RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

Diperbanyak Oleh :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO


PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

Diperbanyak Oleh :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011. Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. (2) Sistematika RKPD Tahun 2011 terdiri dari pendahuluan, capaian pembangunan 2010 dan prakiraan 2011, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan 2012, dan kaidah pelaksanaan serta penutup. Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007-2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007. (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. pedoman bagi Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012; b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012; c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012. Pasal 3 Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2012 : (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 4 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Biro Pengendalian, Pembangunan dan Ekonomi, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2012. Pasal 5 (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2012, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif. (2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2012, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat 1. Pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012. Pasal 7 Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2012 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2012, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2012 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2011 GUBERNUR GORONTALO,

DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM PEMBINA UTAMA NIP. 195408101971041001 BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR


DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO BAB

I

PENDAHULUAN

I.1

BAB

II

CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN

II.1

TAHUN 2011 2.1. PENCAPAIAN TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN

II.1

TAHUN 2011 BAB

III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMB IAYAAN

III.1

PEMBANGUNAN 3.1. KONDISI EKONOMI TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN 2011

III.1

3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN

III.11

DAERAH 2012 3.3 KERANGKA PENDANAAN

III.14

3.4. PERKIRAAN PENERIMAAN UNTUK PENDANAAN

III.15

PEMBANGUNAN TAHUN 2012 BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

IV.1

4.1. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2012

IV.1

4.2. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 DAN

IV.9

PENGARUSTAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012

IV.11

BAB

V

KAIDAH PELAKSANAAN

V.1

BAB

VI

PENUTUP

VI.1

LAMPIRAN RINCIAN PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Bappeda Provinsi Gorontalo


DAFTAR TABEL

1. TABEL 1. NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN

III.1

MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 & 2010 2.

TABEL 2. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

III.2

TAHUN 2009 – 2010 3. TABEL 3. LAJU PERTUMBUHAN PDRB TRIWULAN

III.3

MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) 4. TABEL 4. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN III.8 5.

TABEL 5. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA

III.9

MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA 6.

TABEL 6. STRUKTUR DAN ASUMSI APBD

III. 16

PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012



BAB I

PENDAHULUAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012 merupakan tahapan terakhir dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012, RKPD ini menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjembatani periodisasi RPJMD (2007-2012) tahap pertama ke tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Gorontalo 2007-2025. Penyusunan RKPD ini didasari atas amanah UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2007-2012 telah ditetapkan 4 agenda pembangunan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 yaitu : 1) Inovasi Kepemerintahan Wirausaha yang dititikberatkan pada pencapaian kinerja aksi dan kinerja hasil yang mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat, yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan untuk menyediakan Public Goods dan Public Services yang mencukupi, berkualitas, ekonomis, efesien dan efektif yang relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan masalah yang dihadapi daerah dan masyarakat. 2) Inovasi Pengembangan SDM yang berorientasi wirausaha, mandiri dan religius melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemandirian

individu

dan

pencerahan

keagamaan

penanaman

dan

budaya

semangat yang

kerjasama

membangkitkan

kelompok, etos

kerja

wirausaha, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3) Inovasi Dalam Menumbuh-kembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa yang diarahkan meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah dalam menunjang produktivitas daerah yang bertumpu pada ekonomi desa. 4) Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang diarahkan untuk meningkatkan akses, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

I-1



Dari penjabaran empat Agenda Pembangunan Daerah itu diharapkan akan mampu mencapai Visi “Gorontalo Provinsi Inovatif” dan Misi “Membangun

Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan Religius”, juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian 5 (lima) Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014, yang meliputi (1) Pembangunan Ekonomi dan

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi, dan (5) Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah tahun 2012 Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan dan terakhir rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang merupakan penegasan arahan-arahan dan kebijakan pada 4 (empat) agenda Pembangunan daerah. Pencapaian Sasaran dan target yang ada didalam RKPD 2012 merupakan titik klimaks dari pencapaian sasaran dan target dalam RPJMD 2007-2012, sehingga penentuan program, kegiatan dan performance anggarannya diarahkan pada prioritas dan sasaran yang belum dapat dicapai. Pada hakekatnya, RKPD Tahun 2012 merupakan embrio atas penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 yang nantinya akan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian, fungsi RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 adalah untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. 4. Menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2012.

I-2



BAB II CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011 2.1. PENCAPAIAN TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011 Empat agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012 merupakan pilar yang menjadi sasaran pencapaian dari kinerja yang telah dilakukan untuk tahun 2010 sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam prakiraan pencapaiannya pada tahun selanjutnya. Berikut ini akan diuraikan hasil pencapaian pembangunan untuk tahun keempat periodisasi RPJMD 2007-2012 dan prakiraan pencapaiannya pada tahun 2011. 1. Agenda

Inovasi Kepemerintahan Wirausaha Yang Dititik-

Beratkan Pada Pencapaian Prestasi Aksi Dan Prestasi Hasil Yang Mampu Menumbuhkan Kepercayaan Rakyat Memasuki satu dasawarsa sejak terbentuknya provinsi ini, telah menunjukkan hasil yang cukup mengesankan dalam kemampuannya untuk mewujudkan sebuah pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan begitu akuntabel dalam mengelola dan mengemban amanah rakyat. Untuk tahun 2010, beberapa kebijakan utama yang telah dijabarkan kedalam program/kegiatan dalam pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah, antara lain : 1. Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur adalah; Bantuan tugas belajar S-2 PNS provinsi, Lanjutan pengembangan SDM keuangan kerjasama dengan UGM (S2 keuangan daerah) angkatan kedua dan ketiga, perbaikan sistem promosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan SIMPEG, penyusunan kediklatan.

Standar Dan

Operasional

pelaksanaan

Prosedur

Workshop

(SOP)

Governor

penyelenggaraan Coaching

serta

pengembangan Assessment Centre dalam mengembangkan institusi dan kelembagaan pemerintah Provinsi. 2. Peningkatan kesejahteraan aparatur.

II-1



Dalam mewujudkan kesejahteraan aparatur guna mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, hingga tahun 2010 PNS dilingkup Pemerintah Provinsi masih diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah, yaitu kantor Dikpora, Dinas Pertanian, Bawasda, Kesbangpol dan Bappeda. 4. Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan Musrenbangda, evaluasi kecamatan IPM dibawah rata-rata Provinsi, penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi pemantapan Forum Bappeda, mengadvokasi pengembangan KEK di Gorontalo dan publikasi hasil perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Sejak tahun 2003 dilaksanakan forum komunikasi melalui siaran langsung RRI antara masyarakat dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Pimpinan SKPD melalui media “Hallo Gubernur”, hal ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah; dan sejak awal tahun 2010 dilaksanakan “open house” Gubernur setiap hari Jumat dengan maksud untuk bertatap muka dan menerima langsung pengaduan masyarakat agar dapat langsung ditindaklanjuti. 6. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Melalui penguatan SDM pengawas dan pemeriksa, penyempurnaan pengawasan

internal

secara

berkala,

peningkatan

pengendalian

manajemen pelaksanaan KDH, peningkatan koordinasi pengawasan dan identifikasi dini jenis pelanggaran. 7. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan mendorong penerapannya di Kabupaten/Kota. Melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan

Samsat

berbasis

teknologi

informasi

yang

memberikan

kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, dan II-2



penerapan layanan pengadan barang dan jasa (E-Procurement) serta EReport. 8. Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di perdesaan, pada tahun 2010 melalui konsep “Rasupede” yang telah dilakukan pada beberapa kecamatan dan desa. konsep ini dilakukan dengan memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk menentukan dan merencanakan apa yang terbaik untuk memenuhi dan mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah hanya menyediakan pendampingan dan biaya. 2. Agenda Inovasi Pengembangan SDM yang Berorientasi Wirausaha, Mandiri dan Religius Untuk mewujudkan agenda kedua ini dilakukan melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemandirian individu dan penanaman semangat kerjasama kelompok; pencerahan keagamaan dan budaya yang membangkitkan etos kerja wirausaha, semangat kerjasama, dan toleransi serta pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuan dari agenda kedua adalah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang berorientasi wirausaha dan mandiri, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pengembangan kebudayaan lokal yang relevan untuk pengembangan produktivitas. Pembangunan Kesehatan Status kesehatan dan gizi masyarakat Gorontalo terus menunjukkan perbaikan, hal ini ditandai dengan beberapa capaian tahun 2010 yaitu, meningkatnya umur harapan hidup menjadi 65 tahun, menurunnya angka kematian ibu menjadi sebesar 177 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian bayi menjadi sebesar 12,5 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,05 persen dan akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 68 persen. Keadaan tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 223,4/100.000 angka kematian ibu melahirkan, 14,7/1000 angka kematian bayi, 18,97 untuk kurang gizi dan akses masyarakat terhadap air bersih baru mencapai 60,70 persen. Selanjutnya, pertolongan persalinan oleh tenaga II-3



kesehatan terlatih meningkat menjadi 83 persen di tahun 2010, cakupan kunjungan kehamilan keempat (cakupan K4) telah meningkat menjadi 84 persen ditahun 2010, cakupan imunisasi lengkap anak balita mencapai 84,2 persen tahun 2010. Sementara jumlah fasilitas kesehatan yang ada hingga tahun 2010 meningkat, puskesmas sebanyak 85 unit, polindes sebanyak 485 unit, posyandu sebanyak 1.249 unit serta Desa siaga menjadi 485 Desa. Disamping capaian itu ada juga yang masih perlu mendapat perhatian yaitu, Kondisi kesehatan lingkungan yang hingga kini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, antara lain ditandai dengan masih rendahnya akses penduduk terhadap air bersih yaitu 68 persen. Pada tahun 2011, Dalam upaya mendukung perbaikan status kesehatan dan Gizi masyarakat, ketersediaan tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan terutama wilayah-wilayah terpencil untuk memenuhi rasio Dokter dan penduduk bisa mencapai 20:100.000, rasio Bidan dengan penduduk bisa mencapai 75:100.000. Rasio tenaga kesehatan masyarakat dengan penduduk mencapai 15:100.000 serta puskesmas yang memiliki Dokter akan mencapai 80% dari keseluruhan puskesmas yang ada, juga Desa Siaga yang memiliki 1 (satu) Bidan Desa bisa mencapai 45% dari keseluruhan Desa yang ada. demikian halnya dengan pemberdayaan dan promosi kesehatan terutama melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), seperti pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pos kesehatan desa (Poskesdes). Selain itu, kedepan integrasi kegiatan posyandu dengan kegiatan pos pendidikan anak usia dini (PAUD), bina keluarga balita (BKB) dan tempat penitipan anak (TPA) terus ditingkatkan. Penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, polindes, serta posyandu terus ditingkatkan terutama di daerah terpencil. Sehingga tahun 2011 diperkirakan perolehan capaian untuk penurunan angka kematian bayi menjadi 9,5 persen per 1000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu menjadi 150 persen per 100.000 kelahiran hidup, angka kurang gizi mencapai 15 persen dan akses penduduk terhadap air bersih hingga 75 persen. Pembangunan Pendidikan, Salah satu tujuan bernegara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Penegasan tersebut tercantum II-4



dalam Pembukaan UUD 1945, Pembangunan pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa yang telah ditegaskan sejak awal oleh para pendiri bangsa ini. Selain itu, pembangunan pendidikan merupakan salah satu landasan untuk memperkuat pembangunan nasional dan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, memperkokoh nilai-nilai budaya, dan meningkatkan daya saing bangsa. Sampai tahun 2010, upaya pembangunan pendidikan

telah

berhasil

meningkatkan

taraf

pendidikan

masyarakat

Gorontalo yang ditandai dengan menurunnya proporsi buta aksara menjadi 2,02 persen, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi

murni

(APM)

pada

semua

jenjang

pendidikan.

APM

SD/MI/Sederajat mencapai 97,84 persen, APM SMP/MTs/Sederajat 71,73 persen, APM SMA/MA/Sederajat 47,80 persen dan APK SD/MI/Sederajat mencapai 119,81 persen, APK SMP/MTs/Sederajat, mencapai 96.93 persen, APK SMA/MA/Sederajat, mencapai 71,23 persen. Pencapaian tersebut cukup menggembirakan bila dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu untuk APK SD/MI/Sederajat 117,56 persen, APK SMP/MTs/Sederajat, mencapai 90,42 persen,

APK

SMA/MA/Sederajat,

mencapai

61,66

persen.

dan

APM

SD/MI/Sederajat mencapai 93,42 persen, APM SMP/MTs/Sederajat 68,13 persen, APM SMA/MA/ Sederajat 46,41 persen. Selanjutnya

dalam

rangka

mendukung

peningkatan

kualitas

pendidikan, kualifikasi guru dan dosen terus ditingkatkan. Upaya ini di tahun 2010 telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 11.047 guru, meningkat jika dibandingkan tahun 2009 yang hanya 7.426 guru. Sedangkan untuk meningkatkan

tata

kelola

pendidikan,

dilakukan

berbagai

perbaikan

manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Pada

tahun

2011,

pengembangan

pendidikan

Gorontalo

tidak

mengalami perubahan yang signifikan dalam arah pembangunannya, masih tetap diarahkan untuk meningkatkan perluasan akses dan layanan, mutu serta relevansi pendidikan di daerah. Melalui kebijakan tersebut, maka pada tahun 2011 kelengkapan data dan informasi pendidikan terus ditingkatkan dari

segi akurasi

dan

ketepatan

waktu

dalam rangka perencanaan

pembangunan pendidikan yang lebih baik, jumlah sekolah yang menerapkan II-5



e-learning akan meningkat, presentase sekolah yang menerapkan kurikulum wirausaha, bahasa Inggris dan komputer (PBK, KTSP) meningkat, prosentase masyarakat usia sekolah yang menamatkan dan melanjutkan disemua jenjang pendidikan akan meningkat, membaiknya rasio ketersediaan ruang kelas dan fasilitas belajar, meningkatnya presentase sekolah berstandar nasional dan internasional, meningkatnya presentase anak putus sekolah yang mengikuti program Paket A, B dan C, meningkatnya peringkat kelulusan pada skala regional dan nasional, meningkatnya prosentase guru yang memenuhi standar kompetensi, meningkatnya jumlah masyarakat yang duduk di perguruan tinggi. Dengan kebijakan tersebut, maka kinerja pendidikan pada tahun 2011 diharapkan akan meningkat, dengan target APK PAUD/TK sebesar 58 persen, APM SD/MI/Sederajat mencapai 120 persen, APK SMP/MTs/Sederajat sebesar 98 persen, APK SMA/MA/Sederajat sebesar 73 persen, Angka Partisipasi Murni APM SD/MI/Sederajat mencapai 98 persen, APM SMP/MTs/sederajat 73 persen dan APM SMA/MA/Sederajat 49 persen. Kemudian penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang berkualitas melalui Program Layanan Semua Bisa Sekolah (SBS), peningkatan kualitas dan sertifikasi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan dan penuntasan buta aksara. Pembangunan Pemuda, olahraga dan budaya Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional maupun daerah. Sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin,

mempererat

persatuan

dan

kesatuan

bangsa,

memperkukuh

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di mata dunia. Maka, budaya dan prestasi olahraga perlu terus dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan Pemuda, olahraga dan budaya tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini ditandai oleh meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi dalam ajang Pekan Olahraga nasional (PON) dan terpilihnya beberapa atlet Gorontalo dalam Pelatnas, juga peningkatan seni dan budaya II-6



dengan fokus pada pendidikan, pembinaan kepemudaan, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga serta pengelolaan kekayaan budaya. Untuk tahun 2011 pembangunan dibidang pemuda, olahraga dan budaya, diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah kelompok pemuda produktif dipedesaan, meningkatnya prestasi daerah dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan meningkatnya prestasi pemuda dibidang IPTEK, IMTAQ, dan seni budaya daerah dalam pagelaran seni ditingkat regional, nasional dan dunia International. 3. Agenda Inovasi Dalam Menumbuh-kembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa Pembangunan pada agenda ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor unggulan dalam menunjang produktivitas daerah yang bertumpu pada ekonomi desa, yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan kelautan dan peternakan. Disamping itu, ditempuh kebijakan dalam rangka pengembangan investasi, industri dan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendorong ekonomi berbasis desa. Sejak tahun 2002 telah diterapkan dan terus dikembangkan Strategi kebijakan pembangunan yang terarah, fokus dan relevan, yang telah berimplikasi pada berbagai kemajuan diantaranya adalah peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan iklim dan kesempatan berusaha, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang diartikulasikan melalui 3 program unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah Gorontalo. Pembangunan Pertanian, Pada tahun 2010 khusus untuk tanaman pangan berdasarkan data BPS perkembangannya cukup baik, produksi Padi (ASEM) sebesar 253.563 ton GKG, produksi Jagung 679.168 ton (ASEM) dan produksi Kedelai 3.402 (ASEM). Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi cuaca dan musim selama bulan Agustus-September 2010. Demikian halnya dengan produktivitas jagung yang mengalami peningkatan dari 45,60 ku/ha di tahun 2009 menjadi 47,22 ku/ha di tahun 2010, produktivitas padi meningkat dari 53,48 ku/ha di tahun 2009 menjadi 55,20 ku/ha di tahun 2010. Sampai dengan akhir tahun 2010,

perkembangan

pertanian

jagung

II-7

diperkirakan

akan

lebih

baik



dibandingkan dengan tahun 2009 sementara produksi padi diperkirakan sedikit lebih rendah. Sementara itu, dalam pengembangan produksi jagung kedepan, keterbatasan lahan menjadi masalah utama. sehingga usaha intensifikasi akan menjadi menjadi tumpuan utama dalam pengembangannya. Upaya tersebut akan ditempuh dengan mendorong perbaikan sistem pengelolaan lahan, pemilihan varietas dan distribusi pupuk baik. Sebab semakin terbatasnya luas lahan akan menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produksi pertanian di Gorontalo. Dari keberhasilan peningkatan produksi jagung tersebut di tahun 2010, secara kuantitas masih jauh dari harapan untuk memenuhi kuota ekspor luar negeri kepada negara mitra dagang. Kuota ekspor yang diperjanjikan antara Gorontalo dengan Malaysia (1 juta ton) dan Gorontalo dengan Korea (1,5 juta ton). Ekstensifikasi lahan sudah tidak mungkin dilakukan hingga 2 kali lipat. Melihat kondisi ini, maka pemda perlu melakukan kerjasama perdagangan dengan provinsi-provinsi tetangga dalam pemenuhan kuota ekspor yang telah disepakati antara Pemda dengan Pemerintah Malaysia dan Korea. Untuk tahun 2011, dengan tetap memprioritaskan sektor pertanian sebagai prime mover ekonomi, maka strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan diharapkan akan meningkatkan produksi Padi sebesar 278.584 dan produksi jagung dapat meningkat menjadi 979.000. Pembangunan Perikanan Kinerja

sector

perikanan

memperlihatkan

progress

yang

menggembirakan, untuk pendapatan nelayan dan pembudidaya dari tahun 2001 s.d 2010 meningkat rata-rata sebesar 19,07 persen per tahun. Tahun 2010

rata-rata

pendapatan

nelayan

dan

pembudidaya

mencapai

Rp.1.759.596,-/Org/Bln, hal ini menunjukan suatu peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai Rp.1.508.371,/Org/Bln. Kenaikan produksi perikanan tangkap dari tahun 2001 s.d 2010 ratarata sebesar 14,22 persen per tahun. Tahun 2010 produksi perikanan tangkap mencapai 72.325 Ton, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 66.717 Ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya (budidaya ikan dan rumput laut) dari tahun 2001 s.d 2010 rata-rata meningkat sebesar 49,32 persen per tahun dengan total produksi Tahun 2010 mencapai 93.659 Ton, hal ini menunjukan suatu peningkatan yang cukup signifikan jika II-8



dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 93.659 Ton. Sementara itu, nilai tukar nelayan (NTN) menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya di Gorontalo sudah cukup baik, yaitu sebesar 106,76. (data Agustus-Sep. 2010) lebih tinggi dari nilai tukar nelayan nasional yang berada pada angka 106,26. Pada tahun 2011 kinerja sektor perikanan akan terus ditingkatkan, upaya tersebut akan ditempuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pengembangan pelabuhan perikanan, rehabilitasi/konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan SDM perikanan dan pengembangan Marine Industri. Melalui strategi ini nantinya diharapkan meningkatkan produksi perikanan tangkap sebesar 77.648 ton, budidaya rumput laut dan ikan 133.241 ton dan ekspor antar pulau ditargetkan mencapai 30.398 ton, peningkatan pendapatan nelayan menjadi rata-rata 1.593.317 perbulan dan peningkatan konsumsi ikan perkapita pertahun (Kg/Kpt/Th) menjadi 45.95 Kg. Disamping itu, pada tahun 2011 pengembangan pelabuhan Kwandang sebagai pelabuhan samudra akan terus dipacu sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor perikanan didaerah. Pembangunan Peternakan Sub sektor peternakan dalam perkembangannya juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2010, populasi ternak sapi mencapai 252.747 ekor, atau naik sebesar 4,78 persen dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya sebesar 240.659 ekor. Sedangkan jumlah populasi kambing sebesar 118.284 ekor di tahun 2010, meningkat 11,50 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 104.672. Sementara itu, populasi

unggas

tahun 2009 yang hanya 2.693.226 ekor meningkat menjadi 2.828.510 ekor di tahun 2010. Pada tahun 2011, populasi ternak sapi di Gorontalo akan terus ditingkatkan hingga mencapai 267.912 ekor untuk menciptakan swasembada daging sapi di Gorontalo dan memperbesar prospek ekspor sapi (antar pulau dan ekspor), mengingat pangsa pasar yang terbuka cukup besar. Pembangunan Infrastruktur Di tahun 2010, kebijakan pembagunan infrastruktur diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa serta irigasi lainnya dengan luas areal terbangun 18.021,24 Ha, pembangunan dan pemeliharaan II-9



jalan sepanjang 108,83 Km, dan jembatan sebanyak 5 buah, penyediaan air bersih, sarana dan prasarana pemukiman serta pengembangan wilayah strategis. Untuk menunjang produksi pertanian, maka dibangun jalan sepanjang 24,56 km dan juga jembatan guna membuka akses ke sentra-sentra produksi dan memperlancar arus barang, jasa dan penumpang. Pada tahun 2011 pembangunan infrastruktur masih tetap diarahkan untuk meminimalisir persoalan

infrastruktur

yang

ada

serta

meningkatkan

daya

dukung

ketersediaan infrastruktur dalam mendorong sektor ekonomi, yaitu penyediaan sumber daya air, transportasi, energi, ketenagalistrikan, perumahan dan pemukiman. Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM merupakan salah satu penggerak utama ekonomi rakyat dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan pertimbangan

tersebut

maka

pemerintah

provinsi

Gorontalo

terus

meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi. Pada tahun 2010 pengembangan Koperasi dan UMKM diarahkan pada sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, penciptaan iklim UKM yang kondusif serta meningkatkan kualitas koperasi. Dari kinerja tersebut diperoleh beberapa kemajuan seperti, peningkatan jumlah industri kecil dan menengah dari 8.569 unit usaha ditahun 2009 menjadi 9.484 unit usaha pada tahun 2010 atau naik sebesar 10,67 persen, koperasi aktif dari 892 unit koperasi ditahun 2009 menjadi 945 unit koperasi pada tahun 2010 naik sebesar 5,94 persen. Sementara

itu

jumlah

UMKM

juga

meningkat

secara

kuantitas

jika

dibandingkan antara tahun 2009 yang hanya sebesar 55.891 unit usaha menjadi 86.214 unit usaha ditahun 2010 atau naik sebesar 54,25 persen. Pada tahun 2011 pengembangan Koperasi dan UMKM akan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan wirausaha baru, pengembangan industri, kecil dan menengah dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Dari penerapan kebijakan tersebut diharapkan pada tahun 2011 akan meningkatkan usaha usaha kecil dan menengah di provinsi Gorontalo 93.274 unit usaha, koperasi aktif menjadi 972 unit serta jumlah industri kecil dan menengah (IKM) menjadi 10.432.

II-10



Pariwisata Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, membangun citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Untuk itu, maka ditahun 2010 telah dilakukan langkah konkrit dalam pengembangan sector Pariwisata di Gorontalo dengan mendorong dan membantu pemda kabupaten/kota dalam menata dan membangun fasilitas pendukung pada beberapa tempat wisata di Gorontalo. Peran itu cukup berhasil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan nasional yang berkunjung ke Gorontalo menjadi 150.448 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya 141.034 orang. Di tahun 2011 peningkatan sarana dan prasarana akan terus dibangun dan dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia bidang kepariwisataan, dan peningkatan intensitas promosi dalam memasarkan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan akan menambah jumlah destinasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Gorontalo.

4. Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Inovasi teknologi tepat guna diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses teknologi yang murah, efektif dan relevan terus dipacu ketersediaannya. Pemanfaatan Iptek terhadap berbagai sektor pembangunan

juga

dalam

menunjang

aktivitas

pemerintahan

untuk

mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel efektif dan efesien menjadi fokus agenda ini. Teknologi tepat guna bidang pertanian Di bidang pertanian ditempuh kebijakan peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana produksi berupa traktor tangan, pemipil Jagung, drayer, pupuk dan bibit bermutu kepada kelompok tani. Dibidang perikanan dilakukan diseminasi dan mekanisasi perikanan (mesin, perahu, kapal penangkap ikan, cold storage). Melalui kebijakan tersebut, pengetahuan dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi pertanian dan penangkapan yang modern, tepat guna dan relevan semakin meningkat.

II-11



Teknologi tepat guna bidang pemerintahan Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Pengelolaan SIMDA dibidang keuangan yang terintegrasi baik lintas SKPD provinsi maupun dengan sistem keuangan di Kabupaten/Kota, dan yang terbaru ditahun 2010 adalah beroperasinya Mobile Community Acces Point (M-CAP) yang berfungsi sebagai media pembelajaran penggunaan internet kepada masyarakat dan penerapan system informasi investasi daerah menjadi indikator pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut telah diikuti oleh berkembangnya pengetahuan aparatur dalam teknologi informasi. Kedepan, penerapan teknologi tepat guna dan teknologi informasi di Provinsi Gorontalo masih akan terus ditingkatkan, karena sangat disadari bahwa agenda keempat ini butuh perhatian untuk menghasilkan inovasi teknologi tepat guna yang lebih beragam dan tepat untuk pembangunan daerah. Peningkatan kualitas teknologi yang sederhana, tepat guna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa menghasilkan daya dorong bagi peningkatan produksi komoditi unggulan, pengembangan UMKM dan kualitas akses dan layanan informasi bagi masyarakat, disamping akan pula

meningkatkan

menyelenggarakan

kualitas fungsi

kinerja

Pemerintah

pemerintahan,

pelayanan

Daerah umum

dalam dan

kemasyarakatan.

II-12



BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 3.1. KONDISI EKONOMI TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN 2011 Perkembangan ekonomi atau kondisi ekonomi pada kurun waktu tertentu

merupakan

suatu

indikator

dari

dampak

kebijaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan pada waktu itu, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan

ekonomi

tersebut

merupakan

kontribusi

dari

pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi Perekonomian Gorontalo tahun 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 7,63 persen. "Pertumbuhan ini lebih baik dibanding tahun 2009 yang tumbuh sebesar 7,54 persen," selama tahun 2010 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, dengan yang tertinggi yakni sektor bangunan sebesar 11,69 persen. Kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian 10,58 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,22 persen. Pertumbuhan terendah justru terjadi pada sektor pertanian yang tumbuh hanya 4,10 persen. "Meski pertumbuhannya kecil, tapi pertanian memiliki kontribusi lebih besar dari sektor bangunan yakni 1,21 persen,". Di lain sisi, besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), mencapai 8,06 trilyun rupiah. "Sedangkan atas dasar harga konstan 2.000 mencapai 2,92 trilyun rupiah". Sehingga PDRB per-kapita ADHB tahun 2010 mencapai

7.729.367 rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 6,942.574 rupiah. Tabel 1.

Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 & 2010 Lapangan Usaha

1. Pertanian, Perkebunan,

Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp.)

Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp.)

Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2.093,44 2.332,22

800,87

833,68

3,49

4,10

81,26

29,98

33,15

14,44

10,58

Peternakan, kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan & penggalian

94,98

III-1



3. Industri pengolahan

344,69

390,72

209,08

227,49

3,66

8,81

4. Listrik, gas dan air bersih

38,90

43,65

15,32

16,52

6,51

7,81

5. Bangunan/konstruksi

487,82

557,12

232,71

259,92

14,51

11,69

6. Perdagangan, hotel &

730,35

835,61

373,89

412,09

8,67

10,22

627,73

727,57

282,50

310,36

9,16

9,86

721,62

836,80

234,61

255,63

9,06

8,96

568,65

10,54

6,93

restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan, real estat & jasa perusahaan 9. Jasa-jasa

1.943,25 2.237,85

531,77

PDRB

7.069,05 8.056,51

2.710,74 2.917,49 7,54

7,63

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa sektor yang menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 adalah sektor-sektor ekonomi yang selama ini memang menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Sementara itu distribusi PDRB menurut sektor ADHB menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama yaitu sector pertanian, jasa-jasa dan keuangan pada tahun 2010 mempunyai peranan masing-masing sebesar 28,95 persen, 27,78 persen dan 10,37 persen. Sector perdagangan, hotel dan restoran member kontribusi 10,37 persen terhadap PDRB provinsi Gorontalo. Sektor yang memberikan kontribusi terendah adalah sektor listrik dan air bersih yaitu hanya 0,54 persen. Distribusi PDRB tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2010 Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha (1)

2009 (2) 29,61 1,15 4,88 0,55 6,90 10,33 8,88 10,21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2010 (3) 28,95 1,18 4,85 0,54 6,92 10,37 9,03 10,39

Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan/konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estat & jasa perusahaan 9. Jasa-jasa 27,49 27,78 PDRB 100,00 100,00 Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

III-2



Dari tabel tersebut diatas bisa dilihat perubahan peranan pada beberapa sektor ekonomi yaitu penurunan pada sektor pertanian pada tahun 2009 dari 29,61 persen menjadi 28,95 persen ditahun 2010. Demikian halnya dengan sector industry pengolahan, sektor listrik dan air bersih yang pada tahun 2010 mengalami penurunan dalam memberikan kontribusi terhadap total PDRB. Penurunan peranan beberapa sektor tersebut diikuti dengan kenaikan peranan sektor-sektor lainnya. Penggambaran kinerja perekonomian Gorontalo dapat dicermati juga dari perbandingan antara triwulan tahun 2010 dan tahun sebelumnya. Kinerja perekonomian Gorontalo pada triwulan IV ADHK 2000 menurun sebesar minus 3,73 persen dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q). Penurunan tersebut masih mengikuti pola tahun-tahun yang lalu yaitu mengalami kontraksi pada triwulan IV setelah terjadi kenaikan pada triwulan III. Pertumbuhan negatif pada triwulan IV tahun 2010 disebabkan oleh sektor pertanian yang mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu minus 11,88 persen karena turunnya produksi beberapa komoditi unggulan. Selain sektor pertanian, sector yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian yang turun 3,72 persen dan sektor jasa-jasa yang turun 3,00 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya selama triwulan IV mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik dan air bersih yang tumbuh sebesar 3,49 persen sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan Menurut Lapangan Usaha (%) Lapangan Usaha (1)

Triw III 2010 Terhadap Triw II 2010 (2)

Triw IV 2010 Terhadap Triw III 2010 (3)

Triw IV 2010 Terhadap Triw IV 2009 (4)

5,16 6,64 5,49 3,01 7,09 6,36 3,91 5,16

- 11,88 -3,72 0,30 3,49 0,54 0,75 0,91 0,89

14,10 3,20 7,23 8,79 7,26 11,35 9,52 8,88

2,49 4,87

- 3,00 - 3,73

3,84 9,26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan/konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate & jasa perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

III-3



Selanjutnya, perekonomian Gorontalo pada triwulan IV tahun 2010 bila dibandingkan

dengan

triwulan

IV

tahun

2009

(y-on-y)

mengalami

pertumbuhan sebesar 9,26 persen. Semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,10 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 11,35 persen dan sector pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar

9,52

persen.

Pertumbuhan

terendah

dialami

oleh

sektor

pertambangan dan penggalian yang tumbuh hanya sebesar 3,20 persen. Dari dinamika pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2010 yang masih berada pada kondisi yang cukup baik serta asumsi perekonomian nasional dalam RAPBN 2010 dengan “pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, Laju inflasi 5,3 persen, Suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar Rupiah 9.300 per dolar AS, harga minyak US$ 80 per barel dan Lifting minyak mentah Indonesia bisa mencapai 970 ribu barel per hari” serta mengacu pula pada potret yoy dan qtoq untuk perbandingan tahun 2010 dengan 2009 maka

pada

tahun

2011

ini

akselerasi

perekonomian

Gorontalo

diperkirakan tumbuh antara 7,7 – 7,9 persen, dengan PDRB ADHK bergerak antara 3,00 - 3,200 trilyun rupiah. Nilai Tukar Petani Nilai tukar petani merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, untuk provinsi Gorontalo pada bulan November 2010 masing-masing subsektor tercatat sebesar 91,36 untuk tanaman pangan, 117,63 untuk Holtikultura, 127,30 untuk tanaman perkebunan rakyat, 96,31 untuk peternakan dan 107,29 untuk perikanan, sedangkan secara umum nilai tukar petani tercatat sebesar 103,62. Dilihat dari perolehan indeks tersebut, maka subsektor holtikultura dan tanaman pangan merupakan subsektor yang telah memberikan surplus terhadap petani, dan untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan akan lebih diintervensi dengan program dan kegiatan untuk menaikkan harga produksi dari harga konsumsi petani yang bergerak pada subsektor ini.

Inflasi Inflasi di Gorontalo tahun 2010 berada pada angka 6,80 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,35 persen (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 5,98 persen. Seperti III-4



tahun-tahun sebelumnya, kenaikan inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan indeks harga konsumen pada lima kelompok konsumsi yakni kelompok bahan makanan; makanan jadi; minuman; rokok dan tembakau; perumahan, sandang dan kelompok kesehatan. Faktor fundamental yang menyebabkan pembentukan inflasi Gorontalo adalah tingginya tekanan permintaan menyambut Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Disamping itu, ekspektasi inflasi turut memperkuat tekanan inflasi tersebut yang ditandai pada pedagang-pedagang di Gorontalo cenderung ikut menaikkan harga-harga terutama bahan makanan setelah mendengar bahwa harga-harga di Pulau Jawa meningkat terkait dengan tingginya permintaan menjelang lebaran. Pada tahun 2011, Inflasi Komoditas Bahan Makanan (Volatile Food) diperkirakan masih menjadi penyumbang utama

inflasi

daerah

karena

meningkatnya

permintaan

masyarakat,

sementara di sisi lain masih ada permasalahan dalam produksi, tata niaga, distribusi dan gangguan cuaca ekstrim. Rencana kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan subsidi BBM karena kecenderungan kenaikan harga minyak dunia dapat memberi tekanan pada administered price yang berpotensi meningkatkan inflasi, maka inflasi Gorontalo diprediksi akan tetap terkendali berada dibawah sepuluh digit, dengan kisaran antara 6 – 9%.

Investasi Kinerja investasi Gorontalo pada triwulan III-2010 tumbuh 21,98 % (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan perkembangan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,49% (y.o.y). Peningkatan kinerja investasi lebih didorong oleh

masuknya

investasi

PMA

dan

perkembangan

kredit

perbankan

sedangkan pembiayaan investasi dari pemerintah daerah relatif menurun. Investasi PMA melalui PT Harim (salah satu PMA asal Korea) memberikan dorongan yang cukup signifikan bagi perkembangan investasi di Gorontalo. PT. Harim telah melakukan investasi senilai US$ 3.500.000,00 di Gorontalo yang sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan pabrik di Pohuwato, pembelian peralatan, dan biaya operasional awal lainnya. PT Harim bergerak dalam perdagangan komoditas jagung, dengan target pengiriman ke Korea Selatan sebesar 1.5 juta ton/tahun. Pada tahun 2011, Peningkatan kualitas investasi terus dipacu dengan terus melakukan promosi, menyiapkan sumberdaya yang dapat menarik minat invetasi dan meningkatkan kualitas iklim investasi didaerah. Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 III-5 Bappeda Provinsi Gorontalo


telah

dirumuskannya

pengembangan

kawasan

investasi

hijau,

serta

optimalisasi sistem informasi investasi daerah (SIPID) diharapkan dapat meningkatkan investasi didaerah. Yang ditunjukkan dengan bertambahnya PMA dan PMDN masing-masing 3 dan 4 investor. Kedepan, secara perlahan kebijakan investasi akan diarahkan ke investasi non bangunan demi menambah output produksi dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Persoalan paling mendasar dalam peningkatan nilai investasi adalah keterbatasan fiskal didaerah, namun hal tersebut akan atasi dengan mendorong peran perbankan dan sektor swasta serta diiringi dengan penyediaan data dan informasi potensi bisnis di Gorontalo.

tahun 2011

total investasi di Gorontalo sebesar Rp. 7,337 trilyun, yang bersumber dari investasi pemerintah yang berasal dari belanja langsung pemerintah dalam APBD provinsi dan kabupaten kota (DAU) sebesar Rp.2,334 trilyun dan penerimaan DIPA sebesar Rp.4,700 trilyun serta investasi swasta sebesar Rp.303.68 milyar.

Ekspor Dari sisi ekspor, Perkembangan ekspor luar negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga bulan Nopember 2010 tercatat nilai ekspor mencapai US$ 15.149.981. turun 24,9% (y.o.y) dari tahun 2009 yang mencapai US$ 20.185.213,96. Nilai ekspor tersebut diperoleh dari komoditi kayu sebesar US$ 163.045, bungkil kopra sebesar US$ 1.667.150, sementara yang terbesar didapat dari komoditi jagung yang mencapai US$ 8.489.294, dan gula tetes sebesar US$ 4.687.605. Kemudian, dari komoditi rotan yang memberikan nilai sebesar US$ 132.887. Untuk tahun 2010 ini, dorongan ekspor terjadi pada komoditas jagung yang mencapai 39.082 ton dan gula. Hal tersebut disebabkan oleh cuaca sepanjang tahun 2010 mendukung peningkatan produksi jagung, sementara di waktu yang bersamaan harga jagung dipasaran internasional turut mengalami peningkatan. Sementara itu ekspor

gula

menunjukkan

peningkatan,

kondisi

ini

didorong

oleh

meningkatnya harga gula di pasaran internasional. Penurunan nilai dan volume ekspor ditahun 2010 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Keterbatasan bahan baku, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga para pengusaha lebih berorientasi memenuhi permintaan pasar dalam negeri serta pengembangan adaptasi produk ekspor yang tergolong masih rendah, juga masih rendahnya pengetahuan tentang pembiayaan III-6



ekspor sehingga beberapa pengusaha memilih untuk memasok produknya ke beberapa perusahaan besar di Bitung, Makassar, dan Surabaya.

Grafik. Realisasi Ekspor Per Komoditi Tahun 2009 - 2010

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Untuk tahun 2011 dengan membaiknya produksi jagung dan komoditi unggulan lainnya serta perkembangan industrialisasi secara masif terutama pada klaster unggulan seperti krawang, meubel dan ikan lajang diharapkan akan meningkatkan kinerja ekspor, sehingga ditahun 2011 peningkatan ekspor diprediksi menjadi 94 ton dengan nilai mencapai US$ 16.955.117.44 yang bisa diperoleh dari peningkatan hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan hasil industri.

Pengangguran dan Kemiskinan Dibandingkan dengan keadaan ketenagakerjaan pada tahun lalu, keadaan ketenagakerjaan akhir tahun 2010 relatif lebih baik. Jumlah angkatan kerja berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2010 mencapai 456.499 orang, berkurang 28.335 orang dari keadaan di bulan Februari 2010 sebesar 484.434 orang, namun bertambah sebesar 9.186 dari keadaan Agustus 2009 yang berada pada kisaran 447.313 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan data pada bulan Agustus sebesar 432.926 orang, berkurang 27.429 orang dari keadaan Februari 2010 sebesar 460.355 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan 11.964 dari keadaan III-7



yang sama pada Agustus 2009 yaitu mencapai 420.962 orang. Dari angka tersebut diatas, maka diketahui jumlah penganggur pada Agustus 2010 sebesar 23.573 orang, berkurang 906 orang dari keadaan Februari 2010 sebesar

24.479

orang,

atau

berkurang

sebanyak

2.778

orang

jika

dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2009 yang berada pada angka 26.351 orang. Dari perolehan angka-angka tersebut, maka sampai Agustus 2010 tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 5,16 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Fabruari 2010 sebesar 5,05 persen. Namun mengalami penurunan jika dibandingkan dangan periode yang sama pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,89 persen. Sektor yang meraup peningkatan jumlah tenaga kerja selama setahun terakhir (agustus 2009 – Agustus 2010) adalah pertanian, industry, perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Keadaan peningkatan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran telah menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,65 persen.

Tabel 4. Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan Kegiatan Utama

2009

2010

Februari

Agustus

Februari Agustus

Bekerja

439.460

420.962

460.355 432.926

Pengangguran

23.429

26.351

24.479

Angkatan Kerja

462.889

447.313

484.434 456.499

Sekolah

53.158

62.316

59.452

Mengurus Rmah Tangga

150.882

161.296

138.635 159.541

Lainnya

30.285

30.570

28.762

234.265

254.182

226.849 252.189

63,77

68,12

64,42

5,89

5,05

5,16

Bukan Angkatan Kerja Tingkat

Partisipasi

Angkatan 66,40

23.573 57.980

34.661

Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

5,06

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Sedangkan jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti penduduk Provinsi Gorontalo yaitu 176.974 orang (Agustus 2010) atau 40,88 persen dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sektor III-8



lainnya dengan pangsa pasar jumlah tenaga kerja yang cukup besar adalah sektor jasa perdagangangan 16,46 persen dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 18,78 persen. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan jumlah tenaga kerja masing-masing sebesar 2,78 persen dan 12,87 persen dibandingkan bulan Agustus 2009. Sementara sektor industri juga mengalami peningkatan sebesar 8,63 persen dalam jumlah tenaga kerja dibandingkan Agustus 2009.

Tabel. 5

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2008-Agustus 2009 Kegiatan Utama

2009 Februari

Pertanian

208,636

Industri

2010

Agustus

Februari

Agustus

194,987 41,393

176.974

32,462

172,130 32,431

Perdagangan

71,911

69,315

87,167

71.243

Angkutan

31,227

35,301

25,350

33.351

Jasa Kemasyarakatan

72,325

72,051

80,668

81.322

Lainnya

22,899

39,734

30,790

34.808

Total

439,460

420,962

460,355

432.926

35.228

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Kemiskinan di Gorontalo berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan sebesar 23,19 persen (209.890 orang) jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2009 sebesar 25,01 persen. Angka tersebut mewakili masyarakat yang berada digaris kemiskinan tahun 2010 sebesar Rp. 171.371 per kapita per bulan, dengan indeks kedalaman

kemiskinan

(Poverty

Gap

Indeks)

sebesar

4,14%.

Indeks

memperlihatkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2011, dengan telah membaiknya kinerja sektor pertanian serta perbaikan dan pengelolaan sumber daya lokal, penerimaan fiskal yang berpihak pada masyarakat miskin dan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang propotional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

III-9



Keuangan daerah Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang secara nyata dan efektif di implementasikan sejak 2001 telah membawa pengaruh yang besar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan melalui dua instrumen utama yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (local taxing power) dan perimbangan keuangan daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah disertai dengan pelaksanaan desentralisasi terwujudnya

fiskal

pada

hakekatnya

diarahkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

untuk

mempercepat

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi APBD adalah merupakan wujud Keuangan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DAU, DAK, dll) dan lain-lain pendapatan yang sah. Perkembangan keuangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Gorontalo memperlihatkan perubahan yang cukup menggembirakan terhadap APBD tahun sebelumnya, yaitu 2011 APBD provinsi Gorontalo berada pada kisaran Rp. 636.64 Milyar Terdiri dari Pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp 69,69 miliar terealisir sebesar Rp 122,76 miliar atau sebesar 176,15

persen. Dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi hasil pajak dan bukan pajak) ditargetkan sebesar Rp 409,23 miliar terealisir sebesar Rp. 513.87 Milyar atau 79,63 persen. Kondisi ini mencerminkan Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang terus meningkat secara positif, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hingga satu dasawarsa sejak berdirinya provinsi ini, tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara presentase, akan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 III-10 Bappeda Provinsi Gorontalo


tetapi secara nominal bantuan yang diterima pemerintah daerah Provinsi Gorontalo terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas bagi pendapatan daerahnya. 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2012 Gambaran

ekonomi

Gorontalo

tahun

2012

akan

dipengaruhi

perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Untuk lingkungan eksternal

pertama, diakibatkan perkembangan perekonomian global yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia tenggara (AFTA) dan pelaksanaan perdagangan bebas antara ASEAN dan China (FTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi

perekonomian

daerah,

tetapi

disisi

lain

menuntut

daya

saing

perekonomian yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian tersebut antara lain berasal dari perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Makassar dan Manado, yang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan.

Kedua, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perekonomian daerah seperti Gorontalo sangat tergantung pada perekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasional menurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi Negara-negara industri paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Gorontalo dalam kurun waktu dua tahun mendatang adalah: Pertama, Ekspektasi masyarakat yang mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen

perencanaan

Pembangunan.

Kedua,

dan

melalui

Situasi

tahapan

politik

yang

Musyawarah kondusif,

Perencanaan

yang

dibarengi

peningkatan kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketiga,

Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

berbagai

pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyakakat Gorontalo dan dengan sendirinya dapat mendorong III-11



kegiatan ekonomi. Keempat, sumberdaya alam yang belum dieksploitasi secara maksimal dan tersedianya lahan yang luas, yang belum dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Gorontalo kedepan. Sementara itu, dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2010, tantangan dalam pembangunan ekonomi Gorontalo kedepan, adalah sebagai berikut: Pertama, Meningkatkan Kualitas

Pertumbuhan Ekonomi. Dengan jumlah angkatan kerja (Usia 15 tahun keatas) yang diyakini sepanjang tahun akan terus bertambah yang pastinya dapat meningkatkan jumlah pengangguran, maka kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Perhatian terhadap kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi serta rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi. Tantangan ini adalah yang terberat mengingat kondisi sektor riil yang belum berkembang maksimal dan masih belum optimalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas. Ketiga, Menjaga Stabilitas Ekonomi. Mempersiapkan kemampuan daerah dalam mensiasati kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang dapat mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

Keempat, Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi jalan bagi masuknya investasi. Perpaduan antara inflasi rendah dan suku bunga rendah diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2012. Disamping itu, belanja pemerintah melalui APBN dan APBD serta momentum Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) melalui anggarannya diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Disamping itu, asumsi dasar ekonomi makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konstribusi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang akan terjadi pada tahun 2011 serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian Gorontalo.

III-12



sehingga berdasarkan perkiraan-perkiraan tersebut asumsi dasar perekonomian Gorontalo tahun 2012 adalah sebagai berikut. a. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2012 diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi, atau bertahan tanpa mengalami perlambatan yaitu bisa mencapai 7,9 – 8,1 % (asumsi moderat). Optimisme ekonomi tersebut akan didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat karena adanya kenaikan UMP dan realitas membaiknya kondisi perekonomian Nasional yang ditandai dengan penetapan kenaikan gaji pegawai negeri setiap tahunnya, yang mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat dari sisi permintaan agregat. Kemudian dengan meningkatnya investasi sektor swasta dan belanja modal pemerintah, serta ekspor yang didapat dari kenaikan produksi, produktivitas komoditas unggulan daerah juga menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Kualitas dan kuantitas UMKM yang setiap tahunnya meningkat akan dapat memacu perkembangan pada

faktor-faktor produksi yang dikuasai masyarakat. Membaiknya

produksi pertanian utamanya jagung serta pembangunan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana akan meningkatkan kinerja ekonomi dari sisi penawaran agregat. Disamping itu, beberapa kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2012 antara lain : -

APBN yang dibelanjakan kedaerah melalui Program PNPM Mandiri, Program PKH, Raskin, BOS, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

melalui

Kredit

Usaha

Rakyat

(KUR)

akan

sangat

berkontribusi dalam meredusir sejumlah permasalahan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. -

Anggaran

belanja

lembaga-lembaga

donor

dalam

membiayai

program/kegiatannya di Gorontalo, seperti CD Project (JICA), ART GOLD (UNDP), CIDA dan lain sebagainya. -

Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi didaerah serta pembangunan

yang

dilakukan

pemerintah

pada

semua

lini

pembangunan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran di daerah. -

Percepatan pembangunan infrastruktur

agar memacu realisasi

anggaran investasi pemerintah dan menimbulkan multiplier effect pada sektor perekonomian yang lain.

III-13



b. Inflasi tahun 2010 berada pada posisi 6,80 persen, dan pada tahun 2011

inflasi diperkirakan berkisar antara 6-9 persen dan diharapkan tetap terjaga dilevel tersebut dengan tidak mencapai angka dua digit di tahun 2012. c. Investasi di daerah bisa mencapai Rp. 7,5 – 8 trilyun, perkiraan tersebut

berdasarkan

penerimaan

daerah

yang

setiap

tahunnya

menunjukkan trend kenaikan, baik itu dari belanja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Penerimaan DIPA dari Pemerintah Pusat dari sisi konsumsi, juga dari nilai investasi sektor swasta. d. Peningkatan ekspor. Kenaikan ekspor tertinggi diharapkan terjadi pada komoditi jagung, kayu dan barang dari kayu, bungkil kopra, dan hasilhasil perikanan tangkap, budidaya dan rumput laut, termasuk cabe malita serta industry kerajinan seperti krawang. e. Persentase penduduk miskin menjadi lebih kurang 21-19 persen dan pengangguran terbuka akan mengalami penurunan yaitu berada pada kisaran 4 – 4,5 persen di tahun 2011. 3.3 KERANGKA PENDANAAN Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah provinsi gorontalo tahun 2012 diarahkan kepada upaya meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dengan mengenjot sektor pertanian secara luas dan penyediaan infrastruktur untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang diikuti dengan kebijakan pengembangan sdm serta pengembangan umkm dan untuk mengurangi kemiskinan di daerah. Berdasarkan uraian diatas, alokasi anggaran dalam tahun 2012 akan diletakkan pada :

(i)

Pengembangan SDM Daerah;

(ii) Penanggulangan kemiskinan; (iii) Pengembangan sektor unggulan daerah melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas. (iv) Pemberdayaan industri kecil dan menengah (termasuk koperasi dan UMKM), utamanya yang bergerak dibidang pengolahan; (v) Pengembangan pariwisata (penyediaan prasarana penunjang di tempat-tempat wisata) (vi) Belanja investasi, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran melalui kegiatan padat karya; III-14



(vii) Pembiayaan fokus Program prioritas dari masing-masing SKPD, diarahkan pada : -

Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2011. Dalam kaitan ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan

pada

kegiatan-kegiatan

yang

benar-benar

menjadi

kewenangan pemerintah daerah provinsi.

-

Pemilahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui Forum SKPD yang melibatkan SKPD Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya sehingga sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan

keterpaduan

upaya

pemerintah

daerah

secara

keseluruhan.

-

Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam

mengimplementasikan

program-program

pembangunan

sekaligus pencapaian target pembangunan daerah.

3.4

PERKIRAAN PENERIMAAN UNTUK PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 APBD Provinsi Gorontalo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), untuk perkiraan penerimaan untuk tahun 2012 APBD Gorontalo mengacu pada Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 - 2012 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2007 – 2012, maka struktur APBD Tahun 2012 (disesuaikan dengan asumsi dalam RPJMD 2007-2012) akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp. 503,31 milyar (8,75 persen terhadap PDRB), yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 85,86 milyar (1,49 persen terhadap PDRB) dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 417,45 milyar (7,26 persen terhadap PDRB). b. Belanja Daerah diperkirakan mencapai Rp. 493,25 milyar (8,58 persen terhadap PDRB), yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 322,12 milyar (5,60 persen terhadap PDRB) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 171,13 milyar (2,98 persen terhadap PDRB). c. Surplus/Defisit APBD diperkirakan mencapai Rp. 10,07 milyar (0,18 persen terhadap PDRB). III-15



d. Pengeluaran Pembiayaan/Surplus diperkirakan sebesar Rp. 10,07 milyar (0,18 persen terhadap PDRB) yang diarahkan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

Tabel 6. Struktur dan Asumsi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No

Keterangan

Rp

2012 % PDRB

1

PROYEKSI APBD (milyar) PENDAPATAN PAD 85,86 Dana Perimbangan 417,45 Lain-Lain -Sub jumlah 503,31 BELANJA Belanja Tidak Langsung 171,13 Belanja Langsung 322,12 Sub jumlah 493,25 SURPLUS/(DEFISIT) 10,07 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan -Pengeluaran Pembiayaan 10,07 JUMLAH PEMBIAYAAN (10,07) 2 ASUMSI DASAR KEUANGAN PDRB ADHB (milyar) Jumlah Penduduk 993.673 Penduduk Miskin 99.945 % Penduduk Miskin 17.00 Kapasitas Fiskal (ribuan) 3.222,97 KF Rata-Rata Kab/Kota 3.163,29 Indeks KF (ribuan) 1,02 Sumber : RPJMD 2007-2012 (Badan Keuangan Daerah)

III-16

1,49 7,26 -8,75 2,98 5,60 8,58 0,18 -0,18 (0,18) 5,750.46



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 4.1. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2012 Pada tahun 2010 beberapa sektor telah menunjukkan kemajuan dalam pembangunannya, namun ada juga yang masih memerlukan perhatian ekstra dalam memacu peningkatannya, beberapa capaian yang telah dihasilkan pada tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011 akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meredusir masalah dan menghadapi tantangan dalam upaya

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

miskin,

meningkatkan

kualitas SDM dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pada tahun 2012. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas lintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya tersebut yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, tingkat kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 23,19 persen atau 209.890 orang penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, untuk tahun 2012 diharapkan akan menurun menjadi sebesar 19,5 - 17 persen. Uraian mengenai tingginya jumlah penduduk miskin tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa keterbatasan yang dimiliki daerah sebagai berikut.

Pertama,

Keterbatasan

Pemenuhan

Pangan.

Masalah

utama

dalam

pemenuhan pangan ini adalah ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap beras, makin banyaknya lahan persawahan yang berubah fungsi, belum optimalnya produksi dan produktifitas

sector pertanian khusunya

tanaman pangan dan masih tingginya masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi, baik kekurangan gizi kalori maupun gizi protein karena daya belinya yang rendah. IV-1



Kedua, Keterbatasan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Terbatasnya aksesibitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum

terlindunginya

masyarakat

secara

maksimal

terhadap

beban

pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan.

Ketiga, Terbatasnya Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan. Pembangunan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan;

dan

belum

terwujudnya

pembiayaan

pendidikan

yang

berkeadilan.

Keempat, terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Penduduk usia 15 tahun keatas di provinsi Gorontalo pada tahun 2010 sejumlah 708.861 sedangkan jumlah angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) juga bertambah dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat

serta

diikuti

dengan

terbatasnya

kesempatan

kerja

menimbulkan pengangguran. Kurangnya kesempatan kerja

akan

berusaha

masyarakat juga diakibatkan oleh sektor riil belum bergerak secara optimal. Investasi di daerah belum berkembang dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan belum cukup terbuka. Hal ini dapat dilihat dari proporsi belanja investasi pemerintah masih lebih besar dari investasi swasta. Disamping itu, peran UMKM dan Koperasi dalam perekonomian juga masih rendah, demikian halnya dengan industri pengolahan belum berkembang dengan baik.

Kelima, Terbatasnya Akses Layanan Perumahan, Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Hingga tahun 2010, rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih baru mencapai 68 persen, atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 70 persen. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo. Demikian halnya dengan sanitasi, IV-2



hingga tahun 2010 untuk perkotaan 68,16 persen sedangkan untuk perdesaan baru mencapai 33,83 persen. Ini mencerminkan masih ada sekitar separuh rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik. Disamping itu, masalah lainnya yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya akses masyarakat terhadap kredit perumahan dengan bunga rendah, yang layak dan sehat.

Arah kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan dalam penurunan angka kemiskinan, maka arah kebijakan yang akan dilakukan ditahun 2012 adalah mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus

pada usaha-usaha yang melibatkan

orang-orang miskin

pemberian modal usaha pada orang-orang miskin;

dan

meningkatkan kualitas

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan; dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kegiatan yang ditujukan untuk penurunan kemiskinan. Arah kebijakan tersebut akan berfokus pada : a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Ditahun 2012, bantuan sosial akan diarahkan untuk perlindungan sosial rumah tangga miskin. Selain itu, bantuan beasiswa untuk anak dari keluarga

miskin,

pelayanan

kesehatan

secara

Cuma-Cuma

bagi

masyarakat miskin. Selanjutnya, pada tahun 2012 akan dilakukan pula pelayanan kepada korban bencana dan komunitas adat terpencil. b. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. c. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan pula peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stakeholder. Hal ini disamping untuk menjaga sinergitas program kegiatan yang dilaksanakan juga untuk pemeliharaan dan penggunaan data kemiskinan yang konsisten dan akurat secara kontinyu baik untuk perencanaan,

pelaksanaan

dan

monitoring

program-program

penanggulangan kemiskinan di daerah.

Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) Dibidang pendidikan, tantangan terbesarnya adalah perluasan akses serta

peningkatan

mutu

dan

daya

saing

pendidikan,

meningkatkan

pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan IV-3



pemerataan

distribusi

profesionalisme

guru

guru, dan

meningkatkan

meningkatkan

kualifikasi

akademik

dan

manajemen,

tatakelola,

dan

kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum, masih terdapat beberapa hal penting yang perlu ditingkatkan di bidang pendidikan, antara lain

persentase

masyarakat

usia

sekolah

yang

menyelesaikan

dan

melanjutkan pendidikan ke jenjang diatasnya, persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan paket A, B dan C, rasio ketersediaan ruang kelas dan fasilitas belajar di kecamatan, persentase guru yang memenuhi standar kompetensi, rasio siswa kejuruan dan sekolah umum, jumlah masyarakat yang duduk di perguruan tinggi, persentase sekolah yang menerapkan kurikulum wirausaha, komputer dan bahasa Inggris (PBK, KTSP), persentase siswa lulus dan peringkat kelulusan tingkat regional dan nasional, persentase sekolah bertaraf nasional dan internasional, serta peningkatan prestasi pemuda di bidang iptek, imtaq, seni, budaya dan olahraga. Di sektor kesehatan, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sector; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas.

Arah kebijakan. Memperhatikan permasalahan dalam meningkatkan kualitas SDM maka kebijakan yang akan dilakukan ditahun 2012 adalah : a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, antara lain melalui: penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK;

peningkatan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga

terlatih;

peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1dan K4); peningkatan cakupan kunjungan bayi; peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita. b. Perbaikan status gizi masyarakat c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, antara lain melalui: kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; kesehatan lingkungan IV-4



dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi. d. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan, antara lain melalui: peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan;

perencanaan,

pengadaan,

dan

pendayagunaan

serta

pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; e. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata

melalui

penyelenggaraan

pendidikan

dasar

bermutu

yang

terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal

untuk

mencapai

standar

nasional

pendidikan.

Pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan “Semua Bisa Sokolah” yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang tidak tercover dalam BOS, yaitu siswa menengah atas. f. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, melalui: Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal untuk dapat menampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/sederajat sebagai dampak penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan

ke

jenjang

selanjutnya

atau

memasuki

dunia

kerja;

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi. g. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan,

melalui

peningkatan

kualifikasi

akademik,

sertifikasi,

evaluasi, pelatihan, pendidikan, kemampuan guru, termasuk kepala sekolah

dan

pembelajaran menyenangkan

pengawas yang

sekolah,

aktif,

serta

dalam

kreatif,

menjalankan

efektif,

peningkatan

paradigma

entrepreneurial,

kompetensi

dan

guru

melalui

indeks

komposit

pengembangan professional berkelanjutan. h. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal,

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indeks

Pembangunan

Manusia

adalah

suatu

mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk IV-5



yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Hingga tahun 2009, IPM Gorontalo mencapai 69,79, lebih rendah dari IPM nasional 71,76. Tantangan terbesar Gorontalo dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa memberikan

multiplier effect kepada masyarakat secara luas, khususnya pada 15 kecamatan ber-IPM rendah, yakni Patilanggio, Atinggola, Taluditi, Wonosari, Mootilango, Pulubala, Telaga Biru, Paguat, Boliyohuto, Tolinggula, Tibawa, Tapa Anggrek, Botumoito dan Kwandang. Pendapatan masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalulintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal lain yang cukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih terbatasnya kredit bagi usaha kecil menengah dan tingginya tingkat bunga bank masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Arah kebijakan. Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, kebijakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Musrenbangda yang berbasis IPM, konsep tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD ke 15 kecamatan yang ber-IPM rendah yaitu IPM dibawah rata-rata provinsi.

Meningkatkan Penanganan Bencana Alam Penanganan bencana alam di Gorontalo menjadi salah satu hal yang perlu terus diperhatikan peningkatannya, mengingat selama ini Gorontalo dibeberapa kawasan tertentu selalu dilanda banjir. Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana banjir tersebut. Masih maraknya penebangan liar (illegal logging) dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air. Masalah kedua adalah belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. IV-6



Arah Kebijakan. Di tahun 2012 kebijakan dalam penanganan bencana alam terutama banjir yang sering melanda beberapa wilayah di Gorontalo diarahpan

pada

percepatan

pembangunan

infrastruktur

yang

dapat

meminimalisir terjadinya banjir, seperti pembangunan drainase, tanggul dan pembangunan kanal tamalate.

Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur di Gorontalo masih akan berkutat pada penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan ekonomi masyarakat, yaitu :

Pertama,

Transportasi.

persoalan

transportasi

masih

berkutat

pada

meningkatkan infrastruktur perhungan darat, laut dan udara. Transportasi

darat kita masih dihadapkan dengan masih banyaknya akses jalan yang masih berupa jalan kerikil dan tanah, masih tingginya kerusakan jalan masih rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan umum yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka (Tapa-atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggula 59,75 Km, AladiTulabolo 22 Km) Kondisi ini mengakibatkan mobilitas kegiatan ekonomi daerah,

khususnya

dari

sentra

produksi

menuju

pasar

mengalami

perlambatan. Demikian halnya dengan distribusi barang, penumpang dan jasa mengalami hambatan. Hal ini mengakibatkan turunnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dibidang transportasi laut juga masih dirasakan keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap ekonomi

daerah.

Kapasitas

bongkar

muat

di

pelabuhan

Gorontalo,

keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan Tilamuta, merupakan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Dibidang transportasi udara, adalah masih terbatasnya prasarana bandara dan fasilitas pendukung lainnya merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian kedepan.

Kedua, keterbatasan infrastruktur pertanian. Ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan yang belum dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang susah air. Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan IV-7



dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah

untuk

meningkatkan

produksi

perikanan

perlu

mendapatkan

perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, energy ketenagalistrikan. hingga saat ini Gorontalo dihadapkan pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, tidak adanya kemandirian industry ketenagalistrikan, dan masih menggunakan energy diesel yang membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya karena menggunakan BBM.

Keempat, perumahan dan pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumakan seperti lingkungan yang sehat, drainase dan persampahan, menurunannya kualitas pemukiman dan belum optimalnya kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan perumahan adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman kedepan.

Arah kebijakan. Secara umum arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana akan difokuskan pada Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Mendukung peningkatan daya saing sektor riil. Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya

air,

transportasi,

perumahan

dan

permukiman,

energi,

dan

ketenagalistrikan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing daerah. fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang

mendukung sektor riil, dengan indikator presentase

peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang IV-8



meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.

Meningkatkan Investasi Daerah Secara makro, perkembangan ekonomi Gorontalo telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi telah tumbuh 7,63% (y.o.y) pada tahun 2010 dan termasuk daerah dengan capaian diatas rata-rata kawasan Indonesia Timur. Namun apabila ditelisik lebih mendalam, angka capaian dimaksud lebih didorong kinerja konsumsi pemerintah, sementara kegiatan investasi dan ekspor masih rendah kontribusinya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan Gorontalo ternyata belum signifikan hanya mencapai 16% terhadap keseluruhan PDRB Prov. Gorontalo sementara kontribusi investasi Gorontalo hanya mencapai 3,69% terhadap keseluruhan investasi kawasan Timur Indonesia. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim investasi

yang

kondusif,

meningkatkan

peran

pelaku

penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi,

usaha

dalam

meminimalisir

potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar

tidak

bergantung

pada

komponen

pembiayaan

dari

anggaran

pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

Arah kebijakan. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, yang difokuskan melalui Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perijinan Investasi serta Peningkatan Fasilitasi Investasi.

Pengembangan Pariwisata Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong

kegiatan

ekonomi,

mengenalkan

daerah,

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Disamping itu, pariwisata juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas

nilai-nilai

sosial

Pembangunan pariwisata

budaya,

memperkuat

integritas

daerah.

sudah saatnya mendapatkan perhatian serius.

Pemerintah sudah harus lebih konkrit merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata ke dalam program/kegiatan sebab pembangunan pariwisata tidak IV-9



terlepas

dari

penyediaan

komponen-komponen

wisata

seperti

sarana

prasarana, akomodasi, transportasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang pada taraf pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara gradual dan parallel. Sehingga potensi wisata yang ada dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dan akhirnya akan berimplikasi pada perekonomian daerah.

Arah kebijakan. Strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran

pembangunan

kepariwisataan

pada

tahun

2012

adalah

1)

Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan manajemen produk dan kebijakan daya tarik wisata bahari dan budaya; 2) Pengembangan Kawasan Pariwisata didaerah; 3) Mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan 4) Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri melalui penguatan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan UMKM dan Koperasi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi sampai sekarang ini masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi. Masalah rendahnya kualitas SDM UMKM, masalah belum optimalnya fungsi lembaga pemberdayaan UMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada UMKM. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh UMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat. Dalam kurun

waktu lima tahun terakhir pemerintah telah berupaya mendorong percepatan Transformasi Usaha yaitu dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil, dan dari usaha kecil menjadi Usaha Menengah, selain itu mengembangkan iklim usaha yang berpihak kepada UMKM, mengefektifkan sistem pendukung UMKM, utamanya dalam mengakses pasar dan permodalan; Meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif UMKM serta kualitas SDM. Hingga tahun 2010 secara kuantitas jumlah UMKM dan Koperasi aktif di Gorontalo meningkat cukup signifkan, namun hal tersebut belum dapat meredusir masalah pengembangannya. Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran UMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; Transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari pseudo-entreprenuer menjadi pure IV-10



entreprenuer ; Memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda ttg Kemudahan Investasi dan Pergub ttg Kemudahan Perijinan); Peningkatan peran Perbankan selaku Agent of Development guna penguatan modal usaha; Kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; Peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Arah kebijakan. Kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2012 adalah dengan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif dan Memperkuat kelembagaan koperasi.

Meningkatkan Produktifitas Pertanian dalam Arti Luas Meningkatnya produktifitas pertanian dalam arti luas akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Hingga tahun 2010 (ARAM III), produksi Jagung Gorontalo sebesar 679.168 ton dan Padi sebesar 253.563 ton produksi kedelai 3.402 ton. Meski mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun produksi Jagung dan padi Gorontalo perlu terus ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan produksi Jagung sebesar 1 juta ton dan Padi 350.000 ton. Demikian halnya dengan produksi perikanan, pada tahun 2010, produksi perikanan tangkap sebesar 72.325 ton, perikanan budidaya 93.659 ton. Populasi ternak Sapi ditahun 2010 mencapai 252.747 ekor, populasi Kambing mencapai 118.284 ekor dan populasi unggas mencapai

2.828.510.

Peningkatan

produksi

pertanian

dan

perikanan

disamping untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, juga untuk peningkatan ekspor. Pada tahun 2010, total ekspor Jagung Gorontalo melalui pelabuhan Gorontalo tahun 2010 mencapai 34.387 ton. Selain pertanian dan perikanan, produksi peternakan juga diharapkan bisa ditingkatkan.

Arah kebijakan. Untuk tahun 2012 kebijakan peningkatan pertanian dalam arti luas meliputi : Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan

dan

bahan

baku

industri.

Kebijakan

ini,

ditekankan

pada

perlindungan, memperluas, dan meningkatkan kualitas sumberdaya lahan dan irigasi; meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, terutama IV-11



pupuk, benih/bibit, sarana dan prasarana produksi termasuk alat tangkap, serta memperbaiki mekanisme penyalurannya, melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi dan meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, pemanfaatan

dan

kehutanan

lahan

budidaya

serta

optimalisasi

perikanan

dan

pengembangan

dan

mengembangkan

dan

memelihara infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi.

Memperluas Penciptaan Lapangan Kerja Dalam memperluas penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat pemerintah menitikberatkan pada pengembangan sektor riil. Dengan berkembangnya sektor riil maka semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap, dan semakin tinggi pula nilai ekonomi yang didapatkan dari sektor riil. Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 456.499 sementara jumlah yang bekerja 432.926 orang. Itu artinya, masih terdapat 23.573 orang angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama maka dapat dilihat bahwa sektor pertanian yang meraup 176.974 pekerja adalah sektor yang masih menjadi primadona dalam mengakomodir tenaga kerja, disusul sektor jasa kemasyarakatan 81.322 pekerja, sektor perdagangan 71.243 pekerja, industri dan bangunan 35.228 pekerja serta sektor angkutan 33.351 pekerja dan sektor lainnya 34.808. pekerja. Meskipun tergolong rendah, namun upaya pengurangan jumlah pengangguran merupakan prioritas utama, mengingat potensi peningkatan jumlah pengangguran cukup tinggi. Dengan adanya masalah tersebut di atas, tantangan pengembangan kesempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut : pertama, adalah menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, juga menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menggairahkan iklim berusaha sehingga memiliki daya tarik bagi investor agar berminat menanamkan modalnya di Gorontalo. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah dan yang lebih penting lagi IV-12



adanya kepastian hukum. Kedua adalah memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi. Dengan kata lain, pekerja informal dapat secara bertahap pindah ke lapangan kerja formal. Ketiga, meningkatkan ketrampilan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. Dengan terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, tidak semua pekerja dapat bekerja atau berpindah ke lapangan kerja formal. Pekerja di kegiatan informal ditingkatkan ketrampilannya yang diharapkan dapat meningkatkan produktiftas mereka agar kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal tidak terlalu besar.

Arah kebijakan.

Ditahun

2012

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

ketenagakerjaan ini dilakukan dengan menerapkan strategi dan kebijakan pada Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja; Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial; dan Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Tenaga Kerja. 4.2 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2010 dan perkiraan capaian tahun 2011 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2012 yang merupakan tahun kelima dalam RPJMD 2007 - 2012, sehingga tema yang diambil dalam pelaksanaan RKPD 2012 adalah: “Peningkatan Pencapaian Sasaran Pembangunan 2007 – 2012 Dalam Upaya Perluasan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur daerah, yaitu: 

Pengarusutamaan

inovasi

pembangunan.

Agar

senantiasa

memikirkan, mendesain, dan melaksanakan program/kegiatan yang inovatif. Tidak berarti selalu membuat sesuatu yang baru, tetapi melakukan perubahan dari sesuai yang rutin akan menjadi sangat bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut IV-13



peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 

Pengarusutamaan

pembangunan

pembangunan

dituntut

juga

untuk

berkelanjutan.

Pelaksanaan

mempertimbangkan

pelestarian

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Karena itu, program/kegiatan yang sifatnya mengurangi, merusak dan

membatasi berfungsinya

lingkungan hidup agar dapat dieleminir. 

Pengarusutamaan

tata

pengelolaan

yang

baik

(good

governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara

negara

termasuk

pemerintah,

dunia

usaha,

dan

masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara

(good

public governance), dunia usaha (good corporate

governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif dan legislatif. 

Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan intervensi dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerahdaerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.



Pengarusutamaan peningkatan kinerja Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Karena itu, orientasi pada output untuk diredefinisikan dan disetting ulang menjadi berorientasi pada hasil dan manfaat.

IV-14



4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Pengurangan

kemiskinan

akan

menjadi

bingkai

utama

untuk

pembangunan tahun 2012, dan Pengembangan SDM merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Gorontalo (termasuk didalamnya penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat), yang seyogyanya ditunjang oleh ekonomi rakyat yang dapat diandalkan secara kompetitif. Melihat realitas permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam

pembangunan

Gorontalo

tahun

2010

dan

perkiraan

capaian

pembangunan di tahun 2011, maka prioritas daerah tahun 2012 masih tetap diletakkan pada : 1. Peningkatan kualitas SDM Daerah; 2 Pengurangan kemiskinan; 3. Pengembangan ekonomi rakyat melalui Revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan didukung infrastruktur dasar; Dan satu prioritas yang diupayakan percepatan pengembangannya, yaitu : 4. Pengembangan UMKM dan Pariwisata. Dalam mencapai ketiga prioritas diatas, maka penentuan program dan kegiatan di tahun 2012 didasari pada prioritas-prioritas tersebut yang kemudian dijabarkan pada sasaran-sasaran dibawah ini. I. Prioritas Peningkatan Kualitas SDM SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas I ini di tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya APK PAUD/TK hingga mencapai 60%

2.

Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD mencapai 98.50% dan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A 121%. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 75% dan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 99 %;

3.

Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA mencapai 75 % dan APM sebesar 51%;

4.

Menekan angka buta aksara hingga tuntas;

IV-15



5.

Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan;

6.

Pengurangan

angka

putus

sekolah

SD/MI/Paket

A

0,45%,

SMP/MTs/Paket B 0,65% dan SMA/MA/SMK/Paket C 0,60%; 7.

Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling untuk 40 Desa/sekolah;

8.

Penerapan Teknologi informasi yang on-line kerangka e-Government yang terintegrasi hingga ke kecamatan

9.

Peningkatan TI didaerah-daerah terpencil, untuk 50 Desa;

10. Peningkatan indeks kualitas lingkungan dan status mutu air sungai lintas provinsi; 11. Tersedianya SDM Kesehatan yang didistribusikan secara adil dan merata : -

Rasio dokter dengan penduduk bisa mencapai 22 : 100.000

-

Rasio bidan dengan penduduk mencapai 37 : 100.000

-

Rasio perawat dengan penduduk mencapai 110 : 100.000

-

Rasio apoteker dengan penduduk mencpai 7 : 100.000

-

Rasio tenaga kesmas dengan penduduk mencapai 25 : 100.000

-

Puskesmas yang memiliki dokter bisa mencapai 80%

-

Desa siaga yang memiliki 1 (satu) bidan Desa mencapai 65%

12. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 120/100.000 kelahiran hidup; 13. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 7,5/1000 kelahiran hidup; 14. Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang hingga mencapai 12,50%. 15. Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih menjadi 80% 16. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjadikan olahraga sebagai gaya hidup; b. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan Nasional; c. Meningkatnya prestasi dalam Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga tahun 2012; dan d. Terlaksananya kompetisi olahraga serta meningkatnya kapasitas pelatih olahraga. Fokus Pembangunan Fokus pembangunan dalam prioritas I diimplementasikan untuk : 1. Mengupayakan peningkatan dan perluasan akses pendidikan; 2. Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 IV-16 Bappeda Provinsi Gorontalo


3. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. II. Prioritas Pengurangan Kemiskinan SASARAN Sasaran utama dari prioritas ini untuk tahun 2012 diarahkan pada penurunan persentase penduduk miskin hingga mencapai 17 – 19,5 %. Untuk itu dalam menunjang sasaran tersebut dilakukan beberapa upaya pencapaiannya yaitu : 1. Pemenuhan salah satu kebutuhan dasar RTM khususnya Papan (Mahyani) hingga 100 Unit; 2. Pengembangan Kecamatan Inovasi Terpadu Mandiri (KITM); 3. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yaitu penciptaan Wira Usaha Baru bagi KK Miskin; 4. Pasar Murah untuk menjaga daya beli dan kebutuhan pangan masyarakat miskin; 5. Peningkatan pengelolaan dan air limbah dan penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin; 6. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara CumaCuma; 7. Peningkatan Sanitasi dan penyehatan lingkungan; 8. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin dan Komunitas adat tertinggal (KAT); 9. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 10. Beasiswa bagi siswa miskin; 11. Penyediaan Lahan Pertanian untuk Masyarakat Miskin; 12. Penyediaan Bibit rumput laut untuk masyarakat miskin; 13. Pembagian tabungan sapi kepada masyarakat miskin; 14. Pemberian bantuan operasional bagi siswa miskin lewat “Semua Bisa Sekolah” (SBS); 15. Penyediaan Sumur Bor; 16. Penataan lingkungan kecamatan IPM rendah; 17. Pemanfaatan Teknologi tepat guna bagi masyarakat miskin; 18. Peningkatan pelayanan angkutan darat perintis pada daerah lintasan terpencil, 2 lintasan; 19. Meningkatkan ketrampilan kerja masyarakat miskin.

IV-17



Fokus Pembangunan Pada prioritas II ini, pembangunan yang dilakukan difokuskan pada upaya untuk : 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin; 2. Membuka peluang berusaha secara ekonomis masyarakat miskin; 3. Meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat miskin; 4. Mengupayakan

langkah-langkah

konkret

dalam

memberikan

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan kategori sangat miskin. III. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Revitalisasi Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Didukung Infrastruktur Dasar SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas III ini ditahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 3,5 – 4 %; 2. Penyediaan tenaga kereja yang kompetitif sebanyak 750 orang; 3. Peningkatan nilai investasi sebesar 5%; 4. Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN masing-masing 4 dan 6 Investor; 5. Pada sector perikanan dan kelautan tahun 2012, yaitu: -

Peningkatan produksi perikanan tangkap hingga mencapai

88.567

Ton; -

Meningkatnya produksi budidaya ikan dan rumput laut sebesar 196.851 Ton;

-

Peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan hingga ratarata mencapai Rp. 1.804.012;

-

Meningkatnya ekspor dan antar pulau hasil perikanan hingga mencapai 36.070 Ton;

-

Peningkatan konsumsi ikan perkapita pertahun (kg/kpt/th) hingga mencapai 46.79 kg.

6. Peningkatan produksi jagung sebesar 1.076.900 ton; 7. Peningkatan produksi padi hingga mencapai 287.493 ton (GKG); 8. Peningkatan populasi ternak sapi dan produksi daging; 9. Pembangunan jalan Jembatan 99,62 KM; IV-18



10. Pemeliharaan jalan Jembatan 50,27 KM; 11. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemukiman sederhana sehat untuk 5 Kawasan (Kecamatan ber IPM rendah); 12. Pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lain, sepanjang 2300 M; 13. Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lain, sepanjang 4800 M; 14. Pembangunan Infrastruktur pedesaan untuk 8 kawasan; 15. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, 1 kawasan; 16. Pelabuhan anggrek sebagai pelabuhan cargo International (Kelengkapan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan mencapai 100 %); 17. Bandara Jalaluddin sebagai Bandara Embarkasi Haji (Kelengkapan fasilitas utama dan penunjang Bandara sebagai syarat menjadi embarkasi Haji mencapai 100%); 18. Meningkatnya produktifitas bongkar muat udara dari > 1 jam menjadi < 30 menit per pesawat; 19. Meningkatnya produktifitas bongkar muat laut dari 600 ton/hari/group menjadi 850 ton/hari/group; 20. Peningkatan produk industry kayu dan hasil hutan menjadi 42 industri kayu; 21. Peningkatan usaha kehutanan yang menerapkan pola kemitraan (PUMSHP,HTR) menjadi 6 lokasi; 22. Peningkatan pemanfaatan energy baru terbarukan; 23. Rehabilitasi Hutan dan lahan; 24. Penurunan Ilegal Loging hingga mencapai 75 M3; 25. Penurunan luasan enceng gondok di Danau Limboto; 26. Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kawasan KTM. Fokus Pembangunan Pencapaian prioritas III diharapkan dari sinergitas sektor-sektor terkait dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut : 1. Dibuka peluang untuk melakukan upaya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja 2. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan 3. Melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur daerah. IV-19



4. Mengupayakan peningkatan daya tarik investasi dalam dan luar negeri IV. Pengembangan UMKM dan Pariwisata Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam prioritas keempat ini adalah : 1.

Peningkatan Jumlah UMKM menjadi 100.000;

2. Peningkatan jumlah IKM menjadi 11.000;

3. Penciptaan Koperasi aktif hingga mencapai 1000 koperasi; 4. Peningkatan Realisasi KUR dengan nilai kredit mencapai 225 Milyar Rupiah; 5. Peningkatan jumlah nasabah yang memperoleh KUR hingga mencapai 30.000 orang; 6. Meningkatnya volume ekspor dan nilai ekspor produk unggulan Gorontalo; 7. Penataan dan pengembangan objek wisata; 8. Meningkatnya kunjungan wisata domestik dan mancanegara 15 % dari tahun sebelumnya.

Fokus Pembangunan Pencapaian prioritas IV diharapkan dari hal-hal sebagai berikut : 1. Peningkatkan daya saing UMKM, koperasi dan industri daerah. 2. Menigkatkan kualitas dan kuantitas UMKM, Koperasi dan Industri daerah. 3. Mengupayakan meningkatnya pariwisata daerah.

IV-20



IV-21



IV-22



IV-23



IV-24



Prioritas II : Pengurangan kemiskinan Fokus Pembangunan

5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

pangan

masyarakat miskin peluang

berusaha secara ekonomis masyarakat miskin,

1. Pemenuhan salah satu kebutuhan

1. Tersedianya Ruma

dasar RTM khususnya Papan

yang layak bagi RT

2. Bantuan modal us

2. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat miskin

bagi wira usaha ba 3. Jumlah KK yang

3. Terbukanya akses cakupan baru air

7. Meningkatnya

layanan

bagi

Indikator

(Mahyani)

6. Membuka

dasar

Key Performance

Sasaran

minum

memperoleh akses minum

masyarakat

miskin 8. Mengupayakan langkah

langkah-

konkret

memberikan

dalam

perlindungan

sosial

bagi

masyarakat

miskin

dengan

kategori

sangat miskin.

Prioritas III : Pengembangan ekonomi rakyat, Revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan didukung infrastruktur dasar . Fokus Pembangunan

5.

Mengupayakan

peningkatan investasi

daya

dalam

dan

1. Menurunnya tarik

pengangguran 1. Jumlah Angkatan

terbuka

yang tidak bekerja

dan UKM

UKM

Diarahkan pula untuk 3. Meningkatnya ekspor produk unggulan 3. Produksi ekspor

meningkatkan

daya

saing

koperasi dan industri daerah 7.

tingkat

Indikator

luar 2. Pemberdayaan dunia usaha, koperasi 2. Perkembangan IK

negeri 6.

Key Performa

Sasaran

Mengupayakan

meningkatnya pariwisata daerah

intensitas

Gorontalo

4. Peningkatan produksi perikanan tangkap 4. Produksi perikana 5. Meningkatnya produksi budidaya ikan dan rumput laut

tangkap

5. Produksi budidaya

6. Peningkatan produksi jagung IV-25



8.

Dibuka peluang untuk 7. Peningkatan produksi padi

6. Junlah Produksi Ja

melakukan upaya perluasan 8. Peningkatan populasi ternak sapi

7. Jumlah Produksi P

kesempatan

8. Jumlah populasi S

kerja

dan

peningkatan kualitas tenaga 9. Pembangunan jalan provinsi kerja 9.

9. Terbangunnya jala Peningkatan

produksi 10. Peningkatan Jalan Provinsi

provinsi

pertanian dalam arti luas dan 11. Pembangunan Jalan akses Agropolitan 10.

10. Ruas jalan yang d

Melakukan

11. panjang Ruas jala

pengembangan

sentra-sentra prod

pembangunan

infrastruktur 12. Pembangunan Jalan Nasional

jagung yang diban

daerah.

12. Ruas jalan Nasion 13. Pemeliharaan jalan provinsi rutin dan berkala

dibangun

13. Ruas jalan Provins

14. Pemeliharaan Jalan Nasional

mendapat perbaik

14. Ruas jalan Nasion 15. Pembangunan kanal pencegah banjir

di perbaiki

15. Terbangunnya Ka 16. Tertatanya

prasarana

dan

sarana

pemukiman

pencegah banjir

16. Kecamatan IPM R

17. Pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lain

17. Beroperasi dan

terpeliharanya jar 18. Pelayanan Transportasi Murah, mudah dan cepat

irigasi

18. Beroperasinya sar

transportasi mura 19. Pelayanan Telkom sampai ke ibukota kecamatan

kedaerah terpenci 19. Daerah layanan

20. Peningkatan fasilitas LLAJ

telekomunikasi

20. Menurunnya angk 21. Pelabuhan anggrek sebagai pelabuhan cargo International

kecelakaan lalu lin

21. Kelengkapan fasili

utama dan penun 22. Bandara

Jalaluddin

sebagai

Bandara

Embarkasi Haji

pelabuhan

22. Kelengkapan fasili

utama dan penun 23. Mewujudkan Gorontalo sebagai destinasi IV-26

Bandara



baru tujuan pariwisata

23. Meningkatnya kun

wisata domestik d

24. Percepatan Pembangunan dan mancanegara Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di 24. Terbangunnya pas Kawasan KTM modern dan pasar

IV-27



BAB V KAIDAH PELAKSANAAN Prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran wajib diterapkan oleh seluruh SKPD dalam pelaksanaan kegiatannya dalam pencapaian sasaran programprogram yang tertuang didalam RKPD ini, disamping itu keterpaduan dan sinkronisasi antara satu SKPD dengan SKPD lain akan menjadi hal yang sangat essensial dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012 ini. Sehingga bagi SKPD dalam implementasinya harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sasaran pembangunan tahun 2012. 2. Fokus dan Program Prioritas tahun 2012 (yang diderivasi ke dalam 4 Prioritas Pembangunan tahun 2012). 3. Sasaran dan Program Utama SKPD, yang menjadi lampiran dari RKPD 2012 ini. 4. Indikasi Pagu Anggaran SKPD,

yang menjadi lampiran dalam RKPD tahun

2012 ini. RKPD Tahun 2012 ini memuat matriks program dan kegiatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh SKPD, adalah sebagai berikut : 1. RKPD tahun 2012 menjadi acuan utama dalam penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD tahun 2012. 2. RKPD tahun 2012 menjadi acuan dalam finalisasi Renja SKPD tahun 2012. 3. Renja SKPD 2012 menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD. 4. Renja SKPD yang telah dibahas dalam Musrenbangda 2010, menjadi lampiran Matriks RKPD tahun 2012. Karena itu, dengan tidak mengurangi urgensi tupoksi SKPD, maka acuan asistensi RKA sekaligus RAPBD 2012 seluruhnya berpatokan pada

hasil

Musrenbangda

2011.

Artinya,

usulan

program/kegiatan

Musrenbangda 2011 akan menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2012. Sangat disadari bahwa pencapaian sasaran pembangunan tahun 2012 tidak akan dapat direalisasikan hanya dengan APBD saja, karena itu support yang lebih besar diharapkan melalui usulan pendanaan melalui dekonsetrasi dan tugas pembantuan (UP-SKPD). Karena itu, seluruh SKPD dapat menindaklanjuti pembahasan

UP-SKPD

dengan

Kementrian

dan

Lembaga

terkait

untuk

mendapatkan dukungan pembiayaan dalam rangka pencapaian sasaran masingmasing unit kerja.

Disamping itu, dalam rangka sinkronisasi program antara

Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka RKPD Provinsi Gorontalo merupakan acuan Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD. V-1



V-2



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo

Tahun

2012 merupakan formulasi kebijakan dari penjabaran RPJMD Tahun 2007-2012, dan mengacu pada RKP Nasional. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh permerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga, RKPD 2012 menjadi sangat penting karena menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun 2012 dalam pencapaian agenda dan sasaran dalam RPJMD. Dalam implementasinya, RKPD ini perlu dukungan berupa pemberian masukan

dan

monitoring

dalam

pengendalian

program

dan

kegiatan.

Pembangunan tahun 2012 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal. Hanya dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Gorontalo menuju kemandirian dengan kesejahteraan yang lebih tinggi. Selain itu, kemampuan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh rencana pembangunan kedepan. Disamping hal itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan RKPD tahun 2012. RKPD tahun 2012 ini, disadari belum dapat mengakomodir segala kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah, namun dapat dipastikan bahwa RKPD ini telah melalui penilaian, pertimbangan dan perumusan yang sangat objektif dan rasional berdasarkan prinsip – prinsip perencanaan dan penganggaran sehingga

diharapkan

muaranya

berakhir

pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat secara absolut. GUBERNUR GORONTALO

GUSNAR ISMAIL

VI-1


V. PRIORITAS PENUNJANG LAINNYA PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2

OUTPUT (KEGIATAN) 3

RENCANA TINGKAT CAPAIAN OUTPUT 5

LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

I. DIKPORA Pendukung Kegiatan

1

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Politeknik

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tersedianya Sarana dan Prasarana

1 Keg

Desa Panggulo, Kec. Botupingge

TOTAL DIKPORA

4,500,000.00

4,500,000

II. Dinas Kesehatan Penunjang Kegiatan

2

Program Peningkatan Adminstrasi Perkantoran 2

3

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan

Terselenggaranya pelayanan

(01.01)

Administrasi Perkantoran

administrasi perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

100%

Provinsi

1,156,420.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana

(02.01)

perkantoran

Terselenggaranya peningkatan

100%

Provinsi

1,262,150.00

saran dan prasarana perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Terselenggaranya peningkatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur


100%

Provinsi

450,000.00

100%

Provinsi

368,200.00

100%

Provinsi

150,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3

4

4

perkantoran

saran dan prasarana perkantoran pada UPTD Bapelkesman Provinsi Gorontalo

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang -

Peningkatan pengetahuan aparatur

Terselenggaranya Bimtek

undangan

dalam implementasi peraturan perundang - undangan

Implementasi Peraturan Perundang - undangan

Penyusunan Anggaran dan laporan

Tersedianya 1 dokumen lporan

Terlaksanya kegiatan bimtek

keuangan SKPD (06.01)

keuangan APBD semester dan tahunan

penyusunan laporan keuangan APBD semesteran dan tahunan berdasarkan SAK tahun 2012

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5

5

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

7

6


OUTPUT (KEGIATAN) 3

Rakor pelaksanaan anggaran pembangunan

Adanya sinkronisasi pelaksanaan

Tersedianya Petunjuk

kesehatan tahun 2011

APBD dan APBN antara provinsi dan kab/ kota tahun 2011

Operasional Kegiatan (POK) pelaksanaan anggaran pembangunan kesehatan tahun 2012

Terlaksananya penyusunan Renja

Tersedianya Dokumen

SKPD Kesehatan 2013

Perencanaan Kesehatan 2013

Tersedianya informasi kesehatan

Tersedianya Website Dinas


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

100%

Provinsi

150,000.00

100%

Provinsi

159,901.00

100%

Provinsi

87,500.00

100%

Provinsi

187,590.00

100%

Jakarta

88,000.00

Makassar

150,000.00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8

9

Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan

Pengembangan Informasi & Teknologi (IT) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

10

11 12

13

14

15

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tahun 2012

Sinkronisasi Program

Tersedianya Dokumen

Pembangunan Kesehatan di Provinsi Gorontalo

Kesepakatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Gorontalo

Pelatihan Teknis Pengelola SIK

Terlatihnya tenaga pengelola SIK

Tersedianya tenaga pengelola

Pelatihan Learning Organization

Provinsi terlatihnya tenaga kesehatan dan

SIK Provinsi Terlaksananya konsep LO bagi

pengelola program

bidan & pengelola program

100%

Pelatihan UPPD Kabupaten/Kota

Terlaksananya pelatihan UPPD

tahun 2012

tahun 2012 thp tenaga perencanaan

Tersedianya dokumen usulan

100%

Gorontalo

74,000.00

Operasional Badan Pertimbangan

Terlaksanannya Kajian analisis

pendanaan Kab/Kota melalui UPPD tahun 2012 tersedianya dokumen usulan

100%

Gorontalo

150,000.00

Kesehatan Provinsi Gorontalo

kebijakan kesehatan Provinsi Gorontalo Terlaksananya kegiatan

pertimbangan kebijakan kesehatan Prov.Gorontalo Kegiatan dilaksanakan

100%

Provinsi

250,000.00

Pembekalan & Pembinaan Teknis Bagi dr/drg dan Bidan PTT Pusat Terlaksananya kegiatan Registrasi,

sebanyak 3 kali periode (April, Juni dan September) Meningkatnya jumlah dan jenis

100%

Provinsi

250,000.00

Lanjutan Pembangunan Bapelkesda Prov.

Uji Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kesehatan sesuai Standar Nasional Terbangunnnya Bapelkesda

Nakes yang memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) sampai 50 % Bangunan Fisik Bapelkesda

100%

Kab. Gorontalo

750,000.00

Gorontalo

Gorontalo

Gorontalo mencapai 80 %

Pengadaan Alat Pengolah Data Bapelkesda

Tersedianya Alat Pengolah Data

Tersedianya Alat Pengolah

100%

Provinsi

75,000.00

Pembekalan & Pembinaan Teknis Bagi dr/drg dan Bidan PTT Pusat

16

Operasionalisasi Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Gorontalo

17

18

Kesehatan Provinsi Gorontalo

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/HASIL (PROG) 2

1 I. DIKPORA 19 20

7

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Prov. Gorontalo Pengadaaan Mobelair Bapelkesda Prov.

Bapelkesda Gorontalo Tersedianya Mobelair Bapelkesda

Data Bapelkesda Gtlo 50 % Tersedianya Mobelair

100%

Kab. Gorontalo

50,000.00

Gorontalo Operasionalisasi Kelompok Kerja (POKJA) PPDS/PPDGS Prov. Gorontalo

Prov. Gorontalo Kelompok Kerja (POKJA) dapat

Bapelkesda Prov. Gtlo 50 % Peserta PPDS/PPDGS lulus

100%

Provinsi

40,000.00

aktif melakukan rekrutmen PPDS/PPDGS sesuai dengan Ketentuan Kemkes RI

seleksi administrasi di Kemkes 100 %


Terselenggaranya pelayanan

100%

Provinsi

300,000.00


administrasi perkantoran pada UPTD Bapelkesman Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 21 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

TOTAL DINAS KESEHATAN

6,148,761

III. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8

Program Peningkatan Sarana dan

Meningkatnya pelayanan publik

Prasaran Perkantoran

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

22

9

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahap I Program Peningkatan Koordinasi

Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Meningkatnya pelayanan

Perencanaan

perencanaan, penyusunan program

40% Kota Gorontalo

1,500,000.00

serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakeraan dan ketransmigrasian 23

10

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah dalam Perencanaan dan Monev

Program Pelayanan Administrasi

Meningkatnya sistem pelayanan

Perkantoran

administrasi perkantoran

24 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 11

Program Peningkatan Kapasitas

Meningkat Kapasitas Sumberdaya

Sumber Daya Aparatur

Aparatur

25

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Rapat Koordinasi Perencanaan 1 kegiatan, Rapat teknis, Konsultasi dan Koordinasi terkait program dan kegiatan

100%

400,000.00

Jasa administrasi perkantoran

100%

800,000.00

Pelatihan, Diseminasi, Forum

100%

225,000.00

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN


1 I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Aparatur (Pelatihan, Diseminasi, Forum

Perencanaan, Sosialiasi,

Perencanaan, Sosialiasi, Workshop dan

Workshop dan Bimtek


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Bimtek) 12

Program Peningkatan

Meningkatnya sistem pelayanan

Pengembangan Sistem Keuangan

keuangan

26 Penyusunan Anggaran dan Laporan

Laporan keuangan 1 dokumen,

Keuangan

100%

150,000.00

RKA, dan laporan realisasi keuangan TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3,075,000

IV. Dinas Pekerjaan Umum 13

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27

14

90%

150,000.00

90%

756,145.00

Meningkatnya Prasana dan Sarana Aparatur Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Memadai

90%

1,004,471.00

Tersusunya Tata Kelola Administrasi dengan Pengelolaan Administrasi yang Terpadu Baik

90%

436,852.00

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

90%

Keuangan SKPD Program Peningkatan Aparatur SDM 28

15

Penyusunan Anggaran dan Laporan

Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur

Meningkatnya SDM Aparatur yang Berkompoten

Aparatur yang handal dan berkompoten dalam bidangnya

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 29

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30

17


UPTD LAB Program Peningkatan UPTD

UPTD Lab. Terhadap Pelayanan dan Pemahaman Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi 31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Fasilitas

500,000.00

UPTD 32 Peningkatan Kompetensi Laboratorium

Penunjang Kerja Tersedianya Fasilitas

3,500,000.00

Penunjang Kerja 33 Pembinaan dan Pengawasan quality Kontrol

Terwujudnya pemahaman

1,000,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


Pekerjaan Konstruksi

Konstruksi

PERENCANAAN Program Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah 35 Survey Pengukuran dan Pemetaan

unan Infrastruktur Ke PU-an

LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

1,500,000.00

masyarakat usaha Jakon dalam regulasi manajemen pelak. Konstruksi

Tersusunnya Rencana Kerja

90%

Program Infrastruktur PU TA 2012 yang sinergis dan terpadu

36 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 37 Perencanaan dan Pengawasan Pembang,


masyarakat usaha Jakon dalam regulasi manajemen pelak. Konstruksi Terwujudnya pemahaman

34 Pengembangan Masyarakat Usaa Jasa

18

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Dokumen Hasil Survey

605,280.00

Tersusunya Laporan Evaluasi Program Kegiatan

297,700.00

Master Plan Drainase Kab.

Dokumen Perencanaan dan

Gorontalo

Terkontrolnya Kualitas dan

2,827,240.00 Kab. Gorontalo

50,000.00

38 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program

Kuantitas Pelaksanaan Konstruksi Dokumen Perencanaan 2012

189,995.00

39 Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi

Terkoordinsinya Program dan

253,435.00

Program Pembangunan Infrastruktur

kegiatan Bidang PU antar

Forum Bina Marga Forum Sumber Daya Air Forum Cipta Karya

Kab/Kota, Provinsi dengan Pemerintah Pusat

TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM

13,071,118.00

V. Dinas Perhubungan dan Pariwisata 19 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 40 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 41 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terbangunnya koordinasi dalam pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan dan pariwisata

20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42 Penunjang Operasional Kantor

Meningkatnya pelayanan kantor

21 Program Peningkatan Sarana dan

Meningkatnya kinerja aparatur

Koordinasi program ke pusat

100%

Prov. Gorontalo

600,000.00

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan

100%

Prov. Gorontalo

30,000.00

Barang habis pakai kantor

100%

Prov. Gorontalo

550,000.00

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN


1 I. DIKPORA

Prasarana Aparatur 43 Pengadaan Perlengkapan Kantor 44 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung termasuk Jalan Lingkungan Kantor Dishubpar termasuk Supervisi 22 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Perlengkapan kantor Gadung kantor dishubpar

100% 100%

Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo

150,000.00 1,000,000.00

RKA SKPD dan Laporan Keuangan Dinas

100%

Prov. Gorontalo

150,000.00

Pelayanan administrasi keuangan yang efektif

2,480,000.00

TOTAL DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA VI. Dinas Peternakan dan Perkebunan Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 46 Keg. Penyusunan Data Statistik Pertanian

Perencanaan yang Akuntabel

Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Adanya Sarana Penunjang

Aparatur 47 Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran

Aparatur

Aparatur

25

Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 48 Keg. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel

26

Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 49 Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

23

24

27

Adanya Data & Dokumen Perencanaan

100%

Provinsi Gorontalo

650,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

350,000.00

Tertibnya Administrasi Jasa Perkantoran

100%

Provinsi Gorontalo

985,000.00

Tersedianya Sarana & Prasarana

Peningkatan Jalan Usaha Tani

100%

5 Kabupaten

500,000.00

Penunjang Kegiatan Pertanian

2,5 KM di 5 Kabupaten

Tertibnya Administrasi Keuangan

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

100%

Provinsi Gorontalo

300,000.00

Diklat Teknis Perencana dan Statistik

Keuangan 50 Keg. Penyusunan Anggaran & Laporan Keuangan SKPD TOTAL DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

2,785,000.00

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN


1 I. DIKPORA VII. Dinas Kehutanan dan Pertambangan 28

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

51

30

Master plan penataan hutan tingkat provinsi 2013-2017

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 53 Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran Program Pelayanan administrasi perkantoran

Penyebaran Peta Kawasan hutan sesuai RTRW Provinsi Penataan Kawasan spatial tingkat provinsi Penyusunan peta arahan indikatif tingkat provinsi Rakorbanghuttam Penyusunan Renstra 2013-2017 Laporan Monev

6 kab/kota

Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran 1 unit gedung kantor Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran Prov. Gorontalo Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran Prov. Gorontalo

54 Pelayanan jasa administrasi perkantoran

31


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

- Peningkatan pendapatan kelompok usaha tanaman rakyat , Aplikasi RTRW sebagai basis pembangunan kehutanan

52 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

29

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan

6 kab/kota

400,000.00

Prov. Gorontalo

300,000.00

Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran 1 unit gedung kantor

Kota Gorontalo

800,000.00

1 kegiatan

Prov. Gorontalo

400,000.00

1 Laporan keuangan

Prov. Gorontalo

200,000.00

1 RKSP (Rencana Kawasan Spasial Tkt Provinsi) 1 RKITP (Rencana Kawasan Indikatif Tingkat Provinsi) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 laporan

TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN

2,100,000

VIII. Badan Investasi Daerah 32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56


Efektifitas dan efisiensi

Penyediaan jasa-jasa yang

pelaksanaan kegiatan operasional kantor

mendukung administrasi kantor

100% Prov. Gtlo

300,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

33


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57

34


kelancaran operasionalisasi sarana

Pemeliharaan rutin/berkala

Aparatur

dan prasarana SKPD BID

gedung, peralatan kantor, kendaraan dinas, dll

Kinerja Keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Dokumen Laporan Kinerja

100% Prov. Gtlo

400,000.00

100% Prov. Gtlo

200,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Anggaran SKPD

Anggaran SKPD

TOTAL BADAN INVESTASI DAERAH

900,000.00

IX. Badan Koordinasi Penyuluh 35

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59

36

Kegiatan Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD

60

Koordinasi Penyusunan Program/ Kegiatan

61

Koordinasi pendataan Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

62

38

Terwujudnya Laporan Penatausahaan Kinerja keuangan SKPD

100%

SKPD

81,494.00

Tersusunnya Rumusan Perencanaan Program/Kegiatan 2013 Tersedianya data jumlah penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se- Provinsi Gorontalo Terlaksananya monitoring serta pelaporan kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo dan Pusat

216,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

30,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

699,000.00

Terlaksnananya Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan/kegiatan yang komprehensif dan proporsional Tersedianya data penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang lebih akurat Tersedianya dokumen data pelaksanaan program/kegiatan serta hasil monev Tersedianya Dokumen data pelaksanaan program/kegiatan

100%

Kabupaten/Kota

276,000.00

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Tertib Administrasi Pengelolaan Jasa Perkantoran

100%

SKPD

937,474.00

Program koordinasi yang lebih komprehensif

Rapat Koordinasi dan Evaluasi

37

Tersedianya data Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan

Supervisi, Monitoring dan evaluasi

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 63 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

64

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana

OUTPUT (KEGIATAN) 3 Terlaksananya Kegiatan yang

RENCANA TINGKAT CAPAIAN OUTPUT 5 100%

LOKASI 7 SKPD

Perkantoran tepat waktu dan tepat sasaran TOTAL BADAN KOORDINASI PENYULUH

PAGU (Rp.000) 2011 6 1,670,557.00 3,910,525.00

X. Badan Keuangan Daerah 65

Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu

80%

Provinsi Gorontalo

350,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

125,000.00

100%

Provinsi Gorontalo (Samsat Delivery Bonbol, Boalemo, Pohuwato)

200,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

115,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

225,000.00

Tersusunnya Database Aset SKPD melalui SIMBADA

100%

Provinsi Gorontalo

600,000.00

Terlaksananya Koordinasi BLUD

100%

Provinsi Gorontalo

100,000.00

Laporan Keuangan BUMD yang Berbasis teknologi Informasi

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan

100%

Provinisi Gorontalo

140,000.00

dan sesuai SAK Dokumen Standard Satuan Harga dan Standard Belanja

Keuangan BUMD Tersusunnya Buku Standard Satuan Harga dan Standard Belanja Tahun Pengadaan

100%

Provinsi Gorontalo

100,000.00

2012 Provinsi Gorontalo Pergub APBD 2012

100%

Provinsi Goorntalo

350,000.00

Pergub APBD Perubahan 2012

100%

Provinsi Gorontalo

200,000.00

Target Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2012 Opersional Samsat

66

Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan

67

Rakorev PBB Tahun 2012

68

Pemeliharaan Data Base Aset

69

Pembinaan Keuangan BLUD dan

70

Dana Bergulir Pembinaan BUMD

71

Penyusunan Buku Standardisasi Barang Dan jasa

72

Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Penyusunan Ranpergub Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD dan Penyusunan

73

Sinkronisasi Aturan dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pencapaian Target PBB Tahun 2012 Presentase Aset SKPD yang tercatat melalui SIMBADA Asistensi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) Dokumen Inventarisasi Aset Provinsi Jumlah BLUD yang Mandiri

Peraturan APBD 2012

Peraturan Daerah Perubahan APBD 2012

Sosialisasi Pajak Kendaraan bermotor melalui media cetak/ Media elektronik & pembukaan samsat pembantu Taludaa Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 Pemeliharaan SI PAMOR (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor ) dan Samsat Delivery Jumlah Konsultasi Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Ke Pusat Rakorev PBB Tahun 2012

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN


1 I. DIKPORA 74 75

Ranpergub tentang Perubahan APBD Penyusunan KUA PPAs dan Nota Keuangan RAPBD/ RAPBD-P Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Dokumen KUA PPAs dan Nota Keuangan RAPBD/ RAPBD-P Tingkat Idle Cash

Dokumen KUA PPAs dan Nota Keuangan RAPBD/ RPABD-P Laporan Arus Kas Bulanan

100%

Provinsi Gorontalo

150,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

75,000.00

Jumlah SKPD yang On Line Menggunkan Jaringan Sendiri Perda APBD Kab./Kota yang

Tingkat kecepatan dan hambatan operasional SIMDA Eavaluasi APBD Indukdan APBD-P Kota/

80%

Provinsi Gorontalo

600,000.00

yang tepat waktu dan tepat sasaran Tingkat pelayanan terhadap sub-sub bidang Tingkat Pelayanan keuangan terhadap masyarakat dan SKPD Tingkat Pelayanan Administrasi terhadap sub-sub Bidang

Kabupaten

100%

Provinsi Gorontalo

250,000.00

Opersionalisasi sub-sub Bidang

100%

Provinsi Gorontalo

1,200,000.00

Opersionalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan SKPD

100%

Provinsi Gorontalo

6,500,000.00

Opersionalisasi sub-sub Bidang

100%

Provinsi Gorontalo

980,000.00

Pergub pertanggungjawaban APBD 2012

100%

Provinsi Gorontalo

318,700.00

Laporan Keuangan DK/TP

100%

Provinsi Gorontalo

72,800.00

Pergub kebijakan Akuntansi tahun 2012

100%

Provinsi Gorontalo

100,613.00

100%

Provinsi Gorontalo

396,600.00

SPD. 76 77

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota

78

Peningkatan Sarana Perkantoran

79

Peningkatan Prasarana Perkantoran

80


81

Penyusunan Ramperda tentang

Peraturan pertanggungjawaban

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD tahun 2011

APBD dan penyusunan ranperda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 82

Pembinaan dan monitoring

Ketepatan waktu penyampaian

penyusunan Laporan Keuangan

laporan

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Penyampaian laporan sesuai standar laporan keuangan

83

Penyusunan sisdur dan sosialisasi

Peraturan tentang kebijakan

84

Penatausahaan dan pelaksanaan

Laporan Keuangan SKPD tepat

Laporan Keuangan SKPD

APBD

waktu

Laporan Realisasi Anggaran

Opini BPK WTP dengan

tahun 2012

akuntansi

Paragraf penjelas

TOTAL BADAN KEUANGAN DAERAH

13,148,713.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I.XI.DIKPORA Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi 39 Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Sinkronisasi program dan kegiatan

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Bandwith 10 Mpbs

antara provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011

85 Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Forum SKPD 1 kali kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

250,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

450,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

150,000.00

Evaluasi pelaksanaan kegiatan 4 kali setahun Lakip 2011, LPPD 2011 dan Renja tahun 2013

40

Program Peningkatan Pelayanan


Administrasi Perkantoran 86 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Adminstrasi Perkantoran Honorarium pegawai Non PNS Belanja bahan pakai habis Belanja bahan kegiatan pelayanan kantor Belanja jasa kantor Belanja Perawatan Kendaraan bermotor Belanja cetak/penggandaan/ Penjilidan Belanja sewa sarana mobilitas Belanja makan dan minum rapat

41

Program peningkatan sarana dan

Peningkatan pelayanan

Prasarana Perkantoran

perkantoran

87

42

Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran

Perkantoran

Rehabilitasi gedung kantor

Program Kegiatan Pelayanan

Peningkatan pelayanan

administrasi keuangan

administrasi keuangan

88

Kegiatan Pelayanan administrasi keuangan

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6 1,850,000.00

TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TEKNOLOGI

XII. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 43

Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan 89

Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana

Peraturan, Perda, Protap

Dokumen Rencana Aksi

Penanggulangan Bencana tersusun

Daerah dan PERDA

100%

Provinsi Gorontalo

200,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

250,000.00

Provinsi Gorontalo

150,000.00

di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

44

Penanggulangan Bencana 90

Penyusunan Program, Rencana Kerja dan

Meningkatnya koordinasi dan

Program yang

Anggaran, Pemantauan, dan Evaluasi

keterpaduan perencanaan,

berkesinambungan

Program serta Penyusunan Laporan

pembinaan, pengendalian terhadap

Pemantauan program yang

Keuangan SKPD

program, administrasi, dan sarana

sudah berjalan

prasarana serta kerjasama di

Monitoring dan evaluasi

lingkungan BPBD, serta

program

tersedianya laporan yang akurat,

Pengumpulan data

akuntabel, cepat, tepat, dan efisien

Penyusunan Laporan Laporan

45

2 Kali 4 Kali 4 Dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 91

Terciptanya sinkronisasi

- Koordinasi dengan Instansi terkait

2 Kali

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi

program Bidang

- Persiapan Pelaksanaan

2 Kali

Program Kegiatan Bidang

Penanggulangan Bencana

- Pelaksanaan Rapat

Penanggulangan Bencana

dengan Badan Penangguangan

- Rekomendasi

2 Dokumen

Bencana Daerah Kab/Kota

- Laporan

2 Dokumen

2 Kali

se-Provinsi Gorontalo

46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana 92

93


Terselenggaranya pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang efektif dan

- Persiapan - Pelayanan Administrasi - Laporan

100%

Provinsi Gorontalo

150,000.00

dan Sarana dan Prasarana

Pembangunan Gedung/Kantor BPBD

Tersedianya bangunan yang

Kantor BPBD dan Gudang

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA 47

Penanggulangan Bencana 94 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 representatif

Logistik

Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat

Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di daerah terkena bencana Terselenggaranya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar di daerah trkena

95

Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana

Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan darurat

96

Perbaikan Darurat Bencana dalam Rangka Pemulihan Dini sarana dan Prasarana Vital di Daerah Terkena Bencana Penyiapan Logistik di Kawasan Rawan Bencana PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem) Penanggulangan Bencana Pemeliharaan Peralatan dalam

Terlaksananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar Terlaksananya koordinasi ketersediaan logistik Terciptanya sistem informasi pengendalian penanggulangan bencana Terlaksananya koordinasi

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ketersediaan peralatan

97 98

99

XIII. Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi 48 Program Pengendalian Administrasi Pembangunan 100 Optimalisasi sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

6 Lokasi

Kab/Kota

300,000.00

6 Lokasi

Kab/Kota

600,000.00

6 Lokasi

Kab/Kota

800,000.00

6 Lokasi

Kab/Kota

500,000.00

Terlaksananya sistem informasi penanggulangan bencana

6 Lokasi

Kab/Kota

200,000.00

Terlaksananya pengelolaan

6 Lokasi

Kab/Kota

1,000,000.00

peralatan penanggulangan bencana TOTAL BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Tercapainya pengendalian Administrasi pembangunan Meningkatnya jumlah lelang yang menggunakan sistem e-proc oleh SKPD otonom dan instansi vertikal

5,150,000.00

100%

Pelatihan sistem e-procurement untuk Panitia, PPK & Penyedia Jasa Sosialisasi aturan-aturan sistem e-procurement Kab/Kota - Verifikasi dokumen perusahaan yang akan ikut tender melalui e-proc. - Pemeliharaan peralatan e-procurement - Sewa Bandwith 3,5 MBps - Pengadaan 1 unit genset dan UPS - Koordinasi/konsultasi Pem erintah Pusat dan Daerah

LPSE, Biro P2E

800,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

101 Administrasi umum kegiatan pembangunan.

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Terlaksananya sosialisasi produk hukum dan tersedianya data paket pekerjaan yg melakukan verifikasi dokumen administrasi.

102 Kesekretariatan

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

100%

Prov. Gorontalo

750,000.00

100%

Biro P2E

700,000.00

100%

Prov. Gorontalo

150,000.00

100%

Prov. Gorontalo

300,000.00

-Tersusunnya juknis dan juklak program dan keg. adm. Pemb. - Sosialisasi Perpres No. 54 /10 - Verifikasi dokumen adm. pelaksanaan kegiatan pemb. - Forum, Bimtek, Asosiasi Perusahaan - Tersusunnya Perda 'Pembentukan ULP. - Koordinasi / Konsultasi Pem Pusat dan Daerah

Tertata & terkelolanya urusan RT adm. keuangan & kepegawaian biro. -

Pengelolaan Urusan RT Biro Penataan Adm. Kepeg. Biro Penge. Adm. Keuangan Biro Penyusunan Lap. Tahunan Penyusunan LAKIP Koordinasi / Konsultasi Pem Pusat dan Daerah - Pengadaan kendaraan dinas kepala biro 49 Program Monitoring & Evaluasi

103 Evaluasi Kegiatan Pembangunan

103 Monitoring Kegiatan Pembangunan

TERLAKSANANYA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN - Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi dan tingkat kab./kota

- Pelaksanaan rapat koord. & evaluasi tingkat Prov. Gtlo - Pelaksanaan rapat koord. & evaluasi tingkat kab/kota

- Meningkatnya jumlah keg. Pemb. yang dimonitor. - Pedoman monitor & evaluasi - Pelaksanaan monitor & eval. - Laporan hasil Monitor & Eval.

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

I. DIKPORA 104 Pelaporan Kegiatan Pembangunan

50

Program Pembangunan Ekonomi 105 Koordinasi & Pengendalian Bidang Produksi Daerah

- Tersedianya data realisasi fisik & keuangan keg. pemb. dana APBD /APBN secara online dan . uptodate dalam e-report

Terlaksananya koordinasi & Penge. bidang pembangunan ekonomi Terlaksananya koord, pengen & tersedianya data produksi daerah secara online dalam e-economic.

106 Koordinasi & Pengendalian Bidang Sarana Perekonomian

- Terlaksananya koord, pengen, tersusunnya 50 buku indikator ekonomi 2011 & tersedianya data sarana perekonomian secara online dalam e-economic.

107 Koordinasi & Pengendalian Bid. Kemitraan & Kelembagaan

Terlaksananya koord, pengen dan tersedianya data kemitraan dan kelembagaan secara online dalam e-economic.

- Format design tampilan paparan rakorev - Entry Data reali. Pelaks. keg. pemb. oleh SKPD & Satker - Rekap. dan Identifikasi data - Konfirmasi data ke SKPD - Lap. realisasi fisik dan keu. baik dari SKPD/Satker/Pemda Kab/Kota dan tim Monitoring Evaluasi P2E

100%

Biro P2E

150,000.00

- Rapat koord. dgn instansi terkait bid. Produksi Daerah - Konsultasi, monitor, pengen, pengawasan di bid Prod. Daerah - Mengikuti keg. diklat, bimtek, lokakarya, seminar bid. produksi daerah - Peny. Buku Indi. Ekonomi Prov. Gorontalo Tahun 2011 - Rapat koord. dgn instansi terkait bid.sarana perekonom. - Konsultasi, monitor, pengen, pengawas. di bid.sarana perek - Ikutsertanya staf pada keg. diklat, bimtek, lokakarya, seminar. pada bid. sarana perek - Review ekonomi - Koordinasi TPIPED - Menunjang kegiatan Word Maize Centre 2012 - Rapat koord dgn instansi terkait Bid Kemitraan & Kelembagaan - Konsultasi, monitor, pengen, pengawasan di Bid Kemitraan dan Kelembagaan - Ikutsertanya staf pada keg. diklat, bimtek, lokakarya, seminar dll pada bidang

100%

Prov. Gorontalo

150,000.00

100%

Prov. Gorontalo

200,000.00

100%

Prov. Gorontalo

150,000.00

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN


1 I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

kemitraan & kelembagaan TOTAL BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN EKONOMI

PAGU (Rp.000) 2011 6 3,350,000.00

XIV. Dinas Kelautan dan Perikanan 51 Program Pelayanan Administrasi Penunjang Kegiatan Utama Dinas Kelautan dan Perikanan

Perkantoran 108 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan profesional

109 Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

52

53

Program Peningkatan Sarana dan

Tersedianya kelengkapan sarana &

Prasarana Aparatur 110 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

prasarana perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan

Terciptanya pelayanan administrasi

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 111 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

keuangan yang prima & profesional

Terlaksananya pelayanan adm. perkantoran yang prima dan profesional Terlaksananya penyusunan Program/Rencana Kerja TA. 2013 dan Monev Program/ Kegiatan TA. 2012

12 Bulan

Provinsi Gorontalo

1,200,000.00

1 Tahun

Provinsi Gorontalo

300,000.00

Terlaksananya penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran Rehab Kantor dan Mushola

12 Bulan

Provinsi Gorontalo

100,000.00

1 Paket

Provinsi Gorontalo

500,000.00

Terlaksananya pelayanan adm. keuangan yg prima &profesional

12 Bulan

Provinsi Gorontalo

200,000.00

TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2,300,000.00

XV. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa & PK 54 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

55

Peningkatan Pelayanan Internal Costumer (65 Pegawai) dan kegiatan rutin dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPMD-PK

Terlaksanaya pelayanan jasa adimistrasi perkantoran pada pada 3 Bidang, bagian keuangan dan sekretaris lingkup BPMD-PK

100%

Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo

350,000.00

113 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Servis sarana pendukung operasional dan pengadaan sarana lainnya

100%


500,000.00

114 Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor

Tersedianya lahan gedung

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada pada 3 Bidang, bagian keuangan dan sekretaris lingkup BPMD-PK terbangunya kantor BPMD-PK

100%

Provinsi Gorontalo

4,500,000.00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

BPMD-PK


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

BPMD-PK dan Pembangunan Fisik Tahap Awal,

56 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik, Daerah (Lintas SKPD) 115 Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program/ Kegiatan

57

Terkendalinya dan Terevaluasinya Program/ Kegiatan BPMD-PK Mulai Dari Tingkat Kabupaten/ Kota, Maupun Tingkat Provinsi Dalam Rangka Mengurangi Resiko Tumpang Tindih Kegiatan dan tidak Fokusnya Program Kegiatan Khususnya Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksnanya Sistem Pengendalian, Evaluasi, dan pelaporan Program Kegiatan terkait urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat secara akurat dan data terbaru pada unsur perencanaan

100%


350,000.00

100%


150,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 116 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

XVI. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 58 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 117 Perencanaan Program

59

Program Pelayanan Adm Perkantoran 118 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 119 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH) 120 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH) 121 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)

Meningkatnya Pelayanan Tersedia Peralatan dan Administrasi Keuangan Secara Perlengkapan Administrasi Optimal Keuangan TOTAL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & PK

5,850,000.00

Meningkatnya koordinasi penyusunan rencana a. Terlaksananya Musrenbangtan Prov kerja, kebijakan dan program sesuai siklus b. Terlaksananya Rapat Perencanaan perencanaan dan Evaluasi Program c. Terlaksananya RAKERDA

100%

Provinsi Gorontalo

444,043.00

Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran Terwujudnya peningkatan pelayanan publik Terwujudnya peningkatan pelayanan publik Terwujudnya peningkatan pelayanan publik

Tersedianya administrasi perkantoran Tersedianya fasilitas operasional kantor Tersedianya fasilitas operasional kantor

100%

Provinsi Gorontalo

802,880.00

100%

Provinsi Gorontalo

363,160.00

100%

Provinsi Gorrontalo

249,137.00

Tersedianya fasilitas operasional kantor

100%

Provinsi Gorontalo

401,655.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

60

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 123 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BBTPH)

61

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 124 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 paket

100%

Provinsi Gorontalo

109,500.00

Terwujudnya sarana prasarana laboratorium benih

Tersedianya sarana prasarana laboratorium benih 1 paket

100%

Provinsi Gorontalo

30,020.00

100%

Provinsi Gorontalo

150,000.00

Peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Tersusunnya dokumen anggaran 2011 dan akuntabilitas keuangan dan laporan keuangan 2011 1 dokumen TOTAL DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2,550,395.00

XVII. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah 62 Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125 Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai 126 Mobile Pelaksanaan monitoring pengadaan CPNS ke Kab/Kota 127 Pemberian Penghargaan, Tanda-tanda Jasa, Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Kenaikan Gaji Berkala

128 Koordinasi Bidang Kediklatan dan Kepegawaian

63

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 129 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

- Penyusunan Anggaran, laporan kinerja dan keuangan SKPD melalui Laporan Keuangan tiap Semester

Dokumen bezeting & formasi pegawai yg disusun sebanyak 1 dokumen CPNS yg akan diangkat pada Kab/Kota sebanyak 1000 orang Jumlah Aparatur yang beroleh penghargaan & prestasi tertinggi sebanyak 65 org dan 36 orang Jumlah Aparatur yang diambil sumpah & janji sebanyak 350 org Jumlah aparatur yang beroleh kenaikan gaji berkala sebanyak 1000 orang Jumlah kegiatan kediklatan dan kepegawaian yg dilaksanakan di Prov. Gtalo & di Luar Daerah

100%

Provinsi Gorontalo

315,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

350,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

150,000.00

100%

Provinsi Gorontalo Luar Daerah

175,000.00

Tersedianya rencana anggaran dan laporan keuangan SKPD sebanyak 3 dokumen

100%

Provinsi Gorontalo

200,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

I. DIKPORA 64

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Layanan operasional kantor melalui pemenuhan kebutuhan harian ktr

130 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

65

Terlaksananya kegiatan operasionalisasi perkantoran dengan baik dan lancar melalui penyediaan kebutuhan kantor sebanyak 1 Paket

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000.00

Tersedianya sarana prasarana perkantoran sebanyak 1 Paket 132 Penunjang Layanan Publik Kantor Tersedianya alat layanan informasi pada BKPAD secara BKPAD elektronik sebanyak 1 Paket TOTAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH

100%

Provinsi Gorontalo

500,000.00

100%

Provinsi Gorontalo

350,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 131 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Layanan kepegawaian & Kediklatan pada BKPAD melalui pemenuhan sarana dan prasarana penunjang secara elektronik

3,040,000.00

XVIII. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 66 Program Pelayanan Administrasi Penunjang kegiatan Badan Kesbangpol

Perkantoran 133 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 134 Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Program Kegiatan di Bidang KesbangPol dan Konsultasi Keluar Daerah

Terwujudnya pelayanan administrasi

Pelayanan Administrasi

perkantoran yg efektif dan efisien Sasaran : Badan KesbangPol

- Koord. Dgn Badan Kesbang

Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo Hasil : Sikronisasi Program Bid.

- Persiapan pelaksanaan

KesbangPol

- Rapat Koordinasi

12 Bulan

Provinsi

500,000.00

Gorontalo 2 Kali

Kab/Kota

- Koordinasi Tingkat Pusat - Laporan

Provinsi

150,000.00

Gorontalo 2 Kali 2 Kali/60 Orang 6 Kali 2 Dokumen

67 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 135 Peningkatan Sarana dan

Tersedianya sarana dan prasarana

Pelayanan kegiatan operasional

penunjang keg. Operasional Kantor

kantor

136 Bimbingan Teknis Implementasi

Sasaran:Aparat Kesbang Prov.

Kegiatan Diklat/Kursus/Bimtek/

Peraturan Perundang-undangan

Hasil: Meningkatnya kapasitas

Sosialisasi/Workshop

aparat KesbangPol

Laporan


12 Bulan

Provinsi

250,000.00

Gorontalo

68 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Orang

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

250,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

69


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Program Peningkatan Pengem. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 137 Penyusunan anggaran dan laporan keuangan SKPD

Meningkatnya pengelolaan

- Persiapan

2 Kali

Provinsi

keuangan yang akuntabel

- Pengumpulan data

2 Kali

Gorontalo

- Penyusunan Laporan

4 Kali

- Laporan 70

4 Dokumen

Program Peningkatan Pemberantasan

Meningkatnya Pemahaman Masy.

Penyakit Masyarakat

Tentang Penyakit Masyarakat Sasaran : Kesbang Kab/Kota, Dinas

- Koord. Dgn Instansi terkait

4 Kali

Provinsi

Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga

- Rapat Panitia

2 Kali

Gorontalo

Kerja & Transmigrasi, Satpol PP, TNI POLRI Hasil : Terwujudnya pola dan

- Persiapan Pelaks. Kegiatan - Pelaksanaan Kegiatan - Pemantauan

mekanisme rehabilitasi fisik & non fisik pasca konflik Sasaran : KesbangPol Kab/Kota, BNP,

- Laporan

138 Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Sosial

139 Rapat Koordinasi Pencegahan Penyakit Masyarakat

Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial, POLDA, KPA, Kementrian Agama Hasil : Berkurangnya penyakit

- Koord. Dgn Instansi terkait - Rapat Panitia - Persiapan Pelaks. Kegiatan - Rapat Koordinasi - Pemantauan - Laporan

masyarakat diberbagai lapisan kehidupan masyarakat TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

150,000.00

200,000.00

2 Kali 2 Kali/100 Orang 6 Kali 2 Dokumen 4 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali/300 Orang 6 Kali 2 Dokumen

Provinsi Gorontalo

500,000.00

2,000,000.00

XIX. Sekretariat Dewan Provinsi 71 Pelayanan Administrasi Perkantoran 140 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai dan Pelayanan yang Prima terhadap Dewan Tersedianya Sarana dan Prasarana

Terpenuhinya Administrasi Perkantoran

Prov.Gtlo

1,055,252.00

Terpenuhinya Sarana dan

Prov.Gtlo

4,328,896.00

Aparatur guna menunjang Kegiatan Perkantoran


73 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 142 Penyusunan Anggaran & Laporan Keuangan SKPD

Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Terlaksananya Penyusunan Anggaran & Laporan Keuangan SKPD

Prov.Gtlo

165,000.00

74 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

72 Peningk. Sarana &Prasarana Aparatur 141 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 143 Pembahasan Ranperda

I. DIKPORA

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Rakyat Daerah

144 Hearing/Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarkat/Tokoh Agama 145 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

146 Rapat-rapat Paripurna

147 Kegiatan Reses

148 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 149 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 150 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

75 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 151 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

7 Prov.Gtlo

PAGU (Rp.000) 2011 6 3,533,541.00

Prov.Gtlo

292,050.00

Meningkatnya Pelayanan dalam Memfasilitasi Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Meningkatnya Pelayanan dalam memfasilitasi segala kebutuhan/ kelancaran Rapat. Terjaringnya Aspirasi Masyarakat melalui Reses di Dapil I,II dan III

Prov.Gtlo

920,667.00

Prov.Gtlo

538,175.00

Prov.Gtlo

1,770,230.00

Terlaksananya Kunjungan Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Meningkatnya Pemahaman PeraturanPerundang-undangan Meningkatnya kapabilitas(kemampuan) terhadap peranan dan fungsi Dewan

Prov.Gtlo

3,037,760.00

Prov.Gtlo

1,316,934.00

Prov.Gtlo

9,091,676.00

Terjalinnya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya

Prov.Gtlo

353,100.00

OUTPUT (KEGIATAN) 3


Terlaksananya Pembahasan Ranperda menjadi Perda Meningkatnya Gagasan,Opini,Tuntutan,Dukungan atas Keputusan yang diambil

LOKASI

26,403,281.00

TOTAL SEKRETARIAT DEWAN PROVINSI XX. Badan Narkotika Provinsi 76

Penyusunan Program Keg. Tahun 2013 152 Koordinasi Program Keg. terpadu antara instasi yang relevan dengan bidang P4GN 153 Penyelenggaraan informasi P4GN melalui internet

77

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 154 Penyusunan dokumen dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja 155 Membentuk sistem pelayanan terpadu satu

terkoordinasinya program antara instansi terkait & Kab/Kota tereselenggaranya informasi P4GN melalui Internet

100%

Prov. Gtlo/kab/kota

500,000.00

100%

Prov. Gorontalo

100,000.00

Lintas Sektor

Tersedianya Dokumen Kegiatan yang Akuntabilitas

100%

Prov. Gtlo/kab/kota

1,000,000.00

Lintas Sektor

terbentuknya sistem pelayanan

100%

Prov. Gtlo/kab/kota

500,000.00

Lintas Sektor

Lintas Sektor

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


pintu untuk bidang P4GN 78


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

terpadu

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 156 Pengembangan Sarana dan Prasarana 157 Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana

79

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Peningkatan Kapasitas SD Aparatur 158 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

tersedianya Sarana dan Prasarana terpeliharanya Sarana dan Prasarana

100%

Provinsi Gtlo

1,000,000.00

100%

Provinsi Gtlo

750,000.00

Penyusunan dokumen Keuangan dalam rangka mendukung akuntabilitas Kegiatan TOTAL BADAN NARKOTIKA PROVINSI

Tersedianya Dokumen Kegiatan Keuangan yang Akuntabilitas

100%

Prov. Gorontalo

750,000.00

Ketersediaan Dokumen, Bahan, Peralatan, Jasa dan SDM Untuk Menunjang Pelayanan Kantor

Paket Penyediaan Bahan dan Peralatan.

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana

4,600,000.00

XXI. INSPEKTORAT 80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Paket Jasa Listrik, Telephone, Air, Internet, Kebersihan, Peliputan dan Sewa KDO Serta Jasa Lainnya. Dokumen pengadaan, Kepegawaian, Asset dan Dokumen Lainnya.

5 Paket Bahan & Peralatan

Inspektorat Provinsi Gorontalo

500,000.00

12 Paket Jasa

Dokumen Pengadaan 5


Dokumen Kepegawaian 1 * Dokumen Asset 1 *

Tenaga Penunjang Keg. Kantor

* 1 Dokumen Lainnya 3 Orang

Inspektorat Prov. Gtlo

81 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 160 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

161 Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi 162 Pelaksanaan Pengawasan Reguler

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Penyelesaian Pemeriksaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Secara Tepat Waktu Penyelesaian Pemeriksan Reguler

Dokumen Pemutakhiran Data TLHP Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Sidang MP-TP/TGR Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Review Laporan Hasil Pemeriksaan

5 Dokumen Pemutakhiran Data TLHP Bukti Setoran TLHP Rp. 5.000.000.000,3 Kali Sidang Dokumen Laporan

Jakarta, Manado, Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota

5 LHP 1 Unit KDO

4 Pemkab,1 Pemkot,

29 SKPD Pemprov Gorontalo

400,000.00

1,100,000.00

400,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Kab/Kota Pemerintah Kab/Kota Secara Tepat Waktu 163 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah

164 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH

165 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

166 Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo

167 Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional

168 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja

Tertanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat Secara Tepat Waktu dan Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi

Penyelesaian Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Boalemo dan Pendampingan Itjen Kemendagri Penyelesaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota Secara Tepat Waktu Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Terlaksananya Koordinasi Dengan Aparat Pengawasan dan APH Secara Intensif dan Berkelanjutan

Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Serta Sarana Pendukung Lainnya. Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Diperiksa Khusus Jumlah Sekolah Yang Disosialisasi Program Anti Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi Dengan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Pengawasan Ketersediaan Sarana Pendukung Dlm Penanganan Kasus Pengaduan Masy. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Kegiatan Pendampingan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota dan Evaluasi Draft LPPD Provinsi Serta Sarana Pendukung SKPD Yang Akan Disosialisasikan Tentang SPIP

Inspektorat Prov.Gorontalo 30 Kasus

Lingkup Pemprov dan Kab/Kota

6 Sekolah

Kota Gtlo (2 Sekolah) Kab. Boalemo (2 Skl) Kab. Pohuwato (2 skl) 6 Mitra Kerja

6 Kali

360,000.00

1 Unit KDO-S


Dokumen Laporan

Pemprov. Gorontalo dan Pemkab. Kab/Kota

100,000.00

6 LHE, 1 Unit KDO

5 Pemkab, 1 Pemkot & Pemprov.

300,000.00

10 SKPD

Pemerintah Provinsi Gorontalo

110,000.00

SKPD Yang Telah Membentuk Satgas SPIP SKPD Yang Dilakukan Diagnostic Asessment SPIP Jumlah Pelaksanaan Koordinasi

10 SKPD

Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo Jakarta, Manado, Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota

Jumlah Lembaga Pengawasan dan APH Yang Melakukan Koordinasi Secara Intensif dan Berkelanjutan .Dokumen PKPT .Peta Pengawasan -

6 Lembaga

3 SKPD 24 kali

1 PKPT, 7 Peta Pengawasan, 1 LAKIP

Jakarta dan Provinsi Gorontalo

250,000.00

150,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA 169 Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional

82


OUTPUT (KEGIATAN) 3

Tahun 2013 dan Laporan Kinerja Terlaksananya Rakor Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional di Provinsi Gorontalo

Inspektorat Provinsi & Kegiatan Rakor Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional

Tersedianya Sarana Pendukung Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dimanfaatkan

Peralatan Mesin dan Perlengkapan kantor


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

1 Paket

Provinsi Gorontalo

500,000.00

1 Unit Kenderaan Dinas Roda 4 (empat)

Provinsi Gorontalo

600,000.00

1 Unit KDO

Provinsi Gorontalo

150,000.00

1 Paket Dokumen RKA, ROK, DPA SKPD dan Laporan Keuangan SKPD 1 Kali Pelaksanaan 1 Dokumen Data dan Informasi

Provinsi Gorontalo

175,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 Paket Penataan Halaman Kantor 4 Paket Meubelair 83

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 171 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

172 Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Terselenggaranya Pelayanan Adm Keuangan Secara Optimal

Tersedianya Sistem Informasi Bidang Pengawasan dalam Rangka Keterbukaan

Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Keuangan Dokumen RKA, ROK, DPA SKPD dan Laporan Keuangan SKPD Pelatihan Pengelolaan Keuangan Dokumen Data dan Informasi Pengawasan Yang Dapat Diakses Oleh Publik. Media Informasi Pengawasan Untuk Publik

1 Media Website 1 Buletin Media Pengawasan

TOTAL INSPEKTORAT

5,095,000.00

XXII. Biro Pemerintahan 84

Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Pengembangan Aparatur 173 Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Terciptanya Sinergitas

Terlaksananya Program/

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan, dan Penyelesaian

Umum di Daerah

Berbagai Masalaah

1 Paket

Provinsi Gorontalo dan

150,000.00

antara Kab/Kota

penmyelenggaraan Pemerintahan umum di Daerah 174 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Pemda Provinsi,

Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Terlaksananya Tugas Serta Kegiatan Pemerintahan

1 Paket

Provinsi Gorontalo

150,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


Instansi Vertikal Dan Kabupaten/Kota 175 Fasiltasi Peningkatan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Terciptanya Pemahaman Yang

Provinsi Gorontalo yang terpadu/terintegrasi Fasilitasi dan Sosialisasi

Sama Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah dan pihak ketiga

Peraturan Per Undangan-undangan terkait dengan tata cara kerjasama


1 Paket

LOKASI 7

Prov.Gtlo

PAGU (Rp.000) 2011 6

250,000.00

Daerah 85 Pelayanan Adm Perkantoran 176 Pelayanan Umum Adm Perkantoran

Optimalnya pelayanan adminis-

Terpenuhinya kebutuhan ATK

trasi perkantoran

dan menunjang kegiatan Administrasi perkantoran lainnya

Adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik Pemprov

Adanya Sertifikat Tanah milik Pemerintah Provinsi

200,000.00 1 Paket

Biro Pemerintahan Setda Prov. Gtlo

86 Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan 177 Pensertifikatan & Pemasangan Papan Pengenal Kepemilikan Tanah Pemprov

Biro Pemerintahan 2 Paket

Adanya Papan Pengenal Tanah milik Pemerintah Prov. Melaksanakan point-point

Memfasilitasi penyelesaian msalah sengketa lahan milik pemerintah & atau tanah negara

penyelesaian sengketa tanah. Memfasilitasi rapat2 panitia pengadaan tanah TOTAL BIRO PEMERINTAHAN

XXIII. Biro Umum dan Humas

87

Program Pelayanan Adminiustrasi Perkantoran

155,000.00

Setda Prov. Gtlo

905,000.00

Tercapainya Pendistribusian penunjang administrasi perkantoran pada unit-unit kerja (Biro-Biro)

178 Pelayanan Jasa Administrasi Per

Tersedianya sarana penjang

kantoran

88 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor 180 Pemlhraan Rutin/berkala gdng Kantor 181 Pemlhraan Rutin/berkala Kndraan dinas/operasional

100%

Gorontalo

750,000.00

100%

Gorontalo

6,600,000.00

100%

Gorontalo

1,231,000.00

100%

Gorontalo

700,000.00

administrasi kantor pada setiap unit-unit kerja Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kntr Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya pemeliharaan secara berkala prlgkpan dan gdng kantor Terlaksananya pemeliharaan secara berkala rutinitas kndran dinas/oprasional

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

I. DIKPORA 182 Pengadan Perlatan Rumah jabatan

Terwujudnya Sarana Penunja

/ Dinas 89

100%

Gorontalo

-

100% 100%

dalam daerah/luar daerah Makasar

100%

Gorontalo

100%

dalam daerah

25,000.00

dalam

500,000.00

ng Operasional

Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Tercapainya plyanan dlm rangka

Kpl Daerah/Wkl Kpl Daerah 183 Kunker/inspeksi kpl/wkl kpl Daerah 184 Pelayanan Umum Keprotokolan

kunker Kpl/Wkl Kpl Daerah Adanya pengkatan plynan untuk Kpl/Wkl Kpl Daerah Terpublikasinya kegiatan2 keprotokolan Kpl/Wkl Kpl Daerah dan Sekda utk menjadi

250,000.00 750,000.00

bahan informasi bg masyarkat 90 Program Kerjasama Informasi dgn Mass Media

Optimalisasi penyebaran informasi bersama mass media tentang penyelenggaraan pemda

185 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

meningkatnya penyebaran in formasi melalui mass media tetang penyelenggaraan pemda Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pemda dan bertambahnya media baca untuk perpustakaan desa

186 2. Monitoring dan Evaluasi

91 Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 187 Peningkatan Kapasitas SDA

Tersedianya Tenaga Profesional sesuai tupoksi Meningkatnya pemahaman/

(DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI)

92 Prog. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemprov. Gorontalo 188 Koordinasi dgn pemerintah pusat dan pemda lainnya 189 Monitoring Aset

3,000,000.00

100%

penguasaan thdp TUPOKSI pd masing2 pegawai baik pejabat struktural maupun staf dgn mengikutkan dlm kegiatan DIKLAT Teknis maupun fungsional

daerah/ luar daerah

Peningktan profesionalisme plyanan kedinasan kpl/wkl kpl drh Terwujudnya koordinasi dgn pemerintah pusat dan pemda lainnya Terpantaunya kondisi aset Pemprov. Gorontalo

100%

dalam daerah/luar daerah

200,000.00

100%

dalam daerah/luar daerah

175,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6 14,181,000.00

TOTAL BIRO UMUM DAN HUMAS

XXIV. Biro Hukum dan Organisasi 93 Penunjang Inovasi Kepemerinta han yang baik

Penataan Perundang-undangan 190 Penyusunan & pengkajian RANPERDA

191 Rapat koordinasi dengan instansi-bidang hukum terkait dipusat dan daerah.

Mengkaji, Membahas, mengkoordinasikan dgn Instansi terkait serta mengajukanke DPRDutk di sahkan /ditetapkan menjadi sebuah produk hukum Terciptanya payung hukum dlm pelaksanaan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum - Pembinaan, pengawasan serta mengevaluasi Perda-perda Kab./ Kota - Melaporkan hsl evaluasi ke pusat

Ranperda

5 Buah

Prov.Gorontalo

175,000.00

Rapat

4 Kali

Prov.Gorontalo

170,000.00

300 Buku

Prov.Gorontalo

275,000.00

Kali

1 Kali

Prov.Gorontalo

85,000.00

Buku

300 Ekslempar

Prov.Gorontalo

120,000.00

-Terbentuknya Perda Kab/Kota yg sesuai kewenangannya - Terhindarnya Perda Kab/Kota yg

192 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah.

193 Fasilitasi sosialisasi peraturan perUUan

dibatalkan Pem. Pusat melalui peningkatan pengawasan produk Hukum daerah - Mengoreksi Surat Keputusan yg diajukan oleh SKPD untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku -Terlaksananya peraturan perUU-an peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah - Melaksanakan Sosialisasi Perda, dan Peraturan PerUUan lainnya - Terwujudnya sistim jaringan

PerGub/SK

dokumentasi & informasi hukum 194 Publikasi peraturan perundang-undangan

- Menggandakan, mempublikasikan, menyebarluaskan, mendokumenta sikan produk2 hukum & informasi hukum lainnya baik pusat/daerah - Terwujudnya sistim jaringan doku mentasi & informasi hukum & meningkatnya presentase kesadaran dan pemahaman masy.

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1

INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN) 3


meningkatnya pemahaman HAM

Daerah/

Kab/Kota/

pada organisasi politik,LSM & masyarakat serta terbentuknya lembaga penelitian HAM

lembaga

lembaga

meningkatnya pemahaman tentang Penyelesaian Sengketa Hukum pada setiap SKPD

orang

Tersedianya data PPNS Provinsi Gorontalo


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

I. DIKPORA 94 Penyelenggaraan pembenahan-hukum serta menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif. 195 Sosialisasi HAM,pembentukan lembaga penelitian HAM,desminasi pelatihan, penataran & lokakarya HAM dikalangan organisasi politik dan LSM

Prov.Gorontalo

129,358.00

SKPD di Lingk. Pemprov & Kab/Kota

Prov.Gorontalo

143,441.00

Data

Kabupaten/Kota

Prov.Gorontalo

222,200.00

Tersedianya data organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SKPD

5 SKPD

Prov.Gorontalo

207,800.00

Tersusunnya LAKIP

LAKIP

(satu) Paket

Prov.Gorontalo

118,311.00

Tersedianya sistem informasi layanan publik & evaluasi penilaian unit kerja.

SKPD

41 SKPD

Prov.Gorontalo

173,800.00

Biro

1 Biro

Prov.Gorontalo

50,000.00

95 Penyelenggaraan pembenahan hukum serta peningkatan kualitas hukum perjanjian kerjasama 196 Bimbingan teknis Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan Negeri & PTUN 96

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 197 Pemutakhiran data PPNS kab/kota seProvinsi Gorontalo

97 Penataan Daerah Otonomi Baru. 198 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

98 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Penyusunan & evaluasi LAKIP 99 Peningkatan kualitas pelayanan publik 199 Penyusunan standar pelayanan publik & penilaian citra pelayanan prima

100 Pelayanan Administrasi Perkantoran 200 Pelayanan jasa administrasi perkantoran

XXV. Sekretariat Korpri Penunjang kegiatan

101 Program Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran

Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran TOTAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

1,869,910.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORAKorpri Sekretariat

201 Pelayanan jasa administrasi perkantoran 102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 202 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 103 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran pada 3 bagian lingkungan

Terlaksananya administrasi perkantoran pada 3 bagian lingkup DP

100%

Sek. DP KORPRI Prov. Gorontalo

300,000.00

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

100%

Sek. DP KORPRI Prov. Gtlo

200,000.00

Terpenuhinya pengetahuan tekhnis

Tersedianya SDM aparat

100%

Sek.DPKORPRI Prov.Gtlo

80,000.00

100%

Prov. Gtlo

300,000.00

100%

Prov. Gtlo

200,000.00

100%

Prov. Gtlo

200,000.00

Kinerja dan Keuangan 203 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104 Program Usaha dan Bantuan Sosial

aparat Peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas SDM sesuai kompetensi anggota KORPRI

Meningkatkan peran usaha pelayanan sosial dalam menunjang kesejahteraan anggota KORPRI Tersedianya paket dukungan opersional LKBH

204 Dukungan Operasional LKBH KORPRI

Terciptanya perlindungan hukum dan rasa aman bagi anggota dalam menjalankan tugas

205 Koordinasi dan Konsultasi

Terjalinnya kerjasama kegiatan

Terlaksananya sinkronisasi dan

usaha dan bantuan sosial

sinergitas program bagian usaha

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan penghargaan dan

& bantuan sosial melalui rakor Terlaksananya jaringan usaha, penguatan bersama mitra usaha

penghormatan bagi anggota

dan bantuan sosial

206 Dukungan Opersional dan Kerjasama bidang usaha dan kesejahteraan

KORPRI TOTAL SEKRETARIAT KORPRI

1,280,000.00

XXVI. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 105 Program Pelayanan Jasa Administrasi Penunjang fungsi utama Kantor perpustakaan dan Arsip

Perkantoran 207 Penyusunan Anggaran dan Laporan

daerah

Keuangan SKPD 208


Peningkatan Sistem

- Tertatanya Keuangan Daerah

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan SKPD Peningkatan Sistem Pengelolaan Administrasi Perkantoran

dan Pelaporan Keuangan yg akuntabel. - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Seksi Perpustakaan, Seksi Arsip dan Sub Bagian Tata Usaha diLingkup Kantor PerpustaKaan & Arsip Daerah.

Peningkatan Sarana dan

- Tersedianya Sarana dan

85%

Prov. Gorontalo

70,000.00

85%

Prov. Gorontalo

500,000.00

75%

Prov. Gorontalo

106 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor 209 Sarana dan Prasarana Perkantoran

500,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Prasarana Perkantoran

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6


107 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 210 Pengumpulan Arsip in aktif dan Statis 211

Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

Peningkatan Penyelamatan Tersedianya Data Dlm rangka dan Pengamanan Arsip Perbaikan KeArsipan 33 SKPD Peningkatan Pengolahan - Terselenggaranya PendaData dan Penataan taan dan Pengumpulan Dokumen Arsip Daerah Arsip Daerah 6 Kab/Kota TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

65% 75%

SKPD-SKPD Prov. Gorontalo SKPD-SKPD Prov. Gorontalo

75,000.00 50,000.00

1,195,000.00

XXVII. Kantor Satpol PP dan Linmas Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Aman dan Nyaman Lingkungan

108 Program Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum 212 Pengawalan Pejabat Pemerintah pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo

98%

Prov. Gtlo

1,502,220.00

98%

Prov. Gtlo

75,000.00

Tercapainya kerja sama di bid. keamanan dan ketentraman.

98%

Prov. Gtlo

150,000.00

meningkatnya Pelayanan

Tercapainya Pelayanan

98%

Prov. Gorontalo

75,000.00



216 Kegiatan Pengumpulan data

Meningkatnya pengumpulan data

Tercapainya data yg dibutuhkan

98%

Prov. Gorontalo

25,000.00

217 Kegiatan Penyusunan Anggaran

Meningkatnya Penyusunan

Tercapainya penyusunan

98%

Prov. Gorontalo

50,000.00

Pelaporan Keuangan

pelaporan keuangan

Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur

98%

Prov. Gorontalo

175,000.00

Tercapainya Operasional Aparat

Meningkatnya Operasional

98%

Prov. Gorontalo

75,000.00

213 Pembinaan Fisik dan Mental bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Terciptanya Keamanan & Ketertiban Masy. & Pejabat Negara yg ada di Daerah Terbentuknya mental dan fisik

Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Masy. & Pejabat Negara yang ada di Daerah Tercapainya mental dan fisik

anggota Satpol PP yg Profesional

anggota Satpol PP yang Profesional dlm melaksanakan tugas di lapangan

Terciptanya Hubungan Kerja Sama yg baik dengan Stakholder Pem. Provinsi, Pusat dan Daerah.

109 Peningkatan kerja sama dan Koordinasi Satpol PP. 214 Meningkatan kerja sama Anggota Satpol PP baik pusat maupun Daerah.

110 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 215 Pelayanan administrasi perkantoran

dan Pelaporan Keuangan 111 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran. 219 Peningkatan Operasional Aparat

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

Satpol PP.

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Satpol PP

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas

112 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 220 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

meningkatnya kepatuhan masyarakat/PNS terhadap Aturan yang berlaku

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Linmas dan Terbinanya Kerjasama Provinsi, Pusat dan Daerah

Terlaksananya Keamanan, Ketentraman & Ketertiban masy. serta Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

98%

Prov. Gtlo

250,000.00

113 Program Peningkatan kapasitas PPNS dalam Penegakkan Perda / Pergub 221 Simulasi Peningkatan Kapasitas PPNS dalam Penegakan Perda/Pergub

Meningkatkan Pengetahuan tentang Penyidikan Aparat PPNS.

Tercapainya Aparat PPNS yang Profesional

98%

Prov. Gtlo

95,000.00

114 Program Peningkatan Kinerja PPNS 222 Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS

Terciptanya Hubungan Kerja Sama

Tercapainya Hubungan Kerja

98%

Prov. Gtlo

75,000.00

dengan Stakholder Pemerintah Provinsi, Pusat dan Daerah. TOTAL KANTOR SATPOL PP

Sama dengan Stakholder Pem. Provinsi, Pusat dan Daerah. 2,547,220.00

XXVIII. Kantor Perwakilan 115 Pelayanan administrasi Perkantoran 223

Pelayanan jasa adm Perkantoran

224 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

116 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 225 Sarana dan Prasarana Aparatur

117 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 226 Pelayanan Keprotokoleran 227 Koordinasi dengan Pemerintah pusat & Pemerintah daerah lainnya

Meningkatnya kualitas adm perkantoran Terlaksananya operasional pelayanan kantor

- Honorarium non PNS - Belanja rutin - ATK, ATM - Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah - kursus/pelatihan peningkatan sdm Aparatur

100%

Jakarta

505,500.00

100%

Jakarta

150,000.00

- Belanja jasa Kantor - Belanja sewa - Belanja modal

100%

Jakarta

615,000.00

Meningkatnya efektifitas pelayan Pj. Daerah di Jakarta & sekitarnya Optimalisasi fasilitasi, koordinasi

- Protokoler Pejabat daerah

100%

Jakarta

450,000.00

dan pelayanan Pejabat daerah Fasilitasi urusan pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya

- Fasilitasi & koordinasi - Fasilitasi dan koordinasi - Belanja jasa kantor

100%

Jakarta

400,000.00

Meningkatnya keselarasan dan aksebilitas kantor perwakilan dgn prog prov maupun nasional meningkatnya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN


1 I. DIKPORA

118 Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

Meningkatnya informasi

225,000.00

pembangunan daerah TOTAL KANTOR PERWAKILAN

XXIX. Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan 119 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pencapaian Target Kinerja SKPD

229 Koordinasi, Sinkronisasi & Monev Program Koperindag

120 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PAGU (Rp.000) 2011 6

2,345,500.00

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran - Rakor Program Bid. Koperindag 2012 - Koordinasi & Monev Program di Kab/Kota - Perumusan dan penyusunan program/ Kegiatan Koperindag

1 (satu) Paket

Provinsi Gorontalo

550,000.00

1 kali (200 orang)

Provinsi Gorontalo

150,000.00

Koordinasi 6 kali & Monev 6 kali - Dok Renstra 20122016, Renja 2012, Profil Koperindag - Dok LAKIP & LKPJ - Koordinasi program pusat & daerah

6 Kab/Kota - Provinsi Gorontalo

200,000.00

- Material dan Peralatan Kantor

- 1 (satu) Paket

- Provinsi Gorontalo

200,000.00

- Perbaikan Jaringan Listrik Panel COS 200A - Pengadaan Main Distribution Panel/MDP 60 KVA (200 A)

- 1 Paket


40,000.00

- 1 Paket


70,000.00

- Gedung Kantor Koperindag

- 1 (satu) Paket


1,000,000.00

- Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD

- 1 (satu) Paket


250,000.00

90,000.00

- Tersedianya Sarana dan Prsarana Penunjang Operasional Kantor

230 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

231 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Tahap I 121 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 232 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

- Meningkatnya kualitas pengelolaan, Penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD

TOTAL DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN XXX. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 122 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

2,550,000.00

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1


I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

teknis sesuai bidangnya. 233 Optimalisasi Perencanaan Ekonomi yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan

Review dan Prospek Ekonomi Gorontalo 2011

SKPD Provinsi dan Kab./Kota

Provinsi Gorontalo

89,000.00

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

180,000.00

1 Kegiatan

6 Kab./Kota

150,000.00

16 Dokumen usulan rencana program 2011

Provinsi Gorontalo

295,000.00

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

149,000.00

1 Kegiatan

6 Kab./Kota

278,500.00

perekonomian masyarakat dan daerah 123 Perencanaan Sosial dan Budaya 234 Terlaksananya Perencanaan, penganggaran

Implementasi Perencanaan,

dan Monitoring program dalam rangka percepatan pencapaian MDGs

Penganggaran & Monev untuk Percepatan Pencapaian MDGs

- Rapat persiapan dengan Tim Penyusun (BPS) - Pengumpulan data dan informasi - Kompilasi dan analisis data/informasi - Penyusunan laporan

Review 15 Kecamatan Ber-IPM rendah di bawah rata-rata IPM Provinsi Gorontalo

235 Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2011 bidang sosial budaya - Penyusunan Usulan SKPD di bawah koordinasi bidang sosbud - Pembahasan Usulan SKPD di bawah koordinasi bidang sosbud - Konsolidasi dengan Departemen/ Lembaga bidang sosbud - Konsolidasi program dengan Departemen Lembaga bidang Sosbud 124 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 236 Menuju Penciptaan Nilai Tambah Perekonomian Gtlo 2011-2020 (1 kegiatan)

125 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 237 Penyusunan kerjasama pembangunan tahun 2011 bidang Tata Ruang (1 Kegiatan) - Penyusunan Usulan SKPD di bawah koordinasi bidang Tata Ruang (1 Kegiatan) - Pembahasan Usulan SKPD di bawah koordinasi bidang Tata Ruang (1 Dokumen)

Persentase kabupaten/kota yang menerapkan perencanaan terintegrasi dan tepat waktu dgn Provinsi.

Koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi program dgn instansi /departemen/lembaga bidang sosial budaya

Fasilitasi Pengembangan kawasan Ekonomi Strategis

Koordinasi & Fasilitasi Keg. Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan, pelaksanaan monev dan pelaporan secara terintegrasi, dan tepat sasaran tepat waktu

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA

- Penyusunan Perencanaan Air minum dan Sanitasi perkotaan bid Tata Ruang (1 keg.) 238 - Tersedianya data pengembangan potensi daerah tertinggal Provinsi Gorontalo


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

Identifikasi Data Pengembangan Potensi Daerah Tertinggal

1 Kegiatan

6 Kab./Kota

84,500.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

750,000.00

240 Tersusunnya dokumen RPJMD 2012-2016 (1 dokumen) 241 Terlaksananya Program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan (1 kegiatan)

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Prov Gtlo Thn 2012 - 2016 Evaluasi Pencapaian Renja Pemerintah Daerah (RKPD) s/d 2010

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

350,000.00

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

175,000.00

242 Penataan Ruang lebih terarah/ tertata baik

Rakor BKPRD & fasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kab/Kota Koordinasi RTRW & Sosialisasi Perda RTRW Prov. Gorontalo 2010 -2030

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

62,800.00

1 Kegiatan

Kab./Kota

274,200.00

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Dengan Dunia Usaha/Donor/ Lembaga

6 Kerjasama dengan Lembaga Donor

Provinsi Gorontalo

231,000.00

239 Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terdiri dari : - Musrenbangnas (1 kegiatan) - Musrenbang Reg. Sulawesi 2011 (1 keg) - Rakorpus (1 kegiatan) - Konsolidasi Lintas Departemen/KL Tahun 2012 (1 kegiatan) - Pasca musrenbang (1 kegiatan) - Musrenbangda Provinsi Gorontalo 2011 (1 kegiatan) - Analisis program 2012 (1 dokumen) - Forum Bappeda (1 kegiatan) - Penyusunan Renja SKPD (1 dokumen) - Singkronisasi Program Provinsi dan Kabupaten/Kota (1 dokumen)

243 Mengoptimalkan pelaksanaan pemb. khususnya di bid. Tata Ruang, Infrastruktur dan LH 126 Program Kerjasama Pembangunan Peningkatan efektivitas kinerja kerjasama regional, internasional dan dunia usaha di Provinsi Gorontalo

127 Program Perencanaan Pembangunan

Persentase kabupaten/kota yang

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

1 I. DIKPORA


Ekonomi

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

menerapkan perencanaan terintegrasi dan tepat waktu dengan Provinsi.

244 Menciptakan Program bidang ekonomi yang terarah, terintegrasi dan berkesinambungan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

1 kegiatan

Provinsi Gorontalo

201,000.00

245 G to G agreement dan deklarasi Gorontalo mengenai konsep pengembangan dan perdagangan jagung regional dan global

Ministrial Meeting Kerjasama Luar Negeri Dlm Peningkatan Ketahanan Pangan (Industri Jagung)

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

455,000.00

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

175,000.00

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

3,950,000.00

1 Kegiatan

Bappeda

538,000.00

1 Kegiatan

Provinsi Gorontalo

112,000.00

128 Program Pengembangan Data / Informasi 246 Penyusunan Profile Daerah, Gorontalo Dalam Angka dan Buku Saku serta Data Center

Persentase kelengkapan data secara akurat dan up-to-date. Tersusunnya Dokumen Data/ Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota sbg dasar penyusunan program/ kegiatan pembangunan

129 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247 Terlaksananya pemb. Kantor Bappeda

130 Program Pelayanan Adm. Perkantoran 248 Tercapainya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran 131 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

Pembangunan Infrastruktur Perkantoran

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana dlm mewujudkan pelayanan prima.

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Presentase Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya tertib administrasi penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) & Lancarnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Bappeda TOTAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8,500,000.00

PRIORITAS DAERAH 1 I. DIKPORA

PROGRAM/KEGIATAN


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

PRIORITAS DAERAH 1 I. DIKPORA

PROGRAM/KEGIATAN


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU (Rp.000) 2011 6

*

-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

Recommend Documents