PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

1


Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Inspektorat Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan acuan perencanaan kegiatan Inspektorat selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, serta Renstra-Inspektorat Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renja Inspektorat

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diatur secara rinci pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2014 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 20142018 dan bersifat indikatif, dan selanjutnya Renja Inspektorat

menjadi landasan atau

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun Anggaran 2015. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Inspektorat ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran perbaikan tetap kami harapkan dan terimakasih. Jombang,

Oktober 2014

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011


2


KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................

I-1

1.2. Landasan hukum .......................................................................

I-2

1.3. Maksud dan tujuan .....................................................................

I-4

1.3.1. Maksud .............................................................................

I-4

1.3.2. Tujuan ...............................................................................

I-4

1.4. Sistematika RENJA ....................................................................

I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD .........................................................

II - 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat .......................................

II - 9

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Inspektorat ..............

II - 11

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ...................................

II - 12

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .............

II - 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .....................................

III - 15

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat .....................................

III - 18

3.2.1. Tujuan ...............................................................................

III - 18

3.2.2. Sasaran ............................................................................

III - 18

3.3. Program dan Kegiatan ..............................................................

III - 19

BAB IV PENUTUP .........................................................................................

IV - 24


3


Tabel 2.2. Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program Inspektorat .......

II - 9 - 10

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 ..................................

II - 14 -15

Tabel 3.3. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan prakiraan maju Tahun 2016 ...................................................

III - 23-24

Tabel 4.1 Renstra Inspektorat 2014-2018 ....................................................

IV - 24-25


4

PEMERINTAH KAB. JOMBANG BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana pada pasal 151 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Di dalam Manajemen Pemerintah terdapat 4 (empat) pilar komponen manajemen Pemerintahan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama

lain

yaitu:

(Organizing),

unsur

Pelaksanaan

Perencanaan (actuating)

(Planning), dan

Pengorganisasian

Pengawasan

(Controlling)

Penyelenggaraan Pemerintahan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari komponen pelaksana pemerintahan yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu melakukan pengawasan umum dan manajemen audit terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Jombang,

kewenangan

Kabupaten

Jombang,

Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan, BUMD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, pengaduan masyarakat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sistem serta mekanisme auditing

yang

profesional dan obyektif dalam rangka

mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Untuk

melaksanakan

tugas-tugas

lebih

lanjut

Inspektorat

Kabupaten Jombang perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai Implementasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RESTRA) Inspektorat. 1.2.

LANDASAN HUKUM Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


5

PEMERINTAH KAB. JOMBANG 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah


6

PEMERINTAH KAB. JOMBANG kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang;

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas sasaran dan target capaian kinerja yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015 dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2015. 2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam Tahun 2015. 3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

7


1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Daerah. 2. Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas pengawasan/ pemeriksaan yang bersifat Reguler; Khusus dan Pemeriksaan Kasus; 3. Serta meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas SDM Pengawas. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam Pengawasan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA RENJA Rencana

Kerja

(RENJA)

Inspektorat

Tahun

2015

disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

1.2.

LANDASAN HUKUM

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.

SISTEMATIKA RENJA

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD


8

PEMERINTAH KAB. JOMBANG 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV

PENUTUP


9

PEMERINTAH KAB. JOMBANG BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Jombang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2014 (sampai dengan bulan September 2014), adalah : 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.

Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelesaian Pekerjaan : 75 % Anggaran : Rp.693.350.000,Realisasi : Rp.499.362.194,Prosentase Realisasi : 72,02 %

2. Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2.1.

Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor. Penyelesaian Pekerjaan : 55 % Anggaran : Rp.22.650.000,Realisasi : Rp.12.050.000,Prosentase Realisasi : 53,20 %

2.2.

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Gedung kantor/ Bangunan pendukungnya. Penyelesaian Pekerjaan : 35 % Anggaran : Rp.27.021.000,Realisasi : Rp.9.440.000,Prosentase Realisasi : 34,94 %

2.3.

Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana gedung kantor.

rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan

Penyelesaian Pekerjaan : 35 % Anggaran : Rp.42.375.000,Realisasi : Rp.14.075.000 Prosentase Realisasi : 33,22 % 2.4.

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Kendaraan dinas/ kendaraan operasional. Penyelesaian Pekerjaan : 65 % Anggaran : Rp.60.000.000,Realisasi : Rp.38.275.000,-


10

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Prosentase Realisasi : 63,79 %

3. Program : Peningkatan disiplin aparatur 3.1.

Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyelesaian Pekerjaan : 100 % Anggaran : Rp.10.000.000,Realisasi : Rp.8.225.000,Prosentase Realisasi : 82,25 %

4. Program : Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD. 4.1.

Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 0 % Anggaran : Rp.1.000.000,Realisasi : Rp.0,Prosentase Realisasi : 0 %

4.2.

Kegiatan : Penyusunan Kerja SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 50 % Anggaran : Rp.9.995.000,Realisasi : Rp.4.665.000,Prosentase Realisasi : 46,67 %

4.3.

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 100 % Anggaran : Rp.4.629.800,Realisasi : Rp.4.595.450,Prosentase Realisasi : 99,26 %

4.4.

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 30 % Anggaran : Rp.5.644.900,Realisasi : Rp.1.545.000,Prosentase Realisasi : 27,37 %

5. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 5.1.

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Penyelesaian Pekerjaan : 35 % Anggaran : Rp.646.910.000,Realisasi : Rp.219.000.000,Prosentase Realisasi : 33,85 %

5.2.

Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Penyelesaian Pekerjaan : 60 %


11

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Anggaran : Rp.179.800.000,Realisasi : Rp.101.100.000,Prosentase Realisasi : 56,48 % 5.3.

Kegiatan : Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelesaian Pekerjaan : 85 % Anggaran : Rp.535.500.000,Realisasi : Rp.441.000.000,Prosentase Realisasi : 82,35 %

5.4.

Kegiatan : Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya Penyelesaian Pekerjaan : 0 % Anggaran : Rp.226.500.000,Realisasi : Rp.0,Prosentase Realisasi : 0 %

5.5.

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan : 40 % Anggaran : Rp.110.480.000,Realisasi : Rp.41.082.500,Prosentase Realisasi : 37,19 %

5.6.

Kegiatan : Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Penyelesaian Pekerjaan : 25 % Anggaran : Rp.113.500.000,Realisasi : Rp.25.425.000,Prosentase Realisasi : 22,40 %

6. Program : Peningkatan Profesional Tenaga Temeriksa dan Aparatur Pengawasan 6.1.

Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan : 55 % Anggaran : Rp.90.000.000,Realisasi : Rp.46.499.750Prosentase Realisasi : 51,67 %

6.2.

Kegiatan : Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelesaian Pekerjaan : 40 % Anggaran : Rp.150.000.000,Realisasi : Rp.57.870.500,Prosentase Realisasi : 38,58 % Inspektorat

Kabupaten

Jombang

menyadari

bahwa

masih

ada

kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

12

PEMERINTAH KAB. JOMBANG umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Maka dilakukan beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Realisasi

program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi

target

kinerja

telah

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi

program/kegiatan

yang

hasil/keluaran yang direncanakan. 3. Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. 5. Factor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan. 6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja SKPD. 7. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, maka kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Inspektorat Kabupaten Jombang, yang pada Bab III pasal 4 menerangkan bahwa tugas tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan Sistem mekanisme auditing yang profesional dan obyektif. Sedangkan pada Peraturan Bupati tersebut pada pasal 5 menerangkan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi : a.

Perencanaan Program Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Jombang pada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten.

b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. c.

Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial,


13

PEMERINTAH KAB. JOMBANG pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan daerah lainnya. d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten serta terhadap pengaduan masyarakat. e.

Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahagunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten.

f.

Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Peraturan-Undangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masingmasing bidang,

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan

yang diberikan Inspektorat, yaitu pada ; 1)

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Pelayanan yang diberikan kepada SKPD di seluruh Kabupaten Jombang, berupa ; a)

Pemeriksaan Regular tahunan yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada tahun 2014 direncanakan 200 obrik.

b)

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan Pengaduan Kasus dari masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang, pada tahun 2014 direncanakan 70 kasus. 2) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berupa ; Pemeriksaan khusus masalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2014 direncanakan 280 obrik tercapai 280 obrik atau tercapai 100%. 3)

Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berupa pemeriksaan khusus masalah pengelolaan dana APB-Desa yang termasuk di dalamnya pengelolaan dana ADD, pada tahun 20143 direncanakan 302 Desa.

2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD


14

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat,

maka

beberapa

isu-isu

penting

mengenai

pengawasan

telah

dilaksanakan oleh Inspektorat, antara lain ; a)

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Inspektorat Kabupaten

Jombang telah proaktif dengan mengadakan Bintek SPIP, dan ditindak lanjuti dengan membentuk Satgas SPIP. Selanjutnya oleh Inspektorat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP di SKPD. b)

Dengan terbitnya peraturan dari PerMenpan-RB mengenai Reformasi Birokrasi, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim PMPRB dan Tim Assesor Utama di tingkat kabupaten, dilanjutkan pembentukan Tim Assesor di tingkat SKPD.

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan

awal

RKPD

merupakan hasil dari

proses pelaksanaan

perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Jombang tahun 2014 adalah guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah. 2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dari rancangan awal yang telah disusun pada Inspektorat Kabupaten Jombang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Inspektorat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan


15

PEMERINTAH KAB. JOMBANG fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada

Inspektorat Kabupaten

Jombang. Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Jombang. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Saranadan Pprasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 6. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam oleh SKPD, Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu ; 1.

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor.

3.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor.

4.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Gedung kantor/ Bangunan pendukungnya.

5.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan Prasarana gedung kantor.

6.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Kendaraan dinas/ Kendaraan operasional.

7.

Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.

8.

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD.

9.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

10.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

11.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

12.

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

13.

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.


16

PEMERINTAH KAB. JOMBANG 14.

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

15.

Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.

16.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

17.

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.

18.

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

19.

Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.


17

PEMERINTAH KAB. JOMBANG BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Agenda ini tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Melalui

program

pembangunan

penanggulangan

kemiskinan

dan

penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan

kualitas hidup rakyat. 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu reformasi birokrasi harus diterapkan di seluruh K/L dan juga pemerintah daerah guna menurunkan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. 3. Penegakan pilar demokasi Penegakan pilar demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya cheks dan balance, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal - usul, golongan dan gender. 4. Penegakan hukum Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya “rule of law”. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat, khususnya bagi dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang nantinya berdampak positif bagi perekonamian indonesia. 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

18

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Agenda prioritas ini juga masih menjadi fokus pembangunan nasional, sasaran yang ingin dicapai dalam agenda ini masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik, karena proses pembangunan yang partisipatif

belum

banyak

diterapkan

sehinggga

keadilan

dan

keikutsertaan serta masyarakat belum diterapkan. Oleh karena itu, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) dan pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan

partisipatif

aktif

masyarakat

dalam

pembangunan,

mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

indonesia (MP3EI)

dan

Masterplan

percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI). Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan infrastruktur di wilayah indonesia dengan pengembangan koridor - koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya serta didukung dengan perbaikan konektivitas antar daerah, diharapkan mampu mewujudkan integrasi pasar hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan akan lebih baik dan merata sejalan dengan progran MP3KI yang diarahkan dalam betuk akselerasi program - program kerja pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, mengacu pada visi RPJMN tahun 2010-2014 dan dengan melihat capaian hasil kinerja tahun lalu serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang ada tema RKP tahun 2014, yaitu “Memperkuat

perekonomian

domestik

bagi

peningkatan

dan

perluasan kesejahteraan rakyat”. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, 11) kebudayaan, kreativitas dan INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

19

PEMERINTAH KAB. JOMBANG inovasi teknologi, 12) bidang politik, hukum dan kemananan, 13) bidang perekonomian, dan 14) bidang kesejahteraan rakyat. Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP tahun 2013 serta 11 prioritas nasional dan 3 bidang lainnya, maka pembangunan nasional lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu : 1.

Peningkatan daya saing, meliputi : a. Peningkatan iklim investasi dan usaha b. Percepatan pembangunan infrastruktur c. Peningkatan pembangunan industri diberbagai koridor ekonomi d. Penciptaan kesempatan kerja

2. Peningkatan daya tahan ekonomi, meliputi : a. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi 3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, meliputi : a. Peningkatan pembangunan SDM b. Percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1 sampai 4 4. Pematapan stabilitas sosial politik, meliputi : a. Antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 b. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi c. Pencapaian pembangunan minimum essential force (MEF) Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014– 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 20052025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan

pedoman

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018, dengan Visi “Jombang Sejahtera Untuk Semua” d e n g a n M i s i : 1 . Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama. 2 . Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau. 3 . Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

20

PEMERINTAH KAB. JOMBANG 4 . Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. 5 . Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2014-2018 1 . Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik (2014). 2 . Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan (2015). 3 . Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah (2016). 4 . Pemantapan Kawasan Strategis dan Kemandirian Pangan (2017). 5 . Perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua (2018). 3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan

Misi Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terinci, dapat diukur

dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut : 1. Misi yang Pertama : Meningkatkan Efektifitas; Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu : a.

Meningkatkan mutu / kualitas hasil pengawasan;

b. Meningkatkan sasaran/jumlah auditee yang diperiksa; c.

Memilih sampling auditee yang lebih cermat dan akurat.

2. Misi yang kedua : Membentuk Aparat pengawasan yang profesional, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu: a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM pengawasan; b. Meningkatkan kemampuan dan keahlian teknis SDM pengawasan; c. Meningkatkan jumlah pejabat fungsional auditor yang bersertifikasi dengan kemampuan yang merata antar bidang. 3. Misi yang ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu : a. Meningkatkan prasarana pendukung pengawasan, antara lain: rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Inspektorat ; INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

21 4 8

PEMERINTAH KAB. JOMBANG b. Meningkatkan sarana pendukung pengawasan, antara lain: a) pengadaan alat-alat laboratorium fisik proyek; b) pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional pendukung pengawasan; 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

No

Program / Kegiatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 1

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya 5. Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan 6. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

2

Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 2.

Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

No 3 4

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

3.

Pemeliharaan

4.

pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung

rutin/berkala/sedang/berat

gedung

kantor/bangunan

kantor 5. 5

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan

operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.


22

PEMERINTAH KAB. JOMBANG No 6

Program/Kegiatan

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

4.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Disamping

berdasarkan

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2018 dalam pelaksanaan program dan kegiatan, juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Jombang merencanakan 5 (lima) program yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu : TANPA URUSAN 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD.

URUSAN WAJIB – PEMERINTAHAN UMUM 5.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

6.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan

Prioritas Daerah Tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO

dan Kegiatan Tahun

Hasil Program Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Pagu Indikatif

2015 2

3

4

5

6

1 Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran Penyediaan

1

Indikator kinerja

Program

Meningkatnya

Kinerja

612.890.975

Pelayanan SKPD (100 %)

Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 X)


Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

612.890.975

23

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Program Peningkatan Sarana

Meningkatkan

dan Prasarana Aparatur

Prasarana SKPD (100%)

Rehabilitasi

2

Sarana

4.629.200.000 Terbangunnya

sedang/berat

kantor

gedung kantor

gedung

Meningkatkan kinerja karena

lebih

adanya Kantor Baru yang

yang

representatif dan bebas

Representatif.

4.500.000.000

banjir (1 paket)

3

PengadaanSarana

Tersedianya

dan

dan

Prasarana gedung kantor

rutin/berkala/sedang/ gedung

Terpeliharanya

berat

rutin

kantor/ bangunan

6

7

Pemeliharaan

Terpeliharanya

rutin/berkala/sedang/

rutin

berat

prasarana

kantor

kantor.

Pemeliharaan

( 4X ). Terpeliharanya

rutin/berkala/sedang/

berat

Program Peningkatan Disiplin

Meningkatnya

Aparatur

Aparatur

Pengadaan

Pakaian

dan

kendaraan

operasional. (4X).

Strategis

dan

Pelaporan

Capaian

Kinerja

serta

Keuangan SKPD

Penyusunan Rencana

Dokumen

Perencanaan

Pakaian

Strategis

35.500.000

perlengkapan gedung kantor.

Miningkatkan umur ekonomis dan nlai guna kendaraan dinas/

50.700.000

Meningkatkan

Disiplin

10.000.000

Aparatur.. .

16.254.600

Kinerja serta Keuangan SKPD.

Kerja

SKPD

Tersedianya

Dokumen

Renja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian

dan

Kinerja SKPD

Akuntabilitas

Dokumen Laporan Kinerja

SKPD

mempermudah

memberikan

699.5000

Mempermudah

memberikan

gambaran keberhasilan atau kekurangan dari program-2

4629.800

yang telah dilaksanakan, serta langkah2 yang akan diambil.

Tersedianya

Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan

laporan

keuangan

SKPD

semester, prognosis dan akhir tahun SKPD


Adanya dokumen Renja akan gambaran satu tahun ke depan.

Laporan Capaian Kinerja

10

dan nlai guna peralatan dan

dan Pelaporan Capaian

Tersedianya

9

Miningkatkan umur ekonomis

kendaraan operasional.

olah raga.(50 stel )

Tersedianya

25.000.000

10.000.000

Tersedianya

hari-hari tertentu.

perencanaan

yang memadai.

Disiplin

khusus

18.000.000

bangunan pendukungnya.

secara

operasional

dan

dan nlai guna gedung kantor/

gedung

dinas/kendaraan

peralatan

perlengkapan gedung kantor

Miningkatkan umur ekonomis

secara

kendaraan dinas/ kendaraan

Program

8

rutin

adanya

dan

sarana

sarana dan prasarana gedung

Meningkatkan kinerja karena

secara

gedung

pendukungnya (4X).

pendukungnya

5

perlengkapan

gedung kantor. (1paket).

Pemeliharaan

4

Peralatan

Memberikan

Gambaran

Keuangan SKPD, dalam masa

4629.800

satu tahun.

24

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Menurunkan daerah

kerugian dengan

Menurunya

jumlah

temuan (4.365 Temuan) Meningkatnya

prinsip

Program Peningkatan Sistem

kehati-hatian

dalam

Pengawasan

pengelolaan

Internal

Pengendalian

dan

Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

1.679.440.000

keuangan/aset daerah ; Pembangunan

Proyek

fisik

disiplin

;

serta

kepegawaian,

sesuai

sesuai peraturan yang berlaku. (Menurunnya bobot dan jumlah temuan) Terlaksananya

Meningkatnya prinsip kehati-

pemeriksaan reguler

11

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara Berkala

hatian

200

Obrik

pengelolaan keuangan, serta

1 x Review Laporan

berkurangnya kerugian daerah

Keuangan Daerah

akibat kesalahan pengelolaan

sebagaimana PKPT.

Penanganan Kasus Pengaduan

Terselesaikannya

Di

pemeriksaan kasus ± 70

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

LHP

LHP kasus.

592.210.000

keuangan.

Meningkatnya

12

dalam

terhadap 200 Obrik dan

Kepuasan

Masyarakat

dengan

terselesaikannya pemeriksaan-2

kasus

154.800.000

pengaduan masyarakat secara tuntas.

Terselesaikannya

13

Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

LHP

Pemeriksaan BOS ± 280 SDN dan LHP PNPM ± 10 Kec

Penanganan

14

Wilayah

Kasus

Pemerintahan

Pada Di

Bawahnya

15.

Pengawasan


LHP

Pemeriksaan 302 APBDesa.

Obrik,

terlaksananya

atas

pemeriksaan

535.500.000

khusus dana BOS pada SDN

Meningkatnya atas pemeriksaan

-hatian Obrik, terlaksananya khusus

APB-

226.500.000

Desa se Kabupaten Jombang.

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan

hatian

dan PNPM di Kecamatan.

Terselesaikannya

Lanjut

Meningkatnya prinsip kehati-

Temuan

Pemeriksan

Tindak

Meningkatnya prinsip ke-hati2-

hasil

an Obrik, berdasarkan hasil

BPK;

temuan yang ditindaklanjuti dari

Inspektorat Propinsi; dan

Pemeriksaan

BPK,

Inspektorat Kabupaten..

Inspektorat Propinsi, serta Irjen.

110.430.000

BPKP,

25

PEMERINTAH KAB. JOMBANG Terlaksananya

Rapat

Koordinasi Pengawasan

16

Koordinasi Pengawasan yang

(Rakorwasda)

dalam

rangka

Gelar

Pengawasan

lebih Komprehensif

Daerah

(Larwasda)

untuk

mewujudkan Koordinasi

Meningkatkan Pengawasan

Koordinasi agar

baik sehingga

berjalan

semua TLHP

60.000.000

bisa Tuntas.

Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. Bertambahnya Program

Peningkatan

Profesionalisme Pemeriksa

dan

Jumlah

Pejabat

Fungsional

Auditor

yang jenjang

Tenaga

kariernya

meningkat

Aparatur

berdasar

Sertifikasi

kealian,

sehingga

Pengawasan

meningkatkan

190.000.000

kualitas

pengawasan.

Pelatihan 17

Tenaga

Pengembangan Pemeriksa

dan

.

Aparatur Pengawasan

Terlaksananya

Meningkatnya kemampuan dan

Workshop,

Pendidikan

keahlian (kompetensi) terhadap

Kantor Sendiri (PKS),

36 auditor/pejabat pengawas

dan

Diskusi

hasil

pemerintah, untuk mendukung

pengawasanan,

serta

tugas

pemeriksaan

expose

hasil

/pengawasan

pelaksanaan

pemeriksaan

Terlaksananya kegiatan

Pelatihan 18

Teknis

Sertifikasi Penjenjangan

Pengawasan dan Penilaian

PFA ; dan pelaksanaan

Akuntabilitas Kinerja

Penilaian Angka Kredit (PAK).

70.000.000

pemerintahan Daerah.

Terbentuknya Fungsional bersertifikasi,

Pejabat Auditor

yang

dan

untuk

meningkatkan Jenjang Karier, sehingga

120.000.000

meningkatkan

Kesejahteraan Pegawai.

TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN 7.137.785.575


26


BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat menjadi pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pengawasan. Adanya Renja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Jombang serta seluruh

aparatnya

dapat

melaksanakan

tugas

secara

terarah,

bertahap

dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan di bidang pengawasan. Dengan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan VISI dan MISI Inspektorat Kabupaten Jombang yang diuraikan dalam bentuk Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan terhadap Tugas Pokok pelaksanaan dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang yang ditetapkan, dan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan Efektifitas Pengawasan dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan

Yang Baik, Bersih dan

Bertanggungjawab. Akhir kata,

semoga Renja Inspektorat Kabupaten Jombang ini dapat

dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di Inspektorat Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance. Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Inspektorat. Jombang, 10 Oktober 2014 INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

TTD

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011


27

TABEL. 2.2.

Misi

Tujuan

Indikator

Program

Sasaran Arah Kebijakan

Strategi

Kinerja

Pembangunan

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

SKPD Bidang

Penanggung

Urusan

Jawab

Otonomi

INSPEKTORAT

1. Meningkatkan

Peningkatan

Pengawasan

Sistem

1.

Akuntabilitas

Pengawasan

Bobot

Keuangan

Misi -5. Mewujudkan Tata

Menciptakan

Kelola Tata

Kepemerintah- Kelola

Meningkatkan

1.

Penyelenggaraan

Meningkatkan

Pemerintahan

Akuntabilitas

an yang Baik Penyelenggaran yang Bersih dan Bersih

Keuangan dan

Pemerintahan

Kinerja

yang

Pemerintah

Profesional

Daerah.

INSPEKTORAT KAB. JOMBANG

i

dan Internal

dan Jumlah

Kinerja

Pengendalian

Pemerintah

Pelaksanaan

Daerah.

Kebijakan Kepala Daerah.

Temuan

dan 4.400 Temuan

4.190 Temuan Daerah

2. Meningkatkan

Peningkatan

1.

Profesionalisme Profesionalisme

Pejabat

Tenaga

Fungsional

Pemeriksa

Tenaga dan Pemeriksa

Aparatur

Aparatur

Pemeriksaan

Pengawasan.

dan

Auditor jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi keahlian.

INSPEKTORAT KAB. JOMBANG

ii

yang

22

Orang

Auditor

Otonomi 42 Auditor

Orang Daerah

INSPEKTORAT

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

Recommend Documents