RKPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bermartabat”.

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

BUPATI GARUT PERATURAN

BUPATI

GARUT

NOMOR : 385 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a.

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsipprinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Pengelolaan dan Negara Republik Lembaran Negara

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

.

3 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011

.

4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 29); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten GarutTahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang

.

5 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11); 39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 20092014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 32). 40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4).

.

6

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.

4.

Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Garut dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.

5.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja SKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.

8.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Strategi adalah langkah-Iangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.

.

7

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, serta disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Garut.

(2)

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.

(3)

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi : a.

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

b.

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015; dan

c.

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015. BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Pasal 4 SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pasal 6 RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

.

8 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di G a r u t Pada tanggal 28 Mei 2014 BUPATI

G A R U T,

ttd RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut Pada tanggal 28 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, ttd H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19590613 198503 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 NOMOR 57

.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 385 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

DAFTAR ISI Peraturan Bupati Garut Nomor 385 Tahun 2014 Tentang

Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 DAFTAR ISI ..........................................................................................

i

DAFTAR TABEL ...................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR................................................................................

vii

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang ..................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................

I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................

I-7

1.4. Sistematika Dokumen RKPD .............................................

I-8

1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................... I-10 BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .... II-1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................... II-1 2.1.1. Aspek Geografis ........................................................ II-1 2.1.2 Aspek Demografi ....................................................... II-11 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................. II-12 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ............................................ II-22 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah .......................................... II-63 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Capaian RPJMD .................................................................. II-69 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................. II-70

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................ III -1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................... III -1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011-2013 .............. III -10 3.1.2. Tantangan dan Prospek Pereknomian Daerah Tahun 2014 dan 2015 .......................................................... III-10 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................... III-16 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-16 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .......................... III-18 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................. III-19 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .......................... III-21

i

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............ IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................... IV-2 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ......................................... IV-40

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .

BAB VI

PENUTUP............................................................................... VI-1

ii

V-1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 .............. II-12

TABEL 2.2

PDRB adh Konstan Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 .............. II-13

TABEL 2.3

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013 .... II-14

TABEL 2.4

Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2012 ....................... II-15

TABEL 2.5

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2009-2013 .................... II-20

TABEL 2.6

Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ......... II-21

TABEL 2.7

Pencapaian SPM Seni dan Budaya Daerah Tahun 2011-2013 ...... II-21

TABEL 2.8

APS Pendidikan Dasar Tahun 2009-2013 .................................... II-23

TABEL 2.9

Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009-2013 ........................................................... II-23

TABEL 2.10 Rasio Ketersediaan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-24 TABEL 2.11 Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-24 TABEL 2.12 Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-25 TABEL 2.13 Jumlah Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk 2009-2013 .... II-26 TABEL 2.14 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Garut ........................... II-26 TABEL 2.15 Jumlah Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2009-2013 ...................... II-27 TABEL 2.16 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-28 TABEL 2.17 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-28 TABEL 2.18 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tahun 2009-2013 .................. II-30 TABEL 2.19 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2009 – 2013 ........... II-30 TABEL 2.20 Perkembangan Kondisi Irigasi Pemerintah Tahun 2009-2013 ....... II-31 TABEL 2.21 Perkembangan Perlengkapan Lalu-Lintas di Kabupaten Garut ..... II-34 TABEL 2.22 Pengujian Kendaraan Bermotor ................................................... II-35 TABEL 2.23 Jumlah Angkutan Umum Dalam Kabupaten di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................ II-35

iii

TABEL 2.24 Jumlah Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Garut tahun 2009-2013 ......................................... II-40 TABEL 2.25 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................ II-44 TABEL 2.26 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha UMKM di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................ II-45 TABEL 2.27 Data Minat Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha .......................................................... II-45 TABEL 2.28 Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................ II-47 TABEL 2.29 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2012 dan Tahun 2013 ........................... II-48 TABEL 2.30 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNSD)di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-49 TABEL 2.31 Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2012& 2013 ......... II-49 TABEL 2.32 Konsumsi Pangan Kabupaten Garut Tahun 2011-2013................ II-51 TABEL 2.33 Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-51 TABEL 2.34 Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi Tahun 2009-2013 .............................. II-52 TABEL 2.35 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE ............................ II-52 TABEL 2.36 Data Pemerintah Desa Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ......... II-53 TABEL 2.37 Data Perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ............................................ II-53 TABEL 2.38 Jumlah Perpustakaan Tahun 2009-2013 ..................................... II-53 TABEL 2.39 Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan Tahun 2010-2013 ......................................... II-54 TABEL 2.40 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-54 TABEL 2.41 Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2009-2013 ........................................................................ II-56 TABEL 2.42 Pencapaian Populasi Ternak Tahun 2009-2013 ........................... II-56

iv

TABEL 2.43 Produksi Ikan Tahun 2009-2013 ................................................. II-57 TABEL 2.44 Luas Areal Pengembangan Hutan Rakyat Tahun 2009-2013 (Ha) ................................................................. II-58 TABEL 2.45 Produksi Hutan Rakyat Kabupaten GarutTahun 2009-2013 ........ II-58 TABEL 2.46 Potensi Bahan Galian Non Logam ................................................ II-59 TABEL 2.47 Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi yang diterima Kabupaten Garut lokasi Darajat, Tahun 2006 -2013 .................... II-59 TABEL 2.48 Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Yang Telah Dibangun Tahun 2008 -2012 ....................................................................... II-60 TABEL 2.49 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Garut ..................................... II-60 TABEL 2.50 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ............................................ II-63 TABEL 2.51 Perkembangan Indikator Penatan Ruang Tahun 2010-2013 ......... II-64 TABEL 2.52 Perkembangan Kondisi Irigasi Desa Tahun 2009-2013 ................. II-66 TABEL 2.53 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................ II-67 TABEL 2.54 Perkembangan PMTB /Investasi Tahun 2009-2012 ...................... II-67 TABEL 2.55 Capaian Hasil Pembangunan Tahun 2013 terhadap Target Tahun 2014 RPJMD Tahun 2009-2014 ........................................................... II-69 TABEL 2.56 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2013 dan Penjelasannya Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis ..................................... II-92 TABEL 2.57 Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis .................................... II-98 TABEL 2.58 Pembobotan Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis ................ II-99 TABEL 2.59 Urutan Prioritas Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2013............................ II-100 TABEL 3.1

PDRB Kabupaten Garut Tahun 2011-2013 .................................. III-2

TABEL 3.2

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2011-2013 ............................................ III-6

TABEL 3.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ........................................................................ III-7 TABEL 3.4

Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Tahun 2009-2013 ........... III-10

TABEL 3.5

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut ........................ III-14

v

TABEL 3.6

Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2012-2015 ....... III-17

TABEL 3.7

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 ............ III-20

TABEL 3.8

Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2015 ........................................................ III-22

TABEL 3.9

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2015 ................... III-23

TABEL 4.1

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.................... IV-3

TABEL 4.2

Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 .............................. IV-5

TABEL 4.3

Strategi dan Arah Kebijakan ........................................................ IV-14

TABEL 4.4

Penjelasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 .............................................. IV-62

TABEL 5.1

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 ....................................................... V-1

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut ................................. II-1 Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Garut ............................................. II-2 Gambar 2.3 Kondisi Topografis Wilayah Kabupaten Garut .............................. II-3 Gambar 2.4 Kondisi Geologis Wilayah Kabupaten Garut ................................. II-4 Gambar 2.5 Kondisi Hidrologis Wilayah Kabupaten Garut ............................... II-5 Gambar 2.6 Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Garut .......................... II-6 Gambar 2.7 Kondisi Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Garut ................. II-7 Gambar 2.8 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Garut ................ II-10 Gambar 2.9 Kondisi Peta Rawan BencanaKabupaten Garut ............................ II-11 Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 ......... II-16 Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2003-2013.......................... II-17 Gambar 2.12 Perbandingan AMH Garut, Jabar, dan Nasional Tahun 2008-2012 ....................................................................... .II-18 Gambar 2.13 Perbandingan RLS Garut, Jabar, dan Nasional Tahun 2008-2012 ...................................................................... II-18 Gambar 2.14 APK Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2012 .................. II-19 Gambar 2.15 APM Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2012.................. II-20

vii

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

: PERATURAN BUPATI GARUT : 385 TAHUN 2014 : 28 MEI 2014 : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajin menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan

langsung

oleh

pemerintah

daerah

maupun

dengan

mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan 4. Secara

faktual,

menjadi

tolok

ukur

untuk

menilai

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

I-1

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

RKPD

memiliki

substansi

rancangan

kerangka

ekonomi,

prioritas

pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung

oleh

pemerintah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 150 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Meskipun demikian, ketentuan dalam peraturan perundangan di atas tetap

memberikan

menciptakan

peluang

kemandirian

yang

dalam

seluas-luasnya rangka

kepada

membangun

Daerah

daerahnya

untuk dengan

berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Keterbatasan

sumberdaya

yang

dimiliki

Kabupaten

Garut

untuk

pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Spesific), Terukur (Measurable), dapat

dicapai

(Resources

(Achievable),

Availability),

memperhatikan

dan

tepat

waktu

ketersediaan (Time).

sumber

Disamping

itu,

daya nilai

keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus

menuntaskan

upaya

pemecahan

masalah

secara

integral

dan

komprehensif. RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasannya. Sebagai pedoman

dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat,

I ‐ 2

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015


akurat

dan

benar-benar

menopang

kebutuhan

pembangunan

ditengah

terbatasnya kemampuan anggaran Daerah. Prinsip–prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2015, dalam upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) Misi, yaitu: 1.

Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;

2.

Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;

3.

Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman; dan

4.

Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain: 1.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


I ‐ 3


4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 13. Peraturan

Pemerintah

Penyusunan,

I ‐ 4

Nomor

Pengendalian

8 dan

Tahun

2008

Evaluasi

tentang

Pelaksanaan

Tata

Cara

Rencana



Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 035 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang


I ‐ 5


Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

8

Tahun

Kabupaten Garut

2012

tentang

Perubahan

Nomor 24 Tahun

Atas

2008 tentang

Peraturan

Daerah

Pembentukan dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 8); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi

Kecamatan

dan

Kelurahan

Kabupaten

Garut

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Badan

Pelaksana

Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor

5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

I ‐ 6



Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Badan

Pelaksana

Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4). 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Garut

Tahun

2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15); 1.3 Hubungan Antar Dokumen Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015

merupakan

dokumen perencanaan Tahun

bagian

yang

tidak

lainnya. Hubungan

terpisahkan

dari

dokumen-

antara RKPD Kabupaten

Garut

2015 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai

berikut: a.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019 serta berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

b.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok

arah

kebijakan

dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. c.

RKPD

Kabupaten

pembangunan

Garut

kewilayahan

Tahun

2015

yang

telah

mempertimbangkan ditetapkan

arah

sebelumnya,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan


Peraturan

Daerah

I ‐ 7


Kabupaten

Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Garut 2011-2031. d.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

e.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 menjadi pedoman/dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah (RAPBD)

Kabupaten Garut Tahun 2015. 1.4

Sistematika Dokumen RKPD Dokumen

RKPD

Kabupaten

Garut

Tahun

2015

disusun

dengan

sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang meliputi: Bab I

Pendahuluan Memuat gambaran umum penyusunan RKPD. 1.1.

Mengemukakan

pengertian

ringkas

tentang

RKPD,

proses

penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang peraturan perundangundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RKPD.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4.

I ‐ 8

Sistematika Dokumen RKPD



Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 1.5.

Maksud dan Tujuan Berisi uraian ringkas tentang maksud, tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

Bab II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan

daerah

dan

permasalahan

lainnya

yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas, fungsi SKPD. Bab III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan

tentang

arahan

nasional

dibidang

ekonomi

yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD.


I ‐ 9


3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan

yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Daerah berkaitan dengan

pendapatan

daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah. Bab IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Mengemukakan

perumusan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja

yang

direncanakan

dalam

RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab V

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Mengemukakan

secara

eksplisit

rencana

program

dan

kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD)

dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam RPJMD. Bab VI

Penutup Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 20142019. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a.

Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2015;

b.

Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2015;

I ‐ 10



c.

Menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD) Tahun 2015;

d.

Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015.


I ‐ 11

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan

ibu

kota

Garut

Kota.

Sejarah

kabupaten

Garut

berawal

dari

dikeluarkannya surat keputusan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tentang pembentukan kembali kabupaten Limbangan pada tanggal 16 Februari 1813. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1913 nama kabupaten Limbangan diubah menjadi kabupaten Garut, secara umum kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Gambar 2.1 Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut

2.1.1. Aspek Geografis a.

Letak, Luas dan Batas Wilayah Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21

kelurahan dan 421 desa. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut,

II ‐ 1


sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut.Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56’49” – 7°45’00” Lintang Selatan dan 107°25’8” – 108°7’30” Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Garut memiliki luas sebesar 3.074,07 km2 (306.519 ha), batas-batas wilayah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Garut

II ‐ 2



b. Topografi Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0%-2% adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2%15% adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15%-40% adalah sebesar 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40% adalah seluas 125.867 ha atau 41,06%.

Gambar 2. 3 Kondisi Topografis Wilayah Kabupaten Garut c.

Geologi Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam

Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief

halus dan pedataran. Stratigrafi daerah

tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis


II ‐ 3


besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didomiasi oleh jenis tanah andosol.

Gambar 2.4 Kondisi Geologis Wilayah Kabupaten Garut

d. Hidrologi Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan anak sungainya

dengan

panjang

seluruhnya

1.403,35

km.

Berdasarkan

arah

alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah aliran utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan daerah aliran selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.

II ‐ 4



Gambar 2.5 Kondisi Hidrologis Wilayah Kabupaten Garut

e.

Klimatologi Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai

daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate). Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm/hari - 27,7 mm/hari dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3.500-4.000 mm/hari. Variasi temperatur bulanan berkisar

antara

24°C

-

27°C.

Besaran

angka

penguap

keringatan

(evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat

Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin

kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.


II ‐ 5


Gambar 2.6 KondisiCurah Hujan Wilayah Kabupaten Garut

f.

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Garut sampai tahun 2012 sebagian besar

merupakan Hutan Negara mencapai 82.022 ha atau 26,76%. Kemudian berupa tegal/kebun dengan luas 67.491 ha (22,02%). Lahan sawah mencapai 50.151 ha (16,26%) yang terdiri dari sawah irigasi seluas 40.344 ha (13,16%) dan sawah tadah hujan seluas 9.807 ha (3,20%). Lahan lainnya berupa perkebunan seluas 27.333 ha (8,92%), ladang/huma seluas 36.096 ha (22,78%), Hutan Rakyat seluas 8.577 ha (2,80%), kolam seluas 1.965 ha (0,64%), padang/rumput seluas 5.007 ha (1,63%), rumah bangunan seluas

14.865 ha (4,85%) dan sisanya

berupa tambak, rawa dan lainnya.

II ‐ 6



Gambar 2. 7 Kondisi Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Garut

g.

Potensi Pengembangan Wilayah Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut

turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagai upaya mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagaidaerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas : 1)

Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi, berupa perkotaan Rancabuaya yang berada di kecamatan Caringin;

2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak

di

Perkotaan

Garut,

Perkotaan

Pameungpeuk,

Perkotaan

Cikajang dan Perkotaan Bungbulang.


II ‐ 7


3)

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi

pada

kabupaten

atau

bidang

tertentu

beberapa

dan

memiliki

kecamatan

serta

pelayanan berperan

skala sebagai

penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, terletak di Perkotaan Kadungora; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Singajaya. 4)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi Perkotaan Cisewu;

Perkotaan

Caringin;

Perkotaan

Talegong;

Perkotaan

Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pekenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip, Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong;

Perkotaan

Cigedug;

Perkotaan

Cisurupan;

Perkotaan

Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi;

Perkotaan

Leles;

Perkotaan

Leuwigoong;

Perkotaan

Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; dan Perkotaan Selaawi. 5)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN)merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau

teknologi

tinggi

meliputi

KSN

Fasilitas

Uji

Terbang

Roket

Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi: 1)

KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.

II ‐ 8



2)

KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet,

Peundeuy,

Singajaya,

Cihurip,

Banjarwangi, dan Cikajang. Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi: 1)

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten terdiri atas: a)

KSK Perkotaan Garut terletak di kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.

b)

KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler; dan Tarogong Kidul.

c)

KSK Perbatasan

Bagian Utara terletak di

kecamatan

Balubur

Limbangan,Selaawi, Kersamanah, Cibatu, danMalangbong. d)

KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.

e)

KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.

f)

KSK Agropolitan terletak di kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.

g)

KSK Minapolitan terletak di kecamatan Tarogong Kaler,Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, danKarangpawitan.

h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di kecamatan Cibalong,

Pameungpeuk,

Cikelet,

Mekarmukti,

Pakenjeng,

Bungbulang, dan Caringin. 2)

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh berada di kecamatan Cikelet; dan Kampung Adat Pulo berada di kecamatan Leles.

3)

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas berada di kecamatan Tarogong Kaler.


II ‐ 9


Gambar 2.8 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Garut

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung mencapai sebesar 81,39% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan. h. Wilayah Rawan Bencana Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara

II ‐ 10



komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak,

Gunung

Guntur

dan

Gunung

Papandayan

serta

tebing-tebing

sepanjang Sungai Cimanuk. Pada tahun 2013 jumlah kasus kejadian bencana berupa tanah longsor mencapai sebanyak 97 buah kasus, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak 38 kasus. Demikian halnya dengan jenis bencana gempa bumi, angin puting beliung maupun banjir yang mengalami peningkatan dari tahun 2011.

Gambar 2. 9 Kondisi Peta Rawan BencanaKabupaten Garut

2.1.2. Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada akhir tahun 2013 diproyeksikan sebanyak 2.525.483 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.277.610 jiwa dan perempuan sebanyak 1.247.873 jiwa, dengan kepadatan penduduk 823,92 jiwa/km2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut selama periode 20092013 mengalami tren yang relatif stabil yaitu berkisar antara 1,53% - 1,61%.


II ‐ 11


2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran atas nilai

tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Kabupaten Garut selama Tahun 2009-2013 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.12,64 trilyun atau 56,77% dari Rp. 22,27 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.34,91 trilyun pada tahun 2013 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut selama Tahun 2009-2013. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Tabel 2.1 PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah) Sektor

2009

2010

2011

2012*

2013**

PRIMER

10.265,00

11.338,40

12.416,07

13.365,65

15.415,29

Pertanian

10.236,13

11.307,73

12.382,80

13.329,38

15.375,41

28,87

30,67

33,27

36,28

39,87

SEKUNDER

2.419,63

2.691,00

2.991,23

3.312,23

3.890,02

Industri

1.733,67

1.888,47

2.081,47

2.296,96

2.687,97

Pertambangan

Listrik dan air

97,04

117,56

128,30

137,15

162,00

588,93

684,97

781,46

878,13

1.040,06

TERSIER

9.586,79

10.815,21

12.084,34

13.469,24

15.608,59

Perdagangan

5.936,93

6.495,28

7.252,45

8.072,96

9.292,55

Pengangkutan

782,39

953,15

1.073,21

1.215,83

1.374,36

Keuangan

733,69

816,98

889,95

959,81

1.086,73

Jasa-jasa

2.133,78

2.549,81

2.868,74

3.220,63

3.854,95

22.271,42

24.844,61

27.491,63

30.147,12

34.913,90

Bangunan

PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Oktober 2013

Untuk

menganalisis

perkembangan

dari

volume

produk

barang/jasa

umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut selama tahun 2009-2013 meningkat Rp.2,52 trilyun atau 23,93% dari sebesar Rp.10,56

II ‐ 12



trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.13,09 trilyun pada tahun 2013 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif selama Tahun 2009-2013. Tabel 2.2 PDRB adh Konstan Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah) Sektor

2009

2010

2011

2012*

2013**

PRIMER

4.881,21

5.102,48

5.314,17

5.443,61

5.803,60

Pertanian

4.867,31

5.088,30

5.299,39

5.428,12

5.787,59

Pertambangan

13,90 1.091,40

14,18 1.179,52

14,78 1.255,36

15,49 1.332,82

16,01 1.462,55

742,01

795,09

835,15

880,17

962,16

55,74

65,31

68,88

71,25

78,73

TERSIER

293,64 4.596,14

319,12 4.851,62

351,32 5.173,98

381,40 5.508,11

421,67 5.831,26

Perdagangan

2.885,35

3.047,23

3.277,08

3.514,77

3.679,33

Pengangkutan

300,28

319,83

333,45

350,84

375,54

Keuangan

392,52

421,64

449,93

476,21

512,81

SEKUNDER Industri Listrik dan air Bangunan

Jasa-jasa PDRB

1.017,99

1.062,92

1.113,53

1.166,29

1.263,58

10.568,74

11.133,63

11.743,51

12.284,54

13.097,41


Sampai dengan tahun 2013, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai 44,04% (angka sangat sementara) yang mengalami penurunan 1,92% dibandingkan tahun 2009 sebesar 45,96%. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya. Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restorandengan kontribusi nilai

tambah

terhadap

PDRB

mencapai

sebesar

26,62%

(angka

sangat

sementara) yang mengalami penurunan 0,04% dibandingkan tahun 2009 sebesar 26,66%. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume


II ‐ 13


barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingginya peranan

sektor

perdagangan

terhadap

perekonomian

didominasi

oleh

sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannyamasih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2009-2013 yaitu mencapai sebesar 7,7%. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan

industri

yang

memanfaatkan

hasil-hasil

pertanian,

sehingga

perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Sementara itu peranan sektor jasa terhadap perekonomian di Kabupaten Garut selama periode tahun 2009-2013 secara konstan menunjukkan trend yang terus meningkat dari sebesar 9,58% pada tahun 2009 menjadi sebesar 11,04% pada tahun 2013 (angka sementara). Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya kontribusi subsektor jasa pemerintahan serta subsektor jasa swasta meliputi jasa perorangan dan rumah tangga, jasa sosial kemasyarakatan serta jasa hiburan dan rekreasi. Tabel 2.3 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2009-2013** Sektor

2010

2011

2012*

2013**

PRIMER

46,09

45,64

45,16

44,33

44,15

Pertanian

45,96

45,51

45,04

44,21

44,04

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

10,86

10,83

10,88

10,99

11,14

Industri

7,78

7,60

7,57

7,62

7,70

Listrik dan air

0,44

0,47

0,47

0,45

0,46

Bangunan

2,64

2,76

2,84

2,91

2,98

TERSIER

43,05

43,53

43,96

44,68

44,71

Perdagangan

26,66

26,14

26,38

26,78

26,62

Pengangkutan

3,51

3,84

3,90

4,03

3,94

Keuangan

3,29

3,29

3,24

3,18

3,11

Pertambangan SEKUNDER

II ‐ 14

2009



Sektor

2009

Jasa-jasa PDRB

2010

2011

2012*

2013**

9,58

10,26

10,43

10,68

11,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


b. PDRB Perkapita Perbandingan perkembangan PDRB perkapita antara Kabupaten Garut dengan Propinsi Jawa Barat kurun waktu 2009-2012 menunjukkan adanya kesenjangan PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun konstan yang semakin membesar disetiap tahunnya. Selisih PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,28 juta dari semula sebesar Rp.6,82 juta menjadi Rp 9,10 juta, dengan kata lain selisih meningkat rata-rata Rp.760.000 di tiap tahunnya selama periode tersebut. Sedangkan selisih PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan, yang lebih mencerminkan perkembangan daya beli masyarakat secara makro, relatif lebih lambat dibandingkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar Rp.550.000 atau dari semula Rp.2,68 Juta menjadi Rp. 3,23 Juta, dengan selisih meningkat rata-rata Rp.183.333 di tiap tahunnya selama periode tersebut. Tabel 2.4 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut dan Jawa Barat Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) 2009

2010

2011

2012

Selisih 2009 -2012

* Kab. Garut

9,26

10,29

11,23

12,15

2,88

* Jawa Barat

16,08

17,92

19,65

21,25

5,17

* Kab. Garut

4,39

4,61

4,80

4,95

0,55

* Jawa Barat

7,07

7,48

7,83

8,18

1,11

* Adh. Berlaku

6,82

7,63

8,42

9,1

2,28

* Adh. Konstan 2000

2,68

2,87

3,03

3,23

0,55

Sektor Adh Berlaku

Adh Konstan Tahun 2000

Selisih antara Jabar dan Garut

Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2013

c.

Inflasi Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan

jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang


II ‐ 15


menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tahun 2013, secara umum inflasi di Kabupaten Garut mencapai 6,89%, atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2012 mencapai 3,87% sebagai dampak terjadinya kenaikan harga-harga secara umum pada tahun 2013. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumahtangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 6,89% dengan struktur kebutuhan yang sama pada tahun 2012 yang mencapai sebesar kurang lebih 3,87%. Selama periode 2009-2013, peningkatan harga-harga masih tampak cukup terkendali walaupun terlihat mengalami sedikit peningkatan dibandingkan inflasi pada tahun 2009 sebesar 4,17%.

Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi Kabupaten Garut Tahun 2009-2013

d. Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin Kabupaten Garut, dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi pada tahun 2012 mengalami penurunan 16.305 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari semula 330.905 jiwa menjadi 314.600 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan turunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, yakni dari 13,53% pada tahun 2011 menjadi 12,70% pada tahun 2012. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013, diproyeksikan kembali mengalami penurunan menjadi 308.528 jiwa atau 12,22%. Penurunan

II ‐ 16



tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah Pusat terkait perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,89%, Nasional sebesar 11,66%.

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2003-2013

e.

Angka Kriminalitas yang Tertangani Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat,

semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Garut sebanyak 130 kasus. Apabila dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk, dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mencapai 0,51 ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2012 terdapat 1 tindak kriminal. 2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan a.

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks

pendidikan, dihitung dari persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH pada tahun 2012 mencapai 98,98% atau meningkat 0,05% dari tahun


II ‐ 17


2009 sebesar 98,93%. Pencapaian tersebut telah berada diataspencapaian AMH Provinsi Jawa Barat sebesar 96,97% maupun AMH Nasional sebesar 93,25%, yang memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2012 secara umum telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut. Pada tahun 2013, AMH Kabupaten Garut diproyeksikan mencapai 99,28%.

Gambar 2.12 Perbandingan AMH Garut, Jabar, dan Nasional Tahun 2008-2012

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Pencapaian

angka

rata-rata

lama

sekolah

selama

tahun

2009-2012

mengalami peningkatan 0,08 tahun atau 1,10% dari sebesar 7,29 tahun pada tahun 2009 menjadi 7,37 tahun pada tahun 2012, namun masih dibawah pencapaian Jawa Barat sebesar 8,15 tahun dan Nasional sebesar 8,1 tahun. Kondisi

pencapaian

rata-rata

lama

sekolah

tersebut,

secara

makro

menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Garut baru berpendidikan selevel dengan kelas satu SMP.

Gambar 2.13 Perbandingan RLS Garut, Jabar, dan Nasional Tahun 2008-2012

II ‐ 18



c.

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada

suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APK untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan 7% dari sebesar 121,4% pada tahun 2009 menjadi sebesar 114,40% pada tahun 2012. APK untuk tingkat SMP/MTsmengalami peningkatan 7,6% dari sebesar 90,2% pada tahun 2009 menjadi 97,80% pada tahun 2012. Namun demikian, pencapaian tersebut masih dibawah target APK Wajar Dikdas pada RPJMD sebesar 120%. Sementara itu, APK untuk tingkat SMA/SMK/MA mengalami penurunan 8,69% dari sebesar 60,29% pada tahun 2009 menjadi 51,56% pada tahun 2012.

Gambar 2.14 APK Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2012

d. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM untuk tingkat SD/MI mengalami peningkatan 12,6% dari sebesar 99,8% pada tahun 2009 menjadi 112,4% pada tahun 2012. APM untuk tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan 3,78% dari sebesar 88,49% pada tahun 2009 menjadi sebesar 92,77% pada tahun 2012.


II ‐ 19


Gambar 2.15 APM Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2012

2. Kesehaatan a.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Selama

tahun

2009-2013,

Angka

Kelangsungan

Hidup

Bayi

(AKHB)

meningkat dari dari 948 orang per 1.000 kelahiran hidup menjadi 951 orang per 1.000 kelahiran hidup. Apabila ditinjau dari jumlah kasus bayi meninggal, selama tahun 2009-2013 telah mengalami penurunan 85 kasus kematian bayi atau 24,85% dari sebanyak 342 kasus pada tahun 2009 menjadi 257 kasus pada tahun 2013. Sedangkan angka kematian bayi di Kabupaten Garut dari tahun 2009-2014 terus mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan data terakhir yang dipublikasikan oleh Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat tahun 2012 yaitu 30 kasus kematian per 1.000 kelahiran hidup, maka angka Kematian Bayi Kabupaten Garut terpaut lebih tinggi 19,95 kasus kematian per 1.000 kelahiran hidup. Tabel 2.5 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Garut Tahun 2009-2013

2009

AKB (per 1.000 kelahiran hidup) 51,65

AKHB(per 1.000 kelahiran hidup) 948

Jumlah Kasus Bayi Meninggal 342

2010

50,87

949

336

2011

50,62

949

397

2012

49,95

950

298

Tahun

2013** 49,29 951 Sumber : BPS Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan Kab. Garut.

II ‐ 20

190



b. Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut pada tahun 2009 mencapai 65,20

tahun,

artinya

bayi-bayi

yang

dilahirkan

menjelang

Tahun

2010diperkirakan akan dapat hidup sampai 65 tahun. Pada tahun 2013, AHH diproyeksikan mencapai 66,86 tahun, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 2014 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang menjadi sekitar 66 tahun lebih. Kondisi peningkatan angka harapan hidup tersebut dapat

menjadi

suatu

gambaran

adanya

peningkatan

kehidupan

dan

kesejahteraan masyarakat kabupaten Garut selama tahun 2009-2013. Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 NO. 1 2 3 4 5

KEADAAN PADA TAHUN

INDIKATOR Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus Kelahiran) Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Jumlah Kasus Ibu Meninggal akibat melahirkan Jumlah Kasus Bayi Meninggal

2009

2010

2011

2012

2013**

65,20

65,60

66,00

66,39

66,86

219,64

210,86

202,07

193,29

184,50

51,65

50,87

50,62

49,95

49,29

55

34

45

28

37

342

336

397

298

190

Sumber : BPS Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan Kab. Garut. **) Angka Proyeksi

2.1.3.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam upaya melestarikan seni dan budaya daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sampai dengan 2013 telah mencapai hasil sebagai berikut : Tabel 2.7 Pencapaian SPM Seni dan Budaya Daerah Tahun 2011-2013 Indiktor Sasaran Kajian Seni dan Budaya Fasilitasi Seni dan Budaya Gelar Seni dan

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Kali

5

4

8

13

8

9

Kali

2

11

2

5

2

2

Kali

3

3

3

11

3

10


II ‐ 21


Indiktor Sasaran

Satuan

Tahun 2011 Target

Realisasi

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2

1

6

1

4

1

2

2

2

2

1

-

-

1

-

2

-

-

-

-

Budaya Misi Seni dan Kali 1 Budaya SDM Seni dan Kali 1 Budaya: Tempat Seni dan Kali 1 Budaya Organisasi Seni & Kali 2 Budaya Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

Garut Tahun 2014

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Sektor

pendidikan

mempunyai

peran

yang

sangat

penting

dalam

membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: a.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Selama periode tahun 2009-2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk

jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan sebesar 8,73% dari sebesar 99,89% pada tahun 2009 menjadi sebesar 108,61% pada tahun 2013, demikian halnya untuk jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 20,08% dari sebesar 87,44% pada tahun 2009 menjadi sebesar 105,00% pada tahun 2013.

II ‐ 22



Tabel 2.8 APS Pendidikan Dasar Tahun 2009-2013 No

Usia

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Peningkatan Tahun 20092013 (%)

1

7 – 12

99,89

106,79

113,48

113,53

108,61

8,73

2

13 - 15

87,44

93,00

92,42

96,93

105,00

20,08

3

16 - 18

56,01

41,17

40,35

42,69

44,65

-20,28

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

per

10.000

jumlah

penduduk

usia

pendidikan.

Rasio

ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Tabel 2.9 Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No. 1

Jenjang Pendidikan

Jumlah gedung sekolah

1.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

1.3.

Rasio

2011

2012

2013

1.732

1.773

1.793

1.850

1.869

313.788

336.372

337.919

339.474

317.833

181

190

188

183

170

360

450

490

516

582

156.952

161.483

163.849

166.250

157.394

436

359

334

322

270

181

216

237

274

300

112.411

132.748

143.687

151.062

153.726

621

615

606

551

SMP/MTs

2.1.


2.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

2.3.

Rasio

3

2010

SD/MI

1.1.

2

2009

SMA/SMK/MA

2.1.


2.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18thn

2.3.

Rasio

512


c.

Rasio Guru/Murid Selama kurun waktu

Kabupaten

Garut

tahun

2009-2013

rasio

ketersediaan

untuk jenjang pendidikan SD/MI, per

guru

di

jumlah murid

mengalami perkembangan yang berfluktuasi, pada tahun 2009 mencapai rasio 1:30 dan pada tahun 2013 menjadi 1:20 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:28. Hal ini terjadi karena perkembangan jumlah murid yang pesat yang belum sebanding dengan perkembangan ketersediaan guru. Demikian


II ‐ 23


halnya untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan guru terhadap murid masih berada dibawah standar nasional. Tabel 2.10 Rasio Ketersediaan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No

Jenjang

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Standar Nasional

1

TK/RA

13

20

22

27

9

10

2

SD/MI

30

30

25

26

20

28

3

SMP/MTs

18

28

24

27

17

32

4

SMA/MA/SMK

13

15

19

25

14

32


d. Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Selama periode 2009-2013, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan 4,20% dari sebesar 45,94% pada tahun 2009 menjadi sebesar 50,14% pada tahun 2013. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTsdan SMA/MA/SMK selama periode 2009-2013 kondisi ruang kelas baik mengalami penurunan, masing-masing dari 69,61 turun 0,97% menjadi 68,84% untuk jenjang SMP/MTs dan dari 88,92% turun 1,28% menjadi 61,88% untuk jenjang SMA/MA/SMK. Tabel 2.11 Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No.

Jenjang Pendidikan

2009

SD/MI Jumlah ruang kelas kondisi 1.1. baik 1.2. Jumlah seluruh ruang kelas 1.3. Persentase 2 SMP/MTs Jumlah ruang kelas kondisi 2.1. baik 2.2. Jumlah seluruh ruang kelas 2.3. Persentase 3. SMA/MA/SMK Jumlah ruang kelas kondisi 3.1 baik 3.2 Jumlah seluruh ruang kelas 3.3 Persentase Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut, Tahun

2010

2011

2012

2013

1

II ‐ 24

4.446

4.582

4.365

6.207

5.142

9.677 45,94

9.488 48,29

9.169 47,61

9.444 65,72

10.255 50,14

2.460

2.247

2.325

2.375

2.777

3.534 69,61

3.762 59,73

3.685 63,09

3.930 60,43

4.046 68,64

1.019

1.130

1.231

1.315

1.629

1.389 73,36 2013

1.866 60,56

2.009 61,27

2.125 61,88

2.260 72,08



2. Kesehatan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: a.

Rasio Puskesmas dan (Pustu) Persatuan Penduduk Sampai dengan Tahun 2013, jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut

mencapai sebanyak 65 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.869. Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000, sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Garut masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu, rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2013 mencapai 1 : 1,5 artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas. Tabel 2.12 Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 NO

INDIKATOR

KEADAAN PADA TAHUN 2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah Puskesmas DTP

13

14

15

15

15

2

Jumlah Puskesmas TTP

49

50

50

50

50

3

Jumlah Puskesmas Mampu PONED

7

7

-

18

23

4

Jumlah Pustu

136

136

136

136

138

5

Jumlah Poskesdes

44

116

123

6

Rasio Puskesmas DTP Persatuan Penduduk

1 : 183.152

1 : 172.672

1 : 164.267

1:165.692

1:168.432

1 : 49.707

1 : 50.529

1 : 138.076

1 : 101.059

Rasio Puskesmas TTP Persatuan Penduduk Rasio Puskesmas PONED Persatuan Penduduk Rasio Pustu Persatuan Penduduk

1 : 48.591

1 : 48.348

1 : 49.280

1 : 340.140

1 : 345.343

1 : 136.889

1 : 17.507

1 : 17.775

1 : 18.118

1 : 18.275

1 : 18.308

10

Rasio Poskesdes Persatuan Penduduk

1 : 54.113

1 : 24.667

1 : 21.241

1 : 21.426

1 : 20.541

11

Jumlah Kecamatan

42

42

42

42

42

12

Jumlah Desa

424

424

442

442

442

1 : 0,26

1 : 0,26

1 : 0,27

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

7 8 9

Rasio Poskesdes Per 1 : 0,10 1 : 0,23 Desa Rasio Puskesmas Per 1 : 1,5 1 : 1,5 14 Kecamatan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tahun 2013. 13


II ‐ 25


b. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Jumlah rumah sakit di Kabupaten Garut pada tahun 2013 sebanyak 3 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, dan rumah sakit TNI sebanyak 1 unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2013 mencapai 1 : 842.161, yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Garut melayani 842.161 penduduk. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk tahun 2009 dengan perbandingan mencapai 1 : 1.190.491. Tabel 2.13 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 NO.

KEADAAN PADA TAHUN

INDIKATOR

2009

2010

2011

2012

2013

2

2

3

3

3

65

96

97

93

40

1

Jumlah Rumah Sakit

2

Jumlah Klinik

3

Jumlah Klinik Bersalin

7

7

7

1

1

4

Jumlah Praktek Dokter

328

328

311

344

329

5

Jumlah Praktek Bidan

360

360

185

387

387

6

Rasio Rumah Sakit Thd Penduduk

1.190.491

1.208.702

821.337

828.461

842.161

7

Jumlah Penduduk

2.380.981

2.417.404

2.464.011

2.485.383

2.526.483

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

c.

Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Jumlah Tenaga Kesehatan selama tahun 2009

-

2013

mengalami

peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang, dimana rasio pemenuhan tenaga Kesehatan adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2013, jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.011 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Garut tahun 2013 sebanyak 834 orang. Kondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan. Tabel 2.14 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No. 1 2

II ‐ 26

Indikator Jumlah Dokter Umum Jumlah Dokter Spesialis

Keadaan Pada Tahun 2009 94 22

2010 94 34

2011 93 23

2012 108 37

2013 131 46



No.

Keadaan Pada Tahun

Indikator

2009 116 2.380.981

3 4

Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio Dokter Terhadap 1 : 20.572 5 Penduduk 6 Jumlah Perawat 654 7 Jumlah Bidan PNS 312 8 Jumlah Bidan PTT 210 9 Jumlah Bidan 522 Rasio Bidan Terhadap 1 : 4.561 10 Penduduk 11 Jumlah Bidan di Desa PNS 65 12 Jumlah Bidan di Desa PTT 183 13 Jumlah Desa 424 Rasio Bidan Desa Terhadap 14 1 : 1,71 Jumlah Desa Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut .

2010 128 2.417.404

2011 139 2.464.011

2012 145 2.485.383

2013 177 2.526.483

1 : 18.944

1 : 17.727

1 : 17.267

1 : 14.374

663 310 204 514

673 309 236 545

736 307 232 539

738 334 202 536

1 : 4.703

1 : 4.521

1 : 4.611

1 : 4.794

69 177 424

71 174 424

72 170 442

79 163 442

1 : 1,72

1 : 1,80

1 : 1,83

1 : 1,83

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Selama periode tahun 2009-2013, jumlah Posyandu di Kabupaten Garut mengalami peningkatan 265 buah posyandu atau 7,66%dari sebanyak 3.459 buah pada tahun 2009 menjadi sebanyak 3.724 buah pada tahun 2013. Namun demikian, sampai tahun 2013 masih terdapat Posyandu Pratama sebanyak 21,11% dan Posyandu Madya sebanyak 50,59%, yang menggambarkan masih perlunya

pembinaan

peningkatan

cakupan

untuk

meningkatkan

Strata

Posyandu Madya ke Purnama dan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menurunkan Strata Pratama menjadi Madya melalui penambahan jumlah Kader dan juga perlu Pembinaan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan Strata Purnama ke Mandiri. Tabel 2.15 Jumlah Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Garut Tahun 2009 s.d. 2013 NO.

INDIKATOR

1

Jumlah Posyandu Pratama


2010

2011

2012

2013

2274

2213

2246

1944

786

2

Jumlah Posyandu Madya

971

1038

1073

1316

1884

3

Jumlah Posyandu Purnama

173

172

193

369

894

4

Jumlah Posyandu Mandiri

41

36

46

95

160

5

Total Posyandu

3459

3459

3558

3724

3724

6

Prosentasi

7

-

Posyandu Pratama

65,74

63,98

63,13

52,20

21,11

-

Posyandu Madya

28,07

30,01

30,16

35,34

50,59

-

Posyandu Purnama

5,00

4,97

5,42

9,91

24,01

-

Posyandu Mandiri

Jumlah Balita


1,19

1,04

1,29

2,55

4,30

229.651

232.372

229.136

229.795

216.398

II ‐ 27


NO.

INDIKATOR


Rasio Jumlah Balita Setiap 8 1 :66 Posyandu Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

e.

2010

2011

2012

2013

1 :67

1 : 64

1 : 62

1 : 58

Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar

terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Selama

tahun

2009-2013,

cakupan

persalinan

oleh

tenaga

kesehatan

menunjukkan peningkatan 9,85% dari sebesar 67,02% pada tahun 2009 menjadi sebesar 85,15% pada tahun 2013. Tabel 2.16 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Garut Tahun 2009 s.d. 2013 No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

34.866

52.087

49.108

54.264

53.167

2.

Jumlah Total Ibu Bersalin

52.020

63.726

64.521

64.701

62.432

3.

Persentase

67,02

81,74

76,11

83,87

85,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

f.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan Berikut disajikan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

selama tahun 2009-2013. Tabel 2.17 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No.

Aspek SPM

2009

2010

2011

2012

2013

87,29

91,96

86

89,8

92,45

-

51,09

54,23

65,47

21

67,02

75,10

76,11

83,9

64,7

-

89,39

80,86

86,41

90,04

89,23

-

83,44

100

21

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 2 3

Target / Sasaran Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 Target / Sasaran Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Target / Sasaran Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

4

Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Nifas

5

Target / Sasaran Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

6

Target / Sasaran Cakupan Kunjungan Bayi

-

87,99

90,65

92,5

91,03

7

Target / Sasaran Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

74,29

83,96

79,72

84

73,76

II ‐ 28



No. 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

Aspek SPM Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Anak Balita Target / Sasaran Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Target / Sasaran Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Target / Sasaran Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Target / Sasaran Cakupan peserta KB Aktif Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Pneumonia Balita Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penderita DBD yang ditangani Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Diare Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

2009

2010

2011

2012

2013

-

93,08

79,01

78,9

88,8

-

-

-

-

-

100

-

-

100

100

35,2

38,85

33,2

85,8

89,3

73,03

73,56

80,1

72,3

72,82

121,43

107,14

100

106,25

156,25

45,29

9946

62,1

50,8

38,4

61,13

65,10

66,54

69,47

45,92

63,16

100

100

100

100

91,9

113.295

59,41

106,8

158

-

-

9,33

12,71

29,22

100

100

100

100

100

100

-

-

-

25,00

100

100

100

B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 1 2

Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

C. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB 1

Target / Sasaran Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100

100

D. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1

Target / Sasaran Cakupan Desa Siaga Aktif

100

43.63

88,68

60,63

72,62

55,97

56,23

56,55

55,6

58,39

64,15

64,4

64,62

64,94

69,55

54,37

55,84

55,86

55,03

59,1

50,87

54,94

51,71

54,88

58,18

23,11

24,82

25,04

25,76

26,6

-

-

65

64,8

75,83

70,09

64

68,25

54,9

74,71

70,04

64

68,5

70,3

74,29

E. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Target / Sasaran Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R) Target / Sasaran Cakupan masyarakat yang 2 menggunakan air bersih (A) Target / Sasaran Cakupan menggunakan 3 jamban keluarga/kasus (K) Target / Sasaran Cakupan Membuang 4 Sampah pada tempatnya (S) Target / Sasaran Cakupan Penggunaan 5 pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan (A) Target / Sasaran Cakupan Institusi yang 6 dibina kesehatan lingkungannya Target / Sasaran Cakupan Tempat umum 7 yang memenuhi syarat Target / Sasaran Cakupan Tempat 8 pengelolaan makanan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 1


II ‐ 29


3. Pekerjaan Umum a.

Jaringan Jalan Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, kondisi tingkat kemantapan jalan

kabupaten mengalami peningkatan dari sepanjang 486,63 km atau 58,48% pada tahun 2009 menjadi sepanjang 534,45 km atau 64,49% pada tahun 2013. Kondisi ini berbanding lurus dengan peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik dari sepanjang 275,45 km, atau 33,24% pada tahun 2009 menjadi sepanjang 346,21 km atau 41,77% pada tahun 2013. Tabel 2.18 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tahun 2009-2013 No

Indikator

1 2

Tahun 2009 Km % 275,45 33,24 209,18 25,24

Baik Sedang Rusak 3 344,13 41,52 Berat Jumlah 828,76 100 Keman484,63 58,48 tapan Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten

Tahun 2010 Km % 305,00 36,80 205,25 24,77

Tahun 2011 Km % 323,77 39,07 195,72 23,62

Tahun 2012 Km % 305,99 36,89 217,49 20,78

2013 Km % 346,21 41,77 188,24 22,71

318,51

38,43

309,27

37,32

305,28

42,33

294,31

35,51

828,76

100

828,76

100

828,76

100

828,76

100

510,25

61,57

519,49

62,68

523,48

63,16

534,45

64,49

Garut.

Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2013, meliputi aspal sepanjang 392,39 km (47,35%), hotmix sepanjang 293,67 km (35,43%), jalan batu sepanjang 140,40 km (16,94%), tanah sepanjang 1,6 km (0,19%), dan beton sepanjang 0,7 km (0,08%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 306 buah dengan total panjang jembatan 2.565,30 meter. Tabel 2.19 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2009 – 2013 No

Kondisi

1

Hotmix

2

Beton

3

Aspal

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Km

%

Km

%

Km

%

Km

%

Km

%

244,01

29,44

280,31

33,82

280,01

33,79

285,67

34,47

293,67

35,43

0,7

0,08

0,7

0,08

0,70

0,08

407,25

49,14

354,05

42,72

391,09

47,19

386,59

46,65

392,39

47,35

173,3

20,91

190,2

22,95

155,37

18,75

154,2

18,61

140,40

16,94

4,2

0,51

4,2

0,51

1,6

0,19

1,6

0,19

1,60

0,19

Jumlah 828,76 100 828,76 Sumber: Dinas Binamarga Kab. Garut

100

828,76

100

828,76

100

828,76

100

4

Batu

5

Tanah

b. Sumber Daya Air Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 11.771 ha dengan jumlah

II ‐ 30



bangunan bendung utama 23 buah, bangunan air pelengkap 1.630 buah dan panjang saluran sekunder 147 Km. Kondisi saluran irigasi pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2013 mencapai 78 km dari 147 km (53,06%), meningkat 7,48% dari tahun 2012 yang hanya mencapai 67 km (45,58%). Tingkat kemantapan jaringan irigasi pemerintah meningkat 6,46% dari 50,68% pada tahun 2012 menjadi 57,14% pada tahun 2013. Tabel 2.20 Perkembangan Kondisi Irigasi Pemerintah Tahun 2009-2013 Daerah Irigasi Pemerintah Uraian Panjang Saluran (km) Areal (Ha.) Saluran (Km) : 147 KM - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan Bangunan Bendung (buah) : 23 Buah - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan Bangunan Air (buah) : 1.630 Buah - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan Pintu (buah) : 662 Buah - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut

2009/ 2010

%

2011

147

147

11.771

11.868

%

2012

%

2013

147

147

11.771

11.771

%

48 43 56

32,65 29,25 38,10

59 42 46

40,14 28,57 31,29

71 30 46

48,30 20,41 31,29

84 41 22

57,14 27,89 14,97

5 10 8

21,74 43,48 34,78

9 6 8

39,13 26,09 34,78

11 6 6

47,83 26,09 26,09

14 3 6

60,87 13,04 26,09

683 727 220

41,90 44,60 13,50

728 637 265

44,66 39,08 16,26

898 421 311

55,09 25,83 19,08

992 213 425

60,86 13,07 26,07

174 317 171

26,28 47,89 25,83

195 309 158

29,46 46,68 23,87

218 297 147

32,93 44,86 22,21

259 278 125

39,12 41,99 18,89

4. Perumahan dan Permukiman Perkembangan kinerja urusan perumahan dan permukiman selama periode 2010-2012 ditinjau dari luas permukiman yang tertata relatif stabil baru mencapai sebesar 13%. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman masyarakat, jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni mengalami peningkatan dari sebanyak 150 unit rumah pada tahun 2010 menjadi sebanyak 1.232 unit pada tahun 2012, dengan rasio jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan 3,10% dari sebesar 3,40% pada tahun 2010 menjadi 3,50% pada tahun 2012 serta penyediaan ruang terbuka hijau mencapai 30%.


II ‐ 31


Perkembangan pembangunan prasarana perumahan dan permukiman selama periode tahun 2010-2012 relatif terus mengalami peningkatan, antara lain pembangunan jalan lingkungan dari sepanjang 5,78 km pada tahun 2010 menjadi sepanjang 54,63 km pada tahun 2012, pembangunan turap penahan tanah dari sepanjang 5,12 km pada tahun 2010 menjadi sepanjang 62 km serta pembangunan/rehab jembatan lingkungan dari sebanyak 1 unit pada tahun 2010 menjadi sebanyak 6 unit pada tahun 2012, serta pembangunan drainasi dari sepanjang 1,52 km pada tahun 2010 menjadi sepanjang 21,54 km pada tahun 2012. Pada aspek pemenuhan kebutuhan air bersih, cakupan pelayanan air bersih perkotaan meningkat 20,83% dari sebesar 37,35% pada tahun 2010 menjadi sebesar 45,13% pada tahun 2012. Sementara itu cakupan pelayanan air bersih perdesaan meningkat 12,01% dari sebesar 53,55% pada tahun 2010 menjadi sebesar 59,98% pada tahun 2012. Berkenaan dengan persentase ketersediaan rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari sebesar 51,92% pada tahun 2010 menjadi sebesar 52,44% pada tahun 2012. Dalam hal upaya pelayanan terhadap terjadinya bahaya kebakaran, sampai tahun 2012 dilayani oleh 6 unit mobil pemadam kebakaran (damkar), dan apabila dibandingkan dengan luas wilayah maka rasio ketersediaan mobil damkar terhadap luas daerah pelayanan pada tahun 2012 mencapai 1:512,34 artinya 1 unit mobil damkar melayani sekitar 512,34 km2. 5. Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Garut sebagai bagian dari struktur penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari kedudukan dan perannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik dalam lingkup Nasional maupun wilayah Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut termasuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur bersama

dengan

empat

kabupaten/

kota

lainnya.

Kebijakan

ini

turut

berpengaruh terhadap kondisi penataan ruang Kabupaten Garut yang lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan.

II ‐ 32



6. Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah

selama

tahun

penyusunan dan

2009-2013

secara

garis

besar

pelaksanaan kebijakan daerah di

berkaitan

dengan

bidang perencanaan

pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah;

dan

pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja urusan perencanaan pembangunan selama tahun 20092013 antara lain: (1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005– 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009–2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, Rencana Detail Tata Ruang; (2) Tersedianya

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Garut

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Tersedianya

Laporan

Pelaksanaan

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah

(LKPJ),

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut; Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan; (4) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah ; (5) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah ; (6) Terselenggaranya koordinasi perencananaan pembangunan daerah; (7) Terselenggaranya

bimbingan

teknis/workshop

perencananaan

pembangunan daerah ; (8) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

dalam

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.


II ‐ 33


7. Perhubungan Pelaksanaan

Urusan

Perhubungan

dititikberatkan

untuk

menunjang

kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui pengadaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) serta meningkatnya pelayanan bagi penyedia dan

pengguna

jasa

transportasi

seperti

di

terminal.

Indikator-indikator

keberhasilan program dan kegiatan bidang perhubungan ditentukan oleh perkembangan

perlengkapan

jalan

seperti:

Rambu

Lalu

Lintas,

Rambu

pendahulu petunjuk jurusan, Marka Jalan, Traffic Cones, Lampu peringatan (warning light), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (traffic light), dan guardrail. Selama tahun 2009-2013 Rambu Lalu Lintas mengalami kenaikan sebesar 41,15%, Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) meningkat 0,85%, traffic cones mengalami penurunan sebanyak 84,09%, warning light mengalami peningkatan sebanyak 13,33%. Marka Jalan meningkat 22%, dan guardrail mengalami peningkatan sebanyak 100%. Tabel 2.21 Perkembangan Perlengkapan Lalu-Lintas di Kabupaten Garut No

Jenis Fasilitas

Rambu lalu-lintas Rambu pendahulu petunjuk jurusan /RPPJ (unit) Rambu pendahulu petunjuk 3 jurusan (RPPJ) portable (unit) 4 Traffic Cones (unit) Lampu peringatan/Warning Light 5 (unit) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 6 (unit) 7 Marka Jalan (m2) 8 Water barrier (unit) 9 Guardraill (m) Sumber: Dishub, Kab. Garut tahun 2013

Jumlah pada tahun 2009

2010

2011

Perkembangan

2012

2013

Unit

%

1

797

770

753

929

1.125

328

41,15

2

117

114

120

135

118

1

0,85

30

29

28

28

28

-2

-6,67

44

35

24

24

7

-37

-84,09

15

15

15

15

17

2

13,33

8

8

8

8

8

0

0,00

1.000 0 0

350 5 0

750 10 0

1.724 0 80

1.220 0 80

220 0 80

22,00 100,00

Sampai dengan saat ini kewajiban uji bagi kendaraan bermotor baru sebatas kendaraan umum dan barang. Ketentuan yang mengatur pengujian kendaraan bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan telah mendapat revisi dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011. Selama tahun 2009-2013, jumlah kendaraan

II ‐ 34



bermotor yang diuji mengalami kenaikan sebesar 26,70%. Dari jumlah kendaraan yang diuji mengalami peningkatan sebanyak 2.982 unit atau 26,70% dari sebanyak 11.169 unit pada tahun 2009 menjadi 14.151 unit pada tahun 2013. Tabel 2.22 Pengujian Kendaraan Bermotor No

Jenis Kendaraan

2009 1 Mobil Penumpang 690 2 Bus 2.782 3 Barang 7.608 4 Khusus 89 Jumlah 11.169 Sumber: Dishub, Kab. Garut tahun 2014

2010 556 2.766 8.265 63 11.650

Tahun 2011 2.389 1.104 9.185 59 12.737

2012 2.412 1.167 9.515 47 13.141

Perkembangan Angka % 1772 256,81 -1679 -60,35 2978 39,14

2013 2.462 1.103 10.586 14.151

2.982

26,70

Perkembangan jumlah angkutan umum dalam kabupaten di Kabupaten Garut sangat beragam, trayek Angkutan Kota yang memberikan pelayanan mobilitas pengguna jasa di sekitar/menuju pusat kota, trayek Angkutan Perkotaan yang melayani pengguna jasa antar kawasan/kecamatan dengan pusat kota, trayek Angkutan Pedesaan untuk melayani mobilitas penduduk di pelosok/pedesaan yang menghubungkan pusat kegiatan kecamatan dengan desa-desa di luar wilayah pusat kota, dan taxi yang melayani mobilitas penduduk yang lebih fleksibel sesuai dengan permintaan penumpang. Jumlah Angkutan lokal (Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan maupun taksi) menunjukkan kenaikan sebanyak 79 unit atau sebesar 3,12% dari jumlah angkutan sebanyak 1.957 unit pada tahun 2009 menjadi 2.018 unit pada tahun 2013. Tabel 2.23 Jumlah Angkutan Umum Dalam Kabupaten di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 JENIS TRAYEK Angkot

TAHUN 2009

2010

2011

PERKEMBANGAN 2012

2013

(unit)

(%)

1.020

1.038

1.056

1.056

1.056

36

3,52

Perkotaan

416

416

453

453

453

37

8,89

Perdesaan

499

475

476

476

487

-12

-2,40

22

22

22

22

22

0

0,00

1.957

1.951

2.007

2.007

2.018

61

3,12

Taksi JUMLAH

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Garut 2013


II ‐ 35


8. Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan dilakukan pula melalui

pengembangan

teknologi

ramah

lingkungan

antara

lain

biogas,

komposter, lubang biopori, sumur resapan, alat bor biopori dan sarana IPAL UKM. Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup terutama di kawasan sumber mata air pada tahun 2013 dilakukan melalui penanaman pohon sebanyak 114.199 pohon di kawasan sumber mata air. Perkembangan kinerja pelayanan persampahan selama tahun 2012 dan tahun 2013 ditinjau dari segi daya angkut sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pasir Bajing sedikit mengalami peningkatan sebesar 11,11% yaitu dari sebesar 432 m3/hari pada tahun 2012 menjadi 480 m3/hari pada tahun 2013. Tingkat Pelayanan (level of service) mengalami peningkatan 2,5% dari

30,5% di tahun 2012 menjadi 33% di Tahun 2013.

Peningkatan kinerja yang cukup kecil itu dikarenakan hal-hal sebagai berikut : (1) Walaupun ada penambahan Mobil Angkutan Sampah sebanyak 3 Unit (12,5%) dari 24 unit di Tahun 2012 menjadi 27 unit pada Tahun 2013 pengaruhnya masih cukup kecil jika dibandingkan dengan peningkatan volume timbulan sampah total di wilayah pelayanan (5 kecamatan) dari 1.415 m3/hari pada Tahun 2012 menjadi sebesar 1457 m3/hari pada Tahun 2013. (2) Secara

kuantitas

dukungan

sarana

angkutan

sampah

mengalami

peningkatan (24 unit di Tahun 2012 dan 27 unit di Tahun 2013) tapi secara

kualitas

tetap

atau

cenderung

menurun

karena

mengalami

kerusakan dan keausan; (3) Walaupun Tingkat Pelayanan (level of service) Persampahan Kabupaten Garut relatif rendah, tapi cakupan pelayanan cukup besar dimana selain 5 kecamatan di perkotaan, terdapat 2 kecamatan di luar perkotaan yang dilayani secara rutin yaitu Kecamatan Leles dan Kadungora, ditambah juga pelayanan

ke

wilayah

kecamatan

lain

yang

sifatnya

permintaan

masyarakat. Juga dengan ditambahnya sarana pengumpul sampah berupa

II ‐ 36



Motor Tiga Roda dari 3 unit di Tahun 2012 menjadi 26 unit di Tahun 2013 maka terjadi peningkatan kualitas penanganan persampahan di perkotaan. Sementara itu perkembangan Jumlah dan Kondisi Penerangan Jalan Umum selama Tahun 2012-2013 relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan kondisi dalam keadaan nyala sekitar 45%-52%. 9. Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil selama

tahun

2009-2013

berkaitan

dengan

pelayanan

umum

bidang

kependudukan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja tahun 2013 antara lain: (1)

Tercetaknya dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) 817.697 lembar dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1.181.795 lembar;

(2)

Meningkatnya kepemilikan akta capil (kelahiran) sebanyak 137.630 Akta;

(3)

Terpeliharanya database kependudukan;

(4)

Meningkatnya

pemahaman

aparatur

tingkat

desa/kelurahan

dan

kecamatan dalam hal pelaksanaan pengelolaan adminduk; (5)

Terekamnya Data Penduduk W-KTP dalam enrollment E-KTP sebanyak 1.867.461 W-KTP.

10. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a.

Keluarga Berencana Gambaran pencapaian kinerja urusan keluarga berencana terkait dengan

upaya

pengendalian

pertumbuhan

penduduk

melalui

pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi selama tahun 2009-2013 disajikan sebagai berikut: (1)

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2009-2013 rata-rata berjumlah 2 orang anak.

(2)

Jumlah Keluarga Per Tahapan Keluarga


II ‐ 37


Badan

Koordinasi

Keluarga

Berencana

Nasional

(BKKBN)

menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut

BKKBN

Sejahtera

Tahap

adalah I,

Keluarga

Keluarga

Pra

Sejahtera

Sejahtera,

Keluarga

Tahap

Keluarga

II,

Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III Plus. Jumlah Keluarga per Tahapan Keluarga di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, yaitu dari segi jumlah Keluarga di Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2009. Proporsi keluarga prasejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan terus mengalami penurunan, sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap II, III dan IV terus mengalami kenaikan. (3)

Rasio Beban Ketergantungan Usia Produktif adalahdari kelompok umur : 16-21 dan 22-59 tahun hasil pendataan keluarga. Usia Ketergantungan dari jumlah 100 orang menannggung beban 64 sampai 68 orang.

(4)

Akseptor KB Jumlah peserta KB di Kabupaten Garut pada tahun 2013 sebanyak 348.345 peserta dari 486.216 pasangan usia subur, meningkat 24.299 peserta bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 324.046 peserta. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 20092013mengalami peningkatan 0,31% dari 71,33% pada tahun 2009 menjadi 71,64% pada tahun 2013.

(5)

Petugas Lapangan KB Petugas lapangan KB yang merupakan ujung tombak dalam penggerakan program kependudukan dan KB lini lapangan. Selama periode tahun 2009-2013, untuk mengatasi kekurangan petugas

lapangan

KB

PNS,

terus

ditingkatkan

dengan

penambahan petugas lapangan KB Tenaga Penggerak Desa (TPD), yaitu pada tahun 2009 sebanyak 37 orang menjadi 128 pada tahun

2013.

Keberhasilan

program

KB

bukan

saja

kerja

pemerintah, melainkan dedikasi kader dan penyuluh yang terjun

II ‐ 38



langsung di lapangan. Mereka dengan sukarela mendatangi setiap rumah tangga untuk mengajak orang ber-KB.

Jumlah kader

relatif mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. (6)

Total Fertility Rate Kondisi pengendalian kependudukan di Kabupaten Garut dinilai masih mengalami hambatan, hal ini terlihat dari tingginya Total Fertility

Rate

(TFR).

Kabupaten Garut

Hasil

sensus

penduduk

tahun

2010

menunjukkan angka yang tinggi dibanding

dengan TFR Provinsi Jawa Barat dan TFR Nasional. b. Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hakhak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial, profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita

Persatuan,

Persit,

Bhayangkari

dan

Ikatan

Isteri

Dokter

Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri.


II ‐ 39


11. Sosial dan Keagamaan a.

Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga

yang

meliputi

berbagai

bentuk

intervensi

sosial

dan

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan proporsi terbesar pada tahun 2013 diantaranya adalah keluarga fakir miskin sebanyak 282.102 keluarga. Penanganan

PMKS

dengan

selama

tahun

2009-2013

mengalami

penurunan sebanyak 42.638 orang atau 67,75%dari sebanyak 179.894 orang pada tahun 2009 menjadi 28.887 orang pada tahun 2013. Salah satu bentuk Penanganan PMKS ialah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran masyarakat yang termasuk klafisikasi Rumah Tangga Sanggat Miskin (RTSM). Pola yang dikembangkan pada pelaksanaan PKH ini ialah dengan Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat, yaitu

dalam

bidang

Kesehatan

dan

Pendidikan,

yang

pada

pelaksanaanya setiap RTSM bisa memperoleh bantuan tunai apabila melaksanakan persyaratan pemeliharaan kesehatan dan menyekolahkan anaknya, sehingga PKH juga diartikan sebagai upaya untuk merubah pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin sekaligus mengunting garis kemiskinan antara kemiskinan dengan Kesehatan dan Pendidikan. Kegiatan PKH baru bersifat uji coba yang dilaksanakan di beberapa kecamatan saja, namun selama tahun 2009-2013

memperlihatkan

peningkatan sasaran kegiatannya. Tabel 2.24 Jumlah Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial tahun 2009-2013 No

Jenis PMKS

1

Anak Balita Terlantar

2

Anak Terlantar

3

Penanganan Tahuan 2009

2010

2011

2012

Jumlah Total Penanganan

2013

-

-

-

-

-

-

720

903

748

765

750

3.886

Anak Nakal

-

-

98

98

50

246

4

Anak Jalanan

-

-

-

30

80

110

5

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

60

-

40

70

90

260

II ‐ 40



No

Penanganan Tahuan

Jenis PMKS

6

Korban Tindak Kekerasan

7

2009

2010

2011

2012

Jumlah Total Penanganan

2013

-

30

64

75

75

244

Lanjut Usia Terlantar

172

214

231

313

243

1.173

8

Penyancang Cacat

193

46

228

325

115

907

9

Tuna Susila

31

15

10

73

45

174

15

-

89

89

89

282

-

-

-

-

-

-

10

-

-

54

54

118

8

-

-

15

10

33

18.454

17.351

17.716

24.100

24.580

102.201

130

230

215

206

511

1.292

-

120

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

20.500

8.458

17.760

16.324

1.900

64.942

1.250

-

1.194

-

-

2.444

20 Pekerja Migran Bermasalah

-

65

65

95

225

21 Orang Dengan HIV/AIDS

-

6

6

-

12

10 Pengemis 11 Gelandangan 12 Bekas Warga Binaan Lembaga 13 Korban Penyalahgunaan NAPZA 14 Keluarga Fakir Miskin Keluarga Berumah Tidak Layak 15 Huni Keluarga Bermasalah Sosial 16 Psikologis 17 Komunitas Adat Terpencil 18 Korban Bencana Alam 19 Korban Bencana Sosial

22 Keluarga Rentan Sosial Ekonomi Jumlah

80

80

30

30

200

420

41.623

27.447

38.494

42.638

28.887

179.089

Sumber : Dinsosnakertrans Kab.Garut, Tahun 2014.

b. Keagamaan Karakteristik masyarakat Kabupaten Garut yang religius menjadikan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, antara lain ditandai dengan semakin bertambahnya penyediaan

sarana

dan

fasilitas

keagamaan,

sarana

pendidikan

keagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sodaqoh (ZIS), hibah/wakaf dan dana keagamaan lainnya. Walaupun masih belum optimal, namun hal itu cukup mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana

alam

meningkatkan


dan

kegiatan

pengembangan

kemasyarakatan kehidupan

lainnya.

beragama,

Untuk maka

II ‐ 41


pembangunan

kedepan

perlu

didukung

dengan

kebijakan

untuk

meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dalam bermasyarakat. 12. Ketenagakerjaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: (1)

Kompetensi Tenaga Kerja. Pada kurun waktu 2009-2013 jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 2.978 orang, meliputi: berbasis kompetensi sebanyak 1.136 orang; berbasis masyarakat sebanyak 1.214 orang dan kewirausahaan sebanyak 628 orang.

(2)

Pencari Kerja Terdaftar. Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fliuktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2009-2013 sebanyak 93,525 orang sedangkan yang dapat ditempatkan rata-rata 9,88% per tahun. Hal ini menunjukan kurangnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga berdaya saing rendah.

(3)

Daya serap tenaga kerja Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan PMA/PMDN berjumlah sebanyak 30.605 orang mengalami peningkatan 10.655 orang dibandingkan dengan tahun 2009. Sementara itu jumlah PMA/PMDN pada tahun 2013 mencapai sebanyak 582 perusahaan, mengalami peningkatan 197 perusahaan dibandingkan tahun 2009 sebanyak 385 perusahaan. Ditinjau

dari

rasio

penyerapan

tenaga

kerja

terhadap

jumlah

PMA/PMDN pada tahun 2013 mencapai 1 PMA/PMDN : 53 orang, hal ini terdapat peningkatan yang sangat kecil yaitu dari 1:52 orang pada tahun 2009. Peningkatan PMA/PMDN di Kabupaten Garut sebanyak 53,40% dari tahun 2009 sedangkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh PMA/PMDN peningkatannya rata rata 51,16% dari kondisi tahun 2009.

II ‐ 42



Terkait dengan peraturan ketenagakerjaan, jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan mengalami peningkatan sebanyak 160 perusahaan dari sebanyak 20 perusahaan pada tahun 2009 menjadi sebanyak 180 perusahaan pada tahun 2013. Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), perkembangan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya di Kabupaten Garut selama tahun 2009-2014 mengalami peningkatanRp.425.000,- atau 64,39% dari sebesar Rp.660.000 pada tahun 2009 menjadi Rp.1.085.000,- pada tahun 2014. Apabila dilihat dari capaian UMK terhadap KHL di Kabupaten Garut, dari tahun ke tahun sejak 2009 sampai dengan 2014 belum mampu memenuhi KHL, tetapi capaiannya terus mengalami kenaikan yang awalnya sebesar 81,27% pada tahun 2009 menjadi 94,79% pada tahun 2014. Sedangkan apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di Wilayah Priangan Timur, nilai Upah Minimum Kabupaten Garut pada tahun 2013 masih dibawah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.1.035.000, namun masih diatas Kabupaten Ciamis sebesar Rp.854.075. Berkenaan dengan kasus ketenagakerjaan yang muncul selama tahun 20092013 mengalami penurunan sebesar 23,08% dari sebanyak 13 kasus pada tahun 2009 menjadi sebanyak 10 kasus pada tahun 2013. 13. Transmigrasi Kerjasama

antar

daerah

dalam

penyelenggaraan

transmigrasi

antara

Pemerintah Kabupaten Garut dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten di Luar Pulau Jawa sudah terjalin dengan baik yang diwujudkan dengan penandatangan

naskah

perjanjian

kerjasama

(MoU)

penyelenggaraan

transmigrasi antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di Luar Pulau Jawa sebagai daerah tujuan transmigrasi. Survey lokasi daerah tujuan transmigrasi merupakan kegiatan awal sebelum perjanjian kerjasama (MoU). Sejak 2009-2013 telah dilaksanakan survey lokasi daerah tujuan transmigrasi sebanyak 21 daerah, sedangkan MoU yang dihasilkan sebanyak 13 MoU (61,9%).


II ‐ 43


14. Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dan BMT Perkembangan pembangunan urusan koperasi selama tahun 2009-2013 dari sisi kuantitas telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sebesar 11,76% yakni dari 1.225 unit pada tahun 2009 menjadi 1.369 unit pada tahun 2013. Begitu pula halnya dengan jumlah anggota mengalami kenaikan dari tahun 2009-2013 sebesar 0,48% yaitu dari 230.446 orang pada tahun 2009 menjadi 231.556 orang pada tahun 2013. Perkembangan lembaga dan anggota juga berbanding lurus dengan modal dan volume usaha yang mengalami peningkatan.Modal koperasi pada tahun 2013 adalah sebesar 643,92 juta rupiah sedangkan volume usaha pada tahun 2013 mencapai 771,37 juta rupiahmengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2009 yaitu masing-masing sebesar 74,02% dan 111,94%. Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 Tahun No 1

Koperasi

1.225

1.268

1.298

1.337

1.369

Unit

Pertumbuhan 2009-2013 (%) 11,76

- Non KUD

1.190

1.233

1.263

1.302

1.334

Unit

12,10

35

35

35

35

35

Unit

0,00

230.44 6

218.97 6

226.53 9

225.97 3

231.55 6

Orang

370,03

445,56

504,83

609,62

643,92

Juta

149,44

167,01

204,21

230,02

Juta

295,85

337,82

405,41

413,91

Juta

363,95

497,34

597,46

659,42

771,37

Juta

111,94

9,49

11,13

11,62

12,62

13,61

Juta

43,43

178

190

193

200

205

Orang

15,17

4.173

4.498

4.658

4.709

4.656

Orang

11,57

Uraian

- KUD 2 3

Anggota Modal Koperasi - Modal Sendiri

2009

- Modal Luar 5

Volume Usaha

6

SHU

7

Manajer

8

Karyawan

2010

2011

2012

2013

Ket

0,48 74,02

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan BMT Kab. Garut, 2013

Dalam rangka mengembangkan usaha berskala kecil dan menengah selama tahun 2009-2013, pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui promosi, pembinaan kelembagaan, pengembangan usaha daerah, dan program penyertaan modal pemerintah. Perkembangan pembangunan UMKM selama tahun 2009-2013 dari sisi kuantitas jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 18,61%, yakni dari 12.850 unit pada tahun 2009 menjadi 15.241 unit pada tahun 2013. Sementara itujumlah tenaga

II ‐ 44



kerja yang terserap oleh kegiatan UMKM pada tahun 2013 berjumlah 33.680 orang, meningkat sebesar 19,66% dari tahun 2009 sebesar 28.147 orang. Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha UMKM di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No. 1 2 3 4

Tahun

Uraian

Modal Sendiri Volume Usaha Aset

5

Modal Luar

6

Tenaga Kerja

Pertum buhan 20092013 (%)

2009

2010

2011

2012

12.850

13.165

13.970

14.565

15.241

Unit

18,61

369.301

375.210

391.606

411.187

430.172

Juta

16,48

875.843

886.441

925.178

971.437

1.016.290

451.694

458.696

478.741

502.678

525.887

332.218

342.351

357.311

375.177

28.147

28.752

31.268

32.831

UMKM

2013

Sat.

Juta

16,04 16,43

392.500

Juta Juta

33.680

orang

19,66

18,15

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan BMT Kab. Garut, 2013

15. Penanaman Modal Perkembangan nilai minat investasi di Kabupaten Garut tahun 2013 berdasarkan IPPT, IMB, IL dan SIUP dengan kriteria investasi ≥ Rp.500.000.000 tercatat sebesar Rp. 775.548.981.534, atau meningkat sebesar 22% dari tahun sebelumnya. Peningkatan minat investasi menunjukkan iklim investasi daerah yang semakin kondusif selain karena Kabupaten Garut kaya akan potensi daerah. Kontributor terbesar terhadap minat investasi tahun 2013 adalah sub sektor listrik terutama bidang usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan nilai minat investasi sebesar Rp.413.045.555.505 atau 53% dari total minat investasi tahun 2013. Sementara itu sub sektor lainnya hanya berkontribusi dibawah 50%. Tabel 2.27 Data Minat Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha No

Sektor

Minat Investasi Tahun 2011

Tahun 2012

Sektor Primer

1

Peternakan

2

Perikanan

3

Pertambangan

-

II.

Sektor Sekunder

-

-

1

Industri lainnya

-

-

2.000.000.000

III.

Sektor Tersier

824,554,922,836

637.616.010.000

568.582.945.125

447,932,987,000

565.633.250.000

413.045.555.505

-

-

1.200.000.000

1

Listrik, gas dan air

2

Konstruksi


-

Tahun 2013

I.

-

124.966.036.409

-

-

97.741.554.409

-

-

874.482.000 26.350.000.000 82.000.000.000

II ‐ 45


No 3

Perdagangan & reparasi

4

Hotel & restoran Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya

5 6

Minat Investasi

Sektor

Tahun 2011

Jumlah Sumber : BPMPT, Tahun 2013

Tahun 2012

Tahun 2013

3,225,000,000

-

38.590.000.000

-

44.682.760.000

46.300.000.000

33,274,100,000

27.300.000.000

102.846.940.500

340,122,835,836

-

46.600.449.120

824,554,922,836

637.616.010.000

775.548.981.534

16. Kebudayaan Pelaksanaan

urusan

kebudayaan

di

Kabupaten

Garut

tidak

dapat

dilepaskan dengan upaya pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan program-program sektor kebudayaan dan kepariwisataan pada dasarnya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu tingkat keberhasilan penyelenggaraan atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan, dan dari sisi hasil pelaksanaan program keseluruhan terhadap keluaran makro, diantaranya terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 sebanyak meningkat 36,55% dari tahun 2009 sebanyak

2.254.283 orang atau

1.650.913 orang. Apabila

dibandingkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 sebanyak 2.142.232 orang, maka pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 mencapai sebesar 105,23% dari target. Keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya

pengembangan

destinasi

wisata

melalui

pembangunan,

pemeliharaan/perbaikan/renovasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang disertai dengan pelestarian dan pengembangan keberadaan seni tradisional dan upacara adat istiadat khas Garut sebagai potensi daya tarik wisata seni dan budaya Kabupaten Garut. 17. Kepemudaan dan Olahraga Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda selama periode tahun 2009-2013

diarahkan

pada

upaya

untuk

meningkatkan

keimanan

dan

ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda melalui strategi peningkatan pemahaman pemuda terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan.

II ‐ 46



Pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan selama periode tahun 2009-2013

diarahkan

permasalahan

dan

pada

upaya

peningkatan

pengembangan

prestasi

sistem

olahraga

pembibitan,

yang

sistematis,

berkelanjutan, terpadu dan terarah melalui strategi peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta

pembangunan/pengadaan

dan

rehabilitasi

sarana

dan

prasarana

olahraga.Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Garut pada tahun 2013 sebanyak 65 buah meningkat 25 dibanding tahun 2009 sebanyak 40 buah. Tabel 2.28 Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No.

Uraian

2009

2010

Jumlah Organisasi 80 85 Pemuda 2. Jumlah Organisasi 40 42 Olahraga Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2014

2011

2012

2013

1.

51 48

63

65

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mencapai 12.025. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2013 tersedia jumlah Linmas sebanyak 50 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2009 mencapai 59 orang. Jumlah petugas Satpol PP pada tahun2013 adalah sebanyak 491. Hal ini berarti untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2013 tersedia jumlah petugas Satpol PP sebanyak 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah pos siskamling di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mencapai 464 unit, dengan rasio terhadap desa/kelurahan sebesar 1 : 1,05. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 1,05 buah. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 1 : 11.


II ‐ 47


19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Garut mendapat nilai 53,15 poin dengan predikat penilaian “CC” (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), kondisi tersebut mengalami peningkatan 2,1 poin dari hasil penilaian tahun 2012 sebesar 51,05 poin ( Predikat penilaian “CC”). Aspek yang Dinilai pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut meliputi Aspek perencanaan (bobot 35%), Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%) dan Aspek Capaian kinerja (bobot 20%). Tabel 2.29 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2012 dan Tahun 2013 No.

Komponen Yang Dinilai

Bobot

Nilai 2012

Nilai 2013

a b c d e

Perencanaan Kinerja 35 15,59 Pengukuran Kinerja 20 9,03 Pelaporan Kinerja 15 8,93 Evaluasi Kinerja 10 7,01 Capaian Kinerja 20 10,49 Nilai Hasil Evaluasi 100 51,05 Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

18,82 9,88 8,49 5,59 10,37 53,15 CC

Selama tahun 2009-2013, ditinjau dari aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terus mengalami pengurangan

seiring

diberlakukannya

kebijakan

moratorium

penerimaan

pegawai baru maupun adanya pegawai yang memasuki pensiun. Hingga tahun 2013, jumlah aparatur PNS Pemerintah Kabupaten Garut mencapai 18.899 orang atau sebesar 0,75% dari jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2013 sebanyak 2.525.483 orang (angka proyeksi BPS), dengan rasio 1 orang PNS melayani 134 orang penduduk. Rasio jumlah PNS tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah PNS Indonesia saat ini sekitar 1,75% dari total jumlah penduduk.

II ‐ 48



Tabel 2.30 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNSD)di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No A 1 2 3 4 5 B 1 2 3

Golongan GOLONGAN IV Pembina Utama, IV/e

2009 10.015

Pembina, IV/a

23 936 9.054 5.753 1.450 1.101

GOLONGAN III Penata Tk. I, III/d Penata, III/c

1.492

4 C

Penata Muda Tk. I, III/b Penata Muda, III/a GOLONGAN II

1

Pengatur Tk. I, II/d

4.998 610

2

Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk. I, II/b

3 4 D 1 2 3 4

Pengatur Muda, II/a

1.710

5

5

49

46

40

654 9.299

802 9.026

743 8.727

5.692 1.146 1.084

5.713 1.055 1.157

5.578 1.008 1.125

1.402

1.586

1.546

2.060

1.915

1.899

4.172 404

3.646 386

3.567 376

1.256 1.067 1.663 1.625 4.919 472

2013 9.515

917

818

799

1409 1.033

1394 998

233

278 60 122

246 64 97

239 60 96

5 147 20.912

44

59

57

129 21.215

52 20.146

26 19.484

26 18.899

2.368.869

2.407.086

2.445.921

2.485.383

2.525.483

115

121

128

134

0,87

0,82

0,78

0,75

909 2.759 449 63 225

Juru, I/c

JUMLAH Jumlah Penduduk

2 38 647 9.278 5.611

2012 9.879

1500 1.351

720

GOLONGAN I Juru Tk. I, I/d Juru Muda Tk. I, I/b Juru Muda, I/a

2011 10.004

2

Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama Muda IV/c Pembina Tk. I, IV/b

2010 9.963

32

Rasio PNS terhadap Penduduk 112 Persentase PNS terhadap 0,90 Penduduk Sumber : BKD Kabupaten Garut, Tahun 2013

817 950 2.680 419 34

20. Ketahanan Pangan a. Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut dibandingkan dengan konsumsi aktual pada tahun 2013 menunjukkan adanya ada surplus jenis pangan, beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan Kacang Kedele, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan yang minus jenis pangan kacang hijau, ikan, daging unggas, daging ruminansia, telur dan susu. Tabel 2.31 Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2012& 2013

No

Jenis Pangan

1

Beras

2

Jagung

2012

2013

478.039

Konsumsi Aktual (Ton/Tahu n) 200.197,62

372.620

4.549,95

Konsums i Aktual (Ton/ Tahun) 212.102, 2 5.258,7

Ketersedi aan (Ton)


Perimbang an (+/-)

Ketersedia an (Ton)

277.841,38

525.962,2

368.070,05

452.778,5

Perimbang an (+/-) 313.860 447.519,8

II ‐ 49


No

Jenis Pangan

2012

2013

53.518

Konsumsi Aktual (Ton/Tahu n) 13.649,84

39.868,34

78.449,5

Konsums i Aktual (Ton/ Tahun) 14.899,7

56.874,33

296.672,67

478.632,9

60.475,4

418.157,5

70.524

336.541

17.674,6

3.505,8

14.168,7

27.431

4.549,95

22.881,05

19.041,8

18.405,6

636,2

20.296

18.199,78

2.096,22

1.946,5

1.752,9

193,6

1.659

2.274,97

-615,97

550.100,7

359.396

190.753,4

Ketersedi aan (Ton)

3

Ubi Jalar

4

Ubi Kayu

353.547

6

Kacang Tanah (Biji)

407.065

7

Kacang Kedele

8

Kacang Hijau

Perimbang an (+/-)

Ketersedia an (Ton)

Perimbang an (+/-) 63.599,8

9

Sayur-sayuran

10

Buah-buahan

863.516

166.073

697.443

142.209

85.892,6

56.316,4

11

Ikan

575.930

341.245,95

234.684,05

41.902,1

79.757,5

(37.855,4)

12

Daging Unggas

1.546.091

81.899,03

2.788,4

16.652,7

(13.869,3)

13

Daging Ruminansia

28.692

75.074,11

1.464.191,9 7 -46.382,11

2.2788,3

8.764.6

(6476,3)

14

Telur

3.444

15.924,81

-12.480,81

223

26.293,7

(26.070,3)

15

Susu

4.172

9.099,89

-4.928,39

7.968,5

70.992,9

(63.024,4)

Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014

b. Distribusi Pangan Kelembagaan Distribusi pangan yang dikembangkan hingga akhir tahun 2013 sebanyak 9 gapoktan yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan pokok beras, yaitu Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong, Desa Dungusiku Kecamatan Leuwigoong, Desa Cigawir Kecamatan Selaawi, Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong, Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi,

Desa

Mekarsari

Kecamatan

Cibalong,

Desa

Jagabaya

Kecamatan Mekarmukti, Desa Cangkuang Kecamatan Leles dan Desa Cikarag Kecamatan Malangbong. Harga Pembelian gabah dan beras oleh masing-masing gapoktan peserta LDPM tersebut dari petani anggota selalu

diatas

HPP,

selama

tahun

2012

rata-rata

pembelian

GKP

Rp.3.650,-/kg, harga GKG Rp.4.850,-/kg dan beras Rp.7.825,-/kg. Pemantauan harga pangan strategis tingkat pedagang pengecer dan pedagang besar pada pasar-pasar kecamatan untuk komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, terigu, gula pasir, bawang merah, cabe merah, jagung, kedele, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, telur dan ikan. Pada Tahun 2011 dilakukan di 6 Kecamatan tetapi pada tahun 2012 dan 2013 Pemantauan dilakukan di 15 (lima belas) pasar kecamatan yaitu Pasar Guntur Kecamatan Tarogong Kidul, Pasar Leles Kecamatan Leles, Pasar Kadungora Kec. Kadungora, Pasar Limbangan

II ‐ 50



Kec.

BL.

Limbangan,

Pasar

Leuwigoong

Kec.

Leuwigoong,

Pasar

Malangbong Kec. Malangbong,Pasar Bandrek Kec. Kersamanah, Pasar Cibatu Kec. Cibatu, Pasar Wanaraja Kec. Wanaraja, Pasar Samarang Kec. Samarang, Pasar Bayongbong Kec. Bayongbong, Pasar Cisurupan Kec. Cisurupan, Pasar Cikajang Kec. Cikajang, Pasar Bungbulang Kec. Bungbulang dan Pasar Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk. c. Konsumsi dan Keamanan Pangan Perkembangan banyaknya pangan yang dikonsumsi per kelompok pangan Kabupaten Garut selama tahun 2009 - 2013 menunjukkan bahwa jumlah pangan yang dikonsumsi penduduk rata-rata per orang per hari pada tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, terkecuali untuk kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta kacang-kacangan. Tabel 2.32 Konsumsi Pangan Kabupaten Garut Tahun 2011-2013 Konsumsi Aktual (gram/org/hari)

Konsumsi Ideal (gram/org/hari)

2009

2010

2011

2012

2013

275 100 150 20

269,98 24,29 65,51 16,89

123, 8 28 46,4 0,9

189,5 62,6 110,7 9,3

189,5 62,6 110,7 9,3

189,5 62,6 110,7 9,3

Kacang-kacangan

35

47,04

13,6

34,1

34,1

34,1

Buah/biji berminyak Gula

10 30

1,17 5,94

1,3 0,8

3,3 5,3

3,3 5,3

3,3 5,3

250

75,76

49,7

169,6

169,6

169,6

1,45

1,45

12,8

12,8

12,8

Kelompok Pangan Padi-padian Umbi-umbian Hewani Minyak dan Lemak

Sayur dan buah

Lain-lain (bumbu0 bumbuan) Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014

21. Kearsipan Berdasarkan data dari Bapusipda, jumlah SKPD, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Garut pada tahun 2009-2013 sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.33 Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah SKPD, Kecamatan dan Desa yang telah Menerapkan Arsip secara Baku

172

179

187

238

236


II ‐ 51


No.

Uraian

2009

2.

Jumlah SKPD, Kecamatan dan 492 Desa 3. Persentase SKPD, Kecamatan dan Desa yang telah Menerpkan Arsip 34,96% secara Baku Sumber : BapusipdaKabupaten Garut, Tahun 2013

2010

2011

2012

2013

492

492

520

520

36,39%

35,96%

43,85%

45,38%

22. Komunikasi dan Informatika Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Garut terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2013, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Garut sebanyak 70 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 75 unit, jumlah titik hotspot sebanyak 6 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 81 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 16 unit. Bila dibandingkan dengan tahun2009, jumlah ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi Kabupaten Garuts ampai dengan Tahun 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 162,40%. Tabel 2.34 Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

Jumlah SKPD yang 15 34 56 memiliki akses internet Jumlah sistem informasi 2 20 20 42 yang ada Jumlah titik hotspot yang 6 6 3 3. difasilitasi pemda Jumlah media yang digunakan untuk 80 80 60 4. penyebaran informasi Jumlah radio komunikasi 15 15 10 5. yang aktif Rata-rata Pertumbuhan Sumber : Bagian Komunikasi dan Informasi Setda Kabupaten Garut 1

2012

2013

Peningkatan 2009-2014

68

70

366,67

50

75

275,00

4

6

-

75

81

1,25

14

16

6,67 162,40

Tabel 2.35 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE No.

Uraian

Jml Pkt

2011 Nominal (Rp.000)

Jml Pkt

2012 Nominal (Rp.000)

Jml Pkt

Pengadaan 65 49.283.062,3 257 149.469.083,3 191 Barang/Jasa Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Garut, Tahun 2014. 1

II ‐ 52

2013 Nominal (Rp.000) 161.097.677,9



23. Urusan Pemberdayaan Desa Gambaran

umum

pemerintahan

desa

di

Kab.

Garut

berdasarkan

kepemilikan gedung dan jumlah pemberdayaan masyarakat Tahun 2009-2013. Tabel 2.36 Data Pemerintah Desa Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 Tahun Nama

2009

2010

2011

2012

2013

403

403

403

403

403

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan Kantor Pemerintah Desa Jumlah Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD

-

-

-

-

-

Tamat SD atau Sederajat

1015

1038

1038

1038

1038

SMP dan Sederajat

1295

1328

1320

1320

1255

SMA dan Sederajat

1528

1625

1619

1612

1600

26

27

31

33

58

18

26

36

41

93

Akademi (DI, DII dan DIII) Sarjana (S1) Sumber : BPMPD Kabupaten Garut, Tahun 2014.

Tabel 2.37 Data Perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 Tahun Nama Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Binaan LPM Rata- Rata Kelompok LPM Jumlah LPM Berprestasi Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat Sumber : BPMPD Kabupaten Garut, Tahun 2014.

2009

2010

2011

2012

2013

424

424

431

442

442

42 42 5

42 42 5

42 42 9

42 42 10

42 42 12

4

5

5

5

5

78

79

80

83

87

78

79

80

83

87

24. Perpustakaan Sampai

dengan

tahun

2013,

Kabupaten

Garut

memiliki

1

buah

perpustakaan umum daerah dan 245 perpustakaan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di berikut ini. Tabel 2.38 Jumlah Perpustakaan Tahun 2009-2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

1

1.

Jumlah Perpustakaan Umum Daerah

2.

Jumlah Perpustakaan Desa

189

189

207

227

245

3.

Total Perpustakaan

190

190

208

228

246

Sumber : Bapusipda Kabupaten Garut, Tahun 2014


II ‐ 53


Pada tahun 2013, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan umum Kabupaten Garut sebanyak 47.523 buah dengan total judul buku sebanyak 25.731 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.39 Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan Tahun 2010-2013 No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah Judul Buku

22.731

25.731

25.731

25.731

2.

Total Jumlah Buku

38.752

47.523

47.523

47.523

3.

Rata-rata Jumlah Judul Buku

Sumber : Bapusipda Kabupaten Garut, Tahun 2014

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Pencapaian indikator kinerja urusan pertanian khususnya dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura ditinjau dari peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan hortikultura selama tahun 2009-2013 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.40 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2009-2013 Capaian Kinerja

A. 1

Realisasi Capaian Kinerja Kondisi Target Awal Akhir 2010 2011 2012 2009 2014 Tercapainya sasaran tanam tanaman pangan dan hortikultura : Padi (Ha) 132.059 142.726 153.279 160.110 167.508

2

Jagung (Ha)

3

Kedele (Ha)

4

Kacang tanah (Ha)

5

Kacang hijau (Ha)

2.150

2.200

2.220

2.371

2.100

2.142

6

Ubi Kayu (Ha)

22.140

23.000

20.186

21.599

26.609

27.228

7

Ubi Jalar (Ha)

6.059

6.000

5.610

6.739

6.332

6.863

8

39.295

46.716

6.024.946

5.488.402

B. 1

Sayuran (Ha) 33.421 37.800 36.237 37.397 -Buah-buahan 6.000.50 6.048.045 6.276.200 6.311.680 (Pohon) 0 Tercapainya sasaran panen tanaman pangan dan hortikultura : -Padi (Ha) 126.172 137.317 147.602 153.175

154.764

166.583

2

-Jagung (Ha)

3

-Kedele (Ha)

4

-Kacang tanah (Ha)

5

-Kacang hijau (Ha)

6

-Ubi Kayu (Ha)

No

9

II ‐ 54

Indikator Kinerja

58.143

62.327

60.767

6.543

10.700

22.547

17.100

2013 171.976

64.603

73.081

76.887

11.115

9.030

15.158

12.947

15.672

19.526

18.375

18.968

43.608

52.978

61.028

60.616

67.067

76.790

5.888

10.165

11.453

9.461

13.106

12.945

21.420

16.245

17.946

17.533

17.068

18.963

2.042

2.095

1.916

3.088

1.587

1.951

21.577

22.800

24.293

23.006

21.654

26.658



Capaian Kinerja No

Indikator Kinerja

Kondisi Awal 2009

Target Akhir 2014

Realisasi Capaian Kinerja 2010

2011

2012

2013

7

-Ubi Jalar (Ha)

6.604

5.259

7.375

8

37.856

49.481

7.274.503

7.763.991

C. 1

-Sayuran (Ha) 31.752 35.910 39.482 38.650 2.400.20 -Buah-buahan 8.023.494 9.755.217 2.419.218 0 (Pohon) Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : -Padi (Kw/Ha) 54,75 62,51 62,24 63,65

64,20

63,92

2

-Jagung (Kw/Ha)

60,77

69,57

69,20

70,72

72,83

72,89

3

14,29

15,64

16,24

16,28

16,38

16,56

15,36

15,86

16,63

16,65

16,89

16,94

11,14

11,13

11,82

10,86

10,90

10,95

6

-Kedele (Kw/Ha) -Kacang tanah (Kw/Ha) -Kacang hijau (Kw/Ha) -Ubi Kayu (Kw/Ha)

220,45

216,49

221,57

221,73

222,53

223,30

7

-Ubi Jalar (Kw/Ha)

132,66

134,33

134,59

135,63

136,44

136,61

8

-Sayuran (Kw/Ha)

176,69

186,39

186,16

186,74

187,00

187,82

D. 1

Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura : -Padi (Ton) 730.167 858.367 918.735 974.942

2

-Jagung (Ton)

3

5

-Kedele (Ton) -Kacang tanah (Ton) -Kacang hijau (Ton)

6 7 8

-Sayuran (Ton)

9

4 5

4

5.756

5.700

6.115

993.547

1.064.853

293895

368.568

422.309

428.652

488.433

559.741

7.857

16.915

18.601

15.406

21.462

21.441

22.580

27.389

29.846

29.188

28.823

32.122

1.676

2.253

2.074

3.352

1.730

2.136

-Ubi Kayu (Ton)

536.978

493.597

470.683

510.105

481.865

595.279

-Ubi Jalar (Ton)

67.591

77.708

82.303

89.571

71.544

100.750

623.680

669.326

719.257

703.591

707.901

924.393

325.323

243.783

314.995

257.350

254.955

34.971

147.147

213.246

94.828

862.456

9.218.10 9

10.095.178

114.350.71 0

14.953.413

97.341.72 3

40

6

6

56

50

100

7

7

2.045

3.045

11

14

14

13

12

9

-Buah-buahan 359.581 (Ton) 10 -Tanaman Hias 322.402 (Tangkai) 11 -Tanaman Obat 57.827.00 (Kg) 0 E. Terbangunnya sentra-sentra pupuk organik 10 berbasis kelompok tani (Kelompok) F. Berkembangnya kawasan 40 pertanian organik (Ha) G. Menurunnya tingkat 17 kehilangan hasil (%) Sumber : Dinas TPH Kabupaten Garut

Pengembangan perkebunan secara menyeluruh telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan perekonomian daerah dan dapat mempercepat pencapaian misi Kabupaten Garut sebagai daerah agribisnis dan agroindustri. Perkembangan pembangunan sektor perkebunan selama tahun 2009-2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :


II ‐ 55


Tabel 2.41 Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2009-2013 No

Komoditi

2009

2010

Produksi (ton) 2011

2012

2013

Perkembangan (%)

75 3 161 29 29 3.480 1.696

75,3 2,9 162 30 54,6 3.507 1.979

73 2,3 187 45 198 3.505 1.141

10,61 100,00 259,62 95,65 607,14 26,31 79,12

1.175 656 13 0,6 17 141 4 2.850 27 1.635 28 11 1 4.929 16.877,60

1.182658 13,2 0,5 18 144 5 2.852 28 1.685 29 12 1 4.937 17.319,90

1.210 711 14,40 1,10 18,40 200 5,70 2.866 29 1.776 30 13 1,31 4.932 16.963,21

53,36 149,47 2,86 1.471,43 84,00 100,00 67,65 16,46 107,14 165,07 400,00 900,00 254,05 81,00 60,64

Tanaman Semusim 1 Akarwangi 66 73,6 2 Haramay 5 3 Nilam 52 158 4 Panili 23 28 5 Serehwangi 28 28,6 6 Tembakau 2.775 3.322 7 Tebu 637 1.659 Tanaman Tahunan 8 Aren 789 914 9 Cengkeh 285 634 10 Jambu Mete 14 15 11 Jarak 12 Kakao 0,07 0,5 13 Kapok/Randu 10 16 14 Karet 55 15 Kayumanis 3,4 3,6 16 Kelapa 2.461,00 2.752 17 Kelapa Sawit 18 Kemiri Sunan 19 Kina 14 26 20 Kopi 670 1.592 21 Lada 6 33 22 Pala 1,3 10 23 Pinang 0,37 1 24 Teh 2.724,80 4.915 Jumlah 10.559,94 16.241,30 Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Garut

Pencapaian populasi ternak Kabupaten Garut selama tahun 2009-2013 secara umum terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut merupakan suatu indikasi keberhasilan berbagai fasilitasi Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, peternak maupun swasta. Tabel 2.42 Pencapaian Populasi Ternak Tahun 2009-2013 No

Jenis Ternak

Populasi (ekor) 2009

2010

2011

2012

2013

Peningkatan (%)

1

Sapi perah

16.197

17.302

21.676

22.154

20.160

24,47

2

Sapi Potong

12.099

12.927

28.680

29.278

31.704

162,04

3

Kerbau

9.610

9.564

17.327

12.521

13.556

41,06

4

Kuda

2.442

2.551

2.633

2.679

2.765

13,23

5

Domba

601.469

718.720

862.464

942.829

1.126.976

87,37

6

Kambing

76.846

78.471

81.923

83.725

84.646

10,15

7

Ayam ras pedaging

516.191

531.005

538.704

546.245

553.892

II ‐ 56

7,30



No

Jenis Ternak

8

Ayam buras

9

Itik

Populasi (ekor)

Peningkatan (%)

2009

2010

2011

2012

2013

1.481.161

1.528.936

1.553.399

1.578.234

1.603.486

8,26

224.078

231.305

235.005

238.761

242.581

8,26

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Garut, 2013

Tabel 2.43 Produksi Ikan Tahun 2009-2013 N o

Uraian

A

Budidaya

1 2 3 4

2009

Tambak Kolam Air Tenang Koalam air Deras Sawah/ Minapadi Jumlah

B 1 2

C

Realisasi Produksi (ton) 2010

2011

2012

2013

Peningkata n (%)

220

298,5

321.04

420

426

93,64

19.107

24.160,81

20.224.16

27.818

30.708

60,72

324

681,62

803.4

795

527

62,65

8.690

7.443,11

18.477.66

13.182

15.908

83,06

28.341,00

32.584,04

39.826.26

42.215

47.569

67,85

Penangkapa n Perikanan Laut Perairan umum

5.571,00

5.563,02

5.611.8

4.834

4134

-25,79

959

2.920,91

3.744

2.060

1436

49,74

Jumlah

6.522,00

8.483,93

9.355.8

6.894

5.570

-14,60

337.903.05 7

471.328.22 0

41,73

49.109

53.139

52,42

180.000

192.500

390,34

44.275

49.005

72,91

4.834

4.134

-25,79

Produksi

Perbenihan 332.543.76 302.311.00 541.224.00 (Kg) ** 0 0 0 Jumlah Produksi 2 34.864,00 34.487,47 40.171,49 Konsumsi (ton) Jumlah Produksi non 3 39.258,85 23.112 131.250 Konsumsi (ekor) Jumlah Produksi 4 28.341,00 32.584,04 40.171,49 Perikanan Darat (ton) Jumlah Produksi 5 5.571,00 5.563,02 5.611,80 Perikanan Laut Ket. : ** 1 Kg Benih ikan = 200ekor Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Garut 1


II ‐ 57


2. Kehutanan Tabel 2.44 Luas Areal Pengembangan Hutan RakyatTahun 2009-2013 (Ha) No 1. 2. 3.

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (DAK) Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Kebun Bibit Rakyat (KBR) RHL kawasan Lindung

4.

Banprov

5. 6.

Agroforestry Swadaya masyarakat Jumlah

2009 (ha)

2010 (ha)

2011 (ha)

2012 (Ha)

2013 (Ha)

-

1.000

550

500

180

3.000

4.340

2.800

1.500

3.453,32

-

3.750 575

5.625

6.083

450 -

20

20

150

500

75

75 3.095

75 9.760

1.150 10.275

892 9.475

100 112,34 4.370,66

Ket. DAK APBD ProvJabar APBN Rehabilitasi Hulu DAS

Sumber : Dinas Kehutanan Kab Garut, Tahun 2013.

Tabel 2.45 Produksi Hutan Rakyat Kabupaten GarutTahun 2009-2013 No

Produksi (m3)

Jenis Kayu

1.

Jati

2.

2009

2010

2011

2012

2013

1961,06

729,43

826,1290

778,734

815,779

Mahoni

641,94

2.270,58

1.062,3042

766,787

2.239,900

3.

Albazia

21.376,42

14.338,58

13.718,2427

1.000,742

4995,210

4.

Pinus

934,31

87,3

940,7960

1.624,371

682,970

5.

Afrika

1.894,15

4.944,32

3.598,1978

706,719

1.985,259

6.

Suren

269,3

221,96

92,4880

58,786

-

7.

Kihiang

218,1

153,08

166,6807

168,022

144,160

8.

Eucalyptus

131,42

12,46

-

119,-0

-

9.

Rimba Jumlah

11.154,25

2.477,81

20.818,8360

13.357,394

4.053,227

38.580,95

25.235,52

41.223,6744

18.580,555

14.916,51

Sumber : Dinas Kehutanan Kab Garut, Tahun 2013.

3. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Pertambangan (Sumberdaya Mineral dan Air Tanah) Dalam kegiatan pertambangan tidak terlepas dari aktivitas penambangan, sehingga

dalam

pengendaliannya

perlu

dikeluarkan

izin

untuk

perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan. Jumlah perusahaan pertambangan yang mempunyai izin pertambangan yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam pada tahun 2009 sebanyak 20 perusahaan sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 15 perusahaan. Sementara itu pada tahun 2010 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi mineral non logam sebanyak 25 Perusahaan jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan

II ‐ 58



tahun 2009 sebanyak 38 perusahaan. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Eksploitasi mineral logam sebanyak 8 perusahaan sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 9 perusahaan. Tabel 2.46 Potensi Bahan Galian Non Logam No

Jenis Bahan Galian

Potensi Luas (Ha)

Jumlah IUP

Dimanfaatk an (Ha)

Belum Dimanfaatk an (Ha)

500

-

-

-

Tersebar

2.000

-

-

-

Tersebar

500

-

-

-

Tersebar

Potensi

1

Belerang

2

Batu Gamping

3

Batu ½ Permata

4

Obsidian Perlit

2.000

-

-

-

Tersebar

5

Tanah Diatomit

1.500

-

-

-

Tersebar

6

Kaolin

1.000

-

-

-

Tersebar

7

Granit

1.000

-

-

-

Tersebar

8

Granodiorit

700

-

-

-

Tersebar

Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2014

b. Energi dan Ketenagalistrikan Kabupaten Garut memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar dan bervariasi, yaitu sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral. Sumber daya energi yang tersedia berupa potensi energi baru terbarukan seperti panas bumi (geothermal), mikrohidro, surya, gelombang, dan angin. Tabel 2.47 Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi yang telah diterima Kabupaten Garutdari lokasi Darajat, Kamojang Tahun 2006 s/d 2013 No

Tahun

1

2006 – 2008

41.567.942.886,-

Nov 2009& awal 2011

2

2009

39.809.208.188,-

Tw III - IV (Nov 2009) & Tw V (Feb 2010)

3

2010

18.901.813.054,-

Tw I s/d Tw IV 2010

4

2011

32.406.583.387,-

Tw I s/d Tw IV 2011

5

2012

65.557.030.347,43

TW I s/d Tw IV 2012

6

2013

30.637.972.121,00

TW I s/d Tw IV 2013

TOTAL

Penerimaan (Rp)

Waktu Penerimaan

228.880.549.983,-


II ‐ 59


Tabel 2.48 Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yang Telah Dibangun Tahun 2008 -2012 Lokasi

No

Tahun

KK

1

2008

Kabupaten Garut

Kecamatan Cihurip

2

2008

Garut

3

2008

Garut

4

2009

5 6 7

Kapasitas

Desa Cisangkal

100

(Wp) Terpusat(15kW)

Cisompet

sukamukti

75

50

Cisompet

Margamulya

30

Terpusat(5kW)

Garut

Peundeuy

Pangrumusan

60

50

2009

Garut

Banjarwangi

Talagajaya

40

50

2009

Garut

Banjarwangi

Mulyajaya

50

50

2009

Garut

Pamulihan

Panawa

30

50

8

2009

Garut

Singajaya

Sukamulya

30

50

9

2009

Garut

Cihurip

Cihurip

30

50

10

2009

Garut

Pamulihan

Linggarjati

100

50

11

2010

Garut

Pamulihan

Pakenjeng

30

Terpusat (5 KW)

12

2011

Garut

Panyindangan

Pakenjeng

250

BCHS

Cikandang

60

Terpusat (15 Kw)

13 2012 Garut Cikajang Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2014

Tabel 2.49 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Garut Energy Potensial (MWe) No

Lokasi

Install PLTP (MWe)

Resources (Sumber Daya) Specu lative

Reserve (Cadangan)

Hypo thetic

Possible (T’duga)

Probable (Mngkin)

Total

Proven (Tbukti)

1

Cilayu

-

100

-

-

-

-

100

2

Ciarinem

-

25

-

-

-

-

25

3

G. Papandayan

-

225

-

-

-

-

225

4

G. Guntur Masigit

5

Darajat

6

G. Talaga Bodas TOTAL

-

-

70

-

-

70

271

-

-

70

280

350

-

-

120

80

-

275

620

1045

271

75 425

Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2014

4. Pariwisata Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Garut sejak tahun 2009-2013 mengalami penambahan sebanyak 3 obyek yaitu dari sebanyak 38 obyek pada tahun 2009 menjadi 41 obyek pada tahun 2013, pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 sebanyak 2.254.283 orang atau meningkat 36,55% dari tahun 2009 sebanyak 1.650.913 orang. Apabila dibandingkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 sebanyak

2.142.232 orang, maka

pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 mencapai sebesar

II ‐ 60



105,23% dari target. Apabila dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan pada tahun 2014 sebanyak 2.329.801 orang, maka pencapaian jumlah wisatawan pada tahun 2013 sudah mencapai sebesar 96,76%. Pencapaian sasaran peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya pengembangan

destinasi

wisata

melalui

pembangunan,

pemeliharaan/perbaikan/renovasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata pada tahun 2013 sebanyak 54.983 orang yang mengalami peningkatan 11.537 orang atau 26,56% dari tahun 2009 sebanyak 43.445 orang.

5. Perdagangan Perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak, kerajinan dari akarwangi, vanili dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea, Kanada, Jerman Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Perkembangan dalam bidang perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Dalam upaya menumbuhkembangkan aktivitas perdagangan, pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya baik yang bersifat regulatif maupun penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan. Dari aspek regulatif, Kabupaten Garut pada tahun 2013 telah menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan sebanyak 3.757 buah. Demikian pula telah diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 3.052 buah. b) Kegiatan

perdagangan

di

Kabupaten

Garut

ditopang

oleh

Sarana

Perdagangan berupa : -

15 buah pasar Tradisional Kabupaten dan 56 Pasar Desa;

-

Sub Terminal Agribisnis (STA) yang berada di Kec. Bayongbong;

-

Gudang Sortasi Sayuran di Kecamatan Cikajang dan Gudang Kacang


II ‐ 61


di Kecamatan Mekarmukti; -

Silo Gudang di Desa Dangdeur Kecamatan Banyuresmi;

-

Garut Trade Centre (GTC) Kecamatan Bl. Limbangan;

-

Toko Modern :

-

Supermarket 4 buah

-

Minimarket 135 buah

-

Pasar Buah 1 (satu) buah di kampung Warung Peuteuy desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi;

-

Pusat Perbelanjaan sebanyak 1 (satu) Ruko Intan Bisnis Centre (IBC) Kecamatan Garut Kota.

Pasar

Tradisional

yang

menjadi

kewenangan

pembinaan

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut terdapat 15 Pasar dan dilapangan tugas Kepala Dinas dibantu oleh UPTD yang tersebar di 12 UPTD. Kontribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2009-2012 mengalami peningkatan 46,01% dari sebesar Rp.1.235.266.245,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.1.803.629.300,00 pada tahun 2013. 6. Perindustrian Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum selama periode 2009-2013 memiliki pertumbuhan yang relatif stabil walaupun kontribusinya terhadap PDRB kabupaten Garut masih relatif rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif jumlah unit usaha industri sebesar 5,04% dari sebanyak 12.602 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 13.237 unit pada tahun 2013, dengan komposisi terbanyak pada industri agro dan hasil hutan, yaitupada tahun 2013 mencapai sekitar 72,87%. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Garut yang diarahkan untuk pengembangan agroindustri, yaitu mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki khususnya sektor pertanian dan kehutanan. Terkait dengan investasi industri secara umum selama periode tahun 20092013 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 10,66%, dengan nilai produksi meningkat

22,27%.

Kondisi

tersebut

menunjukkan

adanya

peningkatan

kapasitas produksi dan kualitas produk. Peningkatan investasi tertinggi terdapat pada industri logam dan bahan bangunan yaitu sebesar 29,59%, disusul

II ‐ 62



industri agro dan hasil hutan yaitu sebesar 10,87%. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai produksi antara lain pembinaan dalam pengemasan produk, pembinaan GMP (Good Manufacturing Practise), dll. 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan kabupaten garut

adalah sektor pertanian dan perdagangan,

Sehingga ke dua sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

kabupaten

garut

secara

berkelanjutan. Tabel 2.50 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2009-2013** Sektor

2009

2010

2011

2012*

2013**

PRIMER

46,09

45,64

45,16

44,33

44,15

Pertanian

45,96

45,51

45,04

44,21

44,04

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

10,86

10,83

10,88

10,99

11,14

Industri

7,78

7,60

7,57

7,62

7,70

Listrik dan air

0,44

0,47

0,47

0,45

0,46

Bangunan

2,64

2,76

2,84

2,91

2,98

TERSIER

43,05

43,53

43,96

44,68

44,71

Perdagangan

26,66

26,14

26,38

26,78

26,62

Pengangkutan

3,51

3,84

3,90

4,03

3,94

Keuangan

3,29

3,29

3,24

3,18

3,11

Jasa-jasa

9,58

10,26

10,43

10,68

11,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


PDRB



II ‐ 63


2.1.5.2 Infrastruktur Wilayah a.

Ketaatan Terhadap RTRW RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang yang merupakan salah satu

bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang Daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Penatan Ruang di Kabupaten Garut Tahun 2010-2013 No

IndikatorKinerjaPembangunanDaerah

Tahun 2010

Capaian Setiap Tahun Tahun Tahun 2011 2012

Tahun 2013

Penataan Ruang Pranata hukum penataan ruang dan kawasan Kesesuaian antara peruntukan dan 2. pemanfaatan kawasan lindung Peran serta masyarakat dan swasta 3. dalam penataan ruang Tingkat kesesuaian antara rencana tata 4. ruang dengan pemanfaatan ruang Sumber : Distarkim Kab. Garut 1.

-

1 Perda

1 Perda

1 Perda

34%

36%

40%

42%

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

b. Infrastruktur Transportasi Infrastruktur

wilayah

meliputi

beberapa

aspek

yaitu

infrastruktur

transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspekaspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut. Tingkat kemantapan jalan kabupaten yang diukur dari banyaknya jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami peningkatan 0,48% dari

II ‐ 64



sepanjang 519,49 km (62,68%) pada tahun 2011 menjadi sepanjang 523,48 km (63,16%) pada tahun 2012, yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 305,99 km atau 36,92% dan kondisi sedang sepanjang 217,49 km atau 26,24%. Apabila dibandingkan dengan target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2012 sebesar 64%, maka pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2012 mencapai sebesar 98,69% dari target. Selama tahun 2009-2012 tingkat kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan sebesar 4,69% dari pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2009 sebesar 58,48%. Apabila dibandingkan dengan target tingkat kemantapan jalan pada tahun 2014 sebesar 68%, maka pencapaian tahun 2012 baru sebesar 92,88% dari target tersebut. Perkembangan pencapaian indikator kinerja bidang perhubungan pada tahun 2012 antara lain Rambu Lalu Lintas mengalami kenaikan sebesar 26,79% dari sebanyak 784 unit pada tahun 2011 menjadi 994 unit pada tahun 2012, Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) meniingkat 8% dari sebanyak 125 unit pada tahun 2011 menjadi 135 unit pada tahun 2012, Marka meningkat 73,94% dari sepanjang 1.420 m2 pada tahun 2011 menjadi 2.470 m2 pada tahun 2012. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah mendapat revisi dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, dengan hasil jumlah kendaraan yang diuji mengalami kenaikan sebesar 3,17% dari sebanyak 12.737 unit pada tahun 2011 menjadi 13.141 unit pada tahun 2012. Perkembangan indikator perhubungan lainnya yaitu ijin trayek mobil penumpang umum (MPU) menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkutan lokal (Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Perdesaan) sebanyak 39 unit atau sebesar 1,98% dari jumlah ijin trayek sebanyak 1.972 unit pada tahun 2011 menjadi 2.011 unit pada tahun 2012. Sementara itu, jumlah pelayanan Terminal dan Sub Terminal sebagai salah satu penunjang sarana mobilisasi relatif tidak mengalami perubahan meliputi jumlah terminal bus sebanyak 2 unit, terminal non bus sebanyak 2 unit, sub terminal bus sebanyak 5 unit dan sub terminal non bus sebanyak 10 unit.


II ‐ 65


c.

Sumberdaya Air dan Irigasi Kondisi jaringan irigasi desa yang merupakan jaringan irigasi yang

dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa dengan jumlah bangunan bendung desa 1.202 buah, bangunan air pelengkap 1.020 buah dan panjang saluran irigasi desa 1.758 Km, mencapai kondisi baik pada tahun 2013 sepanjang 856 km (48,69%), atau mengalami penaikan 2,89% dari kondisi tahun 2012 mencapai 804 km (45,73%) saluran irigasi desa dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 1,13% dari sepanjang 695,35 km (39,67%) pada tahun 2012 menjadi sepanjang 677 km (38,51%) pada tahun 2013. Sementara itu saluran irigasi desa dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan sebesar 1,76% dari sepanjang 296,65 km (16,87%) pada tahun 2012 menjadi sepanjang 265 km (15,07%) pada tahun 2013. Tabel 2.52 Perkembangan Kondisi Irigasi Desa Tahun 2009-2013 DAERAH IRIGASI DESA Uraian

2009/ 2010 1758 45.931

Panjang Saluran (km) Areal (Ha)

%

2011

%

2012

1758 59.685,30

%

1758 45.931

2013

%

1758 45.931

Saluran (Km) : 1.758 km - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan Bangunan Bendung (buah) : 1.202 Buah - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan Bangunan Air (buah) : 1.020 Buah - Baik - Rusak Berat - Rusak Ringan

615 583 560

34,98 33,16 31,85

739 571 448

42,04 32,48 25,48

859 571 328

48,86 32,48 18,66

939 571 248

53,41 32,48 14,11

420 593 189

34,94 49,33 15,72

468 505 229

38,94 42,01 19,05

512 392 298

42,60 32,61 24,79

580 293 329

51,75 21,71 26,54

412 438 170

40,39 42,94 16,67

478 426 116

46,86 41,76 11,37

527 399 94

51,67 39,12 9,22

580 380 60

56,86 37,25 5,88

6 29 4

15,38 74,36 10,26

9 26 4

23,08 66,67 10,26

12 23 4

30,77 58,97 10,26

Pintu (buah) : 39 Buah - Baik 2 5,13 - Rusak Berat 31 79,49 - Rusak Ringan 6 15,38 Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut , Tahun 2014

d. Perumahan dan Listrik Penggunaan Listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan

II ‐ 66

masyarakat.

Gambaran

umum

kondisi

fasilitas

listrik


di


Kabupaten Garut selama tahun 2009-2012 dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik berdasarkan data BPS Kabupaten Garut mengalami peningkatan 79.176 rumah tangga atau 7,35% dari sebanyak 311.489 rumahtangga atau 54,78% dari seluruh rumah tangga pada tahun 2009 menjadi sebanyak 390.665 rumahtangga atau 62,13% dari seluruh rumah tangga pada tahun 2012. Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No.

Uraian Total Jumlah Rumah Tangga 1. menggunakan listrik 2. Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang 3. menggunakan listrik (rasio elektifikasi) (1)/(2) Sumber : BPS Kabupaten Garut

2009

2010

2011

2012

311.489

331.282

350.945

390.665

568.608

606.802

638.478

628.736

54,78%

54,59%

54,97%

62,13%

2.1.5.3 Iklim Berinvestasi Berdasarkan data PDRB menurut penggunaan (expenditure), nilai investasi yang digambarkan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dihitung atas

dasar

harga

berlaku

pada

tahun

2012

diproyeksikan

mengalami

peningkatan sebesar 12,10% menjadi Rp.4.197,30 Milyar (angka sangat sementara) dari tahun 2011 sebesar Rp.3.652,42 Milyar (Angka Perbaikan). Dalam

kurun

waktu

tahun

2009-2012,

jumlah

investasi

diproyeksikan

mengalami peningkatan sebesar Rp.1.199,27 Milyar atau 40% dari sebesar Rp.2.998,03 Milyar pada tahun 2009. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Kabupaten Garut, cukup memberikan peluang para pemodal untuk menanamkan investasinya. Tabel 2.54 Perkembangan PMTB / Investasi di Kabupaten Garut Tahun 2009-2012 Uraian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) a.d.h.berlaku (Milyar Rp.) Laju Investasi (%)

Tahun 2009

2010

2011*

2012**

2.998,03

3.314,14

3.652,42

2.998,03

8,55

10,54

10,21

12,10

Sumber : BPS Kab. Garut, Januari 2013, **) Angka Sangat Sementara


II ‐ 67


Berdasarkan izin prinsip dan IPPT dengan besaran nilai rencana investasi di atas Rp.1.000.000.000,- yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT),

secara umum jumlah investor baru dan minat

investasi terdapat pada sektor tersier pada tahun 2012 mencapai sebanyak 15 perusahaan dengan minat investasi sebesar Rp. 637.616.010.000,- dengan realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai sebesar Rp.504.789.601.650,-. Namun demikian, investasi yang cukup besar tersebut, belum sepenuhnya dapat memberikan efek langsung dalam meningkatkan kualitas dan menyerap sumberdaya manusia daerah. Disamping itu, pertumbuhan investasi tersebut belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan investasi bersifat jangka panjang, disamping belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, serta masih rendahnya infrastruktur pendukung yang merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Garut. Karena investasi merupakan salah satu daya dukung dan daya dorong serta memiliki peran yang cukup besar untuk menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian di daerah, maka pada tahun 2013 dan 2014 dibutuhkan langkah-langkah kongkrit dan rencana aksi tindak yang implementatif dalam upaya menarik para calon investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Garut. 2.1.5.4 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan,

oleh

karenanya

pembangunan

SDM

harus

benar-benar

diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari persentase tingkat pendidikan tertinggi penduduk yang lulus Perguruan Tinggi dimana pada tahun 2012 mencapai 4,49% sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2009 sebesar 4,15%, selain itu dapat dilihat pula dari tingkat ketergantungan penduduk.

II ‐ 68



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi Indikator RPJMD Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2009-2014, ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah ini perlu untuk

selalu

dievaluasi

sebagai

masukan

bagi

perbaikan

pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Garut. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pada tahun 2012 dibandingkan dengan target yang diharapkan di tahun 2014 sebagai akhir periode RPJMD 2009-2014: Tabel 2.55 Capaian Hasil Pembangunan Tahun 2013 terhadap Target Tahun 2014 RPJMD Tahun 2009-2014

No

Indikator kinerja

Capaian tahun 2013

Target tahun 2014

Capaian kinerja tahun 2013 terhadap tahun 2014

72,12

73,85

97,66%

poin

82,36

83,37

98,79%

Tahun

7,37

7,74

95,22%

%

98,98

99,32

99,66%

Poin

68,98

69,50

99,25%

Tahun

66,39

66,70

99,54%

Satuan

poin

1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2

Indeks Pendidikan

3

Angka Rata-rata Lama Sekolah

4

Angka Melek Huruf

5

Indeks Kesehatan

6

Angka Harapan Hidup

7

Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1000 Kelahiran Hidup

49,95

48,76

97,62%

8

Angka Kematian Ibu (AKI)

per 100.000 kasus kelahiran

193,29

175,7

90,90%

9

Indeks Daya Beli

Poin

65,00

68,65

94,68%

10

Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Rupiah

641.280

657.048

97,60%

11

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

%

1,61

1,61

100,00%

12

Laju Pertumbuhan Ekonomi (per tahun)

%

4,61

5,39

85,53%


II ‐ 69


No

Indikator kinerja

Satuan

Capaian tahun 2013

Target tahun 2014

Capaian kinerja tahun 2013 terhadap tahun 2014

%

12,10

11,71

103,33%

Orang

2.014.766

2.239.801

89,95%

%

57

60

95,00%

13

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku

14

Jumlah kunjungan wisatawan (orang)

15

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

16

Jumlah penduduk miskin (jiwa)

Jiwa

317.301

351.977

110,93%

17

Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)

Jiwa

47.587

84.910

178,43%

18

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

%

63,16

68

92,88%

19

Tingkat Kemantapan Irigasi Pemerintah

%

58,00

85

68,24%

20

Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ

N/A

Status mutu cemar Berat

Status mutu cemar Sedang

Keterangan : BPS, Dinas PU Binamarga, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, Dinas SDAP

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi, oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. 2.3.1 Permasalahan Pokok 1) Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia; a. IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2013 masih terpaut 0,67 poin dari IPM Jawa Barat sebesar 73,40 poin dan terpaut 1,17 poin dari IPM Nasional; b. Peningkatan IPM belum terlalu signifikan hanya berkisar antara 0,3 0,6 poin, sementara berdasarkan RPJPD, target IPM pada akhir tahun 2019 sebesar 79,03 poin, sehingga guna mencapai target IPM tersebut setiap tahunnya secara rata-rata harus meningkat sekitar 0,99 poin.

II ‐ 70



2) Aksesibilitas Dan Pelayanan Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Keluarga Berencana; a. Tingginya tingkat kerusakan berat ruang sekolah (SD sebanyak 28,59%, SMP sebanyak 3,86%, SMA sebanyak 10,66%, dan SMK sebanyak 8,53%; b. Tingkat ketersediaan tenaga pendidik masih terbatas (dibawah standar nasional) apabila dibandingkan dengan jumlah murid yang harus dilayani. Hal ini ditunjukkan melalui Rasio guru/pada murid pada tahun 2013 untuk jenjang SD sederajat baru mencapai 1:20 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:28, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:17 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32, dan untuk jenjang SMA sederajat dengan rasio 1:14 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32; c. Tingkat ketersediaan puskesmas yang masih kurang (dibawah standar nasional) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mencapai sebanyak 65 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.869, dan masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 1 : 25.000; d. Ketersediaan

tenaga

kesehatan

masih

kurang.

Jumlah

Tenaga

Kesehatan selama tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang, dimana rasio pemenuhan tenaga Kesehatan adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2013, jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.011 orang; e. Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baru mencapai 7,15%; f. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani. Pada tahun 2012 cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB (unmet need) yang tidak terpenuhi/terlayani sebesar 13,41%.


II ‐ 71


3) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran; a.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang mencapai 314.600 jiwa atau 12,66% pada tahun 2012 dan berada diatas rata-rata Jawa Barat sebesar 9,89% dan Nasional sebesar 11,66%;

b. Jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi mencapai sebanyak 46.781 orang atau 5,01% (Nasional sebanyak 5,92%). Mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah; c.

Tingkat pendidikan penduduk bekerja masih rendah paling banyak berpendidikan setingkat SD mencapai 64,67%.

4) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah; a.

Laju Pertumbuhan Ekonomi pencapainnya masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar 4,61% sedangkan Jawa Barat sebesar 6,21%), selain itu dari sisi Pendapatan perkapita masyarakat masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar Rp.4,9 juta, sedangkan Jawa Barat Rp.8,1 juta);

b. Realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2013 mencapai Rp.705,49 milyar atau sekitar 2,02% dari PDRB. 5) Masih

Rendahnya

Ketersediaan

Infrastruktur

Daerah

Yang

Berkualitas, Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Serta Penanggulangan Bencana Alam; a.

Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten mencapai 294,31 km atau 35,51% rusak berat

b. Tingginya tingkat kerusakan saluran irigasi (keadaan rusak berat irigasi pemerintah sebesar 27,89% atau sepanjang 41 km dan irigasi desa sebesar 39,14% atau sepanjang 688 km) c.

Cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45,13%, sementara cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 59,98%

d. Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 62,78%

II ‐ 72



e.

Status mutu sungai utama dan waduk besar berada pada status mutu cemar berat

f.

Rasio elektrifikasi rumahtangga baru mencapai sebesar 60,75% dari target jawa barat sebesar 81,2% atau masih terdapat sebanyak 199.000 unit rumah yang belum memiliki fasilitas listrik

g.

Dari sebanyak 1.390 titik pju hanya sebanyak 60,21% dalam kondisi berfungsi

h. Tingginya potensi terjadinya bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana gunung api, dan kawasan rawan bencana tsunami 6) Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang; a.

Tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung baru mencapai 40% dari target 81,3 % sebagai kawasan berfungsi lindung;

b. Tidak terkendalinya pemanfaatan fungsi tata ruang seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang. 7) Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik. a.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan

masyarakat

terkait

dengan

tingginya

kompleksitas

permasalahan; b. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik dalam karena keterbatasan sumber daya dan regulasi,

termasuk

dalam

hal

dukungan

pembiayaan

dalam

pelaksanaannya; c.

Permasalahan manajemen kepegawaian meliputi: komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah.


II ‐ 73


8) Masih Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah; a. Kemampuan

kemandirian

keuangan

daerah

dalam

pembiayaan

kebutuhan pembangunan masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh Rasio PAD terhadap Total Pendapatan sepanjang tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari sebesar 6,44% pada tahun 2009 menjadi 8,78% pada tahun 2013 dan secara rata-rata mencapai 7,10%. Namun kondisi

tersebut

masih

dibawah

rasio

realisasi

PAD

terhadap

pendapatan pada APBD kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai rata-rata sebesar 12,81%; b. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar. 2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dari hasil pelaksanaan evaluasi pembangunan Kabupaten Garut tahun 2013, permasalahan yang perlu diidentifikasi secara lebih cermat, selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, juga perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam setiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Urusan Pendidikan Permasalahan utama urusan pendidikan adalah : a)

Masih

rendahnya

masyarakat

aksesibilitas

terutama

pada

pelayanan pendidikan

pendidikan

bagi

menengah

yang

ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun yang baru mencapai 44,65% dan berada dibawah capaian Jawa Barat sebesar 55,69% dan Nasional sebesar 63,27%, ketersediaan

ruang

kelas

yang

masih

terbatas

dan

rusak

mencapai sebanyak 27,92%; b)

Masih adanya Drop out/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan Pendidikan Menengah yaitu jenjang SD sederajat sebesar 0,003, jenjang SMP sederajat sebesar 0,015% dan jenjang SMA sederajat sebesar 0,034%;

II ‐ 74



c)

Masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin;

d)

Belum Meratanya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan rasio ketersediaan guru terhadap murid masih berada dibawah standar nasional, masing-masing untuk jenjang SD sederajat

sebanyak

20

(Nasional

sebesar28),

jenjang

SMP

sederajat sebanyak 17 (Nasional sebesar 32), dan jenjang SMA sederajat sebanyak 14 (Nasional sebesar 32); e)

Belum Optimalnya Perhatian Terhadap Siswa Berprestasi.

2) Urusan Kesehatan Permasalahan utama urusan Kesehatan adalah : a) Masih tingginya Angka Kematian Bayi mencapai 49,29 per 1.000 kelahiran hidup (Nasional sebanyak 32 dan Jawa Barat sebanyak 30 per 1.000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Ibu Angka Kematian akibat melahirkan mencapai 184 per 100.000 kelahiran hidup; b)

Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit kusta (leprae), malaria, Tuberkulosis (TB) dan penyakit Cardiovasculer (Hipertensi), serta malnutrisi;

c)

Masih

rendahnya

Kesehatan

kualitas

masyarakat

dan

(Rasio

standar

Puskesmas

sarana

pelayanan

terhadap

jumlah

penduduk sebesar 1 : 38.869, masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000); d)

Jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan distribusinya belum merata,

serta

belum

terstandarisasinya

kompetensi

tenaga

kesehatan yang ada; e)

Belum seimbangnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif;

f)

Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat dengan prosentase Rumah Tangga Ber PHBS baru mencapai 34,62%;

g)

Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;

h) Masih

terdapatnya

ancaman

penyakit

berbasis

emerging

Deseases, New Emerging Deseases dan Re-emerging Deseases;


II ‐ 75


i)

Belum adanya regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan;

j)

Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;

k)

Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak (Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih baru mencapai

69,55%,

Cakupan

menggunakan

jamban

keluarga/kasus baru mencapai 59,1%); l)

Masih

rendahnya

kualitas

hygiene

sanitasi

makanan

dan

minuman; m) Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan dikarenakan masih rendahnya kualitas sanitasi dasar; n) Belum

optimalnya

Pelayanan

pengelolaan

Kesehatan

(Fasyankes)

limbah baik

medis

di

Fasilitas

Pemerintah

maupun

Swasta; o)

Masih rendahnya Fasilitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);

p)

Masih

rendahnya

fasilitasi

sanitasi

dasar

di

lingkungan

permukiman; q)

Secara kuantitas SDM Sanitarian/Petugas Kesehatan Lingkungan masih kurang;

r)

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan (jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.011 orang, sehingga masih kekurangan tenaga dokter sebanyak 834 orang);

s)

Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;

t)

Terbatasnya anggaran pembangunan kesehatan, terutama untuk mendukung jaminan kesehatan nasional;

3) Urusan Pekerjaan Umum Permasalahan utama urusan Pekerjaan Umum adalah : a.

Kesenjangan akses energi/elektrifikasi di daerah pembangkit, masih adanya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 62,16%);

b. Belum tersedianya infrastruktur untuk mendukung kegiatan

II ‐ 76



operasi penambangan mineral logam, seperti tidak tersedianya listrik untuk kebutuhan smelter dalam jumlah yang besar; c.

Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan setempat;

d. Belum optimalnya investor swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan; e.

Dampak Lingkungan dari penggunaan energi di sektor industri;

f.

Konsumsi energi yang belum menjadi daya dorong produktivitas ekonomi masyarakat;

g.

Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra produksi usaha masyarakat;

h. Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten sebesar 36,84% rusak berat atau 305,28 km sebagai akibat penanganan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya, kerusakan jalan sebelum waktunya, keterbatasan anggaran dan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai antara lain menutup saluran drainase jalan; i.

Belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan;

j.

Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan;

k. Sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana; l.

Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan;

m. Tingginya kerusakan saluran irigasi pada jaringan irigasi teknis kabupaten (keadaan rusak berat sebesar 27,89% atau sepanjang 41 km dan irigasi desa sebesar 32,48% atau sepanjang 571 km); n. Tingginya kerusakan morfologi dan lingkungan sungai pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) termasuk Daerah Tangkapan Air pada kawasan konservasi sumberdaya air. Dari panjang sungai 301,20 KM untuk 32 sub DAS pada DAS Cimanuk-Cisanggarung 243 KM (80,35 %) dalam kondisi rusak berat.

Kemudian Dari

panjang sungai 309,46 KM untuk 50 sub DAS pada DAS CiwulanCilaki 207 KM (66,89 %) dalam kondisi rusak berat; o.

Belum termanfaatkannya potensi 288 embung sebagai wadah


II ‐ 77


tampungan air pada musim hujan dan dialirkan pada musim kemarau/kering

untuk

keperluan

pertanian.

Embung

yang

dibangun baru 8 Embung (2,78%); p. Belum termanfaatkannya potensi 87 Situ di DAS CimanukCisanggarung dan berada di kabupaten Garut sebagai wadah tampungan air/reservoar untuk keperluan pertanian dan lainnya. Situ yang sudah diperbaiki baru 8 Situ (9,20%). Potensi 25 Situ di DAS Ciwulan - Cilaki dan berada di kabupaten Garut sebagai wadah tampungan air/reservoar untuk keperluan pertanian dan lainnya. Situ yang sudah diperbaiki baru 2 Situ (8,00%); q.

Belum ada perbaikan secara menyeluruh pada drainase/saluran pengaliran perkotaan untuk menghindari banjir dan genangan kawasan Garut Kota. Terdapat 28 titik rawan banjir/genangan pada 4 sub DAS, 41 titik rawan banjir/genangan pada saluran drainase perkotaan dan 49 titik rawan banjir/genangan pada lingkungan perkampungan. Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cigulampeng (45,14%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Ciwalen (47,76%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cikendi (59,82%), Kondisi kerusakan berat

saluran

drainase

perkotaan

pada

Sub

DAS

Cipeujeuh/Cimaragas (56,40%); r.

Terbitnya Permen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai

Tambah

Mineral

Melalui

Kegiatan

Pengolahan

Dan

Pemurnian, sehingga feasibility study dengan nilai investasi dan cash flow yang telah direncanakan berubah karena tidak sesuai dengan

perencanaan

penambangan

sebelumnya

dan

harus

disesuaikan; s.

Pembangunan pelabuhan tidak termasuk kedalam RTRW provinsi dan kabupaten;

t.

Kondisi sosial masyarakat masih belum ada kesepahaman;

u. Belum optimalnya sinkronisasi program perencanaan energi daerah dengan nasional;

II ‐ 78



4) Urusan Perumahan dan Permukiman Permasalahan utama urusan Perumahan dan Permukiman adalah : a.

Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB),

penempatan

sehingga

bangunan

mengakibatkan

yang

tidak

menyebabkan

tertatanya

dilanggarnya

ketentuan sempadan bangunan; b. Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran; c.

Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;

d. Masih terjadinya pembuangan air limbah dan sampah ke tempat/ saluran

badan

air

penerima

sebagai

buangan

akhir

yang

mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah; e.

Terbatasnya sarana dan prasarana jalan lingkungan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan sehingga menghambat masyarakat dalam melakukan aktifitas;

f.

Cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45,13%;

g.

Cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 59,98%;

5) Urusan Penataan Ruang Permasalahan utama urusan Penataan Ruang adalah : a.

Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;

b.

Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung (baru sebesar 42% pada tahun 2013);

6) Urusan Perencanaan Pembangunan Permasalahan utama urusan Perencanaan Pembangunan adalah : a.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;


II ‐ 79


b.

Keterkaitan serta konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

c.

Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah;

d.

Masih lemahnya tingkat koordinasi antar sektor, maupun antar tingkatan pemerintahan;

7) Urusan Perhubungan Permasalahan utama urusan Perhubungan adalah : a.

Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang;

b. Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda; c.

Masih

rendahnya

pelayanan

angkutan

massal

dalam

mengakomodir jumlah pergerakan orang, barang dan jasa; d. Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi; e.

Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertambahan kendaraan tiap tahunnya;

f.

Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi transportasi yang selamat, cepat, aman, nyaman, tertib dan teratur;

g.

Belum tersedianya prasarana pelabuhan bagi kapal nelayan maupun kapal regional serta fasilitas komunikasi yang memadai.

8) Urusan Lingkungan Hidup a.

Jumlah timbulan sampah setiap tahunnya semakin meningkat (mencapai 1.457 m3/hari) yang disebabkan oleh: -

Pertambahan jumlah penduduk;

-

Perubahan pola konsumsi masyarakat;

-

Pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan;

-

Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat, termasuk wisata kuliner;

II ‐ 80



-

Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat;

Sementara ketersediaan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan sampah (daya angkut 480 m3/hari) sehingga cakupan pelayanan cenderung menurun (dari 43,2% pada tahun 2009 menjadi 33% pada tahun 2013). b. Sistem pengelolaan TPA yang masih open dumping serta umur pakai TPA yang semakin pendek; c.

Tingkat status mutu air DAS Cimanuk adalah cemar berat;

d. Masih kurangnya sarana pengolahan air limbah komunal UKM, air limbah dari kawasan industri/perdagangan dan jasa serta air limbah domestik (rumah tangga, perkantoran, rumah makan, klinik/rumah sakit, hotel); e.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;

f.

Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dan implementasi dokumen lingkungan;

g.

Alih fungsi kawasan yang berfungsi lindung;

h. Masih kurangnya penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan; i.

Belum adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi;

j.

Pola

pemanfaatan

lahan

untuk

produksi

biomassa

telah

bermotor

yang

menyebabkan kerusakan lahan dan/atau tanah; k. Semakin

bertambahnya

volume

kendaraan

mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang dan penurunan kualitas udara ambient; l.

Peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;

m. Belum optimalnya penanganan air limbah dan limbah padat sentra industri kulit Sukaregang; n. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau untuk taman; o.

Belum optimalnya penataan tempat pemakaman umum serta masih terbatasnya lahan pemakaman;

p. Penataan dan pemeliharaan PJU belum optimal (hanya 51,68%


II ‐ 81


yang menyala); 9) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan utama urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: a.

Penerapan e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal (masih terdapat 456.453 wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman e-KTP);

b. Layanan OL Di tiap Kecamatan; c.

Pembuatan

Data

Base

Kependudukan

untuk

data

dasar

pembangunan; d. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik; 10) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan

utama

urusan

Pemberdayaan

Perempuan

Dan

Perlindungan Anak adalah : a.

Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;

b.

Sarana dan prasarana perlindungan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;

c.

Tingginya permasalahan Trafficking dan Kekerasan terhadap anak dan perempuan;

d. Pemahaman tentang pengarusutamaan gender belum optimal; 11) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan utama urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah : a. Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi (TFR = 2,56); b. Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah 20,30%; c. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah sebesar 2,88%; d. Jumlah Drop Out [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi ; e. Tingkat kemandirian ber-KB masih rendah sebesar 34,19%; f. Jumlah Unmetneed masih tinggi sebesar 12,88%;

II ‐ 82



g. Rata-rata kawin pertama wanita masih rendah yaitu 18,39; h. Peran institusi masyarakat belum optimal; i.

Kualitas dan kuantitas bina keluarga belum optimal;

j.

Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah Desa/ Kelurahan belum ideal;

k. Kualitas Data dan Informasi masih rendah; 12) Urusan Sosial Permasalahan utama urusan Sosial adalah: a.

Tingginya jumlah penduduk miskin (hasil SUSENAS dengan metode Garis Kemiskinan sebesar 12,70% dan rumahtangga sasaran hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebesar 49,10%);

b.

Tingginya angka penyandang

masalah Kesejahteraan Sosial

(penanganan PMKS selama tahun 2009-2013 secara rata-rata setiap tahunnya baru mencapai 6,4%)*; c.

Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin*;

d.

Tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial belum optimal; e.

Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;

f.

Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi orang dengan disabilitas;

g.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial*;

h. Belum optimalnya penanganan bencana alam

dan dampak

sosialnya*;

13) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan : a.

Tingginya jumlah pengangguran terbuka;

b.

Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

c.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja;

d.

Rendahnya kompetensi pencari kerja;


II ‐ 83


e.

Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

f.

Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal;

g.

Tingginya jumlah pekerja anak;

h. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan; Permasalahan Urusan Ketransmigrasian : a.

Kesiapan tempat transmigran tidak tepat waktu yang dijadwalkan;

b.

Belum efektifnya kegiatan penjajagan/survey kerjasama antar daerah (KSAD) ke lokasi-lokasi potensial, karena sering berubahnya kepastian target penempatan dari pemerintah pusat;

c.

Belum tertibnya penataan aset/lahan transmigrasi lokal (resettlement);

14) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Permasalahan utama urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah : a.

Masih rendahnya kemampuan pengelolaan usaha;

b. Masih terbatasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi pasar; c.

Masih rendahnya daya saing produk;

15) Urusan Penanaman Modal Permasalahan utama urusan Penanaman Modal adalah : a.

Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;

b. Masih terbatasnya kepastian hukum dan jaminan usaha; c.

Iklim investasi yang kurang kondusif;

16) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata Permasalahan utama urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a.

Belum meratanya penataan Cagar Budaya;

b.

Kurangnya pembinaan terhadap para seniman;

c.

Kuangnya gedung pertunjukan dan Museum;

d.

Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;

II ‐ 84



e.

Masih rendahnya promosi budaya lokal;

f.

Masih lemahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata;

g.

Masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW);

h. Masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata; i.

Masih rendahnya tingkat kesadaran wisata masyarakat;

j.

Masih kurangnya promosi pariwisata;

17) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan utama urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah : a)

Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;

b)

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;

c)

Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;

d)

Terbatasnya pembinaan atlet;

18) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan utama urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: a.

Pendidikan politik masyarakat masih rendah;

b. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah; c.

Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;

d. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat; e.

Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan;

f.

Relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap rambu - rambu peraturan yang sudah di tetapkan

g.

Masih

rendahnya

tingkat

partisipasi

masyarakat

terhadap

ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya; h. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah,

kapasitas


pelayanan

terhadap

masyarakat

jika

II ‐ 85

di


bandingkan baik ditinjau kwalitas maupun kwantitas pada saat ini masih belum memadai; i.

Berkurangnya Kapasitas linmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengkoondisikan lingkungan yang kondusif;

19) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Dan

Persandian Permasalahan utama adalah : a.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah otonomi baru belum optimal;

b. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; c.

Penegakan

hukum

masih

lemah

dan

belum

optimalnya

perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); d. Kelembagaan

pemerintah

masih

belum

sepenuhnya

melaksanakan prinsip good governance; e.

Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;

f.

Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset – aset yang

belum

tersertifikasi

karena

berada

pada

penguasaan

perorangan atau masyarakat; g.

Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih tebatas;

h. Belum tuntasnya Administrasi Daerah; i.

Pelayanan

Publik

masih

belum

sesuai

dengan

harapan

masyarakat; j.

Belum adanya norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas

terkait

prosedur

mengenai

mekanisme

penyusunan

Anggaran; k. Sistem

manajemen

kepegawaian

belum

mampu

mendorong

peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; l.

Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah

II ‐ 86

sehingga

tidak

ada

pemahaman

yang

terintegrasi



berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah; m. Lemahnya budaya hukum masyarakat; n. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD; o.

Peningkatan DAU tidak signifikan bagi daerah;

p. Daya serap DAK, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rendah; q.

Realisasi Bagi Hasil Pajak dan SDA sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro nasional-regional khususnya produksi (lifting) dan harga minyak/ gas dunia serta hasil pertambangan lainnya;

r.

Alokasi dana perimbangan yang diterima oleh desa semakin meningkat baik yang berasal dari ADD, DBH, Bankeu Prop;

s.

Belum

sepenuhnya

terdapat

kesepahaman

dalam

penyelenggaraan Pelayanan Perijinan; t.

Keterbatasan SDM dan relatif rendahnya kemampuan/intregritas SDM;

20) Urusan Ketahanan Pangan Permasalahan utama urusan ketahanan pangan adalah : a.

Masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah;

b. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; c.

Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;

21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah : a.

Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;

b. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa; c.

Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;

d. Belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya;


II ‐ 87


e.

Belum optimalnya implementasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;

f.

Masih kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;

g.

Masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

22) Urusan Komunikasi Dan Informatika Permasalahan utama adalah : a.

Pemanfaatan teknologi informatika (e-gov) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;

b.

Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;

23) Urusan Pertanahan Permasalahan utama adalah : a.

Banyak tanah yang belum bersertifikat;

b.

Penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain;

24) Urusan Statistik Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya penyediaan data/statistik daerah; 25) Urusan Kearsipan Permasalahan utama urusan kearsipan adalah : a.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaaan kearsipan;

b. Kurang tertibnya pengelolaan kearsipan; c.

Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

26) Urusan Perpustakaan Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah : a.

Tempat layanan perpustakaan yang tidak representatif, sehingga tidak dapat menampung jumlah koleksi buku yang di butuhkan masyarakat dan ruang baca yang kurang memadai;

II ‐ 88



b. Kurangnya mobil unit layanan perpustakaan keliling (MULPK), sehingga tidak dapat melayani titik lokasi layanan yang diminta oleh masyarakat; c.

Kurangnya media informasi dan sosialisasi tentang perpustakaan, yang

menyebabkan

masyarakat

kurang

mengenal

akan

keberadaan perpustakaan; d. Kurangnya

tenaga

pustakawan

yang

ahli

di

seluruh

perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan perpustakan masyarakat lainnya; 27) Urusan Pertanian Permasalahan Urusan Pertanian (Tananaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) : a.

Masih rendahnya nilai tambah produk;

b. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas; c.

Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;

d. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan lingkungan yang cenderung meningkat dan sulit untuk dikendalikan; e.

Tingginya tingkat fluktuasi, baik terkait dengan biaya produksi dan harga komoditas hasil;

f.

Masih lemahnya dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani ke sentra produksi;

g.

Menekan kehilangan hasil pertanian (Losis);

h. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi; i.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular;

28) Urusan Perikanan dan Kelautan Permasalahan Urusan Perikanan dan Kelautan : a.

Masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan;

b. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan;


II ‐ 89


c.

Terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai dan pesisir;

d. Masih terbatasnya zona teritorial kegiatan usaha perikanan tangkap

karena

keterbatasan

infrastruktur

pendukung

dan

kapasitas armada penangkapan; 29) Urusan Kehutanan Permasalahan utama adalah : a.

Masih tingginya tingkat gangguan keamanan hutan dan lahan;

b.

Masih terbatasnya upaya konservasi hutan dan lahan (sisa lahan kritis yang belum ditangani adalah 8.631,01 ha);

c.

Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar hutan;

d.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan;

30) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Permasalahan utama adalah : a.

Berapa perusahaan tidak meningkatkan ijin dari eksploitasi ke operasi produksi dan sebagian perusahaan tidak aktif karena terbatasnya kemampuan finansial, SDM dan teknologi dari perusahaan;

b. Pembayaran setoran dari pengusaha langsung disetorkan ke pusat, daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menagih karena panas bumi yang sudah diusahakan dilaksanakan melalui kontrak antara pengusaha dan pemerintah pusat (sebelum berlaku UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi); c.

Aturan hukum di daerah tentang pengelolaan sumber daya mineral belum ada;

d. Kabupaten Garut penghasil sudah mendapatkan dana bagi hasil sebesar 32% dari pengusahaan paanas bumi di darajat dan kamojang,

yang

merupakan

bagian

dari

setoran

bagian

pemerintah sebesar 34% penerimaan bersih usaha (nett operating income/NOI). Sehubungan lokasi-lokasi tersebut berada di 2 (dua) wilayah (Garut dan Bandung), maka besaran Dana Bagi Hasil Panas Bumi yang diterima akan berubah setiap tahun, tergantung

II ‐ 90



kepada produktivitas pengusahaan; e.

Belum adanya regulasi di kabupaten Garut terkait dengan perijinan pengusahaan panas bumi;

31) Urusan Perindustrian Dan Perdagangan Permasalahan utama adalah : a.

Pemanfaatan bahan baku lokal masih rendah;

b. Masih rendahnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif; c.

Masih rendahnya penguasaan teknologi;

d. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan; e.

Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;

f.

Masih

belum

optimalnya

perlindungan

terhadap

hak-hak

kosumen. 2.3.3. Permasalahan

Hasil

Evaluasi

RKPD

Tahun

2013

Untuk

Dasar

Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan

evaluasi

terhadap

capaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2013, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penyusunan

isu strategis

guna

menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi. Berikut

ini

adalah

penjelasan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

RKPD

Kabupaten Garut Tahun 2013 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.


II ‐ 91


Tabel 2.56 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2013 dan Penjelasannya Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis

No

Identifikasi Isu Srategis

Permasalahan

Penjelasan

1.

Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik.

Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik antara lain ditandai dengan: a) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, b) Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan c) Masih adanya permasalahan manajemen kepegawaian baik dari segi komposisi, kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, kinerja, maupun kedisiplinan.

Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah

2.

Belum optimalnya tata kelola pendidikan

Belum optimalnya tata kelola pendidikan antara lain ditandai dengan: a) rendahnya aksesibilitas SD/SMP, b) terbatasnya ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA, c) masih adanya Drop Out/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan Pendidikan Menengah, d) Rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin, e) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata, f) Belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi, dan g) Belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan.

Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau

3.

Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan

Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan antara lain tampak dari: a) masih kurangnya ketersediaan, distribusi, dan kompetensi tenaga kesehatan, b) masih

Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima

II ‐ 92



No

Permasalahan

Penjelasan


rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat, c) Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan, d) adanya peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan malnutrisi, e) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyaraka, f) Belum seimbangnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif, dan g) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi/terlayani. 4.

Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Serta Penanggulangan Bencana Alam;


Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Serta Penanggulangan Bencana Alam ditandai dengan: a) Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten, b) Tingginya tingkat kerusakan saluran irigasi, c) Rendahnya cakupan pelayanan air minum perkotaan, air bersih perdesaan, dan pelayanan persampahan (perkotaan), d) Status mutu sungai utama dan waduk besar berada pada status mutu cemar berat, e) Sebanyak 39,79% titik PJU dalam kondisi tidak berfungsi, f) Tingginya potensi terjadinya bencana, g) Belum ada perbaikan secara menyeluruh pada drainase/saluran pengaliran penggelontoran untuk menghindari banjir dan genangan kawasan Garut Kota, h) Masih terdapatnya

Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam;

II ‐ 93


No

Permasalahan


Penjelasan rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;dan i) Masih rendahnya Rasio elektrifikasi rumahtangga.

5.

Perlu peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur

Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur, ditandai dengan fenomena: a) Masih rendahnya Pendidikan politik masyarakat, b) Adanya krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, c) Kecenderungan menurunnya harmonisasi kehidupan beragama, d) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, e) Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah, f) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya.

Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur

6.

Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera

Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan: a) Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR), b) Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, c) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB

Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;

II ‐ 94



No

Permasalahan

Penjelasan


tidak terpenuhi/terlayani, d) Masih tingginya usia kawin muda, e) Masih rendahnya kesertaan ber-KB, f) Kurangnya tenaga Penyuluh KB, dan g) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga. 7.

Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha; belum optimal.

Belum optimalnya upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha; antara lain ditandai dengan: a) Tingginya jumlah penduduk miskin, b) Tingginya jumlah pengangguran terbuka, c) Rendahnya Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja d) Tingginya angka penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, e) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin, f) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal, g) Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), h) Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosialnya, i) Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan hidup layak (KHL), dan j) Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal.

Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha

8.

Nilai tambah dari hasil produksi pertanian, perikanan dan

Rendahnya nilai tambah dari hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; antara lain ditandai dengan: a)

Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan


II ‐ 95


No

Permasalahan


Penjelasan

kehutanan, masih rendah.

Masih rendahnya nilai tambah kehutanan; produk tananaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, b) Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan, c) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan, d) Masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah, e) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan, f) Masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan, dan g) Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan.

9.

Belum optimalnya pengembangan budaya dan destinasi wisata

Perlunya pengembangan budaya dan destinasi wisata dapat dilihat dar: a) Belum meratanya penataan Cagar Budaya, b) Kurangnya gedung pertunjukan dan Museum, Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal, c) Masih rendahnya promosi budaya lokal, d) Masih lemahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, e) Masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW), f) Masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata, dan e) Masih kurangnya promosi pariwisata.

Pengembangan budaya dan destinasi wisata;

10.

Pengembangan Badan Usaha

Masih perlunya pengembangan

Pengembangan Badan Usaha Milik

II ‐ 96



No

11

Permasalahan

Penjelasan


Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) belum optimal

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) ditandai dengan: a) Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi, b) Masih terbatasnya kepastian hukum dan jaminan usaha, dan c) Iklim investasi yang kurang kondusif

Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);

Belum siap menciptakan peluang pasar global menyongsong diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015

Perlunya penciptaan peluang pasar global menyongsong diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015, dikarenakan: a) Pemanfaatan bahan baku lokal masih rendah, b) Masih rendahnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif, c) Masih rendahnya penguasaan teknologi, d) Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan, e) Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar, dan f) Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hakhak kosumen.

Penciptaan peluang pasar global menyongsong diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah 2. Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau 3. Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima 4. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam;


II ‐ 97


5. Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur 6. Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera; 7. Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha 8. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; 9. Pengembangan budaya dan destinasi wisata; 10. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN); 11. Penciptaan

peluang

pasar

global

menyongsong

diberlakukannya

masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 Untuk menentukan prioritas isu strategis tersebut, disusun sejumlah kriteria yang kemudian akan digunakan pada pembobotan seperti tampak pada tabel 2.57. Tabel 2.57 Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis

No

Kriteria

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional

2

Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat

4

Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan Total

II ‐ 98



Dengan menggunakan kriteria seperti tampak pada tabel 5.7, maka disusun bobot untuk masing-masing kriteria aeperti tampak pada tabel 2.58. Tabel 2.58 Pembobotan Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis

No

Kriteria

Bobot

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional

20

2

Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

10

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat

20

4

Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

Total

100

Dengan menggunakan kriteria pada tabel 2.57, kemudian dilakukan skoring untuk setiap isu strategis yang telah diidentifikasi. Skoring dilakukan dengan memberikan nilai antara 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki kesesuaian paling tinggi dengan kriteria mendapatkan nilai 5, sedangkan isu yang kesesuaiannya paling rendah mendapatkan nilai 1. Hasil skoring kemudian dikalikan dengan besaran bobot setiap kriteria, sehingga menghasilkan urutan prioritas isu strategis. Urutan prioritas isu strategis beserta rankingnya ditampilkan pada tabel berikut.


II ‐ 99


Tabel 2.59 Urutan Prioritas Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2013 No.

Isu Strategis

Ranking

1.

Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau

1

2.

Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima

2

3.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam

3

4.

Pengurangan jumlah penduduk perluasan kesempatan berusaha

4

5.

Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah

5

6.

Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;

6

7.

Pengembangan budaya dan destinasi wisata;

7

8.

Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur

8

9.

Penciptaan peluang pasar global menyongsong diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015

9

miskin,

penganguran

10.

Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);

11.

Pengendalian sejahtera;

II ‐ 100

kependudukan

dan

pembangunan

dan

serta

10

keluarga

11


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada RKPD Tahun 2015 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015, kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2015. Pembangunan ekonomi tahun 2015 merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan. 3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi

perekonomian

Kabupaten

Garut

tahun

2013

berikut

karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2014-2015. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Garut yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011-2013 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Kabupaten Garut selama tahun 2011-2013 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.7,42 trilyun dari Rp.27,491 trilyun pada tahun 2011 menjadi Rp.34,91 trilyun pada tahun 2013 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut selama tahun 2011-2013, kendati III ‐ 1


demikian,

perkembangan

tersebut

belum

dapat

dijadikan

sebagai

indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Sedangkan untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut selama tahun 2011-2013 meningkat Rp.1,35 trilyun dari sebesar Rp.11,74 trilyun pada tahun 2011 menjadi Rp.13,09 trilyun pada tahun 2013 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan

atau

perekonomian

Kabupaten

Garut

secara

makro

berkembang positif selama tahun 2011-2013. Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara sektoral merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada sektor yang bersangkutan dan dapat dipergunakan

dalam

menentukan

arah

kebijakan

perencanaan

pembangunan ekonomi daerah. Secara makro, pengukuran LPE dapat diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2000. Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup positif ditandai oleh pertumbuhan sebesar 5,64%. Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Garut Tahun 2011-2013 Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan (Triliun Rupiah)

2011

2012*

2013**

PRIMER

12.416,07

13.365,65

15.415,29

5.314,17

5.443,61

5.803,60

4,75

Pertanian

12.382,80

13.329,38

15.375,41

5.299,39

5.428,12

5.787,59

4,75

33,27

36,28

39,87

14,78

15,49

16,01

3,86

SEKUNDER

2.991,23

3.312,23

3.890,02

1.255,36

1.332,82

1.462,55

7,81

Industri

2.081,47

2.296,96

2.687,97

835,15

880,17

962,16

7,04

128,3

137,15

162

68,88

71,25

78,73

6,97

Pertambangan

Listrik dan air

III ‐ 2

2011

2012*

2013**

Laju Pertum buhan 2013**



Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah) 2011

Bangunan

2012*

2013**

Atas Dasar Harga Konstan (Triliun Rupiah) 2011

2012*

2013**

Laju Pertum buhan 2013**

781,46

878,13

1.040,06

351,32

381,4

421,67

9,76

12.084,34

13.469,24

15.608,59

5.173,98

5.508,11

5.831,26

6,01

Perdagangan

7.252,45

8.072,96

9.292,55

3.277,08

3.514,77

3.679,33

5,79

Pengangkutan

1.073,21

1.215,83

1.374,36

333,45

350,84

375,54

6,29

889,95

959,81

1.086,73

449,93

476,21

512,81

6,85

TERSIER

Keuangan Jasa-jasa PDRB

2.868,74

3.220,63

3.854,95

1.113,53

1.166,29

1.263,58

6,21

27.491,63

30.147,12

34.913,90

11.743,51

12.284,54

13.097,41

5,64

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

Sampai dengan tahun 2013, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai 44,04% (angka sangat sementara) yang mengalami penurunan 1,47 % dibandingkan tahun 2011 sebesar 45,04%. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Kontribusi sektor pertanian banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (tabama), diikuti oleh sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, akselerasi kinerja sektor pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Potensi lain dalam sektor pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai


III ‐ 3


macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika

wilayah

pertumbuhan

yang

didominasi

ekonominya

oleh

sangat

sektor

lamban.

pertanian

Pada

sisi

cenderung

lain,

seiring

peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan.Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyalemen positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya. Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai sebesar 26,62% (angka sangat sementara) yang mengalami peningkatan 0,24% dibandingkan tahun 2011 sebesar 26,38%. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan

volume

barang/jasa

yang

diperdagangkan

di

wilayah

Kabupaten Garut. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. Pada dasarnya, subsektor hotel dan restoran, di Kabupaten Garut masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyak lokasi pariwisata di Garut yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, atau bahkan

sampai

skala

internasional.

Selain

itu,

tingkat

konsumsi

masyarakat (propensity to consume) yang relatif tinggi membuat sektor ini

III ‐ 4



berkembang cukup baik. Kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dari sisi pendanaan, sektor perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan sektor pertanian yang cenderung padat karya. Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2011-2013 yaitu mencapai sebesar 7,7%. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian. Sementara itu peranan sektor jasa terhadap perekonomian di Kabupaten Garut selama periode tahun 2011-2013 secara konstan menunjukkan trend yang terus meningkat dari sebesar 10,53% pada tahun 2011 menjadi sebesar 11,04% pada tahun 2013 (angka sementara). Kondisi tersebut

tidak

terlepas

dari

tingginya

kontribusi

subsektor

jasa

pemerintahan serta subsektor jasa swasta meliputi jasa perorangan dan rumah tangga, jasa sosial kemasyarakatan serta jasa hiburan dan rekreasi.


III ‐ 5


Tabel 3.2 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2011-2013** Sektor

2011

2012*

2013**

PRIMER

45,16

44,33

44,15

Pertanian

45,04

44,21

44,04

0,12

0,12

0,11


10,88

10,99

11,14

Industri

7,57

7,62

7,70

Listrik dan air

0,47

0,45

0,46

Bangunan

2,84

2,91

2,98

TERSIER

43,96

44,68

44,71

Perdagangan

26,38

26,78

26,62

Pengangkutan

3,90

4,03

3,94

Keuangan

3,24

3,18

3,11

Jasa-jasa

10,43

10,68

11,04

100,00

100,00

100,00

PDRB

Sumber: RJMD Kabupaten Garut 214-2019

Indikator

ekonomi

lainnya

yang

dapat

memberikan

gambaran

kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan menggunakan data PDRB sebagai pendekatan pendapatan, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Garut selama periode tahun 2009-2012 tampak cukup mengagumkan, dengan pertumbuhan di atas 7%. Pada tahun 2012 pendapatan perkapita diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 8,16% atau dari semula pada tahun 2011 sebesar Rp.11.233.508 menjadi Rp. 12.150.453 pada tahun 2012. Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi karena levelnya berada diatas laju inflasi sebesar 3,87% yang terjadi sepanjang tahun 2012. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat

dipakai

untuk menggambarkan peningkatan dari

daya beli

masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional

III ‐ 6



Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun. Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan perkapita pada periode 2009-2012 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 7,91% sampai 11,10%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan

berkisar

3,18%

sampai

4,92%

yang

tercermin

dari

peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan, kondisi tersebut mencerminkan tingginya inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan

sehingga

mengkoreksi

peningkatan

daya

beli

yang

diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat Kabupaten Garut secara makro di sepanjang periode 2009-2013 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 PDRB Per Kapita (Rp) Tahun

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Laju PDRB Per Kapita (%) adh Berlaku

adh Konstan

2.404.121

7,91

4,14

4.612.324,92

2.413.886

11,10

4,92

11.233.508,32

4.798.579,77

2.447.288

9,14

4,04

2012**

12.150.453,58

4.951.144,74

2.481.152

8,16

3,18

2013**

13.880.101,84

5.206.907,18

2.515.392

14,24

5,17

Berlaku

Konstan

2009

9.263.853,08

4.396.095,28

2010

10.292.372,33

2011*

Sumber: RJMD Kabupaten Garut 214-2019

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu


III ‐ 7


indikator

yang

menggambarkan

kecenderungan

umum

tentang

perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi, angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis.

Dalam

lingkup

yang

lebih

luas

(makro),

angka

inflasi

menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara umum, penghitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Pada tahun 2013, secara umum inflasi di Kabupaten Garut mencapai 6,89%,

atau

mengalami

kenaikan

jika

dibandingkan

tahun

2012

mencapai 3,87% sebagai dampak terjadinya kenaikan harga-harga secara umum pada tahun 2013. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumahtangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 6,89% dengan struktur kebutuhan yang sama pada tahun 2012 yang mencapai sebesar kurang lebih 3,87%. Selama periode 2009-2013, peningkatan harga-harga masih tampak cukup terkendali walaupun terlihat mengalami sedikit peningkatan dibandingkan inflasi pada tahun 2009 sebesar 4,17%. Gambar 3.1

III ‐ 8



Ketenagakerjaan

merupakan

aspek

yang

sangat

mendasar

dalam

kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap

upaya

pembangunan,

selalu

diarahkan

pada

perluasan

kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand for labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio

penduduk

yang

bekerja

merupakan

perbandingan

jumlah

penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, dan selama periode tahun 2011-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan dari sebesar 94,82% dan pada tahun 2011 diproyeksikan menjadi sebesar 95,10% pada tahun 2013.


III ‐ 9


Tabel 3.4 Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 No

INDIKATOR MAKRO

2011*

2012**

2013**

1

Jumlah penduduk yang bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)

885.811

896.484

908.835

2

Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)

934.219

944.071

955.616

3

Rasio Penduduk bekerjaUsia Kerja 15 Tahun Keatas (%)

94,82%

94,96%

95,10%

4

Jumlah Pengangguran (orang)

5

Tingkat Pengangguran (%)

48.408

47.587

46.781

5,22

5,12

5,01

Sumber: RJMD Kabupaten Garut 214-2019 **) Angka Proyeksi

Tingkat

pengangguran

terbuka

merupakan

perbandingan

antara

banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Selama periode tahun 2011-2013, jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas mengalami penurunan dari sebanyak 48.408 orang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 4.781 orang pada tahun 2013, dengan tingkat pengangguran mengalami penurunan dari sebesar 5,22% pada tahun 2011 menjadi sebesar 5,01% pada tahun 2013. Masih

relatif

tingginya

jumlah

pengangguran

terbuka

tersebut

mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan

kualitas

SDM

bagi

penduduk

menjadi

mutlak

terus

digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015 Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat.

III ‐ 10



3.1.2.1 Global dan Nasional Pertumbuhan ekonomi global hanya akan meningkat dari 2,8% 2013 menjadi 3,1% sebagian

besar

pada

tahun 2014. Hal

perekonomian

dunia

ini

disebabkan

pada karena

masih menghadapi banyak

kendala struktural dan kendala kebijakan yang menghambat investasi lebih

banyak

dan

pertumbuhan

produktivitas

Perekonomian global masih diwarnai oleh

yang

ketidakpastian

lebih

cepat.

dan

resiko

yang masih cukup tinggi terkait dengan proses pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum menemukan titik terang serta berbagai

krisis geopolitik

Pertumbuhan

ekonomi

yang

terjadi

di

Amerika Serikat

kawasan

Timur

Tengah.

diperkirakan meningkat dari

1,6% tahun 2013 menjadi 2,3% pada tahun 2014. Perekonomian Eropa akan lebih baik, keluar dari krisis, tercermin pada LPE yang positif sebesar 0,8%,

padahal pada tahun 2013 diperkirakan terkontraksi

sebesar 0,3%. Jepang tetap tumbuh stabil 0,8%. Sementara itu di kawasan regional, pertumbuhan PDB di negara berkembang secara keseluruhan diperkirakan akan turun sedikit sebesar 0,1% menjadi 4,6% pada tahun 2014. Hal ini merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan China dari 7,5% pada 2013 menjadi 7% pada tahun 2014. Sementara itu, harga komoditas global masih mengalami tren penurunan. Kondisi-kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja ekspor Jawa

Barat

perekonomian nasional, Bank Dunia

ke

luar

negeri. Untuk

memproyeksikan pertumbuhan

PDB Indonesia akan melambat menjadi 5,3% pada tahun 2014, dari 5,6% pada

tahun

2013.

Sebagian

besar

dari

perlambatan

tersebut

didorong oleh pengurangan pengeluaran investasi yang tumbuh hanya 4,5 persen pada kuartal ketiga, yang tercerminkan terutama dalam penurunan investasi

mesin dan peralatan. Sementara itu, target

pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014, di kisaran 5,8% sampai 6,1%. Faktor-faktor menghadapi

yang masa

bisa

dikembangkan

depan diantaranya

oleh

adanya

Indonesia bonus

dalam

demografi.

Sebanyak lebih dari 50% populasi Indonesia adalah generasi muda usia produktif antara 14-54 tahun. Diperkirakan selama 20 tahun


III ‐ 11


ke

depan, demografi tersebut akan bertahan dengan sebagian besar

masyarakat berusia produktif. Mereka akan menyumbang peningkatan kelas menengah dan tentu saja dapat menggerakkan perekonomian dalam

negeri.

Sumber

daya

alam

dan

energi

yang

dimiliki

di

Indonesia juga menjadi faktor yang dapat dikembangkan di masa depan. Seperti diketahui, kekayaan energi baik fosil maupun energi terbarukan di Indonesia sangat besar potensinya. Selain itu, SDA yang dimiliki negara ini juga beragam dan sangat banyak. ada pada kestabilan perekonomian global

yang

melanda

makro

Indonesia

AS

tetap

dan

tumbuh

secara

Eropa,

Kelebihan Indonesia juga makro.

Di

tengah

secara meyakinkan

bahkan

diatas

6%.

Hal

krisis

ekonomi tersebut

menunjukkan adanya kebijakan makro ekonomi yang tepat. Dari

sisi

usaha

mikro,

kecil

dan

menengah

(UMKM),

Indonesia

terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebanyak 50% kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh UMKM dan 90% pengusaha Tanah Air merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia termasuk dalam GDP ekonomi terbesar dunia di urutan ke-16 dengan 45 juta kelas menengah. Sebanyak 53% populasi di kota menyumbangkan 71% GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai US$0,5 triliun per tahun.

Pada 2030,

Indonesia akan menjadi negara dengan GDP ekonomi terbesar ke-7 dunia dengan 135 juta kelas menengah. Populasi meningkat

menjadi

71%

dan

di

menyumbangkan

kota 86%

juga

akan

GDP

total.

Nantinya diperkirakan sebanyak 113 juta tenaga kerja terampil ada di Indonesia dengan peluang pasar mencapai US$1,8 triliun

3.1.2.2 Jawa Barat Perekonomian Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan yang berkembang saat ini dan yang akan datang, perkembangan lingkungan perekonomian sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian internasional (global), nasional maupun regional Jawa Barat.

III ‐ 12



1)

Tantangan Pembangunan : 

Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga



Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi



Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2014, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut.



tantangan perubahan iklim dan outbreak hama penyakit, dikhawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan

produksi

pangan

melalui

perbaikan

system

perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitas sarana produksi. 

Kelangkaan diperkirakan

energi akan

pada

beberapa

semakin

terasa,

tahun

mendatang

sehingga

untuk

antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif. 

Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di pasar global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat.



Di bidang teknologi, peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relative rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penilitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat.



Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri.



Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal.

 2)

Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan pedesaan

Prospek Perekonomian 

Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede.


III ‐ 13


Industri: Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala



besar, menengah, kecil dan mikro. Energi: Jawa Barat memiliki sumber daya alam sumber energi



alternatif yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian. Teknologi: Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan



lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak. 3.1.2.3 Kabupaten Garut Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian nasional, regional, maupun

Jawa

Barat

beberapa

tahun

sebelumnya

serta

proyeksi

perkembangan ekonomi daerah tahun 2015, dengan memperhatikan kondisi tersebut maka

indikator makro ekonomi Kabupaten Garut

diproyeksikan sebagai berikut : Tabel 3.5 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut No

INDIKATOR MAKRO

2014

2015

2.565.477

2.604.900

1,57

1,54

1

Jumlah Penduduk

2

4,80

4,69

4

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Usia 15 Th + (%) Kemampuan Daya Beli (000 Rp)

643,85

645,14

5

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

301.634

294.093

6

Persentase Penduduk Miskin (%)

11,76

11,29

7

PDRB Berlaku (Juta Rp)

36.478.018

40.125.820

8

PDRB Konstan 2000 (Juta Rp)

13.673.003

14.425.018

3

9

Inflasi (%)

6

6

5,5

5,5

14.218.803

15.403.976

5.329.614

5.537.647

5.079

5.587

12 Laju Investasi (%) 10,00 Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

10,00

10

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

11

PDRB perkapita adh Berlaku (Rp) PDRB Perkapita adh Konstan 2000 (Rp) Investasi (Miliar)

10 11

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 5,5% untuk tahun 2014 dan tahun 2015 dan dengan inflasi pada kisaran 6% pada tahun 2014 dan 2015. Dari sisi

III ‐ 14



tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun,

pada

tahun

2014,

persentase

penduduk

miskin

di

diperkirakan akan berada pada kisaran 11,76 persen dan tahun 2015 sekitar 11,29 persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran

Terbuka

(TPT)

usia

15

tahun

juga

akan

memiliki

kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2014 TPT akan berada pada kisaran 4,80 persen dan tahun 2015 sekitar 4,69 persen. Tekanan inflasi pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan sebesar 6 persen, kondisi ini seiring dengan telah berakhirnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, namun demikian,

tekanan inflasi diperkirakan

muncul dari berbagai pengaruh seperti kenaikan tarif listrik, faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian. Tahun 2015 merupakan tahap pertama dari rangkaian pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, dengan mempertimbangkan

kondisi

perekonomian

daerah

saat

ini,

serta

tantangan kedepan maka diperlukan kerangka perekonomian Kabupaten Garut sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan, kualitas, keragaman dan keamanan pangan masyarakat; 2. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian/ perkebunan; 3. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan,

dengan

penguatan

kelembagaan

dan

kesejahteraan

masyarakat sekitar hutan; 4. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya; 5. Meningkatkan keunggulan dan daya tarik, promosi wisata guna peningkatan daya beli masyarakat; 6. Meningkatkan daya saing industri; 7. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa; 8. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha, menengah, kecil dan mikro; 9. Meningkatkan realisasi investasi.


III ‐ 15


3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam

rangka

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok

dalam

kebijakan

penyelenggaraan

keuangan

daerah

pemerintahan secara

daerah.

umum

Penyusunan

mengacu

pada

arah

Ketentuan

Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai

dengan

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan desentralisasi

otonomi dibidang

daerah

dalam

pendapatan

rangka

daerah.

pelaksanaan

Otonomi

daerah

tugas dan

desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi : a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat; b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah; c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; e. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi

III ‐ 16

kepada SKPD yang tidak

berhasil mencapai target



penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran; f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan; 2)

Dana Perimbangan yang meliputi : a. Peningkatan

koordinasi

antara

instansi

pengelola

pajak

pemerintah dan pajak daerah; b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK); c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Lainnya

serta

Bantuan

Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkembangan realisasi pendanaan pembangunan Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2012-2014 serta proyeksi pendapatan tahun 2015 dari berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut: Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2012 s.d Tahun 2015 No 1 1.1

Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

2012

2013

2.329.795

2.741.528

Data Tahun 2014 (Milyar Rp) 2.927,34

184.269

240.631

255,1

272,96

Realisasi

Proyeksi (Milyar Rp) 2015 3.132,25

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

41.517

40.898

51,92

55,56

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah

16.855

18.890

16,07

17,77

1,61

3,84

3,56

3,24

124,00

177,00

183,55

196,39

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1.711.023

1.897.530

2.060,01

2.204,21

182.977

153.964

210,97

225,74

1.385.441

1.563.833

1.702,45

1.821,62

Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

142.605

179.732

146,58

156,85

612,23

655,09

3

3,21

1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3


58.803

71.727

72,14

77,19

266.801

422.627

418,31

447,59

III ‐ 17


No

1.3.4

Uraian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi 2012

2013

108.896

107.011

Data Tahun 2014 (Milyar Rp)

Proyeksi (Milyar Rp)

118,78

127,1

2015


Selama kurun waktu tahun 2012-2014, sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara rata-rata masih didominasi oleh sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan. Untuk tahun 2015, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp.3,132,25 trilyun, atau terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 12,25% dibandingkan rencana tahun 2014 sebesar Rp.2,791 trilyun. 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah : 1.

Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;

2.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;

3.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;

4.

Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

III ‐ 18



5.

Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2014 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 85,67% dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut: 1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.

Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.

3.

Meningkatkan

koordinasi

antara

instansi

pengelola

pajak

pemerintah dan pajak daerah. 4.

Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber

dari

APBN/PHLN

(khususnya

DAK

dan

Dana

Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Provinsi. 5.

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

6.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2015 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 5,35%, yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari Provinsi ataupun dari dan hibah dan dana darurat. 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya

dalam

bagian

atau

bidang

tertentu

yang

dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2015


III ‐ 19


diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah: 1. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun; 2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan; 3. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional; 4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang; 5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,

peningkatan

penyediaan

lapangan

kerja

dan

upaya

pengentasan kemiskinan; 6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), serta pendampingan program-program pemerintah pusat; 7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten; 8. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015 Realisasi (Milyar RP) No

A.

Uraian

Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

III ‐ 20


Proyeksi (Milyar Rp)

2012

2013

2015

1.408.018

1.592.885

1.884,25

2.032,00

1.321.605

1.515.276

1.782,15

1.938,02

5.265

8,59

2,58



Realisasi (Milyar RP) No

Uraian 2012

5

Belanja Bantuan Sosial

6

B.

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Dana Daerah Otonomi Baru Belanja Langsung

723.919

1

Belanja Pegawai

2 3

2013


Proyeksi (Milyar Rp) 2015

11.370

1.459

3,38

3,62

0,03

0,03

0,03

0,03

68.994

69.250

74,6

74,6

6.049

1.635

10,5

3,15

5

10

1.293.767

1.115,35

1.193,43

109.497

157.047

150,9

167,08

Belanja Barang dan Jasa

301.632

444.352

564,83

608,65

Belanja Modal

312.790

692.368

399,62

417,7

Total Belanja 2.131.937 Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

2.886.652

2.999,60

3.225,42

7 8

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui: A.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2015 meliputi : 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.


III ‐ 21


2)

Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

B.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran

pokok

utang;

dan

pemberian

pinjaman

daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 adalah: 1)

Pengeluaran

pembiayaan

direncanakan

untuk

pembayaran

hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD. 2)

Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

3)

Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik

daerah

yang

dipisahkan

dalam

rangka

efisiensi

pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah

dalam

rangka

perumusan

arah

kebijakan

pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2015 Data No

A

B

III ‐ 22

Uraian PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun 2014 (Milyar Rp)

Tingkat Pertum buhan (%)

72,27

Proyeksi (Milyar Rp) 2015 93,17

93,57

23,21%

115,28

93,57

23,21%

115,28

21,3

3,81%

22,11



Tingkat Pertum buhan (%)

Proyeksi (Milyar Rp) 2015

5

0,00%

5

11,6

7,00%

12,41

4,7

0,00%

4,7

Data No

Tahun 2014 (Milyar Rp)

Uraian Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang


Tabel 3.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2015 No.

Uraian

Proyeksi (Milyar Rupiah) Tahun 2015

1.

Pendapatan

2.

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3.

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan

3.132,25

3.132,25

Dikurangi: 4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

2.618,91 513,34



III ‐ 23

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut tahun 2015, sesuai RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Pada tahap ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan secara menyuluruh baik dalam konteks provinsi maupun nasional, dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan dalam mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan dan status sebagai daerah tertinggal di Provinsi Jawa Barat. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 yaitu : ” Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera” Makna yang terkandung dalam visi tersebut : 

Bermartabat :

Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.



Nyaman

:

Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan optimal dan kondusif.



Sejahtera

:

Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dalam

rangka

pencapaian

visi

yang

telah

ditetapkan,

dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta

IV ‐ 1


memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;

2.

Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;

3.

Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman;

4.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur. Guna mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun

2014-2019, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 berfokus terhadap upaya untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

RPJMD

Kabupaten

Garut

Tahun

2014-2019

dengan

tetap

mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Garut tahun 2015. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan,

diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2015 disusun dengan mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Berikut disajikan tabel

IV ‐ 2



mengenai hubungan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Tujuan

Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis. 1

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama

1

Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama

2

Meningkatnya kuantitas pelayanan pendidikan

dan

kualitas

3

Meningkatnya kuantitas pelayanan kesehatan

dan

kualitas

4

Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga

5

Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan

6

Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

7

Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja

Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 1

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan aktifitas ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan, dan pariwisata


1

Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata;

2

Meningkatnya produksi, nilai tambah dan keragaman komoditas pertanian, perikanan dan kelautan

3

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

4

Meningkatnya daya dukung infrastruktur ekonomi

5

Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung

6

Meningkatnya ketahanan pangan

7

Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata

IV ‐ 3


Tujuan

Sasaran 8

Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah

Misi 3 : Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. 1

Meningkatkan infrastruktur dasar yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya

1

Meningkatnya kuantitas dan infrastruktur jalan yang memadai

kualitas

2

Meningkatnya kualitas prasarana dasar permukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman

3

Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

4

Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

5

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan

6

Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas

7

Meningkatnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional , Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur. 1

Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur

1

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

2

Meningkatnya SDM aparatur profesional, disiplin dan berwibawa

3

Meningkatnya efisiensi anggaran daerah

4

Meningkatnya pengelolaan aset daerah

5

Meningkatnya suasana aman dan nyaman

6

Meningkatnya kuantitas kehidupan berdemokrasi

dan

dan

yang

efektifitas

kualitas

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

Target indikator kinerja sasaran pembangunan tahun 2015 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 disajikan sebagai berikut.

IV ‐ 4



Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja Tahun 2015

1

2

3

4

Prosentase Pesantren, madrasah, diniyah yang mendapat bantuan Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah putra-putri petani, pedagang kecil yang mendapat fasilitasi beasiswa kuliah Jumlah Fasilitasi kegiatan keolahragaan Jumlah Fasilitasi kegiatan kepemudaan Gelar seni dan budaya (kali)

9%

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

5

6

MISI 1 1

2

Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan

Otonomi daerah

8

Adkesra Setda

8

Otonomi daerah / Pendidkan

3

Pemuda dan Olahraga

5 1

Adkesra Setda

DPPKA/ Disdik

Disdik Disdik

Kebudayaan

Disbudpar

Misi seni dan budaya (kali)

1

APK pendidikan Anak Usia Dini / TK Angka Partisipasi Pendidikan Dasar : - APK SD sederajat - APK SMP sederajat

34,41%

110,43% 106,80%

Disdik Disdik

- APM SD sederajat

100,00%

Disdik

- APM SMP sederajat

94,73%

Disdik

Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar : - Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK Angka Partisipasi Pendidikan Menengah: - APK SMA sederajat - APM SMA sederajat Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Jumlah pengunjung perpustakaan terlayani per tahun 3


Disbudpar Pendidikan

Disdik Disdik

Disdik 0,000%

Disdik

0,011%

Disdik

100%

Disdik Disdik

63,79%

Disdik

55,88%

Disdik Disdik

0,029%

99,21%

Disdik

7,91

Disdik

1.538.043

Perpustakaan

Bapusipda

208.879

Kesehatan

RSUD dr. Slmet

IV ‐ 5


No

Sasaran

Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (orang) Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Inap (orang)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

5

6

7

IV ‐ 6

Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab RSUD Pameungpeuk

48.500

RSUD dr. Slmet

1.177

RSUD Pameungpeuk

Prosentase kepesertaan BPJS

65%

Cakupan Linakes

88%

Setda( Bag Adkesra) Dinas Kesehatan / BLUD RSU Dinkes

25

Dinkes

Jumlah kasus kematian ibu melahirkan Jumlah kasus kematian bayi

162

Dinkes

Cakupan Desa/Kelurahan

95%

Dinkes

Cakupan Desa Siaga Aktif

80%

Dinkes

Menurunnya Total Fertility

2,42%

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK)

1,54%

Universal Child Immunization (UCI)

4

Target Capaian Kinerja Tahun 2015 4.515

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan KBPP

174.923

Keluarga Sejahtera

Badan KBPP

Jumlah calon transmigran yang ditempatkan

25

Transmigrasi

Dinsosnakertrans

Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

100%

Pemberdayaan Perempuan

Badan KBPP

Prosentase traficking yang tertangani

100%

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu (orang) Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang dibantu (RTLH) Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

24.000

Sosial

Dinsosnakertrans

500

Sosial

Dinsosnakertrans

10,00%

Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans

Rate (TFR)

Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui sistem padat karya (PKS-PK)

Badan KBPP

Badan KBPP

5.000

Dinsosnakertrans



No

Sasaran

Indikator Kinerja Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja Prosentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama Prosentase kesesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Prosentase keikutsertaan Jamsostek

8

9

MISI 2 Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata

Meningkatnya produksi, nilai tambah dan keragaman produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan

Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang terlatih : - Petani tanaman pangan dan hortikultura (orang) - Petani perkebunan (orang)

Target Capaian Kinerja Tahun 2015 100%

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab Dinsosnakertrans

100%

Dinsosnakertrans

96%

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

54

Pertanian

TPH

1.000

TPH

639

Disbun

- Pelaku agribisnis peternakan (klp)

40

Disnakanla

- Gabungan kelompok tani dan pelaku agribisnis (Gapoktan)

85

BP4K

Kelompok tani berprestasi tingkat regional dan nasional

2

BP4K/ TPH/ Disbun/ Disnakanla

Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura : - Padi (ton)

Pertanian

Dinas TPH

858.889

Dinas TPH

- Palawija

1.118.418

Dinas TPH

- Sayuran

658.655

Dinas TPH

- Buah-buahan

298.605

Dinas TPH

Terkendalinya luas lahan sawah di Kabupaten Garut (Ha) Prosentase peningkatan pendapatan petani Terwujudnya produk bersertifikat organik (sertifikat)

44.926

Populasi ternak (sapi perah dan Domba) : - Sapi perah (ekor) - Domba Garut (ekor)


Pertanian

Dinas TPH

5%

Dinas TPH

3

Dinas TPH

13.900 1.320.733

Pertanian (Sub. Peternakan)

Disnakanla Disnakanla Disnakanla

IV ‐ 7


No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja Tahun 2015

Bidang Urusan


Produksi hasil peternakan : - Daging Sapi (kg)

1.594.567

Disnakanla

- Daging Domba (kg)

1.192.819

Disnakanla

- Daging Ayam (kg)

3.985.012

Disnakanla

- Susu (liter)

19.435.300

Disnakanla

- Telur (kg)

2.418.327

Disnakanla

Prosentase peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (Akarwangi, Kopi, Teh, Karet) Laju Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan Prosentase peningkatan unit pengolahan hasil perkebunan 10

11

12

13

IV ‐ 8

3,6%

Pertanian (Sub. Perkebunan)

Disbun

2,6%

Disbun

2%

Disbun

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

Jumlah produksi Perikanan Laut (ton) Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)

Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung

Jumlah lahan kritis di luar kawasan hutan-hutan yang ditangani (Ha)

3.500

Prosentase kerusakan hutan

1,75%

Dishut

Jumlah usaha aneka hasil kehutanan bukan kayu yang dibina

22

Dishut

Jumlah Komoditi aneka usaha hasil kehutanan bukan kayu yang dikembangkan Peningkatan Jumlah Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

5

Dishut

3

Dishut

Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa)

35%

Jumlah kunjungan wisata (juta orang)

2,3

Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata

Jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton)

4.233

Perikanan & Kelautan

743,82

Disnakanla Disnakanla

30.993

Disnakanla

Kehutanan

Ketahanan Pangan

8

Dishut

BKP BKP

Pariwisata

Disbudpar



No

Sasaran

14

Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan, dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah

Indikator Kinerja Prosentase UMKM yang terbina

17

Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Diskop, UMKM BMT

Jumlah wirausahawan baru

600

Prosentase Koperasi aktif /sehat Prosentase IKM terbina

72%

Diskop, UMKM BMT Diskop, UMKM BMT Disperindag Pasar

100%

Perindustrian

5

Disperindag Pasar

1%

Disperindag Pasar

2

Perdagangan

Disperindag Pasar

Prosentase peningkatan minat investasi daerah

5,84%

Penanaman modal

BPMPT

Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah

5,84%

32

Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman

Koperasi & UMKM

Diskop, UMKM BMT

7

16


99,07%

Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi

MISI 3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai

Bidang Urusan

Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM

Jumlah sentra industri potensial yang dibina dan dikembangkan

15


Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang)

69,66%

Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

52.000

BPMPT 11

11

Pekerjaan Umum

Binamarga

Distarkim

Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi

57,40%

Distarkim

Prosentase ruang terbuka hijau luas ber HPL Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit per km2) Prosentase cakupan air minum perkotaan Prosentase cakupan air bersih perdesaan Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang

27,62%

Distarkim

1,95

Distarkim

55%

Distarkim

63%

Distarkim


47,00%

Penataan Ruang



Distarkim

IV ‐ 9


Bidang Urusan


No

Sasaran

18

Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa

19

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan

Rasio elektrifikasi rumah tangga

20

Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas

Rasio angkutan darat

0,3628

Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit)

14.723

Dishub

Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar

100%

Dishub

Meningkatnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ

Cemar Berat

Tingkat pelayanan sampah (%)

37%

DLHKP

Cakupan pelayanan PJU (%)

65%

DLHKP

21

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja Tahun 2015 58,99%

Meningkatnya Desa Tangguh Bencana 7

22

IV ‐ 10

59,76% 64,77%

20

18

MISI 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Energi, sumberdaya air & pertambangan

SDAP

Energi

SDAP

Perhubungan

Dishub

Lingkungan Hidup

SDAP

DLHKP

Otonomi Daerah

BPBD

6

7

Otonomi Daerah

Inspektorat

Prosentase SAKIP SKPD kategori baik

85%

Predikat penilaian SAKIP Kabupaten Predikat penilaian LPPD Kabupaten

B

Bappeda

Tinggi

Setda (Administrasi Pemerintahan) DPPKA

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan

WDP

Prosentase SKPD , Kecamatan dan Desa yang baik dalam pengelolaan Arsip

49,23%

80%

Otonomi Daerah

90%

Inspektorat Setda (Administrasi Pemerintahan)

Kersipan

Bapusipda



No

Sasaran

Indikator Kinerja Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan

23

Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa

Target Capaian Kinerja Tahun 2015 15 Perda,15 Perbup, 400 Kepbup

Bidang Urusan


Otonomi Daerah

Setda (Bag. Hukum)

Pemberdayaan masyarakat desa

BPMPD

Prosentase Desa/kelurahan berkinerja baik

80%

Prosentase kader posyandu aktif

75%

BPMPD

Prosentase Desa memiliki BUMdes

55%

BPMPD

Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

5%

Prosentase kecamatan yang melaksanakan Program Paten

100%

Otonomi Daerah

Setda (Bag. Organisasi) Setda (Administrasi Pemerintahan)

Jumlah paket Pengadaan Barang jasa Pemerintah yang difasilitasi

140

Otonomi Daerah

setda ( Bag Adm pembangunan)

Jumlah Kasus Pertanahan yang ditangani

4

Otonomi Daerah

Setda (Adm. Pemerintahan)

Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan

100%

BPMPT

Kepemilikan KTP

70,00%

Otonomi Daerah / Penanaman modal Kependudukan

Disdukpil

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

870

Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD

60%

Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD

100%

BAPPEDA

Prosentase kesesuaian program Renstra SKPD dengan RPJMD

100%

BAPPEDA

Prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional

16,0% 0,70%

BKD

Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas

85%

BKD


Disdukpil Perencanaan pembangunan

Otonomi Daerah

BAPPEDA

BKD

IV ‐ 11


No

24

25 26

27

Sasaran

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah Meningkatnya pengelolaan aset daerah Meningkatnya suasana aman dan nyaman

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi

Indikator Kinerja Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% Tingkat pelanggaran disiplin pegawai Prosentase peningkatan pendapatan daerah


Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab BKD

75%

BKD

0,04%

BKD

7%

Otonomi Daerah

DPPKA

90%

Otonomi Daerah

DPPKA

Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk

50

Kesatuan Bangsa

Satpol PP & Linmas

Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk

2

Satpol PP & Linmas

Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)

31.800

Badan Kesbangpol

Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu

-

Prosentase aset daerah yang terinventarisir

Kesatuan Bangsa

Badan Kesbangpol

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

4.2.

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mencapainya melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah tahun 2015. Strategi dan arah kebijakan

tahun

2015

merupakan

rumusan

perencanaan

komperhensif

Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

IV ‐ 12



pembangunan daerah melalui strategi pembangunan daerah yang terpadu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Selanjutnya strategi yang telah disusun, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Secara umum, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka kebijakan umum pembangunan Tahun 2015 diarahkan pada : 1.

Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

2.

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

3.

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.

4.

Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, strategi dan

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 sebagai berikut:


IV ‐ 13


Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi

Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis. 1

2

3

4

5

6

7

IV ‐ 14

Peningkatan pendidikan agama pada semua jenjang sekolah dan kelembagaan lainnya

Peningkatan sistem pembinaan pemuda, pemasalan dan peningkatan prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah

Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan

Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

Implementasi Wajar 12 Tahun serta mendorong berkembangnya SMK

Penataan program studi pendidikan formal dan non formal

Peningkatan, pengembangan budaya baca

1

Membiasakan membaca Al Quran bagi pegawai Pemda, pelajar yang beragama Islam

2

Dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk di madrasah, pesantren dan diniyah

3

Pengembangan Islamic Centre **

4

Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *

5

Pemberian insentif bagi Guru ngaji *

1

Beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil*

2

Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art

Centre) **

3

Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **

4

Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga

5

Pelestarian nilai-nilai budaya daerah

6

Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *

7

Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *

1

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya di Desa Tertinggal

2

Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA *

3

Beasiswa bagi siswa miskin

4

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

1

Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama bagi daerah-daerah terpencil.

2

Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)

3

Pemberian insentif bagi Guru Honorer *

1

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

2

Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan menengah Universal

3

Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan

1

Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal

2

Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C )

1

Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat

2

Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional



Strategi 8

9

10

11

12

13

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB

Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga

Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan

Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)


Arah Kebijakan 1

Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar

2

Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat

3

Optimalisasi sistem jaminan kesehatan

4

Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *

5

Peningkatan kesehatan ibu dan anak

6

Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi

7

Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat

8

Penanggulangan HIV/AIDS

9

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1

Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **

2

Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **

3

Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara **

4

Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama

5

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

6

Peningkatan dan pemerataan tenaga medis

1

Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarat

2

Intensifikasi penyuluhan/ KIE

3

Penggerakan kader/Institusi Masyarakat

1

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

2

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi

1

Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2

Bantuan bagi usaha perempuan

3

Penyediaan sarana dan prasarana

1

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

IV ‐ 15


Strategi 14

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Arah Kebijakan 1

Bantuan bagi masyarakat miskin

2

Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

15

Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1

Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

16

Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja.

1

Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN)

17

Peningkatan perluasan kesempatan kerja

1

Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line.

2

Peningkatan program padat karya produktif

1

Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan

18

Peningkatan jejaring kerjasama antar daerah

Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 1

2

3

IV ‐ 16

Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani

Pengembangan sektor pertanian berdasarkan tematik wilayah provinsi Jawa Barat

Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi

1

Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

2

Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil

1

Pengembangan kelembagaan usaha tani berbasis agro bisnis dan agro industri

2

Penanganan pasca panen hortikultura dan tanaman pangan

3

Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya

4

Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan

5

Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong

6 7

Pengembangan kawasan Agropolitan Jagung Pengembangan komoditi jagung hibrida

8

Pengembangan Usaha pembibitan kentang industri

9

Peningkatan jumlah populasi ternak, khususnya sapi perah dan flasma nutfah domba Garut

10

Pengembangan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)

11

Pengembangan Kawasan Peternakan

12

Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang

1

Peningkatan produksi, nilai tambah hasil tanaman pangan hortikultura dan peternakan

2

Peningkatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah



Strategi

Arah Kebijakan 3

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

4

Pengembangan infrastruktur pertanian

4

Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan

1

Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan

5

Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan

1

Pengembangan tanaman kopi rakyat, teh, karet dan akar wangi

6

Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk

1

Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan

2

Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

3

Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap

7

Peningkatan profesionalisme petani dan nelayan serta kelembagaannya

1

Pengembangan kawasan minapolitan serta Pembinaan dan penataan kelembagaan usaha serta penguatan aspek pasar

8

Pengembangan hutan lestari

1

Peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan

2

Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan

1

Peningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu

2

Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan

1

Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan lumbung pangan

2

Pengembangan desa mandiri pangan

1

Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan

2

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata

9

Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.

10

Peningkatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian

11

Peningkatan keunggulan, daya Tarik dan promosi wisata

12

Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM

1

Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah

13

Fasilitasi kemitraan Usaha dan optimalisasi fungsi ( KADIN )

1

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

2

Bantuan perkuatan Koperasi

1

Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif

2

Pengembangan sentra, klaster industri dan produk ekspor

3

Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan

4

Optimalisasi pengelolaan BUMD

14

Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan

15

Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa

1

Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang / jasa

16

Promosi Investasi secara intensif

1

Penyelenggaraan pameran dan temu investor


IV ‐ 17


Strategi 17

Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi

Arah Kebijakan 2

Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal

Misi 3 : Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman 1

Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

1

Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis

1

Lanjutan pembangunan jalan by pass

2

Pembangunan jalan penghubung Kecamatan Karangpawitan - Banyuresmi

3

Pembangunan akses jalan wisata jalan lingkar Cipanas, jalan situ Cangkuang- Leles

4

Perencanaan Pembangunan jalan alternatif Kadungora Leles

5

Pembangunan jalan alternatif Pasar Wanaraja (Kp. Babakan - Kp. Bojong Ds. Wanamekar )

6

Peningkatan akses jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat

7

Peningkatan akses jalan Bingbulang - Cijayana dan Bungbulang - Sukarame

8

Peningkatan akses jalan penghubung antar Kecamatan

9

Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan

10

Pembangunan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan

11

Peningkatan infrastruktur jalan desa

12

Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet

13

Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu

14

Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan

15

Pembangunan jalan alternatif Balubur Limbangan – Malangbong

16

Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **

17

Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit

1

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan

2 3

Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

3

Peningkatan Penataan Perkotaan/perdesaan, bangunan gedung dan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

4

IV ‐ 18

Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan Peningkatan kualitas kontruksi bangunan gedung dan penanggulangan kebakaran



Strategi

4

5

Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis

Arah Kebijakan 5

Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut (Kadungora, Stasiun Cibatu, Malangbong, Cibalong, Talegong, Pelabuhan Samudra)

6

Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Rawayan

7

Penataan wilayah perkotaan Garut (PKL)

8

Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan

9

Perencanaan pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Garut Akselerasi pencapaian MDG’s

1 2

Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan

3

Perlindungan mata air/pembebasan lahan mata air Cibolerang kecamatan Wanaraja, dan mata air lainnya Intensifikasi sosialisasi regulasi, pengawasan dan pengendalian penataan ruang

1 2

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru

3

Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu

6

Penyediaan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi

1

Peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah

7

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air

1

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

2

Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong

3

Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan

4

Konservasi kawasan hulu DAS dan sub DAS

5

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air

6

Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai

7

Penyediaan dan pengelolaan air baku

8

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah

8

Peningkatan, pemeliharaan sumber air

1

Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan situ

9

Peningkatan jaringan dan kapasitas energi listrik

1

Pengembangan jaringan listrik perdesaan

2

Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi

1

Evaluasi dan pengendalian trayek

2

Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Garut Tahun 2015 - 2020

3

Perencanaan Peningkatan terminal Tipe-B Malangbong

4

Bantuan sarana / fasilitas perhubungan bagi desa tertinggal

5

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

10

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa


IV ‐ 19


Strategi

11

12

13

Penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

Peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, pencemaran dan persampahan

Peningkatan ketersediaan, kesiapan infrastruktur penanggulangan bencana dan resiko bencana

Arah Kebijakan 6

Perencanaan peningkatan terminal Tipe-A perkotaan kota Garut

7

Penataan wilayah perkotaan Garut (Parkir )

8

Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles

1

Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2

Perlindungan mata air

3

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

4

Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang

1

Perencanaan pembangunan TPA Wilayah (Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk )

2

Revitalisasi TPA Pasirbajing

3

Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan

4

Penataan wilayah perkotaan Garut (Pertamanan )

5

Peningkatan penanganan pengelolaan PJU dan listrik untuk masjid besar dan madrasah diniyah

1

Sosialisasi Penanggulangan bencana dan resiko bencana

2

Peningkatan partisipasi, lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana dan resiko bencana

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur. 1

2

3

Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah

Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah

Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah

1

Optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

2

Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel

3

Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga

1

Peningkatan pengawasan reguler,implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; Evaluasi dan penyelesaian temuan

2

Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut

3

Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

1

Peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

2

4

Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah Fasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan Peningkatan, penguatan pengelolaan arsip daerah

5

Penataan Daerah Otonomi Baru

1

Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan

2

Penguatan, sosialisasi kebijakan pemerintah daerah

3

Optimalisasi, fasilitasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut

3

4

IV ‐ 20

Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah



Strategi 5

6

7

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan

Peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat

Arah Kebijakan 1

Peningkatan partisipasi dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

2

Bantuan, insentif dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan RT dan RW

3

Revitalisasi pos yandu dan bantuan operasional kader pos yandu

4

Peningkatan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan tanah kas Desa

5

Peningkatan Penyelenggaraan Program dan Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan

1

Peningkatan koordinasi dan Fasilitasi program pembangunan daerah

2

Peningkatan infrastruktur Desa

3

Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah daerah, kantor kecamatan dan desa/kelurahan

1

4

Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik

5

Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan

6

Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan Penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas

2 3

7

8

9

Peningkatan Sistem Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan amanah


1 2

Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah

3

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4

Peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah

5

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

6

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

1

Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan

2

Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri

IV ‐ 21


Strategi

Arah Kebijakan 3

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan UU ASN

10

Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima

1

Optimalisasi sistem kepegawaian daerah

11

Peningkatan pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai

1

Penetapan sasaran kinerja pegawai

2

Optimalisasi sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

1

Penetapan, pelaksanaan kebijakan umum anggaran daerah

2

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah

12

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

13

Peningkatan pengelolaan asset daerah

1

Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah

14

Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan

1

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam trantibmas

15

Peningkatan koordinasi pencegahan, penanganan konflik

1

Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik wilayah perbatasan

16

Peningkatan kesadaran hak dan 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kewajiban politik sebagai warga pembangunan politik negara Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan, guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka perlu disusun suatu kebijakan serta strategi pembangunan kewilayahan untuk lima tahun kedepan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah maka berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 ditetapkan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut: A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain : 1. Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki

IV ‐ 22

nilai

strategis

ekonomi

yang

berpengaruh

terhadap



pertumbuhan penanganan

ekonomi yang

dan

harus

potensi

ekonomi

dilakukan

cepat

berupa

tumbuh.

sinergitas

Isu

dengan

pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan di fokuskan pada : 1)

Penataan Wilayah Perkotaan Garut;

2)

Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;

3)

Perencanaan Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;

4)

Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;

5)

Penanganan pengolahan limbah industri kulit;

6)

Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;

7)

Rehabilitasi drainase perkotaan;

8)

Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;

9)

Perencanaan Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR);

10)

Pembangunan Art Centre;

11)

Pengembangan Islamic Centre;

12)

Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;

13)

Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;

14)

Pengembangan industri kreatif;

15)

Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;

16)

Perencanaan

pembangunan

jalan

alternatif

Banyuresmi

Situ

Bagendit. 2. Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong


IV ‐ 23


Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada : 1)

Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;

2)

Perencanaan Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;

3)

Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;

4)

Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles;

5)

Pengembangan kawasan agrowisata Desa Haruman Kecamatan Kadungora;

6)


7) Pengembangan industri kreatif. 3. Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-NagregCiamis-Banjar

dan

persaingan

tingkat

di

berpotensi

sebagai

regional.

Ruang

kawasan

ekonomi

lingkup

wilayah

untuk meliputi

Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara di fokuskan pada : 1)

Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;

2)

Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;

3)

Perencanaan

peningkatan

pembangunan

Terminal

Tipe-B

Malangbong;

IV ‐ 24

4)

Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;

5)

Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;

6)

Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;

7)

Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;

8)


9)


10)




11)

Pengembangan village breeding centre di Garut Utara;

12)

Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;

13)

Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;

14)

Perencanaan

pembangunan

jalan

alternatif

Limbangan

pembangunan

jalan

alternatif

kota

–

Malangbong; 15)

Perencanaan

Balubur

Limbangan. 4. Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya Dan Sekitarnya), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

didalam

perbatasan

dengan

wilayah

kabupaten.

Kabupaten

Isu

Tasikmalaya

penanganan

berupa

yang

dipacu

perlu

perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy

dan

Cihurip.

Pengembangan,

pembangunan

kawasan

perbatasan bagian timur di fokuskan pada : 1)

Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;

2)

Elektrifikasi rumah tangga;

3)


4)

Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;

5)


6)


7)

Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;

8)

Pengembangan desa mandiri pangan;

9)

Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;

10)


11)

Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;

12)


13)

Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.


IV ‐ 25


5. Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu - Talegong), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi

ini

perlu

strategi

khusus

dalam

memacu

pertumbuhan

wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada : 1)


2)


3)


4)


5)


6)

Pengembangan komoditas unggulan perkebunan

7)


8)


9)


10) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin. 6. Kawasan Agropolitan Cisurupan Dan Sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk

mempertahankan

tingkat

produksi

pangan

dalam

rangka

mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong.

IV ‐ 26



Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya di fokuskan pada : 1)


2)


3)


4)


5)


6)

Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;

7)

Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;

8)

Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;

9)


10)


11)


12)

Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;

13)

Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;

14)

Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;

15)

Peningkatan akses jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat.

7. Kawasan Minapolitan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan

Tarogong

Kaler,

Sukawening,

Pangatikan,

Sucinaraja,

Wanaraja dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada : 1)

Pembangunan akses Jalan Alternatif Pasar Wanaraja;

2)

Pembangunan

Jalan

Penghubung

Kecamatan

Karangpawitan-

Banyuresmi; 3)

Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;


IV ‐ 27


4)


5)


6)

Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;

7)


8)

Pengembangan industri kreatif.

8. Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi

Kecamatan

Mekarmukti,

Cibalong,

Bungbulang

dan

Pameungpeuk, Caringin.

Cikelet,

Pakenjeng,

Berpengaruh

terhadap

perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi.

Pengembangan,

pembangunan

kawasan

ini

di

fokuskan pada : 1)

Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;

2)

Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;

3)


4)


5)


6)

Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap.

IV ‐ 28

7)


8)


9)


10)

Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D;

11)

Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Peternakan;

12)

Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;

13)

Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.



B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut adalah : 1. Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan

perlindungan

terhadap

keanekaragaman

budaya.

Isu

penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan

peninggalan

budaya.

Kampung

Dukuh

terletak

di

Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufisme pada Mazhab Imam Syafi’i. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan

kemudaratan

yang

tinggi

pula.

Alat

makan

yang

dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran. 2. Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan

perlindungan

terhadap

penanganan yaitu mempertahankan

keanekaragaman

budaya.

Isu

suasana alam dan tradisi yang

dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada komplek


IV ‐ 29


Danau/Situ

Cangkuang

Kecamatan

Leles

yang

dikelilingi

oleh

pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatawan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam. C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan

berkembang,

menjaga

kelestarian

lingkungan,

meningkatkan

aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki

nilai

strategis

lainnya

yang

sesuai

dengan

kepentingan

pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya. Guna mewujudkan aspek keberlanjutan serta sinergitas pelaksanaan pembangunan

daerah,

maka

dalam

penyusunan

prioritas

pembangunan

kabupaten Garut tahun 2015 berpedoman pula terhadap kebijakan dan strategi pembangunan nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dengan tema pembangunan nasional yaitu “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan ”, yang dijabarkan ke dalam sembilan prioritas bidang-bidang pembangunan nasional yang meliputi : 1.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

IV ‐ 30



2.

Bidang Ekonomi;

3.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknoligi;

4.

Bidang Sarana dan Prasarana;

5.

Bidang Politik;

6.

Bidang Pertahanan dan Keamanan;

7.

Bidang Hukum dan Aparatur;

8.

Bidang Wilayah dan Tata Ruang;

9.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

RKPD Tahun 2015 diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Tahun

2014-2019

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 20052025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, tantangan yang masih harus dihadapi diantaranya masih ditetapkannya Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah tertinggal di di Indonesia, jjumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi mencapai 12,22% (308.528 jiwa) pada tahun 2013 dan angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,89%, Nasional sebesar 11,66%. Selanjutnya, dalam pencapaian IPM dan komponen- komponennya, meskipun dapat meningkat setiap tahunnya namun peningkatannya belum terlalu signifikan hanya berkisar antara 0,3 - 0,6 poin. Sampai Tahun 2012 masih terpaut 1,07 poin dari IPM Jawa Barat sebesar 73,19 poin dan terpaut 1,17 poin dari IPM Nasional. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian setiap komponen IPM terutama pada upaya peningkatan Indeks Kesehatan dalam menekan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI), serta peningkatan Indeks Pendidikan terutama dalam rata-rata lama sekolah penduduk. Berbagai tantangan tersebut memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan penyediaan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diantaranya dapat ditempuh melalui

strategi

dan

kebijakan

terkait

upaya

penanggulangan

masalah

kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan


IV ‐ 31


kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi dan kebijakan terkait upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor) antara lain : (1) Strategi Perluasan kesempatan Kerja dan Berusaha, yang ditempuh dengan kebijakan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. (2) Strategi Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yang ditempuh dengan kebijakan memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. (3) Strategi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, yang ditempuh dengan kebijakan mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat

miskin

baik

laki-laki

maupun

perempuan

agar

dapat

memanfaatkan perkembangan lingkungan. (4) Strategi Perlindungan sosial dan lingkungan, yang ditempuh dengan kebijakan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Strategi dan kebijakan terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth) : (1) Strategi Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani, dengan kebijakan Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil; (2) Strategi Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan, dengan kebijakan Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan;

IV ‐ 32



(3) Strategi Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk, dengan kebijakan Pembangunan

pelabuhan

pendaratan

ikan,

Pengembangan

kawasan

budidaya laut, air payau dan air tawar, Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap; (4) Strategi Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan, dengan kebijakanPeningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu, Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan; (5) Strategi Peningkatan keunggulan, daya Tarik dan promosi wisata, dengan kebijakan Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan, Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata; (6) Strategi Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan, dengan kebijakan Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif, Pengembangan sentra, klaster industri

dan

produk

ekspor,

Penyediaan

informasi

peluang

usaha

sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan, dan Optimalisasi pengelolaan BUMD; (7) Strategi Promosi Investasi secara intensif, Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi, dengan kebijakan Penyelenggaraan pameran dan temu investor, Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal; (8) Strategi Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan kebijakan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Strategi dan kebijakan terkait upaya peningkatan kesempatan kerja (pro joob) : (1) Strategi Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja, dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja; (2) Strategi Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line, dengan kebijakan Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN);


IV ‐ 33


(3) Strategi Perluasan kesempatan kerja, dengan kebijakan

Penanaman jiwa

kewirausahaan pada pencari kerja. Strategi dan kebijakan terkait upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) : (1) Strategi peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kebijakan

peningkatan upaya pengendalian

pencemaran air, udara dan tanah; (2) Strategi peningkatan sistem pengelolaan persampahan, dengan kebijakan peningkatan pengelolaan persampahan; (3) Strategi peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dengan kebijakan Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; (4) Strategi peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan kebijakan peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) Strategi peningkatan rasio ketersediaan ruang terbuka hijau dari sektor pertamanan

dan

pemakaman,

dengan

kebijakan

peningkatan

rasio

ketersediaan ruang terbuka dari sektor pertamanan dan pemakaman. (6) Strategi Pengembangan hutan

lestari, dengan

kebijakan

Peningkatan

penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan, Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan; Strategi dan kebijakan terkait upaya pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs): (1) Strategi

Peningkatan

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

melalui

pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial; (2) Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial, dengan kebijakan Bantuan bagi masyarakat miskin, dan Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; (3) Strategi Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan kebijakan Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi

IV ‐ 34



Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama, Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan Peningkatan dan pemerataan tenaga medis; (4) Strategi Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan, dengan kebijakan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan khususnya di Desa Tertinggal, Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA *, Beasiswa bagi siswa miskin, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (5) Strategi Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan kebijakan

Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan

dasar, Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, Optimalisasi sistem jaminan kesehatan, Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *, Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi, Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat, Penanggulangan HIV/AIDS, dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; (6) Strategi Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB, dengan kebijakan Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan

standar

mutu

yang

berkualitas

bagi

masyarat,

Intensifikasi

penyuluhan/ KIE, dan Penggerakan kader/Institusi Masyarakat; (7) Strategi Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan kebijakan Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bantuan bagi usaha perempuan, Penyediaan sarana dan prasarana usaha; (8) Strategi Peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, pencemaran

dan

persampahan,

dengan

kebijakan

Perencanaan

pembangunan TPA Wilayah (Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk ), Revitalisasi TPA Pasirbajing, Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan, Penataan wilayah perkotaan Garut (Pertamanan ); (9) Strategi Penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana, dengan kebijakan Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Perlindungan mata air,


IV ‐ 35


Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang. Berkenaan dengan percepatan pengentasan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah tertinggal, diperlukan upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam melalui strategi dan kebijakan antara lain : 1.

Strategi peningkatan pelayanan dasar kesehatan, dengan

kebijakan

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayananan kesehatan anak balita, dan peningkatan upaya kesehatan masyarakat; 2.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi

berbasis

potensi

lokal,

dengan

kebijakan

Pembangunan

infrastruktur perdesaan, Peningkatan kesejahteraan petani, Peningkatan penerapan teknologi pertanian, dan Pengembangan agribisnis pertanian; 3.

Strategi peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, dengan kebijakan Pembangunan jalan dan jembatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan infrastruktur perdesaan, Pengembangan kinerja air minum dan air limbah wilayah perdesaan, Pembangunan lingkungan sehat pemukiman dan perumahan, Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Perbaikan akibat bencana alam/sosial, dan Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dalam bidang

kesehatan upaya yang dapat ditempuh dalam akselerasi penurunan AKB dan AKI diantaranya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal; Memenuhi kebutuhan ber-KB (unmetneed) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; Meningkatkan jumlah puskesmas mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan peningkatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) pada rumah sakit dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan Menjamin penyediaan obat dan vaksin terutama pada fasilitas pelayanan

IV ‐ 36



kesehatan dasar. Dalam bidang pendidikan, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, upaya yang dapat ditempuh antara lain memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui peningkatan partisipasi dan mutu sekolah jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah universal, dan pendidikan tinggi yang berdaya saing, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; peningkatan aksesibilitas pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan USB, RKB, peningkatan perbaikan/rehab sekolah, maupun penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka/Satu Atap; khusus bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa, perlu disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, diantaranya dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional. Dalam bidang ekonomi, untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat. Disamping itu, prioritas pembangunan Kabupaten Garut tahun 2015 berpedoman pula terhadap kebijakan dan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 yaitu “Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”, dengan kebijakan umum pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah : 1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui

kebijakan

optimalisasi

kualitas

dan

sebaran

layanan

pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat; 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal; 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan


IV ‐ 37


good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Mewujudkan jawa barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; 5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokaldimaknai

melalui

kebijakan

peningkatan

kehidupan

sosial

kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal. Fokus pembangunan provinsi jawa barat tahun 2015 diarahkan pada pembangunan berbasis sektoral

melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan

Common Goals, pembangunan berbasis tematik kewilayahan dan pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Untuk fokus pembangunan sektoral, yang mana operasionalisasi dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (strengthening local actor); Kedua, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; Ketiga, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasisdaerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen

kewilayahan;

Keempat,

penguatan

komitmen

pelaksanaan

pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk

10 (sepuluh)

Common Goals adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;

2.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;

3.

Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;

4.

Meningkatkan ekonomi non pertanian;

5.

Meningkatkan ekonomi pertanian;

6.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;

7.

Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan;

8.

Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;

IV ‐ 38



9.

Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan;

10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan; Sedangkan fokus pembangunan Kewilayahan di Jawa Barat pada tahun 2015 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan, fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan

strategis

dan

kawasan

sekitarnya.

Secara

umum,

kebijakan

pembangunan kewilayahan adalah: 1.

Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;

2.

Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusiadan sarana prasarananya;

3.

Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi

di

wilayah

perdesaan.

Sedangkan

pembangunan

perdesaan

diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya. Serta peningkatan pembangunan desa di wilayah perbatasan melalui Tematik Wilayah Perbatasan, antara lain : Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun; Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan; Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan; Peningkatan pengembangan

pendapatan

masyarakat

kewirausahaan

dan

daerah

komoditas

perbatasan unggulan;

melalui

Peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik; dan Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih.


IV ‐ 39


4.

Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

4.2

Prioritas Pembangunan Daerah Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan

daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 20102014, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2015 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut: 1. Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau; 2. Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima; 3. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam; 4. Pengurangan

jumlah

penduduk

miskin,

penganguran

dan

perluasan

kesempatan berusaha; 5. Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah; 6. Peningkatan

nilai

tambah

hasil

produksi

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan; 7. Pengembangan budaya dan destinasi wisata; 8. Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur; 9. Penciptaan peluang pasar global menyongsong diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015; 10. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN); 11. Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

IV ‐ 40



Dalam rangka menjawab isu strategis pembangunan tahun 2015 tersebut, maka tema Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2015, yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam

Pelayanan

Publik

Guna

Mewujudkan

Pemerintahan

Yang

Bermartabat”. Pengambilan tema ini adalah sebagai tujuan awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, yang mengandung makna bahwa pemerintahan yang bermartabat akan dapat terwujud apabila

diawali

dengan

pembangunan

“trust

building”,

pembangunan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diawali dengan perwujudan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta dibuktikan dengan hasil kerja nyata pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur daerah, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja aparatur. Perumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2015, disusun berdasarkan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 meliputi Program Prioritas Bupati sesuai dengan Janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Terdapat 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2014-2019 yang ditetapkan menjadi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2019, meliputi: 1.

Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;

2.

Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin;

3.

Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji;

4.

300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;

5.

Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;

6.

Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;

7.

Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;

8.

Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.


IV ‐ 41


Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan tahun 2015 disajikan sebagai berikut : Isu Strategis Tahun 2015 Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau; Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima;

Prioritas Pembangunan Tahun 2015 1 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas (I-1)

Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam; Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha;

3

4

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (I-4)

5

Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah;

5

6

Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; Pengembangan budaya dan destinasi wisata; Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur; Penciptaan peluang pasar global menyongsong diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015; Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN); Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera

6

Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal (I-6, I-7, I-9, I-10) Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan (I-7, I8)

1

2

3

4

7 8

9

10

11

2

7

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I11) Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I-3)

Keterangan : I = Isu Strategis

IV ‐ 42



Rincian prioritas dan fokus pembangunan tahun 2015 disajikan sebagai berikut : 1. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dengan fokus : a.

Peningkatan

rata-rata

lama

sekolah

melalui

Program

Pendidikan

Menengah Universal; b. Perluasan aksesibilitas pendidikan; c.

Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan;

2. Peningkatan

Tata

Kelola

Pelayanan

Kesehatan

yang

Berkualitas,

Terjangkau Dan Prima dengan fokus : a.

Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan, dan angka kesakitan;

b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; c.

Pemantapan kualitas tenaga dan fasilitas kesehatan dalam melakukan pelayananan kesehatan masyarakat;

d. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit dr. Slamet dan Rumah Sakit Pameungpeuk; e.

Optimalisasi sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional;

f.

Intensifikasi penyuluhan, pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan dengan fokus : a.

Lanjutan pembangunan Jalan By Pass Tahap II;

b. Pembangunan akses Jalan Penghubung Antar Kecamatan; c.

Pembangunan jalan penghubung/ poros desa

d. Pembangunan

akses

wisata

Jalan

Lingkar

Cipanas,

Jalan

Situ

Cangkuang-Leles; e.

Pembangunan

Jalan

Alternatif

dalam

mengantisipasi

kemacetan

(Kadungora-Leles dan Alternatif Pasar Wanaraja) f.

Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;

g.

Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;

h. Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;


IV ‐ 43


i.

Peningkatan pelayanan persampahan melalui revitalisasi TPA Pasir Bajing serta pengadaan alat angkut, alat berat persampahan;

j.

Penanganan pengolahan limbah industri kulit;

k. Peningkatan penanganan pengelolaan PJU; l.

Rehabilitasi drainase perkotaan;

m. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; n. Peningkatan Terminal Tipe-C Malangbong; o.

Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jalan Kabupaten Garut 20152020;

p. Penataan Wilayah Perkotaan Garut (Parkir, PKL, Trotoar, Pertamanan); q.

Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong;

r.

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Daerah Rawan Bencana.

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan fokus : a.

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya;

b. Peningkatan Kesempatan Kerja; c.

Pemberian Kerja melalui Sistem Padat Karya (PKS-PK);

5. Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah dengan fokus : a.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui peningkatan operasional kecamatan;

b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur; c.

Peningkatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

d. Peningkatan kualitas sumber daya perencana; e.

Peningkatan pengelolaan keuangan dan penataan aset pemerintah;

f.

Implementasi aksi daerah pencegahan korupsi;

g.

Pencegahan dan penanganan konflik serta Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa;

h. Peningkatan akurasi data potensi desa dan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa; i.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (RT, RW, Aparatur Desa, BPD dan LPM);

j.

IV ‐ 44

Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan;



6. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dengan fokus : a.

Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan dan Utara;

b. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya; c.


d. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan (teh, kopi, karet dan akarwangi); e.

Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;

f.

Pengembangan

kawasan

agrowisata

dan

desa

wisata

(khususnya

Kawasan Gunung Haruman Kecamatan Kadungora dan desa Barudua kecamatan Malangbong); g.

Pembangunan

lumbung

pangan

di

daerah

rawan

pangan

serta

Pengembangan desa mandiri pangan; h. Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut dan Optimalisasi gedung trade centre di Balubur Limbangan; i.

Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah serta industri kreatif;

j.

Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;

k. Peningkatan realiasi investasi PMA dan PMDN. 7. Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan, dengan fokus : a.

Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;

b. Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga; c.

Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR);

d. Pembangunan Art Centre; e.

Pengembangan Islamic Centre;

f.

Peningkatan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama;

g.

Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.


IV ‐ 45


Disamping program prioritas untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2015, terdapat pula program unggulan Tahun 2015 berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 untuk setiap misi pembangunan daerah yaitu : Misi 1 yang

: Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas,

Terjangkau,

Prima

untuk

Mewujudkan

Kehidupan

Masyarakat Bermartabat dan Agamis. 1.

Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil *;

2.

Gratis berobat dan Ambulance bagi keluarga miskin *;

3.

Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *;

4.

Pemberian insentif bagi Guru Honorer dan Guru ngaji *;

5.

Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *;

6.

Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *;

7.

Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui Program Pendidikan Menengah Universal dan pembangunan “Rumah Cerdas”;

8.

Perluasan aksesibilitas pendidikan;

9.

Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan;

10.

Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga;

11.

Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **;

12.

Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **;

13.

Pengembangan Islamic Centre **;

14.

Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi;

15.

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

16.

Pemantapan kualitas tenaga dan fasilitas kesehatan dalam melakukan pelayananan kesehatan masyarakat;

17.

Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **;

18.

Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **;

19.

Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara (DED)**;

20.

Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama;

IV ‐ 46



21.

Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional;

22.

Optimalisasi sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional;

23.

Intensifikasi penyuluhan, pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

24.

Pencegahan dini dan penanggulangan daerah rawan bencana alam melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana;

25.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), RTLH dan PMKS lainnya;

26.

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

27.

Peningkatan Kesempatan Kerja melalui Pembangunan “Rumah Informasi Tenaga Kerja”;

28.

Pemberian Kerja melalui Sistem Padat Karya (PKS-PK);

29.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

30.

Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;

31.

Pembangunan Shelter (Rumah aman bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Misi 2

: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi

Lokal 1.

Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil *;

2.

Bantuan modal bagi usaha perempuan *;

3.

Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan dan Industri kreatif;

4.

Pengembangan Kawasan Peternakan;

5.

Pengembangan Sentra bibit Sapi dan Domba Garut di Garut Selatan dan Utara;

6.

Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;

7.


8.

Pengembangan komoditas unggulan perkebunan (teh, kopi, karet dan akarwangi);

9.

Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan;

10. Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong; 11. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;


IV ‐ 47


12. Pengembangan komoditi Jagung hibrida; 13. Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan; 14. Pengembangan desa mandiri pangan; 15. Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan; 16. Pembangunan pasar tradisional di wilayah perbatasan Kabupaten Garut; 17. Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 18. Pengembangan

kewirausahaan,

penguatan

kelembagaan,

usaha

dan

keunggulan kompetitif KUMKM; 19. Peningkatan keunggulan, daya Tarik wisata melalui pembangunan prasarana jalan ke objek-objek wisata lokal; 20. Peningkatan iklim dan realiasi investasi Daerah; 21. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan; 22. Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap; 23. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya hutan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan; 24. Optimalisasi pengelolaan BUMD.

Misi 3 : “Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai Serta Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman.” 1.

Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan *;

2.


3.

Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;

4.

Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni *;

5.

Pembangunan/rehabilitasi jembatan rawayan;

6.

Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui perlindungan mata air Cibolerang kecamatan Wanaraja, dan mata air lainnya, serta pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan;

7.

Penataan Wilayah Perkotaan Garut;

8.

Perencanaan

pembangunan

kawasan

pusat

perkantoran

pemerintah

Kabupaten Garut; 9.

Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **

10. Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;

IV ‐ 48



11. Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi ; 12. Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles; 13. Pembangunan akses Jalan Alternatif Pasar Wanaraja; 14. Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat; 15. Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame; 16. Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan; 17. Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet dan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan; 18. Perencanaan Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles; 19. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu; 20. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan; 21. Perencanaan

Pembangunan

jalan

alternatif

Balubur

Limbangan

–

Malangbong; 22. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit; 23. Revitalisasi TPA Pasirbajing dan Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk; 24. Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan; 25. Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang; 26. Peningkatan penanganan pengelolaan PJU dan listrik untuk masjid besar dan madrasah diniyah; 27. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 28. Pengembangan, pengelolaan, perlindungan dan konservasi lahan; 29. Perencanaan peningkatan terminal tipe A perkotaan kota Garut; 30. Perencanaan peningkatan Terminal Tipe-B Malangbong; 31. Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles. 32. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Garut Tahun 2015-2020; 33. Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan; 34. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 35. Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong; 36. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air; 37. Penyediaan dan pengelolaan air baku;


IV ‐ 49


38. Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai; 39. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah; 40. Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi; 41. Elektrifikasi rumah tangga. Misi 4 : “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.” 1.

Pemberian insentif bagi RW dan RT dan Kader Posyandu*;

2.

Pelayanan Dokumen Kependudukan, Akte Pencatatan Sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta Laminasi *;

3.

Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik wilayah perbatasan, dan penyelesaian konflik pertanahan;

4.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan UU ASN;

5.

Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah;

6.

Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

7.

Peningkatan pengawasan reguler, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan implementasi aksi daerah pencegahan korupsi;

8.

Fasilitasi

peningkatan

pengawasan

APIP

dan

pendampingan

dalam

penyelesaian tindak lanjut; 9.

Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

10. Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga; 11. Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel; 12. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang handal; 13. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah daerah, kantor kecamatan dan desa/kelurahan; 14. Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah; 15. Penataan Daerah Otonomi Baru; 16. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan; 17. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;

IV ‐ 50



18. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 19. Peningkatan Penyelenggaraan Program dan Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan; 20. Peningkatan

Penataan

Sistem

Administrasi

Pemerintahan,

kapasitas

kelembagaan, dan tanah kas Desa; 21. Kajian Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara di kecamatan Limbangan dan Rumah Sakit Jiwa ; 22. Kajian pembangunan jalan lintas cepat Limbangan, Kadungora-Leles, Garut Kota – Cibatu, Cijapati-Kadungora; 23. Kajian pembangunan Mata Air Cibolerang kecamatan Wanaraja; 24. Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Perkotaan Garut dan Terminal Angkutan Barang di kecamatan Leles.

Program pembangunan daerah Tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Nomenklatur program mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : I. Urusan Wajib a.

Pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Non Formal;


IV ‐ 51


5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; b. Kesehatan 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 8. Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak; 10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 14. Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 15. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 16. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paruparu/ RS Mata; c.

Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan; 3. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong; 4. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong; 5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 7. Program Data Base Jalan dan Jembatan; 8. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

IV ‐ 52



10. Program Pengendalian Banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai; 11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 12. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; d. Perumahan 1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 5. Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan; 6. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih; 7. Program Penataan Gedung dan Lingkungan; 8. Program pembangunan infrastruktur perdesaan; e.

Penataan Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Pemanfaatan Ruang; 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

f.

Perencanaan Pembangunan 1. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana; 7. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD; 9. Program Pengembangan Data / Informasi; 10. Program Kerjasama Pembangunan; 11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;


IV ‐ 53


12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; g.

Perhubungan 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;

h. Lingkungan Hidup 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam; 4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman; 7. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut; 8. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 10. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 11. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 12. Pogram Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; 13. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan; 14. Program Pengelolaan Kawasan Lindung. i.

Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

j.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

IV ‐ 54



2. Program Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 3. Program Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan; 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak; 6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 7. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Program Keluarga Berencana; 2. Program Pelayanan Kontrasepsi; 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; 5. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS; 6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri; 7. Program Memperkuat Dukungan Partisipasi Masyarakat; 8. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 9. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu; 10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 11. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 12. Program Pembinaan Keluarga Berencana; l.

Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3. Program Pembinaan Anak Terlantar; 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; 5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo;


IV ‐ 55


6. Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya); 7. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial; 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 9. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 10. Program Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; 11. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (BPBD); 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPBD); 13. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial (BPBD); 14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 15. Program Pengembangan Data/Informasi (BPBD); m. Ketenagakerjaan 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; o. Penanaman Modal 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; p. Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya; 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

IV ‐ 56



q. Kepemudaan dan Olahraga 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; r.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); 6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 9. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa.

s.

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Keuangan

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 2. Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 3. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Program Penataan Kelembagaan; 7. Program Penataan Tatalaksana; 8. Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik; 9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;


IV ‐ 57


10. Program Penanggulangan Bencana Alam; 11. Program Peningkatan Kehidupan Beragama; 12. Program Peningkatan Pendidikan Agama; 13. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 14. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah; 15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan; 16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 17. Program Pengawasan Jasa Konstruksi; 18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Lainnya; 19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 20. Program Pemberdayaan Olah Raga Masyarakat; 21. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 22. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 23. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 24. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 25. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 26. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan; 27. Program Peningkatan Perencanaan SKPD; 28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah; 30. program pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa; 31. Program Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah; 32. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan; 33. Program Penegasan Batas Wilayah; 34. Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 35. Program Penyelesaian Konflik Pertanahan; 36. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran; 37. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 38. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 39. Program Pendidikan Kedinasan; 40. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 41. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

IV ‐ 58



42. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; 43. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah; 44. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan; 45. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 46. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan; t.

Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 5. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; v. Statistik 1. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah; w. Kearsipan 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah; 3. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; x. Komunikasi dan Informatika 1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; y. Perpustakaan 1. Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan;


IV ‐ 59


II. Urusan Pilihan a.

Pertanian 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program Peningkatan / Pengembangan Ketahanan Pangan; 3. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian

/

Perkebunan; 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan; 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan; 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan; 7. Program

Pengembangan

Jaringan

Irigasi

(PERMENDAGRI

NO.

22/2009); b. Peternakan, Perikanan dan Kelautan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program Peningkatan / Pengembangan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan); 3. Program

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian

/

Perkebunan

Lapangan; 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 7. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan; 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 12. Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan; 13. Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Hasil Perikanan; 14. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan; 15. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar; c.

Kehutanan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

IV ‐ 60



4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan; d. Energi dan Sumber Daya Mineral 1.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

2.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan;

3.

Program Pendayagunaan Panas Bumi;

4.

Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan;

5.

Program

Pengawasan

dan

Penertiban

Kegiatan

Rakyat

yang

Berpotensi Merusak Lingkungan; 6.

Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Air, Mineral dan Batu Bara;

e.

f.

g.

Pariwisata 1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

2.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

3.

Program Pengembangan Kemitraan;

Perindustrian dan Perdagangan 1.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;

2.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

3.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

4.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;

5.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

7.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

8.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

Ketransmigrasian 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 2.

Program Transmigrasi Lokal;

Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2015 mengacu pada penjabaran tahunan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 sebagaimana disajikan sebagai berikut.


IV ‐ 61


Tabel 4.4 Penjelasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 No.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

I

URUSAN PENDIDIKAN

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2

3

4 5

IV ‐ 62

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2015 Indikator Kinerja (Outcome)

Target

APK TK Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF

34,41% 15

APK SD APM SD APS 7 -12 % Ruang Kelas SD/MI kondisi baik

110,43% 100,00% 100,00% 50,14%

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,000%

Kelulusan Ujian Nasional SD

100,00%

Rerata Nilai UASBN SD/MI Rasio Guru / Murid SD/MI APK SMP/MTs

8 28 106,80%

APM SMP/MTs

94,73%

APS 13 - 15

100,00%

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % Ruang Kelas SMP/MTs kondisi baik

100,00%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs

0,011% 100,00%

Rerata Nilai UN SMP/MTs Rasio Guru / Murid SMP/MTs

8 32

Rp. (Juta)

SKPD Penanggung -jawab

2.457

Dinas Pendidikan

153.622

Dinas Pendidikan

75.429

Dinas Pendidikan

1.735

Dinas Pendidikan

950

Dinas Pendidikan

63,17%

APK SMA/MA/SMK APM SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK

63,79% 55,88% 100,00%

Rasio Guru / Murid SMA/MA/SMK Rasio Murid SMK terhadap Keseluruhan Siswa SMA/MA/SMK

32 56,03%

Angka Melek Huruf (AMH)

99,21%

Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Skor Survey Kepuasan Masyarakat

1

64,20% 0,029% 100,00% 8

Baik



No. 6

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

II

URUSAN KESEHATAN

1

Program obat dan perbekalan kesehatan

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


tingkat penyelesaian Pengadaan Raport Siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK Prosentase Lembaga Penerima Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Tersedia dokumen LKPJ, LPPD, Evaluasi SPM, SKM Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi putra-putri Petani dan Pedagang Kecil 42 Penerima (1 orang dari setiap kecamatan) Jumlah Guru Honorer untuk Penyediaan Insentif bagi guru honorer Pembangunan Perguruan Tinggi Politeknik

Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan Cakupan pengadaan obat esensial Cakupan Pengadaan obat generik Cakupan Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

Target

Rp. (Juta)


54.166

Dinas Pendidikan

12.210

Dinas Kesehatan

7.858

Dinas Kesehatan

100,00%

100,00%

100% 42

12.000

1

100 % 100 % 85 % 100%

Pelayanan pengobatan/Perawatan - Cakupan Rawat Jalan

17%

- Cakupan rawat Inap

1,7%

Cakupan pelayanan gangguan jiwa Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

48,4 72,6

Cakupan pelayanan tradisional Cakupan pelayanan Cakupan pelayanan Cakupan pelayanan raga Cakupan pelayanan

kesehatan

8,00

kesehatan gigi perkesmas kesehatan olah

25,00 60,00 15,00

operasi katarak

250,00

Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Akreditasi puskesmas dan PONED Pelayanan Kesehatan Haji Peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan


3% 100% 100% 60 Puskesmas

IV ‐ 63


No.



Target

Meningkatnya Upaya pengurangan risiko bencana dan Meningkatnya Penangulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana : Puskesmas Mengikuti Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana sebanyak 30 Puskesmas

3

4

IV ‐ 64

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Rp. (Juta)


10 Puskesmas

Puskesmas Memiliki Rencana kontingensi Bencana Sebanyak 5 Puskesmas Puskesmas Pernah Melaksanakan Simulasi Penaggulangan Bencana/KLB sebanyak 5 Puskesmas Puskesmas memiliki Tim Reaksi Cepat TRC sebanyak 5 Puskesmas

10 Puskesmas

Puskesmas Memiliki Medical Emergenci kit sebanyak 2 Puskesmas Dilakukan RHA (Rapid Health Assessment) dan Penanggulangan pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana Meningkatnya upaya pengendalian penyakit tidak menular (PPTM)

100%

10 Puskesmas 10 Puskesmas

10 puskesmas 10 puskesmas

Cakupan pelayanan operasi katarak bagi keluarga miskin Peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan

250

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Lanjutan Jampersal dan Jamkesmas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 Gratis berobat bagi keluarga miskin**

100%

Gratis Ambulance bagi keluarga miskin** (unit)

20

78.187

Dinas Kesehatan

3.179

Dinas Kesehatan

100%

100% 30.000

a. Peningkatan dan pengembangan media promosi kesehatan

65%

1). Tersedianya Media promosi sadar hidup sehat 2). Tersedianya Media promosi upaya preventif (KIA, Gizi, Imunisasi, Kesling dan kesehatan lansia)

70%

3). Tersedianya Media Promosi penyakit menular bersumber bidatang dan berbasis lingkungan) b. Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui :

70%

70%

70%



No.



6

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat


Target

1) Pengembangan desa siaga Aktif

pratama 40 %, madya 30%, purnama10 % mandiri 0%

2). Peningkatan strata posyandu purnama dan mandiri

Pratama 10 %, madya 30 %, Purnama 50 %, mandiri 10%

3). Pembinaan dan pengembangan poskestren 4). Pembinaan poskesdes c. Peningkatan dan Pembinaan PHBS di semua tatanan: 1) tercapainya Rumah tangga sehat 2) tercapainya sekolah/pesantren sehat

5

7 Poskestren 5 kelompok

55,00% 55,00%

3) tercapainya tempat-tempat umum sehat 4) meningkatnya Sarana Pelayanan kesehatan sehat

55,00%

5) Peningkatan tempat-tempat kerja sehat d. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan program kesehatan kesehatan 1) penyuluhan kesehatan ibu dan anak dalam rangka penurunan AKI & AKB 2) Penyuluhan Upaya Perbaikan Gizi Keluarga 3) penyuluhan kesehatan lingkungan dan PHBS 4) Penyuluhan penyakit menular berbasis lingkungan 5) penyuluhan penyakit menular bersumber binatang 6) penyuluhan penyakit menular seksual, HIV/AIDs 7) Penyuluhan bahaya rokok dan Narkoba

55,00%

Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten Garut terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan puskesmas Monitoring, Evaluasi pelaporan Cakupan Balita yang Naik Berat Badannya (N/D)

Rp. (Juta)


55,00%

50,00%

60,00%

60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 710

Dinas Kesehatan

1.350

Dinas Kesehatan

100% 70% 80% 100,00%

IV ‐ 65


No.

7


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Target

Cakupan Balita di Timbang Berat Badannya (D/S) Cakupan Kecamatan bebas rawan gizi

85,00%

Persentase Bayi 0-6 Bulan ASI Eksklusif Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Cakupan balita Usia 6 - 59 Bulan dapat Kapsul Vit. A Persentase Ibu Nifas dapat Kapsul Vit. A Persentase Ibu Hamil mendapat Fe 90 Tablet

81,00%

Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) Cakupan Gizi Buruk yang mendapat perawatan

5,00%

90,00%

95,00% 90,00% 100,00% 95,00%

5,00% 100,00% 1.693

Tercapainya desa atau kelurahan UCI Terlaksananya penemuan penderita TBC BTA(+) Tercapainya kesembuhan penderita TBC BTA(+) Terlaksananya penanganan balita dengan pneumonia Terlaksananya penemuan penderita diare yang ditangani Tercapainya penderita kusta yang selesai berobat Terlaksananya kasus filariasis yang ditangani sesuai tatalaksana kasus Terlaksananya Pemantauan Jentik secara berkala (Angka Bebas Jentik) Terlaksananya penderita DBD yang ditangani pada layanan kesehatan Terlaksananya penderita DBD yang ditangani secara komprehensif Terlaksananya penatalaksanaan kasus gigitan tersangka rabies pada manusia (Kasus rabies positif pada manusia) Terlaksananya penemuan kasus malaria di obati dilayanan kesehatan Annual Parasite Incidence (API) kasus malaria Terselenggaranya desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

IV ‐ 66

Rp. (Juta)


95,00

Dinas Kesehatan

72 87 95 100 90 100 100 97 100 100

100 100 100%



No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Terselenggaranya pelayanan dan surveilans kesehatan haji Terselenggranya CBMS Ditemukannya Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 th

8

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


Target

Rp. (Juta)


100% 100% 100% 22.858

Dinas Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit Utara : Pembuatan DED Pembuatan Masterplan Pengadaan Tanah penunjang Pembangunan puskesmas TTP

100%

Pembangunan puskesmas DTP

4

Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu Rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Poskesdes (Pajak Rokok) Pembangunan/Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK) Pembangunan/Pengadaan IPAL Puskesmas (Pendamping) Pembangunan / Renovasi Polindes / Poskesdes (DAK) Pembangunan / Renovasi Polindes / Poskesdes (Pendamping) Pengadaan Tanah untuk Bangunan Puskesmas dan Jarinngannya Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Poned (Pendamping DAK) Pembangunan/Rehabilitasi/Relokasi Rumas Dinas Medis dan Paramedis (DAK) Pembangunan/Rehabilitasi/Relokasi Rumas Dinas Medis dan Paramedis (Pendamping) Rehabilitasi Puskesmas (Pajak Rokok)

1

Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes (DAK) Pengadaan sarana dan prasara poskesdes (Pendamping DAK) Saranan dan Prasarana Kesehatan (Manajemen Proyek DAK) Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok) Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Poned Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

5 pt

4

5 4 2 5 5 1 4 4

4

13

5 pt 1 pt 1 pt

4 5 unit

IV ‐ 67


No. 9

10

11

12

IV ‐ 68

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Target

Rp. (Juta)


1.075

Dinas Kesehatan

Peningkatan kapasitas kader dalam penurunan AKB

10 Pkm

Kunjungan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan : SD/ MI SMP/ Mts SMA/SMK/MA Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan

77,00

60,00 40,00 40,00 100

500

Dinas Kesehatan

Pengawasan keamanan dan kesehatan laboratorium (Labkesda)

100

500

Dinas Kesehatan

1.372 a. Aspek Tenaga

14 bidan

Adanya perjanjian untuk siap ditempatkan sesuai dengan kebutuhan, lokasi dalam jangka waktu minimal 3 tahun Adanya kebijakan pimpinan dalam ketentuan mutasi Perputaran atau mutasi tenaga bidan secara berkala tiap 5 tahun b. Aspek Kapasitas SDM Peningkatan kemampuan petugas pelayanan kesehatan ibu dengan pelatihan bidan mampu Poned : Rakontek Penurunan AKI dan AKB (Rakontek Terlaksana 1 x / triwulan) Audit Mathernal Perinatal (AMP 1x / tahun) Konsultasi Ahli (Sistem rujukan berjalan optimal dan berjenjang) c. Aspek Sarana Prasarana Pengadaan bahan KIT dan Resusitasi KIT (semua BDD memiliki bidan KIT dan Resusitasi KIT : 653) Akreditasi sarana prasarana persalinan (Semua PKM PONED dan DTP terakreditasi sarana persalinan) d. Aspek Pemahaman Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalam akselerasi penurunan AKB melalui pembentukan Posyandu siaga maternal, perinatal Pelatihan asuhan bayi baru lahir bagi kader

90%

Dinas Kesehatan dan BKD

90% 90%

30 bidan

1x / Triwulan 4 x / tahun 4 x / tahun

12 kit

10 Pkm

5 PKM, 50 Posyandu



No. 13

14

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD)


Target

Cakupan Rumah yang memenuhi syarat (R)

69,36

Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A) Cakupan Masyarakat menggunakan jamban keluarga / kakus (K)

75,73

Cakupan membuang sampah pada tempatnya (S) Cakupan penggunaan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat (A)

66,91

Desa yang melakukan STBM

60,00

Desa yang melaksanakan stop BAB

60,00

Sarana Kesehatan yang melaksanakan Limbah Medis Puskesmas yang melaksanakan faktor risiko lingkungan Institusi yang di bina kesehatan lingkungannnya Cakupan TTU yang memenuhi syarat

34,00

Cakupan TPM

77,50


Rp. (Juta) 1.508

Dinas Kesehatan

115.000

RSUD dr. Slamet Garut

67,77

45,96

52,00 79,00 75,50

1. Cakupan pelayanan rumah sakit - Kunjungan Rawat Jalan

208.879

- Kunjungan Rawat Inap - Kunjungan IGD 2. Cakupan kualitas pelayanan Kesehatan

48.500 36.665

Quality of Place : -

Bed Occupancy Rate (BOR) Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO)

78,00 1,20 58,00

Quality of Service :


-

Average Lenhgt Of Stay(Avlos)

4,00

-

Net Death Rate (NDR)

0,019

-

Gross Death Rate (GDR) Angka Kematian Bayi (IMR)

0,030 0,035

- Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)

0,0030

Meningkatnya jumlah SDM yang mengikuti Diklat (orang) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penunjang melalui kerja sama (jenis) Meningkatnya volume kerja sama (buah)

193 1

1

IV ‐ 69


No. 15

16

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata


Target

Rp. (Juta)


Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

100%

6.000


Meningkatnya Sarana dan prasarana rumah sakit (%)

10

11.500


17

Program Pemeliharaan sarana dan prasarna RS/ RS Jiwa/RS Paruparu/ RS Mata

Optimalnya sarana dan prasarana rumah sakit (%)

4

2.300


18

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

85%

1.080

RSUD Pameungpeuk

19

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Sakit

Meningkatnya kemampuan pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

60%

636

RSUD Pameungpeuk

65%

1.453

RSUD Pameungpeuk

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat

51%

4.460

RSUD Pameungpeuk

kunjungan rawat jalan

4.515

Kunjungan Rawat IGD Bed Occupancy Rate (BOR) Average Lenghy of stay (Avlos)

590 7,44 3,6

Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO)

1,15 8,7

Net Death Rate (NDR) Gross Death Rate (GDR)

0,15 0,16

4.772

Badan KBPP

20

21

III 1

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Berencana Edukasi dan Informasi/Penyuluhan KB oleh Petugas kepada masyarakat Meningkatnya pemahaman 58300 PB masyarakat terhadap program KB Terlaksananya penyiapan tenaga pos 487 Orang KB Desa Tersedianya Akurasi Pencatatan dan 100% Pelaporan Tersedianya alat dan obat kontrasepsi 550 Set Implant dan KB

1 Paket obat Side effect

Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan KB bagi Ormas/ LSM Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Pengelola program KB Tingkat Desa

IV ‐ 70

42 Kecamatan 42 Kecamatan



No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Tersedianya Data Basis dan Informasi Keluarga Terlaksananya Operasional Lini Lapangan Terkelolanya data dan informasi Program

2

3

4

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

5

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat

6

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaya nan KB/KS yang mandiri


Target

Rp. (Juta)


100% 192 orang 100%

Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif (CU/PUS) Tersedianya Pelayanan Konseling bagi calon peserta KB

72,71%

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tersedianya pelayanan KB IUD dan Implant Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani (unmet Need) Terwujudnya pelayanan KB MO dan Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak

2%

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun Meningkatnya Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

4,60%

990

Badan KBPP

470

Badan KBPP

476

Badan KBPP

105.249,00

6600 Akseptor 12%

330 Orang

1760 Orang

Terwujudnya kepedulian, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam program KB

5339 IMP

Terbentuknya dan terbinanya Pusat dan Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Terwujudnya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

42

1663 Orang

Meningkatnya Usia Kawin Pertama dari 17,8 tahun menjadi 19 tahun Meningkatnya Usia Kawin Pertama dari 17,8 tahun menjadi 19 tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak

1188 Remaja 990 Remaja 42 Kec

221

Badan KBPP

Terlaksananya penggarapan Program KB oleh LSOM, Toma/Toga yang difasilitasi lintas sektor (kesehatan, PKK, TNI, IBI dan Bhayangkara) Terlaksananya bantuan barang dan pembinaan kelompok UPPKS

42 Kec

828

Badan KBPP

25 kelompok

IV ‐ 71


No.

7

8

9

IV 1

2

IV ‐ 72


Program Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Program Pengembangan model operasional BKBPosyandu


Target

Pembinaan Peran serta masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa/ Kelurahan

42 Kec

Meningkatnya jumlah dan kompetensi Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB

212

Peningkatan Kualitas Sumber daya Pegawai Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan petugas lapangan KB/ PKB

1 Paket

IPeKB-JUMBARA (Jumpa Bakti Gembira) PLKB Pengembangan model operasional BKB-Posyandu

Kabupaten

100%

Badan KBPP

165

Badan KBPP

215

Badan KBPP

561

Badan KBPP

583

Badan KBPP

42 Kecamatan

50%

Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) bagi kelompok BKB Program Penyiapan Tersedianya tenaga terlatih dan tenaga pendamping terampil dalam pengelolaan kelompok Bina Keluarga penyelenggaran BKB secara teratur dan berlanjut URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Keserasian kebijakan peningkatan Sosialisasi Perlindungan anak dan kualitas anak dan pornografi perempuan Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perempuan akan hakhak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan Cakupan pelayanan bagi perempuan korban tindak kekerasan

90%

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

334

1 Paket

Meningkatnya cakupan anggota BKB yang ber-KB

cakupan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: Terbentuknya dan terbinanya kelompok PEKKA (Perempuan Kepala keluarga) Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan

Rp. (Juta)


256 Orang

85% 65%

60% 60% 16 kasus

35%



No.

3


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

4

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

V 1

URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



Target

Terbinanya 12 kelompok PEKKA di 12 Kecamatan

30 Kecamatan

Dukungan Peningkatan Peran serta Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera Meningkatnya peran posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui organisasi perempuan Meningkatnya Pemahaman OrganisasiPerempuan yang tergabung dalam GOW dalam pengelolaan Organisasi yang baik Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak

45%

4

10

35%

110

Badan KBPP

88

Badan KBPP

6.670

Dinsosnaker trans

3.020

Dinsosnaker trans

420

1 paket

Meningkatnya kinerja pendamping pemberdayaan Fakir Miskin Meningkatnya keberdayaan Fakir Miskin

20

Meningkatnya kinerja pendamping PKH Meningkatnya pelayanan keluarga berumah tidak layak huni (RTLH) Meningkatnya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar luar panti Meningkatnya keberdayaan keluarga rentan sosial ekonomi Meningkatnya keberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) Meningkatnya pelayanan sosial bagi pekerja migran bermasalah

100

Meningkatnya pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan dan Trafficking) Meningkatnya pelayanan sosial tanggap darurat bagi korban bencana Meningkatnya pelayanan sosial dan praktek belajar kerja bagi ANKN

Rp. (Juta)


180 KK

500 50 200 50 20

40

1.900 40

IV ‐ 73


No.

3 4

5

6

7

8

IV ‐ 74


Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, WTS dan Penyakit Sosial lainnya) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Target

Meningkatnya sarana pelayanan sosial bagi PMKS Jalanan Meningkatnya bantuan sosial bagi Lanjut Usia berat/non potensial (Asistensi sossial LU) Meningkatnya kemandirian anak terlantar/anak jalanan

Rp. (Juta)

1 Rumah Singgah 100

30

200 600

1. Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas 2. Meningkatnya bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat (Asistensi sosial Paca) Meningkatnya kinerja pengurus panti sosial Meningkatnya pelayanan sosial bagi anak asuh dalam panti Meningkatnya pembinaan sosial bagi WTS Meningkatnya pembinaan sosial bagi eks Napi

25

Dinsosnaker trans Dinsosnaker trans

100 320

Dinsosnaker trans

210

Dinsosnaker trans

41.549

Dinsosnaker trans

1.289

Dinsosnaker trans

42 120

25 20

Meningkatnya cakupan PKH

23.000

Meningkatnya cakupan Jaminan sosial penyandang disabilitas non potensial Meningkatnya cakupan Jaminan sosial lanjujt usia non potensial Meningkatnya cakupan bantuan permakanan anak terlantar dalam panti Meningkatnya cakupan bantuan permakanan lanjut usia terlantar dalam panti Meningkatnya cakupan bantuan permakanan penyandang disabilitas dalam panti

104

Meningkatnya Karang Taruna (KT)yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial Meningkatnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial Meningkatnya Organisasi Sosial (Orsos) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial


102 650

75 150

30

82

21



No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Meningkatnya Kinerja TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Meningkatnya Kinerja Tagana dalam penanganan korban bencana

9

10

11

Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Program Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

13

14

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana


Target

Rp. (Juta)


42 52

Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesos

85%

Terpenuhinya penanganan penanggulangan bagi korban bencana alam

100%

Terpenuhinya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

10 kali Sosialisasi

Terbentuknya pelajar SMP/SMU sederajat peduli bencana di Kab. Garut Terbentuknya relawan yang tangguh untuk menghadapi bencana alam di Kab. Garut

9 kali Sosialisasi

Tersedianya dokumen skenario rencana kontijensi gunung api papandayan dan gunung guntur Tersedianya dokumen skenario rencana kontijensi Syunami Tersedianya dokumen rencana Penanggulangan bencana

2 Gunung Api

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 12

2.100

Dinsosnaker trans

450

Dinsosnaker trans

1.355

BPBD

505

BPBD

162

BPBD

758

BPBD

3 simulasi

7 Kec. Garsel 8 kl. Sosialisasi, 1 Buah Perbup 3 Desa/Kel.

Meningkatnya Kinerja Aparatur yang berkompetensi dalam analisis penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana

75 Orang

Terpenuhinya Perundang-undangan Tentang Kebencanaan Terbentuknya Tim reaksi Cepat (TRC) yang tangguh dalam Penanggulangan Bencana di kabupaten Garut.

1 buah Perda 90 Orang

Terpenuhinya pemantapan struktur bangunan di kawasan bencana melalui rumah siap bangun pasca bencana

3 Kec.

Terpenuhinya penyusunan profile daerah rawan bencana

8 jenis/42 Kec

IV ‐ 75


No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Terpenuhinya kebutuhan dan data dalam penanggulangan bencana Terpenuhinya data laporan hasil melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpenuhinya kepedulian masyarakat pada penanggulangan bencana

10 Kec.

Terpenuhinya pemantapan struktur bangunan di kawasan bencana Terpenuhinya analisis data/informasi perencanaan pembangunan di kawasan rawan bencana

150 orang

15

Program Pengembangan Data/Informasi

VI

URUSAN KETENAGAKERJAAN

1

2

IV ‐ 76

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Target

28 buku

140 Orang

3 Kec.

Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi

256

Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat Jumlah pencari kerja yang dilatih kewirausahaan Meningkatnya peralatan diklat bagi pencari kerja

288

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan parasarana BLK Meningkatnya Rehabilitasi sedang/berat sarana dan parasarana BLK Meningkatnya sarana dan prasarana Diklat (Asrama)

12

Meningkatnya penyusunan informasi bursa tenaga kerja Meningkatnya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Meningkatnya penyiapan tenaga kerja siap pakai Meningkatnya pemberian kerja sementara melalui sisten padat karya (PKS-PK)/penyerapan tenaga kerja Meningkatnya perluasan kerja melalui Padat Karya Produktif (PKP) Meningkatnya pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri Meningkatnya pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Rp. (Juta)


376

BPBD

6.305

Dinsosnaker trans

9.625

Dinsosnaker trans

160 1

2

2 Unit Asrama 13.500 1.500 192 5.000

275 64 40



No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Meningkatnya sarana dan parasarana perluasan kesempatan kerja (pembangunan Gray Tenaga kerja) Meningkatnya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur Meningkatnya wirausaha baru melslui pemberdayaan eks TKI/TKM Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui terapan TTG Meningkatnya pegembangan pemberdayaan masyarakat melalui Padat karya produktif (PKP)

3

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Target

1

30 40 50

80

1

Program Transmigrasi Lokal

Jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif

40

2

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi Meningkatnya Jumlah perjanjian kerjasama/MOU penyelenggaraan transmigrasi Meningkatnya Jumlah transmigran yang ditempatkan

4


Rp. (Juta)


1

Meningkatnya Jumlah perusahaan yang diperiksa Meningkatnya pembinaan/sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di perusahaan Meningkatnya pembinaan dan pembentukan sarana hubungan industrial Meningkatnya penyelesaian kasus PHI meningkatnya pencapaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Meningkatnya jumlah kepertaan Jamsostek Jumlah peralatan K3 di perusahaan Meningkatnya pembinaan pekerja anak Meningkatnya jumlah panitia keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Meningkatnya pemberdayaan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Meningkatnya pendataan sarana hubungan industrial di perusahaan URUSAN TRANSMIGRASI (PILIHAN)

VII

1.245

Dinsosnaker trans

120

Dinsosnaker trans

460

Dinsosnaker trans

125

60

100% 96%

5 50 120 15

30

20

2

25

IV ‐ 77


No. VIII

1

2

3

4

5

IV ‐ 78

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Outcome) Program Prioritas Pembangunan URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan don Manajemen Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2015 Target

Jumlah Dokumen Pendataan potensi kepemudaan

1

Jumlah Dokumen Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemuda Jumlah Dokumen Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan Jumlah Dokumen Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan kewirusahaan bagi pemuda Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Jumlah Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1

Jumlah Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1

Rp. (Juta)


450

Disdik

400

Disdik

100

Disdik

300

Disdik

650

Disdik

1

1

1 1

1 1 1

Jumlah Dokumen Pengembangan perencanaan olah raga terpadu Jumlah Dokumen Pemantauan dan evaluas pelaksanaan pengembangan olahraga Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Jumlah Kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Jumlah Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah Kegiatan Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

1

1

1

1 1



No. 6

IX 1

2 3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga

5

terpeliharanya kualiats sarana / prasarana olahraga Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olah raga

3 2

Disbudpar

2

400

Disbudpar

Kajian Seni

6

1.500

Disbudpar

Fasilitasi Seni Gelar Seni Misi Seni SDM Seni Tempat Seni dan Budaya

1 1 1 1 1

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Berkembangnya Desa Mandiri Pangan Meningkatnya Ketersediaan Energi Masyarakat Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya Cadangan pangan Masyarakat Berkembangnya Lumbung Pangan Masyarakat

100 1737,47

7.000

Program Peningkatan Produksi Pertanian

462 239

- Usahatani palawija (%)

3

- Usahatani sayuran (%)

5


Dinas TPH

1000

Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : -Padi (Kw/Ha) -Jagung (Kw/Ha) -Kedele (Kw/Ha) -Kacang Tanah (Kw/Ha) -Kacang Hijau (Kw/Ha) -Ubi Kayu (Kw/Ha)

BKP

100

URUSAN PERTANIAN & URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PILIHAN) TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Meningkatnya pendapatan usahatani : 5.537 Kesejahteraan Petani - Usahatani padi (%) 3

Pemberian subsisi pupuk dan benih (Orang) 2

Disdik

500

URUSAN KETAHANAN PANGAN

1

Rp. (Juta)


3

X

XI

Target

1.600

URUSAN KEBUDAYAAN Program kajian, SDM Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan kajian, SDM Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

11.450

Dinas TPH

60,95 68,22 16,15 16,59 10,84 203,18

IV ‐ 79


No.

3

4


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian



Target

-Ubi Jalar (Kw/Ha) -Sayuran (Kw/Ha) Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura : -Padi (Ton) -Jagung (Ton) -Kedele (Ton) -Kacang Tanah (Ton) -Kacang Hijau (Ton) -Ubi Kayu (Ton) -Ubi Jalar (Ton) -Sayuran (Ton) -Buah-buahan (Ton) -Tanaman Hias (Tangkai) -Tanaman Obat (Kg)

133,82 185,68

Terbangunnya sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani (Kelompok) Berkembangnya kawasan pertanian organik (Ha) Menurunnya tingkat kehilangan hasil (%)

5,00

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat : - Beras (Ton/Tahun) - Kacang-kacangan (Ton/Tahun) - Jagung (Ton/Tahun) - Umbi-umbian (Ton/Tahun) - Sayuran (Ton/Tahun) - Buah-buahan (Ton/Tahun) Terwujudnya Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (%) Terwujudnya pembangunan kawasan sentra produksi (lokasi)

Rp. (Juta)


811.305 316.562 16.112 28.307 2.008 443.953 55.442 633.283 298.605 455.710 12.341.895 1.925

Dinas TPH

6.497

Dinas TPH

10 14

258.350 56.057 40.702 192.057 160.128 146.236 93 3

5

Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan

Meningkatnya fungsi jaringan irigasi desa (Ha)

500,00

2.350

Dinas TPH

6

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Berkembangnya kelembagaan usaha tani yang berbasis agribisnis dan agroindustri (Kelompok) Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah (%) Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Unit)

10,00

1.775

Dinas TPH

IV ‐ 80

29

1



No.

1

2

3 4

5

6

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan PERKEBUNAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

7

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

8

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

9


Target

Rp. (Juta)


Bertambahnya jumlah Petani Perkebunan yang mengikuti Pelatihan (Orang) Penguatan Kelembagaan Tani Perkebunan (Kelompok)

639

850

Disbun

76

274

Disbun

Terwujudnya pengembangan pertanian pada lahan kerig (ha Tersedianya bibit unggul perkebunan (jenis) Terpenuhinya kebutuhan pupuk (jenis)

300

2.007

Disbun

2

8.121

Disbun

615

Disbun

500

Disbun

Peningkatan produksi komoditi Perkebunan (%): Laju peningkatan produktivitas komoditi perkebunan (%)

3

3,56 2,6

Prosentase Pencapaian pemenuhan tegakan per Ha Prosentase Peningkatan lahan konservasi dari tahun sebelumnya Prosentase Peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan

55,1

2

854

Disbun

Prosentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan

1,5

767

Disbun

Tersedianya peta komoditas perkebunan (buah)

1

750

Disbun

275

Disnakkanla

16.564

Disnakkanla

2

PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 1

2

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/peternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana usaha pelaku agribisnis peternakan (kelompok) Meningkatnya Populasi Ternak : - Sapi perah (ekor) - Sapi potong (ekor) - Kerbau (ekor) - Domba (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam Buras (ekor)

5

13.900 32.028 14.990 1.320.733 88.848 1.625.954

IV ‐ 81


No.



Target

- Ayam Ras Pedaging (ekor) - Itik (ekor) Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg) - Daging Domba (kg) - Daging Ayam Ras (kg) - Daging Ayam Buras (kg) - Susu (liter) - Telur (kg) 3

4

5

6

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


Program Pengembangan Agribisnis

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan

568.871 269.130

1.594.567 1.192.819 940.912 3.044.100 19.435.300 2.418.327

Penerapan teknologi pengolahan limbah pertanian untuk pakan ternak (kelompok) Penerapan dan peningkatan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna (kelompok) Peningkatan nilai tambah usaha peternakan melalui penerapan teknologi pengolah limbah ternak (kelompok) Meningkatnya sarana prasarana tataguna lahan dan air untuk usaha peternakan (lokasi) Terlaksananya pendataan ketersediaan dan permintaan produk peternakan perikanan dan kelautan (kali) Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Produksi Peternakan (kelp) Pengembangan SentraBibit/Village Breeding Center (VBC) (Desa) Meningkatnya tatalaksana usaha peternakan (sektor hilir/off farm) Meningkat dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar hewan (unit) Fasilitasi kemitraan pemasaran hasil peternakan (kali) Terpromosikannya produk-produk unggulan hasil peternakan (kali pameran) Terlaksananya bimbingan teknis kelembagaan dan pelaku pemasaran ternak (kali) Terlaksananya promosi ternak unggulan daerah/kontes ternak (kali)

IV ‐ 82

Rp. (Juta)


750

Disnakkanla

300

Disnakkanla

1.700

Disnakkanla

650

Disnakkanla

1

8

5

2

12

10 5 2

1

1 4

2

3



No. 7

8

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pengembangan budidaya Perikanan


Vaksinasi dan eliminasi pada HPR (Hewan Penular Rabies) dan Unggas: - Vaksinasi AI (Flu burung) (ekor) - Vaksinasi Rabies (ekor) - Eliminasi hewan terjangkit Rabies (ekor) - Depopulasi Unggas (ekor) Produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton) Produksi perikanan kolam air deras (ton) Produksi perikanan budidaya sawah (ton) Produksi perikanan budidaya tambak (ton) Jumlah benih ikan untuk budidaya (ribu ekor) Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan - Ikan Mas (ton) - Ikan Nila (ton) - Udang Vaname (ton) - Lele (ton) - Gurame (ton) - Ikan Lainnya (ton) - Ikan Hias (ekor) Penebaran ikan diperairan umum/situ (ekor) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) (unit) - Balai benih ikan (ekor) - Balai benih ikan hias (ekor) Terlaksananya pelatihan dan pembinaan kelompok usaha perikanan (kelompok)

9

10

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;


Target

Rp. (Juta)


1.180

Disnakkanla

10.484

Disnakkanla

275

Disnakkanla

4.607

Disnakkanla

100.000 1.100 1.000 10.000 30.993 744 21.695 744 517.748

2.735.287 26.386 591 909 26 6.862 1.600.000 200.000

5.500.000 66.000 40

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir (kelompok) Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana usaha kelompok ekonomi masyarakat pesisir (kelompok)

5

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (unit) Meningkatnya sarana prasarana budidaya perikanan (kelompok)

10

5

20

IV ‐ 83


No.



Target

Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan tawar (paket/unit) Pengembangan usaha kawasan minapolitan: - Kelembagaan usaha mandiri (Kelompok) - Sarana dan prasarana budidaya (unit) - Produksi (ton)

12

13

IV ‐ 84

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;

4.260

Disnakkanla

3

6 12 15.305

Penerapan teknologi budidaya sesuai standar - CPIB (kelompok/orang) - CBIB (kelompok/orang) Monitoring hama dan penyakit ikan (kali pertahun) 11

Rp. (Juta)


1 15 4

Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap (ton) Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan (kelompok) Terlaksananya pembinaan/pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (kelompok) Meningkatnya jumlah armada tangkap /Kapal Motor (unit) Peningkatan jumlah Rumponisasi (buah) Meningkatnya sarana prasarana TPI/PPI (unit) Terlaksananya peningkatan sarana pelabuhan perikanan (lokasi)

4.233

Tersertifikasinya Kelembagaan usaha perikanan (kelompok) Fasilitasi kemitraan pelaku usaha perikanan (kali) Terlaksananya promosi produk hasil olahan perikanan (kali) Terlaksananya promosi ikan unggulan daerah (kontes ikan) Meningkatnya sarana prasarana Pasar Ikan (paket) Terlaksananya aktivitas pembinaan dan peningkatan sarana pengawasan Pokmaswas (Kelompok pertahun)

10

32 32

2 5 2 1 575

Disnakkanla

2 2 4 12 8

160

Disnakkanla



No. 14

15

1

2

3

4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut BP4K Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Terlaksananya pembinaan Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (kali pertahun) Terlaksananya pembinaan mitigasi bencana alam laut (kali pertahun)

Target

Rp. (Juta)


4

100

Disnakkanla

1

75

Disnakkanla

6.410

BP4K

Terselenggaranya pelatihan petani dan pelaku agribisnis Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan gabungan kelompok tani Terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan bagi kelompok tani berprestasi Terfasilitasinya Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Tidur

85 Pel usaha 45 Gaptan

Terbinanya pelaku Usaha yang mengelola sumber pangan alternatif Terselenggaranya Pelatihan penanganan pasca panen & pengolahan hasil pertanian

42 Pelaku Usaha 85 Pelaku Usaha

Terfasilitasinya promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan Tk. Kab. Tk. Prov. Tk. Nasional Terselenggaranya Pelatihan Penyuluhan Kualitas&Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang dipasarkan

150 Org

Terlaksananya Kegiatan bimbingan teknis kaji terap komponen teknologi komoditas Hortikultura Terbangunnya unit percontohan teknologi pengolahan limbah organik Terbangunnya unit percontohan PTT Padi Sawah Terbangunnya percontohan PTT Padi Gogo Terbangunnya percontohan PTT Jagung Terbangunnya percontohan PTT Kedelai Terbangunnya percontohan PTT Kacang tanah

1

1 Kali

3 Paket

425

BP4K

725

BP4K

2.415

BP4K

90 Pelaku Usaha

8 42 3 8 4 3

IV ‐ 85


No. 5

6

7

8

9

10

11

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


Target

Terbangunnya percontohan peningkatan indek pertanaman Terbangunnya percontohan budidaya pertanian organik Terlaksananya kaji terap/percontohan penggunaan bibit unggul pertanian perkebunan Terlaksananya percontohan pembibitan tanaman perkebunan spesifik lokasi Terselenggaranya Identifikasi Potensi Wilayah Penyuluh (PRA) Terfasilitasinya Pendampingan Penyuluh Pertanian Terfasilitasinya Pendampingan Penyuluh Kehutanan Terfasilitasinya Pendampingan Penyuluh Perikanan Terfasilitasinya Kegiatan Forum P4S dan Kelembagaannya

Rp. (Juta)


1.340

BP4K

3.273

BP4K

610

BP4K

80 Pelaku Usaha

100

BP4K

8 Kelmpk

400

BP4K

400

BP4K

590

BP4K

8 6 8

8

42 Paket 210 Paket 42 Paket 42 Paket 5 Paket

Terselenggaranya pelatihan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Terselenggaranya pelatihan penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat Terlaksananya percontohan penerapan teknologi peternakan tepat guna

85 Pelaku Usaha

Terbangunnya percontohan hutan rakyat

8

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Terbangunnya sentra penyuluhan kehutanan pedesaaan

3

12

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas SDM Pelaku Utama Sektor Kehutanan

1 Angkt

30

BP4K

13

Program Peningkatan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

Tersosialisasikannya pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya kelautan

2 Paket

75

BP4K

IV ‐ 86



No. 14

15

XII 1

2

3

4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pemberdayaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Target

Tersosialisasikannya pengetahuan dan wawasan tentang hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut

2 Paket

Terbangunnya percontohan budidaya bibit ikan unggulan spesifik lokasi

6

URUSAN KEHUTANAN (PILIHAN) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 17.500 Ha Tertata dan terbangunnya sarana prasarana hutan kota seluas 43,6 ha (21 lokasi) Program Pembinaan Pembuatan : dan penertiban industri Teridentifikasinya tegakan Hutan hasil hutan Rakyat 20 Kecamatan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Identifikasi dan penanganan areal Daya Hutan hutan rawan bencana longsor (paket) Pemberdayaan Kelompok Pengamanan Hutan Swakarsa (kelompok) Identifikasi dan inventarisasi potensi dan jenis populasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi Terbentuk dan terbinanya kader konservasi Terbangunnya Model desa Konservasi di desa Sekitar Hutan konservasi Program Pemanfaatan potensi sumber daya Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan hutan pemanfaatan jasa lingkungan Bertambahnya komoditi HHBK unggulan dan HHBK lainnya meningkatnya kapasitas pelaku usaha HHBK penambahan jumlah pelaku usaha yang menerapkan teknologi Penambahan sarana dan prasarana Jamur Kayu, Sutera alam, lebah madu, tanaman bambu dan HHBK lainnya. Terbangunnya PHBM di desa Sekitar Hutan Bertambahnya jumlah Penerbit SKAU di daerah yang memiliki potensi Hasil Hutan Hak


Rp. (Juta)


75

BP4K

750

BP4K

33.251

Dishut

350

Dishut

1.600

Dishut

2.450

Dishut

3.500,00 1,00

4,00

1,00 5,00

2,00

3,00 2,00

3,00 5,00 22,00 3,00 22,00

5,00 60,00

IV ‐ 87


No.

5

XIII

1

2

3

XIV 1

2

3

4

IV ‐ 88


Program Perencanaan dan pengembangan hutan


Target

Bertambahnya industri pengolahan kayu yang memiliki IUIPHHK/Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan meningkatnya jumlah tenaga kerja Tersedianya produsen kayu rakyat bersertifikat

URUSAN PARIWISATA (PILIHAN) Program Jumlah kunjungan wisatawan Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Meningkatnya SDM Pariwisata (kali) Pengembangan Kemitraan Program Meningkatnya Promosi Wisata (6 objek wisata unggulan) Pengembangan Pemasaran Pariwisata URUSAN INDUSTRI (PILIHAN) Program Pengembangan Industri Bidang industri Agro : Kecil Dan Menengah Tumbuhnya wirausaha baru yang terampil Bidang Industri Non Agro : Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru Non Agro Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Bidang industri Agro : Industri Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih Bidang Industri Non Agro : Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih (Non Agro) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Bidang industri Agro : Produksi Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri Bidang Industri Non Agro : Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri Non Agro Program Pengembangan SentraBidang industri Agro : Sentra Industri Meningkatnya fasilitas pendukung Potensial sentra Bidang Industri Non Agro : Meningkatnya kapsitas pendukung Sentra

Rp. (Juta)


5,00

2,00

240

Dishut

2.400.000

1.000

Disbudpar

1,00

800

Disbudpar

6,00

1.200

Disbudpar

3.150

Disperindag pas

2.510

Disperindag pas

1.300

Disperindag pas

400

Disperindag pas

180,00

140,00

249,00

82,00

10,00

22,00

1,00

0,00



No. 5

XV 1

2

3

4

5

XVI 1

2

3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penataan Struktur Industri


Bidang industri Agro : Meningkatnyaketerkaitan produksi hulu -hilir URUSAN PERDAGANGAN (PILIHAN) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Target

2,00 1,00

Jumlah kegiatan pembinaan Jumlah kegiatan penyuluhan

3,00 3,00

Terpromosikannya produk-produk unggulan dari Kabupaten Garut Terselenggaranya sosialisasi kebijakan (kali) Terselenggaranya pelatihan ekspor (kali)

Tersedianya sarana kebersihan pasar berupa TPS, Mobil Sampah, Loader

Disperindag pas

9.300

Disperindag pas

750

Disperindag pas

275

Disperindag pas

300

Disperindag pas

1.435

Disperindag pas

7.999

Diskop UKM

2.350

Diskop UKM

2.122

Diskop UKM

2,00 1,00

3 pasar

15 Kec.

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya produktifitas usaha Mikro kecil

212

Meningkatnya kompetensi dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan melalui pelatihan dan kemitraan dengan investor Meningkatnya kerjasama usaha KUMKM dengan BUMN, Perbankan dan agen/Grosir

1.145


400

3 pasar

Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajibannya Meningkatnya pelayanan tera dan tera ulang URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Meningkat dan berkembangnya usaha UMKM yang di dukung oleh penerapan teknologi dan permodalan usaha

Rp. (Juta)


2,00

Tersedianya sarana pasar yang baru Tertatanya lingkungan pasar tradisional Tersedianya infrastruktur pasar yang memadai

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

14 Kec.

176

7.657

IV ‐ 89


No. 4

XVII 1

2

3

XVIII

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Target

Kuatnya kelembagaan Koperasi serta meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas Terwujudnya Koperasi sehat organisasi dan usaha

4.980

Diskop UKM

5,84%

1.388

BPMPT

100% 78,60% 5,84%

885

BPMPT

300

BPMPT

292.201 6.615

Bina Marga Bina Marga

1.619 220

URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program Peningkatan promosi dan kerjasama ivestasi

Prosentase peningkatan realisasi investasi Prosentase penyelesaian perizinan Prosentase peningkatan IKM Prosentase peningkatan minat investasi daerah Jumlah kerjasama investasi yang ditandatangani usaha besar dengan UMKM Jumlah informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan daerah

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Lanjutan Pembangunan Jalan By Pass Garut

-Pembangunan Jalan yang ditangani per-tahun

IV ‐ 90

Rp. (Juta)


1 MOU

1 sektor

Lapisan Penutup akhir permukaan Jalan By Pass Garut sepanjang 2,45 Km Pembebasa n Tanah untuk Pembangun an Jalan Baru sepanjang 63,50km Oleh SETDA

237.346 (Setda)



No.



-Penggantian / Pembangunan Jembatan yang ditangani per-tahun

-Peningkatan Jalan Kabupaten yang ditangani per-tahun

-Rehabilitasi Jalan Kota dan Kabupaten yang ditangani per-tahun

2

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

-Rehabilitasi / Pengaspalan Jalan Non Status yang ditangani per-tahun

3

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong yang ditangani per tahun


Target Pembangun an Jalan Penghubun g Kec. Karangpawi tan Banyuresmi panajang 2,20km dan Perencanaa n untuk Pembangun an Jalan Baru sepanjang 11,80km Lanjutan Penggantia n Jembatan Cikaengan 1Bh dan Pembangun an Jembatan Cimanuk 1bh Peningkata n struktur jalan kabupaten sepanjang 84,90km Perbaikan jalan dalam kota / kabupaten sepanjang 102,26km Perbaikan jalan Non Status sepanjang 81,90km Pembangun an / rehabilitasi saruran drainase / goronggorong sepanjang 2,00Km


Rp. (Juta) 6.867

13.000

Dinas Bina Marga

169.750

Dinas Bina Marga

95.969

Dinas Bina Marga

39.685

Bina Marga

1.000

Bina Marga

IV ‐ 91


No. 4

5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Target

Pembangunan perkuatan badan jalan yang ditangani per tahun

Pembangun an perkuatan badan jalan dengan turap / bronjong jalan sebanyak 17pkt

Pemeliharaan rutin jalan kabupaten / dalam kota yang ditangani per tahun

Pemeliharaa n jalan kabupaten / dalam kota sepanjang 375,15km

Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten yang ditangani per-tahun

Rp. (Juta)


3.400

Bina Marga

18.900 16.275


Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten sebanyak 15 bh

1.125

Bina Marga

Penanganan sementara jalan dan jembatan Per-tahun

Penanganan jalan 1 Pkt dan jembatan 1 Pkt akibat bencana alam

1.500

Bina Marga

6

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Penggunaan IRMS / BMS dalam sistim manajemen jalan dan jembatan

Penyusunan Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt

300

Bina Marga

7

Program Data Base Jalan dan Jembatan

Penggunaan IRMS / BMS dalam sistim manajemen jalan dan jembatan

Penyusunan data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1pkt

300

Bina Marga

8

Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kebinamargaan

Pemeliharaa n dan Pengadaan alat-alat berat 2Pkt

4.575 4.200


Jumlah alat -alat laboratorium 13unit

Pemeliharan dan pengadaan alat-alat laboratorium 2Pkt

375

Bina Marga

IV ‐ 92



No.


XIX

URUSAN PERUMAHAN

1

Program Pengembangan Perumahan

2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

3

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4

5

6

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan

Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih



Target

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan (%)

48,28%

Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (Km)

72,19

Drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani (Km)

74,69

Tertanganinya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/domestik (%)

57,40%

Terbinanya komunitas perumahan (komunitas) Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi (unit) Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) (unit)

9

Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba (unit)

4


Rp. (Juta)

20.218

Distarkim

5.014

Distarkim

12.826

Distarkim

5177 140

Distarkim Sarana dan prasarana penaggulangan bahaya kebakaran (%)

Prosentase Ruang Terbuka Publik (%) Meningkatnya kualitas jalan lingkungan (Km Meningkatnya jumlah turap penahan tanah (Km)

17% 15

Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum (SR) Cakupan pelayanan air minum di perkotaan (%) Optimalisasi instalasi sumber mata air dan unit distribusi (paket) Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan (%) Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut (%) Tersedianya Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum (paket) Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS (desa) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

45.886

12.858

Distarkim

104.744

Distarkim

20

48,61% 8 67,00% 100% 100% 92 7

IV ‐ 93


No. 7

8

XX 1

2

3

XXI 1

IV ‐ 94

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penataan Gedung dan Lingkungan


Target

Perencanaan RTBL (dokumen) Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan (dokumen) Kajian Bangunan dan lingkungan (kajian) Standarisasi HSBGN dan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung & Lingkungan di Kab. Garut Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah (gedung) Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Masyarakat/Non Pemerintah (gedung)

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan (paket) URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tersedianya produk rencana tata ruang (dokumen) Tersedianya produk rencana tata ruang kawasan strategis (dokumen) Tersedianya data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan (tematik) Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencapaian status mutu Sungai pencemaran dan Cimanuk dan Situ Besar dengan Perusakan Lingkungan tingkat cemar sedang dan pelayanan Hidup pencegahan pencemaran air, udara dan tanah

Rp. (Juta)


2.960

Distarkim

954

Distarkim

744

Distarkim

1.423

Distarkim

100

Distarkim

13.200

DLHKP

11 27 5 16

20

9

6

7 2

4

Sedang

Operasional isasi BKPRD

Status mutu DAS Cimanuk cemar berat, pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan sebesar 40%



No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis)

2

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Terlaksananya pengujian Kualitas Air DAS Cimanuk, Situ dan kualitas udara

Terlaksananya Pengujian Kualitas Air DAS Cimanuk dan Situ Bagendit Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara (jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis) Tercapainya akreditasi laboratorium

3

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

Sosialisasi dan penghijauan

Terbinanya Sekolah Berbudaya Lingkungan Tersedianya kajian kerusakan sumber daya alam ppada kawasan konservasi di Kabupaten Garut Tersedianya Data Kerusakan Tanah dan/atau Lahan untuk Produksi Biomassa Terpenuhinya pelatihan kader lingkungan hidup Terlaksananya kampanye peningkatan kapasitas lingkungan Pembinaan dan penghijauan Sosialisasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Tercapainya pemahaman pelajar dalam memahami pengelolaan lingkungan hidup


Target 40% ( dari 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan) Terujinya kualitas air di 1 DAS (3 segmen), 2 situ, udara sebanyak 20 pengujian, pelatihan SDM Laboratoriu m sebanyak 5 orang

Rp. (Juta)


250

DLHKP

2.150

DLHKP

3 Segmen Das dan 2 situ 20 pengujian

pelatihan SDM laboratoriu m sebanyak 5 orang 12 sekolah, 3 lokasi, 100 orang, 1 kajian 12 Sekolah 1 Kajian

1 Kajian

100 orang 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

12 sekolah

IV ‐ 95


No. 4

5

6

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut

Program Pengelolaan Kawasan Lindung

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim


Target

Tersedianya data dan penghijauan sempadan pesisir pantai Tersedianya Data Kerusakan Padang Lamun dan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Garut Terlindunginya ekosistem laut Tertanamnya bibit tanaman Perlindungan sumber mata air Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis Terciptanya kota bersih dan hijau Meningkatnya Sumber resapan air disekitar sumber mata air Tersedianya data dan pengembangan masyarakat adaptif perubahan iklim Tersedianya kajian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Garut Tersedianya data GRK

7

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

550

DLHKP

550

DLHKP

1.100

DLHKP

13.049

DLHKP

1 lokasi

1 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2 lokasi 1 kajian, 1 paket data, 1 lokasi 1 Kajian

1 paket data 1 lokasi 8 kec, 37%

penataan kampung iklim cakupan pelayanan persampahan Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah (penyediaan BBM)

8 kec

Tersedia ban kendaraan angkutan sampah tersedianya peralatan kebersihan dan honorarium petugas kebersihan

194 bh, 4 bh srikandi 100 orang, tenaga sukwan 50 org 253 orang

Tersedianya biaya operasional (uang lembur) pengelola kebersihan Tersedianya Cuci dan Tambal Ban Kendaraan

Terpeliharanya sarana angkutan sampah

Tersedianya gerobak sampah Tersediananya Dokumen Manajemen Persampahan Tersedianya TPS Diperbaikinya TPS Tersedianya Sukucadang dan Service Alat Berat

IV ‐ 96

4 lokasi

Rp. (Juta)


33 kendaraan, 1 loader, 25 triseda 33 kendaraan, 1 loader, 25 triseda 30 unit 1 dok 10 unit 5 unit 1 leader, 1 buldozer



No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Tersedianya BBM Alat Berat Tertatanya TPA Pasir Bajing

8

9

Program Ruang Terbuka Hijau

Program pengelolaan areal pemakaman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Target

5 rw

tersosialisasikannya Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

5 kec

Terbinanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Berkurangnya timbulan sampah di sumber sampah Terbangunnya TPS 3R Tersedianya Tong Sampah organik dan an organik Tersedianya Komposter/Mesin pencacah

1 kawasan / kec 0,05

1 dok

1 lokasi 200 pasang

FS TPA Banjarwangi

100 komposter, 1 pencacah 1 Dok

FS TPA Caringin

1 Dok

FS TPA Pameungpeuk

1 Dok

Tersedianya sarana dan prasarana PJU Terpeliharanya PJU Terbangunnya PJU Terlaksananya meterisasi PJU Tersedianya ruang terbuka hijau dari sektor pertamanan Terpeliharanya taman Tertatanya taman Penyusunan DED taman

65,00%

Tersedianya tanah TPU dan terkelolanya areal pemakaman

Tersedianya gedung kantor, kendaraan dinas dan kendaraan operasional

Rp. (Juta)


1 leader, 1 buldozer 1 lokasi

Adanya peran serta masyarakat di sekitar TPA Pasir Bajing Tersedianya DED TPA Pasir Bajing

tersedianya tanah TPU Terkelolanya areal pemakaman Tertatanya areal pemakaman 14

5.100

DLHKP

5.300

DLHKP

15.490

DLHKP

65,00% 5 UPJ 1 UPJ 25 taman, 1 dokumen 25 taman 25 taman 1 dokumen 6 ha, 2 lokasi, 42 kec. 6 ha 2 lokasi 42 kecamatan 12 dumptruck/ armroll, 1 exavator, 25 motor pengangkut sampah, 60 buah kontainer, 1 gedung

IV ‐ 97


No.



Target

Tersedianya gedung kantor Tersusunnya DED Gedung Kantor Tersedianya Alat Berat Tersedianya Dumptruk/Armrolltruck Tersedianya Motor Sampah Tersedianya Kontainer Tersedianya kendaraan dinas

XXII 1

2

3

IV ‐ 98

diperbaikinya bangunan kantor kebersihan tersedianya Tempat Cuci Kendaraan Angkutan Sampah URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Lahan untuk terminal (Malangbong) (Ha) Tempat sandar kapal PADA 7 Kecamatan Alat penghitung lalu lintas elektronik 1 unit mobil OB Van (siaran luar/off air) Radio Streaming Perangkat Audio Talk Show Tower Pancar Ulang Receiver penyiaran Exiter Digital 100 Watt CCTV Room beserta kelengkapannya Alat penghitung lalu lintas elektronik Handy Talky 10 alat komunikasi portable (RIG); 2 unit VHF 5 unit HF 12 alat uji kendaraan bermotor berfungsi baik 1 unit Gedung Uji Kendaraan bermotor terjaga kondisinya

Rp. (Juta)


1 gedung 1 dokumen 1 Exavator 12 unit 25 unit 60 unit 2 mobil, 1 motor 1 unit 1 unit

1.604

Dishub

210

Dishub

1.468

Dishub

5

4 1 1 1 2 1 1 4 40 4 2 3 12 1

Terpilihnya duta Pelajar Pelopor Keselamatan Kabupaten Garut pada pemilihan tingkat Provinsi Terpilihnya duta Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Garut pada pemilihan tingkat Provinsi Terbinanya masyarakat dalam tertib penyelenggaraan perhubungan Kendaraan patroli R4 utk tugas operasional

2

2

30 2



No.



Target

Rp. (Juta)


Kapal (speed boat) kap. 10 pnp Min 40 PK pjg 8m; Kapal motor 600 PK pjg 14 m beserta kelengkapannya 4

5

6

XXIII

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Rambu lalu lintas Rambu portabel Marka jalan (m2) Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light dan Warning Light) Pembatas lalu lintas portabel Traffic Cones

977

Dishub

731

Dishub

64

Dishub

50 1.000 50 2 20 40

Alat uji kendaraan bermotor Terlayaninya uji petik laik jalan kendaraan bermotor Terlayaninya pemeriksaan laik layar kapal motor < 7 GT Tersedianya peraturan pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perhubungan

3 1.000

Tersedianya sistem pelayanan berbasis elektronik

1

Tersedianya database perhubungan

1

660 1

URUSAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR (WAJIB) & URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PILIHAN) URUSAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR (WAJIB)

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi jaringan irigasi teknis seluas 11.771( ha) Rehabilitasi jaringan irigasi non teknis/Pedesaan seluas 45.931 ( ha) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis/non teknis seluas 20.739 Ha Pembangunan Perubahan Jaringan irigasi non teknis menjadi teknis 3.606 (ha) Penggantian pintu air bangunan utama 35 unit dan pintu air bangunan pelengkap 412 unit

2

Program Pengendalian Banjir


Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 118 titik rawan banjir dan genangan kawasan Garut kota Region 1, 2,3 dan 4. (titik)

77.730

SDAP

34.400

SDAP

1.754 11.186 9.333

4.148

3 10

15

IV ‐ 99


No.

3

4


Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


Target

Pembuatan Canal Banjir kawasan Sub DAS Cikamiri saluran pembuang irigasi Badama dan Sub. DAS Ciojar (km) Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 82 Sub DAS termasuk Pengendalian banjir

6

Pendampingan Konservasi Partisipatif Pada 41 Hulu Sub DAS Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 112 Embung

2

Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 106 Situ Konsevasi Kawasan Pantai dan Muara sepanjang 20 KM Pembuatan sumur resapan pada kawasan konservasi sumberdaya air (ttk)

4

Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 116 Km Pipanisasi untuk 2,600 KK Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 120 Titik Sumur untuk 10.000 KK

Rp. (Juta)


4

3.500

SDAP

640

SDAP

510

SDAP

3.200

SDAP

22

-

4

12

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PILIHAN) 5

6

IV ‐ 100

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Terwujudnya regulasi pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Terpenuhinya hasil Rekonsiliasi PNBP Sektor Pertambangan Umum Terlaksananya upaya Perhitungan Neraca Usaha Pertambangan

2

Terlaksananya Verifikasi Nilai Perolehan Air Terlaksananya Penertiban Pengguna Air Tanah

6

Terlasananya Inventarisasi Potensi Mineral Terlaksananya pembuatan peraturan mengenai pengelolaan air tanah Terlaksananya Penyelidikan Daerah Rawan Bencana Geologi

4

Terlaksananya upaya pemenuhan pemasangan SR/IR Terlaksananya kegiatan Survey Pengukuran Desain Jaringan listrik

600

2 6

6

4

7



No.

7

8

XXIV

1

2


Program Peningkatan Pendayagunaan Panas Bumi


Target

Terpenuhinya hasil Rekonsiliasi Data Energi Ketenagalistrikan Terlaksananya upaya Pemeliharaan PLTMH Dan PLTS

1

Terpenuhinya upaya Inventarisasi Pemakai Pembangkit Listrik Sendiri/Industri Terpenuhinya upaya Inventarisasi Daerah Yg Blm Terliri Listrik

1

Terlaksananya upaya Pengarahan CSR Panas Bumi kepada perusahaan Terlaksananya Survey Geologi, Geofisika, Geo Kimia Panas Bumi Terlaksananya upaya Inventarisasi Data Penyaluran BBM dan Gas Terlaksananya kegiatan Inventarisasi SPBU, SPBE, Oli Bekas dan Agen Gas Terlaksananya upaya Inventarsasi Dan Pengukuran Potensi Sebagai Sumber Energi

1

Rp. (Juta)


1

1 825

SDAP

275

SDAP

1 1 1 1

Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan

Terlaksananya Pembuatan Reaktor 10 Biogas Terlaksananya kegiatan Monev Energi 1 Baru Terbarukan URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN; URUSAN PERTANAHAN; URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan Prosentase aparatur Sekretariat DPRD 65,00 338 Setwan kapasitas Sumber Daya yang telah memenuhi syarat Aparatur kompetensi Meningkatnya SDM Aparatur 65,00 Meningkatnya SDM Aparatur 65,00 Tertatanya Dokumen-Dokumen 65,00 Kepegawaian Program peningkatan Tersedianya dokumen perencanaan 2,00 236 Setwan kinerja dan keuangan pengembangan sistem laporan capaian kinerja Tersusunya dokumen perencanaan 2,00 dan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan semesteran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran yang akuntabel Tersedianya bahan evaluasi dan verifikasi Tersusunnya Dokumen-dokumen Perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen-dokumen Pelaporan kinerja SKPD


2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

IV ‐ 101


No.

3

4 5

6 7

8

9

19

11

12

IV ‐ 102


Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Target

Tersusunya Dokumen perencanaan SP dan SOP Setwan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi Perda Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya Sintegritas dengan pemerintah Daerah maupun aspirasi masyarakat Terselenggaranya Rapat Terselenggaranya Rapat rapat Paripurna Terwujudnya komunikasi yang efektif dengan masyarakat pemilih Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Rp. (Juta)


2,00 10,00

14.507

Setwan

15,00 38,00

205,00 26,00 3,00 5,00 50,00 50,00 50,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi upaya Kesehatan

100%

4.500

Program Penanggulangan Bencana Alam Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pendidikan Agama

Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi Penanggulangan Bencana

100%

80

Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi kehidupan beragama Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi Pendidikan agama di Kab. Garut Terselenggaranya koordinasi dan jalinan kerjasama antar pemerintah daerah Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi ketenagakerjaan di Kab. Garut

100%

6.000

SETDA

SETDA SETDA 100%

1.500

100%

275

100%

110

SETDA

Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah Program peningkatan Kerjasama Antar Lembaga lainnya

Terselenggaranya pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di Kab. Garut Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi serta jalin kerjasama antar lembaga lainnya di Kab. Garut

100%

80

100%

650

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Terselenggaranya pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kab. Garut

100%

SETDA

SETDA

SETDA

SETDA 195 SETDA



No. 13

14 15

16

17

18

19

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pemberdayaan olah raga masyarakat Program peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Peraturan Perundangundangan


Target

Rp. (Juta)


Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan olah raga masyarakat di Kab. Garut Meningkatnya disiplin pegawai

100%

55

90%

318

SETDA SETDA

Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%

75%

1.556

SETDA

Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100%

1.821

SETDA

Meningkatnya pelayanan perkantoran

100%

6.960

Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan

90%

4.868

SETDA

SETDA tersedianya kebijakan yang berkualitas, transparan dan mudah di akses jumlah koordinasi penyelesaian masalah peratuiran perundangundangan Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 42 kecamatan

2.550 SETDA 5 Perkara

42 kec.

Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum

5 desa/kelura han

Jumlah produk hukum yang disusun

15 Perda,15 Perbup, 400 Kepbup 1500 Buku Perda, 20 Himp Perbup, 280 Himp Perda, 20 Himp Kepbup, 35 Himp peruu pusat, 2 dok evaluasi perda

evaluasi dan publikasi peraturan perundang-undangan

kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen hukum


1 lokasi

IV ‐ 103


No.


2015 Indikator Kinerja (Outcome) terlakasananya bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan Terkumpulnya data Rupa bumi Kabupaten Garut

20

Program Penataan Tatalaksana

23

Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik

24

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan

25

Program peningkatan perencanaan SKPD

26

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program penataan kebijakan pemerintah daerah program pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa Program Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

29

30

IV ‐ 104

Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

-

SETDA SETDA

SKPD 1 perbup

Program Penataan Kelembagaan

22

28

1 dokumen rupabumi

SETDA

400

SETDA 200 Meningkatnya SDM, Pemahaman Pegawai terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

27

421 desa

Program Akuntabilitas Kinerja Terlaksananaya sosialisasi perbup tentang LAKIP Terlaksananaya penyusunan kebijakan tentang LAKIP

21

Rp. (Juta)

Target


1 Paket

Tersedianya Hasil Evaluasi SOP penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kinerja aparatur Terlaksananya Monitoring Standar Pelayanan Minimal Tersedianya data hasil survey kepuasaan masyarakat terhadap UPP ( Unit Pelayanan Publik) Terwujudnya Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kab. Garut Tingkat Ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja

SETDA

SETDA

100%

55

SETDA

Jumlah dokumen Perencanaan diselesaikan tepat waktu

1 dok

40

SETDA

Jumlah kebijakan/produk hukum sebagai dasar penyusunan Anggaran

2 buah

569

SETDA

jumlah Kebijakan Pemerintah yang di koordinasikan

2

60

SETDA

Jumlah paket Pengadaan Barang jasa yang difasilitasi

160 paket

1.350

SETDA

- Terpenuhinya kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi - Menguranginya beban pengeluaran RTS Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. peningkatan Kontribusi laba/ deviden dari BUMD ke PAD

100%

650

SETDA

5%

66

SETDA



No. 31

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penegasan Batas Wilayah


Rp. (Juta)

Target


Terdeteksinya 8 titik koordinat batas kecamatan calon DOB Kab. Garut Selatan Terwujudnya Daerah Otonomi Baru

-

-

SETDA

11 Kali Rapat

110

SETDA

32

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

33

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Program Penyelesaian konflik pertanahan

Terwujudnya sistem kinerja Pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntable

100%

650

SETDA

Terwujudnya Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah yang maksimal

100%

800

SETDA

Terbentuknya Kerjasama Daerah

6 Kesepakata n Bersama 4 Kasus

60

SETDA

100

SETDA

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan media Massa

Terwujudnya Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat secara Efektif, Cepat dan tepat yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Garut. Terwujudnya Pemberdayaan Potensi Media Informasi secara maksimal sehingga tercipta kerjasama yang terpadu antara media Pers dan Pemerintah. Tertib administrasi keuangan daerah

90%

2.214

SETDA

85%

2.476

SETDA

8 Lap

269

SETDA

2.547

Kelurahan

34

35

36 37

38

39

40

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH


Terlaksananya fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan

Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kota Wetan Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kota Kulon Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Regol Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Ciwalen

1

1

1

1

IV ‐ 105


No.

IV ‐ 106



Target

Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Margawati

1

Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Muara Sanding Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pakuon Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukamantri Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Paminggir

1

Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Cimuncang Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukanegla Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukagalih Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pataruman Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukajaya

1

Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukakarya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Jaya Waras

1

Rp. (Juta)


1

1

1

1

1

1

1

1



No.

41


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa



Target

Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Suci Kaler Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Lebak Jaya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Karangmulya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Lengkongjaya

1

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota kulon

1

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Wetan

1

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Regol Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ciwalen

1

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muara Sanding Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakuon Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukamantri Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Paminggir Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Cimuncang Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukanegla

1

Rp. (Juta)


1

1

1

1

1.005

Kelurahan

1

1 1

1 1

1

IV ‐ 107


No.

42

43

44

IV ‐ 108


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah


Target

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukagalih Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pataruman Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukajaya

1

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukakarya Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jayawaras

1

Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Suci Kaler Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lebak Jaya Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karang Mulya Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lengkong Jaya

1

1

1

1

1 1

1

1

Fasilitas Pelatihan dan Perjalanan Dinas

70 orang

Persentase bendahara dan PPK SKPD terdidik dan terlatih

75 SKPD

Tersedianya Laporan Kinerja SKPD Tersedianya data dan laporan keuangan yang akuntabel

Rp. (Juta)


391,08

DPPKA

118

DPPKA

12.728

DPPKA

3 Dokumen 2 dokumen

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah Terselenggaranya Rapat Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Perimbangan Terciptanya Sistem dan Prosedur Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah

1 Paket

Terlaksananya Monitoring penerimaan PBB P2

42 Kecamatan

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



No.



Target

Tersedianya reward bagi pelaksana pengelola PBB di tingkat Desa dan Kecamatan

20 kecamatan, 185 desa/kelura han

Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB Tersedianya Aplikasi yang memadai

Keg

Sarana Administrasi PBB dan BPHTB Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan keberatan Penertiban Pelanggaraan Pajak Daerah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Daerah secara langsung terlaksananya sistem penagihan yang optimal sesuai dengan ketentuan Terlaksananya kajian potensi pajak daerah

20% 42 Kecamatan

Tersampaikannya SPPT, dan DHKP PBB-2P Terselenggaranya Pengelolaan Pajak Daerah Tersedianya DHKP PBB 2P Tersedianya SPPT PBB 2P

42 Kecamatan Keg

Pemasangan Media Reklame Terselenggaranya Sosialisasi Aturan tentang Pajak Daerah Tersedianya Sistem tentang Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Cetakan pengelolaan keuangan dari SIPKD Tersedianya Perda LPP APBD Tersedianya data, program dan laporan keuangan yang akuntabel Tersedianya data, program dan laporan neraca Pemda yang akuntabel Persentase Pegawai yang terlatih dan terdidik JumlahDokumen SOP perbendaharaan, SOP Belanja Pegawai, SOP Pengelolaan Kasda


Rp. (Juta)


1 unit

75 SKPD 1 Dok

75 SKPD 1 Dokumen

442 Desa 13000 Objek Pajak 7 kecamatan 1 Paket 1 Paket 4 Dokumen

75 SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

10 orang 1 SOP Perbendaha raan

IV ‐ 109


No.



Target

Peraturan Kepala Daerah tentang perencanaan Kasda Jumlah Dokumen yang dihasilkan

1 dokumen 96.750 Dokumen 75 SKPD

Penetapan RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD

45

46

47

48

IV ‐ 110

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan disiplin pegawai

Program Pembinaaan dan pengembangan aparatur

Data Inventarisir Barang Milik Daerah

5 SKPD

Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut Pemagaran dan Pemasangan Batas Tanah Terciptanya Pemanfaatan Barang Milik Daerah Data TGR, Penghapusan dan Pemidahtanganan Terwujudnya Sarana Informasi tentang Pengadaan, Penghapusan dan Kodefikasi Barkode Rekonsiliasi aset untuk penyusunan Laporan Penggunaan BMD pada SKPD

1 Data 40 lokasi 130 MoU 5 SKPD 1 Paket

75 SKPD

Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas

6%

Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% Jumlah pegawai yangmengikuti Bimbingan Teknis Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan Prosentase CPNS yang lulus Diklat Prajabatan

75%

Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin.

3.359

BKD

3.488

BKD

411

BKD

211

BKD

1% 80%

8 orang 2 orang 95%

35 SKPD, 42 Kecamatan

Penurunan jumlah pelanggar disiplin

15 orang

Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan atas prestasi dan pengabdian

300 orang

Updating data base pegawai Prosentase naskan pegawai yang disusun

Rp. (Juta)


85% 80%



No. 49

50

51

52

53

54

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, keuangan dan asset yang disusun

Target 5 dokumen

Rp. (Juta)


55

BKD

1.741

BKD

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Rasio formasi CPNS yang terisi

12 kali

Rasio NIP NPNS yang selesai tepat waktu Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan Prosentase pegawai yang pensiun tepat waktu Prosentase jabatan kosong yang terisi Rasio calon praja yang diterima Rasio PNS usulan Karpeg, Karis dan Karsu dan Bapertarum yang diselesaikan Presentase SKPD yang menerapkan SAKIP

90%

100%

355

Inspektorat

Persentase SKPD yang mendapat pembinaan dan pengawasan internal Persentase penyelesaian kasus khusus/pengaduan masyarakat

100%

2.708

Inspektorat

618,77

Inspektorat

37,70

Inspektorat

90%

85% 95% 90% 1,0% 65%

100%

Pemukhtahiran data tindak lanjut hasil pengawasan

100%

meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang pengawasan meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang pengawasan

100%

100%

terlaksananya kenaikan pangkat JFA dan JFP2UPD Terwujudnya kerjasama aparatur pengawasan

100%

Tersusunnya program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

100%

100%

IV ‐ 111


No. 55

XXV 1

2

3

4

IV ‐ 112

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan


Target

Jumlah pelaksanaan kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat bidang perizinan dan non perizinan

5

Rp. (Juta)


42.000

Kecamatan

62

Bappeda

61

Bappeda

205

Bappeda

1.105

Bappeda

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN URUSAN STATISTIK Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat Waktu (%) Tersusunnya LAKIP Bappeda (dokumen) Tersusunnya LPPD Bappeda (dokumen) Laporan Realisasi Keuangan Semesteran Bappeda (dokumen) laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda (dokumen) Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda (dokumen) Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan SKPD (Bappeda) (%) Tersusunnya Renja Bappeda (dokumen) Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan bappeda (dokumen) Tersusunnya Penetapan Kinerja bappeda (dokumen) Tersedianya pemenuhan Data/Informasi statistik daerah (%) Tersusunnya pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan (dokumen) Tersusunnya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (dokumen) Tersusunnya penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana (dokumen) Tersusunnya penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen) Tersusunnya penyusunan profile daerah (dokumen) Terlaksananya kerjasama pembangunan (%) Terkoordinasinya kerjasama pembangunan antar daerah (%)

100%

1 1 2 1 1 100%

1 1 1 80% 1

1

1

1

1 75% 75%



No.

5

6

7


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


2015 Indikator Kinerja (Outcome) Terfasilitasnya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (%) Terkoordinasinya dalam pemecahan masalah-masalah daerah (%) Terlaksananya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (%) Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Terlaksananya koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh (paket) Tersusunnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Paket) Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kota (%) Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan (paket) Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan (paket) Terkoordinasinya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial (paket) Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (paket) Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat industri (paket) Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan (paket) Terkoordinasinya perencanaan penanganan perumahan (paket) Terkoordinasinya perencanaan penanganan perparkiran (paket) TerKoordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan (paket) Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan (paket) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (%) Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana (paket)

Target

Rp. (Juta)


75% 75% 75%

750

Bappeda

1.000

Bappeda

1.128

Bappeda

1 paket

1 paket

2 paket FS

70% 1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

70%

1

IV ‐ 113


No.

8

9

10

IV ‐ 114


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya


Target

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (paket) Terlaksananya bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah (paket)

1

Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah (%)

100%

Tersusunnya rancangan RKPD Kab Garut (dokumen) Terselenggaranya Musrenbang RKPD (dokumen) ditetapkannya Perbup RKPD Kab Garut (dokumen) Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (dokumen) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) (dokumen) Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (dokumen) Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah (dokumen) Tersusunnya indikator ekonomi daerah (dokumen) Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (dokumen) Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen) Tersusunnya tabel input output daerah (dokumen) Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan (dokumen) Tersusunnya indikator dan pemetaan daerah rawan pangan (dokumen) Terkoordinasinya Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal (dokumen) Terkoordinasinya Penanggulangan Kemiskinan Daerah (dokumen) Terlaksananya Perencanaan Sosial dan Budaya

1

Rp. (Juta)


1

2.780

Bappeda

1.350

Bappeda

1.464

Bappeda

1 1 1 1

1

100% 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1,00



No.

11

12

XXVI

1


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana


Target

Terkoordinasinya penyusunan masterplan pendidikan Terkoordinasinya penyusunan masterplan kesehatan

1,00

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terkoordinasinya penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Terkoordinasinya penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana Terkoordinasinya penyusunan profile daerah rawan bencana Terkoordinasinya pembangunan daerah rawan bencana

1,00

Rp. (Juta)


1,00

1,00

2.381

Bappeda

400

Bappeda

900,00

Disdukcapil

1.370

Satpol PP & Linmas

1,00

1,00

1 PAKET

1 PAKET 1 PAKET

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian XXVII URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

860.626 1.826.693 144.949 1 paket

SATPOL PP 1

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah intensitas kegiatan pengendalian keamanan lingkungan (kegiatan) Jumlah fasilitasi upaya penurunan tingkat pelanggaran kemaksiatan Jumlah satuan keamanan lingkungan di masyarakat (orang)


1

150 WTS dan 600 Pengusaha 150

IV ‐ 115


No.



Target

Jumlah pelaksanaan pembinaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja secara intensif (orang) Terdata jumlah dan penyebaran angota satlinmas se Kab Garut untuk mengetahui Rasio Jumlah Linmas per penduduk Peningkatan Jumlah dan kemampuan angota satlinmas untuk memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang) 2

IV ‐ 116

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp. (Juta)

4

SKPD Penanggung -jawab Satpol PP & Linmas

0,7

140

2.120 Jumlah sosialisasi perda, peraturan bupati dan keputusan bupati dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum (kali) Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya (kali) Jumlah kegiatan satuan polisi pamong praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum (kali) Prosentase menurunnya aksi unjuk rasa yang mengarah kepada anarkisme Jumlah pengamanan bangunan vital milik pemerintah daerah dan terinventarisasinya aset pemerintah daerah (kali) Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah maupun pusat (kali) Rasio jumlah linmas per penduduk

40

Rasio Pos Siskamling per desa/ kelurahan (bangunan per desa/kel) Jumlah anggota linmas yang terlatih dan terdidik (orang) Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas (orang) Rasio kebutuhan PPNS Satpol PP

1

Rasio Aparatur Sat. Pol PP. Per Jumlah Penduduk

1/10.000

Jumlah koordinasi pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di tingkat kecamatan dan adanya database kamtrantibmas (kegiatan)

1

Satpol PP & Linmas

386 1

40%

40

75

0,002

300 100

5/1.000



No. 3

4

5

6

7

8

9

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program Peningkatan Ketahanan Bangsa

11

Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

XXVIII

1

2015 Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah kegiatan fasilitasi pengamanan pesta demokrasi (kegiatan)

Target

SKPD Penanggung -jawab Satpol PP & Linmas

450

Satpol PP & Linmas Satpol PP & Linmas

Peran serta satuan keamanan lingkungan dalam penanggulangan bencana alam (orang)

100

Jumlah Anggota Sat. Pol. PP dan Linmas yang telah terdidik dan terlatih dalam penanggulangan bencana alam (orang) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam (kali) pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (kegiatan)

30

1

100

Satpol PP & Linmas

Jumlah Laporan situasi Kondisi di Daerah dan jumlah pembinaan (orang)

230

110

Badan Kesbangpol

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

150 Tomas dan 14 Ormas/LSM 1.360

150

Badan Kesbangpol

35

Badan Kesbangpol

350

Badan Kesbangpol

1.450

300

Badan Kesbangpol

32.234

2.500

Badan Kesbangpol

42 desa/Kel

1.850

BPMPD

Jumlah Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Pemahaman Pengembangan Wawasan Kebangsaan (orang)

Jumlah Pembinaan Politik Daerah (orang) Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman Ketahanan Bangsa dari gangguan ipoleksosbud (orang) Jumlah kerjasama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Meningkatnya kreativitas Keberdayaan pemerintahan desa dalam Maryarakat Perdesaan peningkatan prestasi (perlombaan desa) Tersedianya data potensi desa yang akurat (Profil Desa dan Kelurahan) Meningkatnya partisipasi masyarakat Pedesaan dalm pembangunan


Rp. (Juta)

-

Satpol PP & Linmas

75

Program Pendidikan Politik Masyarakat

10

800

442 Desa/Kel 421 desa

IV ‐ 117


No.



Target

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Jumlah desa yang difasilitasi dan dimonitor Evaluasi kegiatan program posyandu

2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tersedianya data dan informasi yang tepat, akurat dan terintegrasi Terselenggaranya motivasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Terbentuknya BUMDes baru

IV ‐ 118

720,00 164 Desa 640 Posyandu 442 Desa/Kel 42 Kec

20 Desa

Terlatihnya pengurus BUMDes

40 Desa

Tersosialisasikannya pembentukan unit usaha simpan pinjam

200 Desa

Terlatihnya pengelola unit usaha SP Terfasilitasinya pengembangan pasar desa Meningkatnya kemampuan pengelola pasar desa Diketahuinya perkembangan BUMDes

75 Desa 10 pasar desa 75 orang

Diketahuinya jumlah fasilitas modal usaha lembaga keuangan mikro Pengembangan peluang pemasaran bagi hasil usaha ekonomi masyarakat Pembentukan kelompok usaha ekonomi mikro dan usaha masyarakat Pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro dan usaha kecil masyarakat perdesaan

20 klpk

Pengembangan kegiatan usaha/produk unggulan Teridentifikasinya pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan Terlatihnya pengelola usaha ekonomi

41 Kec

Pengumpulan data dan informasi jenis TTG Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Jumlah Posyantek yang dibina

1 Kali

Jumlah Posyantek yang mengikuti pelatihan

Rp. (Juta)


3.770

BPMPD

113 Desa

40 klpk 10 klpk 40 Jenis Usaha

10 Lokasi 26 klpk

2 Kali 1 Posyantek 30 Orang

Terlaksananya lomba inovasi TTG

1 Kali

Jumlah potensi sumber daya alam yang diinventarisasi

42 Kec



No. 3

4

5

XXIX 1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

2015 Indikator Kinerja (Outcome) Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka optimalisasi peran pemerintah Kab. Garut dalam membangun pemahaman dan pengelolaan aset PNPM Mandiri Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka optimalisasi peran pemerintah Kab. Garut dalam kegiatan MP3KI pola khusus PNPM Mandiri Pedesaan Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tercapainya kemanunggalan TNI dan Masyarakat

Target 100%

Rp. (Juta)


7.168

BPMPD

7.650

BPMPD

1.900

BPMPD

198

Bapusipda

20%

1 Desa 6 Desa

Terselenggaranya partisipatif swadaya masyarakat

3 Desa

Jumlah pengurus BPSPAMS dan asosiasi yang mengikuti orientasi/pelatihan Rehabilitasi kantor desa Meningkatnya Kinerja aparatur pemerintahan desa Meningkatnya SDM aparatur Pemerintahan Desa Terbinanya Apaaratur pemerintah desa Tertatanya sistem administrasi pemerintahan desa Terbinanya sistem pengelolaan keungan pemerintah desa

40 Orang

Terbinanya sistem pengelolaan kekayan pemerintah desa

421 desa

Terdata dan terbinanya tanah kas desa Terjaminnya kesehatan Aparatur pemerintah desa

421 desa

Tersususunnya 7 peraturan daerah tentang pemerintahan desa Terlaksananya pemilihan kepala desa di 284 desa Meningkatnya pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat

7 PERDA

Terbentuknya batas batas wilayah pemerintahan desa

84 desa

Terciptanya sistem perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien

8 SOPD

84 Desa 421 desa 50 desa 421 desa 7 kec 421 desa

421 desa

284 desa 15 desa

URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


IV ‐ 119


No. 2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


Target

Rp. (Juta)


Meningkatnya eksistensi lembaga perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

32 skpd, 60 Desa, 42 Kecamatan

220

Bapusipda

3

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan

1 paket

100

Bapusipda

4

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Terlaksananya pelayanan informasi perpustakaan dan kearsipan secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel

1 paket

55

Bapusipda

7.650

Bapusipda

XXX 1

IV ‐ 120

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan yang tidak terjangkau oleh perpustakaan daerah Terselenggaranya Kegiatan Story Telling Tingkat TK/PAUD Terselenggaranya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Tersedianya Sarana Kerja dan Buku Perpustakaan di Daerah Meningkatnya Koordinasi Pengembangan BudayaBaca Terciptanya Informasi Perpustakaan di Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan daerah Terciptanya penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Terbangunnya Gedung Perpustakaan

90%

0% 100% 95% 80% 45% 85% 100%

100%


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang diusukan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten telah dilaksanakan melaui

serangkaian

mekanisme

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan tahun 2015, melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up). Dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2014-2019. Matrik rencana program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2015 disajikan secara terperinci dalam tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu terhadap prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Garut.

Tabel 5.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 (TERLAMPIR)

V ‐ 1

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama

dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2014-2019 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas

pembangunan,

rencana

kerja

dan

pendanaan

indikatif.

RKPD

Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disepakati harus menjadi acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas

dalam

pelaksanaan

program

pembangunan.

Untuk

itu

perlu

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1.

Bagi SKPD, RKPD Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

2.

Untuk

mengupayakan

keterpaduan,

sinkronisasi,

dan

harmonisasi

pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu membuat Renja SKPD Tahun 2015 sebagai berikut : a.

Dalam membuat Renja SKPD, wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum SKPD, konsultasi publik, dengan pendapat publik (public hearing) atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannnya masing-masing;

b.

Uraian penggunaan APBD Tahun anggaran 2015, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;

VI ‐ 1


c.

Uraian rencana penggunaan APBD Tahun anggaran 2015, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;

d.

Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah propinsi atau pemerintah pusat;

e.

Penyusunan dan penyampaian rancangan APBD Tahun anggaran 2015 yang berasal dari masing-masing SKPD, yang melaksanakan langsung

sebagai

kewenangan

daerah,

atau

sebagai

tugas

pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. 3.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.

Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

5.

Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam hal : a.

Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam programprogram pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam RKPD, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan

VI ‐ 2



prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam

satu

instansi

dan

antar

instansi,

dengan

tetap

memperhatikan

peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BUPATI

G A R U T,

ttd RUDY GUNAWAN


VI ‐ 3

RKPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents