PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

INSPEKTORAT

i

PEMERINTAH KAB. JOMBANG KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Produk LAKIP ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 yang memuat data/ informasi tentang tingkat capaian sasaran pelaksanaan Program, Kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan juga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 9 Januari 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG, ttd Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, MSi. Pembina Utama Muda NIP.19590820 198603 1 011

INSPEKTORAT

ii

PEMERINTAH KAB. JOMBANG DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar .............................................................................................. i Daftar Isi ......................................................................................................... ii Daftar Tabel dan Gambar ............................................................................... iii Daftar Lampiran .............................................................................................. v Ikhtisar Ekskutif............................................................................................. vi BAB I

:

PENDAHULUAN. A. Latar Belakang ……. ................................................................. 1 B. Tugas dan Fungsi Organisasi……. ........................................... 2 C. Dasar Hukum.……. ................................................................... 8 D. Ruang Lingkup..……….. ........................................................... 10

BAB II :

PERENCANAAN KINERJA A. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 11 B. Rencana Strategis ................................................................... 12 C. Strategi dan Arah Kebijakan........ ............................................. 15 D. Rencana Kinerja Tahunan 2014........ ....................................... 17 E. Penetapan Kinerja 2014........ .................................................. 18

BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 20 B. Realisasi Anggaran ................................................................ 40

BAB IV :

PENUTUP...................................................................................... 43

LAMPIRAN - LAMPIRAN : Lampiran 1.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 (PK 2014)

Lampiran 2.

Rencana Strategis (RS)

Lampiran 3.

Pengukuran Kinerja (KURJA 2014)

Lampiran 4.

Realisasi Belanja Program dan Kegiatan 2014

INSPEKTORAT

iii

PEMERINTAH KAB. JOMBANG DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Halaman Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Jombang ..................

5

Tabel

1.1

Potensi Aparatur Berdasar Eselon....................................

6

Tabel

1.2

Potensi Pegawai Fungsional........... ..................................

7

Tabel

1.3

Potensi Aparatur Staf.........................................................

8

Tabel

1.4

Data PKPT Inspektorat Tahun 2014..................................

9/14

Tabel

2.1

Target IKU Inspektorat Tahun 2014....................................

19

Tabel

2.2

Tujuan............................................................... .................

21

Tabel

2.3

Sasaran .............................................................................

22

Tabel

2.4

Rencana Kinerja Tahunan 2014 .......................................

25

Tabel

2.5

Penetapan Kinerja Tahun 2014 ........................................

26

Tabel

3.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini..……..................................................…..

Tabel

3.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013..……..............…..

Tabel

3.3

28

29

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2014-2018..........................…….............…..

29 31

Tabel

3.4

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2014..........…….......

Tabel

3.5


Tabel

3.6


Tabel

3.7

32

33


33

Tabel

3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2014..........……....... .. 34

Tabel

3.9


Tabel

3.10

36


INSPEKTORAT

iv

36

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel

3.11


36

Tabel

3.12


Tabel

3.13


Tabel

3.14


Tabel

3.15

40

41


41

Tabel

3.16


Tabel

3.17


Tabel

3.18


Tabel

3.19

44

44


45

Tabel

3.20


Tabel

3.21


INSPEKTORAT

v

PEMERINTAH KAB. JOMBANG DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 (PK 2014).......................

Lampiran 2.

Rencana Strategis (RS)............................. ....................... 53. 2

Lampiran 3.

Pengukuran Kinerja (KURJA 2014) .................................

Lampiran 4.

Realisasi Belanja Program dan Kegiatan 2014 ................. 53. 4

INSPEKTORAT

vi

53. 1

53. 3


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

suatu

instansi

keberhasilan

dan

pemerintah

kegagalan

pelaksanaan

untuk Misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Visi Inspektorat Kabupaten Jombang direalisasikan melaui Misi Inspektorat Kabupaten Jombang, yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan. Dalam Upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi Inspektorat kabupaten Jombang, pada Tahun Anggaran terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja, yaitu : 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : a. Menurunnya Penyimpangan

(jumlah temuan) target yang ingin dicapai

sebesar 1% dan realisasi yang dicapai 31 %. 2. Peningkatan Profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya Jumlah Dan Kompetensi Auditor target yang inin dicapai sebesar 26 orang dan realisasi yang dicapai 27 orang. 3. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu : a. Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT pada Tahun 2014 dengan prosentase capaian sebesar 97,62 %. b. Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2014 dengan prosentase capaian sebesar 100 %. c. Prosentase penyelesaian TLHP pada Tahun 2014 dengan prosentase capaian sebesar 100 %. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah sebesar 31 % untuk sasaran 1, dan sebesar 103,85 % untuk sasaran 2 dengan serapan anggaran sebesar 82,14 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Inspektorat Kabupaten Jombang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien

INSPEKTORAT

vii

PEMERINTAH KAB. JOMBANG dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digynakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Jombang memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya di masa-masa yang akan datang.

INSPEKTORAT

viii

PEMERINTAH KAB. JOMBANG BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment), telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penjabaran pelaksanaan

lebih

lanjut

didasarkan

atas

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas perwujudan

Kinerja

kewajiban

Instansi

suatu

Pemerintah

instansi

adalah

pemerintah

untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk baik,

mencapai

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

yang

Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan mampu

meningkatkan

sub sistem

peran

dari sistem

serta

Pemerintahan

kinerja

diharapkan

fungsi Inspektorat sebagai Daerah

yang

berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

1

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas akuntabilitas, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

Inspektorat

Kabupaten

Jombang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

(LAKIP). Tahun

Penyusunan 2014

yang

LAKIP

Inspektorat

dimaksudkan

sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B.

Tugas dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, Inspektorat

Kabupaten

Jombang

mempunyai

tugas

pokok

membantu Bupati dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Pelaksanaan

urusan

Pemerintahan Desa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan objektif. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

2

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Inspektorat

Kabupaten

mempunyai fungsi: 1. Perencanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Jombang pada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pemerintah Kabupaten Jombang,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; 3. Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, KPU,

Kecamatan,

Pemerintahan

Sekretariat DPRD, Sekretariat Desa/Kelurahan,

BUMD

serta

pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan daerah lainnya berdasar Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

dengan

sistem

mekanisme auditing yang profesional dan obyektif; 4. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten; 5. Pengujian dan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten; 6. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang; 7. Pelaksana tugas administrasi ketatausahaan keuangan.


3

PEMERINTAH KAB. JOMBANG 1. Struktur Organisasi Dalam Inspektorat

menjalankan dipimpin

oleh

tugas

dan

Inspektur,

kewajiban, yang

dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerint ahan c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesos e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.


4

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Adapun rincian sumber daya aparatur/pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Potensi Aparatur Berdasar Eselon

No

Nama

NIP

Jabatan

Eselon

1.

Drs. Ec. I NYOMAN SW ARDANA MSi.

19590820 198603 1 011

Inspektur

II

2

Ir. HARUN WIYONO,MSi.

19620125 199203 1 005

Sekretaris

III

3

A. M. NINDYAGUNG, SH. MSi.

19670105 199212 1 001

Irban Bidang Pemerintahan

III

Irban Bidang Keuangan

III

4

LILIES WIDIANINGSIH,SE, 19680128 199403 2 009 MSi.

5

Drs. EKO PRIHANDONO, MM.

19600429 198603 1 009

Irban Bidang Ekonomi dan Kesos

III

6

Ir. W ASPODO

19591211 198501 1 002

Irban Bidang Pembangunan

III

7

Drs. SULISTIONO

19601017 198608 1 001

Sub Bag Administrasi dan Umum

IV

8

ANIS ZUL HULAIFAH, S.STP.

19820830 200012 2 001

Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan

IV

9

Drs. Ec. M. BAIDOWI, MM.

19660621 199703 1 001

Sub Bag Perencanaan

IV

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014


5

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel 1.2 Potensi Pegawai Fungsional

No

Nama

NIP

Jabatan

1

Dra. WAHYU RATNA SULISTIJANI

19620814 198903 2 009

Auditor Ahli Muda

2

SRI LESTARI WILUDJENG, S Sos.

19581002 198502 2 001

Auditor Penyelia

3

TUTUK MAHMULAH, SE

19700629 199502 2 001

Auditor Ahli Muda

4

ELY SRIWULAN, S.SoS

19631001 198503 2 010

Auditor Ahli Muda

5

DWI DAHAT SUDARSONO,SE

19610121 198509 1 001

Auditor Ahli Madya

6

ANIK YULIATI, SE.

19771229 200112 2 001

Auditor Ahli Muda

7

ABD. WAHID, SE.

19661009 198503 1 003

Auditor Ahli Muda

8

SUBANDI

19620320 198503 1 013

Auditor Penyelia

9

KUSWANTO, SE.

19670716 199703 1 002

Auditor Ahli Pertama

10

EKO PRASETYO, SE.

19780629 200604 1 017

Auditor Ahli Muda

11

JOKO KUNTO WIBISONO, SE, Ak.

19750912 200604 1 024

Auditor Ahli Muda

12

RIRIS ERNAWATI, SE.

19790707 200604 2 036

Auditor Ahli Muda

13

A. HASAN BUCHORI, ST.

19741122 200501 1 005

Auditor Ahli Muda

14

NINA ROSALINA,SE

19770904 201001 2 005


15

SLAMET HARTONO, SE.

19600728 198603 1 013

Auditor Pelaksa Lanjutan

16

MUKHAMAD GUFRON, SH.

19700720 199302 1 002


17

ENDANG NOVITRIANA, SE.

19761411 201101 2 002


18

DWI RETNO MITAYANI, SE

19770214 201101 2 003


19

KIKY WIDYA MELANIE, SE. Ak.

19780623 201101 2 003


20

TAUFIK AKBAR SOLIKIN, S.T.

19790127 201101 1 002


21

YOYON WIDARTO, SE.

19830224 201101 1 003


22

DEDDY PERMADI, SH.,

19831211 201101 1 003


23

RANGGA KUSUMA, SAB.

19880130 201101 1 003


24

AGUNG HARIADI, S.T, M.M

19701126 200212 1 006


Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014


6



7

PEMERINTAH KAB. JOMBANG TABEL 1.3 Potensi Aparatur Staf No

Nama

NIP

Jabatan

1

EDSON, ST.

19621103 198903 1 004

Staf

2

NI KETUT MURBAWATI, SE.

19700723 199703 2 003

Staf

3

ALBERTUS TWIS YOTAN MULYA, S.Sos.

19800117 201001 1 008

Staf

4

NEON AGUSTIN PARNARIRIN

19730827 200312 2 001

Staf

5

TRIYA WIJAYANINGRUM, SAB.

19840220 200501 2 002

Staf

6

DWI ANITA MARETIKA SARI

19840312 200604 2 012

Staf

7

ABIDIN

19700421 199803 1 008

Staf

8

ROMELI

19610607 200701 1 008

Staf

9

MAYA ERMANINGSIH, S.Farm,Apt.

19710521 199403 2 002

Staf

YUNI PRAVITASARI, S.Pt.

19780414 201101 2 004

Staf

10

KET.

Telah Lulus sertifikasi Auditao Ahli Pertama

Telah Lulus sertifikasi Auditao Ahli Pertama Telah Lulus sertifikasi Auditao Ahli Pertama

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2 014

2.

Data PKPT Inspektorat Tahun 2014 Saat ini Inspektorat Kabupaten Jombang dihadapkan dengan obyek pemeriksaan yang semakin komplek dan menantang, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah yang diikuti dengan meleburnya beberapa lembaga-lembaga vertikal menjadi lembaga daerah sehingga cenderung meningkat frekuensi kegiatan, dan tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Jombang juga semakin besar sejalan dengan tuntutan agenda reformasi, khususnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment). Dengan beban tugas pengawasan yang semakin berat, dimana dalam 1 tahun harus menyelesaikan lebih dari 900 (sembilan ratus) LHP. (sebagaimana Tabel 1.4 Data PKPT Inspektorat Tahun 2014) maka keberadaan Aparatur personilnya yang hanya 43 (empat puluh tiga)


8

PEMERINTAH KAB. JOMBANG orang, perlu ditambah/ditingkatkan baik Kuantitas maupun Kualitasnya SDMnya agar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.


9

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel 1.4 Data PKPT Inspektorat Tahun 2014 LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG NOMOR :

188/647/415.37/2013

TANGGAL : 05 Desember 2013 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2014

No

1

Obyek Pemeriksaan Reguler/Non Reguler Bulan Januari

Irban Bidang Pemerintahan UPTD PKM

Irban Bidang Keuangan REVIU LKPD

Irban Bidang Ekonomi Dan Kesra

Irban Bidang Pembangunan UPTD PKM

VI

UPTD PKM

UPTD PKM Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP 2

Pebruari

SDN/SWASTA

SDN/SWASTA

SDN/SWASTA

SDN/SWASTA

Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Pembinaan Operasional Pemeriksaan (Pengelolaan Asset dan Keuangan) pada sekolah-sekolah dasar Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP


10


3

Maret

SDN/SWASTA

SDN/SWASTA

SDN/SWASTA

SDN/SWASTA

Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP 4

DISPERINDAGPAS DAN UPTD PASAR

April

DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN

DINAS PERTANIAN

DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG

DINAS PETERNAKAN

PEMERIKSAAN PBJ (PROBITY AUDIT)

DINSOSNAKERTRANS KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Bimbingan dan Konsultasi Pemeriksaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP 5

Mei

KANTOR ARSIP PDE DAN PERPUSTAKAAN BAG. ADM. PEMERINTAHAN BAG. ADM. HUMAS

RSUD KABUPATEN JOMBANG

DINAS PENDIDIKAN

DISHUB DAN KOMUNIKASI

DINAS KESEHATAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KANTOR PENANAMAN MODAL

UPT TERMINAL UPT UJI KIR Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP


11


6

Juni

SKPD BAG. ADM. ORGANISASI

II

RSUD PLOSO

BAPPEDA

BAG. ADM. UMUM

ULP

BAG. ADM. HUKUM

BAG. ADM. PEREKONOMIAN

BAG. ADM. SDA Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP

7

Juli

DINAS PENDUK DAN CAPIL

BADAN PERIJINAN

SKPD KECAMATAN

BAG. ADM. PERLENGKAPAN

PEMERIKSAAN PBJ (PROBITY AUDIT)

DISPORABUDPAR REVIU LKPD Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Pemeriksaan Mendadak (Sidak) Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP 8

Agustus

BADAN PP DAN KB

BUMD (4 PERUSDA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERIKSAAN PBJ (PROBITY AUDIT) Pemeriksaan Khusus/DTT

Penelitrian dan Penelaahan Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP


12

DINAS KOPERASI DAN UMKM


9

September

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

RSUD KABUOPATEN JOMBANG

SATPOL PP

DPPKAD

SMP, SMAN DAN SMKN Se- KAB. JOMB.

Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP Penyusunan Statistik Pengawasan 10

DISPERINDAGPAS DAN UPTD PASAR DISHUB DAN KOMUNIKASI

Oktober

BAG. ADM. PEMBANGUNAN

DINAS KESEHATAN DINSOSNAKERTRANS

UPT TERMINAL

BPMPD

UPT UJI KIR

BAG. ADM. KESRA Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP Rakorwasda

11

Nopember

SEKRETARIAT DPRD

DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN

DINAS PENDIDIKAN

BPBD

DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG

DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN

Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bimbingan dan Konsultasi


13


Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP 12

Desember

APB DESA (302 DESA)

PENGAWASAN KAS DAN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SKPD

APB DESA (302 DESA)

APB DESA (302 DESA) Pemeriksaan Khusus/DTT Penelitrian dan Penelaahan Informasi Pemeriksaan Mendadak (Sidak) Bimbingan dan Konsultasi Monev Pelaksanaan PMPRB dan SPIP

Reguler Non Reguler

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011


14

APB DESA (302 DESA)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG C.

Dasar Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Inspektorat) : 1.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nommor 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);


15

PEMERINTAH KAB. JOMBANG 8.

Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinereja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Jombang Tahun 2004 - 2018; 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang.


16

PEMERINTAH KAB. JOMBANG C.

Ruang Lingkup Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspekorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014; 2. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2014-2018; 3. Pencapaian tujuan dan sasaran; 4. Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jombang; 5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis.


17


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A. INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah Satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

Indikator

Kinerja

Utama

merupakan

ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Inspektorat Kabupaten Jombang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui

Keputusan

Inspektur

Kabupaten

Jombang

Nomor:

188/429.1/415.37/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Kabupaten Jombang kedepannya juga akan selalu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama , dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan

suatu

organisasi. Adapun

penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :


18


Tabel 2.1 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

1

Prosentase Pengawasan sebagaimana target PKPT, antara lain : a. Pemeriksaan reguler b. Pemeriksaan BOS. c. Pemeriksaan khusus APB-Des Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat/kasus Prosentase Penyelesaian TLHP

%

100

%

100

%

100

2

3

B. RENCANA STRATEGIS Rencana merupakan

Strategis

dokumen

Inspektorar

yang

disusun

Kabupaten melalui

Jombang

proses

adalah

sistematis

dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Jombang. Rencana Strategis Inspektorat kabupaten Jombang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pertanggungjawaban Bupati terkait dengan

penetapan/kebijakan

bahwa

Rencana

Strategis

Inspektorat

Kabupaten Jombang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Inspektorat Kabupaten Jombang tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Jombang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Jombang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Kabupaten


19

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Jombang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat kabupaten Jombang. Dengan visi yang telah ditetapkan diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Jombang menjadi katalisator, motivator, mobilisator dan fasilitator dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Bidang pengawasan. Visi Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah “ Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Pengawasan Yang Berkualitas. 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan

Visi Inspektorat

Kabupaten

Jombang Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan efektifitas, kualitas dan kuantitas pengawasan; b. Membentuk aparat pengawasan yang profesional; c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan

tersebut

perlu

ditetapkan

tujuan

Inspektorat

Kabupaten Jombang sebagai berikut :


20

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel 2.2 TUJUAN No 1.

Misi

Tujuan

Meningkatkan Efektifitas,

Terwujudnya pengawasan yang

kualitas dan kuantitas

berkualitas dan lebih efektif serta

pengawasan

meningkatnya jumlah pengawasan yang dilakukan.

2.

Membentuk Aparat

Terwujudnya profesionalisme tenaga

pengawasan yang

pemeriksa dan aparatur pengawasan

profesional 3.

Meningkatkan Sarana dan

a. Terwujudnya sarana dan

Prasarana pendukung

prasarana yang handal untuk

pengawasan

mendukung efektifitas pengawasan. b. Terwujudnya sarana dan prasana aparatur yang handal

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai

dalam

kurun

waktu

tertentu/tahunan

secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.


21

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel 2.3 SASARAN No

Tujuan

1.

Sasaran

Terwujudnya pengawasan

Meningkatnya Sistem Pengawasan

yang berkualitas dan lebih

Internal dan Pengendalian

efektif serta meningkatnya

Pelaksanaan Kebijakan Kepala

jumlah pengawasan yang

Daerah

dilakukan. 2.

Terwujudnya

Meningkatnya Profesionalisme

profesionalisme tenaga

Auditor dan Aparatur Pengawasan

pemeriksa dan aparatur pengawasan

C. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kabupaten Jombang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu

tidak

lebih

dari

satu

tahun.

Kegiatan

merupakan

aspek

operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.


22

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Strategi 1. Dilakukan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) 2. Dilakukan tindak lanjut dari pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Dilakukan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4. Dilakukan tindak lanjut atas kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 5. Dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan 6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7. Diadakan pelatihan yang ditujukan untuk tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8. Diadakan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Kebijakan : 1) Melaksanakan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) 2) Menindaklanjuti kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3) Melakukan Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebujakan KDH 4) Melaksanakan Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya (APBDesa) 5) Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan 6) Melakukan koordinasi yang lebih komprehensif Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Jabatan Fungsional Auditor yang terdapat pada setiap Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Bidang keuangan, Bidang Ekonomi Kesra dan Bidang Pembangunan dan dioordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat dengan Program


23

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 2. Meningkatnya Profesionalisme Auditor dan Aparatur Pengawasan 1) Pelaksanaan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2) Pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Sekretariat Inspektorat selaku fasilitator dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Disamping itu, terdapat program yang bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, meliputi : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD.

D. Rencana Kinerja Tahunan 2014 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian

tujuan

dan

sasaran

dalam

aktifitas

Rencana

Strategis

Inspektorat Kabupaten Jombang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan ke dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.


24

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan 2014 No

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Temuan

4.365

Orang

26

SASARAN 1.

Meningkatnya Sistem

1. Menurunnya

Pengawasan Internal

penyimpangan.

dan Pengendalian

(jumlah temuan)

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2.

Meningkatnya

2. Meningkatnya

Profesionalisme Auditor

jumlah dan

dan Aparatur

kompetensi auditor

Pengawasan

E. PENETAPAN KINERJA 2014 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan intansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan

Kinerja

Inspektorat

Kabupaten

Jombang

mengacu

pada

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2014. Inspektorat Kabupaten Jombang telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut :


25

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

1

2

3

4

5

6

1.

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

4.365 Temuan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.812.690.000,-

2.

Meningkatnya Profesionalisme Auditor dan Aparatur Pengawasan

Menurunnya penyimpangan. (jumlah temuan)

Meningkatnya jumlah dan kompetensi auditor

26 orang

- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

646.910.000,-

- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

179.800.000,-

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

535.500.000,-

- Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya

226.500.000,-

- Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan

110.480.000,-

- Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

113.500.000,-

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

240.000.000,-

- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

90.000.000,-

- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja


150.000.000,-

26

PEMERINTAH KAB. JOMBANG BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

Kinerja

adalah

kewajiban

untuk

mempertanggung

jawabkan kinerja baik dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/ akuntablitas terhadap pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Jombang selaku pengemban

amanah

masyarakat

melaksanakan

kewajiban

membuat

pertanggungjawaban/ akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberi gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam

rangka

mengukur

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama

kali

yang

perlu

dilakukan

instansi

pemerintah

adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam


27

PEMERINTAH KAB. JOMBANG tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Jombang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor : 188//429.1/415.37/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektoat Kabpaten Jombang 2014 menunjukan hasil sebagai berikut :

1) Prosentase Pengawasan Sebagaimana Target PKPT Hasil

pengukuran

atas

Indikator

Kinerja Utama Inspektorat

Kabupaten Jombang Tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No 1.

Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT, antara lain : a. Pemeriksaan Reguler b. Pemeriksaan BOS. c. Pemeriksaan Khusus APB-Des

Satuan

Target

Realisasi

%

879

861

Capaian (%) 97,62

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja

Utama “ Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT”

tidak tercapai 100 % dan hanya tercapai 97,62 %, hal ini karena beberapa obrik yang sudah direncanakan diperiksa dalam PKPT tidak jadi diperiksa oleh Inspektorat, dikarenakan BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase pada Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

28


Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

No


Tahun 2013

Tahun 2014

1

Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT, antara lain : a. Pemeriksaan Reguler b. Pemeriksaan BOS. c. Pemeriksaan Khusus APBDes

1.070 (98,83%)

861 (97,62%)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah Pengawasan sebagaimana target PKPT, hal ini disebabkan menurunnya jumlah obyek pemeriksaan pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2014-2018 No


1

Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT, antara lain : a. Pemeriksaan Reguler b. Pemeriksaan BOS, PNPM c. Pemeriksaan Khusus APB-Des

Realisasi Tahun 2014

Target Tahun 2015

Target Tahun 2016

861

879

879

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam target jangka menengah target Pengawasan sebagaimana PKPT tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah objek pemeriksaan tidak dilakukan lagi. Peningkatan objek pemeriksaan bukan merupakan


29

PEMERINTAH KAB. JOMBANG tujuan prioritas lagi. Tujuan prioritas dengan adanya perubahan paradigma pengawasan diganti dengan dilakukannya Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada Renstra Tahun 2014-2018 sudah dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja, diharapkan indikator kinerja tersebut dapat lebih mengukur seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Analisis Penyebab Penurunan Realisasi Pengawasan sebagaimana target PKPT Analisis terhadap penyebab penurunan realisasi pengawasan sebagaimana target PKPT pada indikator kinerja Utama “Prosentase Pengawasan sebagaimana target PKPT” realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan (97,95%). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa t i d a k t e r c a p a i n y a t a r g e t i n d i k a t o r k i n e r j a u t a m a disebabkan BPK melakukan Pemeriksaan Dengan

Tujuan

Tertentu

Atas

Belanja

Infrastruktur

Jalan

dan

Saluran/Drainase pada Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 di beberapa SKPD.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Selama dalam

Tahun

2014

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mewujudkan target Indikator Kinerja

Utama “Prosentase Pengawasan

sebagaimana target PKPT” yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten dianggarkan

melalui

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Jombang DPA Inspektorat Kabupaten Jombang dengan total nilai sebesar Rp1.408.910.000,00

sedangkan realisasi

anggaran mencapai Rp1.189.000.000,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai

84,39 %.

Hal ini merupakan upaya penghematan

penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan

pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat

Kabupaten Jombang T ahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

30


Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No 1

Indikator Utama

Sasaran Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Secara

Kinerja

Pagu Anggaran

Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT, antara lain : a. Pemeriksaan Reguler b. Pemeriksaan BOS, PNPM c. Pemeriksaan Khusus APBDes umum

1.408.910.000,-

efisiensi

Realisasi

%

1.189.000.000,-

84,39

penggunaan

terhadap capaian Indikator Kinerja Inspektorat

angaran

Kabupaten Jombang,

dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Analisis

Program/Kegiatan

yang

Menunjang

Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja. Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014, pada Indikator Kinerja Utama “Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT” terdapat 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu sebagai berikut :


31


Tingkat Capaian

No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kinerja (%) 97,62

1

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

95

2

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

97,87

3

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya.

100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama “Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT” mencapai 97,62 % atau dapat dikatakan memuaskan.

2) Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Hasil

pengukuran

atas

Indikator


Kabupaten Jombang Tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No 1.

Indikator Kinerja Utama Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

%

70

70

Capaian (%) 100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja

Utama “ Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat”

tercapai 100 %, hal ini dikarenakan dari semua Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Jombang seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan.


32


Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

No 1


Tahun 2013

Tahun 2014

86

70

Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah Pengaduan Masyarakat pada tahun 2014. Terjadi penurunan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dalam penyelengggaraan pemerintahan.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2014-2018

No 1

Indikator Kinerja Utama Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Tahun 2014

Target Tahun 2015

Target Tahun 2016

70

60

60

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam target jangka menengah target Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Jombang ditargetkan menurun, hal ini diharapkan kedepannya tidakan indisipliner yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami penurunan penyimpangan.

Analisis Penyebab Terhadap Keberhasilan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Analisis penyebab terhadap keberhasilan Penyelesaian Pengaduan

Masyarakat

“Prosentase

Penyelesaian

pada

indikator

Pengaduan


kinerja

Masyarakat”

Utama

realisasinya 33

PEMERINTAH KAB. JOMBANG mencapai target yang ditetapkan (100%). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

bahwa

tercapainya

target

Indikator

Kinerja

U t a m a d ikarenakan dari semua Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Jombang seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan.


Tahun

2014

pelaksanaan

program

dan

kegiatan



Utama “Prosentase Penyelesaian

Pengaduan Masyarakat” yang ingin dicapai dianggarkan

melalui

Anggaran

Inspektorat

Pendapatan

Kabupaten

dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Jombang DPA Inspektorat Kabupaten Jombang dengan total nilai sebesar Rp 1 7 9 . 8 0 0 .000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 151.100.000,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai

84,04 %.

Hal ini merupakan upaya penghematan

penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan


Kabupaten Jombang T ahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No 1


Indikator Utama

Kinerja

Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat


Pagu Anggaran 179.800.000,-

Realisasi

%

151.100.000,-

34

84,04

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Secara

umum

efisiensi

penggunaan


angaran

Kabupaten Jombang,


Analisis

Program/Kegiatan

yang

Menunjang

Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014, pada Indikator Kinerja Utama “Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat” terdapat 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu sebagai berikut : Tingkat Capaian

No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1

Penanganan Kasus Pemerintah Daerah

Pengaduan

Kinerja (%)

di

Lingkungan

100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja pada Indikator

Kinerja

Utama

“Prosentase

Penyelesaian

Pengaduan

Masyarakat” mencapai 100 % atau dapat dikatakan memuaskan.

3) Prosentase Penyelesaian TLHP Hasil

pengukuran

atas

Indikator


Kabupaten Jombang Tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:


35


Tabel 3.9 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Prosentase Penyelesaian TLHP

%

100

100

100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama “ Prosentase Penyelesaian TLHP” tercapai 100 %, hal ini dikarenakan semua temuan eksternal dan internal telah diltindaklanjuti seluruhnya. Tabel 3.10 Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

No 1


Tahun 2013

Tahun 2014

100

100


Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat terselesaikan seluruhnya.


No 1

Indikator Kinerja Utama Prosentase Penyelesaian TLHP

Tahun 2014

Target Tahun 2015

Target Tahun 2016

100 %

100 %

100 %

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam target jangka menengah terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik


36

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Eksternal (BPK,

BPKP,

Inspektorat

Provinsi)

serta

dan

internal

(Inspektorat Kabupaten Jombang) ditargetkan dapat terselesaikan seluruhnya sehingga tidak ada temuan yang tidak dapat terselesaikan. Analisis Penyebab Terhadap Keberhasilan Penyelesaian TLHP Analisis penyebab terhadap keberhasilan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan pada indikator kinerja Utama “Prosentase Penyelesaian TLHP” realisasinya mencapai target yang ditetapkan (100%). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa t e r c a p a i n y a t a r g e t I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a d ikarenakan dari semua temuan eksternal dan internal telah diltindaklanjuti seluruhnya.


Tahun

2014

pelaksanaan

program

dan

kegiatan



Utama “Prosentase Penyelesaian

TLHP” yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Jombang DPA Inspektorat Kabupaten Jombang dengan total nilai sebesar Rp2 2 3 . 9 8 0 .000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp182.407.000,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 81,48 %. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan


Kabupaten Jombang T ahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


37


Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No 1

Indikator Utama


Secara

Kinerja

Pagu Anggaran


223.980.000,-

umum

penggunaan

efisiensi


Realisasi

%

182.407.000,-

angaran

Kabupaten Jombang,


Analisis

Program/Kegiatan

yang

Menunjang

Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014, pada Indikator Kinerja Utama “Prosentase Penyelesaian TLHP” terdapat 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu sebagai berikut :


38

81,48


No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tingkat Capaian Kinerja (%)

1

Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

100 %

2

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama “Prosentase Penyelesaian TLHP” mencapai 100% atau dapat dikatakan memuaskan.

4) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Inspektorat Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran. Pada Tahun 2014 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja ynag ditetapkan melalui Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Dari 2 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” Secara umum Inspektorat Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Inspektorat Kabupaten Jombang


39

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2014 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Renstra 2014-2018. Dari 2 sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: a. Menurunnya penyimpangan korupsi (temuan) Hasil

pengukuran

Kabupaten Jombang

atas

indikator

kinerja

Tahun 2014 menunjukan

Inspektorat hasil sebagai

berikut: Tabel 3.13 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No 1

Indikator (Uraian) Menurunnya Penyimpangan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Temuan

4.365

3.045

31

(jumlah Temuan) Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada Misi kelima “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dapat dilihat dari indikator Menurunnya Penyimpangan Korupsi (Temuan). Indikator Kinerja yang mencerminkan keberhasilan pengawasan, dari Tahun 2013 (4.400 temuan) yang ditargetkan pada Tahun 2014 menurun menjadi 4.365 temuan (1%), dan pada realisasi Tahun 2014 tercapai penurunan penyimpangan sampai dengan 3.045 temuan (31%), perhitungan tersebut didapat dengan menggunakan rumus :

Indeks capaian = (Realisasi th lalu - Realisasi th ini) X 100% Realisasi th lalu


40


Tabel 3.14 Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 No 1

Indikator (Uraian)

Tahun 2013 (Temuan)

Tahun 2014 (Temuan)

4.400

3.045

Menurunnya Penyimpangan (Jumlah Temuan)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan, hal ini disebabkan menurunnya jumlah obyek pemeriksaan pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014. Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2014-2018

No 1

Indikator (Uraian) Menurunnya Penyimpangan (Jumlah Temuan)

Tahun 2014 (Temuan)

Target Tahun 2015 (Temuan)

Target Tahun 2016 (Temuan)

3.045

4.320

4.275

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam target jangka menengah target temuan semakin menurun, hal ini diharapkan Tingkat kinerja pengawasan mengalami peningkatan dalam Sistem Pengendalian Internnya. Tingkat Pembinaan bisa meningkatkan tata kelola pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap SKPD dan meningkatkan pemahaman SKPD mengenai pencegahan pemberantasan korupsi (temuan) yang dilaksanakan melalui pembinaan Inspektorat terhadap SKPD.


41

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Analisis Penyebab Penurunan Target Capaian Temuan Analisis terhadap penyebab penurunan target capaian temuan

pada

indikator

kinerja

“Menurunnya

penyimpangan

korupsi (temuan)” realisasinya mencapai target yang ditetapkan (31%). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa t e r c a p a i n y a t a r g e t i n d i k a t o r k i n e r j a p e n g a w a s a n disebabkan oleh adanya perubahan pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 dan peningkatan dalam Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD.


Tahun

2014

pelaksanaan

program

dan

kegiatan


mewujudkan target indikator kinerja “Menurunnya penyimpangan korupsi (temuan)” yang ingin dicapai

Inspektorat

Kabupaten

dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang DPA Inspektorat Kabupaten Jombang dengan total nilai sebesar Rp1.812.690.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp1.522.507.000,00 83,99%.

atau dengan

Hal ini merupakan

serapan upaya

dana APBD mencapai

penghematan

penggunaan

anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan


Kabupaten Jombang ahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No 1

Sasaran

Indikator

Pagu Anggaran

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih

Menurunnya Penyimpangan (Jumlah Temuan)

1.812.690.000,-


Realisasi

%

1.522.507.000,- 83,99

42


Secara

umum

efisiensi

penggunaan


angaran

Kabupaten Jombang,

dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014, pada indikator kinerja “Menurunnya penyimpangan korupsi (temuan)” terdapat 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu sebagai berikut :

No 1

Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Tingkat Capaian Kinerja (%) 98,12

1


95

2

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

98,12

3

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

97,87

4

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya

100

5

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

100

6

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja pada indikator kinerja “Menurunnya penyimpangan (jumlah temuan)” mencapai 98,12 % atau dapat dikatakan memuaskan.


43


b. Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor Selanjutnya untuk pencapaian indikator kinerja kedua yang merupakan sasaran pada misi ke-5 yaitu “Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor” dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.17 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No

Indikator (Uraian)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Auditor

ORANG

26

27

103,85

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada Misi kelima “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dapat dilihat dari indikator Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor. Indikator Kinerja yang mencerminkan keberhasilan dalam pembentukan Auditor yang mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan (103,85%). Tabel 3.18 Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

No

Indikator (Uraian)

1

Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Auditor

Realisasi Tahun 2013 (Orang)

Realisasi Tahun 2014 (Orang)

22

27

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat penambahan

jumlah

auditor, hal ini disebabkan terdapat penambahan staf di lingkungan Inspektorat kabupaten Jombang sehingga dapat diikutsertakan untuk mengkuti Diklat Teknis Pembentukan Auditor.


44



No

Indikator (Uraian)

1

Meningkatnya Jumlah Dan Kompetensi Auditor

Tahun 2014 (Orang)

Target Tahun 2015 (Orang)

Target Tahun 2016 (Orang)

27

30

34

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam jangka menengah target peningkatan jumlah dan kompetensi Auditor semakin meningkat, hal ini diharapkan kedepannya Inspketorat Kabupaten Jombang memiliki SDM yang benar-benar memiliki komitmen yang besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta

yang

memiliki komitmen

dalam

pelaksanaan

reformasi

birokrasi.

Analisis Penyebab KeberhasilanTarget Capaian Kinerja Analisis terhadap penyebab keberhasilan peningkatan keberhasilan target capaian kinerja “ Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor” realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan (103,85%).

Seperti

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya,

bahwa

t e r c a p a i n y a t a r g e t t e r s e b u t disebabkan terdapat penambahan staf di

lingkungan

Inspektorat

kabupaten

Jombang

sehingga

dapat

diikutsertakan untuk mengkuti Diklat Teknis Pembentukan Auditor maupun diklat peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan target per tahun yaitu berdasarkan jumlah aparat pengawas yang ada di Inspektorat pada tahun 2014, realisasinya mencapai 103,85%. Dalam arti, jumlah aparat pengawas pada tahun 2014 adalah sebanyak 27 orang dan seluruhnya telah

diikutsertakan

dalam

Bimbingan

Teknis

dan

Pelatihan

di

Kantor Sendiri serta Diklat Sertifikasi Auditor dan Penjenjangannya. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

45

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Berdasarkan target yang ditetapkan yang disesuaikan anggaran

yang

ditargetkan

tersedia,

telah

seluruh

seluruhnya

aparat

dikirimkan

pengawasan. Pengiriman peserta

diklat

dengan

pengawasan

untuk

mengikuti

dilakukan

yang diklat

dengan

cara

bergantian sesuai dengan kebutuhan.


Tahun

2014

pelaksanaan

program

dan

kegiatan


mewujudkan target indikator kinerja “Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor” yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Jombang DPA Inspektorat Kabupaten Jombang dengan total nilai sebesar Rp240.000.000,00

sedangkan realisasi anggaran mencapai

Rp163.671.160,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 68,20%. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan


Kabupaten Jombang T ahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No

Sasaran

Indikator

1

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih

Meningkatnya Jumlah Dan Kompetensi Auditor

Secara

umum

efisiensi

Pagu Anggaran 240.000.000,-

Realisasi

163.671.160,- 68,20

penggunaan


%

angaran

Kabupaten Jombang,

dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi, hal ini disebabkan karena pada Diklat


46

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Penjenjangan JFA terbantu oleh Program Star Project BPKP. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Analisis

Program/Kegiatan

yang

Menunjang

Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014, pada indikator kinerja “Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor” terdapat 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu sebagai berikut :

No

Program/Kegiatan

Tingkat Capaian Kinerja (%)

1

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 1

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

2

Pelatihan Teknis Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Dan

103,85 100 103,85

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja pada indikator kinerja “Meningkatnya jumlah dan kompetensi Auditor” mencapai 103,85 % yang berarti capaian sesuai target akhir Renstra.

B. REALISASI ANGGARAN Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Jombang dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jombang DPPA Inspektorat Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut :


47


No 1

No 1

No 1

DPPA (Rp) 6.232.755.115,00

Belanja Tak Langsung (Rp) 3.303.399.415,00

Belanja Langsung (Rp) 2.929.355.700,00

Belanja Tak Langsung (Rp) 3.303.399.415,00

Realisasi 2.966.815.554,00

Realisasi 2.497.199.682,00

Belanja Langsung (Rp) 2.929.355.700,00

Prosentase (%) 89,81 %

Prosentase (%) 85,25 %

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kabupaten Jombang tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 No

Sasaran

1

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

2

Meningkatnya Profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan Jumlah

Pagu Anggaran

Realisasi

1.812.690.000,00 1.552.507.000,00

240.000.000,00

% 83,99

163.671.160,00

68,20

2.052.690.000,00 1.686.178.160,00

82,14


48

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014, sehingga pencapaian kinerja keuangan

Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Jombang

mencapai 82,14 %. Secara umum efektifitas anggaran tehadap capaian sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.


49

PEMERINTAH KAB. JOMBANG BAB IV PENUTUP Laporan Inspektorat

Akuntabilitas

Kabupaten

Kinerja

Jombang

Instansi

Tahun

Pemerintah

2014

ini

(LAKIP)

merupakan

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

Governance)

Inspektorat

Kabupaten

Jombang

Tahun

2014.

Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Sebagai

upaya

untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Jombang menetapkan sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama serta 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Prosentase Pengawasan Sebagaimana Target PKPT pada Tahun 2014 targetnya sebesar 100 % realisasi yang dicapai 97,62 %. Hal ini karena beberapa obrik yang sudah direncanakan diperiksa dalam PKPT tidak jadi

diperiksa

oleh

Inspektorat,

dikarenakan

BPK

melakukan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase pada Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014.


50

PEMERINTAH KAB. JOMBANG b. Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2014 targetnya sebesar 100 % realisasi yang dicapai 100%. c. Prosentase penyelesaian TLHP pada Tahun 2014 target yang ingin dicapai sebesar 100 % dan terealisasi 100 %. d. Menurunnya Penyimpangan (jumlah temuan) target yang ingin dicapai sebesar 1% dan realisasi yang dicapai 31 %.

Indikator Kinerja yang

mencerminkan keberhasilan pengawasan, dari Tahun 2013 (4.400 temuan) yang ditargetkan pada Tahun 2014 menurun menjadi 4.365 temuan (1%), dan pada realisasi Tahun 2014 tercapai penurunan penyimpangan sampai dengan 3.045 temuan (31%). e. Meningkatnya Jumlah Dan Kompetensi Auditor target yang inin dicapai sebesar 100% dan realisasi yang dicapai 103,85 %. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dinliai sangat memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.6.232.755.115,00 sedangkan realiasasi anggaran mencapai Rp.5.464.015.236,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,66 %. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja keuangan Inpektorat Kabupaten Jombang dinilai sangat berhasil. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Jombang untuk mengatasi kendala kegiatan yang belum memenuhi Sasaran adalah Melakukan

koordinasi

dengan BPK mengenai jadwal waktu

pemeriksaan ke Kabupaten Jombang, dan SKPD mana yang akan diperiksa, sehingga kita dapat menyusun dan menyesuaikan PKPT

yang waktu

pelaksanaan diperkirakan semaksimal mungkin tidak berhimpitan atau bersamaan dengan jadwal pemeriksaan BPK. Dan karena banyaknya obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang, belum sebanding dengan personil/ Pejabat


51

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Fungsional Auditor yang ada, untuk itu disarankan agar : Adanya tambahan jumlah aparatur SDM Inspektorat Kabupaten Jombang dengan kompentensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan sebanyak

± 20 orang Auditor,

sehingga jumlah Auditor kurang lebih mencapai 45 orang, sehingga beban pemeriksaan akan lebih ringan. Untuk mendukung kualitas hasil pemeriksaan terhadap Proyek Fisik disarankan agar ditingkatkan prasarana dan sarana terutama untuk mendukung pemeriksaan Proyek Fisik, dimana sarana yang dibutuhkan adalah Alat-Alat Laboratorium Proyek Fisik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jombang dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat di tahun yang akan datang.


52


LAMPIRAN - LAMPIRAN :


53

PEMERINTAH KAB. JOMBANG LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG TAHUN : 2014 Sasaran Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Strategis (1)

(2) Meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan /aset daerah;pembangunan fisik;serta disiplin kepegawaian, sesuai peraturan yang berlaku (Menurunnya Bobot dan Jumlah Temuan)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

1,812,690,000


646,910,000

2

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

179,800,000

3

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

535,500,000

302 LHP APBDes

4

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya

226,500,000

4X TLHP

5

Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

3X Korwas

6

Jumlah Auditor terus bertambah dan kompetensi/kapabiltasnya semakin meningkat.

26 Org Auditor

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

200 LHP Reguler/1 LH review LKPD

Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Terlaksananya pengendalian manajemen KDH, berupa terselesaikannya LHP Pemeriksaan BOS SDN/swasta ; Dan LHP PNPM perdesaan/perkotaan. Tertanganinya kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya, berupa terselesaikannya LHP Pemeriksaan Khusus APB-Desa (302). Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Meningkatnya Kemampuan dan Keahlian Aparatur Pengawasan untuk mendukung Pengawasan dalam Pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Daerah

1

(5)

1

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

(4)

(3)

955 LHP

Anggaran

70

376 LHE Khusus Monev

Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

2X Workshop dan 12X PKS

Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

26 Org Auditor dan 2X PAK

6

Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

1

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

110,480,000

113,500,000

240,000,000

90,000,000

150,000,000

2,052,690,000

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 = Rp. 2.929.355.700,00


54


Kegiatan


Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output ) 1. Menurunnya penyimpangan (jumlah temuan Terlaksananya pemeriksaan reguler terhadap 200 Obrik dan 1 x Review Laporan Keuangan Daerah sebagaimana PKPT. Terselesaikann ya LHP pemeriksaan kasus ± 70 LHP kasus. Terselesaikann ya LHP Pemeriksaan BOS ± 280 SDN dan LHP PNPM ± 10 Kec. Terselesaikann ya LHP Pemeriksaan 302 APB-Desa. Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi; dan Inspektorat Kabupaten. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. 1. Meningkatnya jumlah dan kompetensi auditor (auditor) Terlaksananya Workshop, Pendidikan Kantor Sendiri

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggun g Jawab

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4,400

4,365

1,811,890,00 0

4,320

1,679,440,00 0

4,275

1,679,440,00 0

4,235

1,679,440,00 0

4,190

1,699,440,00 0

4,190

8,549,650,000

Inspektora t Kabupaten

Kab. Jomban g

196 LHP Reguler/ 1 LH Review LKPD

230 LHP Reguler

646,910,000

200 LHP Reguler

592,210,000

200 LHP Reguler

592,210,000

200 LHP Reguler

592,210,000

200 LHP Reguler

592,210,000

1.063 LHP

3,015,750,000


Kab. Jomban g

65 LHP Riksus

70 LHP Riksus

179,000,000

70 LHP Riksus

154,800,000

60 LHP Riksus

154,800,000

60 LHP Riksus

154,800,000

60 LHP Riksus

154,800,000

320 LHP

798,200,000


Kab. Jomban g

280 Khusus BOS dan 10 Kec PNPM

376 LHE Monev

535,500,000

376 LHE Monev

535,500,000

376 LHE Monev

535,500,000

376 LHE Monev

535,500,000

376 LHE Monev

535,500,000

1625 LHE Monev

2,677,500,000


Kab. Jomban g

302 LHP APB-Desa

302 LHP APB-Desa

226,500,000

302 LHP APB-Desa

226,500,000

302 LHP APB-Desa

226,500,000

302 LHP APB-Desa

226,500,000

302 LHP APB-Desa

226,500,000

1510 LHP

1,132,500,000


Kab. Jomban g

4X TLHP

4X TLHP

110,480,000

4X TLHP

110,430,000

4X TLHP

110,430,000

4X TLHP

110,430,000

4X TLHP

110,430,000

20X TLHP

552,200,000


Kab. Jomban g

3X Korwas

3X Korwas

113,500,000

3X Korwas

60,000,000

3X Korwas

60,000,000

3X Korwas

60,000,000

3X Korwas

80,000,000

15 X Korwas

373,500,000


Kab. Jomban g

22 Org Auditor

26 Org Auditor

240,000,000

30 Org Auditor

190,000,000

34 Org Auditor

190,000,000

38 Org Auditor

190,000,000

42 Org Auditor

220,000,000

38813697

1,030,000,000


Kab. Jomban g

2X Worksho p; 11x PKS


90,000,000


70,000,000


70,000,000


70,000,000


80,000,000

10X Worksho p; 60 x PKS

380,000,000


Kab. Jomban g


1


Pengawasan

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/be rat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/be rat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/be rat kendaraan dinas/kendaraan operasional

(PKS), dan Diskusi hasil pengawasanan, serta expose hasil pemeriksaan. Terlaksananya Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi SKPD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Kinerja Sarana Prasarana SKPD Terbangunnya gedung kantor yang lebih representatif dan bebas banjir Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

22 Org AUDITOR 2x PAK


150,000,000


120,000,000


120,000,000


120,000,000


140,000,000


12 kali

12 kali

693,350,000

12 kali

612,890,975

12 kali

612,890,975

12 kali

629,307,625

12 kali

674,225,900

12 kali

12 kali

693,350,000

12 kali

612,890,975

12 kali

612,890,975

12 kali

629,307,625

12 kali

674,225,900

1 tahun

1 tahun

152,046,000

1 tahun

4,629,200,00 0

1 tahun

129,200,000

1 tahun

129,200,000

1 tahun

-

-

0

1 paket

4,500,000,00 0

-

0

-

0

-

1 paket

1 paket

22,650,000

1 paket

18,000,000

1 paket

18,000,000

1 paket

18,000,000

1 paket

Terpeliharanya secara rutin gedung kantor/bangunan pendukungnya

1 tahun

1 paket

27,021,000

1 paket

25,000,000

1 paket

25,000,000

1 paket

25,000,000

Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana gedung kantor

4 kali

4 kali

42,375,000

4 kali

35,500,000

4 kali

35,500,000

4 kali

4 kali

4 kali

60,000,000

4 kali

50,700,000

4 kali

50,700,000

45 stel

45 stel

10,000,000

50 stel

10,000,000

50 stel

45 stel

50 stel

10,000,000

50 stel

10,000,000

100%

100%

21,269,700

100%

16,254,600

1 paket

1 paket

1,000,000

0

1 dokumen

1 dokumen

9,995,000

1 dokumen

6,995,000

1 dokumen

6,995,000

1 dokumen

6,995,000

1 paket

1 dokumen

1 dokumen

4,629,800

1 dokumen

4,629,800

1 dokumen

4,629,800

1 dokumen

4,629,800

1 paket

Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/kendaraan operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

Tersedianya Pakaian olah raga.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tersedianya Dokumen Renstra SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD


0

650,000,000


Kab. Jomban g

60 kali

3,222,665,475

Inspektorat Kabupaten

Kab. Jombang

60 kali

3,222,665,475


Kab. Jomban g

172,375,000

5 tahun

5,212,021,000


Kab. Jomban g

0

1 paket

4,500,000,000


Kab. Jomban g

40,000,000

5 paket

116,650,000


Kab. Jomban g

1 paket

30,000,000

5 paket

132,021,000


Kab. Jomban g

35,500,000

4 kali

42,375,000

20 kali

191,250,000


Kab. Jomban g

4 kali

50,700,000

4 kali

60,000,000

20 kali

272,100,000


Kab. Jomban g

10,000,000

50 stel

10,000,000

50 stel

10,000,000

250 stel

50,000,000

50 stel

10,000,000

50 stel

10,000,000

50 stel

10,000,000

250 stel

50,000,000

Inspektora t Kabupaten Inspektora t Kabupaten

Kab. Jomban g Kab. Jomban g

100%

16,254,600

100%

16,254,600

100%

16,254,600

16 paket

86,288,100


Kab. Jomban g

1 paket

1,000,000


Kab. Jombang

6,995,000

5 dokumen

37,975,000


Kab. Jombang

4,629,800

5 dokumen

23,149,000


Kab. Jombang

0

0

0

0

2

0

0


Akuntabilitas Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersedianya Dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

1 dokumen

1 dokumen

5,644,900

2,928,555,70 0


1 dokumen

4,629,800

7,137,785,57 5

1 dokumen

4,629,800

2,637,785,57 5

1 dokumen

4,629,800

2,654,202,22 5

3

1 paket

4,629,800

2,792,295,50 0

5 dokumen

24,164,100

18,150,624,57 5


Kab. Jombang


LAMPIRAN 4 REALISASI BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

N o (1 ) I 1

2 1 2 3

4

5

3 1

4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

12 kali

12 kali

100.00%

12 kali

12 kali

100.00%

1 tahun

91.21%

91.21%

0 paket

0 paket

0

1 paket

1 paket

100.00%

1 paket

1 paket

100.00%

4 kali

4 kali

100.00%

4 kali

4 kali

100.00%

50 stel

47 stel

94.00%

50 stel

47 stel

94.00%

4 paket

4 paket

100.00%

Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan kinerja sarana prasarana SKPD Terbangunnya gedung kantor yang lebih representatif dan bebas banjir Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/kendaraan operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian olah raga.

Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis dan


Program / Kegiatan (7) 1

2

3

(8)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Rehanbilitasi sedang/berat gedung kantor 2 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 3 Pemeliharan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasiona; Program peningkatan disiplin aparatur 1

4

(9)

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta

4

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

(10)

(11)

(12)

693,350,000

647,619,492

693,350,000

647,619,492

152,046,000

138,691,580

0 22,650,000

0 22,550,000

27,021,000

26,501,000

42,375,000

30,065,000

60,000,000

59,575,580

10,000,000

8,225,000

10,000,000

8,225,000

21,269,700

16,485,450

93.40% 93.40%

91.22% 0 99.56% 98.08% 70.95% 99.29%

82.25% 82.25%

77.51%


Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tersedianya Dokumen Renstra SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

1 2 3

4

Keuangan SKPD 1 paket

1 paket

100.00%

1 paket

1 paket

100.00%

1 paket

1 paket

100.00%

1 paket

1 paket

100.00%

1

Penyusunan rencana strategis SKPD 1,000,000

2

Penyusunan rencana Kerja SKPD

3

Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD

4

9,995,000

1,000,000

100.00%

9,345,000

93.50%

4,629,800

4,595,450

5,644,900

1,545,000

99.26%

Penyusunan laporan keuangan SKPD 27.37%

2,052,69

5

1

2

3

4

5

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya prinsip kehatihatian dalam pengelolaan keuangan/aset daerah ; Pembangunan Proyek fisik ; serta disiplin kepegawaian, sesuai sesuai peraturan yang berlaku. (Menurunnya bobot dan jumlah temuan). Terlaksananya pemeriksaan reguler terhadap 200 s/d 202 Obrik dan 1 x Review Laporan Keuangan Daerah sebagaimana PKPT dan Evaluasi Lakip SKPD. Terselesaikannya LHP pemeriksaan kasus ± 70 LHP kasus. Terselesaikannya LHP Pemeriksaan BOS ± 280 SDN dan LHP PNPM ± 10 Kec. Terselesaikannya LHP Pemeriksaan Khusus APB-Desa, pada 302 Desa. Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi; dan Inspektorat Kabupaten.

955 LHP

937 LHP

98.12%



95.00%

70 LHP kasus

70 LHP kasus

100.00%

376 LHE Khusus Monev 302 LHPAPBDesa

368 LHE Khusus Monev 302 LHPAPBDesa

4X TLHP

4X TLHP

5

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

2 3 97.87% 4 100.00% 5


100.00%


Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya

1,812,690,000

83.99%

455,500,000

70.41%

646,910,000

179,800,000

151,100,000

535,500,000

507,000,000

226,500,000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 110,480,000

5

1,522,507,000

84.04% 94.68%

226,500,000

100.00%

92,860,000

84.05%


Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.

6

6

1

2

Meningkatnya Kemampuan dan Keahlian Aparatur Pengawasan untuk mendukung Pengawasan dalam Pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Daerah

Bertambahnya Jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar Sertifikasi kealian, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan. Terlaksananya Workshop, Pendidikan Kantor Sendiri (PKS), dan Diskusi hasil pengawasanan, serta expose hasil pemeriksaan. Terlaksananya Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK).

6 3X Korwas

3X Korwas

100.00%



103.85%

2X Workshop ; 12x PKS

2X Workshop ; 12 x PKS



1,048

1,044


113,500,000

6

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1

100.00% 2 103.85%

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 89,547,000

240,000,000

163,671,160

90,000,000

89,723,200

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 150,000,000

99.62%

2,929,355,700

6

73,947,960 2,497,199,682

78.90%

68.20%

99.69%

49.30% 85.25%



7



1



1

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

Recommend Documents