dini pada saat tahun bonus tidak membesar, perlu pengendalian penduduk;



Struktur Ekonomi memberi ruang usia produktif untuk bekerja produktif, bekerja dan kaya ( pendapatan tidak habis dikunsumsi), kelebihan ditabung ( tidak boros)

PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN : Keseimbangan 3 pilar pembangunan dan tata kelola yang akuntabel. Pembangunan berkelanjutan, bukan lagi pilihan, namun menjadi keharusan : 

PILAR SOSIAL ( PEOPLE ):

Pemerataan, Kesehatan, Pendidikan, Keamanan,

Perumahan dan Kependudukan; 

PILAR EKONOMI ( PROFiT ): Struktur Ekonomi, Pola konsumsi dan produksi, Ketahanan pangan, Ketahanan Energi dan Infrastruktur/ Konektivitas;



PILAR LINGKUNGAN ( PLANET ) : Atmosfir, Tanah, Pesisir dan laut, Air bersih dan Keanekaragaman Hayati. Pembangunan pilar lingkungan ini output dan indicator terukur – agar bisa diinternalisasikan ke kegiatan ( pilar ) ekonomi dan social ( perilaku).





PILAR TATA KELOLA (GOVERNANCE ) : Kelembagaan , Kapasitas lembaga dan Pelaku, Pilar tata kelola ini merupakan kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pemberantasan Korupsi.

MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP Amanat RPJP ( untuk RPJMN III ) : Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM 

POLHUKAM : RB,Tertib hokum, Anti kurupsi, Demokrasi dan Stabilitas DN



EKONOMI : Transformasi struktur, Resiliensi : pangan, energy dan air,



KESRA : Mutu SDM, Kemiskinan, Pemerataan, Kesempatan Kerja dan SJSN



SDA - LH : Pengelolaan SDA dan Biodiversity, Kelautan, Mitigasi & Adaptasi perubahan iklim



DAERAH : Pemerataan, SPM terpenuhi, Urbanisasi, Pelaksanaan Desentralisasi

KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN : 

POLHUKAM : 1. Perijinan : Tidak jelas, tidak pasti dan tidak transparan 2. Korupsi masih belum dapat dikendalikan





EKONOMI : 1. Ekonomi makro bagus – sector riil masih belum optimal ( primer membesar) 2. Tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas 3. Ketahanan pangan rentan, ketahanan energy rapuh 4. Infrastruktur terutama luar Jawa masih sangat kurang ( ekonomi , dan membuka keterisolasian )



SOSIAL : 1. Pendidikan : Dasar APK cukup baik, namun drop –out sekolah menengah masih tinggi 2. Kesehatan : angka kematian bayi dan prevalensi gizi masih cukup tinggi 3. Kesenjangan pendapatan ( gini) dan layanan dasar 4. Penyerapan tenaga kerja masih besar di sector informal ( pertanian, UKM )



SDA - LH : 1. Pemanfaatan SDA masih level primer, nilai tambah rendah dan 2. Kualitas lingkungan masih buruk ( udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan 3. Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan 4. Kelautan : konektivitas laut, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan optimal 5. Ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan.





DAERAH : 1. Kesenjangan antar daerah ( dalam perbaikan aspek) 2. SPM masih belum standart dan masih rendah kualitasnya 3. Desentralisasi belum mendekatkan pelayanan ke masyarakat 4. Pembangunan desa tertinggal dibanding kota – urbanisasi meningkat

SASARAN RPJMN 2015 -2019 sebagai berikut : 1. POLHUKAM * Konsolidasi demokrasi * Praktek korupsi menurun 2. EKONOMI * Pertumbuhan : 6-8 % / tahun didukung industry dengan nilai tambah tinggi * PDB per Kapita tahun 2019 USD 7.000 * Tingkat kemiskinan 6 -8 % * Infrastruktur dasar : elektrifiikasi, air bersih dan kelayakan jalan raya 100%



3. SOSIAL * Pendidikan 2019 ; APM SD/MI/sederajat : 97% ; APM SMP/MTs/sederajat : 80%; APK SMP/MTs/sederajat : 104%, APK SMA/SMK/MA : 89% dan APK PT/PTA : 33% dan membaiknya kualitas * Kesehatan : AK bayi menurun dari 28/1000 menjadi 25 /1000 4. SDA-LH * Produksi padi 46 juta ton ( 2,9% / tahun ) dan pangan protein meningkat * Penurunan Emisi GRK 2019 mendekati 26% * Hiilirisasi hasil tambang * IKLH dari

………..menjadi

* Bauran energi EBT 6 -7 % di 2019 5. DAERAH * Ekonomi Jawa – Luar Jawa ; 59 : 41 menjadi 53- 55 : 45-47 * Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 ( 2019)



STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Pemerataan Pelayanan Sosial di Seluruh Wilayah, Pusat Pertumbuhan Pada Daerah Potensial. 1.

Meningkatkan

peran

luar

Jawa

dengan

tetap

menjaga

Momentum

Pertumbuhan Jawa Bali – peranan PDRB Non Jawa Bali meningkat 2.

Pemerataan Pelayanan Dasar

3.

Mempercepat GAP ketertinggalan daerah tertinggal ( terpencil, perbatasan, pulau – pulau kecil dan terluar )

ARAH KEBIJAKAN : PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI POTENSI DAN ISU LOKAL 1. PEMENUHAN HAK DASAR –SPM : a. Pendidikan dan kesehatan b. Permukiman , air bersih dan sanitasi c. Listrik dan akses energy 2. INTRSTRUKTUR: SINERGI : Pemerintah – Swasta, Pusat – daerah 3. IKLIM INFESTASI : a. Pusat : kondusif terhadap people – profit – planet ( Berkelanjutan ) b. Daerah : Jelas – transparan dan cepat 4. PEMBANGUNAN KELAUTAN : a. Konektivitas laut dan armada/ maritime b. Penegakan hukum laut: optimalisasi SD laut untuk kesra



c. Ekonomi : migas, mineral, tambang, jasa dan biodiversity Kebijakan tersebut diatas memperhatikan : 1. Potensi sepanjang koridor ekonomi ( Intergratedly local specific, glonally connected ) 2. Daya dukung alam dan inklusif ( termasuk masyarakat adat ) RANCANGAN TEMA RKP 2015 ; Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembagunan Ekonomi Yang berkeadilan 

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN 2



Kesesuaian dengan tema RPJMN 3 ( 2015 -2019 ): memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.



Kata Kunci :

1. Reformasi pembangunan 2. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan

KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR o Sejak 2009 kinerja pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur telah melampaui

kinerja

nasional,

bahkan

mengalami

peningkatan

pertumbuhan pada tahun 2012 ketika pertumbuhan nasional menurun



o Perekonomian Jawa timur tahun 2013 mengalami perlambatan dan tumbuh sebesar 6,55%. Angka pertumbuhan ini, diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 % ( 2013) 

Dari sisi suplai , sector perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap sumber pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Timur tersebut sebesar 2,81%, sedangkan pada sector industry pengelolaan dan sector pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 1,39 % dan 0,81%



Dari sisi permintaan, kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga 5,14% dan pembentukan Modal Tetap Bruto ( PMTB) sebesar 1,21%

o Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. 

Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 15,26% pada tahun 2010 menjadi 12,73% pada September 2013. Namun angka ini masih diatas angka kemiskinan rata – rata nasional 11,47% .

o Pencapaian tingkat pengangguran terbuka ( TPT) Propinsi Jawa Timur mengalami peningkatan TPT dari 4,25% pada Agustus 2010 menjadi 4,33% di atas Agustus 2013, dan sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 6,25% ( Agustus 2013)



o Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia , maka propinsi ini dapat dikatakan sudah cukup baik. 

Indeks Pembangunan Manusia(IPM) meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 72,83 pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015



Pencapaian IPM Propinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah rata-rata Nasional sebesar 73,29 (2012 sampai dengan tahun 2015)

o Dari sisi Indeks Kesejahteraan Daerah ( IKD), Propinsi Jawa Timur berhasil meningkat dari 61,5 (2007) menjadi 66,8 (2015). Indeks ini diukur berdasarkan pengukuran kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan,dan infrastruktur daerah ( Litbang Kompas, 2014). o Dari distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Propinsi Jawa Timur mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. 

Meningkatnya angka rasio Gini Propinsi Jawa Timur dari 0,337 (2007) menjadi 0,364(2013) namun dibawah rata – rata nasional sebesar 0,413 ( 2013)



Hal ini tetap perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan ke depan lebih melibatkan masyarakat secara inklusif sehingga hasil –hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.



POTENSI PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR Propinsi Jawa Timur mempunyai modal dasar sebagai salah satu pusat lumbung pangan nasional.Memiliki potensi besar untuk pengembangan potensi pertanian tanaman pangan. 

Prodoktivitas pada Propinsi Jawa Timur tahun 2015 mencapai 61,11 kuintal/Ha yang telah berada di atas rata – rata produktivitas tanaman padi Nasional. Sedangkan untuk jagung, produksi di Jawa Timur mencapai 5.952.268 ton per tahun (2015), yang terbesar di wilayah Jawa Bali.



Potensi pengembangan pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui antara lain : o Penyaluran subsidi benih sektor pertanian o Peningkatan dukungan infrastruktur, khususnya irigasi dan infrastruktur SDA lainnya o Penyaluran pupuk bersubsidi, percepatan penumbuhan volume Kawasan Rumah Pangan Lestari o Pengembangan dan penggunaan teknologi sektor pertanian o Pemantapan penyuluhan pertanian o Penyiapan SDM dan kelembagaan pelaku pertanian o Peminjaman modal untuk pelaku pertanian bekerjasama dengan bank dan koperasi



TANTANGAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, antara lain : 

Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan



Jumlah angkatan kerja baru relatif besar



Perbaikan akses dan kualitas pelayanan dasar



Percepatan pembangunan daerah tertinggal



Perbaikan daya dukung lingkungan yang semakin menurun dan meningkatnya resiko bencana



Peningkatan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi

Sehubungan tersebut diatas sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan singkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahab. RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG PEMBANGUNAN 2015: 1. BIDANG PEMBANGUNAN SOSBUD DAN KEHIDUPAN BERAGAMA a. Reformasi Pembangunan kesehatan 

Pendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Demand and supply)



Penurunan angka kematian ibu dan bayi



b. Pengendalian jumlah penduduk c. Sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan d. Reformasi pembangunan pendidikan 2. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI a. Peningkatan daya saing tenaga kerja b. Transformasi sector industry dalam arti luas c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi d. Peningkatan efisiensi system logistik dan Distribusi 3. BIDANG PEMBANGUNAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA a. Penguatan konektivitas Nasioanal 

Keseimbangan pembangunan antar wilayah



Pendorong pertumbuhan ekonomi



Pembangunan transportasi masal perkotaan

b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 

Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional



Peningkatan akses air minum dan sanitasi



Penataan perumahan / pemukiman

c. Peningkatan ketahanan air 4. BIDANG PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP a. Perkuatan Ketahanan pangan b. Peningkatan ketahanan energy



c. Percepatan pembangunan kelautan d. Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan kualitas Lingkungan Hidup 5. BIDANG PEMBANGUNAN IPTEK a. Peningkatan Kapasitas IPTEK 6. BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK a. Konsilidasi Demokrasi 7. BIDANG PEMBANGUNAN PERTANAHAN DAN KEAMANAN a. Percepatan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) dengan Pemberdayaan Industri pertahanan b. Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri 8. BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR a. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan public b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 9. BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG a. Pembangunan daerah tetinggal dan perbatasan b. Pengelolaan resiko bencana c. Sinergi pembangunan perdesaan Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta prioritas pembangunan Nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2014 -2018 sebagaimana akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang, merupakan dukumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014 -2018 merupakan pedoman seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra – SKPD) Tahun 2014 – 2018. Di dalam RPJMD di nyatakan bahwa tema pembangunan lima tahun ke depan dengan visi “ Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung suatu misi: 1.

Meningkatkan kwalitas kehidupan sosial dan beragama

2.

Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau

3.

Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata

4.

Meningkatkan kwalitas infrastruktur dan lingkungan hidup

5.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018, diharapkan adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Megaluh Tahun 2017 diambilkan dari Visi misi Renstra SKPD Kecamatan Megaluh Tahun 2014-2018,tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasional untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut; 1. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b. Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan c. Meningkatnya kualitas pelayanan prima 2. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuan terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur b. Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur



3. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan b. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan kecamatan 4. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan b. Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal 5. Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Menurunnya konflik di dalam masyarakat b. Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan



6. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya b. Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan 7. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan b. Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat. 3.3.Program dan Kegiatan a. Faktor – Faktor rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan SKPD Kec.Megaluh Tahun 2017 dalam upaya Pencapaian target kinerja jangka menengah, visi dan misi RPJMD 2014-2018, pencapaian

MDGS,

pengentasan

kemiskinan,

pencapaian

SPM,

pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis agribisnis yaitu:



1. Mewujudkan pelayanan administrasi yang berkualitas melalui penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran, penyediaan jasa administrasi perkantoran; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan

prasarana

Gedung


Kantor, Gedung

pemeliharaan kantor/bangunan

pendukungnya, pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan

prasarana

Gedung


kantor,

kendaraan

pemeliharaan dinas/kendaraan

operasional, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 3. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif melalui Penyusunan rencana

strategis

SKPD,penyusunan

rencana

kerja

SKPD,

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD,penyusunan laporan keuangan SKPD 4. Meningkatkan informasi mengenai potensi kecamatan melalui penyusunan monografi; 5. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

kecamatan melalui penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan koordinasi musrenbang Desa;



6. Menurunkan angka kriminalitas di wilayah kecamatan melalui pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas dan koordinasi , pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat; 7. Meningkatkan jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat melalui penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; 8. Meningkatkan kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan melalui fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama serta pembinaan dan fasilitasi PKK; 9. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi local melalui koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan; 10. Menciptakan administrasi pemerintahan desa yang tertib melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; 11.Mewujudkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan melalui fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan.



b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Megaluh Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Teknis

Perkantoran

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Honorarium Pegawai Tidak tetap. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.. Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 6.000.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran dengan pencapaian target 12 bulan. Sedangkan hasil ( outcome ) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 1.2.Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

Penyediaan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan : 1.2.1.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.. Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 3.200.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya Honorarium

panitia pelaksana kegiatan terdiri 1 orang

Pengguna Anggaran, 1 orang PPK, 1 orang PPTK SKPD, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 1 orang

Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 orang

Pengurus barang, Panitia Pelaksana Kegiatan dengan target 12 bulan. Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 24


Sedangkan hasil ( outcome ) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor untuk keperluan administrasi perkantoran. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.. Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.2.190.787,00,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan

target 12 bulan.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 1.2.3 Belanja alat Listrik dan elektronik Kegiatan Belanja alat Listrik dan elektronik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat penerangan (lampu) dan instalasi listrik . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.. Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 320.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya kebutuhan alat listrik dan penerangan 12 buah. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 1.2.4.Belanja peralatan kebersihan Kantor Kegiatan belanja peralatan Kebersihan Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan

pembersih kantor, Kegiatan ini

untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas..



Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 501.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya kegiatan pembersihan kantor dengan tingkat capaian 12 bulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.

1.2.5. Belanja Bahan bakar minyak/bahan bakar gas Kegiatan

Belanja

Bahan

bakar

minyak/bahan

bakar

gas

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pertamina dex mobil dinas / kendaraan operasional ( 249 hr x 7 ltr) x Rp.10.600,00. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas. Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 15.680.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tercukupinya kebutuhan pertamina dex kendaraan dinas dengan rencana pencapaian 12 bln 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.

1.2.6.Belanja Jasa Kantor: Belanja Listrik dan Telpon Kegiatan Belanja Jasa Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk gedung kantor Camat Megaluh dan rumah dinas Camat, serta jasa telepon untuk gedung kantor. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas. Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 7.800.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon dengan pencapaian 12 bulan. Sedangkan hasil ( outcome ) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.



1.2.7.Belanja surat kabar/majalah Belanja surat kabar/majalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

belanja koran . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 1.920.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya koran penunjang pelaksanaan tugas dengan pencapaian 12 bln 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 1.2.8.Belanja jasa transaksi keuangan Belanja jasa transaksi keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

belanja cek . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya

pelayanan administrasi yang berkualitas Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 125.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya cek penunjang pelaksanaan tugas dengan

pencapaian 1 bendel 100 %. Sedangkan hasil

(outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.

1.2.9.Belanja Perawatan Kendaraan bermotor Belanja Perawatan Kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan STNK kendaraan dinas roda dua sebanyak 9 unit, mobil siaga desa 13 ds dan 1 unit mobil dinas. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.. Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 13.700.000,00 , maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional roda dua 9 unit . Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 1.2.10.Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan minuman harian pegawai dan makan dan minuman rapat dinas



Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 48.207.500,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya kebutuhan minuman harian (18 org x 249 hr) x Rp.4.400,-dan konsumsi rapat dengan rencana pencapaian 12 bln 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD. 12.11.Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas ke dalam dan keluar Daerah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi baik ke Kabupaten Jombang maupun ke Desa – Desa dan luar Kabupaten Jombang

. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan

administrasi yang berkualitas. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 22.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya perjalanan dinas dengan target 100% Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.

2.Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 2.1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor dimaksudkan untuk belanja modal pengadaan perlengkapan kantor . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 12.400.000,00,

maka

didapatkan

keluaran

(output)

terpenuhinya dana belanja modal Komputer untuk

utamanya

berupa

(PATEN) 1 unit,

dan

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa , printer 1 dan batrei UPS VC 2 Bh dengan

target 100% Sedangkan hasil (outcome) yang

diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.



2.2.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya. Kegiatan

Pemeliharaan

gedungkantor/bangunan

rutin/berkala

pendukungnya

dimaksudkan

/sedang/berat untuk

belanja

pemeliharaan Gedung kantor berupa penyekatan ruang penerimaan pelayanan masyarakat

dengan petugas dan penyekatan penambahan Ruangan untuk

Sekretaris Camat yang ada di gedung pelayanan terpadu ( PATEN). Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 4.995.000,00,

maka

didapatkan

keluaran

(output)

utamanya

berupa

terpenuhinya dana belanja pemeliharaan Gedung kantor berupa penyekatan ruang penerimaan pelayanan masyarakat dengan petugas dan penyekatan penambahan ruangan untuk Sekretaris Camat yang ada di gedung pelayanan terpadu ( PATEN ) dengan

target 100% Sedangkan hasil (outcome) yang


2.3.Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat sarana dan prasarana Gedung Kantor Kegiatan prasarana

Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat sarana dan

Gedung

Kantor

dimaksudkan

untuk

memenuhi

kebutuhan

pembayaran jasa servise kompiuter dan printer dan penggantian suku cadang. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima. Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 2.600.000,00,

maka

didapatkan

keluaran

(output)

utamanya

berupa

terpelihanya

peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1 tahun

100%.Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2.4.Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

/sedang/berat

operasional


kendaraan

dinas/kendaraan


Kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat kendaraan

dinas/kendaraan operasional dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja perawatan kendaraan bermotor berupa pembayaran jasa servise

dan

penggantian suku cadang. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima. Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 2.400.000,00,

maka

didapatkan

keluaran

(output)

utamanya

berupa

terpenuhinya dana pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 1 tahun 100%.Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian olah raga bagi pegawai. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp 4.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya pakaian olah raga dengan

target 20 stel. Sedangkan hasil (outcome) yang


2. Program perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja SKPD 4.1. Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD Kegiatan Penyusunan

rencana kerja SKPD dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan perencanaan program kerja SKPD selama 1 tahun utamanya berupa terlaksananya belanja pegawai berupa uang lembur PNS dan mamin lembur, belanja barang dan jasa berupa belanja cetak dan penggandaan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran



Terwujudnya penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif. Masukan Rp.5.000.000,00,

(input) maka

berupa

tersedianya

didapatkan

keluaran

dana

dari

(output)

APBD

sebesar

utamanya

berupa

terpenuhinya dana penyusunan Renja dengan target kinerja 3 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD.

4.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan laporan Kinerja ( LAKIP) SKPD selama 1 tahun berupa terlaksananya belanja pegawai berupa uang lembur PNS dan mamin lembur, belanja barang dan jasa

berupa belanja cetak

dan

penggandaan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas. Kegiatan ini untuk

mencapai sasaran Terwujudnya penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif. Masukan Rp.5.000.000,00,

(input) maka

berupa

tersedianya

didapatkan

keluaran

dana

dari

(output)

APBD

sebesar

utamanya

berupa

terpenuhinya dana penyusunan Laporan kinerja dengan target kinerja 3 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan konsistnsi perencanaan dan penganggaran program SKPD.

4.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kegiatan Penyusunan laporan keuangan SKPD dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan SKPD berupa laporan bulanan, tribulan dan tahunan selama 1 tahun berupa terlaksananya belanja pegawai berupa uang lembur PNS dan mamin lembur, belanja barang dan jasa berupa belanja cetak dan penggandaan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas.



Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif. Masukan Rp.5.000.000,00,

(input) maka

berupa

tersedianya

didapatkan

keluaran

dana

dari

(output)

APBD

sebesar

utamanya

berupa

terpenuhinya dana penyusunan laporan keuangan dengan target kinerja 18 bendel. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD.

3. Program fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamtan. 5.1.Kegiatan Penyusunan Monografi Kecamatan

Kegiatan

PenyusunanMonografi Kecamatan

dimaksudkan

untuk

memenuhi kebutuhan penyusunan Monografi Kecamatan berupa Honor Panitia pelaksana kegiatan,belanja lembur dan mamin lembur, belanja ATK,belanja papan monografi, cetak , penggandaan, mamin rapat dan perjalanan dinas dengan target 1 tahun 100%. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan. Masukan Rp.15.000.000,00,

(input) maka

berupa

tersedianya

didapatkan

keluaran

dana

dari

(output)

APBD

utamanya

sebesar berupa

tersusunnya buku monografi kecamatan dengan target kinerja 6 lembar papan data dan 3 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.2.Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Kegiatan

Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan dimaksudkan

untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan Kecamatan berupa belanja lembur dan mamin lembur, belanja ATK,belanja,

cetak , penggandaan, bener,mamin rapat dan perjalanan dinas dengan target



1x dalam 1 tahun 100%. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan. Masukan Rp.10.000.000,00,

(input) maka

berupa

tersedianya

didapatkan

keluaran

dana

dari

(output)

APBD

utamanya

sebesar berupa

terpenuhinya dana penyelenggaraan musyawarah Rencana Pembangunan

(

Musrenbang )kecamatan 1 tahun. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan. 5.3.Kegiatan Koordinasi Musrenbang Desa/kelurahan

Kegiatan

koordinasi

MusrenbangDesa

dimaksudkan

untuk

memenuhi kebutuhan koordinasi penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan Desa berupa, belanja ATK,belanja mamin rapat dan perjalanan dinas dengan target 13 Desa dalam 1 tahun 100%. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.7.500.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana koordinasi musyawarah Rencana Pembangunan

( Musrenbang ) Desa13 Desa . Sedangkan

hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan

laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.4.Pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah DAS Brantas. Kegiatan Pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah DAS Brantas digunakan untuk HR.Panitia 3 orang x 4 bulan, Mamin Peserta serta transpotasi dan akomodasi Non PNS. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan.



Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 18.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana pengamanan tanggul brantas 12 bulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.5.Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Kegiatan

Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban

masyarakat digunakan untuk HR.Panitia pelaksana Kegiatan, belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana pengendalian trantib masyarakat 12 bulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.6.Penyebarluas Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan Penyebarluas Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat digunakan untuk HR.Panitia pelaksana Kegiatan, belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandan,dokumentasi, spanduk,bener belanja mamin rapat/penyuluhan dan perjalanan dinas.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat.



Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 5.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana publikasi informasi prosedur pelayanan publik 12 bulan 100%. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.7.Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Kegiatan

Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama

digunakan untuk HR.Instruktur/pelatih upacara, Honor Penceramah, belanja ATK, Belanja spanduk, umbul-umbul, bendera,dokumentasi, belanja mamin rapat, snach latihan upacara dan keagamaan, sewa kursi.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 12.500.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana peringatan hari-hari besar nasional dan agama 1 tahun 100%. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.8.Pembinaan dan fasilitasi PKK Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi PKK digunakan untuk belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandan,dokumentasi, spanduk,bener belanja mamin rapat/penyuluhan dan perjalanan dinas.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan.



Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana pembinaan dan fasilitasi PKK 12 bulan 100%. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.9.Koordinasi dan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Kegiatan

Koordinasi dan penanggulangan kemiskinan tingkat

kecamatan digunakan untuk HR.Panitia pelaksana Kegiatan, belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 5.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan 100%. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.10.Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa digunakan untuk HR.Panitia pelaksana Kegiatan, belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandaan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terciptanya administrasi pemerintah desa yang tertib. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa 12



bulan 100%. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

5.11.Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan digunakan untuk HR.Panitia pelaksana Kegiatan, belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandan, belanja mamin rapat dan perjalanan dinas.Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Terwujudnya pelayanan

terpadu kecamatan (PATEN).12 bulan 100%.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Megaluh Tahun 2016 dan Prakiraan Maju 2017 :





BAB IV PENUTUP

Rencanakerja (RENJA) SKPD Kecamatan Megaluh Tahun 2017 ini, disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis SKPD Kecamatan Megaluh Periode 2014-2018, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai targettarget yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Kecamatan Megaluh dalam kurun waktu tahun 2017, sehingga upaya Kecamatan Megaluh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, kejujuran dan komitmen aparat yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah di susun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai , karena substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang di butuhkan stakeholder ssesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin di capai. Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan

tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil sertahasil yang telah dicapai

RencanaKerjaKec.MegaluhTahun 2017IV 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG dari kegiatan tersebut tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kecamatan Megaluh pada umumnya.

Megaluh, 01 Pebruari 201620101015JJ JJJJJJJ222 CAMAT MEGALUH

Drs. ANWAR, MKP Pembina NIP.19710418 199201 1 004

RencanaKerjaKec.MegaluhTahun 2017IV 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents