Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015

Lampiran I :

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan amanat peraturan tersebut diatas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan tingkat nasional dan provinsi serta selaras dengan dokumen rencana lainnya. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 sebagaimana nantinya akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang RPJMD 2013-2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2015 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2015, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD 1


Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Penetapan program yang tertuang dalam RKPD 2015 berorientasi pada RKP tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang yaitu Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Bidang Ekonomi, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang sarana dan Prasarana, Bidang politik, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Hukum dan Aparatur, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan. RKPD Tahun 2015 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2015. RKPD Kabupaten Klungkung dibuat berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yaitu “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat dan budaya bernilai luhur yang dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat serta menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Strategi umum pembangunan Kabupaten Klungkung, diarahkan pada 8 sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Masyarakat; (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Prinsip Good Coorporate Governance; (4) Meningkatnya Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Seimbang; (5) Meningkatnya Jasa Layanan Pada Masyarakat; (6) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat; (7) Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatannya yang Berkelanjutan; (8) Meningkatnya Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali. Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah 2


Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten,Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses topdown antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program. 1.2

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor ). 1.3

Hubungan Antar Dokumen RKPD tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Sebagai dokumen rencana pembangunan RKPD tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 4


Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional serta berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2015 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat. 1.4

Sistematika RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

BAB II. 2.1.

PENDAHULUAN Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Dasar Hukum Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Hubungan Antar Dokumen Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD. Sistematika Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

5


2.2.

2.3.

BAB III.

3.1.

3.2.

BAB IV.

4.1.

4.2.

BAB V.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Permasalahan Pembangunan Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Prioritas dan Sasaran Pembangunan Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 6


BAB VI.

1.5

PENUTUP LAMPIRAN

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai: 1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015; 2. Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015; 3. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan 4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

7


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Letak, Luas Wilayah dan Topografi Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21’ 28” – 1150 37’ 43” Bujur Timur dan 800 27’ 37” – 800 49’ 00” Lintang Selatan dengan batasbatas di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem sebelah Selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kodya Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali dengan luas wilayah 31.500 Ha. (315 km2) atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Luas wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya (202,84 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Pusat Kota Semarapura terdekat berjarak sekitar 12 km dan terjauh 93,1 km dari pusat kota kabupaten se Bali adapun rinciannya seperti dibawah ini: Tabel 2.1 Jarak Kota Semarapura ke Kota Lainnya di Bali Tahun 2012 No.

Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota se-Bali

Jarak (km)

1

Gianyar

11,00

2

Bangli

23,00

3

Denpasar

40,00

4

Amlapura

38,00

5

Tabanan

60,00

6

Singaraja (via Kintamani)

103,00

7

Negara

135,00

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013 (Klungkung Dalam Angka 2013)

8


Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klungkung

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500m dengan luas 227,48 km2 sedangkan di atas ketinggian 500 m hanya 1,25 km2. Selengkapnya disajikanseperti tabel berikut:

9


Tabel 2.2 Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari PermukaanAir Laut dan Luas Wilayahnya Klasifikasi Ketinggian (Meter)

Luas Wilayah km2

(%)

0

- 7

8,33

2,64

7

- 25

23,61

7,5

25 - 50

21,27

6,75

50 - 100

33,06

10,5

100 - 500

227,48

72,21

>500

1,25

0,40

Jumlah

315

100

Sumber:BPS Kab. Klungkung, 2013(Klungkung Dalam Angka2013) Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 97,60 km dan sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang 83,50 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 14,10 km seperti disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Panjang Pantai Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Wilayah Di Klungkung Daratan

Panjang (km) 14,10

Di Kepulauan Nusa

83,50

Jumlah

97,60

Penida

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(Klungkung Dalam Angka2013) Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655Ha, sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian besar merupakan lahan kering seluas 27.655Ha, sedangkan sisanya 5Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

10


Tabel 2.4 Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan Tahun 2011 (Ha) Kecamatan No.

Penggunaan Tanah

Nusa Penida

Banjarangkan

Klungkung

Jumlah

Dawan

I.

Lahan Sawah

-

2.006

1.227

612

3.845

1.1

Pengairan Teknis

-

-

-

-

-

1.2

Pengairan Setengah Teknis

-

2.006

1.227

612

3.845

1.3

Pengairan Sederhana PU.

-

-

-

-

-

1.4

Pengairan Tradisional

-

-

-

-

-

1.5

Tadah Hujan

-

-

-

-

-

II.

Bukan Lawan Sawah

20.282

2.567

1.678

3.126

27.655

2.1

Lahan Kering/Kritis

20.282

2.567

1.678

3.126

27.655

219

405

447

261

1.332

4.996

1.290

382

645

7.313

-

-

-

-

-

a.

Pekarangan dan Sekitarnya

b.

Tegal/Kebun

c.

Padang Rumput

d.

Hutan Negara

1.048

-

-

-

1.048

e.

Perkebunan

4.035

638

25

1.327

6.025

f.

Hutan Rakyat

5.335

-

-

657

5.992

g.

Tanah Yang Sementara Tidak Diusahakan

-

-

-

-

-

h.

Lain-lain

4.649

231

824

236

5.940

Lahan Lainnya

2

3

-

-

5

a.

Rawa-rawa

-

1

-

-

1

b.

Tambak

2

-

-

-

2

c.

Kolam

-

2

-

-

2

20.284

4.573

2.905

3.738

31.500

2.2

Jumlah

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2012(Klungkung Dalam Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai 97,60 km, tediri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang 14,10 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang 83,50 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering sertatandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2º) seluas 42,21 km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15º) seluas 113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-40º)seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal (kemiringan diatas 40º) seluas 16,47 km² atau 5,32% dariluas Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan 11


lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30% dengan kondisi tanahber gelombang dan berbukit. Walaupun topografi wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit, diKabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada. Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 243 (dua ratus empat puluh tiga) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari 106 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut:  Kecamatan Banjarangkan : 45,73 Km2 atau 14,52%  Kecamatan Klungkung : 29,05 Km2 atau 9,22%  Kecamatan Dawan : 37,38 Km2 atau 11,87%  Kecamatan Nusa Penida : 202,84 Km2 atau 64,39% 2.1.2 Kondisi Demografi Penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, karena penduduk itu sendiri berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil olahan proyeksi penduduk DAU (BPS Kab. Klungkung 2013) jumlah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2012 berjumlah 175.053 jiwa terdiridari 86.422 jiwa penduduk laki – lakidan 88.631 jiwa penduduk perempuan. Lonjakan penduduk tertinggi selama 5 tahun terjadi di tahun 2008 yaitu sebesar 4,08% sedangkan tahun 2009 dan 2010 pertumbuhan penduduk adalah 0,66%. Secara umum pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2007 -2010 adalah 0,95%. Grafik 2.1 Jumlah Punduduk Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2012

Sumber: BPS Prov. Bali 2013 Dilihat dari perkembangan data di atas, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung masih berada di urutan paling bawah, sedangkan jumlah penduduk paling tinggi yaitu Kota Denpasar sebesar 834.881 jiwa. Bila dibandingkan dengan luasan wilayah, maka kepadatan penduduk 12


Kabupaten Klungkung ke lima, dimana paling padat yaitu Kota Denpasar sebesar 6.534 jiwa/km2 dan paling kecil yaitu Kabupaten Jembrana sebesar 319 jiwa/km2. Grafik 2.2 Kepadatan Punduduk per km Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2012 2

Sumber: Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2013 Salah satu faktor kepadatan penduduk yang tinggi adalah adanya perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan menuju perkotaan, dan adanya faktor kelahiran hidup dan lainnya. Dilihat dari laju pertambahan penduduk, tahun 2012 Kabupaten Klungkung masih tetap paling rendah dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota lainnya di Bali. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Kabupaten Badung mencapai 4,27 % dan rata-rata Provinsi Bali sebesar 1,90%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2010 sebesar 1,50% meningkat menjadi 2,07% di tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 0,56 di tahun 2012 (Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi 2005-2015 & Hasil Olahan Data BPS Kab. Klungkung 2013). Berdasarkan atas sensus penduduk tahun 2000 dan tahun 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai 0,95% dimana Kecamatan Nusa Penida mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,05% sedangkan untuk Kecamatan Banjarangkan sebesar 1,41%, Kecamatan Klungkung sebesar 1,40% dan Kecamatan Dawan sebesar 1,00% (BPS Kab. Klungkung 2013). Demikian juga dilihat dari rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga sebesar 4 orang sama dengan rata-rata jumlah anggota keluarga rumah tangga di Bali (BPS. Provinsi Bali 2013), ini mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Klungkung sudah menerapkan KB secara baik.

13


Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Punduduk Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2012

Sumber: BPS. Provinsi Bali Tahun 2013 Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2012 No.

Tahun

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Sex Ratio

Kepadatan Per km2

98

556

1

2012

Laki-laki 86.422

Perempuan 88.631

Jumlah 175.053

2

2011

86.232

87.841

174.073

98

553

3

2010

84.503

86.040

170.543

98

541

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(Klungkung Dalam Angka2013) Hasil Olahan Proyeksi Penduduk DAU.

Penyebaran penduduk tidak merata di empat kecamatan, yaitu73,83% berada di daratan Klungkung (Banjarangkan, Dawan dan Klungkung), sedangkan 26,17% berada di Kepulauan Nusa Penida (Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan). Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yaitu Nusa Penida 45.806 jiwa, Banjarangkan 38.292 jiwa, Klungkung 56.887 jiwa dan Dawan34.068 jiwa. Dengan demikian terdapat ketimpangan kepadatan penduduk diempat kecamatan, kepadatanpenduduk per kilometer persegi diKecamatan Nusa Penida 226 jiwa, Kecamatan Banjarangkan 837 jiwa, Kecamatan Klungkung 1.958 jiwa dan Kecamatan Dawan 911 jiwa. Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan per Jenis Kelamin dan Kepadatannya Tahun 2012 No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex

Kepadatan

ratio

Per km2

1

Nusa Penida

22.721

23.085

45.806

98

226

2

Banjarangkan

19.070

19.222

38.292

99

837

3

Klungkung

27.894

28.993

56.887

96

1.958

4

Dawan

16.737

17.331

34.068

97

911

86.422

88.631

175.053

98

556

Kabupaten Klungkung

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(Klungkung Dalam Angka2013) 14


Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2012 Kelompok Umur

Laki - laki

Perempuan

Jumlah

0-4

7.227

6.725

13.952

5-9

7.528

7.127

14.655

10 - 14

7.729

7.127

14.856

15 - 19

6.625

5.721

12.346

20 - 24

4.617

4.416

9.033

25 - 29

5.621

5.922

11.543

30 - 34

6.223

6.625

12.848

35 - 39

6.926

7.227

14.153

40 - 44

6.524

7.026

13.550

45 - 49

6.323

6.524

12.847

50 - 54

5.219

5.721

10.940

55 - 59

4.316

4.718

9.034

60 - 64

3.714

4.015

7.729

65 - 69

2.911

3.413

6.324

70 - 74

2.309

2.811

5.120

75+

2.610

3.513

6.123

86.422

88.631

175.053

Kabupaten Klungkung

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(Klungkung Dalam Angka2013)

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pendudukKabupaten Klungkung berada dalamkelompok umur muda. Jumlah angkatan kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas) di Kabupaten Klungkung tahun 2012 adalah 99.648 orang yang terdiri dari 98.834 orang sudah bekerja dan 814orang belum/sedang mencari kerja. Sedangkan penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja terdiri dari pelajar 9.247 orang, mengurus rumah tangga 16.400 orang dan lainnya 6.198 orang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dalam piramida penduduk, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Klungkung merupakan piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klungkung berada dalam kelompok umur muda.

15


Grafik 2.4 Piramida Penduduk Klungkung 2012

Tabel 2.8 Perkiraan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020, Provinsi Bali

No.

Kabupaten/ kota

Pertumbuhan penduduk thn 19902000

Jembrana 1 Tabanan 2 Badung 3 Denpasar 4 Gianyar 5 Klungkung 6 Bangli 7 Karangasem 8 Buleleng 9 Provinsi Bali

Pertumbuhan penduduk thn 2000-2010

Jumlah penduduk tahun 2010

Perkiraan jumlah penduduk tahun 2020 bila pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sama dengan thn 20002010

0,64

1,22

261.638

293.558

0,73

1,14

420.913

468.897

2,33

4,64

543.332

795.438

3,20

4,02

788.589

1.105.602

1,56

1,80

469.777

554.337

0,31

0,95

170.543

186.745

0,94

1,07

215.353

238.396

0,49

0,96

396.487

434.550

0,34

1,13

624.125

694.651

1,26

2,15

3.890.757

4.727.270

Sumber: Hasil SP 1990, 2000, dan 2010

2.1.3 Kawasan Budidaya 16


Kawasan budidaya sesuai Pasal 45 Perda No. 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan k. kawasan peruntukan lainnya 2.1.4 Angka Kemiskinan Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari satu dolar/orang per hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori per orang/hari (BPS, 1998). Untuk itu, salah satu sasaran pembangunan adalah dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2013, persentase penduduk miskin di Bali sedikit berkurangsebanyak 0,23 persen dari 4,18 persen pada Maret 2012 menjadi 3,95 persen. Demikian juga dari sisi jumlah pada periode yang sama sedikit berkurang sebanyak 6,3 ribu orang (Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 39/07/51/Th. VII, 1 Juli 2013). Pada tahun 2010, di Kabupaten Klungkung jumlah penduduk miskin sebanyak 12.900 jiwa atau sebesar 7,58% kemudian di tahun 2011 menurun menjadi 10.700 jiwa atau sebesar 6,10%dan terus mengalami penurunan dimana tahun 2012 tersisa 9.400 jiwa atau sebesar 5,37%. Penentuan penduduk miskin oleh Badan Pusat Statsitik (BPS), didahului oleh penentuan Garis Kemiskinan (GK) sebagai besaran nilai pengeluaran yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Terdapat dua komponen untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Selanjutnya penduduk miskin ditentukan berdasarkan posisi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap Garis Kemiskinan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK) tergolong penduduk miskin. Dilihat dari Garis Kemiskinan per Kapita (Rp) per Bulan di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2008 sebesar Rp. 175,268,- meningkat menjadi Rp. 186.830,- di tahun 2009 dan tahun 2010 menjadi Rp. 206.695,- tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 223.639,- dan tahun 2012 mencapai Rp.233.764,-.Sedangkan dilihat dari keparahan

17


kemiskinan (P2) tahun 2010 sebesar 0,26 menurun menjadi 0,16 di tahun 2012 (BPS Provinsi Bali 2014).

Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi BaliTahun 2010-2012 Kabupaten / Kota

Jembrana

Jumlah Penduduk Miskin (000) 2010 2011 2012 21.3 17.6 15.5

Persentase Penduduk Miskin (%) 2010 2011 2012 8.11 6.56 5.74

Tabanan

29.3

24.2

21.3

6.96

5.62

4.90

Badung

17.7

14.6

12.8

3.23

2.62

2.16

Gianyar

31.5

26.0

22.9

6.68

5.40

4.69

Klungkung

12.9

10.7

9.4

7.58

6.10

5.37

Bangli

13.8

11.4

10.0

6.41

5.16

4.52

Karangasem

31.6

26.1

22.9

7.95

6.43

5.63

Buleleng

45.9

37.9

33.3

7.35

5.93

5.19

Denpasar

17.5

14.5

12.7

2.21

1.79

1.52

221.6

183.1

160.9

5.67

4.59

3.95

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BALI

Sumber: BPS Prov, Bali (Bali Dalam Angka2014,berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional –Juli) Diakses dari :http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=615006&od=15&id=15; tanggal 13 Mei 2014

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS08) yang dilaksanakan oleh BPS, jumlah rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin di Provinsi Bali masing-masing berjumlah 84.653, 19.168, dan 30.983 rumah tangga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134.804 rumah tangga. Bila dilihat per kabupaten/kota, kebanyakan rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berada di Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Pada tahun 2011Pemerintah Indonesia (BPS) kembali melaksanakan pendataan pada sekitar 40%penduduk yang berpenghasilan paling rendah di semua provinsi. Tujuan daripendataan tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepadamasyarakat termasuk kelompok masyarakat yang rentan miskin, misalnya pemberianBantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ketika ada kenaikan harga bahanbakar minyak. Untuk Provinsi Bali jumlahnya adalah 270.997 rumahtangga yang terdiridari 13.246 RT sangat

18


miskin, 21.944 RT miskin, 81.323 RT hampir miskin dan154.484 RT rentan miskin.

Tabel 2.10 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Kriteria Kemiskinan per Kecamatan Kabupaten Klungkung, Tahun 2011 Kriteria No.

Kecamatan Nusa Penida

1 Banjarangkan 2 Klungkung 3 Dawan 4 Kab. Klungkung

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

(sangat miskin)

(miskin)

(rentan miskin)

Total

1.325

2.283

2.249

5.857

629

728

714

1.971

501

821

807

2.129

308

559

621

1.488

2.663

4.391

4.391

11.445

Jumlah RT 12.711 8.862 13.689 8.393 43.655

Sumber: TNP2K: Data PPLS tahun 2012

2.1.5 Kondisi Ekonomi A. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Klungkung memiliki berbagai potensi unggulan berupa : 1) Sektor Pertanian Peternakan Perikanan Sektor pertanian masih memiliki arti penting bagi Kabupaten Klungkung. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB maupun penyerapan tenaga kerja, meski dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Produksi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2.268 ton dibandingkan produksi padi tahun 2011 yang sebesar 31.472 ton. Kenaikan produksi padi ini menunjukkan peningkatan produktivitas petani yang mencapai 5,94 kw/ha dari luas panen 5.560 ha. Luas panen tersebut menurun dibandinkan luas panen pada tahun 2011 yang mencapai 5.749 ha. Penurunan produksi pertanian terjadi pada produksi palawija yang terus menurun kecuali produksi ubi kayu dan kacang tanah. Kawasan tegalan/perkebunan cukup luas di Kabupaten Klungkung yaitu seluas 7.313 Ha atau 24,57% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung. Persentase terbesar kawasan tegalan/perkebunan berada di Kecamatan Nusa Penida yaitu 4.996 Ha atau 15,86%. Kawasan perkebunan digunakan untuk budidaya komoditas kelapa, kopi, cengkeh, mente dan kakao. Pada akhir tahun 2012 produksi kelapa sebesar 2.517,41 ton menurun dibandingkan dengan produksi tahun 2011 yang 19


mencapai 2.857,09 ton. Produksi perkebunan lainnya adalah kopi yang memiliki luas areal 92,07 Ha dengan produksi 37,70 ton. Untuk sub sektor peternakan di Kabupaten Klungkung banyak dikembangkan di Kecamatan Nusa Penida dan Banjarangkan. Ternak dibedakan menjadi tiga yaitu ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi) serta ternak unggas (itik, ayam ras, pedaging dan petelur dan ayam kampung). Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana grafik di bawah ini. Tabel 2.11 Populasi ternak besar dan kecil di Kab. Klungkung

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2013 Perikanan merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Klungkung. Perikanan yang diusahakan adalah perikanan laut dan darat. Produksi ikan laut yang sangat potensial adalah ikan tongkol. Produksi ikan tongkol tahun 2012 mencapai 1.262 ton. Disamping ikan laut, potensi perikanan laut adalah budidaya rumput laut yang dikembangkan di perairan Nusa Penida. Produksi rumput laut tahun 2012 mencapai 100.197 ton menurun dibandingkan produksi tahun 2011 yang mencapai 106.952 hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tahun 2012. 2) Industri Kecil dan Rumah Tangga Golongan industri yang dominan di Kabupaten Klungkung adalah industri rumah tangga (tenaga kerja 1 - 4 orang) dan industri kecil (tenaga kerja 5 – 19 orang). Adapun perkembangan jumlah industri rumah tangga dan industri kecil tahun 2008-2012 adalah sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini. Tabel 2.12 Jumlah industri rumah tangga dan industri kecil tahun 2008-2012

20


Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2013 Jumlah perusahaan dalam golongan industri kecil pada akhir tahun 2012 adalah 5.005 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.128 orang sedangkan untuk industri rumah tangga yang berjumlah 399 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.181 orang. Produk unggulan Kabupaten Klungkung berupa hasil industri/ kerajinan kain tenun (endek) dan kulit yang memiliki corak dan warna tersendiri dan mampu dikembangkan menjadi produk-produk seperti pakaian jadi, tas, sepatu dan lain-lain. Industri ini banyak dikembangkan di Kecamatan Klungkung dan Dawan. a) Kerajianan Wayang Kamasan Kerajinan seni lukis tradisional wayang Kamasan banyak digunakan untuk kepentingan agama yaitu menghias pura seperti hiasan parba, kober, umbul-umbul, ider-ider dan lainnya. Dewasa ini lukisan wayang kamasan banyak digunakan untuk hiasan dinding, hiasan pada pura, hiasan pada bangunan terutama ditempel pada dinding, maupun Plafon ruang pertemuan. Kerajinan ini hampir dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kamasan Klungkung. Tema-tema lukisan yang banyak berkembang lebih dominan berhubungan dengan mitologi, hikayat para dewa-dewa, dan dogeng atau cerita rakyat. Menurut Gusti Ayu Tista (1986), dalam buku Sejarah Bali, Proyek Penyusunan Sejarah Bali Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, diduga moif lukisan kamasan ini tidak jauh berbeda dengan tema-tema relief wayang yang terdapat pada peninggalan Candi-Candi yang ada di Jawa Timur, khususnya Candi Penataran dan Candi Surawana bentuk wayangnya merupakan prototipe wayang Bali. Seiring dengan perkembangan industri pariwisata dan perkembangan kebutuhan akan seni di berbagai media lain dalam memenuhi kebutuhan pasar seni lukis wayang tradisional Kamasan, seni lukis gaya kamasan dewasa ini banyak dilukis pada benda-benda sovenir/cenderamata sebagai hiasan dalam upaya meningkatkan daya tarik, dan daya jual tanpa meninggalkan seni budaya setempat. jenis 21


produk barangbarang sovenir/cenderamata tersebut seperti; kipas, dopet, payung, tempat lilin, tempat perhiasan, besek, helm dan lainya. b) Kerajinan Tenun Ikat dan Tenun Songket Kerajinan tenun bagi masyarakat Bali apalagi masyarakat Klungkung tidak asing lagi dan sangat akrab karena kerajinan ini merupakan warisan para nenek moyang yang telah ada sejak zaman neolithicum. Aktivitas menenun bagi masyarakt Klungkung masih banayak dilakukan dan saat ini sdah banyak berkembanga menjadi industri kreatif dengan desain tenunan yang sagat beragam dan kreatif dipadukan dnegan motif lain seperti motif bayik. Kerajinan tenun ikat di kabupaten Klungkung merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagaian masyarakat di Klungkung. Berbagai jenis Jenis tenun yang berkembang seperti tenun ikat warna alami yang berkembang di desa Tegak; tenun songket berkembang di desa Gelgel tenun endek juga terdapat di Kamasan, dan tenun cepuk berkembang di Pulao Nusa Penida; batik tenun ikat yang ada di Semarapura Tengah Klungkung. Salah satu tenun ikat dan tenun songket yang mengembangkan warna alami pada kain, terdapat di desa Tegak, Gelgel, Kamasan dan desa lainnya. Kain tenun tradisional yang berkembang ada dua macam yaitu kain tenun ikat tradisional (Endek) yang proses pembuatannya dengan menggunakan alat ATBM (alat tenun bukan mesin) dan kain tenun songket dengan proses menenun secara tradisional (alat tenun cacag). Kain tenun ikat endek dan kain tenun songket dengan pewarna alami khas Kabupaten Klungkung memang merupakan bagian dari seni keindahan tenun ikat yang sudah terkenal sejak lama. Kain endek juga merupakan salah satu kain Bali yang kini amat populer di Indonesia. c) Kerajinan Pande Besi, Emas dan Perak Berbagai jenis kerajinan kreatif logam berkembang di Kabupaten Klungkung seperti kerajinan pande besi, kerajinan keris, kerajinan periasan emas dan perak, kerajinan barang kebutuhan alat upacara terbuat dari tembaga dan kuningan, kerajinan seni ukir pelongsong peluru dan kerajinan logam uang kepeng. Khususnya di lingkungan Banjar Pande desa Kamasan, perajin lebih banyak memproduksi produk kerajinan perak berupa peralatan upacara keagamaan seperti, bokor, sangku, wanci, payung pagut, dan lain-lain. Kerajinan kuningan, mas dan perak lebih banyak berkembang di daerah Kamasan, dan desa Budaga. pande besi di daerah Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung yang khusus memproduksi keris. Produk-produk kerajinan yang diproduksi sebagian besar diperuntukkan untuk sarana upacara adat keagamaan. Berbagai jenis produk kerajinan yang terbuat dari logam putih/perak. Di Kota Klungkung juga terkenal dengan pusat 22


agen penjulan emas dan perak baik di pertokoan maupun di pasar seni Klungkung. d) Kerajinan Keris Keris dipandang sebagai karya seni yang memerlukan keahlian khusus pada tataran teknologi yang rumit dan cangih. Sebagai produk budaya Indonesia, keris merupakan hasil seni yang berakar pada anasir tua, termasuk fungsi keris dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial politik, kehadiran keris berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan kepercayaan. Keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata pusaka saja, tetapi juga berfungsi sebagai ageman yang berkhasiat. Keris yang merupakan benda kebudayaan asli Indonesia, di Bali diperkirakan berasal dari zaman Majapahit dan sebelumnya. Senjata pusaka ini adalah bukti kemampuan teknik tempa besi campuran yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak jaman Hindu. Senjata ini adalah hasil karya empu atau pande yang memiliki kemampuan teknik menempa keris yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual yang ikut menentukan kualitas mutu keris. Keris tidak hanya menjadi karya seni kerajinan logam dengan fungsinya sebagai senjata, juga sebagai lambang status dari sipemakainya. Makna simbolik keris sering dikaitkan dengan pola pikir dan prilaku hidup komunitas pendukungnya. Kebanyakan keris yang ada di Bali antara wilah dan danganan (hulu keris) terpisah, baik bahan maupun warna tidak sama. Keris yang beredar di masyarakat ada yang berbentuk lurus, bergelombang atau ber-luk, seperti ombak laut yang makin jauh makin hilang, mirip perjalanan hidup manusia yang berlangsung dinamis, berliku, penuh tantangan dan kebersihan. Semua itu terjadi silih berganti, suatu perjalanan panjang atas realitas hidup yang harus diperjuangkan dan dimenangkan setiap pribadi orang Bali. Umumnya luk keris berjumlah ganjil, mulai dari luk satu (lurus), luk tiga lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan tiga belas. Kekhususan keris terletak pada dua mata bilah yang tajam, disamping teknik pembuatannya yang hanya dapat dicapai melalui sistim tempa lipat. Penciptaan keris yang dilakukan melalui teknologi tempa lipat yaitu dengan cara dilipat, dibakar, dan ditempa secara berulang-ulang, pada gilirannya melahirkan bilah keris dengan pamor yang sangat indah, unik dan karakteristik. Pamor keris adalah hasil teknik menempa yang khas menimbulkan hiasan pada dinding mata keris. Hasilnya merupakan produk budaya bangsa yang mengundang decak kagum sebagai karya seni yang sukar dicari padanannya. Kerajinan pande besi ini berkembang di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Kerajinan keris ini umumnya digeluti oleh orang-orang tertentu, yang keahliannya didapatkan secara turun temurun.

23


e) Kerajinan Selongsong Peluru Pengembangan kerajinan selongsong peluru ini bermula dari pesanan Pimpiman Angkatan Laut Indonesia Yus Sudarso, yang membawakan I Nyoman Sekar kelonsong peluru agar diolah menjadi barang kerajinan untuk hiasan ruang tamunya. Hal hasil produk kerajinan ini direspon pasar baik lokal, nasional, dan internasional, sehingga kegiatannya dalam menatah bokor untuk sementara waktu dihentikan dan memusatkan perhatiannya pada tatah kelongsong peluru. Pesanan tersebut bukan hanya satu dua, namun hingga empat biji kelongsong peluru, dengan ukuran kaliber 105 mm, ukuran kaliber 100 mm, kaliber 76 mm dan kaliber 70 mm. Proses pembuatannya diawali dengan cara memanaskan kelongsong di atas bara api untuk memperoleh kelenturan, dilakukan hingga kelongsong lunak dan kelihatan berwarna merah ” Medon Endong”, yang kemudian dibentuk sesuai dengan desain dengan rencangan desain dengan teknik dipukul/pemukulan (mentengin) Proses pembentukkan kelongsong peluru ini dibantu dengan sebuah alat berupa As mobil yang berbentuk L. Pembentukan ini merupakan proses pembentukan kelongsong peluru secara global. Dilanjutkan dengan proses pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan bekasbekas pukulan. Langkah berikutnya, kelongsong peluru diisi dengan getah meranti (kedalam kelongsong peluru). Pengisian getah meranti pada tabung kelongsong peluru bertujuan untuk menahan pukulan dari bagian luar, pada saat penatahan membuat pola ukiran, sehingga bentuk dasar dari kelongsong peluru tidak penyot/rusak. f) Kerajinan Kuningan dan Bola Mimpi Desa Budaga merupakan salah satu desa sentra seni kerajinan, yang telah mengembangkan seni kerajinan logam kuningan secara turun temurun. Hampir sebagian besar masyarakat di desa ini bermatapencaharian sebagai perajin, untuk memenuhi kebutuhan perekonominya. Beraneka bentuk produk telah dihasilkan baik produk untuk sarana upacara agama, maupun bentuk produk yang berfungsi sebagai hiasan. Awal perkembangan kerajinan logam kuningan ini, membuat peralatan untuk sarana upacara keagamaan seperti Genta, tempat bija (tempat beras suci), tempat tirta (air Suci) dan bermacam senjata nawasanga sebagai perlengkapan upacara yang disesuaikan dengan tempatnya dalam pengider buana, dipergunakan di pura atau pemerajan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pariwisata di Bali, perajin didesa Budaga sangat kreatif dalam mengembangkan bentuk-bentuk produk baru yang lebih inovatif. Sekarang ini di desa Budaga berkembang bentuk produk berupa bola mimpi (Dream Ball). Bola mimpi dimaksud adalah produk yang bentuknya menyerupai bola 24


berbunyi nyaring terdengar dari gesekan butir-butir pelor timah yang ada didalamnya. Terciptanya bentuk produk dream ball, berawal dari adanya pesanan seorang pengusaha dari Perancis kepada seorang perajin bernama Pande I Nengah Patra. Produk ini digunakan sebagai pernak pernik pohon natal. Saat ini telah terjadi pengembangan bentuk dan fungsi produk. Produk ini dibuat disamping berfungsi sebagai hiasan, juga dibuat sebagai asesoris seperti anting-anting, leontin, gelang dan gantungan kunci. Selain itu, pergeseran fungsipun tidak dapat di pungkiri terhadap benda-benda pelengkap sarana upacara dalam agama Hindu seperti genta, berubah fungsi menjadi bel di Gereja, bel pintu perumahan, dan alat musik. Jangkauan pemasaran produk kerajinan kuningan tersebut di atas, tidak hanya pada wilayah pasar lokal, namun telah meluas pada tingkat pasar nasional dan internasional seperti Eropa, Jerman dan Amerika, sehingga membawa desa Budaga menjadi terkenal di dunia international. Bola mimpi ini adalah salah satu sarana yang sering digunakan masyarakat tertentu dalam kegiatan keagamaan, maupun kegiatan spiritual. Suara yang dihasilkan dari goyangan bola mimpi ini akan dapat memberikan rasa tenang dan khusuk dalam kegiatan spiritual. Bola mimpi ini banyak digunakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat di luar negeri dalam kegiatan spiritual mereka. Sehingga kebanyakan bola mimpi ini dijual untuk para turis dan bahkan sudah di ekspor ke berbagai manca negara di Eropa, Australia, dan Amerika. Bola mimpi ini terbuat dari bahan plat kuningan dengan ketebalan bervariasi tergantung pada diameter bola yang dibuat, mulai dari plat 0,5 mm s/d 1 mm. g) Kerajinan Uang Kepeng Kerajinan uang kepeng ini ada di Desa Kamasan. Uang kepeng yang diproduksi menyerupai uang kepeng kuna. Bahan utamanya adalah limbah logam kuningan yang dilebur kembali. Saat ini jangkauan pasar, seni kerajinan pis bolong tidak hanya pasar lokal namun telah meluas keberbagai kota di Indonesia dan memasuki pasar internasional. Dengan berbagai bentuk, motif, gaya, dan lain-lainnya yang mendominasi produkproduk baru, bentuk-bentuk non tradisional. Karya seni kerajinan pis bolong lebih menekankan estetis, sehingga mampu memacu pertumbuhan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat pendukungnya. Aktivitas yang dilakukan perajin untuk menghasilkan suatu produk juga tidak semata-mata atas dasar kepentingan ekonomi atau praktis, intensitas dan kesungguhan untuk membuat suatu produk bukan sekedar instingtif, melainkan juga melibatkan ranah rasa, kepekaan rasa, intelektual dan emosionalitas. Artinya secara intelektual mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk yang 25


dikehendaki. Pelibatan dimensi-dimensi semacam itu telah terbukti dalam berbagai produk yang dihasilkan utamanya produk seni kerajinan pis bolong. Walaupun pada tahap awal, aktivitas bidang ini berskala kecil dengan jumlah yang terbatas, akan tetapi sekarang ini telah menjadi bidang profesi yang banyak diminati oleh sebagian penduduk Kamasan, karena bidang ini sangat menjanjikan dalam memenuhi tuntutan perekonomian. h) Kerajinan Batok Kelapa Kerajinan batok kelapa yang banyak brkembang di Kabupaten Klungkung adalah jenis kerajinan batok kelapa untuk berbagai bentuk aneka alat-alat rumah tangga seperti berbagai tempat untuk air minum, tempat makanan dan minuman serta alat alat dapur seperti sendok dan alat lainya. Ada juga kerajinan batok kelapa ini membuat bokor tempat untuk banten/canang dengan segala ukuran. i) Kerajinan Tedung Tedung merupakan salah satu alat upacara yag banyak dibuat oleh masyarakat Kabupaten Klungkung. Kerajinan ini banyak berkembang di wilayah Kecamatan Dawan. Proses produksi kerajinan tedung ini terdiri dari proses pembuatan komponen utamanya yaitu: menur dan betaka, tangkai, dan rangka tedung, dan asesoris pelengkap. Komponen utama ini umumnya dibuat secara terpisahpisah. Menur dan betaka dibuat dengan proses pembubutan, bahan baku kayu untuk menur umumnya dari kayu waru, albesia, dan kayu lokal bentawas. Bahan baku kayu dipotong berbentuk balok dengan ukuran sekitar panjang 20-25 cm dan penampang 5x5 cm. Selanjutnya balok ini dibubut sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Sangat berbeda dengan proses pengerjaan tedung (payung) nampak lebih rumit dengan teknik konvensional, dan hanya sebagian pekerjaan menggunakan alat mesin seperti menjahit, membuat tangkai payung dengan mesin bubut. Teknik pembuatan payung, diawali dengan membuat tangkai payung dengan menggunakan bahan kayu albesia, dikerjakan oleh kaum laki-laki. Dilanjutkan membuat kerangka payung dengan menggunakan kayu, bambu dan benang sebagai pengikat. Apabila kerangka payung telah selesai dikerjakan, langkah berikutnya dengan merakit kain satin, katun, atau bludru pada kerangka payung. Pemakaian dari masing-masing jenis kain tersebut tergantung pesanan, tentunya dengan harga dan kwalitas yang berbeda-beda. Perakitan kain pada kerangka payung juga dilakukan dengan cara dijahit menggunakan mesin jahit. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hatihati agar jarum tidak patah karena tersentuh bambu. Proses selanjutnya adalah pembuatan rumbai-rumbai payung dengan cara merajutan benang wool. Warna benang disesuaikan dengan warna kain 26


yang digunakan, agar diperoleh keserasian dan keharmonisan warna payung. Langkah terakhir, adalah penerapan ornamen pada payung dengan cara penempelan atau pengolesan prada. j) Kerajinan Gerabah Proses pembuatan gerabah dimulai dari penyediaan tanah liat sebagai bahan baku utama. Tanah liat yang dipilih adalah tanah liat yang baik. Tanah liat dihaluskan dan diayak dengan pengayakan yang halus agar butiran tanah seragam. Tanah liat dicampur dengan air secukupnya dan diaduk menjadi adonan gerabah. Tanah liat tersebut umumnya didiamkan selama sehari agar diperoleh adonan yang kulen. Teknik pembentukan gerabah ini menggunakan teknik calcalan dengan cara pencetan-pencetan atau pembuatan pilinan-pilinan dengan kedua telapak tangan. Dengan teknik ini tanah liat bisa ditempelkan, disambung atau disusun menjadi suatu bentuk tertentu. Tahap berikutnya adalah pengeringan, pada umumnya dilakukan dalam dua tahap, tahap menganginkan dan tahap penjemuran. Pengeringan harus dilakukan dengan hati-hati agar semua bagian benda menghasilkan kekeringan yang merata. Apabila tahap menganginkan selesai baru kemudian benda-benda tersebut dijemur langsung dibawah sinar matahari selama kurang lebih sampai dua hari Dalam tahap inipun letak benda harus selalu diubah-ubah atau dibalik-balikkan sampai keringnya rata pada seluruh permukaan. Sesaat setelah tahap pengeringan, biasanya benda-benda yang telah kering benar langsung dibakar. Hal ini lebih menguntungkan dalam pembakarannya karena bisa berlangsung lebih cepat dan hasil pembakarannya pun tak dikhawatirkan akan retak atau pecah. Sesuai amatan di lapangan proses pembakaran gerabah di desa Tojan dilakukan dalam alam terbuka. Dengan menggunakan bahan bakar berupa kayu bakar, jerami, sabut atau tempurung kelapa dan daun pisang yang kering. Penutupan dengan jerami dilakukan sekitar setengah jam dan akhirnya pembakaran pun selesai. Pada keesokan harinya baru dibongkar dengan melongsorkan abu jerami sedikit demi Sedikit, Tidak dapat dipungkiri, perkembangan seni kerajinan gerabah di desa Tojan ini memang belum sebaik di daerah lain di Bali, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti desain, teknik, kualitas produk, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya. Pemasaran produk yang masih berkisar dipasar tradisional Klungkung dan dipesan langsung oleh konsumen. Hal ini terjadi karena kurang adanya perhatian dari pemerintah dan kurang adanya promosi. Permodalan pun masih sangat minim. Belum pernah mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari manapun, karena kurang tersentuh mintra kerja sehingga perajin hanya bisa membuat produk-produk yang telah pernah diproduksi.

27


k) Kerajinan Gula Merah Bahan baku utama gula merah adalah nira kelapa yang segar kemudian direbus dalam kuali besar sekitar 4 jam, hasilnya berupa berupa gula. Setelah dingin gula ini dicetak dengan bantuan cetakan batok kelapa. l) Kerajinan Pelepah Pisang Pisang adalah tumbuhan berbuah yang sangat akrab dengan kehidupan manusia, oleh karena selain buahnya, tumbuhan ini banyak dapat dimanfaatkan seperti pohon, daun dan pelepahnya. Secara umum pohonnya dapat digunakan untuk bahan sayuran, kertas, dan pakan ternak, daunnya dapat digunakan untuk membungkus ataupun sebagai taktakan makanan yang konon dapat menambah selara makan. Selain itu pohon atau pelepahnya juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, oleh sebagian masyarakat desa Satra, Kecamatan Klungkung. Secara geografis desa Satra terletak di sebelah selatan kota Semarapura, dengan batas-batas sebelah utara: desa Tojan, sebelah barat: Kecamatan Banjarangkan, Timur: desa Gelgel dan sebelah selatan pantai Batu Klotok. Secara fisik kondisi alamnya yang mendatar, membentang pemandangan sawah yang luas serta pemandanngan laut nampak sangat indah, ketika melitas di desa itu. Hal ini mengindikasikan mata pencaharian penduduknya sebagai petani sawah, ladang, nelayan, berdagang, pegawai negeri, dan swasta, sehingga atmosfirnya nampak lengang. Beraneka ragam jenis dengan bentuk yang bervariasi telah diproduksi seperti adress book, album foto, figura foto, deary, dan hiasan dinding. m) Kerajinan Kain Prada Kerajinan kain prada merupakan karya yang unik, dan mengandung muatan nilai-nilai estetik, simbolik, dan filosofis. Kain prada ini mempunyai fungsi yang sangat esensial dalam masyarakat Bali, yang sangat banyak digunakan untuk kepentingan seni dan budaya termasuk kepentingan umat hindu dalam melaksanakan berbagai upacara keagamaan. Pada jaman kerajaan, kain prada banyak digemari oleh kalangan para raja dan bangsawan sebagai kain busana kebesaran karena warnanya yang gemerlap. Pada saat ini penggunaan kain prada banyak digunakan sebagai busana tari, wastra pelinggih/pura umat Hindu, dan sebagai sarana perlengkapan upacara keagamaan, lainnya dengan corak yang gemerlap sangat cocok dengan jiwa dinamis tarian Bali, ketika disinari lampu penerang, kain ini kelihatan sangat teaterikal. Kain prada juga digunakan untuk bermacam-macam dekorasi. Kerajinan kain prada salah satunya terdapat di daerah Klungkung, di daerah pedesaan terpencil Paksebali, Kecamatan Dawan. Seperti 28


misalnya di Banjar Satria sebagian masyarakatnya masih menekuni kerajinan kain prada, yang pada awalnya aktivitas ini berlangsung hampir di setiap rumah dan keluarga, dikerjakan oleh kaum perempuan untuk mengisi waktu senggang, disela-sela kegiatan rutinnya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena melihat usaha pembuatan kain prada ternyata mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, terutama dalam hal finalsial, aktivitas pembuatan produk kerajinan akhirnya juga di tekuni oleh kaum laki-laki, bahkan ada yang menjadikannya pekerjaan pokok atau profesi. n) Kerajinan Gong Desa Tihingan adalah desa yang amat terkenal dalam hal industri pembuatan gamelan, sebagian besar penduduk Desa Tihingan berprofesi sebagai petani dan sebagai pengerajin gambelan Bali. Di Dusun Tihingan terdapat 60 kelompok perajin gambelan Bali, yang memproduksi aneka jenis gamelan seperti gong kebyar, angklung, gong gede, semar pegulingan dan lainnya. Kelompok perajin gamelan ini masing masing biasanya memproduksi jenis atau bagian tertentu saja, mereka umumnya saling berhubungan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Namum setiap kelompok mampu untuk memproduksi satu barung gamelan yang terdiri dari berbagai jenis gamelan. Kerjasama diantara perajin biasanya setiap kelompok memiliki keahlian tertentu untuk jenis setiap gamelan. Misalnya ada kelompok yang biasa mengerjakan tawe-tawe (sejenis terompong yang berukuran besar) dan kempul, ada kelompok yang biasa mengerjakan terompong, ada kelompok yang mengerjakan gangse. Industri kerajinan ini masih bersifat tradisional dan proses kerja yang masih manual. Proses pembuatan gamelan dimulai dari proses peleburan bahan gamelan (campuran tembaga dan timah) dan dicetak sesuai dengan bentuk gamelan yang akan diinginkan. Untuk gamelan jenis gangse, cetakan bahan ini berbentuk segi empat, dan gamelan jenis terompong, tawetawe akan dicetak berbentuk bulat. 3)

Pariwisata Kabupaten Klungkung sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Bali memiliki potensi daya tarik wisata tersendiri. Industri pariwisata di Kabupaten Klungkung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan di Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.13 Kunjungan Wisatawan per Objek Wisata Tahun 2008-2012

Obyek wisata

2008

2009

2010

2011

2012 29


(1) 1. Kertha Gosa 2. Goa Lawah 3. Kawasan Nusa Penida 4. Rafting Kabupaten Klungkung Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2013

(2) 79.028 45.870 150.931 1.929 277.758

(3) 68.218 51.906 146.308 3.382 269.814

(4) 54.457 47.073 174.831 4.510 280.871

(5) 54.684 52.309 132.095 3.524 242.612

(6) 60.262 53.472 127.836 3.629 245.199

Kabupaten Klungkung memiliki 20 Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) diantaranya : Kertha Gosa, Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah, kawasan Nusa Penida, termasuk 3 ODTW yang masih dalam pengembangan yaitu : Watu Klotok, Desa Kamasan dan Pantai Timrah Timur. Jenis wisata yang potensial dikembangkan yaitu wisata budaya/sejarah, wisata alam hutan, wisata pantai, wisata arung jeram (rafting). Nusa Penida merupakan bagian dari kawasan segitiga karang dunia (coral triangle). Nusa Penida juga memiliki ekosistem pesisir dan laut yang cukup lengkap seperti terumbu karang (1.419 Ha), hutan bakau/mangrove (230 Ha) dan padang lamun (108 Ha, (TNC 2009)). Kepulauan Nusa Penida juga memiliki pantai berpasir putih yang sangat disukai oleh para wisatawan, disamping potensi lainnya seperti adanya 20 lokasi penyelaman yang memiliki daya tarik, 217 Ha terumbu karangyang masih sehat, terbaik dan terluas di Bali dengan 562 jenis ikan (5 jenis diantaranya ikan baru dan belum diberi nama yang hanya ada di Nusa Penida). Dari 562 jenis ikan tersebut diantaranya terdapat spesies ikan mola-mola (oceanic sunfish) yang merupakan hewan laut unik dan langka karena hidup di kedalaman hampir 200 m. Ikan Molamola baru muncul ke permukaan laut untuk mencari sinar matahari sekaligus membersihkan kulitnya dari berbagai bakteri atau lumut yang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemunculannya ikan Mola-mola antara bulan Juli hingga September untuk berjemur sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan dunia. Fenomena tersebut merupakan peristiwa langka karena hanya terjadi di laut dangkal perairan Nusa Penida. Potensi lainnya adalah adanya jenis ikan pari manta (manta ray), penyu (sea turtle), hiu (shark), lumba-lumba dan paus (ceta cean) dan ikan duyung/dugong. Selain potensi pariwisata perairan di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung juga mengembangkan potensi ekowisata yaitu Kawasan Bukit Abah yang terletak di Desa Besan, Kecamatan Dawan. Kawasan ini memilikiluas 87 Ha dan terletak pada ketinggian 50-541 m di atas permukaan laut. Bukit Abah memiliki potensi dikembangkan menjadi obyek wisata dengan konsep ekowisata karena didukung oleh keunggulan seperti : (1) memiliki diversitas jenis tanaman yang beragam (hasil kajian studi taksonomi tahun 2007 terdapat 126 jenis plasma nutfah) termasuk didalamnya tanaman yang bernilai sosial 30


budaya dan langka yaitu Pohon Jelema dan Juet Putih; dan (2) Panorama alam yang indah dengan background pemandangan perbukitan ke arah utara dan timur laut serta pemandangan laut ke arah timur dan selatan, keadaan bentang alam atau lanskapnya masih alami dengan udara yang bersih, sejuk dan segar seperti udara pegunungan padahal lokasinya dekat dengan pantai. Bukit Abah sebagai bumi perkemahan diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan (education) dengan muatan nilai-nilai sosial budaya bagi masyarakat dalam rangka menggugah perhatiannya untuk melakukan pengembangan dan pelestarian atau konservasi (conservation), sebagai wujud persetujuan atas rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menjadikan Bukit Abah sebagai bumi perkemahan, pihak Desa Besan telah menyediakan tanah milik Desa Adat Besan sebagai tempat bumi perkemahan tanpa ganti rugi seluas 0,35 Ha.

B. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah, sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB HDHB) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB HDHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar (tahun 2000). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masingmasing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. Pada tahun 2012, Kabupaten Klungkung memiliki PDRB manurut harga berlaku sebesar 3,35 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Klungkung berada di posisi ke 8 dari 9 kabupaten/kota. Hal ini wajar mengingat wilayah Klungkung tidak seluas kabupaten lainnya dan jumlah penduduknya terkecil. Namun ketika melihat PDRB per kapita maka

31


hal sebaliknya dapat dilihat. Klungkung berada di posisi ke 2 dengan PDRB per kapita sebesar 19,1 juta rupiah. Grafik 2.14 Nilai PDRB ADHB per Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2012 (Triliun Rupiah)

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013 (Stada Kab.Klungkung 2013) Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (jutaan rupiah) No.

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

I.

Pertanian

691.017,87

778.738,45

845.590,48

885.022,16

948.147,73

A.

Tanaman Bahan Makanan

406.694,18

449.629,31

467.453,95

466.137,02

480.777,91

B.

Tanaman Perkebunan

12.810,04

14.218,51

15.859,48

16.386,06

18.135,31

C.

Peternakan Dan HasilHasilnya

43.871,04

49.746,30

58.326,04

63.509,71

68.906,68

D.

Kehutanan

2.212,45

2.427,25

2.632,45

2.962,37

3.337,95

E.

Perikanan

225.430,16

262.717,07

301.318,55

336.027,00

376.989,88

II.

Pertambangan & Penggalian

92.586,38

94.568,82

99.898,52

104.891,14

109.113,39

A.

Penggalian

92.586,38

94.568,82

99.898,52

104.891,14

109.113,39

III. Industri Pengolahan

211.259,47

246.786,12

285.860,60

309.467,55

331.183,38

B.

211.259,47

246.786,12

285.860,60

309.467,55

331.183,38

IV. Listrik, Gas & Air Bersih

31.985,05

38.444,19

44.501,13

50.901,61

60.294,52

A.

Listrik

20.866,69

24.748,32

28.621,69

33.082,37

38.980,22

C.

Air Bersih

11.118,36

13.695,87

15.879,44

17.819,25

21.314,30

V.

Bangunan

150.770,92

181.737,11

211.167,23

241.982,94

282.061,26

VI. Perdagangan, Hotel & Restoran

443.679,89

504.015,54

570.800,43

644.422,72

739.998,25

A.

Perdagangan Besar & Eceran

293.165,56

327.911,13

370.672,93

428.168,16

739.998,25

B.

Hotel

1.267,41

1.472,37

1.693,08

1.872,54

502.701,12

C.

Restoran

149.246,92

174.632,04

198.434,42

214.382,02

2.170,22

125.904,23

151.014,36

172.785,63

194.709,64

219.761,39

Industri Tanpa Migas

VII. Pengangkutan &

32


No.

Lapangan Usaha Komunikasi

A.

Pengangkutan

2008

A1. Angkutan Jalan Raya A2. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan A3. Jasa Penunjang Angkutan B.

Komunikasi

B1. Pos Dan Telekomunikasi VIII Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

2009

2010

2011

2012

119.094,75

143.183,51

163.792,28

184.912,05

208.984,71

95.332,54

116.849,66

134.669,46

153.919,44

173.653,03

1.145,76

1.455,76

1.656,91

1.972,29

2.455,53

22.616,45

24.878,10

27.465,91

29.020,33

32.876,15

6.809,48

7.830,85

8.993,35

9.797,58

10.776,68

6.809,48

7.830,85

8.993,35

9.797,58

10.776,68

59.714,09

70.832,81

82.283,52

91.173,63

99.920,83

1.820,61

2.217,22

2.436,23

2.684,18

3.171,07

A.

Bank

B.

Lembaga Keuangan Tanpa Bank

10.500,29

12.221,56

14.116,67

16.124,44

18.469,10

D.

Sewa Bangunan

40.454,94

48.272,13

56.503,98

62.449,70

67.024,59

E.

Jasa Perusahaan

6.938,25

8.121,90

9.226,64

9.915,31

11.256,07

IX. Jasa-Jasa

336.874,44

375.790,04

435.467,05

500.215,32

556.717,86

A.

Pemerintahan Umum

195.372,18

213.608,41

241.629,35

268.467,15

289.707,54

B.

Swasta

141.502,26

162.181,62

193.837,70

231.748,17

267.010,32

B1. Sosial Kemasyarakatan

8.477,95

10.671,97

12.506,43

14.119,06

16.423,05

B2. Hiburan & Rekreasi

3.769,05

4.594,06

5.217,76

5.607,90

6.375,28

129.255,26

146.915,59

176.113,51

212.021,21

244.211,99

PDRB Dengan Migas

2.143.792,34

2.441.927,43

2.748.354,59

3.022.786,71

3.347.198,61

PDRB Tanpa Migas

2.143.792,34

2.441.927,43

2.748.354,59

3.022.786,71

3.347.198,61

B3. Perorangan & Rumahtangga

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013 (PDRB Kab. Klungkung2013) Dari tabel di atas, nilai PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2012 atas dasar harga berlaku 3.347.198,61juta rupiah atau meningkat sebesar324.411,9 juta rupiah dibandingkan tahun 2011, dan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2012 sebesar 1.467.532,42 juta rupiah atau meningkat sebesar 83.642,19 juta rupiah dibandingkan tahun 2011. Perkembangan nilai absolut PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku nilainya lebih besar dari harga konstan karena PDRB atas dasar harga berlaku selain dipengaruhi oleh peningkatan produksi juga sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan harga. Tabel 2.16 Nilai Absolut PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2008 – 2012(Milyar Rupiah) Tahun

Berlaku Nilai

Konstan 2000 Selisih

Nilai

Selisih

2008

2143,79

306,16

1182,36

57,02

2009

2441,93

298,14

1240,54

58,18 33


2010

2748,35

306,42

1307,89

67,35

2011

3022,79

274,44

1383,89

76,00

2012

3347,19

324,40

1467,35

83,46

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(PDRB Kab. Klungkung 2013)

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 ada beberapa sektor yang mempunyai peranan cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung yaitu: Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Bangunan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor pertanian menunjukkan peranan yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung. Kondisi ini menunjukan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris. Peranan sektor pertanian tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 29,28 % pada tahun 2011 menjadi 28,33 % pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya peranan masing masing sub sektor pertanian seperti sub sektor Tanaman, Perkebunan, Peternakan dan hasil-hasilnya. Meskipun terjadi peningkatan pada sub sektor perikanan namun belum mampu memberikan andil pada peningkatan sektor pertanian. Penurunan tersebut kemungkinan tidak dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan produksi padi sebesar 2.268 ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun luas panen padi mengalami penurunan. Selain itu sub sektor perikanan juga banyak mendukungnya, dimana pada tahun 2011 sumbangan sub sektor perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung sebesar 11,12 %, dan tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan menjadi 11,26 %. Tingginya sumbangan sub sektor ini karena Kabupaten Klungkung memiliki laut yang luas dimana produksi ikan laut pada tahun 2012 mencapai 1768,98 ton. Selain ikan tangkap di Kabupaten Klungkung juga banyak dihasilkan rumput laut yang banyak diekspor ke luar negeri. Produksi rumput laut tahun 2011 mencapai 100.197 ton. Ikan tangkap dan rumput laut merupakan sektor andalan di Kabupaten Klungkung. Sub sektor peternakan walaupun sumbangannya belum sebesar subsektor perikanan, tetapi sub sektor ini juga memberikan andil dalam pembentukan PDRB sektor pertanian. Sub sektor ini pada tahun 2012memberikan sumbangan sebesar 2,06 %, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2011) yaitu sebesar 2,10 %. Peternakan yang banyak di Kabupaten Klungkung adalah ternak sapi. Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran menduduki urutan ke dua,dimana pada tahun 2012 peranannya 22,1% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung. Sub sektor yang mendukung sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran/rumah makan,masing-masing sebesar 15,02% dan 7,02%, sedangkan sub sektor hotelmemberikan sumbangan paling rendah yaitu 0,06%. Tingginya share subsektor perdagangan 34


disebabkan karena adanya pasar Galiran yang merupakan pusat transaksi jual beli baik secara grosir maupun eceran di Kabupaten Klungkung. Bahkan banyak masyarakat dari Denpasar dan Karangasem melakukan transaksi jual beli di pasar Galiran. Hotel memberikan share yang terendah karena jumlah hotel di Kabupaten Klungkung sedikit. Sektor Jasa – jasa menempati urutan ketiga pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2012, sektor Jasa – jasa memberikan kontribusi sebesar 16,63% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung naik daritahun 2011 sebesar 16,55%. Sub sektor di sektor Jasa – Jasa ini yaitu subsektor Pemerintahan Umum dengan kontribusi sebesar 8,66% dan sub sektorSwasta sebesar 7,98% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung.Urutan ke empat ditempati oleh sektor industri, peranannya dalam pembentukan PDRB tahun 2012 sebesar 9,9%. Kegiatan industri di Kabupaten Klungkung umumnya lebih banyak didominasi oleh industri kecildan kerajinan rumah tangga. Industri kecil yang menjadi andalan adalah industri tenun songket dan kain endek, industri gong, industri lukisan wayang kamasan dan industri kerajinan selongsong peluru. Sektor Bangunan menempati urutan kelima, dimana peranannya mengalami sedikit peningkatan dari 8,01% pada tahun 2011 menjadi 8,4 %pada tahun 2012. Peningkatan sektor bangunan disebabkan karena peningkatan pembangunan perumahan, pertokoan dan perkantoran terutamadi sepanjang jalan By Pass Ida Bagus Mantra.Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menempati urutan ke enam,pada tahun 2012 peranannya sebesar 6,57%. Sumbangan terbesar dari sub sektor angkutan jalan raya sebesar 5,19%, diikuti jasa penunjang angkutansebesar 0,98 % dan angkutan sungai danau dan penyeberangan sebesar0,07%. Walaupun penggalian pasir di Kabupaten Klungkung telah ditutup secara resmi oleh Pemerintah Daerah, namun aktivitas penggalian masih tetap dilaksanakan di desa Tangkas dan Gunaksa. Penggalian dilaksanakan secara manual dan dengan menggunakan mesin sedot, cangkul dan linggis. Selain penggalian pasir jenis galian yang banyak dilakukan adalah pencarianbatu krikil halus (batu sikat) dipinggir pantai, penggalian batu putih di Nusa Penida dan penggaraman di Pesinggahan dan Kusamba.Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahan peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2012 masih sangat kecil yaitu dibawah 5%.Sumbangan sektor tersebut pada tahun 2012 masing-masing sebesar 1,8%dan 2,99%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah penduduk Kabupaten Klungkung paling sedikit dibandingkan kabupaten yang ada di Bali, sehingga kebutuhan akan listrik dan air bersih juga sedikit. 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, 35


dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Dalam hal evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2013, fokus penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan Tahun 2013 adalah pada penilaian capaian target terhadap realisasi rencana pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung. Adapun hasil evalusi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan. 2.2.1 Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Misi ketiga dari sepuluh Misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2008-2013 adalah Mewujudkan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Masyarakat. Adapun Tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi tersebut yaitu : “Mewujudkan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Klungkung yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.” Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam RKPD tahun 2013 ditetapkan tiga sasaran yaitu : 



Tuntas rintisan wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas 36


pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut diatas maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 5 sasaran dengan 33 indikator kinerja sasaran. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan pendidikan telah menetapkan 5 sasaran yang selaras/mengacu dengan sasaran didalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa ratarata tingkat pencapaian adalah 96,66% dengan rincian sebagai berikut : Sasaran

1 2

Peningkatan standar pelayanan minimal pendidikan TK/RA. Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan SMA/MA. Peningkatan pendidikan fungsional, peningkatan pendidikan kesetaraan baik pada jenjang sekolah dasar maupun menengah, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat yang belum memiliki keterampilan dan bermata pencaharian, peningkatan penyelenggaraan pendidikan olahraga dan kesenian serta peningkatan partisipasi pemuda dalam membangun. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Jumlah

3 4

5

3 13

Rata-rata Pencapaian Sasaran (%) 100 100

7

100

4

100

6

83,33

33

96,66

Jumlah Inidkator

No

Analisis Pencapaian Kinerja Dari lima sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 terdapat satu sasaran yang pencapaiannya < 100%. Secara umum hal tersebut disebabkan berbagai hal sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi kurang mencukupi. Sasaran 1 : Peningkatan standar pelayanan minimal pendidikan TK/RA. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %, indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

Pencapaian 37


(%) 1 2 3

Tersedianya buku-buku penilaian hasil belajar (rapot TK) untuk angkatan baru (%) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik PAUD (%) Meningkatnya mutu kelulusan penyelenggaraan PAUD meningkat (%) Jumlah

100

100

100

100

100

100

75

75

100 100

Sasaran 2 : Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


1

Tersedianya alat praktek dan peraga pendidikan pada 49 sekolah (%) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SD/MI dan SMP/MTs (%) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SD/MI dan SMP/MTs (%) Pemenuhan kegiatan pelatihan kompetensi siswa berprestasi (%) Terbinanya siswa berprestasi duta Kabupaten Klungkung ke Provinsi Bali (orang) Tersusunnya kurikulum 2013 sesuai dengan standar proses pada Standar Nasional Pendidikan (SPN) (variabel) Pemanfaatan dana BOS dari provinsi (%)

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Terlaksananya pengembangan sekolah (unit) Terlaksananya pembinaan Manajemen berbasis sekolah melalui penerapan MBs (%) Terselenggaranya pembinaan FLS2N (orang) Meningkatnya motivasi berprestasi antar sekolah 141 SD dan 24 SMP (%) Berkurangnya anak usia SD dan SMP yang tidak melanjutkan sekolah (orang) Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan UASBN dan UN (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100

100

100

100

100

100

100

12

12

Pencapaian (%) 100 100 100 100 100 100

4

4

6.25

6,25

100

6

6

100

100

100 100

23

23

100

100

77

77

100

100

100 100 100 100 100

Sasaran 3 : Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan SMA/MA. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya buku referensi SMA dan SMK (%) Terlaksananya sekolah yang mendapat sarana alat praktek dan peraga sisiwa (%)

Target

Realisasi

100

100

100

100

Pencapaian (%) 100 100

38


3 4

5 6

7

Tersedianya sarana pendidikan (%) Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengembangan alternatif layanan menengah untuk daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan (%) Meningkatnya motivasi belajar para siswa SMA/SMK (%) Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah (%) Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan UAS BN dan UN (%) Jumlah

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

Sasaran 4 : Peningkatan pendidikan fungsional, peningkatan pendidikan kesetaraan baik pada jenjang sekolah dasar maupun menengah, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat yang belum memiliki keterampilan dan bermata pencaharian, peningkatan penyelenggaraan pendidikan olahraga dan kesenian serta peningkatan partisipasi pemuda dalam membangun. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1 2

Juara lomba apresiasi (%) Meningkatnya kualitas kegiatan belajar mengajar Paket C (%) Kelulusan UNPK Paket A,B dan C (%) Meningkatnya kelulusan peserta pendidikan kecakapan hidup (%) Jumlah

42

42

100

100

100

100

100

100

3 4

Pencapaian (%) 100 100 100 100 100

Sasaran 5 : Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

Pencapaian (%)

1

Terselenggaranya penyusunan kurikulum pendidikan non formal/kecamtan

4

0

0

2

Terselenggaranya kegiatan Pengembangan kebijakan pendidikan non formal (%) Peningkatan Kualifikasi pendidik Guru terpenuhi (%) Diklat Calon pengawas terpenuhi (%) Pemenuhan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap profesi pendidik (%)

100

100

100 100

100 100

100

100

3 4 5

100 100 100 100

39


6

Kenaikan pangkat dengan angka kredit ((%) Jumlah

100

100

100 83,33

2.2.2 Urusan Perpustakaan Rencana stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala (S.W.O.T) yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Perencanaan strategi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung tahun 2010 telah dijabarkan dalam buku Renstra tahun 2009-2013 yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan selama 5 tahun. 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan atas suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif, serta produktif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah : “Terwujudnya perpustakaan dan arsip yang bernilai guna sebagai Wahana Pembelajaran, Pendidikan dan Pelestarian menuju masyarakat Klungkung yang berbudaya membaca, cerdas dan sejahtera.” 2. Misi Misi merupakan penjabaran dari pada visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan Prima di bidang Perpustakaan dan Arsip 2. Meningkatkan Koleksi Bahan Pustaka, Referensi dan Pelestarian Bahan Pustaka 3. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat. 4. Melaksanakan Pembinaan, Lomba dan Pengawasan di bidang Perpustakaan dan Arsip. 5. Melaksanakan Tertib Administrasi di bidang Perpustakaan dan Arsip. 6. Melaksanakan Penataan, Pengelolaan, Pelayanan di bidang Perpustakaan dan Arsip Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 2 sasaran dengan tiga indikator kinerja sasaran. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 40


selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Perpustakaan menetapkan dua sasaran yang selaras/mengacu dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut :

No

Sasaran

1

Tersedianya Informasi dan berkembangnya bahan pustaka Terlaksananya kegiatan administrasi kearsipan Jumlah

2

Jumlah Inidkator 2

Rata-rata Pencapaian Sasaran (%) 100

1 3

100 100

Analisis Pencapaian Kinerja Seluruh sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 telah tercapai 100 %.

Sasaran 1 : Tersedianya Informasi dan berkembangnya bahan pustaka. Rata-rata pencapaian sasaran 100%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


1

Meningkatnya minat budaya baca (%)

2

Menumbuhkan rasa minat baca diantara masyarakat (%) Jumlah

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

100

100

100

100 100

Sasaran 2 : Terlaksananya kegiatan administrasi kearsipan. Rata-rata pencapaian sasaran 100%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tertatanya pengelolaan kearsipan/% Jumlah

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

100 100

2.2.3 Urusan Kesehatan Misi yang kedua seperti tertuang dalam RPJMD tahun 2008-2013 adalah Mewujudkan Peningkatan Pelayanan dan Derajat 41


Kesehatan Masyarakat. Adapun Tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi tersebut yaitu : “Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan kesehatan guna terbentuknya lingkungan dan prilaku yang sehat, profesionalisme di bidang pelayanan guna peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.” Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam RKPD tahun 2013 ditetapkan empat sasaran yaitu : 







Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan berbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat. Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.

Dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut diatas maka Operasionalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan melalui dua unit kerja yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung sebagai unit kerja operasional penyelenggaraan Pemerintahan urusan Kesehatan sesuai dengan dokumen penetapan kinerja tahun anggaran 2013 menetapkan lima sasaran dengan 43 indikator kinerja sasaran, dan RSUD menetapkan 5 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa ratarata tingkat pencapaian adalah 88,38% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

Jumlah Indikator



1 2 3 4 5 8 9 10

11 12

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tertentu Meningkatnya prosentase tatanan rumah tangga sehat, TPM dan TTU yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan prima Meningkatnya pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan yang evident base Tersedianya tenaga, sarana dan peralatan yang sesuai standar pada setiap jenjang pelayanan Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumh sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumh sakit mata Peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah Jumlah

10

92,63

3

100

20

107,56

7

100

3

100

4 1 6

100 100 100

1

100

2

-

75

99,03

Analisis Pencapaian Kinerja Dari dua belas sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 terdapat tiga sasaran yang pencapaiannya <100%, satu sasaran melampaui target yaitu 107,56%. Secara umum hal tersebut disebabkan morbiditas DBD. Sasaran 1 : Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Tertentu. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No 1 2 3 4 5 7 8 9 10

Indikator Kinerja Sasaran Tertanganinya (fogging) vektor DBD (lokasi) Tersedianya sarana foging yang siap pakai (buah) Terlaksananya kegiatan abatisasi (desa) Meningkatnya angka bebas jentik (desa) Tercapainya Desa UCI (%) Terlaksananya Imunisasi anak sekolah (%) Tertanganinya kasus gigitan anjing dengan VAR (%) Terkajinya data epidemiologi (puskesmas) Terpantaunya kasus flu burung dan rabies (puskesmas) Jumlah

Target

Realisasi

60 9 59 59 100 90 100 9 9

60 9 59 59 100 90 100 9 9

Pencapaian (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sasaran 2 : Meningkatkan Prosentase Tatanan Rumah Tangga Sehat dan Tatanan Tempat-tempat Umum Sehat. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 60 %, dengan indikator kinerja 43


sasaran yaitu : No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Sasaran Terpantaunya kesehatan air,dan TTU (kali) meningkatnya kesehatan lingkungan dan TTU/kec Terpantaunya sanitasi TTU (Kolam renang) dan kualitas air pada depo isi ulang di Kab. Klungkung/% Terlaksananya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dampak asap rokok/tembakau/% Menurunnya kasus penyakit berkaitan dengan dampak rokok/tembakau/% Jumlah

Target

Realisasi

2 4 4

2 4 4

Pencapaian (%) 100 100 100

100

0

0

100

0

0 60

Kegiatan yang mempengaruhi indikator kinerja sasaran yang berdampak pada tidak tercapainya sasaran tersebut yaitu : 

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dampak asap rokok/tembakau.



Menurunnya kasus rokok/tembakau.

penyakit

berkaitan

dengan

dampak

Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas di laksanakan dalam Program Lingkungan Sosial dengan Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan anggaran Rp. 541.661.318,00.-; realisasi untuk kedua Program/Kegiatan ini 0 (0%). Tidak tercapainya sasaran tersebut diatas dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan akibat kurangnya waktu pengerjaan (baru dianggarkan di APBD Perubahan) akibat adanya kekeliruan dalam pengalokasian anggaran dari penggunaan dana bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT).

Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan prima. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 107,56%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No


Target

Realisasi

1 2 3 4 5

Tercapainya cakupan kunjungan ibu hamil (K4)/% Tercapainya cakupan kunjungan neonatus (KN)/% Tercapainya cakupan kunjungan bayi/% Tercapainya cakupan kesehatan reproduksi/% meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/desa meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu/desa/kelurahan Tersedianya sarana kesehatan dengan kemampuan gawat darurat/puskesmas Tercapainya cakupan pelayanan rujukan/%

98 95 95 80 59

98 9+5 95 80 59

Pencapaian (%) 100 100 100 100 100

59

59

100

9

9

100

10

7,33

73,30

6 7 8

44


9 10 11 12

Tersedianya pelayanan ambulance gawat darurat di Kab. Klungkung/jam Terlaksananya pelayanan rawat inap bagi sulinggih dan pemangku kahyangan tiga/% terlaksananya pelayanan kesehatan hemodialisa, kemoterapi dan radioterapi/% Meningkatnya cakupan rawat jalan/% Jumlah

24

24

100

100

100

100

100

100

100

15

15

100 107,56

Kondisi dan kegiatan yang mempengaruhi indikator kinerja sasaran yang berdampak pada tidak tercapainya sasaran tersebut yaitu : 

Cakupan pelayanan rujukan.

Indikator kinerja sasaran tersebut diimplementasikan kedalam kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan dengan pencapaian 65,20% hal ini disebabkan karena jumlah pasien rujukan yang di rujuk ke RSU Klungkung maupun ke RSU lainnya jumlahnya kurang dari pada terget yaitu 10%. Terdapat tiga indikator kinerja sasaran dengan pencapaian sasaran >100% yaitu : Cakupan Pelayanan rawat inap di Puskesmas, Cakupan rawat jalan dan Cakupan Rawat Inap. Pencapaian yang melampaui target tersebut disokong oleh kegiatan pelayanan bagi pasien Jamkesmas dan JKBM dimana pasien yang menerima layanan melampaui prediksi.

Sasaran 4 : Meningkatnya pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan yang evident base Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No


Target

Realisasi

1

Tersusunnya Ranperda tarif yankes sesuai kebutuhan (PT) Peningkatan kesiapan Puskesmas menuju BLUD (pusk) Peningkatan peran serta masy. Dalam pemb. Kesehatan (Desa) Tersedianya profil kesehatan tepat waktu (buah) Peningkatan sistem informasi kesehatan (pusk.) Tersusunnya rencana program dan anggaran kesehatan tepat waktu (%) Terevaluasinya kinerja dinas kesehatan dan UPT (%) Jumlah

1

1

Pencapaian (%) 100

9 59

9 59

100 100

30 9 100

30 9 100

100 100 100

100

100

100 100

2 3 4 5 6 7

Sasaran 5 : Tersedianya tenaga, sarana dan peralatan yang sesuai standar pada setiap jenjang pelayanan. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja 45


sasaran yaitu : No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Puskesmas untuk pelayanan kesehatan yang lebih memadai (pusk) Tersedianya sarana Poskesdes yang lebih memadai dalam mendorong terwujudnya desa siaga (Desa) Tersedianya sarana untuk pertolongan persalinan dan laktasi (pusk.) Jumlah

Target

Realisasi

2

2

Pencapaian (%) 100

1

1

100

1

1

100 100

Sasaran 6 : Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia RSU. Pencapaian sasaran adalah 93,75% ditandai dengan satu indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi sumberdaya aparatur RSUD Klungkung dengan tingkat capaian 75% dari target 80%. Indikator kinerja sasaran ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dengan pencapaian hasil kegiatan sebesar 75%, disebabkan jumlah peserta kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

Sasaran 7 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSU) baik jumlah maupun Kualitasnya. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No


Target

Realisasi

1 2 3 4 5 6

Tercapainya Kenyamanan Ruang Bersalin Rumah Sakit Tercapainya kenyamanan dan keamanan rumah sakit Tersedianya peralatan kedokteran di ruang peralatan Tersedianya perallatan radiologi Tersedianya Instalasi Gas medis di Ruang ICU Tersedianya obat-obatan bagi pasien yang berobat ke RSUD Kab. Klungkung Lancarnya pelayanan ambulance di RSUD Kab. Klungkung Tersedianya meja kerja dan kursi kerja bagi petugas pelayanan pasien Tersedianya tempat tidur untuk dokter jaga Terlayaninya pasien dengan nyaman di RSUD Kab. Klungkung Terjaminnya sarana dan prasarana pasien RSUD Kab. Klungkung Terjaminnya pasien rawat inap yang berobat ke RSUD Kab. Klungkung

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

Pencapaian (%) 100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

7 8 9 10 11 12

46


13 14 15 16 17 18 19

Terpenuhinya kebutuhan pasien yang berobat ke RSUD Kab. Klungkung Lancarnya administrasi di RSUD Klungkung Terpeliharanya bangunan y6ang baik dan lancarnya aliran air seluruh ruangan Terpeliharanya sarana pengolahan limbah rumah sakit yang layak Terpeliharanya alat-alat medis dalam rangka pelayanan pada pasien di Rumah Sakit Terpeliharanya mobil operasional dan surat-surat kendaraan dengan baik Terpeliharanya tempat tidur yang layak pakai Jumlah

100

100

100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Sasaran 8 : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No


Target

Realisasi

1

Terlayaninya pasien yang memerlukan jenis pelayanan tersebut (%) Lancarnya proses administrasi dan pelayanan di rumah sakit (%) Lancarnya transportasi rujukan bagi pasien jamkesmas/jampersal dan JKBM asal Kab.Klungkung dari RSUD Kab. Klungkung ke rumah sakit rujukan (%) Lancarnya transportasi jenazah bagi pasien jamkesmas/jampersal asal Kab.Klungkung dari RSUD Kab.Klungkung ke tujuan tempat tinggal pasien (%) Jumlah

100

100

Pencapaian (%) 100

100

100

100

100

100

100

100

100

2 3

4

100 100

Indikator kinerja sasaran Terpenuhinya penyusunan standar pelayanan ICU dan HD RSUD Kab. Klungkung diwujudkan melalui kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan dengan pencapaian hasil kegiatan sebesar 80%, hal ini disebabkan karena kegiatan ini sudah dibiayai dari kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud. Sasaran 9 : Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terlaksannya sistem komputerisasi administrasi RSUD Kab.Klungkung Jumlah

Target

Realisasi

100

100

Pencapaian (%) 100

100

Sasaran 10 : Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana rumah 47


sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No


Target

Realisasi

1 2

Terpenuhinya kenyamanan ruang rawat inp kels III Terpenuhinya sarana laboratorium dan BDRS RSUD kab.Klungkung Tersedianya peralatan kedokteran dan alat ukur timbangan di ruang peralatan (%) Tersedianya peralatan farmasi dan radiologi (%) Tersedianya obat-obatan diluar formularium bagi pasien yang berobat ke RSUD Kab.Klungkung (%) Lancarny pelayanan ambulance di RSUD Kab.Klungkung (%) Jumlah

100 100

100 100


100

100

100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

3 4 5 6

100

Sasaran 11 : Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumh sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumh sakit mata Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terpeliharanya bangunan dengan baik dan lancarny aliran air seluruh ruangan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100


Sasaran 12 : Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumh sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumh sakit mata Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, dengan indikator kinerja sasaran yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas (%) Terpenuhinya pendukung pelayanan kesehatan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

95

100

100

2.2.4 Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Penataan Ruang

Pencapaian (%) 95 100 100

Urusan

Misi yang ketujuh seperti tertuang dalam RPJMD tahun 2008-2013 adalah Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan 48


hidup. Adapun Tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi tersebut yaitu : “Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.” Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam RKPD tahun 2013 ditetapkan tiga sasaran yaitu :  



Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 5 sasaran yang diimplementasikan kedalam 24 indikator kinerja sasaran. Dinas Pekerjaan Umum selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang menetapkan 5 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dengan 24 indikator kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa ratarata tingkat pencapaian adalah 99,93% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang memadai bagi masyarakat Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana saluran drainase/gorong-gorong yang memadai bagi masyarakat Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan jaringan irigasi yang memadai bagi

2

3

Jumlah Inidkator 5


2

6

49


4 5

masyarakat Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana tanggul pengaman pantai yang memadai bagi masyarakat Mengembangkan program pembangunan yang tertib dan tertata Jumlah

4 7 24

99,93

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 5 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya 100%. Sasaran 1 : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang memadai bagi masyarakat Pencapaian sasaran adalah 100 %, dengan Indikator yang digunakan yaitu : No


1 2

Terarahnya pembangunan jalan Kab. Klungkung (M²) Terpenuhinya kebutuhan jalan yang layak pakai (M²)

3

Terarahnya pemeliharaan jalan di Kabupaten Klungkung 2 (M ) 2 Terpenuhinya kebutuhan jalan yang layak pakai (M ) Terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat dan PMK yang layak pakai (unit) Jumlah

4 5

Target

Realisasi

200

160

200

160

300

260

5,350

5,350

25

25

Pencapaian (%) 0 0 0 0 0 100

Sasaran 2 : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana saluran drainase/gorong-gorong yang memadai bagi masyarakat Pencapaian sasaran adalah 100 %, dengan Indikator yang digunakan yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Pedoman pelaksanaan dan pengawasan pembuatan drainase dan trotoal di Kab. Klungkung (M2) 2 Lancarnya air saluran drainase (M )

Target

Realisasi

100

100

400

400

Jumlah


Sasaran 3 : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan jaringan irigasi yang memadai bagi masyarakat Pencapaian sasaran adalah 100 %, dengan Indikator yang digunakan yaitu : No


Target

Realisasi

1

Pedoman peningkatan jaringan irigasi di Kec. Klungkung dan Banjarangkan (M2)

1,712

1,712

Pencapaian (%) 0

50


2 3 4 5 6

Terarahnya pembangunan infrastruktur air bersih di Kab. Klungkung (paket) Terpenuhinya kebutuhan jaringan air bersih/air minum (paket) Meningkatnya kondisi jaringan irigasi di Kec. Klungkung dan Banjarangkan (M²) Meningkatnya pelayanan irigasi di Kec. Klungkung dan Banjarangkan (Ha) Terlaksananya kegiatan sanitasi di Kab. Klungkung (%) Jumlah

1

1

1

1

1,712

1,712

990

990

100

100

0

100

Sasaran 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana tanggul pengaman pantai yang memadai bagi masyarakat Pencapaian sasaran adalah 100 %, dengan Indikator yang digunakan yaitu : No


1

Pedoman pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan tanggul pengaman sungai di Kec. Dawan (M) Mencegah meluasnya kerusakan tanggul sungai di Kec. Dawan (M) Pedoman pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida (M) Mencegah meluasnya abrasi pantai di Kec. Nusa Penida (M) Jumlah

2 3 4

Target

Realisasi

50

50

50

50

206

206

206

206

Pencapaian (%) 0 0

100

Sasaran 5 : Mengembangkan program pembangunan yang tertib dan tertata Pencapaian sasaran adalah 100 %, dengan Indikator yang digunakan yaitu : No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni (Ls) Tersedianya Dokumen data base tata ruang (buku) Terarahnya penataan tebing di Desa Tusan ((paket) Mencegah kelongsoran tebing (paket) Terkendalinya kegiatan Dinas PU Kab. Klungkung (paket)_ Tersedianya tempat kegiatan perekonomian rakyat dan perkantoran (unit) Terlaksananya kegiatan PNPM di Kab. Klungkung (%) Jumlah

Target

Realisasi

1

1

1

0

1 1

1 1

25

25

2

1.5

100

100

Pencapaian (%) 0 0

100

2.2.5 Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik Misi yang ketujuh seperti tertuang dalam RPJMD tahun 2008-2013 51


adalah Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup. Adapun Tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi tersebut yaitu : “Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.” Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam RKPD tahun 2013 ditetapkan tiga sasaran yaitu : 







Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 4 sasaran dengan 16 indikator kinerja sasaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik menetapkan 4 sasaran dan 16 indikator kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa ratarata tingkat pencapaian adalah 100% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

Jumlah Inidkator

Rata-rata Pencapaian Sasaran (%)

1

Terwujudnya kualitas dan kuantitas pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan

3

100 52


2 3 4

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya efektifitas penelitian di segala bidang Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif Jumlah

3

100

1

100

9

100

16

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 4 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya 100%. Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas dan kuantitas pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan Pencapaian sasarannya adalah 100%, dengan indikator sebagai berikut : No 1 2

3

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya informasi tentang pelaksanaan belanja langsung APBD Kab. Klungkung tahun 2013 (%) Tersedianya informasi dokumen perencanaan pembangunan tentang kalsterisasi industri produk. komoditas unggulan berbasis OVOP di Kab.Klungkung (%) Tersedianya informasi data tentang profil daerah Kab. Klungkung tahun 2013 (%) Jumlah

 1.

2.

3. 4.

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

100

1

1

100

100 100

Jumlah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan : Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan kebijakan layanan publik, output : Buku RKPD 2014, Buku KUA 2014, Buku PPAS 2014, Buku KUA perubahan 2013, Buku PPAS perubahan 2013, Laporan Penetapan Kinerja tahun 2013; Penyusunan Rancangan RPJMD, output : Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018, Dokumen Evaluasi RPJMD 20082013; Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), output : Buku LKPJ tahun 2012, Buku LKPJ AMJ 2008-2013; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian prlaksanaan rencana pembangunan daerah, output : Laporan monitoring pelaksanaan belanja langsung, dengan pencapaian 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100%, dengan indikator sebagai berikut : No


Target

Realisasi

Pencapaian (%) 53


1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi tepat waktu (%) Tersedianya informasi tentang rencana penanggulangan kemiskinan, dokumen indeks bagi wilayah dan data RTS terbaru di Kabupaten Klungkung dan penyusunan Tim RAD MDGs di Kab. Klungkung (%) Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%) Jumlah

2

3



100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, output : Buku identifikasi masalah dan usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, Buku Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Dokumen site plan Mina Wisata berbasis ekonomi biru (blue economy) di Kec. Nusa penida; 2. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, output : Dokumen penyusunan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klungkung, Laporan kerjasama program 1 bw, Laporan RAD MDGs; 3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & SDA, output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam, Buku MPSS, dengan pencapaian 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya efektifitas penelitian di segala bidang Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100%, dengan indikator sebagai berikut : No


1

Terarah dan tertatanya tata ruang wilayah dan kawasan strategis Kab. Klungkung (Kabupaten) Jumlah



Target

Realisasi

Pencapaian (%)

1

1

100 100

Jumlah data, sistem informasi manajemen (SIM) (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan : 1. Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian target Kinerja Program dan kegiatan, output : Buku rekap laporan pencapaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung TA 2013, Buku rekap laporan pencapaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung TA 2013 per sumber dana sumber; 2. Penyusunan dan Pengumpulan data-data/informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, output : Buku hasil penelitian “Klasterisasi Industri produk/komoditas unggulan Daerah berbasis OVOP di Kabupaten Klungkung; 54


3. Penyusunan Profil Daerah, output : Buku profil daerah, dengan pencapaian 100%. Sasaran 4 : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100%, dengan digunakan yaitu : No


1

Tersedianya informasi tentang perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 (jenis) Tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD Tahun 2014 (Jenis buku) Tersedianya informasi tentang prioritas APBD Kab. Klungkung Tahun 2014 (jenis buku) Tersedianya informasi tentang kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2013 (jenis buku) Tersedianya informasi tentang prioritas perubahan APBD Tahun 2013 (jenis buku) Tersedianya data tentang penetapan kinerja Kab. Klungkung Tahun 2013 (jenis buku) Tersusunnya RENSTRA SKPD Kab.Klungkung tahun 2014-2018 (jenis buku) Tersedianya informasi tentang pertanggungjawaban Bupati pada tahun dan periode Masa Jabatan (20092013) (%) Tersedianya informasi tentang pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Belanja Langsung APBD 2011 (SKDP) Jumlah

2 3 4 5 6 7 8

9



indicator yang

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

100

100

100

43

43

100 100

Jumlah Dokumen Penelitian dan Perencanaan Pembangunan yang disusun (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL, output : Dokumen Penyempurnaan RTRW Kab. Klungkung, Dokumen materi teknis rencana tata ruang wilayah Kab. Klungkung 2013-2033, Buku album peta, dengan pencapaian 100%.

2.2.6 Urusan Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut diatas adalah : 55


 

Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 4 sasaran dan 15 indikator kinerja sasaran. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi merupakan unit kerja operasional yang melaksanakan Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran dengan indikator kinerja sasaran yang sama dengan dokumen Penetapan Kinerja kabupaten. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa ratarata tingkat pencapaiannya adalah 91,67 %, dengan rincian sebagai berikut : No


1

Terciptanya Arus Lalu Lintas Darat yang lancar, Aman, Tertib dan Terkendali di Wilayah Kab. Klungkung Mewujudkan Sistem Transportasi Laut yang Tertib, Ama, nyaman dan lancar Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib uji di Wilayah Kabupaten Klungkung Terpenuhinya Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa di Kabupaten Klungkung Jumlah

2 3 4

8

Pencapaian (%) 100

3

66,66

2

100

2

100

15

91,67

Target

Realisasi

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 4 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 terdapat 1 (satu) sasaran yang realisasinya <100%, kegagalan dan keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh faktor internal dan external sehingga perlu diadakan suatu evaluasi dan kajian, sehingga kedepannya diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahuan 2013. Sasaran 1 : Terciptanya Arus Lalu Lintas Darat yang lancar, Aman, Tertib dan Terkendali di Wilayah Kab. Klungkung Pencapaian sasarannya adalah 100%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Tersedianya fasilitas lalu lintas darat seperti rambu dan marka jalan guna keselamatan transportasi darat (bulan) Terciptanya awak angkutan umum yang tertib lalu lintas (paket) Terpenuhinya kegikatan peningkatan disiplin dan

2 3

Target

Realisasi

12

12

1

1

12

12

Pencapaian (%) 100 100 100 56


4 5 6 7 8

ketertiban lalu lintas (bulan) Meningkatnya pelayanan terhadap pengguna terminal (bulan) Meningkatnya ketertiban dan terkendalinya lalu lintas dan angkutan kota (bulan) Meningkatnya pelayanan pengguna jasa angkutan (paket) Terpenuhinya jumlah siswa yang disosialisasi tertib lalu lintas (orang) Terkendalinya pengguna jasa parkir (bulan) Jumlah

12

12

12

12

1

1

750

750

12

12

100 100 100 100

100

Sasaran 2 : Mewujudkan Sistem Transportasi Laut yang Tertib, Ama, nyaman dan lancar Pencapaian sasarannya adalah 66,66%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya keamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan penyeberangan (paket) Meningkatnya pelayanan pengguna jasa angkutan (paket) Tersedianya fasilitas yang memadai pada dermaga Gunaksa (paket) Jumlah

Target

Realisasi

1

1

1

1

1

0

Pencapaian (%) 100 100 0 66,66

Berikut penjelasan dari beberapa indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Mewujudkan Sistem Transportasi Laut yang Tertib, Aman, nyaman dan lancar, yaitu :  Tersedianya fasilitas yang memadai pada dermaga Gunaksa (paket) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas di wujudkan ke dalam output kegiatan pengadaan Tanah untuk perluasan jalan masuk dermaga dan simpang untuk akses dermaga sejumlah 457 Are, kegiatan tersebut tidak terlaksana karena Belum terlaksananya pembangunan Akses Jalan menuju Dermaga Gunaksa melalui jalan arteri primer (Toh Pati-Kusamba) Jl. IB.Mantra, karena masih dalam proses permohonan dana bantuan APBN pembangunan Akses jalan masuk Dermaga Gunaksa sesuai dengan DED sebesar ± Rp. 90 Milyar. Sasaran 3 : Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor pada kendaraan wajib uji di Wilayah Kabupaten Klungkung Pencapaian sasarannya adalah 100%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya sarana pengujian kendaraan bermotor

Target

Realisasi

12

12



2

(bulan) Kesadaran para pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib uji (lokasi) Jumlah

2

2

100 100

Sasaran 4 : Terpenuhinya Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa di Kabupaten Klungkung Pencapaian sasarannya adalah 100%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu :

No


1

Berkembangnya komunikasi dan informasi di Kab. Klungkung/paket Terlaksananya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (paket) Jumlah

2

Target

Realisasi

1

1

1

1

Pencapaian (%) 100 100 100

2.2.7 Urusan Lingkungan Hidup a.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan kebersihan keindahan dan penataan lingkungan permukiman melalui penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih, aman, indah dan lestari.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 





Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen 58


Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran. Opersionalisasi urusan lingkungan hidup dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 91,80% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan taman kota dan desa Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kebersihan melalui peningkatan pemeliharaan sarana dan sarana. Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas taman kota Jumlah

2

3

4


4

75

2 10

93 91,80

Jumlah Inidkator

Analisis Pencapaian Kinerja Dari tiga sasaran yang telah di tetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 satu diantaranya tingkat pencapaiannya <100%, hal ini menandakan bahwa didalam pelaksanaan kegiatan telah terjadi hambatan atau permasalahan yang akan disampaikan pada uraian di bawah ini. Sasaran 1 : Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan taman kota dan desa. Indikator Kinerja Sasaran pencapaiannya sudah 100 %, pencapaian tersebut sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


1

Lancarnya tugas-tugas kebersihan dan pengangkutan Sampah (Kelurahan) Lancarnya tugas-tugas kebersihan dan pengangkutan Sampah (Desa) Tertanganinya layanan kebersihan dan persampahandi 6 desa di kecamatan Nusa Penida Terkirimnya wakil kabupaten untuk mengikuti lomba tingkat Provinsi Bali (juara) Jumlah

2 3 4



Target

Realisasi

6

6

3

3

6

6

3

3

Pencapaian (%) 100

100

Terpenuhinya kebutuhan prasarana kebersihan kota (bulan) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, 59


output : peningkatan kinerja pelayanan persampahan, dengan hasil kegiatan 100%. Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kebersihan melalui peningkatan pemeliharaan sarana dan sarana. Indikator Kinerja Sasaran pencapaiannya sudah 75,40 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1

2 3 4

Indikator Kinerja Sasaran Prasarana dan sarana persampahan, pertamanan, kapasitas daya tampung dan umur TPA meningkat (paket) Tersedianya truk engkel (unit) tersedianya container (unit) tersedianya tempat/tong sampah (unit) Jumlah

Target

Realisasi

6

6

2 2 13

2 2 13

Pencapaian (%) 75

75,40

Berikut penjelasan dari beberapa Indikator kInerja sasaran yang berpengaruh terhadap ketidak tercapaian sasaran tersebut adalah :  Meningkatnya tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat yang didukung keindahan, estetika pertamanan (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas dicapai dengan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, output : 1. Desa yang termotivasi terhadap kebersihan dan pertamanan (4 desa), 2. Sekolah yang termotivasi terhadap kebersihan dan pertamanan (9 sekolah), 3. Komposter aerob, 4. Juara lomba peduli kebersihan dan pertamanan, dengan hasil kegiatan 75%. Sasaran 3 : Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas taman kota Indikator Kinerja Sasaran pencapaiannya sudah digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Mesin chainsow (unit) Mesin cukur rumput (unit) Jumlah



Target 1 6

100 %, Indikator yang

Realisasi 1 6


Perindangan estetika, taman telajakan, dan taman lainnya (%) Indikator kinerja sasaran tersebut dicapai dengan pemeliharaan ruang terbuka hijau, output : tersedianya mesin chainsow, tersedianya mesin cukur gendong dan dorong, dengan hasil kegiatan 93%. 60


b. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.



Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran. Kantor Lingkungan Hidup selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup menetapkan 3 sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dengan 3 Indikator Kenerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 71,55% dengan rincian sebagai berikut :

No

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan limbah Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya sumber informasi di bidang lingkungan hidup Jumlah

2 3

Jumlah Inidkator


1

100

1

132

1

100

3

71,55

61


Analisis Pencapaian Kinerja Dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, sebanyak 1 sasaran pencapaiannya >100%, ini menandakan tidak adanya kendala/hambatan didalam pencapaian indikator kinerja sasaran. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan limbah Rata-rata pencapaiannya adalah 100%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (unit) Jumlah



Target

Realisasi

44

44


Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah (unit) Indikator Kinerja Sasaran tersebut diwujudkan dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, output : kontainer sampah, truk sampah, arm roll, sumur resapan, tong sampah, dengan hasil kegiatan 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rata-rata pencapaiannya 132%, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No


Target

Realisasi

1

Terbinanya pengusaha berijin menjadi pengusaha sadar lingkungan (unit usaha) Jumlah

25

33


Terbinanya pengusaha berijin menjadi pengusaha sadar lingkungan (unit usaha) Indikator kinerja sasaran tersebut dituangkan dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, output : rapat Tim Wasdal DPPL, monitoring Tim pengawasan dan pengendalian DPPL, dengan hasil kegiatan 132%. Sasaran 3 : Meningkatnya sumber informasi di bidang lingkungan hidup Indikator Kinerja Sasaran pencapaiannya 100 %, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : 62


No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100


Tersedianya sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan, output : buku status lingkungan hidup kabupaten Klungkung, laporan pemantauan kualitas, laporan periodik perbulan terhadap volume sampah harian, buku profil menuju Indonesia hijau, dengan hasil kegiatan 100%.

2.2.8 Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : ”Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  

Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan 1 sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dan 5 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No 1

Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi

Jumlah Inidkator 5



Kependudukan Jumlah

5

100

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah 100%, dari 5 Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Ketetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2013, indikator yang pencapaiannya tercapai 100%. Hal ini menandakan tidak adanya kendala/hambatan didalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang dituangkan ke dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun rincian sasaran serta indikator kinerja sasaran yang akan dibahas sesuai dengan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Sasaran 1 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1 2 3

Terlaksananya E-KTP (%) Tertatanya sistem koneksi/jaringan secara bertahap (%) Tersajinya Laporan Informasi Kependudukan di 4 kecamatan (%) Terlayaninya KTP dan Kutipan Kelahiran Umum bersubsidi (%) Terlaksananya pelayanan akta catatan sipil (%) Jumlah

100 100

100 100


100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

4 5

Berikut penjelasan dari beberapa indikator kinerja sasaran yang telah tercapai dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran, yaitu :  Pembangunan dan pengoperasian SIAK Terpadu (%) Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas di wujudkan dalam kegiatan pembentukan dan pengoperasian SIAK Terpadu, output : dokumen kependudukan, dengan tingkat pencapaian 100%.  Tertatanya sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK (%) Indikator Kinerja Sasaran tersebut di wujudkan ke dalam kegiatan Pembentukan dan penataan Sistem Koneksi (Inter Phase Tahap Awal NIK), output : Sistem Koneksi SIAK, dengan hasil kegiatan 100%.  Tersajikannya Laporan Informasi Kependudukan di 4 Kecamatan (%) Indikator Kinerja Sasaran tersebut di wujudkan ke dalam kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, output : laporan informasi kependudukan, dengan hasil kegiatan 100%.  Terlaksananya Layanan KTP dan Akta Kelahiran Umum Bersubsidi (%) Indikator Kinerja Sasaran ini diwujudkan ke dalam kegiatan Peningkatan layanan publik dalam bidang kependudukan, output : blanko KK, blanko KTP, form permohonan KK, form permohonan KTP, form perubahan biodata, SKRD, karcis denda, dengan tingkat pencapaian 100%. 64




Terlaksananya Pelayanan Akta Catatan Sipil (%) Indikator Kinerja Sasaran ini diwujudkan ke dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil, output : blanko kutipan Akta Capil, berkas permohonan Akta Capil, dengan tingkat pencapaian 100%.

2.2.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  

 

Meningkatnya peran gender dalam pembangunan Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 4 sasaran. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menetapkan 4 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 11 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa ratarata tingkat pencapaian sasaran adalah 97% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

Jumlah

Rata-rata Pencapaian 65


1 2 3 4

Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, dan lanjut usia (Lansia) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan meminimalkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak Meningkatnya kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera Meningkatnya keterampilan kelompok pengrajin dengan memanfaatkan alih teknologi tepat guna Jumlah

Inidkator 1

Sasaran (%) 100

1

100

5 4 11

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 4 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya sebesar 97%, indikator kinerja sasaran yang dituangkan ke dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa. Adapun rincian sasaran serta indikator kinerja sasaran yang akan dibahas sesuai dengan pencapaiannya adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, dan lanjut usia (Lansia) Pencapaian sasaran 100 %, pencapaian tersebut masih belum sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan program BKB di setiap tingkatan wilayah di 4 kecamatan (%) Jumlah



Target

Realisasi

100

100

Pencapaian (%) 100

100

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan program BKB di setiap tingkatan wilayah di 4 kecamatan (%) Berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pencapaian sasaran tersebut diatas telah tercapai 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan meminimalkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak Pencapaian sasaran 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No


Target

Realisasi

Pencapaian (%) 66


1

Meningkatnya pengetahuan kader tentang GSI dan Posyandu (%) Jumlah











100

100

100 100

Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan output : pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera dan KS 1, penyuluhan triad KRR, terlaksananya lomba PIK remaja, dengan hasil kegiatan 100%. Terlayaninya akseptor dari keluarga miskin di empat kecamatan (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan output : terlaksananya pelayanan akseptor vasektomi, tersedianya hasil pendataan (R1/KS/KB), dengan hasil kegiatan 100%. Meningkatnya pengetahuan tentang YKI (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh kegiatan pelayanan KIE, dengan output : pelatihan, pelaksanaan kesatuan gerak PKK-KB Kes, pelaksanaan 10 program pokok PKK lainnya, dengan hasil kegiatan 100%. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan output : pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera dan KS 1, penyuluhan triad KRR, terlaksananya lomba PIK remaja, dengan hasil kegiatan 100%. Meningkatnya kinerja PLKB (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh kegiatan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling, dengan output : obgyn bed, implan remover kit, KIE kit, BKB kit, gudang alokon, dengan hasil kegiatan 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera Pencapaian sasaran 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (%) Terlayaninya akseptor dari keluarga miskin di empat kecamatan (%) Meningkatnya pengetahuan tentang KIE (%) Meningkatnya kinerja PLKB (%)

Target

Realisasi

75

75

75

75

100 80

100 80

Pencapaian (%) 100

67


5

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang triad KRR (%) Jumlah

100

100 100

Sasaran 4 : Meningkatnya keterampilan kelompok pengrajin dengan memanfaatkan alih teknologi tepat guna Pencapaian sasaran 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


1

Kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan BBGR sesuai dengan tugas dan fungsinya (%) Meningkatnya keterampilan kelompok (%) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang CBD di 4 kecamatan (%) Meningkatnya kegiatan gerbang sadu mandiri di masyarakat (%) Jumlah

2 3 4

Target

Realisasi

80

80

80

80

100

100

100

100

Pencapaian (%) 100

100

2.2.10 Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :    

Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran dan 1 Indikator Kinerja Sasaran. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan 68


Kinerja tahun 2013 dan menetapkan 1 Indikator Kinerja Sasaran dalam tahun anggaran 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100% dengan rincian sebagai berikut : No 1

Sasaran Meningkatkan kualitas sumber daya transmigrasi asal Kabupaten Klungkung Jumlah

manusia

Jumlah Inidkator 1


1

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya 100%. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Kabupaten Klungkung Pencapaian sasaran adalah 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1

Terlaksananya penjajagan lokasi dan animo masyarakat bertransmigrasi (%) Jumlah

100

100


Berikut implementasi dari sasaran tersebut diatas yang dituangkan kedalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2013 : 





Tersedianya data lansia (desa) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dalam kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, output : terlaksananya monitoring dan pembinaan lansia, dengan tingkat pencapaian 100%. Tersedianya rumah layak huni bagi keluarga miskin (unit) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dalam kegiatan bedah rumah, output : tersedianya rumah bagi keluarga miskin, dengan tingkat pencapaian 100%. Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial (lembaga) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dalam kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, output : pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan tingkat pencapaian 100%. 69






2.2.11 2.2.12

Penghormatan kepahlawanan dan kejuangan (paket) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dalam kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, output : pelaksanaan upacara dan kegiatan hari pahlawan, dengan tingkat pencapaian 100%. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) (paket) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi program keluarga harapan, output : koordinasi dan sosialisasi program PKH, dengan tingkat pencapaian 100%. Urusan Ketahanan Pangan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Urusan Perindustrian

Urusan

Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat dengan mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tetap berdasar pada upaya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan; dan meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 2 sasaran. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan menetapkan 2 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja dan 6 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan 70


dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 96.75 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatnya Penanganan Penduduk Miskin dan Pelayanan bagi PMKS Meningkatnya jaringan usaha strategis lintas pelaku pembangunan Jumlah

2

Jumlah Inidkator 4

Rata-rata Pencapaian Sasaran (%) 96,6

2

98,22

6

96,75

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaian sasaran 96,75 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2013 tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikatorindikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Penduduk Miskin dan Pelayanan bagi PMKS Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 96,6%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Meningkatnya ketertiban peredaran barang dan jasa (%) Terbinanya pengurus KSP/USP Penerima modal Penyertaan (%) Meningkatnya pasar produk UMKM (%) Meningkatnya Pemberdayaan rumah tangga miskin (%) Jumlah

2 3 4

Target

Realisasi

100

100

100

100

100 100

0 100

Pencapaian (%) 100

100

 Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa (%) Indikator kinerja sasaran ini diwujudkan dengan kegiatan monitoring jumlah pasar, buku laporan, pendataan dan sosialisasi alat UTTP/kecamatan, outcome : meningkatnya ketertiban peredaran barang dan jasa, dengan hasil 100%. Sasaran 2 : Meningkatnya jaringan usaha strategis lintas pelaku pembangunan Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 98,22%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

Pencapaian (%) 71


1 2

Meningkatnya kwalitas kelembagaan koperasi (%) Meningkatnya sarana pelaporan untuk kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM (%) Jumlah

100

100

100

100

100

100

 Terbinanya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dengan kegiatan meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha kecil, outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengusaha industri kecil, dengan hasil kegiatan 100%. 2.2.13

Urusan Penanaman Modal Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013

yaitu : “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan minat investasi sektor usaha riil, pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan-kelautan, peternakan, industri perdagangan dan koperasi.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 

Meningkatnya minat kebijakan dan regulasi

investasi

dengan

menyederhanakan

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Kantor Penanaman Modal selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Penanaman Modal menetapkan 1 sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dan 1 Indikator Kinerja Sasaran.

Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Tersedianya tenaga, sarana dan prasarana yang sesuai pada upaya promosi serta pengendalian Jumlah

Jumlah Inidkator 1


1

100

Analisis Pencapaian Kinerja 72


Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya sudah 100 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung tahun 2013 tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Sasaran 1 : Tersedianya tenaga, sarana dan prasarana yang sesuai pada upaya promosi serta pengendalian Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100 %, Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Terlaksananya promosi, pengawasan dan pengendalian investasi (bulan) Jumlah

Target

Realisasi

12

12


 Terselenggaranya promosi di tingkat Nasional (kali) Indikator kinerja sasaran tersebut dilaksanakan dalam kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, output : terselenggaranya promosi tingkat Nasional, dengan hasil kegiatan 100%. 2.2.14

Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013

yaitu : “Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah melalui penumbuhan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahanan masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/arkeologi dan pengembangan kreativitas seni kontemporer /klasik/sakral/propan.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :     

Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali 73


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 6 sasaran. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata menetapkan 6 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan 11 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

No

Sasaran

1

Peningkatan Informasi dan Obyek seni, Budaya dan Adat Terwujudnya potensi wisata berbasis seni dan kelestarian budaya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Upacara Terwujudnya informasi dan produk pariwisata yang kompetitif Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Terwujudnya tempat obyek wisata yang unggul disertai sarana dan prasarana yang representatif Jumlah

2 3 4 5 6

Jumlah Inidkator 4


1

100

1 2

100 100

1

100

2 11

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 6 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya 100%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2013 tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Sasaran 1 : Peningkatan Informasi dan Obyek seni, Budaya dan Adat Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Penyelenggaraan pembinaan lembaga adat dan tokoh keagamaan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100





Penyelenggaraan pembinaan lembaga adat dan tokoh keagamaan Indikator kinerja sasaran tersebut di tuangkan kedalam kegiatan : 1. pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, outcome : meningkatnya pemahaman agama, adat, dan budaya ; 2. Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah, outcome : terbinanya prajuru desa pakraman yang trampil ; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, outcome : tersedianya duta sekaa teruna Kabupaten Klungkung, dengan hasil kegiatan 100%.

Sasaran 2 : Penggandaan bahan informasi obyek wisata dan penataan pelaku pariwisata Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100 %, Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu :

No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya bahan informasi obyek wisata dan tertatanya pelaku pariwisata (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100


 Tersedianya bahan informasi obyek wisata dan tertatanya pelaku pariwisata (%) Indikator Kinerja Sasaran ini dituangkan dalam kegiatan : 1. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata, outcome : Usaha Pariwisata ; 2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar, outcome : Tersedianya Duta kabupaten Klungkung dan Bahan Informasi Pariwisata Kabupaten Klungkung , dengan hasil kegiatan tercapai 100%. Sasaran 3 : Terwujudnya tempat obyek wisata yang unggul disertai sarana dan prasarana yang representatif Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100 %, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Pelestarian benda-benda sejarah (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100


 Pelestarian benda-benda sejarah (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas di implementasikan kedalam kegiatan : 1. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah, outcome : Museum Semarajaya Klungkung, Terciptanya Kebersihan pada Museum Semarajaya ; 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, outcome : Terciptanya suasana yang 75


nyaman pada obyek wisata, dengan hasil kegiatan tercapai 100%. Sasaran 4 : Terwujudnya potensi wisata berbasis seni dan kelestarian budaya Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100%, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

100

100


1

Penyelenggaraan Seni dan Budaya (%) Jumlah



Penyelenggaraan Seni dan Budaya (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diimplementasikan kedalam kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah, outcome : Tersedianya kegiatan seni dan budaya Kabupaten Klungkung, dengan hasil kegiatan 100%.

Sasaran 5 : Penyelenggaraan Upacara Bhakti Pengayar Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100 %, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1




Target

Realisasi

100

100

Terselenggaranya Upacara Bhakti Penganyar (%) Jumlah


Tertatanya Obyek wisata (%) Indikator kinerja tersebut diatas diimplementasikan kedalam kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah, outcome : meningkatkan sradah bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dengan hasil kegiatan tercapai 100%.

Sasaran 6 : Terwujudnya tempat obyek wisata yang unggul disertai sarana dan prasarana yang representatif Rata-rata pencapaian sasarannya adalah 100 %, Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana pada obyek wisata museum Semarajaya Klungkung (%) Jumlah



Target

Realisasi

100

100


Tersedianya sarana dan prasarana pada obyek wisata museum Semarajaya Klungkung (%) Indikator kinerja tersebut diatas diimplementasikan kedalam kegiatan Pendukung Pengelolaan Museum dan taman Budaya di daerah dengan hasil kegiatan tercapai 100%. 76


2.2.15

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkatkan persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Klungkung.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  

 

Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam mejaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 4 sasaran. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menetapkan 4 sasaran dan 8 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 94,17 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat keamanan dan ketertiban Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban Meningkatnya kesadaran sosial politik masyarakat sesuai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas aparat dalam menghadapi bencana Jumlah

2 3 4

Jumlah Inidkator 2


2

100

3

100

1

100

8

100

77


Analisis Pencapaian Kinerja Semua sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 capaian rata-rata nya sebesar 94,17 % . Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat keamanan dan ketertiban Pencapai sasarannya 100%, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1 2


Target

Realisasi

100

85

100

95

Terdeteksinya ancaman, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban (%) Meningkatnya wawasan kebangsaan para peserta seminar (%) Jumlah

Pencapaian (%) 100 100 100

 Meningkatnya kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan (kali) Indikator kinerja sasaran ini diwujudkan dengan kegiatan pertemuan operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), outcome : terdeteksinya ancaman, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban, dengan hasil 100%.  Terlaksananya seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (siswa) Indikator kinerja sasaran ini diwujudkan dengan kegiatan pelaksanaan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, outcome : meningkatnya wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, dengan hasil 100%. Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban Pencapaian sasarannya adalah 100%, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013, Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No 1

2

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya petugas hansip yang memahami peraturan perundangan tentang kemanan dan ketertiban lingkungan yang berlaku (%) Terbayarnya honorarium petugas Linmas/Hansip pada saat Pilgub (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

80

100

100

Pencapaian (%) 100

100

78


 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat (%) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas di wujudkan dalam kegiatan pembinaan/pelatihan hansip desa dan kelurahan, outcome : meningkatnya kedisiplinan, kemampuan, dan keterampilan anggota hansip, dengan hasil kegiatan 100%. Sasaran 3 : Meningkatnya kesadaran sosial politik masyarakat sesuai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 Pencapaian sasarannya 100%, pencapaian tersebut sudah hampir sesuai dengan target dalam penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No 1

2

3

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya pendidikan politik dan fasilitasi partai politik (%) Terselenggaraan pelaporan pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala daerah (%) Meningkatnya pemahaman terhadap kedudukan, tugas dan fungsi ormas, LSM dan yayasan, serta terwujudnya data ormas, LSM dan yayasan yang valid Jumlah

Target

Realisasi

100

100

100

100

100

90

Pencapaian (%) 100

100

100

 Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik (orang) Indikator kinerja sasaran diatas di wujudkan dalam kegiatan pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi (FORKOMKON), outcome : terpenuhinya pendidikan politik masyarakat, dengan hasil kegiatan 100%.  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan (kali) Indikator kinerja sasaran ini diwujudkan dengan kegiatan pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilu kepala daerah (pelaksanaan Pilgub dan Pilbup), outcome : terselenggaranya pelaporan pemilihan kepala daerah secara cepat dan tepat, dengan hasil kegiatan 100%. Sasaran 4

: Meningkatnya Kualitas menghadapi bencana

dan

Kuantitas

aparat

dalam

Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % dan sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

Pencapaian (%)

79


1

Terwujudnya penanganan bencana secara tepat dan cepat (%)

100 100

Jumlah

60 100

 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensial (kali) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas di tuangkan dalam kegiatan pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap bencana yang terjadi dan pelaksanaan rapat-rapat SATLAK PBP, outcome : terwujudnya penanganan bencana secara cepat dan tepat, dengan hasil kegiatan 100%. b. Satuan Polisi dan Pamong Praja Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkatkan persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Klungkung.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  

 

Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam mejaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran . Satuan Polisi Pamong Praja selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menetapkan 1 sasaran dan 2 Indikator Kinerja Sasaran.

Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

Jumlah Inidkator



1

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap Perda Jumlah

2

100

2

100

Analisis Pencapaian Kinerja Semua sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 sudah mencapai 100 % atau sesuai dengan target yang direncanakan. Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan Ketaatan Terhadap Perda Pencapaian sasaran tersebut diatas adalah rata-rata 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran - Terpenuhinya keamanan dan kenyamanan lingkungan/% - Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat/% Jumlah

Target

Realisasi

100

100

100

100

Pencapaian (%) 100 100 100

Terlaksananya tugas penertiban pelanggaran Perda (kali) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas diimplementasikan kedalam kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan hasil pencapaian 100%. Pengamanan Perda dan Pengamanan Insidentil (terlaksana) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas diimplementasikan kedalam kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja, dengan hasil pencapaian 100%.

2.2.16

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan melalui SKPD yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung seperti dibawah ini : a. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi b. Bagian Humas dan Protokol c. Bagian Umum d. Bagian Pemerintahan 81


e. f. g. h.

Bagian Bagian Bagian Bagian

Kesejahteraan Rakyat Perlengkapan Pembangunan Perekonomian

SKPD diluar Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan tersebut adalah: a. Badan Kepegawaian Daerah b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset c. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu d. Kecamatan Klungkung e. Kecamatan Banjarangkan f. Kecamatan Nusa Penida g. Kecamatan Dawan h. Kelurahan Semarapura Kaja i. Kelurahan Semarapura Kangin j. Kelurahan Semarapura Kauh k. Kelurahan Semarapura Klod l. Kelurahan Semarapura Tengah m. Kelurahan Semarapura Klod Kangin Adapun uraian program, kegiatan serta realisasi dilaksanakan oleh SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

pelaksanaannya

yang

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkatkan persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Klungkung.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2012 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  

 

Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam mejaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah. Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen 82


Penetapan Kinerja tahun 2012 ditetapkan 2 sasaran. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum menetapkan 2 sasaran yang selaras/mengacu dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 dan 11 Indikator kinerja sasaran dalam tahun 2012. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 96.15 % dengan rincian sebagai berikut :

No

Sasaran

1

Meningkatkan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan Perundang-undangan Tersusunnya Laporan Kormonev serta terwujudnya Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Jumlah

2

Jumlah Inidkator


8

92.31

3

100

11

96,15

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 terdapat 1 Indikator kinerja sasaran yang pencapaiannya kurang dari 100 %, Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatkan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan Perundang-undangan. Rata-rata Pencapaian sasarannya 100 %. Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Tersedianya pegawai yang memahami HAM (orang) Diketahuinya Perda yang ditetapkan oleh masyarakat (orang) Terbantunya masyarakat yang mempunyai kasus atau masalah hokum (kasus) Tersedianya naskah akademik ranperda (naskah) Tersedianya masyarakat yang memahami isi ranperda yang sedang dirancang (orang)

2 3 3 4

5

Terbentuknya ranperda yang memenuhi asas legalitas (Ranperda)

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

55

55

100

120

120

100

13

13

100

3

3

100

640

640

100

33

33

100 83


6

Terbentuknya peraturan Bupati yang memenuhi asas legalitas (Perbup)

7

Terbentuknya Awig-awig tertulis yang dikukuhkan oleh bupati (Awig-awig Desa Pakraman)

15

15

3

3

Jumlah



100

100 100

Tersedianya pegawai yang memahami HAM. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, output : Peserta Lokakarya Ranham dengan pencapaian 100%.















Diketahuinya Perda yang ditetapkan oleh masyarakat`. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, output : Peserta Sosialisasi Perda di 4 Kecamatan dengan pencapaian 100%. Terbantunya masyarakat yang mempunyai kasus atau masalah hukum . Indikator kinerja Sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, output : Konsultasi dan Bantuan hukum terhadap Kasus-kasus Hukum di masyarakat dengan pencapaian 38.46%, tidak tercapainya sasaran 100% disebabkan karena pelaporan masyarakat yang mempunyai kasus atau masalah hukum hanya 5 kasus. Tersedianya naskah akademik ranperda. Indikator kinerja Sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, output : naskah akademik ranperda dengan pencapaian 100%. Tersedianya masyarakat yang memahami isi ranperda yang sedang dirancang. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, output : peserta sosialisasi ranperda di 4 kecamatan dengan pencapaian 100%. Terbentuknya ranperda yang memenuhi asas legalitas . Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, output : ranperda dengan pencapaian 100%. Terbentuknya peraturan Bupati yang memenuhi asas legalitas . Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, output : peraturan bupati dengan pencapaian 100%. Terbentuknya Awig-awig tertulis yang dikukuhkan oleh bupati. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, output : Pembinaan, Penelitian rancangan awig-awig Desa Pakraman dengan pencapaian 100%. 84


Sasaran 2 : Tersusunnya Laporan Kormonev serta terwujudnya Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Rata-rata Pencapaian sasarannya 100 %. Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

Pencapaian (%)

1

Tersedianya laporan Kormonev (buku)

30

30

100

2

Tersedianya dokumen analisis jabatan (dokumen)

1

1

100

3

Tersedianya dokumen analisis beban kerja (dokumen)

1

1

100

Jumlah

100



Tersedianya Laporan kormonev . Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Fasilitas Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru, output : penyusunan Buku Laporan tentang kormonev dengan pencapaian 100%.



Tersedianya dokumen analisis jabatan. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Fasilitas Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru, output : Dokumen analisis jabatan dengan pencapaian 100%.



Tersedianya dokumen analisis beban kerja. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Fasilitas Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru, output : Dokumen Analisis Beban Kerja dengan pencapaian 100%.

Bagian Humas dan Protokol Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan RPJMD tahun 2008-2013 tersebut adalah :  

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya 85




kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran. Bagian Humas dan Protokol selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum menetapkan 3 sasaran yang selaras/mengacu dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 3 indikator kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 90.62 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1 2

Pemkab Klungkung dan wartawan Pegawai Pada Setda Kabupaten Klungkung

3

Media Masa Cetak dan Elektonik

Jumlah Inidkator 1 1


1 3

100 100

Analisis Pencapaian Kinerja Pencapaian sasaran Bagian Humas dan Protokol 100 %, Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Pemkab Klungkung dan Wartawan Pencapaian sasaran mencapai 100%, pencapaian tersebut sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Pemenuhan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi/paket Jumlah



Target

Realisasi

1

0.88

Pencapaian (%) 100

100

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (kegiatan) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, dengan output Laporan hasil pelaksanan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan 86


sumber daya komunikasi dan informasi dengan pencapaian 100%. Sasaran 2 : Pegawai pada setda Kabupaten Klungkung Pencapaian sasaran mencapai 98.42 %, pencapaian tersebut tidak sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1


Target

Realisasi

100

98.42

Terselenggaranya kegiatan penerimaan Tamu daerah (%)

Pencapaian (%) 98.42

Jumlah



98,42

Terselenggaranya kegiatan penerimaan Tamu daerah. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan dalam kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri, output : Penerimaan Tamu Dalam Daerah, Penerimaan Tamu Luar Daerah dengan pencapaian 98.42%. Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran 100% disebabkan karena kegiatan ini dirancang berdasarkan perhitungan/perkiraan selama anggaran perubahan berjalan, mengingat diinduk sudah habis. Namun diluar perkiraan kegiatan pimpinan daerah pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan

Sasaran 3 : Media Masa Cetak dan Elektronik Pencapaian sasaran mencapai 85.44 %, pencapaian tersebut tidak sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah (%)

Target 100

Jumlah



Realisasi 85.44


Tersebarnya informasi pembangunan daerah. Indikator kinerja sasaran ini dituangkan dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah, output : Media Cetak, Media Elektronik dengan pencapaian 100%.

Bagian Kesra Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 87


yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :     

Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otanomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dan 1 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No 1

Sasaran Meningkatkan pengelolaan Dana Bupati di Kabupaten Klungkung Jumlah

Hibah/Bansos

Jumlah Inidkator 1


1

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya sudah 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan Dana Hibah/Bansos Bupati di 88


Kabupaten Klungkung. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %. Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tidak tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terpantaunya pemanfaatan bantuan sosial (%) Jumlah



Target 100

Realisasi 100


Terpantaunya Pemanfaatan Bantuan Sosial Indikator kinerja sasaran tersebut dituangkan kedalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan keluaran Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi penerima Bantuan Sosial dengan pencapaian 100%.

Bagian Pemerintahan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan RPJMD tahun 2008-2013 tersebut adalah :   

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 4 sasaran. Bagiam Pemerintahan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Pemerintahan menetapkan 4 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 14 Indikator kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan 89


dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah sampai tingkat desa serta meningkatkan keharmonisan hubungan antar pejabat di Kabupaten Klungkung Meningkatnya kerja antar Daerah dan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan barang-barang publik (public goods) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan sebagai dasar pedoman hidup Jumlah

2 3

4

Jumlah Inidkator


2

100

2

100

5

100

5

100

14

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 4 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 rata-rata sasaran tercapai 100%. Dikarenakan semua program sudah terealisasi. Sasaran 1 : Mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah sampai tingkat desa serta meningkatkan keharmonisan hubungan antar pejabat di Kabupaten Klungkung Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%, di karenakan semua program sudah terealisasi. Adapun Indikator dari sasaran tersebut adalah : No


1

Terciptanya komunikasi dan kerja sama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan instansi terkait (%) Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%) Jumlah

2





Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

100

100

100

100 100

Terciptanya komunikasi dan kerja sama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan instansi terkait. Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, output : Rapat koordinasi tentang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan pencapaiannya 100%. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 90


Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, output : Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa dengan pencapaiannya 100%. Sasaran 2 :

Meningkatnya kerja antar Daerah dan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan public

Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %, di karenakan semua program sudah terlealisasi Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya data kerja sama daerah di Kabupaten Klungkung (paket) Meningkatnya pemahaman hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%) Jumlah





Target

Realisasi

Pencapaian (%)

20

20

100

100

100

100 100

Tersedianya/tertatanya data/arsip kerjasama daerah di Kabupaten Klungkung. (%) Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan publik, output : Buku data kerjasama daerah di Kabupaten Klungkung dengan pencapaiannya 100%. Meningkatnya pemahaman hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (%) Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Fasilitas/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum output : Ketaatan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan pencapaiannya 100%.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan barang-barang publik (public goods) Rata rata pencapaian indikator kinerja sasarannya adalah 75% Indikator yang berpengaruh pada tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Tersedianya data tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2011 di Kabupaten Klungkung (buku) Batas-batas desa yang ditetapkan di satu kecamatan (kecamatan) Tersusunnya dokumen rencana sosialisasi penataan kawasan eks galian C Kabupaten Klungkung (paket) Kewenangan Bupati yang diserahkan kepada camat (urusan)

2 3 4

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

156

156

100

1

1

-

1

1

5

5

100 91


5

Data dan Informasi yang berkaitan dengan nama unsurunsur rupa bumi di Kabupaten Klungkung tercapai (%) Jumlah









100

100

100 100

Tersedianya data tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2012 di Kabupaten Klungkung (buku). Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Pembuatan buku pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, output : penyusunan Buku LPPD dan ILPPD Kabupaten klungkung dengan pencapaian 100%. Tersedianya sumber informasi untuk penataan daerah aliran sungai unda dan biaya rapat-rapat serta pembentukan Tim dalam rangka inventarisasi tanah ex galian C (paket) Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Koordinasi dan sosialisasi Penataan daerah aliran sungai unda, output : Rapat kelompok kerja, Rapat Tim Implementasi, Sosialisasi kepada masyarakat di wilayah eks. Galian C, dengan pencapaian 0%. Tidak tercapaianya indikator kinerja sasaran 100% disebabkan karena masih ada kendala yang disebabkan oleh masih adanya permasalahan dibawah dan menunggu penyelesaian lebih lanjut, sehingga sosialisasi ke masyarakat dan rapat-rapat lanjutan tidak bisa dilaksanakan. Kewenangan Bupati yang diserahkan kepada camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan (urusan) Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat, output : Peraturan Bupati Klungkung Tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dengan pencapaian 100% Buku data Rupa Bumi Kabupaten Klungkung (kali) Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi, output : Rapat Tim, Rapat verifikasi di Desa, Buku Data Rupa Bumi di Kabupaten Klungkung dengan pencapaian 100%.

Sasaran 4 : Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan sebagai dasar pedoman hidup Rata - rata pencapain adalah 100 %. Indikator yang digunakan dalan sasaran tersebut yaitu: No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan (orang) Meningkatnya nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan (orang) Meningkatnya nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan (orang)

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

3,000

3,000

100

3,000

3,000

3,000

3,000

92


4 5

Meningkatnya nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan (orang) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kepahlawanan (orang) Jumlah



3,000

3,000

3,000

3,000 100

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Peringatan, output : rapat dan konsultasi ke pemerintah. dengan pencapaiannya 100%.

Bagian Umum Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan RPJMD tahun 2008-2013 tersebut adalah :   

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Bagian Umum selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Administrasi, Keuangan dan distribusi informasi menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 2 indikator sasaran dalam tahun 2013. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Penyediaan sarana pendukung untuk koordinasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah

Jumlah Inidkator


2

100

2

100 93


Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 %. Sasaran 1 : Penyediaan sarana pendukung untuk koordinasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %. Indikator yang secara signifikan berpengaruh menunjang pencapaian sasaran 1 adalah : No 1

2

Indikator Kinerja Sasaran Lancarnya rapat koordinasi Bupati dan Wakil Bupati (%) Terjaminnya kesehatan Bupati dan Wakil Bupati (%) Jumlah



Target

Realisasi

100

100

100

100

Pencapaian (%) 100

100 100

Pelaksanaan rapat koordinasi pejabat (kali) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah, output : Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi, dengan pencapaian 100%. Pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati (orang) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, output : Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati, dengan pencapaian target 100%.



Bagian Perlengkapan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan RPJMD tahun 2008-2013 tersebut adalah :  

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen 94




partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran. Bagian Perlengkapan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan pelayanan aparatur dan masyarakat menetapkan 3 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 9 Indikator kegiatan sasaran dalam tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 90 % dengan rincian sebagai berikut :

No

Sasaran

1

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan barang-barang publik Meningkatnya pengelolaan aset daerah secara lebih produktif Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat Jumlah

2 3

Jumlah Inidkator


4

100

3

100

2

60

9

90

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 terdapat 1 sasaran yang pencapaiannya <100 %. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan barang-barang publik Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % Indikator yang secara signifikan berpengaruh menunjang pencapaian sasaran tersebut adalah : No


1

Terpenuhinya Kebutuhan pakaian dinas untuk bupati dan wakil bupati dan pegawai pemerintah Kabupaten Klungkung (jenis) Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan untuk Bupati dan Wakil Bupati (jenis) Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu untuk Bupati dan Wakil Bupati (jenis)

2 3

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

5

0

83,58%

1

0

92,13%

3

0

100% 95


4

Terpenuhinya pemberian penghargaan/hadiah dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya berupa karangan bunga, papan ucapan, plakat dan lukisan (buah) Jumlah



102

0

100

Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dengan pencapaian target 100%.



Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur(%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan peralatan, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan pencapaian target 100%.



Pemenuhan Peningkatan Disiplin Aparatur(%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pengadaan pakaian kerja lapangan, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan pencapaian target 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan aset daerah secara lebih produktif Rata-rata pencapaian sasarannya 33,33% Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Tersertifikasinya tanah milik pemerintah Kabupaten Klungkung (%) Terhapusnya aset gedung yang sudah tidak efisiensi (unit) Terhapusnya aset kendaraan yang sudah tidak efisiensi (unit)

2 3

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

0

60,78%

3

0

3

0

96


Jumlah



60,78%

Terpenuhinya pemberian penghargaan/hadiah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya berupa karangan bunga, papan ucapan dan plakat (buah) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pencapaian target 100%.

Sasaran 3 : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%. Indikator yang secara signifikan berpengaruh menunjang pencapaian sasaran tersebut adalah : No


1

Terpenuhinya penyediaan aliran listrik untuk penerangan jalan di Kabupaten Klungkung (%) Berfungsinya fasilitas penerangan jalan sebagaimana mestinya (%) Jumlah

2

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

0

0,00%

100

0

0 100

Indikator kinerja kelima sasaran tersebut diatas dituangkan kedalam kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah, Pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan, dengan pencapaian target 100%. Bagian Pembangunan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 

Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan. 97




Meningkatnya peran gender dalam pembangunan

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 2 sasaran. Bagian Pembangunan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menetapkan 2 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 3 Indikator Kinerja Sasaran dalam tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian adalah 50.25 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatkan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Meningkatkan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Jumlah

2

Jumlah Inidkator 1


2

100

3

75

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 Sasaran 1 :

Meningkatkan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Rata-rata pencapaian sasaran adalah 50 % Indikator yang berpengaruh terhadap sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya program kegiatan pemerintah dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan terpantaunya kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

50

Pencapaian (%) 100

100

Dari Indikator Kinerja Sasaran diatas disimpulkan bahwa :  Pemenuhan program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah berupa kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa inspeksi wakil kepala daerah diwujudkan dengan capaian rata – rata sebesar 100% Sasaran 2 : Meningkatkan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % 98


Indikator yang berpengaruh terhadap sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1

Meningkatnya pemahaman tentang Perpres. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (orang)

50

50

100

100

2

Meningkatnya pemahaman pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyusunan RKA (%) Jumlah



Pencapaian (%) 100

100

Indikator kinerja sasaran tersebut dituangkan dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan capaian rata – rata sebesar 100 %.

Bagian Perekonomian Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan minat investasi sektor usaha riil, pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan-kelautan, peternakan, industri perdagangan dan koperasi.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut diatas adalah :    

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh Terwujudnya swasembada pangan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Bagian Perekonomian selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan pelayanan aparatur dan masyarakat menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 1 indikator kegiatan dalam tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

No 1

Jumlah Inidkator

Sasaran Fasilitasi/pembentukan perkuatan daerah pada bidang ekonomi Jumlah

kerjasama

antar

1


99


Analisis Pencapaian Kinerja Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2010 Sasaran 1 : Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya koordinasi/konsultasi antar pemerintah daerah dalam melaksanakan informasi dan kegiatan pusat dan daerah (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100

Pencapaian (%) 76

76

 Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi (kali) Indikator kinerja sasaran tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, dengan hasil kegiatan 100%. Sekretariat DPRD Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan RPJMD tahun 2008-2013 tersebut adalah : 

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa



Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat



Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 2 sasaran. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selaku unit kerja urusan otonami daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 100


kepegawaian dan persandian menetapkan 2 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 6 Indikator kinerja sasaran dalam tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Terwujudnya peran serta staf dan stackholder dalam upaya terwujudnya peningkatan kemampuan dan disiplin Lembaga dan Sekretariat Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dan Manajemen dalam pelaksanaan program dan pelaporan keuangan serta kinerja pada Sekretariat DPRD Jumlah

2

Jumlah Inidkator


2

100

4

100

6

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya 100%, ini menandakan didalam pelaksanaan sasaran Program kegiatan tidak mengalami hambatan atau kendala serta sesuai dengan Target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahuan 2013. Sasaran 1 : Terwujudnya peran serta staf dan stackholder dalam upaya terwujudnya peningkatan kemampuan dan disiplin Lembaga dan Sekretariat Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Tercapainya keseragaman dan disiplin kerja pimpinan dan anggota DPRD (%) Terlaksananya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%) Jumlah



Target

Realisasi

100

100

100

100

Pencapaian (%) 0

100

Tercapainya keseragaman dan disiplin kerja pimpinan dan anggota DPRD. Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, output : Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), dengan pencapaiannya 100%.

101


Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dan Manajemen dalam pelaksanaan program dan pelaporan keuangan serta kinerja pada Sekretariat DPRD Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Prosentase Perda Inisiatif Dewan (%)

2 3

Terserapnya aspirasi masyarakat (kecamatan) Terpantaunya kondisi real masyarakat, sarana dan prasarana umum serta kualitas pelayanan masyarakat (kecamatan) Prosentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan (kali) Jumlah

4



Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

0

4

4

0

4

4

0

1

1

0 100

Prosentase Perda Inisiatif Dewan. Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, output : Honorarium tenaga ahli DPRD dan Honorarium tenaga ahli fraksi dengan pencapaiannya 100%.



Terserapnya aspirasi masyarakat. Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Kegiatan Reses, output : Kegiatan reses di 4 Kec. Se Kabupaten Klungkung dengan pencapaiannya 100%.



Terpantaunya kondisi real masyarakat, sarana dan prasarana umum serta kualitas pelayanan masyarakat. Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah, output : Kegiatan observasi dan pengawasan di Kec. Banjarangkan, Kegiatan observasi dan pengawasan di Kec. Dawan, Kegiatan observasi dan pengawasan di Kec. Klungkung, Kegiatan observasi dan pengawasan di Kec. Nusa Penida dengan pencapaiannya 100%.



Prosentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan. Indikator Kinerja sasaran ini di tuangkan kedalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD, output : Kegiatan Workshop, Seminar, lokakarya dan Bimtek, Cinderamata, Kunjungan Kerja alat-alat kelengkapan dewan @ 1 kali kegiatan, Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah bagi unsur pimpinan, Kunjungan kerja /study banding lembaga, General checkup dengan pencapaiannya 100%.

Inspektorat 102


Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  



Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka Inspektorat Kabupaten Klungkung selaku unit kerja operasional yang melaksanakan Bidang Pengawasan menetapkan 1 sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dan 5 Indikator Kinerja Sasaran dalam Tahun anggaran 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Terlaksananya pengawasan yang akuntabel dan tindak lanjut yang memadai Jumlah

Jumlah Inidkator 5


5

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaian rata-rata nya sebesar 100 %, pencapaian ini menandakan bahwa sasaran yang dituangkan ke dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung telah berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. 103


Sasaran 1 : Terlaksananya pengawasan yang akuntabel dan tindak lanjut yang memadai Dari 5 Indikator Kinerja Sasaran pencapaian rata-rata telah tercapai 100%, berikut Indikator Kinerja Sasaran yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : No


1

Meningkatnya kepatuhan obrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing (%) Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan Lakit SKPD yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) Meningkatnya pengetahuan PNS terhadap pentingnya SPIP dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (%) Meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan dan tuntasnya tindak lanjut temuan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh obyek (%) Jumlah

2

3

4 5



Target

Realisasi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pencapaian (%) 100

100

Meningkatnya Efektivitas Keadministrasian dan Kelancaran Operasional Perkantoran (%) Implementasi dari sasaran tersebut yang dituangkan ke dalam program pelayanan administrasi perkantoran, kemudian dijabarkan kedalam 10 kegiatan. Berdasarkan realisasi target kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut diatas sudah tercapai 100%.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Kantor Pelayanan Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan kesehatan guna terbentuknya lingkungan dan prilaku yang sehat, profesinalisme di bidang pelayanan guna peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :  

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. 104


Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Perijinan menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 1 indikator kinerja sasaran tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 140,13 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Masyarakat, Badan Hukum, Badan Usaha yang mendirikan bangunan dan usaha Jumlah

Jumlah Inidkator 1

Rata-rata Pencapaian Sasaran (%) 140,13

1

140,13

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 terdapat sasaran yang pencapaiannya lebih dari dari 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Masyarakat, Badan Hukum, Badan Usaha yang mendirikan Bangunan dan usaha Rata-rata pencapaian sasaran adalah 140,13 % Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu: No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terbitnya dokumen ijin (dokumen ijin) Jumlah



Target 800

Realisasi 1119

Pencapaian (%) 140,13 140,13

Upaya pelayanan dan program perijinan terfokus pada aksesibilitas serta kualitas pelayanan perijinan dengan koordinasi, sinkronisasi dengan instansi terkait yang dilakukan dengan mendekatkan pelayanan perijinan pada masyarkat melalui pembinaan dan monitoring lapangan dengan pencapaiannya 140,13%.

Badan Kepegawaian Daerah Urusan Kepegawaian Merupakan Urusan Strategis yang menyangkut pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk membantu Pejabat pembina kepegawaian daerah sehingga penyelenggara pemerintah daerah dibidang kepegawaian dapat berjalan dengan baik, lancar, terkoordinasi, benar dan akurat dengan mengacu kepada norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undangan. Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : 105


“Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan RPJMD tahun 2008-2013 tersebut adalah :  

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung selaku unit kerja operasional yang melaksanakan Bidang Pengawasan menetapkan 3 sasaran dan 10 Indikator Kinerja Sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 93,90% dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah

2

3

Jumlah Inidkator


2

100

1

100

7 10

93,90

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 indikator kinerja sasaran mencapai 0%. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Pemenuhan kebutuhan peningkatan PNS yang diberikan Diklatpim (%) Tersedianya SDM yang lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa dan diklat teknis (%)

2

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

100

100

100

100 106


Jumlah



100

Terpenuhinya kualitas pelayanan yang baik (orang) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Pemenuhan aparatur yang diberikan diklat teknis barang/jasa dengan pencapaian 100%



Pemenuhan kebutuhan peningkatan PNS yang diberikan Diklatpim (orang) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan pemberian Diklatpim Tk. II dan Tk. IV dengan pencapaian 100%.

Sasaran 2 : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Pemenuhan kebutuhan peningkatan status CPNS menjadi PNS (%) Jumlah











Target

Realisasi

Pencapaian (%)

100

100

100 100

Pemenuhan kebutuhan aparatur daerah sesuai nomenklatur –Tenaga Honorer Kategori II (orang) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan seleksi CPNSD Kab. Klungkung dari tenaga honorer kategori II, dengan pencapaian 100%. Dokumen Kepegawaian (SK) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, dengan pencapaian 100%. Updating berkala data kepegawaian tepat waktu (bulan) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian, output : terpeliharanya program (software) SIMPEG, dengan pencapaian 100%. Penanganan penghargaan kepegawaian (orang) - Bantuan dana duka – Jamsostek Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, output : Bantuan dana duka, jamsostek, dengan pencapaian 100%. Penanganan kasus disiplin kepegawaian -Honor Tim GDN (bulan) Laporan Kegiatan Sidak Tim GDN (laporan) -PNS yang disumpah (orang) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penanganan kasus disiplin kepegawaian, output : operasional Tim GDN, Lap. 107




Kegiatan Sidak GDN (Triwulan), PNS yang disumpah, dengan pencapaian 100%. Pemenuhan kebutuhan aparatur daerah sesuai nomenklatur (orang) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, output : PNS yang diberikan tugas belajar S2, dengan pencapaian 100%.

Sasaran 3 : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Indikator yang secara signifikan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Pemenuhan Kebutuhan aparatur daerah sesuai nomenklatur (orang) Keputusan mutasi kepangkatan yang tepat waktu dan tepat orang (SK) Updating berkala data kepegawaian tepat waktu (bulan) Penanganan penghargaan kepegawaian (%) Penanganan kasus disiplin kepegawaian (%) Terlaksananya sumpah/janji PNS Pemenuhan Kebutuhan aparatur daerah sesuai nomenklatur (%) Jumlah

2 3 4 5 6 7

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

561

40

100

1.100

1.100

12 100 100 100

0 100 100 0

100

100 100

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan salah satu SKPD, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai amanat pasal 49 yang menyatakan “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan” Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 

Terwujudnya

sistem

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan 108


 

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Administrasi, Keuangan dan distribusi informasi menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 15 kegiatan dalam tahun 2013. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah

Jumlah Inidkator 15


15

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 %. Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % Indikator kinerja sasaran yang secara signifikan berpengaruh menunjang pencapaian sasaran adalah : No 1

2 3 4 5

Indikator Kinerja Sasaran Pedoman pelaksanaan/pengelolaan keuangan tahunan bagi pemerintah daerah (%) Pedoman pelaksanaan/pengelolaan keuangan tahunan bagi pemerintah daerah (%) Pedoman pelaksanaan/pengelolaan keuangan tahunan bagi pemerintah daerah (%) Pedoman pelaksanaan/pengelolaan keuangan tahunan bagi pemerintah daerah (%) Pedoman pelaksanaan/pengelolaan keuangan tahunan

Target

Realisasi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pencapaian (%) 100

100 100 100 100 109


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

bagi pemerintah daerah (%) Pedoman pelaksanaan/pengelolaan keuangan tahunan bagi pemerintah daerah (%) Terdatanya aset/barang daerah (%) Teridentifikasinya masalah-masalah dalam rangka pencapaian target PAD (%) Terdatanya subyek dan obyek PBB (%) Meningkatnya pemahaman wajib PBB (%) Terdatanya potensi pajak daerah dan pendapatan lainnya (%) Teridentifikasinya permasalahan dan solusi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah (%) Lancarnya pengelolaan keuangan daerah (%) Meningkatnya kapasitas operator SIMDA Keuangan (paket) Terwujudnya upgrade sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) (paket) Jumlah





100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

1

0

1

0

100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100

Uraian dari Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas telah diimplementasikan kedalam Program dan kegiatan utama di Tahun anggaran 2013, telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan disepakati. Indikator Kinerja Sasaran ini tertuang dalam 16 kegiatan dengan tingkat pencapaian 100%. Dua kegiatan tidak dapat terlaksana karena tidak memperoleh jadwal dari BPKP.

Kecamatan Klungkung Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran. Kecamatan Klungkung selaku unit kerja operasional yang melaksanakan 110


urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 3 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 11 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1 2 3

Terjalin Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat Meningkatnya Peran dan Fungsi Aparatur Pemenuhan kebutuhan data dan informasi bahan perencanaan pembangunan Jumlah

Jumlah Inidkator 1 9 1

Rata-rata Pencapaian Sasaran (%) 100 100 100

11

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 3 sasaran tersebut diatas yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaian rata-rata terealisasi 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Terjalin Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1

Terwujudnya ketertiban dan keamanan di masyarakat (%) Jumlah

100

100




Terwujudnya ketertiban dan keamanan di masyarakat Dalam mewujudkan dari sasaran tersebut diatas, Kecamatan Klungkung dalam menjalankan fungsi pelayanan serta administrasi kepada masyarakat dengan melakukan dialog/audiensi serta koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan. Indikator Sasaran ini untuk mewujudkan tujuan meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Desa dan Kelurahan. Pencapaian Kinerja sasaran ini sudah sesuai dengan target dalam penetapan kinerja tahun 2013 yaitu 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran dan Fungsi Aparatur Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% 111


Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1

Tersedianya informasi terbaru data monografi kecamatan (buku) Tersedianya informasi terbaru data porfil desa/kelurahan (buku) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik (%) Tersedianya juara UKS dikirim ke tingkat Kabupaten (%) Terlaksananya pembangunan sesuai dengan usulan dalam proposal desa (%) Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi Muspika (%) Tersedianya tim pendamping alokasi dana desa (%) Tersedianya desa juara dikirim ke tingkat kabupaten (%) Tersedianya juara KG-PKK-Kes dikirim ke tingkat kabupaten (%) Jumlah

20

0

Pencapaian (%) 0

18

0

0

100

0

0

100 100

0 0

0 0

100 100 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9



100

Kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan berupa up-dating data Monografi Kecamatan dan Desa. Untuk tersedianya data tahunan kecamatan yang akurat sebagai bahan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan tugastugas pemerintahan maka dilaksanakan kegiatan penyusunan Monografi Kecamatan dan Profil Desa tahun 2012. Kegiatan pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa dilakukan melalui pembinaan desa lomba yang mewakili Kecamatan Klungkung dalam Lomba Desa terpadu tingkat Kabupaten Klungkung. Pada Tahun 2012 desa yang mendapat pembinaan adalah Desa Akah dan Kelurahan Semarapura Kaja. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan lomba UKS, dan kegiatan pembinaan administrasi kependudukan dan perijinan bagi para Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur. Pemerintahan Desa. Laporan Administrasi Bulanan yang meliputi Laporan Kependudukan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa serta Absensi Aparat Desa. Pada tahun 2012 dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Klungkung seluruhnya dapat menyampaikan laporan tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran ini adalah Penataan keorganisasian, tugas, fungsi dan kewenangan aparatur. Berdasarkan realisasi target indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran telah dapat dicapai secara optimal dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100%.

Sasaran 3 : Pemenuhan kebutuhan data dan informasi bahan perencanaan pembangunan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% 112


Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya informasi perencanaan pembangunan di Kecamatan Klungkung (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

0


Sasaran ini dirumuskan untuk mencapai tujuan yaitu ”Terwujudnya perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang Terpadu dan Berkesinambungan”. Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran ini adalah dengan melaksanakan program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan yang diimplementasikan kedalam kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Pada tahun 2012 pemerintah Kecamatan Klungkung melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Klungkung yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran ini adalah Penerbitan dokumen Musrenbang , laporan Inventarisasi swadaya Murni dan laporan inventarisasi belanja langsung masuk desa. Berdasarkan realisasi target indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran telah dapat dicapai secara optimal dengan tingkat capaian kinerja 100%.



Kecamatan Banjarangkan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 6 sasaran. 113


Kecamatan Banjarangkan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 6 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 13 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1 2

Terbinanya dan terjalin kerjasama LINMAS Meningkatkan penataan batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Banjarangkan Peningkatan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Terciptanya Tertib Administrasi di Kecamatan Terciptanya perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya Jumlah

3 4 5 6



1 3 4 3

100 100 100 100

13

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 6 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Terbinanya dan terjalin kerjasama LINMAS Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Banjarangkan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100


 Pemeliharaan Lapangan Olahraga Desa Banjarangkan dan Lapangan Pau Desa Tihingan (Lapangan) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, output : lapangan olahraga Desa Banjarangkan dan Desa Tihingan, dengan pencapaian 100%. Sasaran 2 : Meningkatkan penataan batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Banjarangkan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% 114



Indikator Kinerja Sasaran Tertibnya batas wilayah administrasi Kecamatan Banjarangkan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100


 Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan pengembangan wawasan budaya bangsa, output : upacara bendera, juara I lomba HUT RI, dengan pencapaian 100%. Sasaran 3 : Peningkatan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga yang memadai (lapangan) Jumlah

Target

Realisasi

2

2


 UKS (juara) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penataan administrasi kecamatan, output : juara lomba UKS, dengan pencapaian 100%.  Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan Desa ((%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penataan administrasi kecamatan, output : monitoring/evaluasi pemilihan dan pelantikan perbekel, monitoring ADD, dengan pencapaian 100%.  Desa dan Kepala Desa (juara) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penataan administrasi kecamatan, output : juara lomba desa terpadu, dengan pencapaian 100%. Sasaran 4 : Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1 2

Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan (%) Meningkatnya rasa solidaritas dan tali persaudaraan (%) Tersedianya juara UKS dan DBD (%) Jumlah

100

100

100

100

100

100

3

Pencapaian (%) 100

100 115


 Petugas Perencana Pembangunan Desa (%) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan, output : dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan tahun 2013, dokumen hasil inventarisasi biaya langsung masuk desa tahun 2013, dokumen hasil inventarisasi swadaya, dengan pencapaian 100%. Sasaran 5 : Terciptanya Tertib Administrasi di Kecamatan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Lancarnya Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Perbekel (%) Lancarnya Alokasi Dana Desa (%) Lancarnya Operasi Kecamatan dan Muspika (%) Tersedianya desa juara dikirim ke tingkat kabupaten (kali) Jumlah

2 3 4



Target

Realisasi

100

100

100 100

100 100

1

1

Pencapaian (%) 100

100

Terbinanya dan terjalinnya kerjasama LINMAS (paket) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, dengan pencapaian 100%. Sasaran 6 : Terciptanya perencanaan kebutuhan dan sumber daya Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100%

pembangunan sesuai dengan

Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya informasi perencanaan pembangunan di Kec. Banjarangkan (buku) Tersedianya informasi swadaya murni masyarakat di Kec. Banjarangkan (laporan) Tersedianya informasi biaya langsung masuk desa di Kec. Banjarangkan (laporan) Jumlah

Target

Realisasi

18

18

18

18

18

18

Pencapaian (%) 100

100

 Batas wilayah administrasi banjarangkan (paket) Indikator kinerja sasaran ini dituangkan kedalam kegiatan penataan daerah otonomi baru, output : laporan pelaksanaan tapal batas wilayah administrasi kecamatan banjarangkan, dengan pencapaian 100%. Kecamatan Nusa Penida 116


Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2011 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 ditetapkan 2 sasaran. Kecamatan Nusa Penida selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 2 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011, dan menetapkan 7 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2011. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1 2

Peningkatan peran dan fungsi lembaga Peningkatan taraf hidup dan peran serta masyarakat Jumlah



7

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011 pencapaiannya adalah rata-rata 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Peningkatan peran dan fungsi lembaga. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : 117


No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Sasaran Terbinanya sekaa dan rasa nasionalisme wilayah kecamatan (%) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa wilayah kecamatan sesuai ketentuan (%) Tertibnya penduduk pendatang dalam hal administrasi (%) Tersedianya sekolah yang siap untuk mengikuti lomba UKS (%) Jumlah

Target

Realisasi

100

100

Pencapaian (%) 100

75

75

100

70

70

100

100

100

100 100

Sasaran 2 : Peningkatan taraf hidup dan peran serta masyarakat. Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Penerbitan dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan dan hasil MAD tahun 2011 tepat waktu (%) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi para kader posyandu dan bina keluarga balita (%) Pelaksanaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (%) Jumlah

Target

Realisasi

80

80

Pencapaian (%) 100

75

75

100

75

75

100 100

Kecamatan Dawan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut diatas adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 6 sasaran. Kecamatan Dawan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan 118


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 6 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 12 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan partisipasi masyarakat Tertatanya batas-batas desa di Kecamatan Dawan Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan Meningkatnya peran dan fungsi aparatur Terpeliharanya aset/fasilitas kecamatan Pemenuhan kebutuhan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan Jumlah

2 3 4 5 6

Jumlah Inidkator 1


1 4

93,33 100

3 1 2

100 100

12

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 6 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya 99,48 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan partisipasi masyarakat Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Kerjasama dengan tokoh Masyarakat (Desa) Jumlah



Target

Realisasi

1

1


Terwujudnya Kerjasama dengan tokoh Masyarakat (Desa) Untuk mendukung dan mewujudkan Indikator kinerja sasaran tersebut diatas Kecamatan Dawan menuangkan kedalam 1 program diantaranya adalah dengan program audiensi dengan para tokoh masyarakat dengan capaian hasil 100%.

Sasaran 2 : Tertatanya batas-batas desa di Kecamatan Dawan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 50% 119



Indikator Kinerja Sasaran Tertib batas wilayah administrasi (desa) Jumlah



Target 12

Realisasi 12

Pencapaian (%) 93,33 93,33

Tertib batas wilayah administrasi (desa) Sasaran tersebut di atas dituangkan kedalam kegiatan Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan tertib batas wilayah administrasi dengan output/keluaran berupa berita acara kesepakatan batas desa. Berdasarkan realisasi dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut terealisasi 78,26% karena masih ada beberapa desa yang masih belum sepakat dengan batas wilayahnya.

Sasaran 3 : Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat/orang Meningkatnya kesehatan dan rasa persaudaraan masyarakat/orang Tersedianya data monografi Kecamatan Tahun 2012/buku Tersedianya informasi terbaru data profil desa tahun 2012/buku Jumlah



Target

Realisasi

400

400

1500

1500

1

1

1

1

Pencapaian (%) 100

100

Tersedianya lapangan olahraga layak pakai (lapangan) Untuk mewujudkan indikator kinerja sasaran tersebut diatas Kecamatan Dawan menuangkan kedalam program pemeliharaan lapangan dawan klod dengan hasil kegiatan tercapai 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya peran dan fungsi aparatur Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya juara UKS/UKS Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/% Tersedianya desa juara untuk mengikuti lomba Desa tingkat Kabupaten/desa Jumlah

Target

Realisasi

1 100

1 100

1

1


100

120




Terselenggaranya upacara bendera sebagai wujud rasa nasionalisme masyarakat (orang). Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah terealisasi sesuai dengan target yaitu terlaksananya upacara bendera dengan hasil kegiatan tercapai 100%.  Meningkatnya kesehatan dan rasa persaudaraan masyarakat. (orang) Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah terealisasi sesuai dengan target yaitu terlaksananya lomba dengan hasil kegiatan tercapai 100%.

Sasaran 5 : Terpeliharanya aset/fasilitas kecamatan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya lapangan olah raga yang layak pakai/lapangan Jumlah





Target

Realisasi

2

2


Tersedianya data Monografi Kecamatan tahun 2013 (buku) Untuk mewujudkan Indikator kinerja sasaran tersebut diatas Kecamatan Dawan menuangkan kedalam kegiatan penyediaan buku monografi kecamatan tahun 2013 dengan tingkat pencapaian 100%. Meningkatnya pemahaman perangkat desa dalam penyusunan profil desa (desa) Untuk mewujudkan Indikator kinerja sasaran tersebut diatas Kecamatan Dawan menuangkan kedalam kegiatan pembinaan penyusunan profil desa dengan tingkat pencapaian 100%.

Sasaran 6 : Pemenuhan kebutuhan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Tersedianya informasi tentang perencanaan pembangunan di Kecamatan Dawan Tahun 2012 (buku) Tersedianya informasi Swadaya Murni masyarakat tahun 2012 (laporan) Jumlah

2



Target

Realisasi

1

1

1

1

Pencapaian (%) 100 100 100

Tersedianya informasi tentang perencanaan pembangunan di Kecamatan Tahun 2013 (buku) Untuk mewujudkan Indikator kinerja sasaran tersebut diatas diimplementasikan dengan penerbitan dokumen Musrenbang dan 121




pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dengan tingkat pencapaian 100%. Tersedianya informasi Swadaya Murni masyarakat tahun 2013 (laporan) Berdasarkan realisasi target yang telah disampaikan kegiatan tersebut telah tercapai secara optimal dengan tingkat pencapaian kinerja 100%.

Kelurahan Semarapura Kaja Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : ”Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Kelurahan Semarapura Kaja selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 3 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Terpenuhinya fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah dan terbitnya buku profil kelurahan Jumlah

3


3

100

Jumlah Inidkator

122


Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100 %. Pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Terpenuhinya fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah dan terbitnya buku profil kelurahan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %. Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1 2 3

Terpilihnya kepala lingkungan yang baru (%) Terwujudnya data penduduk pendatang yang akurat (%) Tersedianya informasi mengenai kelurahan Semarapura Kaja tahun 2012/% Jumlah

100 100 100

100 100 100

Pencapaian (%) 100 100 100 100

 Terpilihnya kepala lingkungan yang baru (orang). Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Kaja mewujudkan kedalam kegiatan pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan dengan hasil kegiatan 100%  Terwujudnya data penduduk yang akurat (kali) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Kaja mewujudkan kedalam kegiatan monitoring terhadap penduduk pendatang dengan hasil kegiatan 100%  Tersedianya informasi mengenai profil kelurahan semarapura kaja (buku) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Kaja mewujudkan kedalam kegiatan pengadaan buku profil kelurahan tahun 2013 dengan hasil kegiatan 100% Kelurahan Semarapura Kangin Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 123


  


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Kelurahan Semarapura Kangin selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 3 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut :

3


3

100

Jumlah Inidkator

No

Sasaran

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju masyarakat makmur dan sejahtera Jumlah

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100 %. Pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju masyarakat makmur dan sejahtera Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %. Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Terpilihnya kepala lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (%) Peningkatan SDM Karang Taruna, LPM dan PKK (organisasi) Tersedianya informasi tentang kelurahan Semarapura

2 3

Target

Realisasi

100

100

3

3

100

100

Pencapaian (%) 100 100 100 124


Kangin tahun 2013 (%) Jumlah

100

 Terlaksananya pembinaan LPM, Karang Taruna, PKK, dan Pendataan Duktang (laporan) Indikator kinerja sasaran tersebut diwujudkan dengan kegiatan pembinaan LPM, Karang Taruna, PKK, dan Pendataan Duktang, outcome : peningkatan SDM Karang Taruna, LPM dan PKK, dengan hasil kegiatan 100%.

Kelurahan Semarapura Kauh Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Kelurahan Semarapura Kauh selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 3 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No 1

Sasaran Peningkatan

pembinaan

penyelenggaraan

Jumlah Inidkator 3



pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah

3

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


1

Terpilihnya kepala lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (%) Terselenggaranya rapat Musrenbangkel dan rapat Tim Monitoring Penduduk Pendatang (kali) Tersedianya profil kelurahan Tahun 2013 (buku) Jumlah

2 3

Target

Realisasi

100

100

2

2

10

10

Pencapaian (%) 100 100 100 100

 Tersedianya sarana administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Kauh menuangkan kedalam kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instaliasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan logistik kantor, Penyediaan makanan dan minuman, Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran dengan hasil kegiatan 100%. Kelurahan Semarapura Klod Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” 126


Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Kelurahan Semarapura Klod selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 2 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No 1

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Jumlah

pemerintahan

Jumlah Inidkator 2


2

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100%. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Kelurahan

pemerintahan Desa dan

Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya data penduduk (%) Tersedianya data kelurahan (%) Jumlah

Target 100 100

Realisasi 100 100

Pencapaian (%) 100 100 100

 Uraian dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2012 dengan pencapaian masing-masing 127


Indikator Kinerja Sasaran adalah 100%. Kelurahan Semarapura Tengah Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu: “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran. Kelurahan Semarapura Tengah selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 3 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 3 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Tersedianya data dan informasi yang valid, real time dan tepat

2

Terwujudnya peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan Terwujudnya data dan informasi kesejahteraan masyarakat yang valid dan berkala Jumlah

3

Jumlah Inidkator 1


1

100

1

100

3

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 128


tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Tersedianya data dan informasi yang valid, real time dan tepat Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terpilihnya dan terlantiknya kepala lingkungan yang baru/% Jumlah













Target

Realisasi

100

100


Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan surat kabar (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan output : listrik, air dan telepon, surat kabar/majalah dengan hasil kegiatan 100% Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan output : jasa administrasi keuangan dengan hasil kegiatan (100%) Tersedianya alat tulis kantor yang memadai (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan output : alat tulis, dengan hasil kegiatan (100 %). Tersedianya barang cetakan dan fotocopy surat dinas dan dokumen lain (kali) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan barang cetakan penggandaan dengan output : barang cetakan, penggandaan, dengan hasil kegiatan 100 %. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai (buah) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan output : Lampu hemat energi 18 watt lampu neon panjang 40 watt, battery AA, dengan hasil kegiatan 100 %. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai (unit) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan 129










peralatan dan perlengkapan kantor, dengan output : printer, dengan hasil kegiatan 100 %. Tersedianya bahan logistik/sesajen yang memadai (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, dengan output : sesajen, dengan hasil kegiatan 100 %. Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat (kotak) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan output : snack kotak (180), dan nasi kotak (180), dengan hasil kegiatan 100 %. Tersedianya laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan output : laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan hasil kegiatan 100 %. Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tesebut diatas Kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dengan output : jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dengan hasil kegiatan 100 %.

Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan tingkat kelurahan secara optimal di Kelurahan Semarapura Tengah/% Jumlah





Target

Realisasi

100

100

Pencapaian (%) 100

100

Tersedianya mebeleur (bulan) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan pengadaan mebeleur, dengan output : kursi rapat, kursi kerja, dengan hasil kegiatan 100% Terpeliharanya kebersihan kantor lurah dengan baik (%) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan pemeliharaan 130






rutin/berkala gedung kantor, dengan output : peralatan kebersihan dan pembersih, tersedianya spanduk, tersedianya dekorasi kantor, dengan hasil kegiatan 100% Terpeliharanya 5 kendaraan dinas/operasional dengan baik (unit) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan output : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan hasil kegiatan 100% Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor berupa komputer dengan baik (kali) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan output : pemeliharaan PC dan laptop/unit, pemeliharaan LCD proyektor/unit, dengan hasil kegiatan 100%

Sasaran 3 : Terwujudnya data dan informasi kesejahteraan masyarakat yang valid dan berkala Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersusunnya buku Profil kelurahan Tahun 2013/% Jumlah



Target 2

Realisasi 2


Terpilih dan terlantiknya kepala lingkungan yang baru (orang) Untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas kelurahan Semarapura Tengah menuangkan kedalam kegiatan pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan, dengan output : pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan, dengan hasil kegiatan 100%

Kelurahan Semarapura Klod Kangin Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah : 131


  


Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 1 sasaran. Kelurahan Semarapura Klod selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan 1 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 2 Indikator Kinerja Sasaran di tahun 2013.

Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No 1

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Jumlah

pemerintahan

Jumlah Inidkator 2


2

100

Analisis Pencapaian Kinerja Dari 1 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya adalah rata-rata 100%. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor internal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Kelurahan

pemerintahan Desa dan

Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya data penduduk (%) Tersedianya data kelurahan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100 100

100 100

Pencapaian (%) 100 100 100

 Uraian dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2012 dengan pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah 100%. 132


2.2.17 Urusan Pertanian dan Urusan Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu: “Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat dengan mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tetap berdasar pada upaya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan; dan meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :   

Terwujudnya swasembada pangan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 3 sasaran. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Pertanian, perkebunan, dan kehutanan menetapkan 3 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, dan menetapkan 13 indikator kinerja sasaran di tahun 2013. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Meningkatnya Produktivitas Usaha Tani Komoditas Bahan Pangan Utama Meningkatnya produktivitas usaha Tani yang berorientasi pasar Terjaganya Kelestarian Sumber Daya Alam Jumlah

2 3

Jumlah Inidkator 7


3

100

3 13

100 100

Analisis Pencapaian Kinerja 133


Dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 pencapaiannya telah sesuai dengan target di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 yaitu 100 %. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor interal dan atau eksternal Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Usaha Tani Komoditas Bahan Pangan Utama Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 %. Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Sasaran Terbinanya kelompok tani penerima BLM (%) Terlaksananya pemberdayaan kelompok tani (%) Tersedianya data statistik pertanian, perkebunan dan kehutanan yang akurat (%) Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen dan pengelohan hasil (%) Terwujudnya pembangunan jalan usaha tani (subak) Terlaksananya pembinaan BLM, pembinaan, pemantauan, pengawasan pupuk dan pestisida (%) Terlaksananya Monev Kegiatan (%) Jumlah

Target

Realisasi

100 100 100

100 100 100

Pencapaian (%) 100 100 100

100

100

100

18 100

17 100

94 100

100

100

100 100

Sasaran 2 : Meningkatnya produktivitas usaha Tani yang berorientasi pasar Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100% Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1 2

Tertanaminya bibit jeruk 3000 pohon (%) Terkendalinya penanaman padi, palawija dan hortikultura dari serangan OPT seluas 15880 Ha (%) Terpeliharanya tanaman kopi dan kakao di kebun induk selat (%) Jumlah

100 100

100 100


15

15

100

3

100

Sasaran 3 : Terjaganya Kelestarian Sumber Daya Alam Rata-rata pencapaian sasaran adalah 100 % Indikator yang berpengaruh terhadap tercapainya sasaran tersebut yaitu : No


Target

Realisasi

1

Tertanamanya lahan kristis di luar kawasan hutan seluas 462 Ha (%) Tertanamanya bibit kesambi pada areal model usaha

100

100

Pencapaian (%) 100

100

100

100

2

134


3

hasil hutan non kayu seluas 10 Ha (%) Terlaksananya penghijauan lingkungan seluas 121,2 Ha (%) Jumlah

100

100

100 100

2.2.17 Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan minat investasi sektor usaha riil, pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan-kelautan, peternakan, industri perdagangan dan koperasi.” Penetapan sasaran dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan tujuan tersebut adalah :    

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ditetapkan 7 sasaran. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan selaku unit kerja operasional yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan menetapkan 7 sasaran sesuai dengan sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dan menetapkan 9 Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pencapaian adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut : No

Sasaran

1

Pemberdayaan masyarakat dan pengawasan dan sumber daya kelautan Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Berkembangnya budidaya perikanan Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit hewan menular Meningkatnya usaha agribisnis Peternakan Meningkatnya Produksi Perikanan melalui Penanganan Pasca Panen Hasil Produksi Perikanan Jumlah

2 3 4 5 6 7

Jumlah Inidkator 1


1

100

1 1 1

100 100 100

3 1

100 100

9

100 135


Analisis Pencapaian Kinerja Dari 7 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 terdapat sudah mencapai 100 %. Sasaran 1 : Pemberdayaan masyarakat dan pengawasan dan sumber daya kelautan Pencapaian sasarannya adalah 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu :

No 1


Target

Realisasi

6

6

Terbinanya jaringan komunikasi dan kerjasama antara POKMASWAS dan instansi terkait yang ada di wilayah kabupaten Klungkung (klp)

Pencapaian (%) 100

Jumlah



100

Terbinanya jaringan komunikasi dan kerjasama antara POKMASWAS dan instalasi terkait yang ada di wilayah kabupaten Klungkung Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.993.000,- dengan realisasi Rp.23.474.900.-. Indikator Kinerja sasaran ini telah terealisasi 100%.

Sasaran 2 : Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian sasarannya adalah dengan

100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai

dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1


Target

Realisasi

100

100

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (%) Jumlah




Terlaksananya pengembangan ikan budidaya Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.337.500,- dengan realisasi Rp. 32.972.500-.

Sasaran 3 : Berkembangnya Budi daya Perikanan Pencapaian sasarannya 100 %,pencapaian tersebut sudah sesuai target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013.

dengan

136


Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya pengembangan ikan budidaya (%) Jumlah

Target 100

Realisasi 100




Tersedianya data base perikanan tangkap pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.577.500,- dengan realisasi Rp.7.559.750,-



Terbangunnya sarana dan prasarana PPI Kusamba pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.866.760.150,- dengan realisasi Rp. 2.803.601.000,Kedua indikator kinerja sasaran ini pencapaiannya telah 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap Pencapaian sasarannya adalah 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terbangunnya sarana dan prasarana PPI Kusamba (%) Jumlah



Target

Realisasi

100

100


Tersedianya data base pengolahan ikan Indikator Kinerja sasaran ini pencapaiannya sudah 100%. Dialokasikan anggaran Rp. 8.170.500,- dengan realisasi Rp. 8.170.500,-.

Sasaran 5 : Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit hewan menular Pencapaian sasarannya adalah 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan hewan (%) Jumlah



Target

Realisasi

100

100


Terlaksananya kegiatan pelayanan pemberantasan penyakit hewan menular/rabies (pengobatan,eleminasi,vaksinasi,spraying dan pemeriksaan sampel bahan asal. Indikator Kinerja sasaran ini pencapaian sasarannya terealisasi 100%, dialokasikan anggaran Rp. 321.375.000,- dengan realisasi Rp. 301.849.400,-

Sasaran 6 : Meningkatnya usaha agribisnis Peternakan 137


Pencapaian sasarannya adalah 100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1 2 3

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya sarana IB (%) Tersedianya bibit babi untuk masyarakat miskin (%) Menngktanya pemasaran hasil peternakan (kali) Jumlah



Target 100 100 100

Realisasi 100 100 100

Pencapaian (%) 100 100 100 100

Tersedianya sarana penunjang untuk kegiatan IB yaitu tersedianya N2 Cair Indikator Kinerja sasaran ini pencapaiannya sudah 100%. Dialokasikan anggaran Rp.39.116.000,- dengan realisasi Rp.38.549.600,-. Analisis pencapaian kinerja merupakan uraian dari masing-masing kegiatan dalam proses pencapaian indikator-indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di dinas peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung, walaupun dari segi output dan outcome program dapat tercapai 100% namun pada tahap awal proses suatu kegiatan, terutama pada kegiatan–kegiatan yang memerlukan proses pelelangan terdapat permasalahan yang sangat berarti yaitu terlambatnya proses pelelangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap waktu mulainya suatu kegiatan, yang sudah tentu berpengaruh terhadap optimalisasi hasil kegiatan. Semua kagiatan yang dilaksanakan di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari masyarakat, seperti penyediaan bibit ikan air tawar, vaksinasi missal dan eliminasi missal. Berikut ini beberapa kendala dari pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2011 yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung: 1. Untuk kegiatan IB di Kecamatan Nusa Penida harga dan upah pelaksana IB lebih mahal dari harga pejantan sehingga masih banyak peternak menggunakan pejantan. 2. Waktu penetapan APBD induk maupun perubahan serta proses pelelangan pekerjaan yang masih terlambat sehingga mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan untuk mencapai hasil kegiatan yang lebih optimal, peran dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan.

Sasaran 7 : Meningkatnya Produksi Perikanan melalui Penanganan Pasca Panen Hasil Produksi Perikanan Pencapaian sasarannya adalah dengan

100 %, pencapaian tersebut sudah sesuai

138


dengan target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam sasaran tersebut yaitu : No 1

Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya data base pengolahan ikan (%) Jumlah

Target 100

Realisasi 100


2.3

Permasalahan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klungkung telah menunjukkan berbagai kemajuan hingga akhir tahun 2014 dan perkiraan pencapaiannya pada tahun 2015. Namun demikian masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam pembangunan agar sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 dapat tercapai. Identifikasi berbagai permasalahan tersebut merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2015 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Klungkung yang dihadapi 5 (lima) tahun mendatang meliputi: (a) permasalahan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (b) permasalahan pendidikan, kesehatan dan pengembangan SDM; (c) permasalahan sosial kemasyarakatan; (d) permasalahan pertanian; (e) permasalahan pariwisata dan budaya; (f) permasalahan infrastruktur dan tata ruang; (g) permasalahan keamanan dan ketertiban; (h) permasalahan lingkungan hidup; (i) permasalahan reformasi birokrasi; dan (j) permasalahan IPTEKDA. Beberapa permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan misi RPJMD dan RPJPD Kabupaten Klungkung dan prioritas pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut : A. Permasalahan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Diperlukannya perhatian khusus di sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa, agar dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang dan dapat memberikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, di tengah-tengah adanya alih fungsi lahan yang sulit dibendung akibat pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang membutuhkan lahan selain perkembangan perumahan pemukiman bagi penduduk. Hal ini dapat dilihat dari PDRB tahun 2012, Kabupaten Klungkung masih mengandalkan sektor pertanian. Dimana kegiatan usaha atau produksi di sektor ini tertinggi dibandingkan sektor lainnya meskipun dari tahun ke tahun share sektor ini semakin menurun. Penurunan ini disebabkan semakin ditinggalkannya pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Klungkung. Lahan pertanian semakin berkurang, hasil tangkapan ikan yang

139


menurun dan komoditas utama perikanan seperti rumput laut yang produksinya menurun. Sektor penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor PHR (Perdagangan Hotel dan Restoran) yang semakin meningkat disebabkan semakin meningkatnya usaha perdagangan seiring peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Sub sektor hotel dan restoran berjalan beriringan dalam memberikan jasa akomodasi dan restoran bagi wisatawan. Dimana Lembongan merupakan daerah tujuan wisata utama Kabupaten Klungkung yang memberikan kontribusi besar peningkatan ekonomi kepariwisataan. 2. Sektor industri kreatif yang berkembang di Kabupaten Klungkung di dukung oleh industri kerajinan pengolahan dan industri pertanian, pariwisata dan kuliner. Sentra industri di Kabupaten Klungkung tersebar di beberapa desa, seperti sentra industri gong di Desa Tihingan, industri lukisan wayang Kamasan dan uang kepeng di desa Kamasan, industr bokor dan kain songket di Desa Gelgel, industri kain endek di Desa Sampalan dan Gelgel. Sedangkan sentra industri di Kecamatan Klungkung yaitu di Desa Budaga terkenal akan industri genta (alat yang dipakai pemimpin upacara keagamaan di Bali) dan industri bola mimpi (dream ball) yang dipakai sebagai alat bantu meditasi. Namun dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Klungkung masih menemui beberapa masalah, antara lain (a) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif yang masih kurang memadai, (b) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif, (c) penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif dan karya kreatif yang dihasilkan masih rendah, (d) pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung industri kreatif, (e) kebutuhan akan lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif yang belum terpenuhi secara optimal. Peningkatan jumlah UMKM, koperasi dan peningkatan nilai produksi maupun penyerapan tenaga kerja, masih perlu terus dikembangkan selain di beberapa sentra industry dan perlu ada solusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing UMKM. Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala keterbatasan dana sehingga belum mampu mencapai hasil yang optimal. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM menuju industry kreatif. Berbagai permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan, pemasaran dan manajemen perlu terus diupayakan mengurangi beban UMKM. Seperti halnya memberikan bantuan modal melalui koperasi terhadap kelompok UMKM, mencarikan bapak asuh untuk produk UMKM.

140


3. Sektor perdagangan yang menghasilkan share tertinggi kedua setelah pertanian terhadap PDRB Kabupaten Klungkung perlu mendapat perhatian melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Klungkung yang mengarah kepada pemanfaatan SDA dan SDM seoptimal mungkin untuk menghasilkan aktivitas perdagangan yang mampu menunjang peningkatan arus distribusiproduksi barang jadi maupun bahan baku dari produsen ke konsumen, sehingga dapat mendorong dan membantu pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah termasuk usaha rumah tangga, usaha informal serta tradisional sebagai potensi ekonomi rakyat dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam usaha meningkatkan perdagangan adalah ketersediaan pasar yang memadai baik pasar tradisional maupun pasar modern. 4. Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu melakukan pelayanan perijinan terpadu, yang mampu secara khusus menangani kegiatan investasi seperti kebijakan investasi yang memproteksi usaha warga lokal melihat pertumbuhan investasi di Bali mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2010 sebesar 5,3 trilliun mencapai 13,5 trilliun pada tahun 2012. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali diiringi perkembangan infrastruktur Pulau Bali mulai dari perluasan Bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol, pendirian hotel dan restoran. Oleh karena itu Kabupaten Klungkung perlu melakukan pemerataan investasi di semua sektor ekonomi, sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah dan memicu kegiatan ekonomi masyarakat Klungkung.

5. Perkembangan gini rasio Kabupaten Klungkung tahun 2008 sebesar 0,2876 yaitu lebih kecil dari 0,3 yang artinya ketimpangan pendapatan rendah atau dapat dikatakan pendapatan penduduk memiliki ketimpangan yang rendah antara pendapatan yang tinggi dan pendapatan yang rendah. Namun di tahun 2012 gini rasio mengalami peningkatan sebesar 0,3473 namun masih termasuk kategori ketimpangan sedang dan masih dibawah rata-rata Provinsi Bali yaitu 0,4017. Berdasarkan data tersebut, tantangan Pemerintah Kabupaten Klungkung guna mencegah semakin lebarnya ketimpangan ekonomi adalah pemerataan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan atar bidang sehingga wilayah yang belum berkembang secara ekonomi dapat diprioritaskan pembangunannya baik infrastruktur wilayah maupun yang lainnya sehingga tercipta pemerataan pendapatan penduduk. B. Permasalahan Kesejahteraan Sosial Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. Indikator tingkat pendidikan masyarakat meliputi; angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, ketersediaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan 141


masyarakat. Angka Melek Huruf (AMH) masyarakat Kabupaten Klungkung tahun 2012 menempati urutan ke delapan di atas Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 82,39 di bawah rata-rata Provinsi Bali yaitu 90,17. Sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti; angka harapan hidup, angka kematian bayi, kematian balita, angka kematian ibu dan lainnya yang masih rendah dari angka rata-rata Provinsi Bali. C. Permasalahan Pelayanan Umum Pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Klungkung perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas adalah upaya menghadapi tantangan di masa depan terlebih lagi dalam menghadapi persaingan AFTA 2015. Dilihat dari IPM (indeks kesehatan, panjang umur dan menjalani hidup sehat) Klungkung menempati urutan ke 4 setelah Denpasar, Badung dan Tabanan, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Bali. D. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan Pembangunan di bidang sosial harus memenuhi standar pelayanan minimal sekaligus membangkitkan kepercayaan diri para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat berpasrtisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana alam, dan /atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kabupaten Klungkung walau dengan jumlah penduduk yang lebih kecil dari penduduk kabupaten lainnya di Bali, juga terdapat penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari satu dollar/irang/hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori/orang/hari (BPS, 1998). Untuk itu, salah satu sasaran pembangunan adalah dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, di Kabupaten Klungkung persentase penduduk miskin adalah sebesar 16,28%, kemudian di tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung adalah 43.655 atau meningkat sebesar 6,93%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin Provinsi Bali yaitu 5,67%.

142


E. Permasalahan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Klungkung sebagai salah satu kabupaten di Bali yang menjadi tujuan wisata baik domestic maupun nusantara, memiliki jumlah akomodasi sebanyak 40 buah. Jumlah ini terdiri dari 3 hotel berbintang dan 37 hotel non bintang. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut tercatat jumlah kamar sebanyak 470 kamar dan 611 tempat tidur. Hotel/penginapan hanya terdapat di Kecamatan Klungkung dan Nusa Penida. Hal ini kemungkinan disebabkan jarak antara Denpasar dan Klungkung cukup dekat, sehingga tamu lebih cenderung menginap di hotel yang ada di Denpasar. Lain halnya dengan Kecamatan Nusa Penida, yang terpisahkan oleh laut dengan daratan Pulau Bali, dimana jumlah hotel/penginapan disini cukup banyak. Jumlah wisatawan yang bekunjung ke Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan tiap tahun. Obyek wisata yang banyak dikunjungi adalah wisata kawasan Nusa Penida, Kerta Gosa, Goa Lawah dan Rafting di Desa Bakas. Diperlukan langkah-langkah promosi yang lebih banyak melalui pameran, media elektronik, dan tentunya penataan yang lebih baik terhadap obyek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Klungkung. F. Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang 1. Untuk menunjang mobilitas penduduk di Kabupaten Klungkung, 92,36% dari total panjang jalan sudah diaspal, 7,30% merupakan jalan kerikil dan 0,34% masuh berupa tanah. Panjang jalan menurut fungsinya tahun 2012 terdiri dari jalan Negara sepanjang 17,40 Km, jalan provinsi sepanjang 18,19 Km, jalan kabupaten 492,92 Km dan jalan desa 303,69 Km. Sejak tahun 2009 tidak terdapat perubahan panjang jalan menurut status jalan dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengembangan sarana jalan di Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung adalah menyediakan sarana dan prasarana transportasi sehingga pelayanan mobilitas penduduk dan perekonomian daerah dapat berkembang terutama wilayah yang terpencil dan perdesaan. 2. Pembangunan di bidang perumahan perlu ditingkatkan kembali serta penyediaan air bersih terutama di Kecamatan Nusa Penida yang sampai dengan saat ini masih memanfaatkan air hujan untuk keperluan air minum yang ditampung di dalam cubang. G. Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus tetap dijaga dalam rangka mewujudkan Kabupaten Klungkung yang aman, nyaman dan berdaya saing. Kabupaten Klungkung yang terdiri dari banyak desa adat sangat potensial menimbulkan konflik adat seperti perbatasan dan masalah pergaulan remaja antar desa adat seperti kasus keributan yang nyaris menimbulkan bentrok massa saat pangerupukan hari 143


raya Nyepi yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. H. Permasalahan Lingkungan Hidup Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam upaya menuju kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung terdiri dari dua hal yaitu: Kerusakan lingkungan hidup akibat bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan. Tantangan ke depan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah mencegah kerusakan akibat pembangunan dan mengupayakan pencegahan terhadap timbulnya bencana alam seperti tanah, longsor, banjir dan lainnya. I.

Permasalahan Reformasi Birokrasi Permasalahan birokrasi Indonesia adalah Korupsi, Efisiensi dan Efektifitas. Upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Klungkung telah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program administrasi perkantoran. Tantangan lima tahun kedepan Reformasi Birokrasi adalah kemampuan melakukan perubahan yang mendasar dan bersifat sistemik terhadap birokrasi public agar dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, responsive dan akuntabel.

J.

Permasalahan IPTEKDA Salah satu unsur penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Klungkung adalah pengembangan SIDa (Sistem Inovasi Daerah) guna meningkatkan daya saing daerah melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), oleh karena itu pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan daerah memegang posisi penting dalam konteks pembangunan daerah. Permasalahan IPTEKDA yang masih dihadapi dalam pembangunan IPTEKDA di Kabupaten Klungkung secara garis besar adalah masih lemahnya sinergi kebijakan bidang iptekda dengan bidang pembangunan lainnya serta koordinasi iptekda dengan provinsi dan pusat khususnya bidang pengembangan industry kecil dan menengah sehingga keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan masih belum signifikan outputnya; belum berkembangnya budaya iptekda di masyarakat sehingga tingkat inovasi dan kreativitas khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dihasilkan menjadi minim, lemahnya dukungan kelembagaan dan daya dukung iptek menyebabkan rendahnya kemampuan daya serap iptek oleh industry, masih lemahnya keterkaitan, interaksi dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan iptek; belum terciptanya pusat-pusat unggulan dan sumber-sumber pembaruan yang mendukung perkembangan 144


iptekda, serta masih rendahnya kesiapan dalam menghadapi tantangan global.

145

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015

Recommend Documents