RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH K A B U PAT E N K E P U L A U A N A N A M B A S

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu, menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4879); 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahap Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kepulauan Anambas Nomor 8);

Kabupaten

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah; 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

10.

11.

periode 1 (satu) tahun; Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode satu (1) Tahun yaitu Tahun 2017;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RKPD Pasal 2 Penyusunan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 dalam rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Pasal 3 Tujuan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; c. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; d. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III PEDOMAN RKPD Pasal 4 RKPD

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

Tahun

2017

merupakan: a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepualauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017; b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017; c. Penjabaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015, memuat arah Kebijakan Fiskal, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya.

BAB IV ISI DAN SISTEMATIKA RKPD Pasal 5 (1)

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mendorong pastisipasi masyarakat untuk percapaian arah pembangunan yang tepat sasaran dan lebih baik.

(2)

RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD;

(3)

BAB III

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis keuangan daerah;

BAB IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat tujuan dan sasaran Pembangunan;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;

BAB VI

PENUTUP.

RKPD Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V FUNGSI RKPD DALAM PENYUSUNAN RAPBD DAN RKA SKPD Pasal 6 Dalam Rangka Penyusunan RAPBD Tahun 2017 RKPD berfungsi: a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 sebagai bahan dalam menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran; b.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VI RKPD SEBAGAI LAPORAN KINERJA SKPD Pasal 7 (1)

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten

(2)

Kepulauan Anambas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program; Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VII PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal, 31 Mei 2016 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa pada tanggal, 31 Mei 2016 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

AUGUS RAJA UNGGUL BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 234

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

.......................................................................................................................................

DAFTAR GAMBAR

.......................................................................................................................................

vii

1.1 LATAR BELAKANG ...............................................................................................................

1

DAFTAR TABEL BAB I

.......................................................................................................................................

PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ...................................................................................... 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ....................................................................................

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ................................................................................... BAB II

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.......................................................... 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ......................................................................

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI..................................................................

1 1 3 4 5 6 6 6

28

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.................................................................................

45

2.2 EVALUASI HASIL PELAKSAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ...........................................

2.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD ..............

2.2.2 REALISASI RPJMD ...................................................................................................... 2.2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.................................................

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH ........................................................................................................................................... 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ......................................................................

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH ................................................................................. 3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN

2017 .................................................................................................................................

41 47 47 51

110 122 122 122 128

3.2 ANALISIS KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2015 ............................................

133

3.2.2 RENCANA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017 .........

138

3.2.1 PENERIMAAN DAERAH TAHUN ...........................................................................

BAB IV

iii

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .........................................................

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM ....................................................................................

BAB III

i

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH................................................ 4.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017 .........................................

4.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .......................................................................................... PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

133 143 143 144

Page i

BAB V

4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN..................................................................

146

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...................................

178

4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN ........................................................................................... DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA .......................................................... DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KB.........................................................................................................................................................

PUSKESMAS .................................................................................................................................... DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN.............................................................................................. BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH

............................................................................................................................................................... DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP .................................................... DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

MASYARAKAT DAN DESA ........................................................................................................

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI ........................................... DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ............................

DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .................. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .......................................................................................... SEKRETARIAT DAERAH ...........................................................................................................

SEKRETARIAT DPRD .................................................................................................................. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............................................................... BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH .....................

KECAMATAN SIANTAN .............................................................................................................

KECAMATAN JEMAJA ................................................................................................................. KECAMATAN PALMATAK ........................................................................................................ KECAMATAN SIANTAN TIMUR .............................................................................................

KECAMATAN SIANTAN SELATAN ........................................................................................ KECAMATAN JEMAJA TIMUR .................................................................................................

KECAMATAN SIANTAN TENGAH .......................................................................................... DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN ................ DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ..............................

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN......................................................................... BAB VI

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN..........................

PENUTUP ......................................................................................................................................... PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

153 179 181 183 184 186 189 191 193 195 196 198 199 203 206 210 211 213 215 216 217 218 219 220 222 224 226 228 Page ii

DAFTAR TABEL TABEL 1

Luas Wilayah Kabupaten Kepulaun Anambas menurut Kecamatan Tahun

TABEL 2

Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan

TABEL 3 TABEL 4 TABEL 5 TABEL 6 TABEL 7 TABEL 8 TABEL 9 TABEL 10 TABEL 11 TABEL 12 TABEL 13 TABEL 14 TABEL 15

2014 ..............................................................................................................................................

7

Anambas Tahun 2014 ...........................................................................................................

8

Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...................................................................................

9

Kepulauan Anambas, Tahun 2014 ..................................................................................

10

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...........................................................

11

Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan di Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan di Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut

Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...............................................................................................................................

11

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014 ...............................................

12

Kepulauan Anambas Tahun 2014 ....................................................................................

12

di Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...............................................................................

13

di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ..………………...............................

14

Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...............................

14

Kepulauan Anambas Tahun 2014 …………………….......................................................

15

Anambas Tahun 2014......……………………………………...................................................

15

Kepulauan Anambas Tahun 2014....................…………………........................................

16

Kepulauan Anambas Tahun 2014 …………………….......................................................

16

Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut Kecamatan di Kabupaten Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan Luas Bukan Sawah menurut Kecamatan dan Jenisnya

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi menurut Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan di Kabupaten Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten


Page iii

TABEL 16 TABEL 17 TABEL 18 TABEL 19 TABEL 20 TABEL 21 TABEL 22 TABEL 23 TABEL 24 TABEL 25 TABEL 26 TABEL 27 TABEL 28 TABEL 29 TABEL 30 TABEL 31

Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

2014……….....................................................................................................................................

17

Kepulauan Anambas Tahun 2014………………………....................................................

18

Tahun 2014 ...............................................................................................................................

18

Tahun 2014 ..............................................................................................................................

19

Tahun 2014 ................................................................................................................................

19

Tahun 2014 ................................................................................................................................

20

Kepulauan Anambas Tahun 2014 ....................................................................................

20

di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 .......................................................

21

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...........................................................

21

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................

22

Jenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................

22

menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............

23

Cabang Tahun 2014 ...............................................................................................................

24

PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................

24

Penerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2015 ....................................

24

Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Populasi Ternak menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Populasi Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi Kabupaten Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap menurut Kecamatan di

Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan dan Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerja Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual pada Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan Jumlah Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Jasa PAM dan Non PAM

menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ......................................................................................................................................................... PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

25 Page iv

TABEL 32 TABEL 33 TABEL 34 TABEL 35 TABEL 36 TABEL 37 TABEL 38 TABEL 39 TABEL 40 TABEL 41 TABEL 42 TABEL 43 TABEL 44 TABEL 45 TABEL 46

Luas

Usaha

Kecamatan

dan

dan

Volume

Jenis

Cadangan

Pertambangan

di

Pertambangan Kabupaten

menurut

Kepulauan

Anambas Tahun 2014 ..........................................................................................................

25

Anambas Tahun 2014 ............................................................................................................

26

Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 .........................................

27

Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di Pelabuhan

Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di Bandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2014 (Pesawat Komersil) .........................................................................................................................................................

27

Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...................................................................................

28

Kepulauan Anambas ............................................................................................................

29

Kepulauan Anambas ..............................................................................................................

30

2010-2013 .................................................................................................................................

33

..........................................................................................................................................................

35

2015...............................................................................................................................................

36

2014...............................................................................................................................................

37

Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas

Jumlah

PMKS

Di

Kabupaten

Indeks

Pembangunan

Manusia

Kepulauan

Anambas

Kepulauan

Riau

Tahun

Tahun

2014

2012-

Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015

..........................................................................................................................................................

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-

39

2015..............................................................................................................................................

40

2014................................................................................................................................................

41

Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Jumlah Jenjang Pendidikan, Jumlah Murid, Jumlah Guru, Rasio MuridSekolah dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 .............................................................................................................................................. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

43 Page v

TABEL 47

Keadaan Gedung Sekolah di Bawah

TABEL 48

Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di

TABEL 49 TABEL 50 TABEL 51 TABEL 52 TABEL 53 TABEL 54 TABEL 55 TABEL 56 TABEL 57 TABEL 58 TABEL 59 TABEL 60 TABEL 61

Dinas Pendidikan Kabupaten

Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2014 .........................................

44

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................

45

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2011-2013 Kabupaten Kepulauan Anambas ...................................................................................................................................... Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 .........

Struktur Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

46 48

2015................................................................................................................................................

48

2015 ..............................................................................................................................................

50

2015 ..............................................................................................................................................

51

2015 ..............................................................................................................................................

123

2013 – 2014(%)........................................................................................................................

125

Tahun 2013-2015 ....................................................................................................................

134

Rincian Realisasi Urusan Wajib Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Rincian Realisasi Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Rincian Realisasi Urusan Wajib Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Struktur Distribusi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan

Anambas

Tahun

2013

–

2015

..........................................................................................................................................................

137

Tahun 2013-2015..................................................................................................................

139

Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Juta Rupiah) Asumsi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017...

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 .................................................................................................................... Program, Indikator Kinerja dan Target Prioritas ......................................................


142 147 154

Page vi

DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1

Hierarki dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

GAMBAR 2

Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang ................

GAMBAR 3 GAMBAR 4 GAMBAR 5 GAMBAR 6 GAMBAR 7 GAMBAR 8 GAMBAR 9

Daerah ...................................................................................................................................... PDRB Perkapita Menurut Kategori (Juta Rp) Tahun 2010-2014 ...................

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan

3

11 32

Anambas .................................................................................................................................

33

2012-2015 .............................................................................................................................

36

2015 ..........................................................................................................................................

38

2015 ..........................................................................................................................................

38

2011-2013 .............................................................................................................................

41

Tahun 2014 (%) ..................................................................................................................

126

2016-2020 ..............................................................................................................................

154

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas

GAMBAR 10 Pentahapan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas periode


Page vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode1 (satu) tahun yang disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarakan Undang-undang dimaksud, perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD tahun 2017 merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan tahun kedua dari periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 yang disusun dengan hasil memperhatikan ketersediaan sumber pembiayaan yang dimiliki, mengacu pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau, dan RKP serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang pada proses penyusunan, pengendalian dan evaluasinya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. RKPD tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiaraan maju tahun 2018. RKPD tahun 2017 disusun melalui beberapa tahapan yang diantaranya melipatkan partisipasi masyarakat melalui musrenbang RKPD. Program/ kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan antar pelaku pembangunan yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan dan kegiatan PD serta kebutuhan rill masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya dokumen RKPD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

`


Page 1

`

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 2

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Secara Substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lain dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1 Hierarki dan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sumber: Undang-undang No.25 tahun 2004

`

RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran programprogrampembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta mempertimbangkan draft Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 3

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025.

Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta penyusunan Laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Adapun sistematika/susunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I

Bab II

Bab III

`

Pendahuluan;

Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum penyusunan, Hubungan antar dokumen, Sistematika RKPD, Maksud dan Tujuan;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya, Permasalahan Pembangunan Daerah, dan Isu Strategi Daerah; Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Ekonomi Daerah;

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun 2016 (tahun berjalan). Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

Bab IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

Bab VI

(RKPD) Kabupaten

Memuat secara eksplisit tujuan dan sasaran Pembangunan serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD; Penutup;

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan serta kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2017; PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 4

Lampiran

Memuat Usulan Program dan Kegiatan untuk RKPD Tahun 2017 baik yang sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun 2017 supaya tercipta sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

`


Page 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.1. KARAKTERISTIK LOKASI, WILAYAH DAN DEMOGRAFI Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom maritim yang ditinjau secara astronomis terletak antara 2°10’0”−3°40’0”LU sampai dengan 105°15’0”−106°45’0” BT, hal ini berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Termasuk dalam gugusan Kepulauan Anambas di laut China Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan dengan; Sebelah Utara: Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan: Kepulauan Tembelan, Sebelah Barat: Laut Cina Selatan, dan Sebelah Timur: Laut Natuna. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km2 atau 2,47 persen dari luas Indonesia yang memiliki luas 1.890.754 km². Luasan Anambas terdiri atas luas daratan 634,37 km2 atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27 km2 atau 98,64 persen dengan Panjang Garis Pantai adalah 1.128,57km. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau. Ini tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu Tokong Berlayar, Tokong Nenas, pulau Mangkai, pulau Damar, dan Tokong Malang Biru. Kabupaten Kepulauan Anambas beribukota di Tarempa, dan secara administratif memiliki 7 kecamatan dengan 2 kelurahan dan 52 desa.

`


Page 6

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah

Nama Ibu Kota Letung Kuala Maras Air Bini Tarempa Nyamuk Air Asuk Tebang

Luas Wilayah (Km2) 78,26 154,24 115,48 45,39 88.92 22,14 129,94 634,37

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Secara geostrategis, Kabupaten Kepulauan Anambas berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan Potensi Perikanan terbesar di Indonesia (WPP 711), berada pada Jalur Pelayaran Internasional yang menghubungkan tiga pelabuhan mega hubungan terbesar di dunia, pensuplay sumber energi terbesar untuk Singapura, Batam dan Bintan tahun 2013, pulau tropis terindah di Asia (CNN) yang terdiri dari 255 pulau-pulau kecil yang exotic serta dilalui oleh Jaringan Kabel Fiber Optik Internasional dengan kapasitas yang sangat besar dan kecepatan yang sangat tinggi. KLIMATOLOGI

Dari hasil pemantauan stasiun Meteorologi Kabupaten Kepulauan Anambas, selama tahun 2014 suhu minimum di wilayah ini berkisar antara 24,40oC sampai 27,50oC dan suhu maksimum berkisar antara 27,20Oc sampai 30,40oC. Tekanan Udara minimum selama tahun 2014 adalah 1.008,00 mb dan maksimum 1.012,00 mb. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 544,50 mm sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 22 hari terjadi di bulan November. Sementara itu kelembaban udara minimum sebesar 69 persen dan kelembaban maksimum sebesar 98 persen.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas dimana sangat berpotensi dengan fenomena arah angin yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 6 knot. Hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran transportasi terutama laut dan udara. Selanjutnya, penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 31 persen dan tertinggi sebesar 77 persen di tahun 2014. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Untuk suhu udara, kelembaban udara dan curah hujan setiap bulannya telah tersaji pada tabel 2.

`


Page 7

Tabel 2. Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Bulan

Januari

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 2014 2013 2012

Suhu Udara

Kelembaban Udara

Rata-rata

Maksimum 29,10

Minimum 24,40

29,20 31,49 31,64

25,79 23,92 23,94

29,40 31,60 32,30 32,90 33,00 32,00 32,70 31,90 32,00 31,30 28,90

22,20 23,20 19,20 25,00 25,00 23,90 24,30 23,90 24,50 24,50 23,90

Rata-rata

Maksimum 89 92 90 91 91 86 90 89 90 92 92 94

89 91

Minimum 73 77 64 67 65 62 64 63 66 66 70 78

74 68 66

88 S Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Curah Hujan 173,20

485,00 97,00 114,50 149,50 11,00 204,20 173,30 179,50 133,00 117,90 900,20 178,73 228,2 188,4

PENGGUNAAN LAHAN

Status pemilikan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi menjadi empat hak yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Jumlah kepemilikan lahan terbedar adalah hak milik dengan luasan 12.497.652 m² yang terbagi menjadi 2.617 bidang dan luasan terkecil yaitu hak pengelolaan dengan jumlah luasan sebesar 50.500 m². Untuk status pemilikan menurut kecamatan tersaji pada Tabel 3.

`


Page 8

Tabel 3. Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur

Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah

Hak Guna Bangunan

Hak Milik

Hak Pakai

Luas (m2) 8.164

Hak Pengelolaan

Bidang

Luas (m2)

Bidang

Luas (m2)

Bidang

1.229

7.634.359

-

-

24

105.145

895 108

1.321.579 1.218.911

12.504 -

117 95

508.640 11.824

1 -

297 2.739

2.314.006 13.054.268

180.074 972.726

17 264

559.587 1270.782

1

141

4

65

412.216

6

1.287

43.327

41

778.761.

109.870

1

100

28 -

5 81


10

1 -

422 -

Bidang -

Luas (m2)

-

-

50.500

50.500

DEMOGRAFI

Kondisi demografis di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 sebanyak 39.892 jiwa dengan kepadatan penduduk 62,88 jiwa/km2. Kecamatan Siantan memiliki luas wilayah 45,39 km, kedua terkecil dibandingkan kecamatan yang lainnya namun Kecamatan Siantan memiliki jumlah penduduk kedua terbesar yaitu 10.611 jiwa. Sehingga Kecamatan Siantan memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 233,77 jiwa/km2. Kecamatan Jemaja Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu sebesar 13,62 jiwa/km2. Dari 39.892 jiwa penduduk tersebut ada sebanyak 9.613 jumlah rumah tangga dengan rata-rata 4,20 jiwa per rumah tangga. Bila dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2014, kepadatan penduduk semakin meningkat sebesar 3,14 jiwa/km2. Selengkapnya tentang luas wilayah, jumlah penduduk, banyaknya Rumah Tangga beserta kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut.

`


Page 9

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013 2012

Luas (Km2)

78,26 154,24 115,48 45,39 88.92 22,14 129,94

634,37 634,37 634,37

Jumlah Penduduk 5.768 2.074 3.365 10.611 3.366 2.782 11.409 39.892 39.374 38.833

Kepadatan (Jiwa/Km2) 85,66 16,09 34,26 288,74 46,13 152,39 97,49


74,42 62,07 61,22

Penduduk menurut golongan umur memiliki jumlah tertinggi pada kisaran umur 5-9 tahun yaitu sebesar 4.563 jiwa dan jumlah terendah ada pada umur 70-74 tahun ke atas dan 75 tahun ke atas dengan jumlah masing-masing sebesar 366 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu sebanyak 20.402 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 18.972 jiwa.

`


Page 10

Tabel 5. Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Golongan Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah 2014 2013 2012

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 2.093 2.024 2.317 2.304 2.305 2.164 1.513 1.331 1.337 1.135 1.626 1.591 1.774 1.765 1.820 1.614 1.483 1.346 1.330 1.206 1.057 885 727 677 499 492 336 348 194 180 166 213 20.591 20.042 20.115

19.301 18.972 18.718

Jumlah

4.117 4.621 4.469 2.844 2.472 3.217 3.539 3.434 2.829 2.536 1.942 1.404 991 684 374 379

39.892 39.374 38.833


Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan persentase laki-laki sebanyak 70,79 persen perempuan sebanyak 29,21 persen. Dari penduduk yang bekerja, sebesar 29,58 persen bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan yaitu sebesar 31,09 persen. Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan Anambas Tahun 2014 Lapangan Pekerjaan Pertanian dan Perikanan Industri,Pertambangan dan Penggalian Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Jasa Kemasyarakatan Lainnya Jumlah 2013 2012 2011

Laki-laki 29.26 12.21 2.69 4.83 10.84 10.97

70.79 76.48 67.61

Perempuan 1.83 0.81 7.10 18.74 0.73


`

29.21 23.52 32.39

Jumlah 31.09 13.02 9.79 4.83 29.58 11.70

100 100 100

Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi SD/MI/Sederajat memiliki jumlah terbesar yaitu 15.492 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 7.979 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 7.513 jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi S1/S2 memiliki jumlah terkecil yaitu 52 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 34 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 18 jiwa. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 11

Tabel 7. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014 Uraian

Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat SMU/MA/Sederajat Diploma I/II Diploma III/Sarjana Muda Diploma IV/S1 S1/S2 Jumlah 2013 2012 2011

Laki-laki 7.035 2.949 7.979 1.967 2.980 166 243 749

24.102 23.074 21.887

Perempuan 6.909

Jumlah 13.944

2.832 7.513 1.721 2.174 254 312 556

5.781 15.492 3.688 5.154 420 555 1.305

22.289 21.214 19.992

46.391 44.288 41.879


Di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014, mencatat terdapat 51 masjid, 33 mushala, 5 gereja dan 1 wihara. Penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas beragama Islam dengan jumlah sebesar 42.973 orang. Jumlah terbesar selanjutnya adalah penduduk yang menganut agama Buddha yaitu 1.133 orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk muslim terbesar adalah kecamatan Palmatak dengan jumlah12.615jiwa. Tabel 8. Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013

Islam

6.483 2.377 2.735

11.409 4.047 2.630 12.453 42.134 42.973

Protestan

Khatolik

Budha

Hindu

448 6 13

336 356

794 312

3 1

1.075 1.139

1.133 1.191

11 11

32 14 425

34

972 1.076

7 8 366

2

25 2

-


`


-

Konghucu -

7

-

1 1 1

Page 12

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas tinggal di daerah pedesaan, maka pengembangan dan peningkatan produksi pertanian merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian masyarakat yang cukup strategis. Selain peningkatan produksi pertanian, adapula potensi pengembangan dalam bidang industri, pertambangan dan pariwisata. Statistik pertanian ditampilkan dalam beberapa sub sektor, yaitu: A. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Walau bukan termasuk daerah penghasil beras, namun Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki potensi yang dapat lebih dikembangkan lagi pada sektor ini. Dua kecamatan, yaitu Jemaja Timur dan Palmatak yang memiliki lahan sawah Luas tanam padi ditahun 2014 seluas 70 hektar dengan luas panen 68 hektar. Total luas lahan bukan sawah di empat kecamatan yaitu Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur dan Palmatak sebesar 33.063 hektar. Kecamatan Palmatak merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan sawah dan lahan bukan sawah terbesar diantara kecamatan lainnya. Tabel 9. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Lahan Sawah (Ha) 111 2 113 113 54

Bukan Lahan Sawah (Ha) 2.938 2.050 1.698 2.124 2.909 5.854 15.490

33.063 33.063 47.600


Jumlah (Ha) 2.938 2.161 1.698 2.124 2.909 5.854 15.492

33.176 33.176 47.654

Jenis lahan bukan sawah terbagi atas beberapa jenis lahan yaitu pekarangan, tegal/huma/ladang, padang rumput, tanah sementara tidak diusahakan, perkebunan dan rawa. Jenis lahan dengan total luas terbesar pada tahun 2014 adalah tanah sementara tidak diusahakan dan jenis lahan ini terdapat di tiga kecamatan yaitu Siantan Timur, Siantan Tengah dan Palmatak. Kecamatan dengan total jenis lahan terbesar yaitu Kecamatan Palmatak dengan jumlah sebesar 7.409 hektar. Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 jumlah jenis lahan bukan sawah tidak mengalami perubahan, tetap seluas 12.631 hektar.

`


Page 13

Tabel

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2013 2012 2011

Sumber

10. Luas Bukan Sawah menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Pekarangan

97 50 -

147 147 147

Tegal /Huma /Ladang

148 100 236 5 20 509 509 509

Jenis Lahan (Ha) Padang Tanah Rumput Sementara Tidak Diusahakan 166 16 2 4 188 188 188

Perkebunan

382 4.840 7.409

12.631 12.631 12.631

: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Tabel 11.

dan

Jenisnya Rawa

1.779 1.634 1.692 1.888 2.520 1.014 5.057

15.584 400 400

748 250 6 3.000 4.004 4.004 4.004

di

Jumlah 2.938 2.050 1.698 2.124 2.909 5.854 15.490 33.063 17.879 17.879

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Luas Tanam Luas Panen (Ha) (Ha) 69 1 70 58 58

67 1 68 52 52

Produksi (Ton) 381,9 3,5 385 301,2 291,2


Rata-rata Produksi 5,7 3,5

9 5,7 5,6

Selain padi, juga terdapat tanaman palawija yang terdiri atas jagung dengan luas panen 19 hektar dengan produksi 123 ton dan ubi kayu yang luas panennya seluas 25 hektar dengan produksi sebanyak 274 ton selama tahun 2014. Selain itu, terdapat pula ubi jalar seluas panen 17 hektar dengan total produksi 249 ton sedangkan untuk kacang tanah pada tahun 2014 tidak mempunyai luas panen sehingga produksinya tidak ada. Wilayah initercatat juga menghasilkan berbagai jenis sayuran. Jenis sayur-sayurannya adalah kacang panjang, sawi, bayam dan kangkung. Kecamatan Siantan merupakan kecamatan penghasil sayur-sayuran terbesar diKabupaten Kepulauan Anambas.

`


Page 14

Tabel 12. Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013 2012

Jagung

Luas Panen (Ha)

17 2 19 27 20

Produksi (Ton) -

Ubi Kayu

Luas Panen (Ha)

123 50

3 1111 10 1 25 45 40

Produksi (Ton) 10 105 144 15 274 490 615

Luas Panen (Ha)

Ubi Jalar

6 9 1 1 -


17 16 10

Tabel 13. Produksi Sayur-sayuran menurut Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Kacang Panjang (Ton) 3,7 2,1 5,5 0,9 13,5 20,9 47 67 40

Sawi (Ton) 29 2 30 10 -

71 198 375

Produksi (Ton)

90 135 12 12 -

Kacang Tanah

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

4 -

249 280 150

20 -

4 -

20 -

Kecamatan di Kabupaten Bayam (Ton) 5,5 3,1 7,2 2 7,1 2 27 120 745

Kangkung (Ton) 5,6 23 13,3 13,5 8,2 5


69 247 616

Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghasilkan buah buahan. Jenis buahbuahannya yaitu Nanas, Durian, Pisang dan Jeruk. Produksi buah terbesar di tahun 2014 adalah pisang dengan total luas panen 22 hektar dan total produksi 700 Ton. Kemudian buah durian dengan luas panen yang hanya 44,2 hektar namun mampu menghasilkan 45,2 Ton durian di tahun 2014.

`


Page 15

Tabel 14. Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur

Siantan Selatan Siantan Siantan Timur

Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013 2012

Nanas Luas Panen Produksi (Ha) (Ton) 0,004 0,3 -

-

Durian Luas Panen Produksi (Ha) (Ton) 5,2 2,6 7,5

0,03

0,6

11.35

0,01

0,6

20

0.014 0,058 0,5 6

0,3 1,8 16

360

0,15 -

44,2 1 4

-

12.5 17

0,1 13

Pisang Luas Panen Produksi (Ha) (Ton) 2.015 1,8 -

11 0.55

-

25 2,7

4,3

18,5

22 18

700 250

1

45,2 24 80

47


Jeruk Luas Panen Produksi (Ha) (Ton) 5,58 3,1 -

1

2,8

9 1

8 7,2

-

15

-

470

1

Potensi Lahan Pertanian terbagi dalam dua jenis tanaman pertanian yaitu tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija serta tanaman hortikultura yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Dari tahun 2010 sampai tahun 2014, besarnya jumlah potensi lahan pertanian tidak mengalami perubahan. Untuk padi memiliki potensi 2.745 hektar, palawija memiliki potensi 2.890 hektar, Sayuran memiliki potensi 750 hektar dan Buah-buahan memiliki potensi 800 hektar. Tabel 15. Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Tanaman Pangan Kacang Sawi Panjang (Ton) (Ton) 764 450 1.781 1.050 300 50 720 120 75 150 175 2.745 2.745 2.745

2.890 2.890 2.890

Bayam (Ton)

160 240 90 150 60 10 40

Holtikultura Kangung (Ton)

750 750 750


`


-

130 70 150 225 125 30 70

800 800 800

Page 16

-

11

Tabel 16. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan


Luas Areal (Ha)

1,249 1,022 1,239 807 2,068 458 3,085

Lanjutan Tabel

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013 2012

9.928 9.928 9.928

Luas Areal (Ha) 248 189 231 295 321 400 1.165 2.849 2.803 2.839

Kelapa Rata-Rata Produksi (kg/ha) 68 78 55 55 281 275 188 246 470 278 219 682 760 441

Produksi (Ton)

2.041 2.041 2.041

2.055 2.055 2.055

Cengkeh

Produksi (Ton) 33 22 3 4 6 25 168 261 293 259

Rata-Rata Produksi (kg/ha) 175 206 15 18 29 80 221

744 891,76 124

Jumlah Petani (kk) 1,248 850 876 458 965 451 2,213 7.061 7.061 7.061

Jumlah Petani (kk) 699 86 107 516 154 512 1285

3.359 3.359 2.839

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

2.742 2.492 2.492

1.093,40 1.473,30 1.151,51

262 403 222 786 126 156 787

Luas Areal (Ha) 20 20 5 20 65 -


61 91,50 130 326 6.5 6.2 472.2

Karet Rata-Rata Produksi (kg/ha) 417 363 769 539.7 677 54 1.132

Sagu

Produksi (Ton)

-

-

-

3.953,3 3.953,3 462,08

RataRata Produksi (kg/ha) 20 20 5 20 2.849 2.803 2.839

B. KEHUTANAN

Luas Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sekitar 43.957 hektar. Hutan yang termasuk dalam kategori hutan lindung, hutan produksi dan hutan yang dapat dikonversikan. Luas hutan lindung terdapat di Kecamatan Jemaja seluas 3.350 hektar, Kecamatan Siantan Tengah seluas 168 hektar dan Kecamatan Palmatak seluas 230 hektar. Hutan produksi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 24.033 hektar dan Hutan yang dapat dikonversi dengan luasan 16.176 hektar di tahun 2014.

`


Page 17

Jumlah Petani (kk) 148 215 123 463 100 98 568 1.715 1.600 1.600

Jumlah Petani (kk) -

261 293 259

Tabel 17. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Kepulauan Anambas Jumlah 2014 2013 2012

Hutan Lindung (Ha) 3.350 168.0 230.0 3.748 3.748 -

Fungsi Hutan Produksi (Ha) 1.468.6 2.677 2105 2975 426 426 3.213 24.033 24.033 24.033 5.949,54

Hutan yang Dapat Dikonversi (Ha) 16.176,0


16.176,0 16.176,0 58.437,71

C. PETERNAKAN

Secara umum, populasi ternak yang tercatat pada tahun 2014 adalah sapi potong dan kambing. Ternak sapi potong ada sebanyak 4.032 ekor sedangkan ternak kambing ada sebanyak 193 ekor. Selain hewan ternak, ada juga yang mengelola unggas yaitu ayam buras, ayam pedaging dan itik. Populasi ayam buras tercatat sebanyak 15.378 ekor dan populasi itik sebanyak 953 ekor. Untuk tabel populasi ternak dan populasi unggas tersaji pada tabel berikut. Tabel 18. Populasi Ternak menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013 2012

Sapi Potong (Ekor) 1.692 813 124 331 88 130 854 4.032 3.894 3.606

Kambing (Ekor) 55 56 9 8 35 6 24 193 385 356

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

`


Page 18

Tabel 19. Populasi Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Ayam Buras (Ekor)

Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur

Siantan Selatan Siantan

Siantan Timur

Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013 2012

2.300

Ayam Petelor (Ekor)

4. 412

-

1.656

-

1.576 2.602 876

2.316

15 738 14 306 13 496

-

Ayam Pedaging (Ekor)

Itik (Ekor)

-

306

68

-

263

-

43

4.000

47

-

88

-

138

4.000

953 953 756

23.747


Produksi daging di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari sapi potong, ayam buras dan kambing. Total produksi tahun 2014 untuk sapi potong sebanyak 22.330 kg, ayam buras sebanyak 8.263 kg dan kambing sebanyak 256 kg sedangkan untuk produksi telur dihasilkan ayam buras dan itik. Total produksi telur dari ayam buras sebanyak 83.090 kg dan itik sebanyak 6.793 kg di tahun 2014. Untuk tabel produksi daging dan produksi telur tersaji dalam tabel berikut. Tabel 20. Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Sapi Potong (kg)

Ayam Buras (kg)

22 330 22 120 23 380

8 263 7 476 7 371

3.570 2.030 980 9.660 980 980 4.130

1.208 2.316 828 1.366 869 460 1.216


`


Kambing (kg) 56 56 32 24 40 24 24 256 616 544.0

Page 19

Tabel 21. Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Sapi Potong (kg) 12.125 23.296 8.323 13.736 8.721 4.623 12.226

83.090 82.402 58.815

Ayam Buras (kg) -

Kambing (kg) 2.168 484 1.880 307 338 629 983


6.793 6.754 9.552

Jumlah kelompok tani menurut komoditi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu padi, sayuran, kelapa, cengkeh, karet, toga, palawija, tanaman obat, ayam, hortikultura, sapi, perkebunan dan kebun. Kecamatan dengan jumlah kelompok tani terbanyak adalah Kecamatan Jemaja sebanyak 27 kelompok tani dengan jenis komoditi padi, kelapa, cengkeh, karet dan sapi. Sedangkan Kecamatan Jemaja Timur sebanyak 21 kelompok tani dengan jenis komoditi padi karet, toga, dan ayam. Total kelompok tani pada tahun 2014 adalah 103 kelompok tani. Tabel 22. Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014. Kecamatan


Jumlah Kelompok Tani 27 21 10 13 4 9 19 103 85 86

Jenis Komoditi

Padi, Cengkeh, Karet, Kelapa, Sapi Padi, Karet, Toga, Ayam Karet, Sayuran Cengkeh, Karet, Sayuran Kelapa Kebun, Holtikultura, Ternak, Karet, Toga Holtikultura, Sapi, Kebun, Toga


`


Page 20

D. PERIKANAN Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas dikelilingi oleh laut yang begitu luas. Banyak penduduk yang mata pencaharian penduduknya adalah perikanan terutama perikanan laut. Pada tahun 2014, luas usaha budidaya perikanan di laut seluas 145.330 m2 dengan jumlah produksi yang tercatat sebanyak 249,03 ton. Luas usaha budidaya perikanan tawar seluas 420 m2 dengan jumlah produksi yang tercatat sebanyak 1,02 ton. Untuk luas usaha budidaya perikanan dan jumlah produksi perikanan budidaya menurut kecamatan tersaji dalam tabel berikut. Tabel 23. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Laut 477.00 297.00 2.187.00 80.477.00 6.984.00 50.102.00 4.806.00

Payau

-

Budidaya Tawar 200.00 10.00 200.00 10.00

Jumlah 677.00 307.00 2.187.00 80.677.00 6.984.00 50.0102.00 4.816.00

-

420.00 30.00

32,610.00

-

145,330.00 33,480.00 32,580.00

420.00


145,750.00 33,900.00

Tabel 24. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Laut 18.11 2.21 7.59 193.52 0.39 25.76

Payau -

249.03 130.25 214.71

-

1.45

-

Budidaya Tawar 1.01 -

Jumlah 19.12 2.21 7.59 193.52 0.39

1.02 0.10 0.10

250.05 130.36 214.81

0.01


`

25.76 1.46

Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap pada tahun 2014 mempunyai total produksi 23.304,95 ton dengan jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 23.054,90 ton dan jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 250,05 ton. Sedangkan untuk pelaku usaha perikanan, pembudidaya ikan air laut sebanyak 132 kelompok, pembudidaya ikan air tawar sebanyak 7 kelompok, nelayan sebanyak 234 kelompok dan pengolahan dan pemasaran hasil PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 21

perikanan sebanyak 93 kelompok. Tabel produksi perikanan budidaya dan tangkap serta banyaknya kelompok pelaku usaha perikanan tersaji dalam tabel berikut. Tabel 25. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Tangkap (Ton) 1,632.12 590.29 3,923.09 7,566.65 1,686.57 6,484.04 1,172.14 23,054.90 22,831.32

1,011.97

Budidaya Budidaya (Ton) 27,866,116,414 10,078,358,122 66,981,154,966 129,189,734,679 28,795,772,345 110,705,716,168 20,012,615,306

Jumlah 1.651,24 592,50 3.930,68 7.760,14 120,22 6.509,80 1.173,60

23.304,95

393,629,468,000.00

232,764,288,851 9,489,597,371

22.961,57 1.226,68


Tabel 26. Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

S

Jemajau Jemajam Timur b Siantan Selatan Siantane Siantanr Timur Siantan Tengah Palmatak : Jumlah 2014 2013 2012

Pembudidaya Ikan Air Laut

4 3 17 7 37 24 40

132 135 135

Budidaya Pembudidaya Nelayan Ikan Air (Tangkap) Tawar 1 33 5 11 51 1 26 31 29 53 7 7 7


`

234 226 226

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 30 7 11 6 10 2 27


93 95 138

Page 22

E. INDUSTRI Pada Tahun 2014, sektor industri belum menjadi penyumbang utama dalam pembentukkan PDRB. Sektor industri dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Jumlah industri kecil yang tercatat sebanyak 284 buah industri yang mampu menyerap 1.248 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang di Kepulauan Anambas tercatat sebanyak 5 buah dengan tenaga kerja sebanyak 21 orang. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar terdapat di kecamatan Siantan. Hal ini wajar dikarenakan Kecamatan Siantan merupakan ibukota Kabupaten. Tabel 27. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerja menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan


Kecil

31 63 11 81 36 31 31

284 279 271

Tenaga Kerja 181 116 79 375 279 52 166 1,248 1,271 1,265

Perusahaan Industri Tenaga Sedang Kerja 3 13 1 6 1 2 5 5 4


Besar

21 21 17

-

-

Tenaga Kerja ---13 --6 -2 -

F. ENERGI

Sebagai suatu kebutuhan vital dalam kehidupan, listrik dan air minum memerlukan penanganan yang serius. Bila kedua sektor ini mengalami gangguan dalam operasionalnya, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kelangsungan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah pelanggan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) tahun 2014 yang terdaftar pada empat rayon di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah s ejumlah 6.048 pelanggan dengan daya terpasang 5.376 KW. Namun daerah yang dialiri listrik PT. PLN baru tercatat di Tarempa, Letung, Ladan dan Kuala Maras. Daerah dengan jumlah pelanggan PLN terbanyak yaitu Tarempa dengan jumlah 2.786 pelanggan dengan daya terpasang 3.000 KW. Tabel banyaknya pelanggan PLN dan banyaknya mesin, daya terpasang, daya mampu dan KWH terjual pada empat rayon telah tersaji pada tebel berikut.

`


Page 23

Tabel 28. Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Cabang Tahun 2014 Unit Pembangkit Tarempa Letung Ladan Kuala Maras Jumlah

Jumlah Pelanggan 2011 2012 1.491 1.525 721 884 687 1.159 230 240 3.129 3.808

2010 1.323 568 677 215 2.783


2013 2.786 977 2.041 244 6.048

Tabel 29. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual pada PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2014 PLTD

Tarempa Letung Ladan Kuala Maras Jumlah

Jumlah Mesin 6 6 5 3 20

Daya Terpasang 3.000 1.168 858 350 5.376


Daya Mampu 2.400 895 580 240 4.115

Air minum atau air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tarempa. Jumlah Pelanggan PDAM pada tahun 2014 sebnayak 990 pelanggan dengan kapasitas produksi 20 liter/detik sedangkan untuk banyaknya Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menggunakan jasa PAM pada tahun 2014 sebanyak 1.442 RT dengan Kecamatan Siantan sebagai pengguna terbesar. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non PAM lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 RT dengan Kecamatan Palmatak sebagai pengguna terbesar. Tabel 30. Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan Jumlah Penerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2014 Uraian Jumlah Pelanggan Kapasitas Produksi Penggunaan Penerimaan

Satuan Unit Liter/ Detik M3 Rp.

2012 990 20 21.225


`

2013 990 20 34.275


2014 990 20 34.275

Page 24

Tabel 31. Banyaknya Rumah Tangga yang menggunakan jasa PAM dan Non PAM menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014

PAM

207 0 0 990 0 245 0

1.442 1.442

2013

1.442

2012

Non PAM 500 325 375 300 425 303 520

707 325 375 1.290 425 548 520

2.748

4.190

2.748 2.748

Jumlah

4.190 4.160


G. PERTAMBANGAN

Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu sektor yang paling mendukung. Luas usaha pertambangan granit merupakan pertambangan terbesar yaitu sebesar 14.230 hektar dengan cadangan 35.893.718.436 m3. Pertambangan diorite merupakan pertambangan kedua terbesar dengan luasan 360 Ha dengan cadangan 2.570.809.586 m3. Kecamatan Siantan merupakan kecamatan penghasil granit terbesar sedangkan kecamatan dengan penghasil diorit terbesar yaitu Kecamatan Jemaja.

Tabel 32. Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurut Kecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan


Luas

9,885 1,250 2,750 345

14,230 14,230 14,230

Granit

Cadangan

12,421,054,662 2,746,445,898 16,364,512,003 4,361,705,873 35,893,718,436 35,893,718,436 35,893,718,436

Luas -

Riolit

Cadangan

1,914,455 1,914,455 1,914,455 1,914,455


`

Luas

44.00 316 360 360 360

Diorit

Cadangan

2,230,311,146 340,498,440 2,570,809,586 2,570,809,586 2,570,809,586


Biji Besi

Luas

36 36 36 36

Page 25

Cadangan

148,119.90 24,811.78 172,931.68 172,931.68 172,931.68

Lanjutan Tabel

Kecamatan


Pasir Kuarsa Luas Cadangan 5,414,904 -

Luas -

5,414,904 5,414,904 5,414,904

-

Tanah Urug Cadangan -

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015 H. PARIWISATA

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi wisata yang cukup besar. Tentunya untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Jenis dermaga yang adaterdiri dari pelabuhan, dermaga dan tambatan perahu. Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 memiliki 9 pelabuhan, 4 dermaga dan 21 tambatan perahu sedangkan jumlah penumpang naik sebanyak 30.005 orang dan jumlah penumpang turun sebanyak 38.551 orang. Dari tahun ke tahun jumlah penumpang naik dan turun terus meningkat. S edangkan untuk penumpang berangkat dan dating di Bandar Udara Matak pada tahun 2014 sebanyak 6.422 orang penumpang berangkat dan 6.400 orang penumpang datang. Tabel 33. Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2013

Pelabuhan 1 0 1 1 4 0 2 9

Jenis Dermaga Dermaga Tambatan Perahu 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 4 1 8

4


`


Jumlah 1 0 2 2 5 4 7

21

Page 26

Tabel 34. Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di Pelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas Tahun 2014 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 2014 2013 2012

Penumpang Naik 1.080 1.840 2.912 4.299 3.389 4.771 3.815 3.251 2.716 1.962 30.005 26.709 34.122

Penumpang Turun 2.041 3.044 3.061 4.459 4.153 6.117 4.619 5.651 1.828 2.597 38.470 39.551 24.455


Tabel 35. Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di Bandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2013 (Pesawat Komersil) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 2014 2013

Penumpang Naik 1.022 951 1.048 1.125 1.048 712 849 862 1.060 1.113 1.259 1.149 6.422 12.198

Penumpang Turun 1.123 967 1.057 1.203 1.099 730 854 881 730 1.164 1.224 1.083 6.400 12.115


Penginapan merupakan salah satu hal yang mendukung industri pariwisata. Jumlah penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih relatif sedikitdan itupun belum tersebar diseluruh kecamatan. Di wilayah ini tercatat memiliki 10 hotel melati di tahun 2014, namun dari jumlah tersebut 7 diantaranya terdapat di Kecamatan Siantan dimana ibukota kabupaten berada. Di kecamatan jemaja 3 buah, Selain penginapan, restoran dan rumah makan juga ikut turut memberikan kontribusi dalam industri pariwisata. Sama halnya dengan penginapan, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Siantan. `


Page 27

Tabel 36. Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2014 2013

Hotel Bintang -

Hotel Melati 3 7 10 10

Losmen

Jumlah

16 -

26 10

8 2 9


11 9 9

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarak terdiri dari(1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) kesejahteraan sosial, (3) serta seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengantahun 2015 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB konstan dalam empat tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar harga berlaku konstan tahun 2000 (Hk) mengalami peningkatan dari Rp. 10.962.794.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 12.243.173.800.000 pada tahun 2014. Selama tahun 2010-2014, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan dengan perkembangan nilai dari Rp 8.395.391.800.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 9.106.250.800.000 pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai Rp 1.350.605.400.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 1.520.024.900.000 pada tahun 2014. Produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Sektor

`


Page 28

No A. B. C. D. E. F. G.

H. I.

J. K. L. M,N O.

P. Q. R,S,T,U

Tabel 37. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Anambas Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Speed Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB dengan Migas PDRB Tanpa Migas

.952010 2011 2012 2013* *)Angka Sementara

2012 510.945,4 8.730.455,5 1.463.759,3 4.643,2 243,1

Tahun 2013* 541.027,2 8.977.215,2 1.487.330,2 4.954,2 252,7

2014** 573.044, 9.106.250,8 1.520.024,9 5.268,4 258,9

15.208,5 8.159,1

16.239,2 8.719,4

17.565,7 9.394,7

370.586,9 181.926,7

37.752,8 11.739,1 50.243,8 14,6 171.481,7

17.382,9 15.001,4 6.295,1 11,595,839,0 1,419,086,9

408.795,9 197.574,6

40.654,4 12.232,5 53.056,5 15,5 181.316,4

17.594,6 16.260,3 6.372,2 11.969.610,8 1.523.750,4

**)Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

452.252,4 214.732,0

42.573,0 12.776,9 56.153,9 16,3 190.891,3

17.816,8 17.699,3 6.453,6 12.243.173,8 1.636.955,1

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen, sedangkan PDRB dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 7,43. Sektor-sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB ini antara lain sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 10,63 persen. Sektor lainnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkonstribusi sebesar 8,68 persen terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas selama tiga tahun terakhir dapat dilihatpada berikut.

`


Page 29

No A. B. C. D. E. F. G.

H. I. J. K. L. M,N O. P. Q. R,S,T,U

Tabel 38. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Anambas Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Speed Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB dengan Migas PDRB Tanpa Migas

2012 6,19 2,65 8,28 5,68 3,86 10,16 8,51

6,59 6,73 6,77 4,5 5,37 7,29 5,56 4,21 7,63 2,03 3,89 7,36

*)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2013* 5,89 2,83 1,61 6,7 3,92 10,31 8,6 6,78 6,87 7,69 4,2 5,6 6,03 5,74 1,22 8,39 1,22 3,22 7,38

2014** 5,92 2,83 2,2 6,34 2,48 10,63 8,68 8,17 7,74 4,72 4,45 5,84 5,11 5,28 1,26 8,85 1,28 2,29 7,43

Laju Inflasi

`

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator yang terdapat pada inflasi tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro, baik fiskal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Untuk menghitung laju inflasi digunakan pendekatan dari laju inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2015 di Kota Batam tercatat sebesar 4,73 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 117,01 pada bulan Desember 2014 menjadi 122,54 pada bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 4,73 persen pada tahun 2015 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 7,61 persen. Selama periode 2010-2015, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,81 persen dan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan laju inflasi sebesar 2,02 persen. Laju inflasi di Kota Tanjungpinang selama (Januari-Desember) Tahun 2015 tercatat sebesar 2,46 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,33 pada Bulan Desember 2014 menjadi 122,27 pada Bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 2,46 persen pada Tahun 2015 merupakan laju inflasi terendah selama enam tahun terakhir ini, PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 30

setelah pada tahun 2013 tercatat inflasi tertinggi sebesar 10,09 persen.

Gambar 2. Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

PDRB Per Kapita

`

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas (Net Factor Income From Abroad). Sehingga per kapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB per kapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk. Perhitungan PDRB per kapita atas harga konstan tahun 2010 dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh dari tingkat perubahan harga dan jasa (inflasi/deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Sehingga dengan demikian diperoleh nilai riil atau nilai sebenarnya atas terjadinya peningkatan/penurunan secara lebih tepat menggambarkan tingkat produktivitas per kapita. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2010 atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang cukup baik selama periode 2010 2014 yaitu sebesar Rp 5.630.000 per jiwa pada tahun 2010 menjadi Rp 6.030.000 per jiwa pada tahun 2014. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 31

Gambar 3. PDRB Perkapita Menurut Kategori (Juta Rp) Tahun 2010-2014

Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Adanya peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Karena ukuran tingkat kemakmuran penduduk adalah dari tingkat daya beli masyarakatnya. Dengan kondisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. (Besarnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari PDRB harga konstan 2000). Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 sebesar 6,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian secara umum yang meliputi sembilan sektor di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sekitar 6,24 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7,41 persen dan terendah yaitu Kabupaten Batam dengan 5,83 persen. Pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku di Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar 42,00 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,00 juta rupiah. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki pendapatan regional perkapita tanpa migas atas dasar harga berlaku tertinggi yaitu Kota Batam dengan 44,13 juta rupiah dan yang memiliki pendapatan regional terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan 15,02 juta rupiah. Kepulauan Anambas berada di posisi ke enam dengan pendapatan per kapita sebesar 17,38 juta rupiah.

`


Page 32

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi diantara tujuh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor bangunan, sektor industri pengelolaan, sektor perdagangan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Pada sektor industri pengelolaan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 6,72 persen pada tahun 2012 menjadi 6,8 persen pada tahun 2013, sedangkan pada sektor bangunan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 13,72 persen menjadi 13,8 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan pada sektor pertanian dan perikanan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2012 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,23 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 7,19 persen di tahun 2013. Meskipun demikian sektor pertanian dan perikanan tetap memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi ketiga setelah sektor bangunan dan sektor perdagangan. Tabel 39. Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas 2010-2013 No 1 2. 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengelolaan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Pariwisata dan Jasa Perusahaan Jasa Jasa

2010 7,35 0,48 5,86 3,94 10,54 7,48 6,25 2,19 5,34

2011 7,55 0,46 6,12 4,08 10,69 7,76 6,62 2,49 5,53

2012 7,23 0,68 6,72 5,83 13,72 8,13 7,03 3,14 5,65

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

`


2013 7,19 0,7 6,8 5,89 13,8 8,19 7,06 3,15 5,68

Page 33

Indeks Gini Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan. masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:  0 < G = 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah  0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang  G = 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi

Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2012 mencapai 0,3724. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Kepualuan Anambas mencapai level sedang. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan pada tahun 2012 ketimpangannya mencapai level sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Masalah ketimpangan ini perlu diwaspadai dikarenakan perbedaaan pendistribusian pendapatan yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mana akan berdampak ke segala bidang. Penduduk Miskin

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut data Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka tahun 2015 mengalami peningkatan 5 persen dibandingkan pada tahun 2013. Jumlah PMKS tercatat sejumlah 2.923 jiwa meningkat menjadi 3.422 jiwa di tahun 2014. Bila dilihat dari tabel berikut, penyandang cacat dan rumah tidak layak huni merupakan PMKS yang mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2013 penyandang cacat tercatat sebanyak 60 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 301 jiwa. Rumah tidak layak huni juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 600 keluarga di tahun 2014 menjadi 808 jiwa pada tahun 2014, sedangkan untuk anak balita yang terlantar data tahun 2013 mencatat ada sebanyak 106 jiwa jumlahnya masih tidak berubah, masih sejumlah 106 jiwa pada tahun 2014. Untuk jenis PMKS seperti lanjut usia terlantar juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 yang pada tahun 2013 tidak ada, pada tahun 2014 tercatat sejumlah 50 jiwa. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat menanggulangi serta mengurangi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

`


Page 34

Tabel 40. Jumlah PMKS Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jenis PMKS

Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Yatim Piatu Wanita Rawan Sosial Ekonomi Lanjut Usia Terlantar Penyandang Cacat Bekas Narapidana Keluarga Fakir Miskin Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi Korban Bencana Alam Keluarga Rentan Jumlah

Tahun 2013 2014 106 106 506 506 486 486 50 60 301 3 3 1208 1208 600 808 4 4 2923 3422


Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 20092013. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,11 pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 IPM Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 70,48, kemudian pada tahun 2014 IPM Kabupaten Kepulauan Anambas ialah sebesar 65,12 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 65.86. Secara pencapaian, IPM Anambas pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan metodologi IPM, yang saat ini menitikberatkan pada beberapa indikator, antara lain: (angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran). Penurunan IPM tersebut tidak hanya terjadi pada Kabupaten Kepulauan Anambas saja. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, bahkan juga berdampak pada Provinsi Kepulauan Riau. IPM dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain: (1) rendah (IPM dibawah 50), (2) menengah rendah (50-65), (3) menengah tinggi (IPM 66-70) dan (4)ttinggi (IPM diatas 70). Bila dikelompokkan menurut kategori IPM tersebut, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam kategori IPM menengah rendah (IPM 50-65).

`


Page 35

Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012-2015

*)Angka Sementara Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota lain yang ada di Kepulauan Riau, IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menduduki peringkat bawah, yakni peringkat 6 dari 7 Kabupaten/Kota, diatas Kabupaten Lingga. Kota Batam merupakan kota di Kepulauan Riau yang memiliki IPM paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan Kepulauan Anambas yang masih jauh dibawah standar kualitas pembangunan manusia provinsi dan nasional secara umum. Tabel 41. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun 2012-2015 Kabupaten/Kota

Batam Tanjungpinang Bintan Natuna Karimun Anambas Lingga Prov. Kepulauan Riau

2012 78.46 75.97 76.68 71.77 74.45 70.11 72.09 76.2

Tahun 2013 2014 78.73 79.13 76.19 77.29 76.1 71.65 72.25 70.06 74.95 68.72 70.48 65.12 72.41 60.75 76.56 73.40

*2015 79.34 77.57 71.92 70.87 69.21 65.86 61.28 73.75

*)Angka Sementara Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2015

Angka Kriminalistas yang Tertangani

Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang relatif agak sulit dari segi akses transportasi ternyata tercatat juga kejadian tindak pidana di cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa. Pada tahun 2014,Tindak Pidana Umum tercatat 5 perkara masuk dan Tindak Pidana Khusus tercatat 3 perkara sedangkanPengadilan Agama Tarempa mencatat adanya 58 perceraian dan talak 20 perkara selama tahun 2014. `


Page 36

Tabel 42. Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20112014 Pidana 1.Tindak Pidana umum 1.1 Perkara Masuk 1.2 Perkara Diselesaikan 1.3 Sisa 2. Tindak Pidana Umum 2.1 Perkara Masuk 2.2 Perkara Diselesaikan 2.3 Sisa 3. Tindak Pidana Korupsi 3.1 Perkara Masuk 3.2 Perkara Diselesaikan 3.3 Sisa

2011

2012

2014

28 17 -

15 20 -

3 3 -

15 13 -

10 10 -

5 4 -


2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikatorindikator : Pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator kesehatan ialah angka usia harapan hidup dan Indikator ekonomi ialah pengeluaran. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Dapat didefinisikan sebagai harapan yang dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Untuk menghitung harapan lama sekolah, di mulai dari usia 7 tahun menyesuaikan dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Capaian Kabupaten Kepulauan Anambas dalam harapan lama sekolah pada tahun 2014 mencapai 11,62 yang kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 11,63. Dapat dijelaskan bahwa harapan lama sekolah masyarakat diperkirakan hanya mencapai kelas XI pada sekolah menengah atas. Hal ini tentunya menjadi catatan penting untuk pemerintah daerah karena tidak memenuhi program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

`


Page 37

Gambar 6. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20142015


RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah yang diperoleh oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung pada usia 25 tahun keatas. Dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan telah berakhir. Metode ini juga sesuai dengan standar internasional yang digunakan oleh United Nations Development Programs (UNDP). Untuk rata-rata lama sekolah yang diperoleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mencapai 6, 16 pada tahun 2014 dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2015 sehingga mencapai 6.62. Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah berusia 25 tahun keatas, jika dirata-ratakan hanya memperoleh pendidikan hingga kelas 6 SD. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin tiap masyarakatnya untuk memperoleh kebutuhan pendidikan yang layak. Gambar 7. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20142015


`


Page 38

ANGKA HARAPAN HIDUP Angka harapan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015 mencapai angka 66,3 artinya adalah bayi yang dilahirkan pada saat itu memiliki kemungkinan harapan hidup sampai umur 66 tahun 3 bulan dengan syarat besarnya kematian dan kondisi kesehatan yang ada tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pada grafik di bawah terlihat setiap tahun di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan namun peningkatan ini tetap memberikan kabar baik terkait dengan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Angka harapan hidup Kabupaten Kepulauan Anambas jika dibandingkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meskipun tidak terlalu signifikan akan tetapi mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 menuju 2015 yaitu sekitar 0,1. Jika melihat dari grafik Angka Harapan hidup di kabupaten/ kota di Kepulauan Riau maka dapat dilihat jika Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka harapan hidup yang rendah dibanding kabupaten/kota lainnya, berada di peringkat 6 dari 7 kabupaten/ kota se Provinsi Kepulauan Riau. Namun, dengan adanya peningkatan angka harapan hidup di Kepulauan Anambas setiap tahunnya maka diharapkan pemerintah setempat akan meningkatkan kualitas kesehatan sehingga nantinya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas akan berhasil setara dengan daerah kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 43. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20142015 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota Batam Tanjungpinang Bintan Natuna Karimun Anambas Lingga Prov. Kepulauan Riau

Tahun 2014* 2015* 72.80 73.00 71.55 71.65 69.91 69.92 63.24 63.64 69.01 69.71 66.23 66.33 59.47 59.77 69.15 69.41


PENGELUARAN PERKAPITA

`

Pengeluaran perkapita, PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yang merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selama periode 1993-2018. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, pengeluaran pada tahun 2014 adalah sebesar 11.182 yang kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 11,251. Angka ini masih dibawah pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2014 mencapai 13,019 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 13,177. Untuk urutan indikator pengeluaran pada Kabupaten/ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 39

Kota di Provinsi Kepulauan Riau urutan pertama di tempati oleh Kota Batam, yang pada tahun 2014 mencapai 16,735 dan kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 16,826. Angka ini lebih tinggi daripada capaian pengeluaran tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian urutan kedua ialah Kota Tanjungpinang yang pada tahun 2014 mencapai 14,141 dan pada tahun 2015 mencapai 14,446. Selanjutnya Kabupaten Bintan pada tahun 2014 dengan 13,477 dan pada 2015 menjadi 13,529. Kabupaten Natuna pada tahun 2014 mencapai 13,414 dan pada tahun 2015 mencapai 13,612. Kabupaten Karimun pada tahun 2014 mencapai 11,090 dan pada tahun 2015 mencapai 11,248. Terakhir ialah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga yang pada tahun 2014 mencapai 10,949 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 11,158.

Tabel 44. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20142015 Pengeluaran Perkapita Kabupaten/ Kota Batam Tanjungpinang Bintan Natuna Karimun Anambas Lingga Prov. Kepulauan Riau

Tahun 2014 2015* 16,735 16,826 14,141 14,446 13,477 13,529 13,414 13,612 11,090 11,248 11,182 11,251 10,949 11,158 13,019 13,177


RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA

Dari seluruh penduduk yang bekerja ada sebanyak 70,79% penduduk laki-laki dan sebanyak 29,21% penduduk perempuan. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu 31,09 persen di sektor perikanan dan pertanian dan sebagian besar lagi bekerja di sektor jasa dan kemasyarakatan. Terjadi penurunan penduduk yang bekerja pada tahun 2013, dibanding tahun 2012 yang mencapai 76,48% untuk penduduk laki-laki dan 25,32% untuk penduduk pria. Dari data ini dapat menjadi catatan bahwa perlunya menyediakan lapangan usaha atau lapangan kerja demi menunjang peningkatan rasio penduduk yang bekerja.

`


Page 40

Gambar 8. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2013


2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Kelompok kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari kelompok seni tari, musik, Hadroh, Kompang dan Zapin. Pada Tahun 2014 kelompok-kelompok kesenian ini berjumlah 57 kelompok, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2013 yaitu sejumlah 55 kelompok, namun pada tahun 2013 tersebut terjadi penurunan yang cukup banyak, yakni mengalami penurunan sebanyak 12 kelompok. Tabel 45. Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tahun

Tari 8 7 10

2014 2013 2012

Musik 8 7 8

Jenis Kelompok Kesenian Hadroh Kompang Zapin 15 20 8 15 20 8 17 21 11


Total 57 55 67

Untuk bidang olahraga belum ada catatan mengenai jumlah klub dan gedung olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

`

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya yaitu bidang urusan pendidikan. Indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 41

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/ PENDUDUK USIA SEKOLAH Pada tahun 2014 telah terjadi penambahan sekolah taman kanak-kanak sehingga jumlahnya meningkat dari 25 sekolah menjadi 27 sekolah. Murid yang terdaftar 1114 siswa dan pengajar sebanyak 76 guru. Berarti setiap guru menangani 15 orang murid. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014, tercatat sebanyak 62 sekolah yang tersebar di semua kecamatan. Sekolah Dasar dengan jumlah tersedikit berada di Kecamatan Jemaja Timur dan Siantan Selatan dengan 4 sekolah dasar sedangkan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Palmatak yang memiliki 16 sekolah dasar. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari total jumlah sekolah tersebut terdapat 2.119 siswa dengan jumlah guru sebanyak 116 orang, dengan rasio murid-sekolah 96 dan rasio murid-guru adalah 18. Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebanyak 8 buah yang hanya terdapat di 56 kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Palmatak. Dari 6 sekolah ini tercatat memiliki jumlah siswa sebanyak 1.732 orang dengan guru sebanyak 85 orang sedangkan rasio murid sekolah adalah 217 dan rasio muridguru adalah 20.

`


Page 42

Tabel 46. Jumlah Jenjang Pendidikan, Jumlah Murid, Jumlah Guru, Rasio MuridSekolah dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru Madarasah Ibditaiyah Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru

2014 27 1114 76 41 15 62 5784 305 93 19 2 212 11 106 19 22 2119 116 96 18 3 230 12 93 23 8 1732 85 217 20


`

2013 25 969 112 39 9 64 5787 424 90 14 2 243 16 122 15 21 2066 205 98 10 4 245 25 61 10 9 1787 160 199 11


2012 21 884 102 42 9 59 5871 298 100 20 1 57 9 57 6 20 1802 124 90 15 4 245 53 61 5 8 1586 161 198 10

Page 43

Tabel 47. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan

Jemaja

Jemaja Timur

Siantan Selatan

Siantan

Siantan Timur

Siantan Tengah

Palmatak

Jenjang Pendidikan

TK SD MI SMP MTs SMA TK SD MI SMP MTs SMA TK SD MI SMP MTs SMA TK SD MI SMP MTs SMA TK SD MI SMP MTs SMA TK SD MI SMP MTs SMA TK SD MI SMP MTs SMA

Baik

1 12 2 5 10 3 2 15 8 10 3 14

Kondisi Gedung Rusak Rusak Ringan Berat 1 6 1 1 3 1 4 1 1 6 1 1 3 -


`

2 2 -


Jumlah 2013 2014 2 12 2 1 2 2 4 2 2 9 1 4 4 9 1 5 1 2 1 2 1 4 7 2 1 1 10 15 4 1 2

2 6 1 12 2 1 2 3 1 5 4 1 10 1 1 3 4 1 15 11 3 14

Page 44

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi dan Kabupaten/ Kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berdasarkan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia terus didorong dengan berbagai upaya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta kualitas tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. SDM yang berkualitas merupakan salah satu factor penting untuk kemajuan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu daerah. Tabel 48. Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Uraian Tidak/Belum Sekolah Tidak/Belum Tamat SD SD/ MI/Sederajat SMP/ MTs/Sederajat SMU/SMK/MA/Sederajat Diploma I/II Diploma III/S1/S2/S3 Jumlah

Jumlah 14755 5703 15262 3726 5290 406 2067 47209


`

Presentase 31.25 12.08 32.33 7.89 11.21 0.86 4.38 100


Page 45

Tabel 49. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2011-2013 Kabupaten Kepulauan Anambas

No

1

1.1 1.2 1. 1.1 1.2 1. 1.1 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.21

1.2.2 1.2.3

1.3 1.3.1 1.3.2

`

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2011

Capaian kinerja 2012

2013

RPJM Tahun 2015

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB 11.674.817,4 12.563.995,9 13.975.039,0 2.760.034,97 PDRB Perkapita 18,31 19,76 19,82 8,76 Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka Rata-Rata 8,94 10,32 11,50 11,80 Lama Sekolah Angka Melek Huruf 96,54 96,76 97,32 92,04 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga Kebudayaan Jumlah Grup 13 13 Kesenian Yang Aktif Aspek Pelayanan Umum Pendidikan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi 100 99,88 99,72 Sekolah Dasar Rasio Ketersediaan 96,13 86,21 197,10 SD Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Pendidikan Menengah Angka Partispasi 105,30 103,70 95,56 99,30 Kasar SMP Angka Partisipasi 121,96 126,48 130,77 98,37 Sekolah (Sekolah Menengah) Rasio Ketersediaan 56,25 50,28 55,59 100,69 Sekolah Menengah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Fasilitas Pendidikan Sekolah Pendidikan 90,88 100 68,33 SD/MI Kondisi Bangunan Baik Sekolah Pendidikan 68,15 73,65 79,55 87,63 SMP/ MTs Dan SMA/ SMK/MA Kondisi


> > > > >

> <

< > <

> <

Page 46

Bangunan Baik

*)Sumber : Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2013

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

DAN

KEGIATAN RKPD

SAMPAI TAHUN

2.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas tiap tahunnya mengacu pada rincian program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana pembangunan tahunan, RKPD. Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dapat dilihat dalam dokumen laporan tahunan, LKPJ dan LAKIP yang disusun oleh pemerintah daerah tiap tahunnya. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari ketercapaian indikator masing-masing prioritas pembangunan dan penyerapan anggaran yang pada saat disusunnya dokumen ini hanya dapat dilakukan pada titik tahun 4 namun untuk tahun 2016 (tahun berjalan) yang belum dapat diukur dan disampaikan secara rinci. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015 adalah sebesar atau 64,40 persen dari pendapatan yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Anambas. Jika dilihat dari struktur pendapatan, konstribusi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih didominasi oleh komponen pendapatan dari sumber Dana Perimbangan yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yakni sebesar Rp 550,751,056,290,00 atau sekitar 64,73 persen dari keseluruhan pendapatan di tahun 2015. Artinya, pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan tahun 2015 masih sangat tergantung kepada pendanaan dari Pemerintah Pusat. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015, berdasarkan struktur belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2015 yang tersaji dalam tabel 48, struktur belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2015 masih dialokasikan kepada belanja operasional sebesar 73,25% sedangkan belanja modal sebesar 26,75% dan belanja tidak terduga ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000 namun tidak terealisasi. Struktur belanja ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015 alokasi dana untuk program pembangunan fisik (belanja modal) belum memadai. Realisasi belanja di tahun 2015 mencapai 84,34% atau tidak direalisasikan sebesar Rp.184.581.559.426,43 atau capaian sebesar 15,66% yang disebabkan berbagai faktor antara lain kegiatan tidak terlaksana, efisiensi dan faktor lainnya.

`


Page 47

NO (a) 1

Tabel 50. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

NAMA BELANJA ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) CAPAIAN (%) (b) (c) (d) (e=d/c) BELANJA OPERASI 569.050.545.302,05 419.733.201.199,97 73,76 1.1 Belanja Pegawai 314.314.676.788,05 256.230.525.819,00 78,34 1.2 Belanja Barang dan Jasa 182.552.477.452,00 116.214.581.881,97 63,66 1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 1.4 Belanja Subsidi 468.050.000,00 443.029.000,00 94,65 1.5 Belanja Hibah 22.108.284.446,00 18.116.997.446,00 81,95 1.6 Belanja Bantuan Sosial 9.411.785.000,00 3.693.065.000,00 39,24 1.7 Belanja Bantuan Keuangan 40.195.271.616,00 35.035.002.053,00 87,16 2 BELANJA MODAL 426.814.254.894,31 228.094.718.046,00 53,44 2.1 Belanja Tanah 888.000.000,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 27.198.126.432,00 13.869.354.750,00 50,99 2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 135.414.425.827,85 90.730.120.659,00 67,00 2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan 263.130.420.634,46 123.313.324.637,00 46,86 Jaringan 2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 183.282.000,00 181.918.000,00 99,26 2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 3.1 Belanja Tak Terduga 0,000 0,00 0,00 Jumlah 995.864.800.196,36 647.827.919.245,97 65,05 *) Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2015

Struktur realisasi belanja di tahun 2015 jika dibandingkan dengan masing-masing komponen belanja akan terlihat sebagai berikut: Tabel 51. Struktur Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 No (a) 1

2

3

NAMA BELANJA (b) BELANJA OPERASI 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.3 Belanja Bunga 1.4 Belanja Subsidi 1.5 Belanja Hibah 1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.7 Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL 2.1 Belanja Tanah 2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.6 Belanja Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA 3.1 Belanja Tak Terduga JUMLAH

REALISASI (RP) (d) 419.733.201.199,97 256.230.525.819,00 116.214.581.881,97 0,00 443.029.000,00 18.116.997.446,00 3.693.065.000,00 35.035.002.053,00 228.094.718.046,00 0,00 13.869.354.750,00 90.730.120.659,00 123.313.324.637,00 181.918.000,00 0,00 0,00 0,00 647.827.919.245,97

CAPAIAN (%) (e=d/c) 64,79 38,01 17,94 0,00 0,07 2,80 0,57 5,41 35,21 0,00 2,14 14,01 19,03 0,03 0,00 0,00 0,00 100,00

*)Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2015

`


Page 48

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, alokasi dana terbesar untuk kepentingan belanja pegawai sebesar 38,01% dan untuk barang dan jasa sebesar 17,94%. Jika kedua komponen belanja tersebut dijumlahkan maka alokasi mencapai 64,79% untuk kepentingan operasional sedangkan untuk alokasi pembangunan (fisik) hanya mencapai 35,21% dan sisanya untuk penyelenggaran pemerintahan lain-lain. Pemerintah Pusat

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dibedakan atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, terdapat 22 urusan wajib (pasal 3 ayat 2) dan 7 urusan pilihan (pasal 3 ayat 3) bagi pemerintah daerah yang telah didelegasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Bupati selaku kepala daerah menyelenggarakan urusan wajib tersebut melalui program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015. Bupati mempertanggungjawabkan penyelenggaraaan urusan wajib tersebut kepada DPRD lembaga perwakilan rakyat yang juga memiliki fungsi pengawasan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 dilakukan dengan melihat capaian anggaran dan capaian fisik. Bahan informasi yang digunakan dalam membuat evaluasi adalah dokumen LAKIP dimana dalam dokumen tersebut, tidak terdapat pengukuran yang jelas mengenai indikator dari capaian fisik program, sehingga keterangan mengenai hitungan capaian fisik dalam dokumen ini mengikuti persentase yang terdapat dalam dokumen LAKIP. Dari total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015, terdapat 13 Program dan 315 kegiatan yang terbagi antara 115 program dan 271 kegiatan Urusan Wajib serta 23 program dan 44 kegiatan Urusan Pilihan. Dari total 138 program dan 315 kegiatan terdapat 62 program dan 77 kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, baik dari penyerapan anggaran maupun realisasi fisiknya. Dari hasil evaluasi ditemukan sebanyak 34,12 persen program dan 20,03 persen kegiatan dari seluruh total program dan kegiatan antara memiliki penyerapan anggaran dibawah 80 persen, realisasi kegiatan dibawah 100 persen dan memiliki capaian anggaran dan realisasi dibawah 100 persen. Urusan Wajib

Untuk urusan Wajib, masih terdapat 32 program dan 62 kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Untuk urusan pilihan, masih terdapat 5 program dan 15 kegiatan yang memiliki serapan anggaran yang belum maksimal dan realisasi fisik yang belum mecapai 100 persen. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 22 urusan wajib dengan jumlah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tidak termasuk program/ kegiatan rutin) masing-masing sebanyak138 program dan 315 kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp677,360,120,344 dan realisasi anggaran sebesar Rp 396,587,482,280 atau 85,27%, dengan rincian sebagai berikut : `


Page 49

Tabel 52. Rincian Realisasi Urusan Wajib Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

No

Urusan Wajib

Prog

Keg

Kesehatan

13

46

Perumahan

1

1

Pendidikan

3

Pekerjaan Umum

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5

11

Penataan Ruangan

Perencanaan Pembangunan Perhubungan

Lingkungan Hidup Pertahanan

Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olahraga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Komunikasi dan Informatika Jumlah

1

Anggaran

Realisasi

%

20

59.458.296.298

45.303.081.230 76.19

23

300.665.278.160

135.528.091.237 45.08

1

143.340.000

139.048.000 97.01

1

78.982.757.647 132.090.000

35.409.380.273 44.83 75.216.000 56.94

7

15

8

12

1

2

1.974.325.034

1.716.532.190 86.94

1

1.289.421.500

1.162.963.500 90.19

4 1 3 1 4 2 2 2 2

582.133.750

5 7 3 3 3

2.555.169.769 6.892.771.266 1.427.806.650 1.682.050.000 1.302.420.000

37.508.880.757 91.12 0

0.00

1.632.756.091 63.90 5.192.763.860 75.34 1.343.894.050 94.12 739.737.345 43.98

1.118.589.775 85.89

2

32.593.604.700

23.901.767.750 73.33

86

74.263.579.797

57.357.674.059 77.24

524.052.000

117.333.000 22.39

3

115

4.071.842.462 68.75

1

1 2

5.923.074.650

41.165.427.674

12

7

33.253.655.051 78.76

9

6

31

4.131.248.300

13

11.266.089.000

8.946.185880 79.41

2.813.238.625

2.056.092.500 73.09

271 634.764.287.307

371.442.945.041 58.52

3

4.996.112.500

4.867.460.031 97.42

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2015

`


Page 50

Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pilihan yang diselenggarakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 7 (tujuh) urusan pilihan dengan jumlah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebanyak 23 (dua puluh tiga) Program dan44 (Empat puluh empat) kegiatan dengan total pagu anggaran senilai Rp.42.595.833.037,00 dan realisasi anggaran senilai Rp.25.144.573.779,00 atau dengan capaian keuangan 59,03%, dengan rincian penyelenggaraan urusan pilihan akan diuraikan sebagai berikut: Tabel 53. Rincian Realisasi Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015

No 1 2 3 4 5 6 7

Urusan Wajib Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Jumlah

Prog 3 3 2

Keg 6 3 4

3 1 23

5 2 44

3 8

5 19

Anggaran 4.840.220.000 2.959.563.500 5.222.001.800

Realisasi 1.799.189.048 2.548.116.282 4.711.532.099

% 37,17 86,10 90,22

8.236.248.000 2.352.615.909 2.037.120.500 1.623.565.649 42.595.833.037 25.144.573.779

65,19 79,70 59.03

2.644.230.322 16.656.448.915

2.259.888.400 9.849.666.392

85,46 89,26

*) Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2015

2.2.2 REALISASI RPJMD

Realisasi RPJMD dilakukan untuk melihat sejauh mana programprogram tiap bidang urusan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) 2011-2016 telah terlaksana sampai dengan tahun 2015. Realisasi dilakukan dengan menilai target capaian kinerja program tahun 2015. Kendala yang dihadapi dalam melihat capaian realisasi RPJMD selain basis data yang masih belum lengkap untuk mengukur capaian kinerja, terdapat beberapa program yang belum mencantumkan kondisi awal dan target capaian tahun 2015. Hasil review RPJMD memperlihatkan sebagian besar program sudah terlaksana, namun belum benar-benar terukur dari segi capaian indikatornya. Terlebih lagi indikator yang digunakan masih banyak yang sifatnya sulit terukur. Berikut adalah realisasi RPJMD masing-masing bidang urusan sampai dengan tahun 2016: 1. Urusan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk urusan pendidikan telah menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Untuk teknis pelaksanaan urusan pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: `


Page 51

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut :

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran : Realisasi kegiatan ini ialah sebesar Rp.19.628.526.500,00 dari anggaran sebsear Rp.21.802.810.500,00 atau capaian keuangan sebesar 90,03%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.239.984.337,00 dari anggaran sebesar Rp.3.342.545.614,00 atau capaian keuangan sebesar 37,10%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, dengan rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

2.1 Pembangunan Kantor Guru (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.509.381.200,00 dari anggaran sebesar Rp.5.523.570.000,00 atau capaian keuangan 45,43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,01% dengan output Terlaksananya Pembangunan Kantor Guru (DAK). dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2.2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.892.741.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1,353.132.000,00 atau capaian keuangan 51,20%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan Perpustakaaan Sekolah (DAK).

2.3 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) : Realisasi keuangan sebesar Rp.6.418.166.800,00 dari anggaran sebesar Rp.7.004.103.750,00 atau capaian keuangan 91,63%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80,72% dengan output Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK). 2.4 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.378.510.367,00 dari anggaran sebesar Rp.2.619.420.000,00 atau capaian keuangan sebesar 52.63%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 87.44% dengan output Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DAK).

2.5 Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.788.916.900,00 dari anggaran sebesar Rp.1.961.833.432,00 atau capaian keuangan sebesar 91.19%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 97.54% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik/ Peraga Siswa (DAK). `


Page 52

3. Program Pendidikan Menengah Program ini didukung 8 oleh (delapan) kegiatan, dengan rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

3.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.386.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.445.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 95.86%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK).

3.2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.280.469.754,00 dari anggaran sebesar Rp.299.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93.52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa (DAK). 3.3 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.375.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.434.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 95.83%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK).

3.4 Pengadaan Alat Praktik SMK (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.699.772.550,00 dari anggaran sebesar Rp.707.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 98.89%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik SMK (DAK). 3.5 Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.1.445.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegaitan 0% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik SMK (DAK).

3.6 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.446.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp.512.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 87.19%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK).

3.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.169.650.000,00 dari anggaran sebesar Rp.209.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80.96%. Realisasi fisik kegaitan telah tercapai 100% dengan output Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK).

3.8 Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMA (DAK) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.781.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.786.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar `


Page 53

43.70%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 50% dengan output Terlaksananya Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMA (DAK).

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.135.757.720,00 dari anggaran sebesar Rp.164.305.000,00 atau capaian keuangan sebesar 82.63%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.

4.2 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.188.529.900,00 dari anggaran sebesar Rp.201.416.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93.60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional. 4.3 Sosialisasi Bidang Study Arab Melayu : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tersedianya Buku Arab Melayu Sekolah Dasar.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

5.1 Penilaian Angka Kredit Guru : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.59.531.600,00 dari anggaran sebesar Rp.84.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 70.87%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru.

5.2 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.124.542.600,00 dari anggaran sebesar Rp.7.408.410.000,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 82.54% dengan output Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

2. Urusan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan urusan kesehatan ke dalam 13 (tiga belas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Program dan kegiatan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : `


Page 54

Dinas Kesehatan Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 12 (dua belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan, dengan rincian realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.042.782.500,00 dari anggaran sebesar Rp.1.215.060.000,00 atau capaian keuangan sebesar 85,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,82% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.436.510.100,00 dari anggaran sebesar Rp.3.352.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 42,86%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 42,86% dengan output Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesehatan.

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

2.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.48.700.000,00 dari anggaran sebesar Rp.5.023.700.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 0,97% dengan output Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. 2.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.911.155.600,00 dari anggaran sebesar Rp.1.959.600.000,00 atau capaian keuangan sebesar 97,53%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 97.54% dengan output Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

3.1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.110.496.336,97 dari anggaran sebesar Rp.12.200.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 50.09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 50.40% dengan output Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis.

`


Page 55

3.2 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.3.380.000.001,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat.

3.3 Pelayanan Penyakit Tidak Menular : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.24.970.000,00 dari anggaran sebesar Rp.44.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 56.75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 56.82% dengan output Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular.

3.4 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.18.229.000,00 dari anggaran sebesar Rp.900.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 2.03%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 2.03% dengan output Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi FKTP dan FKTRL.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

4.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.292.895.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan. 4.2 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.115.725.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Rokok Bagi Kader Posyandu, Kader Desa Siaga dan Petugas Pustu. 4.3 Pelatihan Guru UKS : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.203.875.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah.

4.4 Pembentukan Gugus Saka Bhakti Husada : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.127.230.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terbentuknya Gugus Saka Bakti Husada.

`

4.5 Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.136.275.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Studi Banding Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 56

4.6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Mengenai Bahaya Rokok : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.116.725.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Pelatihan Tenaga Kesehatan Tentang Pengendalian Kosumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya. 4.7 Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Siswa Sekolah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.443.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) HIV/AIDS Bagi Siswa Sekolah.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelatihan Antropometri dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.141.625.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tenaga Kesehatan yang Diberikan Pengetahuan Tentang Antropometri. 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

6.1 Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.42.130.000,00 dari anggaran sebesar Rp.46.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,19%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,88% dengan output Terlaksananya Pengawasan Depot Air Minum dan TPM.

6.2 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.21.994.000,00 dari anggaran sebesar Rp.49.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 44,89%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 44,89% dengan output Terlaksananya Minilok STBM di satu desa setiap kecamatan se Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

7.1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.21.682.000,00 dari anggaran sebesar Rp.52.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 41,70%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 41,77% dengan output Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan TB.

`


Page 57

7.2 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.35.041.000,00 dari anggaran sebesar Rp.42.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 83.43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83.43% dengan output Tercapainya Angka Annual Parasite Insident. 7.3 Peningkatan Imunisasi : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.51.127.000,00 dari anggaran sebesar Rp.57.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar 89,07%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 89,07% dengan output Meningkatnya Kekebalan Tubuh Bayi dan Balita Terhadap Penyakit Menular.

7.4 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.34.822.000,00 dari anggaran sebesar Rp.54.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 64,94%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 64,94% dengan output Terlaksananya Pengendalian Surveilans dan Penanggulangan Potensial Terjadi Wabah Selama 12 Bulan. 7.5 Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.42.387.000,00 dari anggaran sebesar Rp.57.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 74,36%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 74,45% dengan output Seluruh Anak Sekolah Mendapat Vaksinasi DPT dan Campak, Jemaah Haji Mendapat Vaksinasi Meningitis dan Influenza.

7.6 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.44.958.030,00 dari anggaran sebesar Rp.49.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,02% dengan output Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan HIV/AIDS. 7.7 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.28.704.000,00 dari anggaran sebesar Rp.49.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 58,58%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 61,22% dengan output Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta.

8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 8.1 Pembangunan Puskesmas : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.057.337.400,00 dari anggaran sebesar Rp.1.110.204.270,00 atau capaian keuangan sebesar 95,24%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,24% dengan output Terlaksananya Pembangunan Puskesmas.

`


Page 58

8.2 Pembangunan Puskesmas Pembantu : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.682.462.800,00 dari anggaran sebesar Rp.5.029.280.000,00 atau capaian keuangan sebesar 53,34%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,51% dengan output Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memadai. 8.3 Pembangunan Posyandu : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.339.994.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 32,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 66,04% dengan output Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memadai. 8.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Tambahan 2015) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.853.810.000,00 dari anggaran sebesar Rp.5.212.075.000,00 atau capaian keuangan sebesar 35,57%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 35,57% dengan output Terpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar.

8.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.099.420.000,00 dari anggaran sebesar Rp.4.558.971.000,00 atau capaian keuangan sebesar 67,99%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 75,25% dengan output Terpenuhinya Alat Kesehatan Dasar. 8.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.607.146.400,00 dari anggaran sebesar Rp.2.100.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 28,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 29,82% dengan output Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai.

8.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.576.089.800,00 dari anggaran sebesar Rp.1.240.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 46,46%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83,82% dengan output Sarana dan Prasarana Kesehatan. 8.8 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tersedianya Alat Kesehatan.

9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

`


Page 59

9.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.958.927.702,00 dari anggaran sebesar Rp.4.486.340.017,00 atau capaian keuangan sebesar 65,95%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,66% dengan output Terpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

9.2 Pengembangan Ruang Gawat Darurat (DAK Tambahan 2015) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.3.757.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan. 9.3 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU (DAK Tambahan 2015) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.685.920.874,00 dari anggaran sebesar Rp.1.030.075.000,00 atau capaian keuangan sebesar 66,59%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 66,62% dengan output Terpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 10.1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.48.073.100,00 dari anggaran sebesar Rp.749.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 6,41%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,69% dengan output Tersedianya Paket Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk.

10.2 Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.130.525.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.

11. Program Peningkatan Keselamatan Lansia Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp.577.700.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,50% dengan output Tersedianya Paket Pemberian Makanan Tambahan pada Orang Tua Lanjut Usia. 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program in didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

`


Page 60

12.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.115.725.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Audit Maternal dan Prinatal Revisi.

12.2 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesr Rp.16.245.000,00 dari anggaran sebesar Rp.349.630.000,00 atau capaian keuangan sebesar 4,65%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,24% dengan output Tersedianya Paket Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil. 12.3 Pertemuan Kemitraan Bidan Dan Dukun : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.124.325.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Peningkatan Kemitraan Bidan Desa dan Dukun dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 12.4 Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp. 100.225.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelatihan P4K bagi Tenaga Kesehatan.

Puskesmas

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.991.833.000,00 dari anggaran sebesar Rp.8.521.548.000,00 atau capaian keuangan sebesar 70,31%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 71,63% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.741.381.630,00 dari anggaran sebesar Rp.3.355.168.509,00 atau capaian keuangan sebesar 51,90%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 51,90% dengan output Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesehatan.

1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.832.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp.5.168.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 54,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 54,89% dengan output Terlaksananya Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan. `


Page 61

3. Urusan Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum meliputi banyak aspek antara lain pekerjaan bangunan gedung, jasa konstruksi, jasa konsultansi, perumahan dan permukiman, penataan ruang, irigasi, jalan, pengembangan system penyediaan air minum, dan aspek pelaksanaan pembangunan lainnya yang memiliki kaitan erat dengan urusan lainnya. Untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan 11 (sebelas) program dan 23 (dua puluh tiga) dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.300.665.278.160,31 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 135.528.091.237,00 atau dengan capaian keuangan 45.08%. Urusan pekerjaan umum diselenggarakan secara umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.721.010.000,00 dari anggaran sebesar Rp.2.006.306.000,00 atau capaian keuangan sebesar 85,78%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82.09% dengan output Pembayaran Honorarium/ Gaji dan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Pendukung. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.667.204.550,00 dari anggaran sebesar Rp.1.255.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 53,14%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 89,72% dengan output Tersedianya Rutinitas Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut:

2.1 Pembangunan Gedung Kantor : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.301.828.840,00 dari anggaran sebesar Rp.14.397.565.886,00 atau capaian keuangan sebesar 43,77%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,40% dengan output Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas. 2.2 Pembangunan Gedung Kantor (DAK) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.797.535.000,00 dari anggaran sebesar Rp.7.909.172.448,00 atau capaian keuangan sebesar 48,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 86,25% dengan output Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Dana DAK.

`

2.3 Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.976.870.710,00 dari anggaran sebesar Rp.8.688.798.850,00 atau capaian keuangan sebesar PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 62

34,16%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80,00% dengan output Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas Dengan Metode Pelaksanaan Multi Years.

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

3.1 Pembangunan Jalan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.281.878.000,00 dari anggaran sebesar Rp.6.086.277.206,00 atau capaian keuangan sebesar 86,78%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbangunnya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 3.2 Pembukaan dan Pengerasan Jalan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.990.121.600,00 dari anggaran sebesar Rp.1.040.782.821,87,00 atau capaian keuangan sebesar 95,13%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output Terbukanya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.3 Pembukaan dan Pengerasan Jalan (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.15.689.605.615,00 dari anggaran sebesar Rp.16.689.781.998,00 atau capaian keuangan sebesar 94,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbukanya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Dana DAK.

3.4 Pembangunan Jalan (Multi Year) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.69.326.902.098,00 dari anggaran sebesar Rp.189.400.203.750,00 atau capaian keuangan sebesar 36,60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbangunnya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Dengan Metode Pelaksanaan Multi Years.

4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

4.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.272.121.295,00 dari anggaran sebesar Rp.7.374.085.998,00 atau capaian keuangan sebesar 85,06%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-Gorong di Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Dana DAK.

`

4.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.195.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Kabupaten Kepulauan Anambas. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 63

5. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.272.121.295,00 dari anggaran sebesar Rp.7.374.085.998,00 atau capaian keuangan sebesar 85,06%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output terbangunnya Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Kepulauan Anambas. 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terpeliharanya Jalan dan Jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku di Kabupaten Kepulauan Anambas. 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah : Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

8.1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.097.015.800,00 dari anggaran sebesar Rp.1.527.462.441,77 atau capaian keuangan sebesar 70,64%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas.

8.2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.106.169.000,00 dari anggaran sebesar Rp.3.903.519.350,00 atau capaian keuangan sebesar 79,57%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Dana DAK. 8.3 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.905.298.200,00 dari anggaran sebesar Rp.3.800.400.415,00 atau capaian keuangan sebesar 76,45%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Dana DAK.

`

8.4 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Multi Years) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.24.878.846.396,00 dari anggaran sebesar Rp.10.254.401.400,00 atau capaian sebesar 41,22%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 73,35% dengan output Tersedianya PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 64

Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas Dengan Metode Pelaksanaan Multi Years.

9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh : Program ini hanya di dukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.757.083.871,00 dari anggaran sebesar Rp.2.816.517.059,84 atau capaian keuangan sebesar 97,89%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas. 10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

10.1 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.366.371.200,00 dari anggaran sebesar Rp.1.900.163.968,58 atau capaian keuangan sebesar 71,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

10.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.477.574.058,00 dari anggaran sebesar Rp.487.458.568,50 atau capaian keuangan sebesar 97,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 10.3 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.80.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

11. Program SaranaLingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni : Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyediaan Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.566.100.000,00 dari anggaran sebesar Rp.5.005.910.000,00 atau capaian keuangan sebesar 11,31%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 40% dengan output Terlaksananya Penyediaan Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Anambas.

`


Page 65

4. Urusan Perumahan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Setiap warganegara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (UU 4 Tahun 1992, pasal 5 ayat 1). Adapun rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 pada bidang urusan perumahan dicanangkan dan dilaksanakan 1 (satu) program yaitu, Pengembangan Perumahan dan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendampingan Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin pada APBD Tahun Anggaran 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan pagu anggaran sebesar Rp.132.090.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.75.216.000,00 atau capaian keuangan sebesar 56,94%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin.

5. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang baik darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsung. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Untuk urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 1 (satu) program yaitu, Perencanaan Tata Ruang dan hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam APBD Tahun Anggaran 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp.143.340.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.139.048.000,00 atau capaian keuangan sebesar 97,01%. Realisasi fisik telah mencapai 93,38%, dengan output Terfasilitasinya Kegiatan BKPRD.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Adapun rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 dicanangkan dan dilaksanakan 7 (tujuh) program yang didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.131.248.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.253.655.051,00 atau dengan capaian keuangan 78,76%. Urusan perencanaan secara umum diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

`


Page 66

Sekretariat Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.719.400,00 dari anggaran sebesar Rp.135.050.400,00 atau capaian keuangan sebesar 99,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut :

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.558.390.000,00 dari anggaran sebesar Rp.458.585.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 82,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Kegiatan SKPD Selama 12 Bulan yang Ditunjang Ketersediaan Tenaga PTT dan Tenaga Pendukung. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.180.914.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.008.638.400,00 atau capaian realisasi keuangan 85,41%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,90% dengan output Terlaksananya Kegiatan SKPD Selama 12 Bulan Dengan Dukungan Ketersediaan Alat-Alat Tulis Kantor, Perlengkapan dan Inventaris Kantor dan Kebutuhan Rutin Lainnya.

2. Program Pengembangan Data/Informasi : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.47.061.000,00 dari anggaran sebesar Rp.132.000.000,00 atau capaian realisasi keuangan 35,65%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 28,18% dengan output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

3. Program Kerjasama Pembangunan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.165.131.000,00 dari anggaran sebesar Rp.175.500.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 94,09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,14%, dengan output Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Dunia Usaha.

`

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 67

4.1 Penyusunan Rancangan RPJMD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.233.078.751,00 dari anggaran sebesar Rp.379.000.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 61,50%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80,13% dengan output Tersedianya Dokumen RPJMD.

4.2 Penyusunan Rancangan RKPD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.62.309.000,00 dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 65,84%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 66,67% dengan output Tersedianya Dokumen RKPD.

4.3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.138.459.900,00 dari anggaran sebesar Rp.138.459.900,00 atau capaian realisasi keuangan 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Dokumen Usulan Program/Kegiatan SKPD dan Pemangku Kepentingan. 4.4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.207.848.500,00 dari anggaran sebesar Rp.221.500.000,00 atau capaian realisasi keuangan adalah 93,84% Realisasi fisik kegiatan mencapai 63,66% dengan output Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Sebagai Evaluasi Pembangunan.

4.5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.195.653.000,00 dari anggaran sebesar Rp.202.994.000,00 atau capaian realisasi keuangan adalah96,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 4.6 Penyusunan KUA dan PPAS : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.142.489.800,00 dari anggaran sebesar Rp.212.400.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 59,44%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70,21%, dengan output Tersusunnya KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2015 dan APBD T.A 2016.

4.7 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.211.890.600,00 dari anggaran sebesar Rp.265.775.000,00 atau capaian realisasi keuangan 79,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,11%, dengan output Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur.

`

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 68

5.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.127.698.900,00 dari anggaran sebesar Rp.138.355.000,00 atau capaian keuangan sebesar 92,30%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 92,45% dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 5.2 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.70.702.300,00 dari anggaran sebesar Rp.189.910.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 37,23%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 43,01% dengan output Terfasilitasinya Rapat-rapat TKPKD.

6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.49.389.500,00 dari anggaran sebesar Rp.101.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 48,90%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82,38% dengan output Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Rapat-rapat dalam rangka Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

7. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Untuk membuka akses antar pulau dan dalam rangka memperlancar jalur transportasi laut, darat dan udara, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan menetapkan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.165.427.674,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.37.508.880.757,00 atau dengan capaian keuangan sebesar 91,12%. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan khususnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut :

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasikeuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.4.022.226.250,00 dari anggaran sebesar Rp.4.419.892.500,00 atau capaian keuangan sebesar 91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

`

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.616.955.787,00 dari anggaran sebesar Rp.1.279.671.137,00 atau capaian keuangan sebesar PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 69

48,21%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.129.706.874,00 dari anggaran sebesar Rp.5.262.212.537,00 atau capaian realisasi keuangan 97,48%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan. 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan fisik kegiatan sebagai berikut:

3.1 Pembangunan Pelabuhan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.566.529.150,00 dari anggaran sebesar Rp.1.566.529.150,00 atau capaian realisasi keuangan 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan. 3.2 Peningkatan Fasilitas Lanudal Bandar Udara Matak : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.287.287.000,00 dari anggaran sebesar Rp.287.287.000,00 atau capaian realisasi keuangan 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Lanudal Bandar Udara Matak. 3.3 Pembangunan Bandar Udara Letung : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.9.206.442.950,00 dari anggaran sebesar Rp.11.248.196.250,00 atau capaian realisasi keuangan 81,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80% dengan output Terlaksananya Pembangunan Bandar Udara Letung.

3.4 Pembangunan Sisi Darat Bandar Udara Letung : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.16.013.516.346,00 dari anggaran sebesar Rp.16.351.654.000,00 atau capaian realisasi keuangan 97,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80% dengan output Terlaksananya Pembangunan Sisi Darat Bandar Udara Letung.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan fisik kegiatan sebagai berikut: 4.1 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.547.515.400,00 dari anggaran sebesar Rp.631.284.100,00 atau capaian realisasi keuangan 86,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan output Terlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

`


Page 70

4.2 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.118.701.000,00 dari anggaran sebesar Rp.118.701.000,00 atau capaian realisasi keuangan 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan output Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam rangka implementasi ketentuan lingkungan hidup tersebut, Badan Lingkungan Hidup dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2015 telah mencanangkan dan melaksanakan 8 (delapan) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.923.074.650.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.071.842.462,00 atau dengan capaian keuangan 68,75%. dengan uraian penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut: Badan Lingkungan Hidup

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :

Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.602.810.000,00 dari anggaran sebesar Rp.667.800,00 atau capaian keuangan sebesar 90,07%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan output Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.685.280.673,00 dari anggaran sebesar Rp.818.526.00,00 atau capaian keuangan sebesar 83,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 84,13% dengan output Tercapainya Kinerja Aparatur.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

2.1 Penyediaan Operasional Pengelolaan Sampah 3R (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.18.912.500,00 dari anggaran sebesar Rp.379.040.000,00 atau capaian keuangan hanya sebesar 4,99%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 5,02% dengan output 1 Unit Rumah Kompos dan 1 Unit alat pengolah Sampah Organik.

`


Page 71

2.2 Peningkatan Pengelolaan Sampah 3R (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.43.271.200,00 dari anggaran sebesar Rp.425.575.000,00 atau capaian keuangan hanya sebesar 10,17%. Realisasi fisik hanya mencapai 10,21% dengan output 1 Paket Alat Pembuat Biji Plastik, 1 Paket Mesin Pres Sampah Anorganik dan 1 Paket Timbangan.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut:

3.1 Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.57.094.649,00 dari anggaran sebesar Rp.114.541.150,00 atau capaian keuangan sebesar 49,85%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 49,96% dengan output 4 Dokumen Lingkungan.

3.2 Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)(DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.555.000,00 dari anggaran sebesar Rp.182.555.000,00 atau capaian realisasi keuangan hanya sebesar 1,40%. Realisasi fisik hanya mencapai 1,40% dengan output 1 Paket IPAL.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) (DAK) dengan Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.100.637.050,00 dari anggaran sebesar Rp.131.230.000,00 atau capaian keuangan sebesar 76,69%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output 1 Paket SLHD. 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yaitu, Penataan RTH (DAK) dengan Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output1 Paket RTH.

6. Program Adiwiyata Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut: 6.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Adiwiyata (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.180.774.000,00 dari anggaran sebesar Rp.395.672.500,00 atau capaian keuangan sebesar 47,30%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 48,24% dengan output 1 Paket Sarana Pendukung Adiwiyata.

`

6.2 Pembuatan Taman Hijau di Sekolah Adiwiyata (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.229.267.300,00 dari anggaran sebesar Rp.232.762.500,00 atau capaian keuangan sebesar 98,07%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,72% dengan output 1 Paket. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 72

7. Program Adipura : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Adipura (DAK) dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.276.446.000,00 dari anggaran sebesar Rp.296.887.500,00 atau capaian keuangan sebesar 93,12%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 94,44% dengan output 350 Unit Tong Sampah dan 1 Paket Bak Sampah. Kecamatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan Dan Pesisir Perairan dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.874.784.000,00 dari anggaran sebesar Rp.2.110.985.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,81%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output terlaksananya Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Pesisir Perairan.

9. Urusan Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Urusan pertanahan merupakan urusan wajib yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga diperlukan penatagunaan tanah. Penyelenggaraan urusan pertanahan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan telah mencanangkan dan melaksanakan 1 (satu) program yaitu, Penataan Penguasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit, dengan pagu anggaran sebesar Rp.582.133.750,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau dengan capaian keuangan 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pengadaan Tanah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015, telah mencanangkan dan melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan pada bidang urusan kependudukan dan catatan sipil dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.974.325.034,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.716.532.190,00 atau dengan capaian keuangan 86,94%. Dalam penyelenggaraanya urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut: `


Page 73

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran. : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.763.182.500,00 dari anggaran sebesar Rp.849.870.000,00 atau capaian keuangan sebesar 89,80%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.953.349.690,00 dari anggaran sebesar Rp.1.124.455.034,00 atau capaian keuangan sebesar 84,78%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka mengemban amanah ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan pada APBD Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.555.169.769,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.632.756.091,00 atau dengan capaian keuangan 63,90%. Penatausahaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diselenggarakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.733.840.000,00 dari anggaran sebesar Rp.910.740.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.315.276.248,00 dari anggaran sebesar Rp.346.469.769,00 atau capaian keuangan sebesar 91,00%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Kebutuhan Rutinitas Perkantoran. `


Page 74

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemantapan Pelayanan P2TP2A, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.63.043.299,00 dari anggaran sebesar Rp.90.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 69,62%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pemantapan Pelayanan P2TP2A.

3. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

3.1 Workshop Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.205.787.000,00 dari anggaran sebesar Rp.576.883.000,00 atau capaian keuangan sebesar 35,68%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70% dengan output Tersedianya Buku Profil Gender Perempuan dan Anak. 3.2 Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.314.809.544,00 dari anggaran sebesar Rp.630.577.000,00 atau capaian keuangan sebesar 49,92%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 60% dengan output Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera (KS) merupakan kebijakan pemerintah secara nasional dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Pertumbuhan penduduk (ledakan penduduk) akan menjadi masalah kompleks jika tidak dikelola dengan baik yang akhirnya akan mengakibatkan ketidaksejahteraan warganya. Penyelenggaraannya urusan wajib ini dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, yang telah mencanangkan dan melaksanakan 1 (satu) program yaitu, Keluarga Berencana dan hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga Berencana (DAK) dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.289.421.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.162.563.500,00 atau dengan capaian keuangan 90,19% dengan output Tersedianya Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di 2 (dua) Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

13. Urusan Sosial

`

Urusan sosial merupakan urusan prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan sosial dalam APBD Tahun 2015 dengan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.892.771.266,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.192.763.860,00 atau dengan capaian keuangan 75,34%. Urusan sosial secara umum diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 75

Sekretariat Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengadaan Beras Miskin (Raskin) Otonomi, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.258.402.997,00 dari anggaran sebesar Rp.4.426.778.500,00 atau capaian realisasi keuangan 98,45%. Realisasi fisik telah mencapai 73,61% dengan output Tersedianya Beras Murah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dinas Sosial

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.641.767.500,00 dari anggaran sebesar Rp.739.830.000,00 atau capaian keuangan sebesar 86,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :

Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.518.206.400,00 dari anggaran sebesar Rp.630.922.766,00 atau capaian keuangan sebesar 82,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Sarana Pelayanan Perkantoran.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

2.1 Pendampingan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi RumahTangga Sangat Miskin (RTSM) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.27.525.000,00 dari anggaran sebesar Rp.79.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 34,61%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi RumahTangga Sangat Miskin (RTSM). 2.2 Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.485.541.000,00 dari anggaran sebesar Rp.725.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 66,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

`

2.3 Pendampingan Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.198.330.863,00 dari anggaran sebesar Rp.277.740.000,00 atau capaian keuangan sebesar PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 76

87,09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pendampingan Bantuan Sosial.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Peningkatan Kesiapsiagaan Penaggulanggan Bencana dan Penyediaan TAGANA, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.63.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.63.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang Terdidik dan Terlatih untuk Tanggap Darurat Bencana.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan wajib Ketenagakerjaan meliputi banyak aspek antara lain Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Anambas telah telah mencanangkan dan melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.427.806.650,00 dan Realisasi keuangan sebesar Rp.1.343.894.050,00 atau dengan capaian keuangan 94,12%. Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan secara umum oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.462.178.500,00 dari anggaran sebesar Rp.525.924.000,00 atau capaian keuangan sebesar 96,40%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Honorarium/Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.705.555.550,00 dari anggaran sebesar Rp.723.732.650,00 atau capaian keuangan sebesar 96,80%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Rutinitas Perkantoran.

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Survey Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.176.160.000,00 dari anggaran sebesar Rp.178.150.000,00 atau capaian keuangan sebesar 98,88%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Anambas. `


Page 77

15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Urusan Koperasi adalah salah 1 (satu) urusan wajib yang menjadi prioritas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Koperasi merupakan tonggak Usaha Kecil dan Menengah dalam memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat kelas bawah sampai menengah dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih stabil dan terbukti tidak rentan dalam krisis moneter yang melanda Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan menetapkan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam APBD Tahun Anggaran 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.682.050.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.739.737.346,00 atau dengan capaian keuangan 43,98%. Untuk teknis pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, program dan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Survey, Verifikasi, Penyaluran dan Penagihan Dana Bergulir dengan Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.87.358.850,00 dari anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 atau capaian keuangan 43,68%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 76,89% dengan output Koperasi dan UMK yang disurvei dan difasilitasi KUKM. 2. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu : 2.1 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.137.750.016,00 dari anggaran sebesar Rp.432.050.000,00 atau capaian keuangan sebesar 31,88%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,06% dengan output Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Usaha yang Perpenghasilan Rendah.

2.2 Fasilitasi Produksi Pasca Panen (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.514.628.480,00 dari anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 49,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82,89% dengan output Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Produksi Pascapanen dan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Masyarakat Miskin.

`


Page 78

16. Urusan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pasal 4 disebutkan bahwa, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penataan penanaman modal sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.302.420.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.118.589.775,00 atau dengan capaian keuangan 85,89%. Penyelenggaran urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :

Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.33.585.000,00 dari anggaran sebesar Rp.363.750.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,71%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.628.329.775,00 dari anggaran sebesar Rp.753.340.000,00 atau capaian keuangan sebesar 83,41%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Peralatan dan Penunjang Kinerja.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung PTSP Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.156.675.000,00 dari anggaran sebesar Rp.185.330.000,00 atau capaian realisasi keuangan 82,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung PTSP Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.

`


Page 79

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Untuk pengembangan urusan kepemudaan dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan tersendiri dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.32.593.604.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.901.767.750,00 atau dengan capaian keuangan 73,33%. Untuk teknis pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.557.878.500,00 dari anggaran sebesar Rp.613.680.000,00 atau capaian keuangan sebesar 90,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan output Terlaksananya Seleksi dan Diklat Paskibraka.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga : Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.343.889.250,00 dari anggaran sebesar Rp.31.979.924.700,00 atau capaian keuangan sebesar 73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan output Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencangangkan dan melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (Dua belas) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.266.089.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.946.185.880,00 atau dengan capaian keuangan 79,41%. Program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

`

1.1 Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 1435 H/ 2014 M : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.621.884.050,00 dari anggaran sebesar Rp.645.590.000,00 atau capaian keuangan sebesar 96,33%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 1435 H/ 2014 M. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 80

1.2 Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.576.063.880,00 dari anggaran sebesar Rp.675.560.000,00 atau capaian keuangan sebesar 85,27%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. 1.3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.270.450.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output tidak Terselenggaranya Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.226.800.000,00 dari anggaran sebesar Rp.262.353.000,00 atau capaian keuangan sebesar 86,45%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Cleaning Service. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.837.770.150,00 dari anggaran sebesar Rp.871.716.600,00 atau capaian keuangan sebesar 96,11%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2 Program Pendidikan Politik Masyarakat Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

2.1 Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.310.030.200,00 dari anggaran sebesar Rp.357.650.000,00 atau capaian keuangan sebesar 86,96%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terciptanya Stabilitas Politik didaerah yang Kondusif.

2.2 Sosialisasi Pemilihan Bupati Kepulauan Anambas : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.566.550.450,00 dari anggaran sebesar Rp.582.350.000,00 atau capaian keuangan sebesar 97,29%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,77% dengan output Meningkatnya Parsipasi Masyarakat dalam Pilkada.

`


Page 81

Satuan Polisi Pamong Praja 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.427.437.500,00 dari anggaran sebesar Rp.2.171.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 65,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.703.035.000,00 dari anggaran sebesar Rp.4.275.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 86,60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung.

1.3 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.668.028.650,00 dari anggaran sebesar Rp.894.384.000,00 atau capaian keuangan sebesar 74,69%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelatihan Pengendalian Huru Hara dan VIP/VVIP, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.8.586.000,00 dari anggaran sebesar Rp.8.586.000,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Huru Hara dan VIP/VVIP. 3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah dengan Aman dan Tentram.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Untuk penyelenggaraan urussan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 31 (tiga puluh satu) program dan 86 (delapan puluh enam) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.74.263.579.784,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.57.357.674.059,00,00 atau dengan capaian keuangan 77,24%. Operasional kegiatan melibatkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Dinas `


Page 82

Pendapatan Daerah, serta Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah 1.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penusunan Buku Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.50.716.000,00 dari anggaran sebesar Rp.51.450.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 98,57%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,92% dengan Output Terlaksananya Penusunan Buku Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

1.2 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.211.658.420,00 dari anggaran sebesar Rp.229.872.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 92,08%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 92,08% dengan Output Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.97.957.000,00 dari anggaran sebesar Rp.102.975.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 95,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,14% dengan Output Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah. 1.4 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.173.178.000,00 dari anggaran sebesar Rp.347.378.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 49,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,47% dengan Output Terwujudnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). 1.5 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta Pelajar/Mahasiswa : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.752.171.200,00 dari anggaran sebesar Rp.800.000.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 94,02%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan Output Terlaksananya Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta Pelajar/Mahasiswa.

`

1.6 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.758.861.545,00 dari anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 75,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan Output PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 83

Terlaksananya Kunjungan Kerja /Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.7 Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kab. Kep. Anambas : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.406.068.287,00 dari anggaran sebesar Rp.550.840.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 73,72%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,62% dengan Output Adanya Dokumentasi Kegiatan KDH/WKDH Pemerintah Kab. Kep. Anambas.

2.

1.8 Jasa Protokol dan Sarana Penunjang Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH: Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.190.695.100,00 dari anggaran sebesar Rp.313.890.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 60,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70,63% dengan Output Terwujudnya Efektifitas Kinerja KDH/WKDH. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

2.1 Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan: Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.34.022.000,00 dari anggaran sebesar Rp.40.850.000.,00 atau mencapai keuangan sebesar 83,29%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 84,02% dengan Output Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

3.

2.2 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.148.787.000,00 dari anggaran sebesar Rp.151.014.700,00 atau capaian keuangan sebesar 98,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan Output Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

3.1 Litigasi dan Non Litigasi : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.103.177.000,00 dari anggaran sebesar Rp.136.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 75,87%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 96,29% dengan output Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum didalam dan diluar Persidangan. 3.2 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.169.514.200,00 dari anggaran sebesar Rp.295.657.353,00 atau capaian keuangan sebesar 57,33%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 69,25% dengan output Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan Menjadi Peraturan Daerah. `


Page 84

3.3 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.46.132.647,00 dari anggaran sebesar Rp.46.132.647,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

4.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.370.800.000,00 dari anggaran sebesar Rp.408.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 90,70%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4.2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.353.828.750,00 dari anggaran sebesar Rp.7.440.561.412,00 atau capaian keuangan sebesar 71,95%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

4.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional: Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.456.581.355,00 dari anggaran sebesar Rp.692.525.000,00 atau capaian keuangan sebesar 65,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

4.4 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.10.713.703.397,00 dari anggaran sebesar Rp.11.847.480.000,00 atau capaian keuangan sebesar 90,43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,85% dengan output Terwujudnya Koordinasi yang Intensif didalam dan luar daerah. 4.5 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.7.100.096.082,00 dari anggaran sebesar Rp.9.528.225.000,00 atau capaian keuangan sebesar 74,52%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 38,74% dengan output Tersedianya Penyediaan Rutinitas Perkantoran. 4.6 Dukungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.079.921.475,00 dari anggaran sebesar Rp.1.245.444.000,00 atau capaian keuangan sebesar 86,71%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 88,11% dengan output terlaksananya kegiatan Dukungan Unit Layanan Pengadaan (ULP). `


Page 85

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 5.1 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.160.064.400,00 dari anggaran sebesar Rp.202.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 78,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.967.210.900,00 dari anggaran sebesar Rp.975.600.000,00 atau capaian keuangan sebesar 99,14%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,48% dengan output Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD.

5.3 Penyusunan dan Pembahasan APBD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.776.482.800,00 dari anggaran sebesar Rp.944.100.000,00 atau capaian keuangan sebesar 82,25%. Realisasi kegiatan telah mencapai 92,42% dengan output Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan APBD.

5.4 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.153.567.200,00 dari anggaran sebesar Rp.165.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93,07%. Realisasi kegiatan telah mencapai 93,83% dengan output Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD. 5.5 Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.221.964.400,00 dari anggaran sebesar Rp.313.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 70,73%. Realisasi kegiatan telah mencapai 77,92% dengan output Terlaksananya Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.6 Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulanan Seluruh SKPD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.351.405.800,00 dari anggaran sebesar Rp.517.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 67,94%. Realisasi kegiatan telah mencapai 81,18% dengan output Terlaksananya Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulanan Seluruh SKPD. 5.7 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas: Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.378.137.800,00 dari anggaran sebesar Rp.468.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80,80%. Realisasi kegiatan telah mencapai 94,13% dengan output Terlaksananya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. `


Page 86

5.8 Penyusunan Standar satuan Harga (SSH) dan satuan Harga Barang : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.102.254.000,00 dari anggaran sebesar Rp.232.850.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 43,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan Output Adanya Santard satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB). 5.9 Sensus Barang Milik Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.267.370.800,00 dari anggaran sebesar Rp.497.020.000,00 atau capaian keuangan sebesar 53,79%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82,22% dengan output terlaksananya Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6.

5.10 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.29.739.700,00 dari anggaran sebesar Rp. 81.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 36,72%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 37,38% dengan output Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

6.1 Media Center Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.625.383.400,00 dari anggaran sebesar Rp.1.940.670.000,00 atau mencapai keuangan sebesar 83,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,97% dengan Output Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.

`

6.2 Peningkatan Sarana Penunjangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.903.707.487,00 dari anggaran sebesar Rp.1.009.444.000,00 atau capaian keuangan sebesar 89,53%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,39% dengan output Terlaksananya Peningkatan Sarana Penunjangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang baik. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengadaan, Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Anggaran (SIRUP Dan TEPRA), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.56.287.000,00 dari anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 45,03%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 45,04% dengan output Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengadaan, Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Anggaran (SIRUP Dan TEPRA). PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 87

8.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.92.823.400,00 dari anggaran sebesar Rp.192.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar 48,25%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 50,59% dengan output Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

Sekretariat DPRD 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan TenagaPendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.880.311.500,00 dari anggaran sebesar Rp.2.209.505.000,00 atau capaian keuangan sebesar 85,10%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,09% dengan output Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

2.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.845.368.257,00 dari anggaran sebesar Rp.2.629.277.672,00 atau capaian keuangan sebesar 70,19%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 21,95% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran Sekretariat DPRD. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

2.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.216.257.200,00 dari anggaran sebesar Rp.667.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 32,42%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 35,13% dengan output Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. 2.2 Rapat-Rapat Paripurna : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.74.323.060,00 dari anggaran sebesar Rp.183.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar 40,48%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 40,48% dengan output Terlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD.

2.3 Kegiatan Reses : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.533.584.350,00 dari anggaran sebesar Rp.667.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80% dengan output Terlaksananya Kegiatan Reses. `


Page 88

2.4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.772.500,00 dari anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0,39%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 0,39% dengan output Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah. 2.5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output tidak Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.6 Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.246.890.200,00 dari anggaran sebesar Rp.558.220.000,00 atau capaian keuangan sebesar 44,23%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 44,23% dengan output Terlaksananya Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD.

2.7 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.51.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output tidak Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD. 2.8 Penyusunan Program Tahunan DPRD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.22.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0,00%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan sama sekali.

2.9 Pembahasan KUA dan PPAS : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.127.443.100,00 dari anggaran sebesar Rp.173.250.000,00 atau capaian keuangan sebesar 73,56%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 74,41% dengan output Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS.

2.10 Pembentukan Panitia Khusus/ Panitia Kerja : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.720.101.360,00 dari anggaran sebesar Rp.113.0845.000,00 atau capaian keuangan sebesar 63,68%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 71,62% dengan output Terlaksananya Pembentukan Panitia Khusus/Panitia Kerja.

2.11 Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.478.497.800,00 dari anggaran sebesar Rp.3.185.300.000,00 atau capaian keuangan sebesar 77,81%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 75,24% dengan output Terlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

`

2.12 Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.52.902.000,00 dari anggaran sebesar Rp.207.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 89

25,56%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 25,26% dengan output Terlaksananya Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.

4.

2.13 Rapat-Rapat Anggota DPRD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.12.6275.000,00 dari anggaran sebesar Rp.50.036.250,00 atau capaian keuangan sebesar 39,62%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 41,34% dengan output Terlaksananya Rapat-rapat Anggota DPRD.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 3.1 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.311.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD. 3.2 Penyampaian Visi dan Misi Bupati : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.43.065.200,00 dari anggaran sebesar Rp.159.320.000,00 atau capaian keuangan sebesar 27,03%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 27,03% dengan output Terlaksananya Penyampaian Visi dan Misi Bupati.

Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Jasa dan Sarana Penunjang Humas dan Protokoler DPRD, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.168.935.800,00 dari anggaran sebesar Rp.440.875.000,00 atau capaian keuangan sebesar 38,32%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 41,98% dengan output Tersedianya Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD.

Inspektorat 1.


1.1 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.374.797.500,00 dari anggaran sebesar Rp.408.870.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,67%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

`

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.675.105.142,00 dari anggaran sebesar Rp.722.300.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93,47%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,99% dengan output Tersedianya Rutinitas Perkantoran. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 90

2.

3.

Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemeriksaan Reguler Komprehensif pada Pemerintah Kecamatan, Desa, SKPD Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.65.550.000,00 dari anggaran sebesar Rp.74.050.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 88,52% dengan output Terlaksananya Pemeriksaan Reguler Komprehensif pada Kecamatan, Desa dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Program Peningkatan Koordinasi dan Akuntabilitas : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemantauan/ Monitoring dan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.35.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp.35.850.000,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pemantauan/Monitoring dan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF).

Badan Kepegawaian Daerah 1.

Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.126.840.000,00 dari anggaran sebesar Rp.154.980.000,00 atau capaian keuangan sebesar 81,84%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,84% dengan output Gaji Honorer Pegawai Tidak Tetap.

2.

3.

`

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.694.269.005,00 dari anggaran sebesar Rp.1.176.582.100,00 atau capaian keuangan sebesar 59,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 58,99% dengan output Tersedianya Kebutuhan Rutinitas Perkantoran. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.354.944.686,00 dari anggaran sebesar Rp.1.362.502.800,00 atau capaian keuangan sebesar 99,45%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 23,76% dengan output Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:


Page 91

3.1 Proses Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.51.471.700,00 dari anggaran sebesar Rp.51.471.700,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS Daerah.

3.2 Monitoring Kinerja dan Disiplin PNS dan PTT Daerah : Realisasi keuangan sebesar Rp.23.029.500,00 dari anggaran sebesar Rp.23.029.500,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Monitoring Kinerja dan Disiplin PNS dan PTT Daerah.

3.3 Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dan PTT Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.802.899.300,00 dari anggaran sebesar Rp.2.865.562.500,00 atau capaian keuangan sebesar 97,81%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,95% dengan output Terselenggaranya Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dan PTT Daerah.

3.4 Pemutakhiran Data Kepegawaian : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.15.867.600,00 dari anggaran sebesar Rp.50.867.600,00 atau capaian keuangan sebesar 31,19%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 31,20% dengan output Terlaksananya Pemutakhiran Data Kepegawaian. 3.5 Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.16.993.600,00 dari anggaran sebesar Rp.16.993.600,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tercapainya Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Dibutuhkan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.192.552.500,00 dari anggaran sebesar Rp.247.338.000,00 atau capaian keuangan sebesar 77,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 94,93% dengan output Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :

`

Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.457.379.070,00 dari anggaran sebesar Rp.822.180.000,00 atau capaian keuangan sebesar 55,63%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 55,63% dengan output Tersedianya Rutinitas Perkantoran. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 92

Dinas Pendapatan Daerah 1.


1.1 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.552.150.000,00 dari anggaran sebesar Rp.617.085.000,00 atau capaian keuangan sebesar 89,48%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan output pembayaran Honorarium/Gaji Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

2.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.797.538.450,00 dari anggaran sebesar Rp.1.044.507.764,00 atau capaian keuangan sebesar 76,36%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 87,06% dengan output Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Rutinitas Perkantoran. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 2.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.307.108.800,00 dari anggaran sebesar Rp.466.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar 65,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 74,29% dengan output Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dari Berbagai Sektor.

2.2 Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.348.255.000,00 dari anggaran sebesar Rp.355.184.036,00 atau capaian keuangan sebesar 98,05%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 93,40% dengan output Terlaksananya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).

Kecamatan Siantan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.601.641.000,00 dari anggaran sebesar Rp.721.008.000,00 atau capaian keuangan sebesar 83,44%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tesedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

`

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.170.558.000,00 dari anggaran sebesar Rp.395.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 43,09%. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 93

Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Program ini hanya didukung 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Penunjang Kinerja Kelurahan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.74.268.276,00 dari anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 49,51%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Kelurahan Tarempa. 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu: Operasional Pengelolaan Air Bersih, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.150.705.848,00 dari anggaran sebesar Rp.297.280.000,00 atau capaian keuangan sebesar 50,69%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Operasional Pengelolaan Air Bersih. Kecamatan Jemaja

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.936.890.000,00 dari anggaran sebesar Rp.965.910.000,00 atau capaian keuangan sebesar 96,99%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,03% dengan output Tersedianya Pendukung Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.254.100.000,00 dari anggaran sebesar Rp.370.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 69%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83% dengan output Terlaksananya Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Program ini hanya didukung 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Penunjang Kinerja Kelurahan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.99.987.000,00 dari anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 66,77%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 72,01% dengan output Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Penunjang Kinerja Kelurahan.

`


Page 94

Kecamatan Palmatak 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.602.385.000,00 dari anggaran sebesar Rp.689.220.000,00 atau capaian keuangan sebesar 87,40%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.204.327.100,00 dari anggaran sebesar Rp.369.628.000,00 atau capaian keuangan sebesar 55,28%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembayaran Rutinitas Perkantoran.

Kecamatan Siantan Timur

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.466.947.500,00 dari anggaran sebesar Rp.643.860.000,00 atau capaian keuangan sebesar 72,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.


Kecamatan Siantan Selatan 1.


1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.266.647.500,00 dari anggaran sebesar Rp.304.542.000,00 atau capaian keuangan sebesar 87,56%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran. `


Page 95


Kecamatan Jemaja Timur 1.


1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.392.962.500,00 dari anggaran sebesar Rp.494.802.000,00 atau capaian keuangan sebesar 79,42%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 84,46% dengan output Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.233.826.100,00 dari anggaran sebesar Rp.378.732.000,00 atau capaian keuangan sebesar 61,74%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,35% dengan output Tersedianya Rutinitas Perkantoran.

Kecamatan Siantan Tengah 1.


1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.344.299.000,00 dari anggaran sebesar Rp.545.760.000,00 atau capaian keuangan sebesar 63,09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 77,65% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.319.871.100,00 dari anggaran sebesar Rp.328.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 97,46%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 77,65% dengan output Terlaksananya Rutinitas perkantoran.

`


Page 96

20. Urusan Ketahanan Pangan Kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan serta, kualitas/ keamanan pangan merupakan 4 (empat) komponen ketahanan pangan (UU Nomor 7 Tahun 1996). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Untuk urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah dicanangkan dan dilaksanakan 1 (satu) program yaitu, Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan didukung 3 (tiga) kegiatan, yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.524.052.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.117.333.000,00 atau dengan capaian keuangan 22,39%. Pelaksanaan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian prgram dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

1.

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Fasilitasi Tim Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.19.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 1.2

1.3

`

Lomba Cipta Menu : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.106.568.000,00 dari anggaran sebesar Rp.133.845.000,00 atau capaian keuangan sebesar 79,62%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.10.765.000,00 dari anggaran sebesar Rp.370.707.000,00 atau capaian keuangan sebesar 2,90%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 35,29% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Perlengkapan dan Souvenir bagi Peserta.


Page 97

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerataan pembangunan baik di perkotaan mapun di pedesaan sangat diperlukan untuk meminimalkan gap pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.813.238.625,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.056.092.500,00 atau dengan capaian keuangan 73,09%. Pelaksanaan urusan wajib ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.124.160.000,00 dari anggaran sebesar Rp.231.975.000,00 atau capaian keuangan sebesar 53,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Laporan Hasil Pembinaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Rapat Koordinasi Aparatur Pemerintahan Desa, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.134.562.500,00 dari anggaran sebesar Rp.139.562.500,00 atau capaian keuangan sebesar 96,42%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 100% dengan output Kesepahaman Hubungan Kerja Antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendampingan dan Fasilitasi Pelaksanaan APBDes, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.184.242.000,00dari anggaran sebesar Rp.208.062.500,00 atau capaian keuangan sebesar 88,55%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 100% dengan output Pelaksanaan APBDes. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrator/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.311.034.000,00 dari anggaran sebesar Rp.352.044.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,35%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrator/ Teknis Perkantoran.

`


Page 98

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi Keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.848.297.700,00 dari anggaran sebesar Rp.1.050.594.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80,74%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

2.1 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten : Realisasi Keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.129.633.000,00 dari anggaran sebesar Rp.135.867.500,00 atau capaian keuangan sebesar 95,41%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2015.

2.2 Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.73.465.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output tidak Terlaksananya Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten Tahun 2015.

2.3 Pelatihan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa : (BKAD) dan Pengurus Untit Pengelola Kegiatan (UPK) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.103.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output tidak Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 2.4 Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.120.100.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 00% dengan output tidak Terlaksananya Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan. 2.5 Fasilitasi Pendampingan Desa : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.83.771.000,00 dari anggaran sebesar Rp.94.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,35%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Desa.

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 3.1 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.120.137.500,00 dari anggaran sebesar Rp.145.566.500,00 atau capaian keuangan sebesar 82,53%.

`


Page 99

Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,99% dengan output Terlaksananya Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.

3.2 Gelar Teknologi Tepat Guna : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.112.714.800,00 dari anggaran sebesar Rp.131.328.125,00 atau capaian keuangan sebesar 85,83%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,83% dengan output Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna.

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.7.540.000,00 dari anggaran sebesar Rp.27.053.500,00 atau capaian keuangan sebesar 27,87%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 28,28% dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

22. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi sangat penting karena dapat mempercepat laju pembangunan suatu wilayah. Alternatif terbaik dalam membukan keterisolasian daerah terpencil dapat dicapai dengan membuka akses komunikasi dan informasi. Untuk penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.996.112.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.867.460.301,00 atau dengan capaian keuangan 97,42%. Penyelenggaran urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukungan oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.564.873.000,00 dari anggaran sebesar Rp.639.130.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 88,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.361.526.601,00 dari anggaran sebesar Rp.1.412.798.500,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 96,37%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Rutinitas Perkantoran.

`

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Sewa Bandwidth dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.941.060.700,00 dari anggaran sebesar PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 100

Rp.2.944.184.000,00 atau capaian realisasi keuangan 99,89%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dengan output Tersedianya Akses Internet di Lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pilihan yang diselenggarakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 7 (tujuh) urusan pilihan dengan jumlah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebanyak 23 (dua puluh tiga) Program dan44 (Empat puluh empat) kegiatan dengan total pagu anggaran senilai Rp.42.595.833.037,00 dan realisasi anggaran senilai Rp.25.144.573.779,00 atau dengan capaian keuangan 59,03%, dengan rincian penyelenggaraan urusan pilihan akan diuraikan sebagai berikut: 1. Urusan Pertanian

Untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang belum terjamah secara optimal yang dalam operasionalnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.840.220.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.799.189.048,00 atau dengan capaian keuangan 37,17%. Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian rogram dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.968.242.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.166.655.000,00 atau capai keuangan sebesar 82,99%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.700.518.948,00 dari anggaran sebesar Rp.1.248.305.000,00 atau capaian keuangan sebesar 56,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 65,95% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: `


Page 101

2.1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.61.450.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.442.325.000,00 atau capaian keuangan sebesar 4,26%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 75%, dengan output Terlaksananya Pengadaan Bahan/ bibit Tanaman, Bahan Kimia dan Pupuk serta Pengadaan Alat Perlengkapan.

2.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Jahe (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.400.225.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,67%, dengan output Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Jahe (TASKIN). 2.3 Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman Cengkeh (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,62%, dengan output Terlaksananya Pengadaan Bahan Pupuk, Alat Perlengkapan Peralatan, Belanja Bahan Material.

3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelaksanaan Inseminasi Buatan (TASKIN). Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.68.978.100,00 dari anggaran sebesar Rp.332.710.000,00 atau capaian keuangan sebesar 20,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,75%, dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Inseminsasi Buatan (TASKIN).

2. Urusan Kehutanan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang 1 (satu) dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU 41 Tahun 1999), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun Anggaran 2015 telah mencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.959.563.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.548.116.282,00 atau dengan capaian keuangan 86,10%, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan Fase II, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.846.767.625,00 dari anggaran sebesar Rp.890.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 94,15%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan output Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Usaha Produkstif Berbahan Baku Mangrove. `


Page 102

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, Bantuan Sarana Pengolahan Usaha Produktif Berbahan baku Mangrove/ Bakau (TASKIN), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.124.217.757,00 dari anggaran sebesar Rp.362.850.000,00 atau capaian keuangan sebesar 34,23%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan output Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, Bantuan Sarana Pengolahan Usaha Produktif Berbahan baku Mangrove/ Bakau (TASKIN).

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.577.130.900,00 dari anggaran sebesar Rp.1.706.713.500,00 atau capaian keuangan sebesar 92,21%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan output Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK).

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah 1 (satu) urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam tahun 2015. Dalam rangka melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.222.001.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.711.532.099,00 atau dengan capaian keuangan 90,22%, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.805.455.000,00 dari anggaran sebesar Rp.879.060.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,63%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.659.591.399,00 dari anggaran sebesar Rp.697.955.500,00 atau capaian keuangan sebesar 94,50%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

`

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan : Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 103

2.1 Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.011.162.700,00 dari anggaran sebesar Rp.3.393.586.300,00 atau capaian keuangan sebesar 88,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Teralirinya Listrik PLTS Mandiri (Solar Home System) di 376 Rumah Penduduk Miskin di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2.2 Pemeliharaan Listrik Desa : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.235.323.000,00 dari anggaran sebesar Rp.251.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93,61%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Perbaikan Mesin Pembangkit di Desa Batu Belah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi urusan pilihan yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelilingi laut lepas bebas sehingga potensi pariwisata khususnya wisata bahari sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan pariwisata bahari yang berbudaya, maju, berkembang mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera. Untuk pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan menetapkan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.644.230.322,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.259.888.400,00 atau dengan capaian keuangan 85,46%. Urusan pariwisata dalam operasional teknisnya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.619.977.500,00 dari anggaran sebesar Rp.712.901.700,00 atau capaian keuangan sebesar 86,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.994.546.050,00 dari anggaran sebesar Rp.1.088.095.722,00 atau capaian keuangan sebesar 91,40%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 96% dengan output Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

`

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata : Program ini hanya didukung oleh 1(satu)kegiatan yaitu, Fasilitasi Kunjungan Wisata dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.166.672.350,00 dari anggaran sebesar Rp.173.063.400,00 atau capaian keuangan sebesar PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 104

96,31%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan output Terlaksananya Kerjasama Promosi Pariwisata.

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

3.1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.199.402.500,00 dari anggaran sebesar Rp.279.163.500,00 atau capaian keuangan sebesar 71,43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95% dengan output Terciptanya Sarana Rekreasi. 3.2 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.279.290.000,00 dari anggaran sebesar Rp.391.006.000,00 atau capaian keuangan sebesar 71.43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95% dengan output Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sehubungan dengan potensi perairan yang cukup melimpah yang memerlukan penatausahaan yang sistematis dan komprehensif, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2015, telah telah mencanangkan dan melaksanakan 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.656.448.915,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.849.666.392,00 atau dengan capaian keuangan 59,13%. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini didukung oleh2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.554.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.779.120.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 87,36%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.849.165.554,00 dari anggaran sebesar Rp.1.527.145.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 55,60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 97,30% dengan output Terlaksananya Rutinitas Perkantoran.

`

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 105

2.1 Pembangunan Pos Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.892.831.290,00 dari anggaran sebesar Rp.912.948.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 97,80%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan Pos Pengawas SDKP.

2.2 Pengadaan Perlengkapan Pos Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.138.450.000,00 dari anggaran sebesar Rp.148.985.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 92,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengawasan Perikanan.

2.3 Pembangunan Pos Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK Luncuran/ SiLPA DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.770.392.000,00 dari anggaran sebesar Rp.806.682.216,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,50%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pembangunan Pos Pengawas Perikanan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS (DAK), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.564.950.400,00 dari anggaran sebesar Rp.584.750.000,00 atau capaian keuangan sebesar 96,61%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Radio Pengawas. 4. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

4.1 Kapal Pengendali/Patroli SDKP Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.165.222.518,00 dari anggaran sebesar Rp.167.965.816,00 atau capaian keuangan sebesar 98,37%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pengendali/Patrol SDKP dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 4.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.95.488.600,00 dari anggaran sebesar Rp.1.120.862.500,00 atau capaian keuangan sebesar 8,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 11,03% dengan output Tersedianya Speedboat Pengawasan Perikanan Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

`


Page 106

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

5.1 Pengadaan Instalasi Air HSRT (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.110.533.000,00 dari anggaran sebesar Rp.119.450.000,00 atau capaian keuangan sebesar 92,53%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tersedianya Instalasi Air HSRT Tangga. 5.2 Pengembangan Budidaya Rumput Laut (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.250.150.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.157.482.000,00 atau capaian keuangan sebesar 92,59%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Bibit, Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut.

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

6.1 Penyediaan Alat Bantu Penangkapan : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.7.570.000,00 dari anggaran sebesar Rp.7.570.000,00 atau capaian keuangan sebesar 92,53%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan. 6.2 Pengadaan Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.706.520.000,00 dari anggaran sebesar Rp.784.139.500,00 atau capaian keuangan sebesar 90,10%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Alat Bantu Penangkapan Ikan.

6.3 Penyediaan Sarana Prasarana Pabrik Es : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.15.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp.43.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 35,88%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Sarana Prasarana Pabrik Es.

7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut: 7.1 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Konservasi (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.792.350.200,00 dari anggaran sebesar Rp.846.770.400,00 atau capaian keuangan sebesar 93,57%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 100% dengan output Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi.

`


Page 107

7.2 Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu (DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.822.107.700,00 dari anggaran sebesar Rp.861.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 95,39%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 100% dengan output Tersedianya Tambatan Kapal/Perahu..

8. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal : Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut: 8.1 Pengadaan Bantuan Alat Bantu Penangkapan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.2.820.062.500,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 0%,sehingga output Tersedianya Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon).

8.2 Pengadaan Sarana Pendukung Budidaya Rumput Laut (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.689.607.000,00 dari anggaran sebesar Rp.800.280.000,00 atau capaian keuangan sebesar 86,17%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Sarana Budidaya Rumput Laut.

8.3 Penyediaan Peralatan Pengering Ikan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.496.489.000,00 dari anggaran sebesar Rp.630.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 75,65%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 89,76% dengan output Tersedianya Alat Pengering Ikan. 8.5 Pengadaan Armada Penangkap Ikan (TASKIN) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.20.727.130,00 dari anggaran sebesar Rp.1.443.767.983,00 atau capaian keuangan sebesar 1,44%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 6,23%, dengan output Terlaksananya Terlaksananya Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.

6. Urusan Perdagangan

Untuk pengembangan urusan perdangangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015 telah mencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.309.469.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.427.492.873,00 atau dengan capaian keuangan 41,25%. Urusan perdagangan dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut:

`


Page 108

Sekretariat Daerah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Koordinasi Pengamanan, Pengawasan dan Pendistribusian Terpadu Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.73.221.500,00 dari anggaran sebesar Rp.73.221.500,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Terpadu BBM. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut:

1.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (SILPA DAK) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.000.000,00 atau capaian keuangan 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbangunnya Pasar Tradisional Multifungsi Dalam Mendukung Usaha Bagi Pelaku Pasar. 1.2 Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.366.111.373,00 dari anggaran sebesar Rp.5.779.098.000,00 atau capaian keuangan sebesar 23,64%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70,22% dengan output Tersedianya Sarana Tempat Penyimpanan Stok Sembako dan Barang Esensial. 1.3 Revitalisasi Pasar Baru (DAK Tambahan 2015) : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.987.160.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.988.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 99,95%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,97% dengan output Terbangunnya Pasar Tradisional Multifungsi Dalam Mendukung Usaha Bagi Pelaku Pasar.

2. Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan : Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.467.950.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,08% dengan output Tersedianya Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

`


Page 109

7. Urusan Industri Urusan industri dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam pengembangan urusan industri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015 hanya mencanangkan dan melaksanakan 1 (satu) program yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.037.120.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.623.565.649,00 atau dengan capaian keuangan 79,70%, dengan uraian penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung oleh2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.881.211.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.116.360.000,00 atau capaian keuangan sebesar 78,94%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga Perkantoran. 1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran : Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.742.354.649,00 dari anggaran Rp.920.760.500,00 atau capaian keuangan sebesar 80,62%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,48% dengan output Tersedianya Perlengkapan Rutinitas Perkantoran yang Memadai.

2.2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah mencakup permasalahan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis gambaran umum wilayah yang telah di paparkan pada sub bab sebelumnya, permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Permasalahan Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain : Permasalahan dan Solusi Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan

`

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: a. Juknis DAK Program Pendidikan Menengah terlambat diterima (11 Mei 2015) sementara APBD sudah ditetapkan ditambah lagi Standar Satuan Harga (SSH) yang digunakan tidak sesuai dengan SSH Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini berpengaruh kepada ketidaksanggupan PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 110

sekolah melaksanakan kegiatan karena harga yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar. b. Terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga terdapat 2 (dua) kegiatan yang mengalami penundaan pembayaran yaitu, Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah dan Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi sebagai berikut: a. Mempercet penerbitan Juknis DAK Pendidikan Menengah. Juknis DAK hendaknya sudah diterima dan disosialisasikan sebelum penyusunan APBD. b. Melakukan koordinasi agar Standar Satuan Harga disesuaikan dengan Standar Satuan Harga didaerah. c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah dan Penyediaan Rutinitas Perkantoran.

2. Kesehatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan, ditemukan beberapa permasalahan yaitu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal antara lain : a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. b. Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia c. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita d. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil e. Pembangunan Puskesmas Pembantu f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu g. Pembangunan Posyandu h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Hal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa terserap dengan maksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Meninjaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan diatas.

3. Urusan Pekerjaan Umum

`

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum, ditemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal, antara lain: a. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan b. Pembangunan Gedung Kantor c. Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years) d. Pembangunan Jalan e. Pembangunan Jalan (Multi Years) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 111

f. g. h. i. j. k.

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‑Gorong Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Multi Years) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Hal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan dengan maksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Realisasi fisik kegiatan yang tidak tercapai maksimal yang disebabkan oleh geografis dan faktor cuaca yang menghambat penyelesaian fisik kegiatan tersebut. Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan diatas. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan proses pelaksanaan pelelangan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan pada awal tahun.

4. Urusan Perumahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perumahan, ditemukan permasalahan yaitu, dukungan keuangan yang tidak terealisasi maksimal yang dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik menimbulkan kesulitan dalam pengecekan dilapangan dan bantuan untuk masyarakat menjadi tanda tanya pada akhir tahun 2015, oleh sebab itu harus diklarisifikasi terhadap pencairan ataupun bantuan yang sifatnya diserahkan kepada masyarakat. Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yaitu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan kembali anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembiayayaan kegiatan tersebut.

5. Urusan Penataan Ruang

Dalam penyelenggaraaan urusan penataan ruang, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

`

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perncanaan pembangunan ditemukan permasalahan yaitu, terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap maksimal yang dikarenakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit anggaran sehingga tidak dapat memberikan dukungan anggaran. Menindaklanjuti permasalahan diatas PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 112

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yakni, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan kembali kegiatan tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Urusan Perhubungan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perhubungan, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal yakni, Pembangunan Bandar Udara Letung. Hal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa terserap dengan maksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Meninjaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan diatas.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal diantaranya: 1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pengelolaan Sampah 3R (DAK) 2. Kegiatan Peningkatan Operasional Pengelolaan Sampah 3R (DAK) 3. Kegiatan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (DAK) 4. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (DAK) 5. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Adiwiyata

Hal ini disebabkan karena tidak sesuai antara juknis dengan keadaan/ situasi daerah dan dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Defisit). Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi, untuk tahun berikutnya masalah penganggaran lebih difokuskan dan tentang juknis lebih dipertajam kembali.

9. Urusan Pertanahan

10.

Dalam penyelenggaraaan urusan pertanahan, kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Defisit), oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan lebih memfokuskan penganngarannya pada tahun berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam penyelenggaraaan urusan kependudukan dan catatan sipil, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan.

`


Page 113

11.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal, antara lain: 1. Workshop Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (TASKIN) 2. Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (TASKIN)

12.

Hal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa terserap dengan maksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Menindaklanjuti permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan diatas. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam penyelenggaraaan urusan keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera (KS), program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan 13.

belum ditemukan permasalahan yang signifikan. Urusan Sosial

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal yakni: 1. Pengadaan Beras Miskin (Raskin) Otonomi tidak dapat direalisasikan pada triwulan keempat. 2. Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) TASKIN 2015

Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit anggaran sehingga terjadi penundaan pembayaran. Dukungan keuangan yang tidak terealisasi maksimal yang dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik menimbulkan kesulitan dalam pengecekan dilapangan dan bantuan untuk masyarakat menjadi tanda tanya pada akhir tahun 2015 sehingga harus diklarisifikasi terhadap pencairan ataupun bantuan yang sifatnya diserahkan kepada masyarakat. Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan tersebut. 2. Memperhatikan dan mendukung anggaran yang telah direncanakan dalam DPA guna untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah disusun atau `


Page 114

ditetapkan agar perencanaan.

suatu

rencana

kerja dapat berjalan sesuai dengan

14.

Urusan Ketenagakerjaan

15.

Dalam penyelenggaraaan urusan ketenagakerjaan, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, ditemukan permasalahan yaitu terdapat beberapa kegaiatan yang targetnya tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan diantaranya: a. Survei, Verifikasi, Penyaluran dan Penagihan Dana Bergulir. Rendahnya tingkat capaian kinerja pada kegiatan tersebut cukup beralasan, karena target jumlah dana yang digulirkan mengalami penurunan dari yang seharusnya Rp.2.900.000.000,00 menjadi Rp.870.000.000,00 b. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan, juga tidak tercapai target yang ditetapkan, meskipun secara fisik kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana, akan tetapi akibat defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, berakibat program pengentasan kemiskinan ini harus ditunda pembayarannya pada tahun anggaran 2016. c. Fasilitasi Produksi Pasca Panen, juga tidak tercapai target yang ditetapkan, meskipun kegiatan tersebut secara fisik juga telah dilaksanakan dengan baik. Tidak tercapainya target kinerja ini juga disebabkan oleh faktor defisit anggaran, sehingga realisasi keuangannya tidak dapat tercapai dengan baik ditahun anggaran 2015.

`

16.

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yakni, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 yang belum dilunasi pada kegiatan tersebut.

17.

Dalam penyelenggaraaan urusan penanaman modal, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan.

Urusan Penanaman Modal

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada kepemudaan dan olahraga, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal yakni, kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang disebabkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Defisit) sehingga pembayaran belanja kepihak ketiga belum bisa dilunasi. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 115

18.

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi dengan telah mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2016 untuk pelunasan kegiatan yang belum terlunasi tersebut. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ditemukan bebarapa permasalahan yaitu: 1. Terdapat 2 (dua) kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya, kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbatas (defisit). 2. Belum selesainya pembayaran honorarium tambahan anggota satuan polisi pamong praja dan uang lauk pauk Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja pada Program Administrasi Perkantoran dikarenakan kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbatas (defisit).

19.

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan kembali kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada tahun anggaran 2016 dengan mempertimbangkan keadaan keuangan daerah. 2. Lebih selektif dalam penggangaran dan berkoordinasi lebih intensif terkait dengan tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan honorarium tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap serta uang lauk pauk bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 4 (empat) kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD diantaranya: a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD c. Penyusunan Program Tahunan DPRD d. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD

Hal ini disebabkan oleh kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbatas (defisit), sehingga dilakukan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2015 Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2016 dengan mempertimbangkan keadaan keuangan daerah. `


Page 116

20. Urusan Ketahanan Pangan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Ketahanan pangan ditemukan permasalahan yaitu, pada kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (TASKIN) belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbatas (defisit). Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yaitu, dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2016 untuk pembayaran kegiatan yang belum terbayar dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 3 (tiga) kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya: 1. Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten 2. Pelatihan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 3. Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd)

Hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan efisiensi anggaran akibat ketersediaan anggaran terbatas (defisit). Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yakni, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun berikutnya akan memverifikasi antara kegiatan yang proritas dan kegiatan yang tidak prioritas dalam melakukan penganggaran dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

22. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam penyelenggaraaan urusan komunikasi dan informatika, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik belum ditemukan permasalahan yang signifikan. Permasalahan dan Solusi Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pertanian ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 6 (enam) kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal diantaranya kegiatan: a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Jasa Cleaning Service (CS) tidak bisa dibayarkan selama 1 bulan. `


Page 117

b. c. d. e.

f.

Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran, yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja rutinitas pada triwulan keempat belum bisa dibayarkan pada pihak ketiga. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (TASKIN), yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang belum bisa dibayarkan pada pihak ketiga. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Jahe (TASKIN), yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang belum bisa dibayarkan pada pihak ketiga. Kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman Cengkeh (TASKIN), yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang belum bisa dibayarkan pada pihak ketiga dan sekolah lapangan belum bisa dilaksanakan. Kegiatan Pelaksanaan Inseminasi Buatan (TASKIN), yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang terlambat diadakan dan pelaksanaannya baru bisa dimulai pada bulan November sehingga tidak mencapai target.

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yakni, dengan menganggarkan kembali dalam APBD tahun 2016 untuk pelunasan kegiatan yang masih belum dibayar pada tahun 2015 tersebut dengan mempertimbangkan dengan keadaan keuangan daerah.

2. Urusan Kehutanan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kehutanan ditemukan permasalahan yaitu, pada kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, Bantuan Sarana Pengolahan Usaha Produktif Berbahan Baku Mangrove/Bakau (TASKIN), belanja pengadaan alat perlengkapan belum bisa dibayarkan kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena adanya deficit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam menyelesaikan permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 tersebut.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam penyelenggaraaan urusan energi dan sumber daya mineral, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan. `


Page 118

4. Urusan Pariwisata Dalam penyelenggaraaan urusan pariwisata, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada urusan kelautan dan perikanan ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: 1. Terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal yaitu, Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Budidaya Rumput Laut (TASKIN), Kegiatan Penyediaan Peralatan Pengering Ikan (TASKIN), Kegiatan Pengadaan Armada Penangkap Ikan (TASKIN) yang realisasi keuangannya masih belum selesai dibayarkan. 2. Berdasarkan rekomendasi Kepala ULP Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 10/Setda.ULP.027/08.15 tanggal 26 Agustus 2015 bahwa paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Speedboat Pengawas PSDKP (1 Paket) (DAK) pada Kegiatan Pengembangan Saran dan Prasarana Pengawasan (DAK) terjadi gagal lelang setelah dilakukan 2 (dua) kali pelelangan, oleh karena itu direkomendasikan untuk dilakukan pelelangan ulang dengan mengkaji ulang HPS, KAK dan spesifikasi teknis, atas hal tersebut PPK memutuskan bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk yang ketiga kalinya namun waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi sehingga diputuskan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. 3. Terdapat bebrapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu, Kegiatan pengadaan Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK), Kegiatan penyediaan Sarana Prasarana Pabrik Es, Kegiatan Pengadaan Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (TASKIN), Kegiatan Pengadaan Armada Penangkapan Ikan (TASKIN), dikarenakan keadaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anmbas mengalami defisit anggaran. Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan TASKIN tahun anggaran 2015 pada Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal yaitu, pada Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Budidaya Rumput Laut (TASKIN), Kegiatan Penyediaan Peralatan Pengering Ikan (TASKIN), dan Kegiatan Pengadaan Armada Penangkap Ikan (TASKIN). 2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, sehingga paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Speedboat Pengawas PSDKP (1 Paket) (DAK) pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan (DAK) untuk tahun anggaran berikutnya tidak dianggarkan kembali pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. `


Page 119

3. Untuk Kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2015, perlu didukung pada tahun anggaran selanjutnya dengan anggaran yang memadai.

6. Urusan Perdagangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada urusan perdagangan ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (SiLPA DAK) tidak terealisasi sesuai rencana, karena defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga dana SiLPA yang dijadikan sumber dana untuk pembangunan pasar tersebut harus ditunda pelaksanaannya. Sebelum adanya informasi penundaan kegiatan yang berasal dari dana SiLPA tersebut, Disperindagkop dan UKM telah membelanjakan Rp.1.000.000,00 untuk pembelian alat tulis kantor, sehingga nilai dibelanja tersebut harus dicantumkan dalam APBD Perubahan. 2. Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) (DAK) yang didanai dari DAK Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015, tidak tercapainya target pada kegiatan ini lebih disebabkan ketidakmampuan pemenang lelang dalam menyelesaikan target pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan di dalam kontrak. 3. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan, realisasi anggaran pada kegiatan ini tidak tercapai sama sekali, padahal secara fisik kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai dengan target. Hal ini terjadi akibat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit anggaran. Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi sebagai berikut: 1. Untuk kegiatan Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) (DAK), akan dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2016. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan dengan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongantan. 3. Untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (SiLPA DAK) tidak dianggarkan lagi pada APBD Tahun Anggaran 2016.

7. Urusan Industri

Dalam penyelenggaraaan urusan industri, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan.

`

Dalam.


Page 120

121

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian disuatu wilayah. Secara desfinisi, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Indikasi lain adalah sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk.

PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber dayaekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut.


Page 122

NO 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tabel 54.. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2014

SEKTOR/ SUB SEKTOR Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Jasa Pertanian  Kehutanan dan Penebangan Kayu  Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda) Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2012 2013 2014 547.885,3 605.316,0 652.398,9

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2012 2013 2014 510.945,4 541.027,2 573.044,9

166.075,8

184.889,7

204.071,0

159.548,3

171.096,6

183.535,2

4.093,2

4.496,5

4.905,8

3.562,7

3820,9

4.106,1

377.716,3 9.816.480,8

415.929,8 10.742.233,3

443.422,0 11.234.512,7

347.834,4 8.730.455,5

366.109,7 8.977.215,2

385.403,7 9.106.250,8

248,3

262,1

275,8

243,1

252,7

258,9

1.213.421,9 6.108,7

1.4888.826,5 6.657,3

1.572.725,0 6.550,1

1.463.759,3 4.643,2

1.487.330,2 4.954,2

1.520.024,9 5.268,4

420,391,1 199.650,6

503.308,7 218.943,7

579.137,7 256.825,1

370.586,9 181.926,7

408.795,9 197.574,6

452.252,4 214.732,0

16.208,5

18.621,3

22.144,7

15.208,5

16.239,2

17.565,7

37.340,1

40.541,1

43.042,1

37.752,8

40.654,4

42.573,0

54.671,1 14,7 188.645,9

59.316,0 16,4 222.108,6

66.256,0 17,8 245.624,2

50.243,8 14,6 171.481,7

53,056,5 15,5 181.316,4

56.153,9 16,3 190.891,0

19.233,8 15.838,9

20.406,7 18.143,6

21.187,0 20.698,4

17.382,9 15.001,4

17.594,6 16.260,3

17.816,8 17.699,3

8.612,3

12.413,7

6.803,1

9.711,1

13.333,8

7.292,8

11.397,2

14.331,8

7.705,7

(*) Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

8.159,1

11.739,1

6.295,1

8.719,4

12,232,5

6.372,2

9.394,7

12.776,9

6.453,6

Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi serta struktur distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi anatara dua proses yaitu proses akumulasi (pembantukan modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 123

mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk menilhat kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektorsektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan. Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan PDRB dengan Migas pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah masih tetap sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 76,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertambangan dan penggalian masih menjadi komponen utama dalam distribusi persentase PDRB di Kepulauan Anambas, dimana subsektor yang paling besar menyumbang adalah pertambangan minyak bumi dan gas terbesar kedua yang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 10,66 persen, meningkat dibanding tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terbukanya peluang usaha masyarakat sehingga dapat memacu meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas. Meningkatnya sektor industri pengolahan juga tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Sektor yang belum memberikan kontribusi sama sekali bagi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat dua sektor antara lain adalah sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan yang kedua adalah sektor Jasa Perusahaan. Masih terbatasnya air bersih serta masih belum tertatanya pengelolaan persampahan dan daur ulang di Kabupaten ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Karena komponen tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting. Sedangkan bagi sektor Jasa Perusahan mengindisikasi bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas selum secara optimal mengembangkan nilai-nilai investasi yang sedikit banyak akan memberi dampak kepada distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas.


Page 124

Tabel 55. Struktur Distribusi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 – 2014(%)

No Sektor/ Sub Sektor 2013 2014* 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,89 5,92 2 Pertambangan dan Penggalian 2,83 1,44 3 Industri Pengolahan 1,61 2,20 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,70 6,34 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 3,92 2,48 6 Konstruksi 10,31 10,63 7 Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda) 8,60 8,68 8 Transportasi dan Pergudangan 6,78 8,17 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,87 7,74 10 Informasi dan Komunikasi 7,69 4,72 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,20 4,45 12 Real Estate 5,60 5,84 13 Jasa Perusahaan 6,03 5,11 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan 5,74 5,28 15 Jasa Pendidikan 1,22 1,26 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,39 8,85 17 Jasa Lainnya 1,22 1,28 (*) Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

B. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Diamping digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu perekonomian, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Pada giliranny, proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga (inflasi/defliasi) telah ditiadakan. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk pertumbuhan ekonomi PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 125

Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dihitung padatahun 2009 karena Kabupaten ini baru terbentuk pada tahun 2008. Apabila melihat dalam kurun waktu 2010-2014 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas terus bergerak positif atau setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas sebesar 7,38 persen dan meningkat menjadi 7,43 persen di tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi didukung oleh beberapa sektor pendukung menurut lapangan usaha.Sektor yang dominan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Anambas tahun 2014 adalah sektor Jasa Konstruksi sebesar 10,63 persen. Peningkatan ini sering terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini terlihat dari penambahan beberapa pembangunan fisik seperti adanya perumahan, bangunan kantor, jalan, dermaga, pelabuhan dan sarana prasarana lainnya. Pertumbuhan disektor konstruksi khususnya pada pembangunan jalan dan dermaga diharapkan dapat mempermudah akses wilayah-wilayah terpencil yang dalam pendistribusian barang dan mempermudah jangkauan atau rentang kendali.

Gambar 9. Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014* (%)

(*) : Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas

Pertumbuhan besar kedua ada pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dimana pada tahun 2013 tumbuh 8,93 persen terus tumbuh pada tahun 2014 menjadi 8,85 persen. Pertumbuhan terbesar ketiga terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh sebesar 8,68 persen di tahun 2014. Keempat terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang pada tahun 2013 sebesar 6,78 persen meningkat menjadi 8,17 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk Kepulauan Anambas dari tahun ke tahun. Juga disebabkan adanya penambahan jadwal keberangkatan transportasi keluar Kabupaten dari tahun sebelumnya. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berada diposisi kelima dalam pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,87 persen dan meningkat menjadi 7,74 persen di tahun 2014. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 126

Selanjutnya diikuti peringkat keenam adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Pertumbuhannya di tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 6,34 persen. Selanjutnya pada urutan ke tujuh ditempati Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh menjadi 5,89 persen ditahun 2014. Pada Sektor ini dibagi oleh tiga sub sektor pendukung anatara lain adalah : (i) Sub Sektor Pertanian, Peternakanm Perburuan, dan Jasa Pertanian yang menyumbang persentase sebesar 7,27 persen, (ii) Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu dengan persentase 7,46 persen, (iii) Sub Sektor Perikanan yang paling sedikit menyumbang dengan persentase pertumbuhan sebesar 5,27 persen. Selanjutnya di peringkat kedelapan adalah Sektor Real Estate yang tumbuh menjadi 5,84 persen di tahun 2014. Sektor Real Estate ini di dominasi oleh lapangan usaha persewaan rumah kontrakan dan rumah kos yang banyak terdapat di Kaupaten Kepuluan Anambas. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan berada di peringkat sembilan dengan persentase sebesar 5,28 persen di tahun 2014. Peringkat ke sepuluh adalah Sektor Jasa Perusahaan yang memiliki persentase di tahun 2014 sebesar 5,11 persen. Sektor Informasi dan Komunikasi berada pada peringkat ke sebelas dengan persentase 4,72 persen menyumbang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2014.

Pada peringkat kedua belas adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang menyumbang persentase sebesar 4,45 persen di tahun 2014. Selanjutnya Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada peringkat ketiga belas yang menyumbang persentase 2,48 persen. Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2014 berada pada tingkat keempat belas dengan persentase sebesar 2,20 persen. Industri Pengolahan ini didominasi oleh lapangan usaha pengolahan di bidang perikanan yang notabene selayaknya menjadi komoditi unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya adalah ketiga sektor lapangan usaha yang menduduki peringkat tiga terbawah dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2014 menduduki peringkat kelima belas dengan persentase sebesar 1,44 persen. Peringkat keenam belas adalah Sektor Jasa Lainnya yang menyumbang persentase sebesar 1,28 persen. Pada peringkat terakhir atau peringkat ketujuh belas adalah Sektor Pendidikan yang di tahun 2014 ini jhanya menyumbang persentase pertumbuhan sebesar 1,26 persen.

Perubahan struktur ekonomi wilayah terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi pembentukan modal dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing – masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masingPEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 127

masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017 3.1.2.1 TANTANGAN DAERAH TAHUN 2017

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu bagian terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas masih berkutat dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya illegal fishing dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum masksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas, diperolah beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut. 1. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan terumbu karang salah satunya yang terdekat dengan pusat kota adalah di sepanjang jembatan Selayang Pandang (SP) dan kawasan pantai di Teluk Tarempa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Penumpukan bahan material dan tonggak bangunan yang terbuat dari beton pada dasar pesisir sepanjang jalan semen panjang merusak ekosistem terumbu karang dan ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pembangunan yang kian menjorok ke arah laut dan tak terkontrol, mengakibatkan terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan terancam. Tidak hanya di pusat kota, namun pembangunan jalan dan bangunan dengan pembukaan lahan di kawasan hulu, telah mengancam ketersediaan air dan membuat kawasan dibawahnya mengalami pencemaran. Hal ini terjadi di kawasan wisata air terjun Temburun, yang akibat pembukaan lahan di hulu mengakibatkan debit air menurun dan tertutup sedimen tanah liat sehingga warnaair menjadi kuning.

2. Lemahnya Pengelolaan Sampah

Penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Siantan Anambas melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah belum terkoodinasi dengan baik. Peran dan kewenangan masalah sampah masih belum terdistribusi dengan baik dan jelas antara PD terkait. Sedangkan semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 128

permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat dipinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyakanya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Kurangnya Ketersediaan Air Bersih

Air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sementara ini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah(masyarakat). Untuk wilayah Kecamatan Siantan pengelolaan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah pelanggan sebanyak 990 KK dengan kapasitas produksi 20 liter/detik. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non Pemda lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 KK dengan Kecamatan Paliatak sebagai pengguna terbesar. Persoalan air bersih terjadi hampir di seluruh kecamatan. Belum tersedianya sistem distribusi air bersih yang merata serta sistem penampungan (waduk/embung) yang baik mengakibatkan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secara layak. Kecamatan Siantan Tengah khususnya Desa Air Asuk adalah salah satu desa sekaligus pusat pemerintahan Kecamatan Siantan Tengah yang hingga kini belum dapat meninkmati air bersih secara memadai. Banyak warga masyarakakat yang mengantungkan kebutuhan air bersih kepada air hujan selain itu pada musim kemarau masyarakat harus menyeberang dengan perahu tradisional/ pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki pompong atau sarana transportasi lainnya terpaksa harus membayar sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan air bersih 1 drum berukuran sedang. Kurangnya ketersediaan air bersih juga terjadi di Siantan Timur dan Siantan Selatan. Sementara untuk wilayah Jemaja dan Jemaja Timur memang saat ini tidak mengalami kelangkaan air bersih yang berarti, tetapi belum mumpuninya sistem air minum serta ancaman kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menjadi ancaman tersendiri yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dikemudian hari.

4. Kurangnya Ketersediaan Pasokan Listrik

Pasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Meskipun listrik merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana tingkat elektrifikasi pada Januari 2016 mencapai 62% dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25%, namun pasokan listrik PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 129

masih menjadi permasalahan utama di hampir seluruh kecamatan. Tarempa, Ladan, Kuala Maras, dan Letung merupakan daerah yang tercatat sudah terlayani oleh oleh PT.PLN, untuk di ibukota Taermpa, dan Letung sudah terlayani sampai dengan 24 jam, sedangkan di Matak sudah terlayani sampai dengan 20 jam (tahun 2016). Sementara masyarakat di pulau Mubur Kecamatan Palmatak dan pulau-pulau kecil lainnya di kecamatan lain juga belum mendapat pasokan listrik secara memadai sehingga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas keseharian lainnya.

5. Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya

Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya ketidakpastian jumlah batasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas penganti ekspor.

6. Kelangkaan dan Stabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok

Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah.

7. Defisit dan Ketergantungan Terhadap Migas

Keuangan Pemkab Anambas turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merosot cukup tajam. Alasan utama karena dana dari pusat belum kunjung turun, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) turun sebanyak 63 persen yakni semula pada pembahasan sebesar Rp. 1,26 triliun, turun menjadi sekitar Rp. 750 miliar. DBH dari Rp. 137 miliar turun menjadi Rp. 135 miliar dengan demikian banyak kegiatan kegiatan yang tidak bisa dijalankan. Salah satu proyek besar yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 ini adalah Water Front City. Lanjutan proyek penimbunannya hingga selesai mencapai Rp. 12,5 miliar batal dilakukan. Namun masih ada proyek vital penting seperti kantor bupati dan jalan Tanjung Momong Rp. 2,5 miliar tetap dilaksanakan. Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya berdampak pada batalnya pelakasanaan sejumlah proyek strategis tetapi juga berdampak luas pada ekonomi kerakyatan dan menurunnya konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengaku nilai penjualannya turun drastis 50%-70%.


Page 130

8. Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk tahun 2012, indeks gini mencapai 0,3724. Angka ini menunjukkan ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Pada tahun 2012 terdapat 1.028 rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rata-rata 4,14 jiwa per rumah tangga. Sehingga bila diakumulasikan, pada tahun 2012 terdapat 4.256 jiwa penduduk miskin atau 10,96 persen dari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun sangat signifikan, hal ini bisa disebabkan dari inflasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

9. ASN yang Terampil dan Pemerataann Distribusi Tenaga Guru di Anambas Masih Kurang

Sebagai daerah otonom yang masih relatif baru, Kepulauan Anambas masih sangat kekurangan tenaga ASN yang terampil. Kurang terampilnya para ASN tersebut antara lain masih rendahnya kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan salah satunya melalui kursus-kursus singkat dan Diklat Kepemimpinan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya ASN yang mengajukan pindah tugas keluar Anambas. Sementara untuk tenaga guru di Kabupaten Kepulauan Anambas sebarannya masih belum merata. Sebaran tenaga guru pendidikan lebih banyak terkonsentrasi pada pulau-pulau besar. Sementara tenaga pendidik di desa-desa di pulau kecil masih kurang. Sebagai contoh, pada Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 1 Kepulauan Anambas yang terletak di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, kondisinya masih sangat kekurangan tenaga guru. Guru jurusan pariwisata yang merupakan sektor unggulan di kepulauan Anambas hanya ada satu orang.

10. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pekerja Seks Komersil dan Pengguna Narkoba)

Penyakit Masyarakat yang marak ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kasus pecandu narkoba dan pekerja seks komersil. Pekerja seks komersil ini cukup sulit untuk dikendalikan karena menurut PD terkait razia sulit dilakukan karena belum adanya payung hukum yang mengatur kasus tersebut. Sulitnya penanggulangan ini mendorong aksi yang dilakukan oleh kaum perempuan pada tahun 2014 di pusat aktivitas seperti Siantan, Letung dan Palmatak untuk memberantas praktek-praktek prostitusi tersebut. Praktek ini semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya. Perpindahan orang dan barang yang mulai mengalami peningkatan dari dan menuju Anambas, memunculkan berbagai berbagai dampak yang senantiasa harus diantisipasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, mencatat dari 170 siswa kelas XII PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 131

di salah satu SMA N di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan tes urine, ditemukan empat pelajar terindikasi sudah mulai mengkonsumsi narkoba. Meski mereka dalam kategori pemula atau sekadar coba-coba, ada indikasi positif pelajar yang mengkonsumsi ganja dan sabu. Selain narkoba, terdapat permasalahan yang muncul mengenai yaitu penyalahgunaan obatobatan dan bahan kimia lainnya. Penyalahgunaan obatobatan dan bahan kimia lainnya sebagai pengganti penggunaan narkoba menjadi permasalahan yang cukup serius. Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan merupakan barang yang mudah didapat oleh masyarakat bahkan untuk pelajar.

3.1.2.2 PROSPEK PERKONOMIAN TAHUN 2017

Kondisi perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017 diproyeksikan mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dipengaruhi sejumlah asumsi dasar seperti pelunasan pembayaran program/ kegiatan tahun 2015 yang sudah selesai, kondisi masyarakat yang juga sudah mulai bisa menyesuaikan dengan defisit APBD dalam dua tahun terakhir. Selain itu perampingan SOTK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga akan berimplikasi pada berkurangnya belanja operasional kantor sehingga komponen belanja publik pada APBD tahun 2017 bisa lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2017 akan meningkat dibanding tahun 2016. Walaupun pada RPJMD 2016-2021, untuk tahun 2017 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp.791,52 milyar, namun penerimaan tersebut diperkiraan terkoreksi negatif, antara lain disebabkan kemungkinan berkurangnya alokasi program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi sekitar 5,3 persen. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas menurun tentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mensiasati hal ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain diantaranya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, dan mengefisienkan belanja rutin.

Sementara mengingat perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap PNS dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sedang konektifitas dan sistem logistik adalah bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar. Secara makro perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi dengan migas ditargetkan 2,5 – 2,7 persen, pertumbuhan ekonomi tanpa migas 7,5-7,7 persen, dan inflasi makro ditargetkan sebesar 3,6-3,8 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Page 132

diproyeksi sebesar 6,13 persen. Indeks gini pada 0,33 persen, dan angka kemiskinan makro ditargetkan sebesar 4,30 persen.

3.2 ANALISIS KEUANGAN DAERAH

3.2.1. PENERIMAAN DAERAH 2013-2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, penerimaan daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.


Page 133

URAIAN

1 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Peneglolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pajak Bumi Bangunan Pajak Daerah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Tabel 56. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013-2015 2013 2

TARGET 2014 3

2015 4

2013 5

REALISASI 2014 6

2015 7

31.030.556.000,00

32.404.292.820,00

38.519.042.000,00

31.123.665.726,00

22.428.304.459,00

17.982.487.539,60

7.598.000.000,00

7.757.610.820,00

18.437.508.000,00

8.691.020.435,00

9.870.192.186,00

5.481.925.106,00

1.051.320.000,00

986.200.000,00

1.081.320.000,00

952.993.430,00

1.353.544.124,00

854.389.005,00

125.136.000,00

250.000.000,00

1.500.000.000,00

125.136.000,00

1.989.290.081,00

2.337.645.627,00

22.256.100.000,00

23.410.482.000,00

17.500.214.000,00

21.354.515.861,00

9.215.278.068,00

9.308.527.801,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892.276.109.601,00

953.991.354.883,00

987.515.170.231,00

871.388.702.343,00

773.581.402.805,00

553.815.891.290,00

39.606.365.706,00

82.196.387.956,00

108.961.800.000,00

56.331.247.189,00

61.721.473.253,00

88.095.142.650,00

0,00

246.929.308,00

255.935.500,00

0,00

246.929.308,00

295.338.000,00

558.895.903.895,00

594.193.453.619,00

616.103.531.731,00

536.445.854.154,00

434.258.416.244,00

193.239.487.640,00

233.124.880.000,00

215.651.064.000,00

184.263.823.000,00

233.124.880.000,00

215.651.064.000,00

184.263.823.000,00

60.648.960.000,00

61.703.520.000,00

77.930.080.000,00

45.486.721.000,00

61.703.520.000,00

87.922.100.000,00

41.645.046.512,00

55.797.590.704,00

100.629.899.656,00

32.015.111.933,00

43.281.005.974,00

71.349.706.974,00


Page 134

Pendapatan Hibah Dana Bantuan, TPG Dan Otonomi Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi Dana Penyesuaian Otonomi Khusus JUMLAH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.232.678.607,00

34.095.836.000,00

20.106.199.284,00

21.455.714.540,00

26.154.845.000,00

26.154.845.000,00

19.412.367.905,00

21.701.754.704,00

35.020.901.517,00

10.559.397.393,00

17.126.160.974,00

17.126.160.974,00

5.151.197.088,00

8.909.846.000,00

45.502.798.855,00

6.383.560.000,00

28.068.701.000,00

28.068.701.000,00

964.951.712.113.113.00

1.042.198.238.407.00

1.126.664.111.887.00

934.527.480.002.00

839.290.713.238.00

634.148.085.803.60

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas


Page 135

Rata-rata realisasi atau capaian pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 secara akumulasi mencapai 78,15 persen dari target tahun rencana. Rata-rata realisasi untuk PAD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebesar 72,07 persen. Pencapaian tertinggi dari realisasi PAD adalah pada tahun 2013 yang mencapai 100,30%. Pada tahun 2014 realisasi PAD hanya mencapai 69,21 persen dari yang diasumsikan pada tahun rencana. Sedangkan realisasi pendapatan dari dana perimbangan transfer pusat rata-rata realisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 97,27 dari yang ditetapkan. Secara detail dilihat pada tabel selanjutnya.

Pendapatan daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami trend penurunan, rata-rata penurunannya adalah 16,78 persen dengan porsi penurunan ada di dua sektor sebagai berikut (i) rata-rata penurunan PAD sebesar 18,03 persen, (ii) rata-rata penurunan di dana perimbangan transfer pusat sebesar 25,43 persen. Hanya pada sektor pendapatan lain-lain yang sah mampu menyumbangkan trend pertumbuhan dengan rata-rata 50,02 persen. Pada sektor dana perimbangan yang mengalami trend penurunan terbesar, penurunan pada sektor ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan pada Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam. Penurunan terbesar ada di rentang waktu 2014 dengan pendapatan sebesar Rp. 434.258.416.244 dan pada tahun anggaran 2015 hanya sebesar Rp. 193.239.487.640. Secara persentase penurunan pada rentang waktu tahun tersebut sebesar 55.50 persen.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibanding dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian Pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

.


Page 136

Tabel 57. Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013– 2015 URAIAN

PENDAPATAN

1

Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Peneglolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pajak Bumi Bangunan Pajak Daerah

2013 2

TARGET 2014 3

2015 4

2013 5

31.123.665.726,00 8.691.020.435,00 952.993.430,00

22.428.304.459,00 9.870.192.186,00 1.353.544.124,00

17.982.487.539,60 5.481.925.106,00 854.389.005,00

(27,94) 13,57 42,03

125.136.000,00

1.989.290.081,00

2.337.645.627,00

21.354.515.861,00 0,00

9.215.278.068,00 0,00

DANA PERIMBANGAN

871.388.702.343,00

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bantuan, TPG Dan Otonomi Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi Dana Penyesuaian Otonomi Khusus JUMLAH

56.331.247.189,00 0,00 536.445.854.154,00 233.124.880.000,00 45.486.721.000,00 32.015.111.933,00 0,00 21.455.714.540,00 10.559.397.393,00 6.383.560.000,00 934.527.480.002,00

REALISASI 2014 6

2015 7

(19,82) (44,46) (36,88)

(18,03) (8,66) 23,59

1.489,70

17,51

753,61

9.308.527.801,60 0,00

(56,85) -

1,01 -

(27,92) -

773.581.402.805,00

553.815.891.290,00

(11,22)

(28,41)

(25,43)

61.721.473.253,00 246.929.308,00 434.258.416.244,00 215.651.064.000,00 61.703.520.000,00 43.281.005.974,00 0,00 26.154.845.000,00 17.126.160.974,00 28.068.701.000,00 839.290.713.238,00

88.095.142.650,00 295.338.000,00 193.239.487.640,00 184.263.823.000,00 87.922.100.000,00 71.349.706.974,00 0,00 26.154.845.000,00 17.126.160.974,00 28.068.701.000,00 643.148.085.803,60

9,57 (19,05) (7,50) 35,65 35,19 21,90 62,19 339,70 (10,19)

42,73 19,60 (55,50) (14,55) 42,49 64,85 0,00 0,00 0,00 (23,37)

26,15 9,80 (37,28) (11,03) 39,07 50,02 10,95 31,09 169,85 (16,78)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas


Page 137

3.2.2 BELANJA DAERAH 2013-2015 Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bagaimana pendapatan daerah dibelanjakan agar mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pembelanjaan daerah tentunya harus mengusung prinsip ekonomi, efisien dan efektif dalam penggunaannya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti : peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Urusan pilihan menjadi urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Prioritas belanja daerah tahun 2017 difokuskan untuk penyelesaian pembangunan tahap ketiga pembangunan gedung kantor Bupati, pembangunan embung di pulau Siantan dan pembangunan tahap pertama masjid agung. Selain itu, belanja daerah juga dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara belanja daerah untuk penyelenggaran urusan pilihan, dialokasikan terutama untuk programprogram pengembangan perikanan dan pariwisata sebagaimana yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi daerah maritim.


Page 138

Tabel 58. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Juta Rupiah) Tahun 2013-2015

NO

URAIAN BELANJA

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1

2

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

2.1 2.2 2.3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.1

Pengeluaran Pembiayaan TOTAL

2

3

BELANJA LANGSUNG

PEMBIAYAAN DAERAH

Sumber: Data TAPD dan Perda APBD

(Rp.) 3

2013

401.589.814.294,00

% 4

30,90

2014 (Rp.) 5

409.567.519.465,00

% 6

29,26

2015 (Rp.) 7

356.087.436.685,00

% 8

31,61

309.751.284.394,00 15.259.860.000,00 21.942.000.000,00 23.120.600.000,00 30.516.069.900,00 1.000.000.000,00

895.214.457.618,00

23,83 1,17 1,69 1,78 2,35 0,08

68,87

289.047.894.574,00 12.904.860.000,00 25.232.000.000,00 29.195.650.000,00 51.187.114.891,00 2.000.000.000,00

987.339.785.575,72

20,65 0,92 1,80 2,09 3,66 0,14

70,53

265.736.898.501,00 1.471.410.000,00 17.411.280.000,00 21.036.585.000,00 49.431.263.184,00 1.000.000.000,00

767.676.675.202,00

68,14

130.313.159.264,00 352.036.150.091,00 409.865.148.263,00

3.000.000.000,00

10,03 27,08 31,53

0,23

103.174.186.438,00 397.426.064.437,52 486.739.534.700,20

3.000.000.000,00

7,37 28,39 34,77

0,21

71.004.455.891,00 203.132.251.842,00 493.539.967.469,00

2.900.000.000,00

6,30 18,03 43,81

3.000.000.000,00 1.299.804.271.912,00

0,23 100,00

3.000.000.000,00 1.399.907.305.040,72

0,21 100,00

2.900.000.000,00 1.126.664.111.887,00

0,26 100,00


Page 139

23,59 0,13 1,55 1,87 4,39 0,09

0,26

Berdasarkan struktur belanja daerah tahun 2014 dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.126.664.111.887 atau secara persentase 28,89 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai. Sedangkan 61,83 persen diserap untuk belanja publik antara lain belanja modal, dan belanja barang dan jasa pada komponen belanja langsung.

Pemanfaatan anggaran untuk belanja modal yang antara lain di dalamnya seperti belanja jalan, irigasi dan jaringan jalan, serta belanja gedung dan bangunan. Pada tiap tahun mengalami peningkatan secara persentase pengalokasian anggaran. Seperti di tahun 2014 naik 9,04 persen dari tahun 2013. Pemanfaatan anggaran untuk belanja modal mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 23,08 persen. Peningkatan pemnanfaatan anggaran untuk belanja modal tersebut dikarenakan belanja modal identik dengan investasi suatu daerah sebagai motor penggerak dalam perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya.

3.2.3 RENCANA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Proyeksi berguna sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja. Dalam penyusunan RKPD tahun 2017 proyeksi diperlukan agar program dan kegiatan yang akan direncanakan dapat lebih terukur dari segi pengalokasian anggaran sehingga dapat diperkirakan apakah kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilangsungkan dalam satu tahun, atau membutuhkan perencanaan anggaran yang bersifat tahun ganda (multiyears).Kebijakan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang dicerminkan dalam APBD dan potensi realisasi pendapatan daerah. Pada RPJMD telah diamanatkan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dari sitem operasional pemungutan pendapatan daerah; 2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intenfikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; 4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 diarahkan pada peningkatan dua strategi peningkatan pendapatan daerah yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi daerah diarahkan pada tindakan-tindakan sebagai berikut :


Page 140

A. Intensifikasi Pendapatan  Mengintensifikasi koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan akurasi perhitungan produksi migas yang dikelola perusahaan eksplorasi di wilayah Kepulauan Anambas. Perhitungan volume produksi yang akurat akan berdampak pada perhitungan dana perimbangan yang lebih akurat.  Mengintensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi perhitungan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor.  Mengintensifikasi penerimaan dari hibah atau dana community development perusahaan terutama yang telah melakukan eksplorasi minyak selama ini di wilayah Kabupaten kepulauan Anambas.  Mengintensifikasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Memperbaiki sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah B. Ekstensifikasi Pendapatan  Menginventarisasi Peraturan Daerah terkait penerimaan yang masih menggunakan Perda Kabupaten Natuna dan mengusulkan perubahannya  Menginventarisasi sumber kegiatan ekonomi yang belum diperoleh kontribusinya bagi PAD.  Melakukan inventarisasi BUMD/BUMN yang telah melakukan kegiatan usaha ekonomi di wilayah laut dan darat Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD.  Membangun BUMD yang dapat menjadi mitra kerja bagi perusahaan eksplorasi migas, perikanan, perkebunan, dan pertanian sehingga dimasa mendatang dapat menyumbangkan kontribusi bagi PAD

Dengan melakukan langkah-langkah diatas, maka diharapkan penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mampu ditingkatkan. Asumsi penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 berdasarkan RPJMD dan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat di tabel berikut:


Page 141

Tabel 59. Asumsi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Jumlah (Rp)

Kode Rekening

Uraian

1

2

1.

Selisih

APBD 2016

ASUMSI APBD 2017

Tambah/(Kurang)

%

3

4

5

6

PENDAPATAN

1.

1

1.

1.

1.

1.

Pendapatan Asli Daerah

24.298.537.411,00

23.220.750.000,00

1.

Hasil Pajak Daerah

9.813.000.000,00

10.008.000.000,00

195.000.000,00

1,99

2.

Hasil Retribusi Daerah

426.320.000,00

890.000.000,00

463.680.000,00

108,76

2.300.000.000,00

2.500.000.000,00

200.000.000,00

8,70

11.759.217.411,00

9.822.750.000,00

(1.936.467.411,00)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

1.

1.

3.

1.

1.

4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.

1.

5.

Pajak Bumi Bangunan Sebagai Pajak Daerah

1.

2.

1.

2.

1.

Dipisahkan

(1.077.787.411,00)

(4,44)

(16,47)

0,00

0,00

Dana Perimbangan

813.262.043.080,00

447.651.208.500,00

(365.610.834.580,00)

(44,96)

1.

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

235.531.119.080,00

82.765.465.000,00

(152.765.654.080,00)

(64,86)

2.

1.

Bagi Hasil Pajak

87.736.460.000,00

82.765.465.000,00

(4.970.995.000,00)

(5,67)

1.

2.

2.

Bagi Hasil Cukai Tembakau

295.338.000,00

255.935.500,00

(39.402.500,00)

(13,34)

1.

2.

3.

Bagi Hasil Sumberdaya Alam

226.922.828.000,00

14.117.050.000,00

(212.805.778.000,00)

(93,78)

1.

2.

4.

Dana Alokasi Umum

350.512.758.000,00

350.512.758.000,00

1.

2.

5.

Dana Alokasi Khusus

147.794.659.080,00

0,00

(147.794.659.080,00)

(100,00)

1.

2.

5.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

135.464.010.000,00

0,00

(135.464.010.000,00)

(100,00)

1.

2.

5.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

12.330.649.080,00

0,00

(12.330.649.080,00)

100,00

141.693.592.643,00

64.483.327.700,00

(77.210.264.943,00)

(54,49)

0,00

0,00

0,00

0,00

Lain - lain pendapatan yang sah

-

-

-

-

1.

3.

1.

3.

1.

Pendapatan Hibah

1.

3.

2.

Dana Bantuan, TPG, dan Otonomi Khusus

34.095.836.000,00

34.095.836.000,00

1.

3.

3.

Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi

49.259.686.093,00

30.387.491.700,00

(18.872.194.393,00)

(38,31)

1.

3.

2.

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

20.106.199.284,00

0,00

(20.106.199.284,00)

(100,00)

1.

3.

4.

58.338.070.550,00

0,00

(58.338.070.550,00)

(100,00)

979.254.173.134,00

535.355.286.200,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH

S umber : TAPD dan DISPENDA Tahun 2016

-

(443.898.886.934,00)


-

(45,33)

Page 142

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk periode 2016-2021 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebanyak 86 sasaran. Selain sasaran-sasaran tersebut kepemimpinan daerah pada periode 2016-2021 juga memiliki 75 agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam periode kepemimpinannya. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Perangkat Daerah (PD) yang berkorelasi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Penyusunan prioritas pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021. 4.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai. Untuk tema RKP tahun 2017 adalah : “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”.

Untuk mewujudkan tema RKP tahun 2017, maka dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017 sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia: a. Revolusi Mental b. Pembangunan Pendidikan c. Pembangunan Kesehatan d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS

Page 143

d. Pariwisata e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan d. Pengembangan Konektivitas Nasional 4. Kondisi Perlu: Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah, dan dalam menjabarkan program/ kegiatan tahun 2017.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menginjak delapan tahun usianya, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi isuisu mendasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan serta utilitas dasar (listrik dan air bersih). Terdapat pula isu-isu lain yang mengindikasikan perkembangan daerah seperti pencemaran dan pengembangan permukiman. Isu-isu strategis daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas, Merata, dan Terjangkau Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, mengakibatkan kebutuhan layanan dasar tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat oleh daerah kepulauan seperti Anambas. Permasalahan pelayanan pendidikan dititikberatkan pada fasilitas penunjang pendidikan seperti jaringan internet dan aplikasi data, keberadaan Lab untuk mata ajaran tertentu serta kebersihan WC. Infrastruktur yang belum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkan pelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, keberadaan infrastruktur dasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan sekolah asrama untuk tingkat SD dan SMP pun belum dapat diraih dengan hasil yang masksimal.

2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Semakin meningkatnya lahan terbangun di KKA menyebabkan kebutuhan ruang dengan membuka ruang laut dan bukit dengan pola yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbu karang di wilayah laut. Aktifitas pembangunan di Teluk Tarempa serta aktivitas pembangunan pondasi rumah di pesisir pantai menyebabkan penurunan kualitas ekosistem terumbu karang atau bahkan merusak terumbu karang yang ada. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori rusak ditemukan di 13 titik pengamatan yakni di Pulau Impol Kecil, Karang Salahnama, Karang Tuboi, Pulau Mangkai, Pulau Bawah bagian barat laut, Pulau Ipan, Pulau Repong, Pulau Rengek, Pulau Keramut, Pulau Pempang, Pulau Impol, dan Pulau Langor. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori sedang ditemukan di 50 titik pengamatan, sementara yang masuk dalam PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS

Page 144

kategori baik ditemukan di 44 titik pengamatan. Membuka hutan untuk permukiman atau pun pertanian menyebabkan kapasitas daya serap air yang semakin berkurang. Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selain itu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkan permasalahan lain di masa yang akan datang. Kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat pembukaan lahan/alih fungsi lahan seperti rusaknya terumbu karang dan pada kawasan pemukiman yang membangun.

3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih)

Jika keberadaan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, maka ketersediaan listrik sangat berpengaruh pada produktivitas masyarakat baik dalam aktivitas pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Keterisoliran wilayah menyebabkan semakin tingginya biaya dan upaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Keberadaan Listrik di Anambas yang belum merata dan stabil sepanjang tahun, membuat aktivitas masyarakat dan proses percepatan pembangunan sering terkendala.

4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata Bahari

Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Disisi lain perhatian terhadap kondisi perikanan dan kelautan terutama dalam hal pembatasan penangkapan ikan napoleon tidak dipungkiri mengakibatkan menurunnya ekspor nelayan dan pengusaha di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perlu mempertimbangkan. Pembatasan Kuota ekspor ikan Napoleon menjadi 1000 ekor per tahun dari jumlah stok ikan napoleon yang ada saat ini sebanyak 146 ribu ekor menyebabkan pendapatan nelayan menurun drastis. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan.

5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga

Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat terhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk.

6. Perbaikan Konektivitas Wilayah

Keterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan target-target pembangunan menjadi terhambat. Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama peningkatan konektivitas baik transportasi dan komunikasi. Dan hal ini memerlukan peran akftif daerah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karena pembangunan infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD dalam waktu yang relatif singkat. Membuka jalur transportasi di darat dalam menghubungkan pusat-pusat PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS

Page 145

kegiatan dan pertumbuhan antar desa dan kecamatan, menghubungkan transportasi laut dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan potensi wisata, serta mengembangkan transportasi udara dalam membuka peluang percepatan pembangunan sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa.

7. Pembangunan Kawasan Permukiman

Jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong kebutuhanpemukiman yang semakin meningkat pula. Sistem permukiman yang belum dibangun dengan baik dan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan rumah dan kemampuan ekonomi yang belum mapan menyebabkan pembangunan rumah-rumah berkembang secara tak terkontrol memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia yang akhirnya mendorong munculnya pemukiman-pemukiman kumuh.

8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan Budaya

Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat dengan kemampuan akalnya membentuk budaya, dan budaya dengan nilai- nilainya menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang berperilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai etika dan moral, akan disebut sebagai manusia yang berbudaya. Lebih lanjut kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu pokok dan permasalahan mendesak yang termuat dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada semua fungsi dan sub-fungsi pelayanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang perlu diagendakan dalam RKPD tahun 2017. RKPD haruslah mampu menjabarkan tujuan dan sasaran tersebut kedalam serangkaian program dan kegiatan sehingga terciptalah keselarasan antara dokumen perencanaan lima tahun dengan dokumen perencanaan tahunan. Berdasarkan RPJMD 2016-2021, visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah”. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, terdapat tujuh misi yang ditetapkan yaitu: 1. 2. 3. 4.

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS

Page 146

5. 6. 7.

Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul Karimah dan berpayungkan budaya Melayu.

Tabel 60. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20162021 Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Visi Maritim Terdepan, Maju, Berdaya Saing dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah 2021) Misi Tujuan Sasaran Misi I. Mewujudkan pelayanan Meningkatkan askesbilitas Meningkatnya akses dan pendidikan dan kesehatan yang penduduk terhadap pemerataan kesempatan bermutu dan terjangkau secara pendidikan yang memperoleh pendidikan merata berkualitas yang berkualitas bagi masyarakat Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang professional Memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Meningkatkan akses dan Meningkatnya kualitas dan mutu layanan kesehatan pemerataan akses dasar dan rujukan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Memadainya mutu pelayanan dasar kesehatan keluarga Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemic II. Membangun infrastuktur Membangun satuan Tersedianya perumahan dasar air bersih dan listrik Misi pemukiman yang sehat yang layak dan terjangkau yang memadai serta dengan prasarana dasar Terbangunnya ruang pemukiman yang layak yang berkualitas publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan pemukiman Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan pemukiman PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS

Page 147

Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air bersih

Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik

Misi III. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan system logistik daerah yang handal

Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga

Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK) Mengembangkan sarana dan prasarana logistik daerah yang tangguh

Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair pada tiga pulau besar Meningkatnya cakupan distribusi air bersih Terbangunnya fasilitas tampungan air Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar Meningkatnya pasokan energi listrik Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik Meningkatnya distibusi listrik kepada pengguna rumah tangga Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi laut dalam menunjang mobiltas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana dan prasarana transportasi darat Meningkatkan akses daerah melalui transportasi udara Beropersinya pos Custom, Immigration, Quarintine and Ports (CIQP) Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet Lancarnya pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan


Page 148

Misi IV. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai sektor basis maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari

Meningkatkan produksi dan produktivitas perikana tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan

Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Meningkatkan aksebilitas pelaku usaha perikana tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya kapasitas kemampuan SDM perikana tangkap dan budidaya Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengelolaan hasil perikanan yang memadai dan terintegrasi dengan pusat perdagangan Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan Terciptanya produkproduk unggulan baru sektor perikanan olahan Berkembangnya industri dan produk perikana serta terbukanya akses pasar yang dikelola masyarakat Menigkatnya publikasi mengenai pariwisata daerah Dikembangkannya destinasi wisata berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai Dikembangkan destinasi wisata pada kawasan konservasi perairan nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata Meningkatnya masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah


Page 149

Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan

Meningkatnya cadangan pangan daerah Misi V. menumbuhkembangkan kewirausahaan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif

Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha Meningkatkan daya tarik investasi daerah

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan

Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan Meningkatnya aksebilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun Meningkatnya produksi komoditas-komoditas pangan yang bersifat subsitusi impor Terbangunnya kerjasama anatar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi inverstasi Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan Tersedianya layanan pembinaan dan pendampingan bagi wirausahawan pemula


Page 150

Meningkatkan dan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal

Misi VI. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desap

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Mengingkatkan kualitas organisasi dan sumber daya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan

Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan kebijakan daerah

Berkembangnya sumbersumber pembiayaan baik bank maupun non bank

Meningkatnya kualitas produk UMKM Meningkatnya akses pasar produk-produk UMKM. Terbangunnya keterkaitan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Meningkatnya implementasi egovernment Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Terbangunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatnya profesionalitas aparatur Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah


Page 151

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi desa Misi VII. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu

Membangun karakter generasi muda

Membangun lingkungan yang berketeladanan

Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

Menginternalisasikan nilainilai agama dalam

Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis Tegaknya perundangan yang harmonis Terimplementasinya maklumat pelayanan Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD Terintegrasikannya pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda Meningkatnya peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran Terbangunnya gerakan keteladaana dari kalangan aparatur Berdayanya pelaku , penggiat, dan komunitaskomunitas budaya Meningkatkan perlindungan dan apresiasi terhadap budaya daerah Terdokumentasinya warisan-warisan budaya Meningkatnya kerukunan antar umat beragama


Page 152

kehidupan sehari-hari

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan

Dari tabel diatas dapat diamati bahwa terdapat 87 sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021. Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD, membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam pencapaian misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran.

4.4 PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN

Prioritas RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan mempertimbangkan (i) sasaran-sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021, (ii) tema, sasaran pokok, dan bidang-bidang pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, dan (iii) hasil identifikasi isu-isu strategis daerah. Ketiga hal tersebut dipadukan sehingga RKPD Tahun 2017 dapat sinkron dengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, tahun 2017 adalah tahun kedua bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Abdul Haris, SH dan Wan Zuhendra yang dilantik pada 17 Februari 2016. Sebagai tahun kedua, maka sumber daya perlu dialokasikan bagi kegiatan-kegiatan awal yang dibutuhkan oleh kepemimpinan yang baru untuk dapat segera menggesa pencapaian visi-misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Pertimbangan lain yang juga digunakan dalam penetapan prioitas ini adalah bahwa tahun 2017 merupakan tahun kedua sehingga perlu dijadikan sebagai tahun meletakkan fondasi yang kokoh guna memuluskan pembangunan untuk tahun-tahunberikutnya. Beban pencanangan dan pemenuhan target perlu dibagi secara proporsional dalam koridor waktu lima tahun tersebut. Dalam koridor lima tahun tersebut, pembangunan ditahapkan dengan ilustrasi sebagai berikut.


Page 153

Gambar 10. Pentahapan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016-2020

Berdasarkan pentahapan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu; 2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Pembenahan infrastruktur airbersih; 4. Pengembangan konektivitas wilayah, permukiman, dan penataan ruang; 5. Pengembangan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan, serta pariwisata dengan lingkungan hidup yang lestari; 6. Pengembangan ekonomi kerakyatan, ketenaga kerjaan, dan iklim investasi yang kondusif; 7. Pembangunan sarana prasarana perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan; 8. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih, professional serta penguatan otonomi desa; 9. Peningkatan peran kepemudaan, perempuan, dan pembangunan sosial budaya yang berbasis akhlakhulkarimah. Sementara prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut : “Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyrakat sebagai Fondasi Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan.”

Tabel 61. Program, Indikator Kinerja dan Target Prioritas No 1.

Prioritas Pembangunan

Penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu;

Program

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar 9 Tahun

Kinerja Indikator Target

Angka partisipasi sekolah PAUD

Persentase Satuan Pendidik dengan Sarana dan Prasarana yang memadai

64,74

92,36%


PD PJ

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Page 154

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.

Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas;

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggara an pendidikan non formal Jumlah tenaga pendidik yang tersertifikasi (orang) Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah

2.218

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

30

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Persentase Desa Siaga Aktif tahun 2016-2021

98%

Persentase ketersediaan obat dan Vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan tahun 20162021 Jumlah Penduduk peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI, POLRI dan DPRD Persentase Cakupan ASI Eksklusif

30%

10

1.320

34.442

45%


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana

Page 155

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Angka Annual Parasite Insident

20%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang terstandarisasi

3 PKM

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesma s Pembantu dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standarisasi

7

Program Pencengahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita

5%

2

1 kemitraan

65%



Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana

Page 156

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan kesehatan Lansia

83%

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

85%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia

Program Keluarga Berencana

3.

Pembenahan infrastruktur airbersih;

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia Angka pravenlansi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana

Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embun g/tempat penampungan air lainnya (m3) Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dan IPAL yang tersedia

86%

49

68%

163.000

1.097



Dinas Kesehatan dan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Page 157

Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni 4.

Pengembangan konektivitas wilayah, permukiman, dan penataan ruang;

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan saranan lingkungan dan sumber air bersih (KK) Panjang jalan dan jembatan yang terbangun (Km)

300

25,48

Program Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dan jembatan berkualitas baik (Km)

30

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Panjang drainase/goro ng-gorong (saluran air) dibangun (Km)

1,5

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjon g

Panjang turap/talud/br onjong (batu miring) yang dibangun (m)

1000

Program Pengendalian Banjir

Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun (m3)

15.000

Panjang jalan dan Jembatan Perdesaan yang dibangun

15 Km

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Jumlah wilayah Waterfront City yang terbangun (m3)

19.677


Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Page 158

Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Jumlah Rumah yang tertangani (unit)

60

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah rumah dan rusun yang dibangun oleh Pemerintah

100 rumah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

20%

2%

Dinas Perhubungan danLingkung an Hidup

Jumlah Dokumen Norma, standard an prosedur perhubungan

2 Dokumen


2 Paket


Persentase Keterjangkaua n desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan

2 Paket


Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya

Persentase Prasarana & Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara


Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Page 159

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Beroperasinya bandara Letung

13 Paket


Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

10 Kasus

Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

10 Kasus

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Kendaraan yang melakukan uji emisi dan uji petik

40%

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Dokumen Tata Ruang daerah yang disusun

1 paket dokumen

Program Pelayanan Informasi Publik

Layanan Pengelolaan Informasi Publik

12 bulan

Program fasilitasi Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika

Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika

30 orang

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah Aplikasi e-goverment

1 aplikasi


Badan Penelitian, Pengembang an dan Perencanaan Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika,S tatistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika,S tatistik dan Persandian `Dinas Komunikasi, Informatika,S tatistik dan Persandian

Page 160

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika Program Pengembangan dan perluasan jaringan teknologi komunikasi dan informasi Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Program Pertamanan dan Pemakaman

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik

12 bulan

Jumlah kegiatan Pemerintah yang terpublikasi dan promosi

360

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jumlah dokumen dan Perda yang disahkan DPRD

1 Dokumen Perda

Jumlah desa/keluraha n yang terjangkau akses telekomunkasi

6 Desa


Persentase penyediaan layanan informasi dan Publikasi pemerintah

Jumlah bulan penyelenggara an akses internet di lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas Jumla TPU yang terpelihara

Sekretariat Daerah

40%


12 bulan


2

Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman


Page 161

5.

Pengembangan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan, serta pariwisata dengan lingkungan hidup yang lestari;

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Rasio elektrifikasi

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah Produksi perikanan budidaya

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

70%

ESDM

115 Ton

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

Jumlah kelompok nelayan tangkap dan budidaya yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan

56 KUB, 12 POKDAKAN


15.603 Ton

Jumlah penanganan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat

3 POKMAKWAS


Jumlah produksi perikanan tangkap

Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan

2 Jenis




Page 162

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan

Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Persentase peningkatan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil melalui pemberdayaan kelompok masyarakat konservasi dan pemenuhan prasaranan dan sarana memadai Jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha

Jumlah Produksi Pertanian/Perk ebunan (ton) Cengkeh

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pencengahan dan Penanggulangan Peyakit Ternak

Padi

Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase peningkatan produksi peternakan (Sapi an Unggas)

30,20%


100 kelompok


635 ton 485 ton


50%


5%



Page 163

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase peternak yang meningkat produksinya pasca pendampingan atau penerapan teknologi tepat guna

70%


30%

Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya hutan/peningk atan pengetahuan

2 kecamatan


Jumlah kegiatan kerjasama yang dilakukan

4 kegiatan

Persentase pemenuhan cadangan pangan daerah

Jumlah wisatawan domestic dan mancanegara

1.100 wisatawan

Jumlah destinasi wisata baru yang dibangun oleh Pemerintah dengan sarana dan prasarana yang memadai

1 destinasi

Jumlah sarana pendukung pengelolaan persampahan

1 paket



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Page 164

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Kases Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengembangan ekonomi kerakyatan, ketenaga kerjaan, dan iklim investasi yang kondusif;

Jumlah sumber mata air yang dilindungi

61,20%


1 lokasi


Jumlah informasi lingkungan hidup berkualitas yang tersedia

2 Dokumen terupdate

Terselenggaran ya sekolah adiwiyata

3 sekolah

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan

1

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Nilai Penjualan produk-produk UMKM

>500 juta

Program Adiwiyata

6.

Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan


Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan

Page 165

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Jumlah IKM yang Produktif

30

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah kasus kelangkaan barang pokok

2 kasus

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga kerja yang dilatih oleh Dinas

15 orang

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase kasus perselisihan industrial yang berhasil diselesaikan tahun 20162021

60%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai Investasi yang terealisasi (PMA/PMDN)

Jumlah PMA dan PMDN

56.912.245.0 00

2 PMA & 17 PMDN


Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 166

7

Pembangunan sarana prasarana perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan

12 bulan

Seluruh PD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur

12 bulan

Dinas kominfo statistik dan Persandian, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

Jumlah Gedung Kantor Perangkat Daerah yang dibangun (unit)

1 (lanjutan)


Dinas Pekerjaan Umum Penataan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Page 167

Program Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah Program Pemeliharaan Kantranstibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang disusun

2 Paket Dokumen

Dikominfo, Statistik dan Persandian

20

Sekretariat Daerah

Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik

60%

Persentase dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan

5

Jumlah Kasus kantrantibmas yang tertangani tahun 20162021

92%

Badan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri

0 kasus


Persentase arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui system kearsipan

Jumlah jenis Informasi yang diamankan melalui Persandian

Jumlah Kasus intolenransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan

1


Dinas Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dikominfo, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah

Page 168

Program peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengalaman dan Pengembangan nilainilai keagamaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagaman kabupaten kepulauan Anambas

Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan intensitas menyuluh

9

87%


Jumlah mitra masyarakat terkait pengembangan nasionalisme

9 Paguyuban


Persentase pelanggaran Perda dan Perkada pekat yang ditangani

Persentase pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditandatangini

50%

Satpol PP

50%

Satpol PP

Jumlah dokumen, pemetaan, penguasaan, pemiliki daerah potensial wisata

1 Paket


Sekretariat Daerah

Page 169

Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD

Persentase Ketersediaan perangkat dokumentasi dan publikasi DPRD tahun 2016-2021

30%

Sekretariat DPRD

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun

5 paket dokumen

Program Pengembangan Data Informasi

Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang Disusun

2 Paket Dokumen

Badan Penelitian, Pengembang an, dan Perencanaan Daerah Sekretariat Daerah

Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan

Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pemerintah dan Kerjasama Pembangunan

1 Laporan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya

Jumlah rapat koordinasi teknis kerjasama wilayah perbatasan

Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Ekonomi Sosial dan Budaya

Badan Penelitian, Pengembang an, dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembang an, dan Perencanaan Daerah

2 kali

Badan Pengelolaan Perbatasan

1 Laporan

Badan Penelitian, Pengembang an, dan Perencanaan Daerah


Page 170

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 8

Penyelenggaraan birokrasi yang bersih, professional serta penguatan otonomi desa;

Program Disiplin Peningkatan Aparatur

Program Peningkatan Kapasits Sumber Daya Aparatur

Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Jumlah Pameran Terpadu Pengeloaan Perbatasan Persentase Kepatuhan Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/diklat

Persentase pejabat memenuhi standar kompetensi

1 Laporan

Badan Penelitian, Pengembang an, dan Perencanaan Daerah

1 kali

Badan Pengelolaan Perbatasan

75%

Dinas Penanaman Modal, Tramsigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan BPPPD, Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah

50

52%


Satpol PP, Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan, Inspektorat dan Sekretariat DPRD

Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Page 171

Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan

Jumlah bulan pelaksanaan pengawasan sirup dan monev tepra

12 bulan

Sekretariat Daerah

Jumlah Perda yang disahkan

10 Perda

Sekretariat DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang dilantik dan diambil Sumpah dalam Rangka Pergantian Anggota DPRD

3 orang

Sekretariat DPRD

Jumlah PD yang memiliki pengawas internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

5 PD

Inspektorat

Jumlah naskah akademik kebijakan system dan prosedur pengawasan

4 triwulan

Inspektorat, Sekretariat Daerah

100%

Inspektorat

Persentase PD yang melakukan Akuntabilitas dan koordinasi aparatur Pengawasan tahun 20162021


Page 172

Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapbilitas Kelembagaan/ SDM Aparat Pengawasan

15

Inspektorat

Jumlah Laporan yang disusun

20 LHP an 2 laporan

Inspektorat

Persentase pegawai berkinerja baik

92%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah tiap tahun

31.298.754.2 81

Program Penataan Daerah Otonom Baru

Persentase PD yang menetapkan SPM dan SOP

20%

Sekretariat Daerah

100%

Sekretariat Daerah

WTP

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

12 Bulan

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/pelatiha n/workshop dalam rangka mendukung tupoksi APIP

Persentase perundangan daerah yang harmonis

Opini BPK terhdap pengelolaan keuangan daerah (WTP)

Jumlah kunjungan kerja/koordina si dan konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 173

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan

Jumlah Pendamping Desa yang dilatih dalam Rangka Penyusunan RPJM-des sesuai standar

52 Pendamping

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah BUM Des yang terbentuk

3 BUM Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Tingkat partisipasi Masyarakat (%)

70%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya

52 Aparatur

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah desa yang mendapat pendampingan pengelolaan keuangan desa

52


Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n masyarakat Desa

Page 174

9

Peningkatan peran kepemudaan, perempuan, dan pembangunan sosial budaya yang berbasis akhlakhulkarimah

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan

134 Peserta

Jumlah Sarana Prasarana olahraga dalam kondisi baik

4 lapangan

Persentase PD yang responsif gender

87%

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan anak yang mendapat pendampingan

100%

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indeks pembangunan gender

92,10%

Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Penguatan Kelembagaan Pengarutamaan Gender dan Anak

Jumlah kompetisi cabang olahraga KKA

7 cabang olahraga


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n Masyarakat Desa

Page 175

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan

Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang dibina

Jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat Raskin

2.201 RTS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Peran Serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas

96%

Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Penyelenggara an Event Kebudayaan (Semarak Anambas)

1 event/ Kegiatan

3 event/ kegiatan


Jumlah Event Perlombaan Kebudayaan Anambas

3 event/ kegiatan


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Partisipasi dalam kegiatan Event Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Nasional

500

50 Orang


Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, dan Pemberdaya an Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, dan Pemberdaya an Masyarakat Desa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Page 176

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Pelaku, Penggiat, dan Komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya

7 kelompok



Page 177

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 disusun berdasarkan hasil musrenbang tahun 2016, mempedomani RPJMD, dan mengacu kepada RKPD Provinsi tahun 2017, dan RKP tahun 2017, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga memperhatikan draft Ranperda SOTK. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut juga telah mengacu kepada kewenangan pemerintah daerah, dan bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk nomenklatur program kegiatan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun daftar rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut adalah sebagai berikut :

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Page 178

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

4

01

01


4

01

01

07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan

4

01

01

19

4

01

01

20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran

Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / Teknis Perkantoran

Urusan Wajib Bidang Urusan Pendidikan

Indikator Kinerja

Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan

KKA

Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

KKA

Meningkatnya Ketersediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran Meningkatnya Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Rutinitas Perkantoran

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal Meningkatnya Kelulusan dan Kompetensi Peserta Ujian Kesetaraan Paket Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Pelaksanaan Ujian Nasional Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan

10 Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)

11 Penilaian Angka Kredit Guru

1

01

18

Program Pendidikan Non Formal

1

01

18

1

01

19

1

01

19

01 Pelaksanaan sertifikasi Pendidik

1

01

19

23 Pelaksanan Ujian Nasional

1

01

20

1

01

20

1

01

20

15

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket (UNPK) Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Lokasi

KKA KKA

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu indikatif 12 Bulan (100%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)

KKA

2218 Orang

KKA

95%

KKA

30 Orang

KKA

40 Orang

KKA

94 Sekolah

KKA

10 Sekolah

Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan HARDIKNAS

KKA

Meningkatnya Kualitas Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru

KKA

Catatan Penting

27,714,640,214.00

Dana Perimbangan

293,700,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

22,958,400,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

4,462,540,214.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

80,000,000.00

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Dana 334,707,700.00 Perimbangan Dana 85,399,700.00 Perimbangan Dana 249,308,000.00 Perimbangan 80,000,000.00

Perkiraan Maju Tahun 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 Bulan (100%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%)

27,714,640,214.00 293,700,000.00 22,958,400,000.00 4,462,540,214.00

109,800,000.00

100%

109,800,000.00 524,305,000.00

43 Org

174,305,000.00

94 Sekolah

350,000,000.00

6,734,600,300.00

Dana Perimbangan

2 Kegiatan dari 5 kegiatan yang ditargetkan (40%)

50,000,000.00

Dana Perimbangan

3 Kegiatan dari 5 kegiatan yang ditargetkan (60%)

60,000,000.00

545 DUPAK dari 2725 DUPAK yang ditargetkan (20%)

80,000,000.00

Dana Perimbangan

1090 DUPAK dari 2725 DUPAK yang ditargetkan (40%)

124,000,000.00

7,294,000,000.00

179

1

01

20

12 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah

1

01

20

19

1

01

20

20 Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN)

Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Urusan Wajib Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga

2

13

15

2

13

15

2

13

16

2

13

16

Jumlah Program Jumlah Kegiatan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Kompetensi Siswa Dalam Bidang Olahraga Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Bidang Sains

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal Meningkatnya Kecakapan Paskibraka serta Menumbuhkembangkan Jiwa Kepemimpinan Bagi Pelajar Jumlah Kompetisi Cabang Olahraga KKA Peningkatan Kualitas Kompetisi Olahraga

KKA

12 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (20%)

KKA

8 Orang

50,000,000.00

KKA

100%

50,000,000.00

KKA

134 Peserta

600,000,000.00

KKA

64 Peserta dari 160 Peserta yang ditargetkan (40%)

600,000,000.00

KKA

7 Cabang Olahraga

250,000,000.00

90%

250,000,000.00

KKA

6,504,600,300.00

35,713,948,214.00

Dana Perimbangan Dana Perimbangan Dana Perimbangan


7,000,000,000.00

10 Orang

60,000,000.00

100%

50,000,000.00

Dana Perimbangan

134 Peserta

650,000,000.00

Dana Perimbangan

96 Peserta dari 160 Peserta yang ditargetkan (60%)

650,000,000.00

7 Cabang Olahraga

250,000,000.00

90%

250,000,000.00

Dana Perimbangan

36,542,745,214.00

:6 : 13

180

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01



Urusan Wajib Bidang Urusan Kesehatan 1

1

02

02

15

15

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

02

16

02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1

02

16

13

Indikator Kinerja

Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Ketersediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran Meningkatnya Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Rutinitas Perkantoran

Lokasi

Target Capaian Kinerja

KKA

12 Bulan (100%)

KKA KKA KKA

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif

Sumber Dana

276,000,000.00

Dana Perimbangan

1,225,460,000.00

Dana Perimbangan

3,192,831,642.00

Dana Perimbangan

4,255,050,000.00

Dana Perimbangan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016-2021

KKA

30%

Peningkatan Ketersediaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan

KKA

18 Pelayanan Kesehatan dari 45 pelayanan kesehatan yang ditargetkan (40%)

4,255,050,000.00

Dana Perimbangan

Jumlah Penduduk Peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD)

KKA

34442 Penduduk Peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD)

6,653,308,358.00

Dana Perimbangan

Terlindunginya kesehatan masyarakat melalui kepersetaan BPJS

KKA

4,252,000,000.00

Dana Perimbangan

1,901,308,358.00

Dana Perimbangan

Pemberian jasa pelayanan kepada Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (Dana tenaga kesehatan melalui Kapitasi) pemantapan dana Kapitasi

KKA


4,694,291,642.00

24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)

1500 Penduduk dari 7500 penduduk yang ditargetkan (20%) 14 Puskesmas dari 49 puskesmas (40%)

Perkiraan Maju Tahun 2018 Catatan Penting


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4,694,291,642.00 276,000,000.00 1,225,460,000.00 3,192,831,642.00

4,255,050,000.00 27 Pelayanan Kesehatan dari 45 pelayanan kesehatan yang ditargetkan (60%)

4,255,050,000.00

6,653,308,358.00

3000 Penduduk dari 7500 penduduk yang ditargetkan (40%) 21 Puskesmas dari 49 puskesmas (60%)

4,252,000,000.00

1,901,308,358.00

181

1

02

16

1

02

20

21

Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan pemberian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan melalui pemanfaatan dana non Kapitasi Angka Annual Parasite Insident

KKA

10 Pelayanan kesehatan dari 25 pelayanan kesehatan (40%)

500,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

5%

170,000,000.00

Dana Perimbangan

1

02

20

4 Pencegahan Penularan Penyakit Endemis Malaria

Menurunnya angka kesakitan di sebabkan oleh malaria

KKA

1

02

20

16 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS

Menurunnya prevalensi HIV/AIDS

KKA

1

02

20

18

Seluruh penderita TB BTA (+) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit mendapat pengobatan lengkap Menular TB dan sembuh Urusan Wajib Bidang Urusan Pertanahan

2

04

15

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2

04

15

10 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit Urusan Wajib Bidang Urusan Keluarga Berencana

2

08

15

2

08

15


Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana

Program Keluarga Berencana 16

Jumlah Dokumen Pemetaan, Penguasaan, Pemilikan Daerah Potensi Wisata Tersedianya Tanah Guna Rumah Sakit

Pencanangan Sekaligus Terbentuknya Kampung KB di Terbentuknya kampung KB di Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah

KKA

87.652 orang dari 219.130 orang (40 %) 480 orang dari perkiraan temuan kasus 2400 orang mendapat perawatan dan pengobatan ARV (20%) 146 orang dari 375 orang perkiraan temuan kasus mendapat pengobatan lengkap dan sembuh (40%)

70,000,000.00

Dana Perimbangan

50,000,000.00

Dana Perimbangan

50,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

1 Paket Dokumen

682,133,750.00

Dana Perimbangan

KKA

1 Bidang Tanah

682,133,750.00

Dana Perimbangan

KKA

68%

210,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

100% (7 RW di 7 Kecamatan yang ditargetkan)

210,000,000.00

Dana Perimbangan

16,664,783,750.00

15 Pelayanan kesehatan dari 25 pelayanan kesehatan (60%)

500,000,000.00

4%

495,000,000.00

131.478 orang dari 219.130 orang (60 %) 720 orang dari perkiraan temuan kasus 2400 orang mendapat perawatan dan pengobatan ARV (30%) 225 orang dari 375 orang perkiraan temuan kasus mendapat pengobatan lengkap dan sembuh (60%)

175,000,000.00

165,000,000.00

155,000,000.00

16,097,650,000.00

:6 : 12

182

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PUSKESMAS Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi



Sumber Dana


KKA

12 Bulan (100%)

19,616,999,700.00

Dana Perimbangan


KKA

PUSKESMAS 1

2

01

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan 19



Peningkatan Insentif Tenaga Kesehatan

xx Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan



Jumlah

KKA KKA KKA

24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)


12 Bulan (100%)

510,000,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutim

8,221,794,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutim

4,507,206,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutim

6,377,999,700.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutim

19,616,999,700.00




19,616,999,700.00 510,000,000.00 8,221,794,000.00 4,507,206,000.00 6,377,999,700.00 19,616,999,700.00

:1 :4

183

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4

03

01


4

03

01


4

03

01

19

4

03

01



Urusan Wajib Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 01

03

02

01

03

02

01

03

15

01

03

15

01

03

16

01

03

16

01

03

17

01

03

17

03

03

03


Jumlah Gedung Kantor Perangkat Daerah yang dibangun (unit) Meningkatnya ketersediaan Pembangunan Gedung Kantor gedung kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas Panjang jalan dan jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang terbangun (Km) Meningkatnya Mobilitas dan Pembangunan Jalan Perekonomian Masyarakat Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Panjang jalan dan jembatan Jembatan berkualitas baik (Km) Meningkatnya kualitas jalan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan jembatan berkualitas baik Panjang drainase/gorongProgram Pembangunan Saluran Draenase/ Goronggorong (saluran Air) dibangun gorong (KM) Kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/ GorongTerciptanya Lingkungan Bebas gorong Banjir Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03

Indikator Kinerja

Lokasi


KKA

12 Bulan (100%)


Sumber Dana


4,365,806,000.00

Dana Perimbangan Kegiatan Rutin


504,000,000.00

Dana Perimbangan

2,006,306,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

1,855,500,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

KKA

1 (Tahap II)

37,730,000,000.00

KKA

1 Paket

37,730,000,000.00

25,48 KKA

20%

KKA

30

1,200,000,000.00

KKA

20

1,200,000,000.00

KKA

1,5

2,000,000,000.00

KKA

20%

2,000,000,000.00

KKA KKA KKA




4,365,806,000.00 504,000,000.00 2,006,306,000.00 1,855,500,000.00

1

37,730,000,000.00

1 Paket

37,730,000,000.00

10,500,000,000.00

25,48

10,000,000,000.00

Dana 10,500,000,000.00 Perimbangan

30%

10,000,000,000.00

30

1,200,000,000.00

25

1,200,000,000.00

1,75

2,000,000,000.00

20%

2,000,000,000.00

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

184

01

03

18

03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong (batu miring) yang dibangun (M)

KKA

1000

1,000,000,000.00

01

03

18

03 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Terciptanya Lingkungan Bebas Banjir

KKA

100%

1,000,000,000.00

01

03

19

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai

Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya (M3)

KKA

163000

20,532,730,000.00

01

03

19

KKA

150000

20,532,730,000.00

01

03

20

KKA

1097

2,000,000,000.00

01

03

20

KKA

100%

2,000,000,000.00

01

03

24

KKA

15 Km

1,000,000,000.00

01

03

01

03

01

04

24'

06

01

15

01

04

15

2

05

17

2

05

17


Meningkatnya pemenuhan dalam penyediaan air bagi masyarakat Jumlah rumah tangga yang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air terlayani air minum dan IPAL Minum dan Air Limbah yang tersedia Tersedianya Air Baku dan Kegiatan Penegmbangan Sistem Distribusi Air Minum Minuman Yang Layak Untuk Masyarakat Panjang Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perdesaan yang terbangun Kegiataan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Meningkatnya Mobilitas dan Perdesaan Perekonomian Masyarakat Urusan Wajib Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Pengembangan Bantuan Stimulan Jumlah Rumah yang tertangani Perumahan Swadaya (Unit) Meningkatnya kualitas rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) swwadaya masyarakat. Urusan Wajib Bidang Urusan Lingkungan Hidup Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan yang sudah Lingkungan Hidup melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan Meningkatnya analisis dalam penilaian lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan meningktanya ketersediaan dokumen lingkungan Jumlah : 11 : 13

02 Pembangunan Embung Batu Tabir

01

01

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan


1000

1,000,000,000.00

100%

1,000,000,000.00

500000

20,532,730,000.00

450000

20,532,730,000.00

1070

2,000,000,000.00

100%

2,000,000,000.00

15 Km

1,000,000,000.00

20%

1,000,000,000.00

KKA

10%

KKA

60

2,500,000,000.00

75

2,500,000,000.00

KKA

50


65

2,500,000,000.00

KKA

61,20%

1,750,000,000.00

68,70%

1,750,000,000.00

KKA

1 Dokumen

1,750,000,000.00

1 Dokumen

1,750,000,000.00

84,578,536,000.00

Dana Perimbangan

58,095,806,000.00

185

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA


Sumber Dana




BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01



Urusan Wajib Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1

04

21

1

04

21

4

03

15

4

03

15

4

03

16

Program Perencanaan Tata Ruang


Jumlah Dokumen Tata Ruang Daerah yang Disusun

Peningkatan Kualitas Fasilitasi 01 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Jumlah Dokumen Program Pengembangan Data/ Informasi Pengembangan Data/Informasi yang Disusun Meningkatnya Ketersediaanya Dokumen Pengembangan Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem 09 Data/Informasi Fasilitasi Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Kerjasama Pembangunan

KKA KKA


2,179,289,793.00

Dana Perimbangan

383,400,000.00

Dana Perimbangan

475,060,000.00

Dana Perimbangan

1,320,829,793.00

Dana Perimbangan

KKA

1 Paket Dokumen, 1 Laporan

143,015,000.00

KKA

1 Kegiatan

143,015,000.00

KKA

2 Paket Dokumen

189,047,000.00

KKA

1 Dokumen

189,047,000.00

KKA

1 Laporan

125,000,000.00

2,179,289,793.00 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%)

383,400,000.00 475,060,000.00 1,320,829,793.00

1 Laporan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

2 Paket Dokumen

130,000,000.00

1 Dokumen

130,000,000.00

1 Laporan

125,000,000.00

186

07

Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan

4

03

16

4

03

21

4

03

21

8 Penyusunan Rancangan RKPD

4

03

21

9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4

03

21

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

4

03

21

13

Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4

03

21

20 Penyusunan KUA PPAS

4

03

21

33 Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaporan APBN

4

03

22

4

03

22

4

03

23

4

03

23

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 01 Koordinasi Bidang Infrastuktur

Laporan Hasil Rapat – Rapat Tentang Pemerintahan dan Kerjasama yang Dikonsultasikan Melalui Kegiatan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Jumlah Partisipasi Masyarakat dan SKPD Musrenbang RKPD

1 Dokumen

KKA

5 Paket Dokumen

KKA

1 Dokumen

172,975,979.00

Dana Perimbangan

1 Dok

180,000,000.00

KKA

150 Orang

265,685,000.00

Dana Perimbangan

150 Orang

280,000,000.00

Meningkatnya Dokumen Pertanggungjawaban dan Evaluasi Pencapaian Kepala Daerah

KKA

1 Dok

89,768,000.00

Dana Perimbangan

1 Dokumen

100,000,000.00

Meningkatnya Pelaksanaan Tahapan Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

KKA

1 Dokumen

162,288,000.00

Dana Perimbangan

1 Dokumen

182,900,000.00

KKA

1 Dokumen

150,000,000.00

Dana Perimbangan

1 Dokumen

192,000,000.00

KKA

12 Bulan

75,000,000.00

Dana Perimbangan

12 Bulan

160,000,000.00

KKA

1 Laporan

125,000,000.00

1 Laporan

130,000,000.00

KKA

1 Laporan

1 Laporan

130,000,000.00

KKA

1 Laporan

1 Laporan

130,000,000.00

KKA

1 Laporan

125,000,000.00

1 Laporan

130,000,000.00

KKA

1 Laporan

125,000,000.00

1 Laporan

125,000,000.00

Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Peningkatan Kualiatas Koordinasi Dalam Pelaporan APBN serta Kemudahan dalam Pengambilan Kebijakan Strategis. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Ekonomi Sosial dan Budaya Laporan Hasil Rapat – Rapat Tentang Pemerintahan dan Kerjasama yang Dikonsultasikan Melalui Kegiatan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Ekonomi Sosial dan Budaya Laporan Tentang Infrastuktur Yang Dikonsultasikan Melalui Kegiatan Bidang Infrastruktur

125,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

915,716,979.00

125,000,000.00

1 Dokumen

6 Paket Dokumen

Dana Perimbangan

125,000,000.00 Dana Perimbangan

125,000,000.00

1,094,900,000.00

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan 4

07

26

Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penelitian dan Pegembangan

188

4

07

26


01 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Jumlah

Laporan Tentang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dikonsulstasikan Melalui Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

KKA

1 Laporan

125,000,000.00

3,927,068,772.00

Dana Perimbangan

1 Laporan

125,000,000.00

3,914,189,793.00

:8 : 15

187

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2

01

01


2

01

01


2

01

01

19

2

01

01



Urusan Wajib Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2

05

17

2

05

17

2

05

19

2

05

19

2

05

21

2

05

21

01

Indikator Kinerja

Lokasi


KKA


KKA


KKA KKA


12 bulan (100%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)


Sumber Dana



7,732,421,000.00

7,732,421,000.00

119,040,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

5,633,250,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

1,980,131,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin


Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan yang sudah Lingkungan Hidup melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan

KKA

61,2%

125,000,000.00

Dana Perimbangan

Terlaksananya Penilaian dan Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Lingkungan

KKA

8 Dokumen dari 21 Dokumen yang ditargetkan (19%)

125,000,000.00

Dana Perimbangan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Jumlah Informasi Lingkungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Hidup Berkualitas yang tersedia

KKA

2 Dokumen

50,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA


50,000,000.00

Dana Perimbangan

Lanjutan

KKA

3 Sekolah

125,000,000.00

KKA

20 Sekolah dari 50 sekolah yang ditargetkan (20%)

Dana Perimbangan

30 Sekolah dari 50 Lanjutan Sekolah yang ditargetkan (40%)

07 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Program Adiwiyata 03 Pembinaan Adiwiyata Urusan Wajib Bidang Urusan Perhubungan

Tersusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.Kep.Anambas Terselenggaranya Sekolah Adiwiyata Tersusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.Kep.Anambas

125,000,000.00


Lanjutan

119,040,000.00 5,633,250,000.00 1,980,131,000.00

68,70%

150,000,000.00

12 Dokumen dari 21 Dokumen yang ditargetkan (42,1%)

150,000,000.00

150,000,000.00 3 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (20 %)

150,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

189

2 2

09 09

16 16


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 07 Perhubungan :5 :7

Jumlah

Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

KKA

2 Paket

KKA

24 bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)

200,000,000.00

Dana Perimbangan

200,000,000.00

Dana Perimbangan

8,232,421,000.00

36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%)

200,000,000.00 200,000,000.00 8,432,421,000.00

190

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01



Urusan Wajib Bidang Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA


Jumlah Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Menerima bantuan Peningkatan Wawasan dan Bimbingan Kesehatan Konseling Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Cacat

KKA KKA



3,865,090,900.00

Sumber Dana


Dana Kegiatan Perimbangan Rutin

65,599,200.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

2,849,580,000.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

949,911,700.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin




65,599,200.00 2,849,580,000.00 949,911,700.00

KKA

500 Orang

137,010,000.00

Dana Perimbangan

KKA

100 Orang dari 195 Orang yang ditargetkan (51%)

137,010,000.00

Dana Perimbangan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Jumlah PMKS yang dibina Sosial

KKA

50 Orang

5,762,990,000.00

Dana Perimbangan

Meningkatnnya Kualitas Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

KKA

1 Kegiatan dari 5 Kegiatan yang ditargetkan (20%)

200,130,000.00

Dana Perimbangan


200,130,000.00

14 Pengadaan Beras Miskin (Raskin) Otonomi

Meningkatnya ketersediaan Beras Miskin (Raskin) Otonomi untuk masyarakat

KKA

792.360 Kg dari 1.980.900 Kg yang ditargetkan (40%)

5,400,000,000.00

Dana Perimbangan

1.584.720 Kg dari 1.980.900 Kg yang ditargetkan (40%)

5,400,000,000.00

16 Bimbingan dan Konseling

Peningkatan Pemahaman Terhadap Bimbingan dan Konsesling

KKA


88,000,000.00

Dana Perimbangan


88,000,000.00

1

06

15

1

06

15

1

06

16

1

06

16

07

1

06

16

1

06

16

14

Pendampingan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia dan Penyandang Cacat

145,000,000.00 115 Orang dari 195 Orang yang ditargetkan (58%)

145,000,000.00 5,762,990,000.00

191

1

06

16

Meningkatnya Kualitas Keluarga Harapan

KKA


74,860,000.00

Dana Perimbangan


74,860,000.00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan anak yang Mendapat Pendampingan

KKA

100%

140,000,000.00

Dana Perimbangan

100%

250,000,000.00

Pemantapan dan Pelayanan P2TP2A Kabupaten Kepulauan Anambas

Meningkatnya Pelayanan dan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

KKA


140,000,000.00

Dana Perimbangan


250,000,000.00

Jumlah Pendamping Desa yang dilatih dalam Rangka Penyusunan RPJM-Des sesuai Standar

KKA

52 Pendamping

188,379,000.00

Dana Perimbangan

52 Pendamping

506,000,000.00

Meningkatnya semangat masyarakat dalam membangun desa/ kelurahan

KKA

76,379,000.00

Dana Perimbangan

9 Desa/ Kelurahan dr 15 Desa/ Kelurahan yang ditargetkan (60%)

100,000,000.00

56,000,000.00

Dana Perimbangan


350,000,000.00

56,000,000.00

Dana Perimbangan

140 Peserta dari 350 Peserta yang Ditargetkan (40%)

56,000,000.00

17 Operasional Program Keluarga Harapan Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

02

16

2

02

16

14

Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2

07

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

15

Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten

2

07

15

06

2

07

15

07 Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desa

2

07

15

10

2

07

16

2

2

07

07

16

16


Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Meningkatnya Pemahaman Aparatur Desa Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

KKA

KKA

Terpilihnya 6 desa/ kelurahan terbaik tahun 2016 dr yang ditargetkan 15 desa/ kelurahan (40%) Terfasilitasinya Pendampingan terhadap 52 Desa 70 Peserta dari 350 Peserta yang ditargetkan (20%)

Jumlah BUM Des yang terbentuk

KKA

09 Lomba Inovasi Tepat Guna

Meningkatnya Inovasi Masyarakat Pada Unit Gelar Teknologi Tepat Guna Penunjang Lembaga Ekonomi Pedesaan

KKA

1 Unit dari 5 Unit yang ditargerkan (20%)

57,000,000.00

Dana Perimbangan

2 Unit dari 5 Unit yang ditargetkan (40%)

57,000,000.00

10 Gelar Teknologi Tepat Guna

Peningkatan Prestasi Kabupaten Kepulauan Anambas pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional

KKA

2 Unit Teknologi Tepat Guna dr yg ditargetkan 5 Unit (40%)

60,000,000.00

Dana Perimbangan

3 Unit Teknologi Tepat Guna dr 60 Bulan yang ditargetkan (60%)

250,000,000.00

:6 : 14

Jumlah

117,000,000.00

10,210,469,900.00

307,000,000.00

#REF!

192

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI Urusan Wajib Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4

05

15


Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA

4

05

15


4

05

15

19

4

05

15


1

05

15

1

05

15

Meningkatnya Kemampuan TIM 08 Rakor TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Penanganan Gangguan Keamanan

1

05

15

10

1

05

16

1

05

16

1

05

18

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

04

Meningkatnya Ketersediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran Meningkatnya Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Rutinitas Perkantoran Jumlah Kasus Kamtrantibmas yang tertangani tahun 2016-2021


Perkiraan Maju Tahun 2018

Sumber Dana


1,082,258,000.00

31,800,000.00

Dana Perimbangan

203,700,000.00

Dana Perimbangan

846,758,000.00

Dana Perimbangan

KKA

92%

113,677,000.00

KKA

6 dari 15 rapat yang ditargetkan (40%)

39,827,000.00

KKA


1,082,258,000.00

24 bulan dari 60 bln yang ditargetkan (40%) 24 bulan dari 60 bln yang ditargetkan (40%) 24 bulan dari 60 bln yang ditargetkan (40%)

KKA

Catatan Penting

36 bulan dari 60 bln yang ditargetkan (60%) 36 bulan dari 60 bln yang ditargetkan (60%) 36 bulan dari 60 bln yang ditargetkan (60%)

31,800,000.00 203,700,000.00 846,758,000.00

97%

35,000,000.00

Dana Perimbangan

9 dari 15 rapat yang ditargetkan (60%)

20,000,000.00

3 kegiatan dari 5 kegiatan yang ditargetkan (6%)

35,000,000.00

Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Kep.Anambas

Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Kep. Anambas

KKA

73,850,000.00

Dana Perimbangan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan

2 kegiatan dari 5 kegiatan yang ditargetkan (40%))

KKA

0 Kasus

64,771,000.00

Dana Perimbangan

Rakor Forum kerukunan Umat Beragama Kab. Kep. Anambas

Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kab. Kep. Anambas

KKA


64,771,000.00

Dana Perimbangan


35,000,000.00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Mitra Masyarakat terkait Pengembangan Nasionalisme

KKA

9 Paguyuban

61,473,000.00

Dana Perimbangan

9 Paguyuban

35,000,000.00

0 Kasus

35,000,000.00

193

1

5

18

04

Rakor Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Kep. Anambas Jumlah


Meningkatnya Pembauran Kebangsaan Kab. Kep. Anambas

KKA


61,473,000.00 1,322,179,000.00

Dana Perimbangan


35,000,000.00 1,187,258,000.00

:4 :7

194

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2

01

01


2

01

01


2

01

01

19

2

01

01



Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2

01

15

2

01

15

14 Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten

2

01

15

18 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)


Program Penataan Administrasi Kependudukan

:2 :5

Indikator Kinerja


KKA


KKA


Persentase Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik Meningkatnya Ketersediaan Profil Kependudukan Kabupaten yang Memudahkan dalam Pengambilan Kebijakan Meningkatnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Jumlah

Lokasi

KKA KKA


12 Bulan (100%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)


2,010,963,900.00

Sumber Dana

Dana Perimbangan

48,600,000.00

Dana Perimbangan

810,810,000.00

Dana Perimbangan

1,151,553,900.00

Dana Perimbangan




2,010,963,900.00 36 Bulan dari 60 Kegiatan Bulan yang Rutin ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Kegiatan Bulan yang Rutin ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Kegiatan Bulan yang Rutin ditargetkan (60%)

48,600,000.00 810,810,000.00 1,151,553,900.00

60%

371,688,000.00

KKA

2 Buku dari 5 Buku yang Ditargetkan (40%)

71,688,000.00

Dana Perimbangan

3 Buku dari 5 Buku yang Ditargetkan (60%)

71,688,000.00

KKA

5600 KIA dari 16000 KIA yang Ditargetkan (35%)

300,000,000.00

Dana Perimbangan

8000 KIA dari 16000 KIA yang Ditargetkan (50%)

361,390,000.00

2,382,651,900.00

433,078,000.00

2,444,041,900.00

195

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2

01

01


2

01

01


2

01

01

19

2

01

01


2

12

15

2

12

15

2

12

16

2

12

16

2

12

16


Urusan Wajib Bidang Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja


Lokasi


KKA

12 Bulan (100%)

KKA KKA KKA


1,680,655,000.00

Dana Perimbangan


76,080,000.00

Dana Perimbangan

851,235,000.00

Dana Perimbangan

753,340,000.00

Dana Perimbangan

Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN)

KKA

56,912,245,000

100,000,000.00

Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi

KKA

2 Laporan dari 5 Laporan yang Ditargetkan (40%)

100,000,000.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah PMA dan PMDN

KKA

13

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

KKA

17

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) KKA

Peningkatan Kemudahan Dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) KKA

KKA

14 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi

Urusan Wajib

Sumber Dana

2 PMA dan 17PMDN 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2018 Target Capaian Kinerja


70,045,840,000 Dana Perimbangan

446,302,000.00

3 Laporan dari 5 Laporan yang Ditaregetkan (60%) 2 PMA dan 23 PMDN 36 Bulan dari 60 Bulan yang Ditargetkan (60%


1,680,655,000.00 76,080,000.00 851,235,000.00 753,340,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00 146,302,000.00

146,302,000.00

Dana Perimbangan

1 Dokumen

300,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

15 Orang

240,000,000.00

Dana Perimbangan

30 Orang

240,000,000.00

KKA

15 Orang

240,000,000.00

Dana Perimbangan

30 Orang

240,000,000.00

146,302,000.00

Bidang Urusan Tenaga Kerja 2

01

15

2

01

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 06

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Oleh Dinas Penamaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya Pemahaman Serta Keterampilan Para Pencari Kerja

196

01

17

2

01

17

12

2

01

17

13 Peningkatan Peran Lembaga Tripartit


Persentase Kasus Perselisihan Industrial yang Berhasil Diselesaikan Tahun 2016-2021

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2

Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit

:5 :8

Jumlah

Meningkatnya Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Meningkatnya Peran Lembaga Kerjasama Tripartit

KKA

60%

430,000,000.00

KKA

50%

230,000,000.00

KKA

50%

200,000,000.00 2,896,957,000.00

Dana Perimbangan Dana Perimbangan Dana Perimbangan

Efisiensi Kegiatan :

70%

430,000,000.00

60%

230,000,000.00

60%

200,000,000.00 2,596,957,000.00

786,302,000.00

197

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

4

01

01


4

01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

01

01

19

4

01

01


Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Urusan Wajib Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1

05

20

1

05

21

1

05

22

1

05

22


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 07

Pemetaan Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

11

Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :3 :5

Jumlah

Indikator Kinerja

Lokasi


KKA


KKA


Persentase Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kesigapan Dalam Pencegahan Dini Serta Menurunnya Pengurangan Resiko Bencana Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Pekat yang ditangani Menurunnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

KKA KKA




Sumber Dana



5,427,774,000.00

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5,427,774,000.00

250,350,000.00

Dana Perimbangan

4,283,040,000.00

Dana Perimbangan

894,384,000.00

Dana Perimbangan


250,350,000.00 4,283,040,000.00 894,384,000.00

KKA

0

125,000,000.00

Dana Perimbangan

50%

150,000,000.00

KKA

50%

125,000,000.00

Dana Perimbangan

50%

150,000,000.00

KKA

50%

300,000,000.00

Dana Perimbangan

60%

350,000,000.00

KKA

50%

300,000,000.00

Dana Perimbangan

60%

350,000,000.00

5,852,774,000.00

5,927,774,000.00

198

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS SEKRETARIAT DAERAH Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi




Sumber Dana

Catatan Penting



Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya

Jumlah bulan Kunjungan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KKA

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Meningkatnya Koordinasi dan pemahaman terhadap ketentuan perundangan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintah

KKA

20 Kali dari 50 Kali yang ditargetkan (40%)

202,000,000.00

Dana Perimbangan


255,000,000.00

20

02 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Meningkatnya Komunikasi dan Harmonisasi antar pimpinan daerah dalam penyelesaian isu-isu aktual di Kabupaten Kepulauan Anambas

KKA


304,980,000.00

Dana Perimbangan


220,000,000.00

01

20

03

KKA


106,707,929.00

Dana Perimbangan


106,294,500.00

01

20

KKA

7 Kec dari 28 Kec yang ditargetkan (25%)

145,000,000.00

Dana Perimbangan

14 Kec dari 28 Kec yang ditargetkan (50%)

150,000,000.00

9

600,000,000.00

4

01

20

4

01

20

01

4

01

4

4

Meningkatnya penilaian dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya Pembinaan Pengawasan dan peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Administrasi 05 kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah di Kecamatan dan kelurahan Kooordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

12 Bulan

758,687,929.00

12 Bulan

731,294,500.00

Bagian Bina Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Urusan Wajib Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kabupaten Kepulauan Anambas

1

05

16

9

792,000,000.00

1

05

16

06 Safari Ramadhan Pemerintah KKA

Terlaksananya Penyelenggaran Safari Ramadhan Pemerintah KKA

KKA

265,560,000.00

Dana Perimbangan

1

05

16

08 Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Pelaksanaan Ibadah Haji Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

28 Kali dari 70 Kali yang Ditargetkan (40%)

KKA

2 Kali dari 5 kali (40%)

526,440,000.00

Dana Perimbangan

Lanjutan

42 Kali dai 70 Kali yang Ditargetkan (60%)

265,560,000.00

3 Kali dari 5 kali (60%)

600,000,000.00

199

Bagian Bina Pengembangan Wilayah dan SDA Urusan Wajib Bidang Urusan Pertanahan 2

04

15

2

04

15

01

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah dokumen pemetaan, penguasaan, pemilikan daerah potensi wisata

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Meningkatnya ketersediaan data Penguasaan,kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah potensi wisata

Bagian Pengelolaan Perbatasan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya 4 4

07 07

16 16

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 01 Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara Bagian Bina Investasi Perekonomian Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perencanaan

Jumlah Dokumen Rekomendasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Kerjasama Pembangunan

4

03

17

4

07

17

08

Koordinasi Faslilitasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi

4

07

17

09

Kegiatan Koordinasi dan Rapat Tim Penegendalian Inflasi Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Urusan Wajib Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2

10

17

2

10

17

Jumlah Pameran Terpadu Pengelola Perbatasan Meningkatnya kualitas dalam pengelolaan perbatasan negara

01

Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi Meningkatnya kualitas koordinasi dan rapat tim pengendalian inflasi daerah

KKA

01

01

4

01

01

4

01

06

150,000,000.00

1 Paket Dokumen dari 3 Paket Dokumen yang diTargetkan( 33%)

150,000,000.00

KKA KKA

KKA

KKA KKA

1 Kali 1 Kali

1 Laporan 4 Kali dari 10 Kali yang ditargetkan (40%) 4 Kali dari 10 Kali yang ditargetkan (40%)

100,000,000.00

Dana Perimbangan

250,000,000.00

Dana Perimbangan

Peningkatan Sarana Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan LPSE KKA

KKA


600,804,000.00


KKA

12 Bulan (100%)

641,346,302.00

Terpenuhi kebutuhan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

KKA

641,346,302.00

Jumlah bulan pelaksananaan pengawasan sirup dan monev tepra


KKA

12 Bulan (100%)

230,000,000.00

23 Dukungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

150,000,000.00

2 Paket dari 3 Paket Dokumen yang di Targetkan (66%)

150,000,000.00

1 Kali

100,000,000.00

1 Kali

100,000,000.00

1 Laporan

200,000,000.00

KKA


Dana Perimbangan

450,000,000.00

Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelayanan Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik

12 Bulan

Dana Perimbangan

1 Paket Dokumen

100,000,000.00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya 4

1 Paket Dokumen


Dana Perimbangan

8 Kali dari 10 Kali yang ditargetkan (60%) 8 Kali dari 10 Kali yang ditargetkan (60%)

450,000,000.00

200,000,000.00 250,000,000.00

12 Bulan

600,804,000.00


600,804,000.00

12 Bulan (100%)

1,680,544,000.00


1,680,544,000.00

12 Bulan (100%)

379,000,000.00

200

4

01

06

Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengadaan/Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran (SIRUP dan TEPRA)

KKA

Jumlah Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

KKA

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Koordinasi Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Proritas Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah

KKA


250,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA


130,450,000.00

Dana Perimbangan


100%



800,300,000.00

370 Kegiatan

3,207,400,000.00


3,207,400,000.00

Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Sistem 05 Pengadaan, Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran (SIRUP dan TEPRA) Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Fungsi Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

4

02

16

4

02

16

01

4

02

16

02 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

2

10

Bagian Umum dan Protokol Urusan Wajib Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

17

2

10

17

2

10

18

2

10

18

07

Pelaksanaan Monitoring Pembangunan

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Terlaksananya Keterbukaan Kabupaten Kepulauan Anambas Informasi Publik

KKA

Jumlah kegiatan pemerintah Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa yang terpublikasi dan terpromosikan 04 Media Center Pemerintah KKA

01

20


4 Triwulan

230,000,000.00

Dana Perimbangan

380,450,000.00


250,000,000.00

360 Kegiatan

3,207,400,000.00


379,000,000.00

4 Triwulan

786,000,000.00

250,000,000.00

100%

536,000,000.00

800,300,000.00

Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

KKA


3,207,400,000.00


KKA

12 Bulan (100%)

16,963,250,000.00

12 Bulan (100%)

23,835,000,000.00

619,200,000.00


1,460,000,000.00

Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya 4


Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dinas/Operasional dan Perizinan Kendaraan

KKA

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

KKA

4

01

20

6

4

01

20


4

01

20

18

Terciptanya Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Konsultasi dalam Penyelenggaraan Daerah Pemerintah

KKA

4

01

20

19

Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitasi/Teknis Perkantoran

Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran

KKA

4

01

20


Terlaksananya Rutinitas Perkantoran

KKA

4

01

20

Jumlah bulan Kunjungan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KKA

Dana Perimbangan

24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 12 Bulan dari 48 Bulan yang ditargetkan (40%)

4,300,000,000.00

Dana Perimbangan

5,200,000,000.00

Dana Perimbangan

6,444,050,000.00

Dana Perimbangan

12 Bulan

2,342,600,000.00

Dana Perimbangan

400,000,000.00 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 30 Bulan dari 54 Bulan yang ditargetkan (52%) 12 Bulan

8,520,000,000.00 5,200,000,000.00 8,655,000,000.00

1,450,000,000.00

201

Terlaksananya Pelayanan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terselenggaranya Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

4

01

20

Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, 06 Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Serta Pelajar/Mahasiswa

4

01

20

07

Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

4

01

20

08

Jasa Protokol dan Sarana Penunjang Layanan Keprotokolan KDH/WKDH

4

01

20

09

Terlaksananya Kunjungan Kerja / Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Pelayanan Keprokotolan KDH/WKDH

KKA

KKA KKA

KKA



500,000,000.00

Dana Perimbangan

442,130,000.00

Dana Perimbangan

550,470,000.00

Dana Perimbangan

850,000,000.00

Dana Perimbangan


Dana Perimbangan

600,000,000.00

36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%)

1,815,000,000.00 1,815,000,000.00

850,000,000.00

Bagian Organisasi Perpustakaan dan Kearsipan

2 2

17 17

15 15

Urusan Wajib Bidang Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 01 Penyediaan dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah Urusan Wajib Bidang Urusan Kearsipan

2

18

15

2

18

15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 08 Pemanfaaatan dan Pengelolaan Arsip Digital Bagian Hukum Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

4

01

19

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4

01

19

01 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

4

01

19

03 Litigasi dan Non Litigasi JUMLAH


Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah

KKA

1320

200,000,000.00

2660

200,000,000.00

Meningkatnya kunjungan perpustakaan umum daerah

KKA

264 kunjungan dari 1320 kunjungan yang ditargetkan (20%)

200,000,000.00

1064 kunjungan dari 1320 kunjungan yang ditargetkan (40%)

200,000,000.00

KKA

20

150,000,000.00

40

200,000,000.00

Persentase arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan arsip digital

Persentase perundangan daerah yang harmonis Terlaksananya fasilitasi penyusunan Ranperda menjadi Perda Terlaksananya Litigasi dan Non Litigasi di Lingkungn Pemerintah KKA

KKA

KKA KKA KKA

10

150,000,000.00

100% 10 Perda dari 25 perda yang ditergetkan (40%) 2 Perjanjian dari 5 Perjanjian yang Ditargetkan (40%)

Dana Perimbangan

367,000,000.00

100%

247,000,000.00

Dana Perimbangan

120,000,000.00

Dana Perimbangan

27,583,538,231.00

20

15 Perda dari 25 perda yang ditergetkan (60%) 3 Perjanjian dari 5 Perjanjian yang Ditargetkan (60%)

200,000,000.00

430,000,000.00 310,000,000.00 120,000,000.00

:16 :30

200

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS SEKRETARIAT DPRD Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA

Meningkatnya Ketersediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

KKA


Sumber Dana




Sekretariat DPRD Urusan Penunjang Permerintahan Fungsi Penunjang Lainnya 04

01

01


04

01

01

07 Penyediaan Administrasi Keuangan

04

01

01

19

Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitasi/Teknis Perkantoran

15 Orang Dari 75 Orang PNS (20%) 90 Orang Dari 450 Orang PTT,Cleaning Serrvice DPRD (20%)

5,127,560,000.00

Dana Perimbangan

114,300,000.00

Dana Perimbangan

30 Orang Dari 75 Orang PNS 40%

1,838,580,000.00

Dana Perimbangan

200 Orang Dari 500 Orang PTT,Cleaning Serrvice Dan Staf Ahli DPRD 40%

KKA

9 Orang Dari 60 Bulan Yang Ditargetkan Untuk (20%)

2,775,080,000.00

Dana Perimbangan

Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Ahli Fraksi, Komisi, Badan Anggaran

KKA

9 Orang Dari 60 Bulan Yang Ditargetkan Untuk (20% )

399,600,000.00

Dana Perimbangan

Jumlah Perda yang Disahkan

KKA

10 Perda

9,493,275,401.00

Dana Perimbangan

Meningkatnya Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Rutinitas Perkantoran

Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi, Komisi, Badan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

04

01

01


04

01

01

21

4

01

14

4

01

14

01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Meningkatnya Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

KKA

10 Perda Dari 50 Perda Yang Ditargetkan Ditahun 2016 (20%)

1,585,500,000.00

Dana Perimbangan

4

01

14

02 Rapat Rapat Paripurna

Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Rapat Rapat Anggota DPRD

KKA

12 Kali Rapat Dari 60 Kali Rapat-Rapat Paripurna (20%)

83,620,000.00

Dana Perimbangan

03 Kegiatan Reses

Meningkatnya Kualitas Aspirasi Masyarakat Sesuai Dengan Daerah Pemilihan

KKA

2 Kali Reses Dari 10 Kali Reses Anggota DPRD Dan Pimpinan DPRD (20%)

1,687,000,000.00

Dana Perimbangan

4

01

14

5,127,560,000.00

24 Bulan Dari 60 Bulan Yang Ditargetkan Untuk Rutinitas Perkantoran 40% 9 Orang Dari 60 Bulan Yang Ditargetkan Untuk 20%

114,300,000.00

1,838,580,000.00

2,775,080,000.00

399,600,000.00 6,643,040,000.00

20 Perda Dari 50 Perda Yang Ditargetkan Ditahun 2016 40% 24 Kali Rapat Dari 60 Kali Rapat-Rapat Paripurna 40 % 4 Kali Reses Dari 10 Kali Reses Anggota DPRD Dan Pimpinan DPRD 40%

1,585,500,000.00

83,620,000.00

1,000,000,000.00

203

4

01

14

Meningkatnya Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam 04 Dalam Daerah Pimpinan Dan Daerah Anggota DPRD

4

01

14

05 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

KKA

4

01

14

06 Pembahasan Ranperda APBD Dan Perubahan APBD

Meningkatnya Kualitas Perda APBD dan Perda Perubahan APBD

KKA

KKA

KKA

2 Kali Kunker Dari 10 Kali Kunker Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD (20%) 5 Kali Bimtek Dari 25 Kali Bimtek (20%) 2 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan APBD (20%)

197,000,000.00

Dana Perimbangan

4 Kali Kunker Dari 10 Kali Kunker Dalam Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD 40 %

1,167,200,000.00

Dana Perimbangan

10 Kali Bimtek Dari 25 Kali Bimtek 40%

197,000,000.00

641,620,000.00

Dana Perimbangan

4 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan Apbd 40%

567,000,000.00

1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan (20%)

51,000,000.00

Dana Perimbangan

2 Kegiatan Dari 5 Kegiatan 40%

51,000,000.00

200,000,000.00

4

01

14

07 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Meningkatnya Kualitas Pokok Pokok Pikiran DPRD Yang Mencerminkan Aspirasi Dan Kebutuhan Masyarakat

4

01

14

08 Penyusunan Program Tahunan DPRD

Meningkatnya Program Tahunan DPRD Dalam Rangka Efektifitas

KKA

1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan (20%)

22,000,000.00

Dana Perimbangan

4

01

14

09 Pembahasan KUA dan PPAS

Meingkatnya Kualitas Fasilitasi Pembahasan KUA dan PPAS PAPBD dan APBD

KKA

2 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS (20%)

286,250,000.00

Dana Perimbangan

4

01

14

10 Pembentukan Panitia Khusus/Panitia Kerja

Meningkatnya Kualitas Panitia Khsusus Dan Panitia Kerja DPRD

KKA

5 Pansus Dari 25 Pansus (20%)

1,512,055,401.00

Dana Perimbangan

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD

KKA

1,406,655,000.00

Dana Perimbangan

Meningkatnya Kualitas Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD

KKA

354,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

12 Kali Dari 60 Kali Rapat Anggota DPRD (20%)

99,375,000.00

Dana Perimbangan

24 Kali Dari 60 Kali Rapat Anggota DPRD 40%

123,800,000.00

400,000,000.00

Dana Perimbangan

1 Perda Inisiatif Dari 1 Perda Inisiatif DPRD

400,000,000.00

72,175,000.00

Dana Perimbangan

72,175,000.00

Dana Perimbangan

19 Kali Dari 95 Kali Konsultasi Pimpinan, Anggota dan Staf DPRD (20%) 5 Kali Dari 25 Kali Kunker Luar Daerah (20%)

4

01

14

11 Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD

4

01

14

12

4

01

14

13 Rapat Rapat Anggota DPRD

Meningkatnya Kualitas Rapat Rapat Anggota DPRD

14 Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD

Meningkatnya Jumlah Perda Inisiatif DPRD

KKA

1 Perda Inisiatif Dari 1 Perda Inisiatif DPRD (100%)

Jumlah DPRD yang Dilantik dan Diambil Sumpah dalam Rangka Pergantian Anggota DPRD

KKA

3 Orang

KKA

3 Orang Dari 15 Orang Anggota Dan Pimpinan DPRD (20%)

4

01

14

4

01

15

4

01

15

Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Dan Anggota Dprd

Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Pergantian 01 Waktu Anggota DPRD

Meningkatnya Kualitas Dalam Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Pergantian Waktu Anggota DPRD

2 Kegiatan Dari 5 Kegiatan 40% 4 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan KUA Dan PPAS 40% 10 Pansus Dari 25 Pansus 40% 38 Kali Dari 95 Kali Konsultasi Pimpinan, Anggota Dan Staf DPRD 40% 10 Kali Dari 25 Kali Kunker Luar Daerah 40%

22,000,000.00

177,920,000.00

324,200,000.00

1,507,000,000.00

404,000,000.00

161,620,000.00 6 Orang Dari 15 Orang Anggota Dan Pimpinan DPRD 40%

161,620,000.00

204

4

4

01

01

16

Program Peningkatan Pelayanan Humas Dan Protokoler DPRD

16

Jasa Dan Sarana Penunjang Humas Dan Protokoler 01 DPRD Jumlah


Persentase Ketersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD Tahun 20162021 Meningkanya Pelayanan Protokol Dan Kehumasan Sekretariat DPRD

KKA

30%

KKA

1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan Kehumasan (20%)

967,400,000.00

Dana Perimbangan

967,400,000.00

Dana Perimbangan

15,660,410,401.00

336,317,528.00 2 Kegiatan Dari 5 Kegiatan Kehumasan 40%

336,317,528.00 12,268,537,528.00

:4 :20

205

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan 4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01


4

04

15

4

04

15


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 01

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB)


KKA


KKA


KKA KKA

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu indikatif


12,766,146,984.00

Dana Perimbangan

1,568,637,000.00

Dana Perimbangan

9,897,509,984.00

Dana Perimbangan

1,300,000,000.00

Dana Perimbangan

6,417,446,214.00

Dana Perimbangan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif


Peningkatan Pendapatan Daerah

KKA

Tersedianya Buku Standart Satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SSB) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

KKA


230,800,000

Dana Perimbangan

3 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetka (60%)

Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah

KKA

24 Bulan dari 36 Bulan yang ditargetkan (66.66%)

700,000,000

Dana Perimbangan

-

Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah

KKA

Peningkatan APBD 10% dari 25% yang ditargetkan 40%)

400,000,000.00

Dana Perimbangan

Peningkatan APBD 15% dari 25% yang ditargetkan (60%)

383,500,000.00

Dana Perimbangan

950,000,000.00

Dana Perimbangan

950,000,000.00

Dana Perimbangan

180,000,000.00

Dana Perimbangan

4

04

15

02 Penghapusan Barang Milik Daerah

4

04

15

03

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

4

04

15

04

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Tersedianya Sistem Informasi Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah

4

04

15

05 Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD

Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD

KKA

4

04

15

06 Penyusunan dan Pembahasan APBD

Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan APBD

KKA

4

04

15

07 Penyusunan LPP APBD 2016

Terlaksananya LPP APBD Tahun 2016

KKA

KKA

24 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (40%) 2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (40%) 2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (40%) 2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (40%)

1,568,637,000.00 9,897,509,984.00 1,300,000,000.00 5,874,884,990.00

36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 3 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (60%) 3 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (60%) 3 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan (60%)

300,000,000.00

-

400,000,000.00

424,222,993.00 1,118,025,375.00 1,183,587,497.00 279,462,875.00

206

4

04

15

08

Tercapainya Pelaporan Keuangan Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulanan Seluruh SKPD Triwulan di Setiap SKPD sedi Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas

KKA


434,646,214.00

Dana Perimbangan


470,481,875.00

4

04

15

09

Tersusunnya Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Anambas Tahun 2016 dan Semesteran 2017 Anambas Tahun 2016 dan Semesteran 2017

KKA


518,500,000.00

Dana Perimbangan


549,104,375.00

4

04

15

10 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

KKA

Peningkatan APBD 10% dari 25% yang ditargetkan 40%)

150,000,000.00

Dana Perimbangan

Peningkatan APBD 15% dari 25% yang ditargetkan (60%)

150,000,000.00

4

04

15

11

KKA

1 Kegiatan dari 5 Kegiatan yang Ditargetkan (20%)

800,000,000.00

Dana Perimbangan


1,000,000,000.00

KKA

23 Laporan dari 23 Desa (100%)

420,000,000.00

Dana Perimbangan

-

-

KKA


300,000,000.00

Dana Perimbangan

-

-

Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

Penyediaan Jasa Perpanjangan Pajak dan Balik Nama Tersedianya STNK dan BPKB Kendaraan Dinas/ Operasional yang lengkap dan handal

Penandatanganan, Perekaman, Pemutakhiran, dan Tersedianya data objek dan subjek 12 Analisis ZNT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan pajak yang akurat Perkotaan Tersedianya peraturan daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 4 04 15 13 peraturan bupati tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah Jumlah Jumlah Program :2 Jumlah Kegiatan : 16 4

04

15

19,183,593,198.00

18,641,031,974.00

207

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS INSPEKTORAT Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Inspektorat

Indikator Kinerja

Lokasi



Sumber Dana




4

01

01

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


KKA

12 Bulan (100%)

1,625,010,000.00

Dana Perimbangan

4

01

01



KKA


82,800,000.00

Dana Perimbangan


82,800,000.00

4

01

01

19


KKA


772,800,000.00

Dana Perimbangan


772,800,000.00

4

01

01



KKA


769,410,000.00

Dana Perimbangan


769,410,000.00

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Diklat

KKA

50 Orang

300,000,000.00

KKA

5 Orang

100,000,000.00

Dana Perimbangan

20 Orang

219,700,000.00

KKA

6 Orang

100,000,000.00

Dana Perimbangan

6 Orang

217,200,000.00

KKA

5 Orang

100,000,000.00

Dana Perimbangan

5 Orang

252,900,000.00

KKA

100%

256,470,000.00

100%

210,695,000.00

KKA

50%

99,515,000.00

Dana Perimbangan

Lanjutan

KKA

100%

105,775,000.00

Dana Perimbangan

Lanjutan


1,625,010,000.00

Urusan Penunjaang Pemerintahan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan 4

02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

4

02

05

18

4

02

05

19

4

02

05

20

4

02

15

4

02

15

01

4

02

15

02

Meningkatnya Sistem Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Meningkatnya Kinerja Jabatan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Fungsional Auditor (JFA) dan Kredit Angka Kredit Diklat Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kapabiltas Sumber APIP Daya Manusia APIP Jumlah PD yang Memiliki Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengawas Internal dan Pengendalian Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kebijakan KDH Meningkatnya Pengendalian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya jumlah Koordinasi dan Penyelesaian Kerugian Daerah Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR) (TPTGR)

689,800,000.00

99,515,000.00 100%

60,000,000.00

208

4

02

15

4

02

19

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kapabilitas Perangkat Daerah

03 Opname Kas di Lingkungan KKA

02

19

01

Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4

02

19

02

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

4

02

19

03 Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

4

02

19

04 Review Laporan Keuangan Pemerintah KKA

4

02

19

05

Pemeriksaan Reguler Komprehensif pada Pemerintahan Kecamatan, Desa dan SKPD KKA Jumlah

Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Meningkatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Meningkatnya Review Rencana Kerja Anggaran SKPD Meningkatnya Kualitas Laporan Review Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah KKA Meningkatnya Kepatuhan yang Komperhensif pada Pemerintah Kecamatan, Desa dan SKPD

Dana Perimbangan

27

51,180,000.00

20 LHP

350,000,000.00

KKA

1 Laporan

40,000,000.00

Dana Perimbangan

1 Laporan

67,400,000.00

KKA

8 Laporan

65,000,000.00

Dana Perimbangan

8 Laporan

76,110,000.00

KKA

10 SKPD

65,000,000.00

Dana Perimbangan

10 SKPD

59,000,000.00

KKA

1 Laporan

55,000,000.00

Dana Perimbangan

1 Laporan

60,000,000.00

KKA

10 LHP

125,000,000.00

Dana Perimbangan

10 LHP

200,000,000.00

Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Jumlah laporan yang disusun

4


KKA

2,531,480,000.00

Lanjutan

51,180,000.00 462,510,000.00

1,835,705,000.00

:4 : 14

209

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4

01

01

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

01

01


4

01

01

19

4

01

01




KKA

KKA



1,722,240,000.00


Sumber Dana

Dana Perimbangan

72,900,000.00

Dana Perimbangan

219,240,000.00

Dana Perimbangan

1,430,100,000.00

Dana Perimbangan

Catatan Penting




1,513,302,100.00 100,800,000.00 241,920,000.00

1,170,582,100.00

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya 4

05

12

4

05

12

4

05

12

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pegawai Berkinerja Baik

KKA

92%

2,301,062,100.00

Dana Perimbangan

93%

1,845,127,500.00

01

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Uji Kompetensi

Meningkatnya Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi serta Kualitas Uji Kompetensi

KKA

163 Orang (100%)

1,000,000,000.00

Dana Perimbangan

163 Orang (100%)

1,000,000,000.00

04

Meningkatnya Kualitas Monitoring Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dan dan Pemberian Tugas Belajar Bagi PTT Daerah PNS dan PTT Daerah

KKA

17 Orang (100%)

1,301,062,100.00

Dana Perimbangan

17 Orang (100%)

845,127,500.00

Jumlah Jumlah Program

:2

Jumlah Kegiatan

:5

4,023,302,100.00

5,203,557,100.00

210

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Kecamatan Siantan

4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01




01

02

4

01

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

48 Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan

Indikator Kinerja


Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur Kelurahan

Urusan Wajib Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4

01

19

4

01

19

4 4

01 01

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai 01 Operasional Pengelolaan Air Bersih Urusan Wajib Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15 15

16

Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Pesisir Perairan Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lokasi

Siantan 12 Bulan (100%) 24 bulan dari 60 Siantan bulan yang ditargetkan (40%) 24 bulan dari 60 Siantan bulan yang ditargetkan (40%) 24 bulan dari 60 Siantan bulan yang ditargetkan (40%)

Cakupan Pelayanan Pengangkutan Sampah Terlaksananya Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Pesisir Perairan


Sumber Dana

1,417,295,650.00

Dana Perimbangan

48,600,000.00

Dana Perimbangan

742,140,000.00

Dana Perimbangan

626,555,650.00

Dana Perimbangan

200,000,000.00

Dana Perimbangan

200,000,000.00

Dana Perimbangan

163,000.00

195,320,564.00

Dana Perimbangan

Siantan


195,320,564.00

Dana Perimbangan

Siantan

60 bln (100%)

1,954,679,436.00

Dana Perimbangan

Kelurah an 12 bln (100%) Taremp a Kelurah 24 bulan dari 60 an bulan yang Taremp ditargetkan (40%) a

Jumlah Air Baku yang Tersedia di Waduk/ Embung/ Tempat Siantan Penampungan Air Lainnya (M3) Tersedianya Air Bersih


24 bulan dari 60 Siantan bulan yang ditargetkan (40%)

1,954,679,436.00

Dana Perimbangan

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1,417,295,650.00

36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%)

48,600,000.00

742,140,000.00

626,555,650.00

225,000,000.00 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%)

225,000,000.00

375,000,000.00 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%)

375,000,000.00

2,273,462,500.00 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%)

2,273,462,500.00

211

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

4

01

17

4

01

17

09

Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat/ Desa

4

01

17

10

Pembangunan Infrastuktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Jumlah


Tingkat Partisipasi Masyarakat Siantan 85% (%) Meningkatnya partisipasi 8 Agenda dari 20 masyarakat dalam kegiatan Siantan yang ditargetkan pembangunan ditingkat (40%) kecamatan Meningkatnya Kualitas 1 Kegiatan dari 5 Infrastruktur serta Pembedayaan Siantan Kegiatan yang Masyarakat Desa/ Kelurahan Ditargertkan (20%)

850,000,000.00

Dana Perimbangan

150,000,000.00

Dana Perimbangan

12 Agenda dari 20 yang ditargetkan (60%)

185,000,000.00

700,000,000.00

Dana Perimbangan

2 Kegiatan dari 5 Kegiatan yang Ditargertkan (40%)

700,000,000.00

4,617,295,650.00

885,000,000.00

2,017,295,650.00

:5 :8

212

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN JEMAJA Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Kecamatan Jemaja

4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01




01

02

4

01

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 48 Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan

Indikator Kinerja

Lokasi



Jemaja

12 Bulan (100%)


Jemaja


Jemaja

Jemaja


1,204,667,802.00


Sumber Dana

Dana Perimbangan


53,250,000.00

Dana Perimbangan

778,680,000.00

Dana Perimbangan

372,737,802.00

Dana Perimbangan

12 bln (100%)

150,000,000.00

Catatan Penting



1,204,667,802.00 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%)

778,680,000.00

Dana Perimbangan

100%

150,000,000.00


150,000,000.00

53,250,000.00

372,737,802.00

Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelurah an Letung

Meningkatnya Kinerja Aparatur Kelurahan

Keluraha n Letung


150,000,000.00

Dana Perimbangan

Jemaja

85%

850,000,000.00

Dana Perimbangan


150,000,000.00

Dana Perimbangan


150,000,000.00

700,000,000.00

Dana Perimbangan

2 Kegiatan dari 5 Kegiatan yang Ditargertkan (40%)

700,000,000.00

Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat Membangun Desa (%)

4

01

17

4

01

17

09

Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat/ Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jemaja pembangunan ditingkat kecamatan

4

01

17

10

Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 1 Kegiatan dari 5 serta Pembedayaan Masyarakat Jemaja Kegiatan yang Desa/ Kelurahan Ditargertkan (20%)

2,204,667,802.00 Jumlah Program

850,000,000.00

2,204,667,802.00

:3

213

Jumlah Kegiatan

:6

214

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN PALMATAK Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Kecamatan Palmatak 04

1

01


04

1

01


04

1

01

19

04

1

01


Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan


Lokasi


Kec. Palmata 12 Bulan (100%) k Kec. 24 bulan dari 60 Palmata bulan yang k ditargetkan (40%)


Sumber Dana

Catatan Penting



1,022,779,489.00

Dana Perimbangan

39,600,000.00

Dana Perimbangan

36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%))

39,600,000.00

1,022,779,489.00


Kec. 24 bulan dari 60 Palmata bulan yang k ditargetkan (40%)

703,100,000.00

Dana Perimbangan


703,100,000.00


Kec. 24 bulan dari 60 Palmata bulan yang k ditargetkan (40%)

280,079,489.00

Dana Perimbangan


280,079,489.00

Kec. Palmata k

150,000,000.00

Dana Perimbangan

150,000,000.00

Dana Perimbangan

Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4

01

17

4

01

17


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat Membangun Desa (%) 09

Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat /Desa :2 :4

Jumlah

85%

Meningkatnya partisipasi Kec. 8 Agenda dari 20 masyarakat dalam kegiatan Palmata yang ditargetkan pembangunan ditingkat kecamatan k (40%)

1,172,779,489.00

150,000,000.00 12 Agenda dari 20 yang ditargetkan (60%)

150,000,000.00 1,172,779,489.00

215

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN TIMUR Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi


Kec. Siantan Timur

12 Bulan (100%)


Sumber Dana




Kecamatan Siantan Timur 4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01




Urusan Wajib


914,126,216.00

Dana Perimbangan

Kec. 24 bulan dari 60 Siantan bulan yang Timur ditargetkan (40%) Kec. 24 bulan dari 60 Siantan bulan yang Timur ditargetkan (40%) Kec. 24 bulan dari 60 Siantan bulan yang Timur ditargetkan (40%)

55,800,000.00

Dana Perimbangan

643,860,000.00

Dana Perimbangan

214,466,216.00

Dana Perimbangan

Kec. Siantan Timur

85%

150,000,000.00

Dana Perimbangan


150,000,000.00

Dana Perimbangan

914,126,216.00 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (60%)

55,800,000.00

643,860,000.00

214,466,216.00

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4

01

17

4

01

17


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Partisipasi Masyrakat Membangun Desa (%) 09

Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa :2 :4

Jumlah

Terselenggaranya Kegiatan Kec. kemasyarakatan dalam Siantan pembangunan ditingkat kecamatan Timur

1,064,126,216.00


225,000,000.00 1,139,126,216.00

216

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN SELATAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Kode Rekening

Indikator Kinerja

Lokasi




Sumber Dana

Catatan Penting



Kecamatan Siantan Selatan 4

01

01


4

01

01

07 P

4

01

01

19

4

01

01



Urusan Wajib


Siantan 12 Bulan (100%) Selatan


Siantan Selatan


730,885,387.00

730,885,387.00


38,400,000.00

Dana Perimbangan

316,260,000.00

Dana Perimbangan

376,225,387.00

Dana Perimbangan

Siantan Selatan

85%

150,000,000.00

Siantan Selatan


150,000,000.00

Siantan Selatan Siantan Selatan


38,400,000.00

316,260,000.00

376,225,387.00

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Partisipasi Membangun Desa Masyarakat(%) Tercapainya Peningkatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam 4 01 17 09 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa Membangun Desa Jumlah Jumlah Program :2 Jumlah Kegiatan :4 4

01

17

880,885,387.00



300,000,000.00 1,030,885,387.00

217

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Kecamatan Jemaja Timur

4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01



Urusan Wajib

Indikator Kinerja

Lokasi



Jemaja Timur

12 Bulan (100%)


Jemaja Timur


Jemaja Timur Jemaja Timur


Sumber Dana



832,707,607.00


832,707,607.00


55,200,000.00

Dana Perimbangan

494,801,999.00

Dana Perimbangan

282,705,608.00

Dana Perimbangan

85%

150,000,000.00


150,000,000.00


55,200,000.00

494,801,999.00

282,705,608.00


01

17

4

01

17


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat (%) Membangun Desa 09

Meningkatnya partisipasi Jemaja masyarakat dalam kegiatan Timur pembangunan ditingkat kecamatan

Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat/ Desa :2 :4

Jemaja Timur

Jumlah

982,707,607.00



150,000,000.00 982,707,607.00

218

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN TENGAH Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi


Siantan Tengah

12 Bulan (100%)



Sumber Dana

Catatan Penting



Kecamatan Siantan Tengah 4

01

01


4

01

01


4

01

01

19

4

01

01




Urusan Wajib


Siantan Tengah Siantan Tengah Siantan Tengah

803,250,000.00

Dana Perimbangan


44,400,000.00

Dana Perimbangan

438,100,000.00

Dana Perimbangan

320,750,000.00

Dana Perimbangan

85%

150,000,000.00

Dana Perimbangan


150,000,000.00

Dana Perimbangan

803,250,000.00 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%) 36 bulan dari 60 bulan yang ditargetkan (40%)

44,400,000.00

438,100,000.00

320,750,000.00


07

17

4

07

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat Membangun Desa (%) 09

Meningkatnya partisipasi Siantan masyarakat dalam kegiatan Tengah pembangunan ditingkat kecamatan

Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat/ Desa Jumlah


Siantan Tengah

953,250,000.00


150,000,000.00 953,250,000.00

:2 :4

219

219

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening


Indikator Kinerja

Lokasi



Sumber Dana




DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2

01

01


2

01

01


2

01

01

19

2

01

01


2

01


KKA


KKA



1,950,485,300.00

12 Bulan (100%)

46,344,000.00

Dana Perimbangan

655,200,000.00

Dana Perimbangan

1,248,941,300.00

Dana Perimbangan



KKA

1 Aplikasi

193,525,272.00

KKA

4 Mbps dari 12 Mbps dari 12 (33%)

193,525,272.00

KKA

1 Dokumen

50,000,000.00

Perencanaan Jaringan Serat Optik Pusat Pemerintahan Perencanaan Jaringan Serat Optik (Pasir Peti) Pusat Pemerintahan (Pasir Peti)

KKA

1 Dokumen dari 1 Dokumen yang Ditargetkan (100%)

50,000,000.00

Jumlah Bulan Penyelenggaraan Akses Internet di Lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas

KKA

12 Bulan (100%)

3,180,195,000.00

KKA

16 Mbps dari 54 Mbps yang ditargetkan (30%)

2,960,000,000.00

Dana Perimbangan

15 Mbps dari 50 Mbps yang ditargetkan (30%)

KKA

33 SKPD dari 33 SKPD yang ditargetkan (100%)

161,175,000.00

Dana Perimbangan

33 SKPD dari 33 SKPD yang ditargetkan (100%)

06 Sewa Dedicate Website dan Email Server

Terlaksananya E – Goverment Adanya Akses Komunikasi Data Melalui Website dan Webmail Pemkab Kepulauan Anambas Jumlah Dokumen dan Perda yang Disahkan DPRD

2

01

17

02

10

19

02

10

19

02

10

21

02

10

21

Adanya akses internet di 13 Kegiatan sewa bandwitch (9 Mbps/e- katalog) Pemkab Kepulauan Lingkungan Anambas Pemkab Kepulauan Anambas

02

10

21

16

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 04

KKA

12 Bulan (100%)

KKA

Urusan Wajib Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

17


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Pemeliharaan Local Area Network (LAN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Terpeliharanya jarringan intranet dan internet SKPD

Dana Perimbangan


1,950,485,300.00 46,344,000.00 655,200,000.00

1,248,941,300.00

1 Aplikasi

200,000,000.00

6 Mbps dari 12 Mbps (50%)

200,000,000.00

1 Dokumen

50,000,000.00

Dana Perimbangan

50,000,000.00

12 Bulan (100%)

5,304,500,000.00

4,882,500,000.00

350,000,000.00

220

02

10

21

17

Terlaksananya Monitoring dan Evakuasi Pengelolaan Informasi dan Dokumen (PPID) di KKA

KKA

26 SKPD

59,020,000.00

Program Pengembangan Data/ Informasi /Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Pengembangan Data/ Informasi yang Disusun

KKA

2 Paket Dokumen

130,000,000.00

Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah

Tersusunnya Data/Informasi/Statistik Daerah

KKA


130,000,000.00

Jumlah Jenis Informasi yang Diamankan Melalui Persandian

KKA

354,450,000.00

KKA

354,450,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumen (PPID) di KKA Urusan Wajib Bidang Urusan Statistik

2

14

15

02

14

15

10

Urusan Wajib Bidang Urusan Persandian 02

15

15

02

15

15


Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah 01

Meningkatnya Sarana Pendukung Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Sandi dan Operasional Sandi dan Telekomunikasi Telekomunikasi Jumlah :6 : 10

5,858,655,572.00

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

25 SKPD

72,000,000.00

2 Paket Dokumen

130,000,000.00


130,000,000.00

Dana Perimbangan 7,634,985,300.00

221

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA


KKA

03

01

01

03

01

01


03

01

01

19

03

01

01



KKA

03

01

01

21 Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya Kualitas Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan

KKA


Urusan Wajib Bidang Urusan Pangan 3 3

01 01

15 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 01

Fasilitasi Tim Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Urusan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

3

01

16

3

01

16

3

01

17

3

01

17

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10

Penyempurnaan DED Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

26 Pelayanan Perlindungan Nelayan Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian

Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Daerah Peningkatan Kualitas Fasilitasi Tim Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Kemudahan dalam Proses Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Meningkatnya Perlindungan Terhadap Nelayan



Sumber Dana



5,260,749,574.00


5,240,749,574.00 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%) 36 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetkan (60%)

100,800,000.00

Dana Perimbangan

3,064,560,000.00

Dana Perimbangan


1,775,389,574.00

Dana Perimbangan


1,775,389,574.00


320,000,000.00

Dana Perimbangan


300,000,000.00

KKA

30%

50,000,000.00

40%

50,000,000.00

KKA


50,000,000.00

Dana Perimbangan


50,000,000.00

KKA

115 Ton

350,000,000.00

215 Ton

350,000,000.00

KKA

1 Paket

350,000,000.00

1 Paket

350,000,000.00

KKA

15.603 Ton

200,000,000.00

KKA

1 Kegiatan

200,000,000.00

Dana Perimbangan

100,800,000.00

3,064,560,000.00

16.383 Ton Dana Perimbangan

222

3

01

16

3

01

16


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 09 Pengendalian Hama Tanaman Pertanian/ Perkebunan :5 :8

Jumlah

Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna Meningkatnya Pengendalian Terhadap Hama Pertanian dan Perkebunan

KKA KKA

200,000,000.00 1 Kegiatan

200,000,000.00 6,060,749,574.00

60% Dana Perimbangan 5,240,749,574.00

223

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2

01

01


Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

1,232,838,605.00

Dana Perimbangan

Kegiatan Rutin

1,806,718,605.00

1 Event

150,000,000.00

Dana Perimbangan

1 Event

150,000,000.00

Jumlah Event yang Dilaksanakan

KKA

1 Event dari 5 Event yang Ditargetkan (20%)

150,000,000.00

Dana Perimbangan

2 Event dari 5 Event yang Dilaksanakan (40%)

150,000,000.00

Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

KKA

1,100.00

850,000,000.00

Dana Perimbangan

09 Pengadaan Media Promosi Pariwisata

Jumlah Event Promosi yang Diikuti

KKA

10 Festival Padang Melang

Jumlah Orang yang Hadir Pada Kegiatan Festival Padang Melang

KKA

01

01



Urusan Wajib Bidang Urusan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya 06 Semarak Anambas Urusan Pilihan Bidang Urusan Pariwisata


484,180,000.00


KKA

2

15

Kegiatan Rutin

Jumlah Event yang Dilaksanakan

19

01

89,700,000.00

Dana Perimbangan


01

3

Dana Perimbangan


KKA

01

15


1,806,718,605.00



2

01

12 Bulan (100%)

Sumber Dana

KKA


2

KKA



01

15


KKA

01

01


Lokasi


2

2

Indikator Kinerja


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah

1 Event dari 11 Event yang Ditargetkan (10%) 2000 Orang dari 6000 Orang yang Ditargetkan (33%)

500,000,000.00

Dana Perimbangan

350,000,000.00

Dana Perimbangan

2,806,718,605.00


1200 2 Event dari 11 Event yang Ditargetkan (20%) 4000 Orang dari 6000 Orang yang Ditargetkan (66%)

89,700,000.00 484,180,000.00

1,232,838,605.00

1,600,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 3,556,718,605.00

:2 :6

224

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Dinas Perindusrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

3

01

01


3

01

01


3

01

01

19

3

01

01


Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Urusan Wajib Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3

11

15

3

11

15

3

06

15

3

06

15

3

06

18

3

06

18

14

Indikator Kinerja

Lokasi



KKA

12 Bulan (100%)


KKA


KKA KKA

12 dari 60 Bulan yang Ditargetkan (20%) 12 dari 60 Bulan yang Ditargetkan (20%) 12 dari 60 Bulan yang Ditargetkan (20%)


2,318,381,980.00

Sumber Dana

Dana Perimbangan

112,020,000.00

Dana Perimbangan

1,283,671,480.00

Dana Perimbangan

922,690,500.00

Dana Perimbangan

180,000,000.00

Dana Perimbangan




2,318,381,980.00 12 bulan dari 60 Kegiatan Bulan yang Rutin ditargetkan (20%) 12 bulan dari 60 Kegiatan Bulan yang Rutin ditargetkan (20%) 12 bulan dari 60 Kegiatan Bulan yang Rutin ditargetkan (20%)

112,020,000.00 1,283,671,480.00 922,690,500.00

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Jumlah Pelaku UMKM dan Wirausaha Pemula yang Dibina Pemerintah

KKA

Survei, Verifikasi, Penyaluran, Pendampingan dan Penagihan Dana Bergulir

Terlaksananya Survei, Verifikasi, Penyaluran, Pendampingan dan Penagihan Dana Bergulir

KKA

7 Kecamatan dari 7 Kecamatan yang ditargetkan (100%)

180,000,000.00

Dana Perimbangan

7 Kecamatan dari 7 Kecamatan yang ditargetkan (100%)

180,000,000.00

KKA

2 Kasus

350,000,000.00

Dana Perimbangan

1 Kasus

350,000,000.00

KKA

2 Kasus

350,000,000.00

Dana Perimbangan

KKA

1 Gudang Non SRG (100%)

789,605,000.00

Dana Perimbangan

KKA


200,000,000.00

Dana Perimbangan

Urusan Pilihan Bidang Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Jumlah Kasus Kelangkaan Perdagangan Barang Pokok Meningkatnya Ketersediaan 10 Penyediaan Sembako Harga Terjangkau Sembako yang Terjangkau untuk Masyarakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Jumlah Pasar Tradisional Negeri Dibangun dan Beroperasi Meningkatnya Kemudahan dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL dan UPL untuk Penentuan Kelayakan 25 Pembangunan Gudang Non SRG Terpadu Pembangunan Gedung Non SRG Terpadu

180,000,000.00

1 Kasus

350,000,000.00 789,605,000.00 200,000,000.00

226

3

06

18

26

Perencanaan Ulang DED Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG)

Terlaksananya Perencanaan Ulang DED Gudang Non SRG

KKA


149,000,000.00

Dana Perimbangan

149,000,000.00

3

06

18

27

Pembebasan Lahan Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG)

Terlaksananya Pembebasan Lahan Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG)

KKA


440,605,000.00

Dana Perimbangan

440,605,000.00

350,000,000.00

Dana Perimbangan

350,000,000.00

Dana Perimbangan

Urusan Pilihan Bidang Urusan Peindustrian 3

07

16

3

07

16


Program Pengembangan Perwilayahan Industri 01

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RePiDa) Jumlah :5 :9

Nilai Investasi pada Sektor Industri Perikanan yang Terealisasi Meningkatnya Pembangunan Industri Daerah

KKA KKA

1 Laporan

3,987,986,980.00

3,637,986,980.00

227

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021. RKPD tersebut dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2017 tersebut, agar sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai, perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan sebagai berikut : 1. RKPD tahun 2017 ini masih merupakan RKPD hasil penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Ranperda sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan pada penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017.

2. Mengingat pada saat RKPD ini ditetapkan, Ranperda SOTK sedang dalam tahap pembahasan antara Pemerintah Daerah bersama DPRD, maka segala perubahan pada Ranperda dimaksud yang berimplikasi pada RKPD ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya pada saat penyusunan perubahan RKPD tahun 2017.

3. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 agar lebih bisa bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. 4. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan maka setiap Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2017 dengan berpedoman pada RKPD ini. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penyusunan Renja PD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 agar selaras dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RKPD ini.


Page 228

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents