RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2012 TAHUN 2011

.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2012

TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2012

Menimbang

: a.

bahwa

dalam

rangka

menyelaraskan

tujuan,

strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja

Badan Kepegawaian

Daerah ; b.

bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4287); 2. Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang...............

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

7 Tahun 2008

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/656/KEP/421.013/2011 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 17. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/741/KEP/421.013/2011 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.

M E M U T U S K A N ..........

MEMUTUSKAN: Menetapkan, KESATU

: Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012;

KEDUA

: Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanggal

: :

Malang Desember 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Malang; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Malang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, di Malang;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012. Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Malang sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu Tahun 2009-2010,Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2012. Kami menyadari bahwa tulisan sederhana yang akan digunakan untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012, namun masih ada kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan. Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada guna dan manfaatnya.

Sekian terima kasih. Malang,

September

2011


Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 190504 198811 1 001

DAFTAR ISI Halaman - Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah - Kata Pengantar - Daftar Isi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

2

1.3

Maksud dan Tujuan

3

1.4

Sistematika Penyusunan

3

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2009-

4

2010) 2.1

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

4

dan capaian Renstra SKPD 2.2

Analisis kinerja pelayanan SKPD

11

2.3

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

13

2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

15

2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan

16

masyarakat BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

17

3.1

Telaah terhadap kebijakan nasional

17

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

17

3.3

Program dan Kegiatan

17

Tabel.3.1 BAB IV PENUTUP TABEL-TABEL Tabel : 2.1. Tabel : 2.2 Tabel : 2.3 Tabel : 3.1

24

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengelolaan sumberdaya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya dan tuntutan jaman telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menandai terjadinya perubahan manajemen

pengelolaan

sumberdaya

manusia

dari

sentralisasi

menjadi

desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya manusianya. Untuk

mewujudkan pemerintahan

yang baik, dilaksanakan

melalui

pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 SKPD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja

SKPD

menerjemahkan

dan

mengoperasionalkan

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD . Sebagai amanah dari UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut untuk menata SDM Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Pasal 34 A UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan KEPRES No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Di Kabupaten Malang diera reformasi dan otonomi daerah pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. Renja BKD 2012-revisi v

1

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis (democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

yang telah dicapai, diperlukan adanya

perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia.

Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus

ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 : 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Renja BKD 2012-revisi v

2

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012 dan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

1.4. Sistematika Penyusunan BAB I

BAB II

:

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan.

:

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu ( 2008-2010)

2.1

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis kinerja pelayanan SKPPD

2.3

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

BAB III

BAB IV

2.4

Review terhadap rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

:

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1

Telaah terhadap kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

:

Penutup


3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2009-2010) 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) dan capaian Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2009 - 2010 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut : Tabel.2.1 Rekap Hasil Evaluasi Haasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 211

Kode

1 1.

20.

1.

20.

1300.

1.

20.

1300.

29.

1.

20.

1300.

29.02


Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2009)

2

3

4

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah ,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian Badan Kepegawaian Daerah Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah dan mengikuti sosialisasi Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

250

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2009

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2010 Target Realisasi Tk. Renja Renja Realisasi Tahun Tahun 2010 (%) 2010

Target Program/ kegiatan Tahun 2011

5

6

7

8=(7/6)

9

194

250

250

100

250

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2011 Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi Program/ke target renstra giatan s/d (%) 2011 10 11

260

104

4


Kode

1

2

3

Peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Meningkatnya ketrampian dan profesionalisme jumlah PNS setelah mengikuti diklat Teknis dan Fungsional Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS

1.

20.

1300.

29.06

1.

20.

1300.

29

1.

20.

1300.

30.03

1.

20.

1300.

31.

1.

20.

1300.

31.02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.

20.

1300.

31.03

Penempatan PNS

1.

20.

1300.

31.04

Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

1.

20.

1300.

31.05

Pembangunan/Penge mbangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah



Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2009) 4





5

6

7

8=(7/6)

9

380

500

350

70

375

300

93,33

60

60

60

60

100

20

20

100

600

975

700

554

79,14

400

400

100

1250

1543

1250

1200

96,00

1118

1000

89,44

3250

3238

3250

3241

99,72

3332

3332

100

18000

18139

18000

17989

99,93

19000

18000

94,73

500

Meningkatnya Kesejahteraan dan Pengembangan menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional

Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan karena pensiun Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural/fungsional Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Tersedianya data pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update data dan entry data

5


Kode

1 1.

20.

1300.

2 31.08

Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi

bagi yang

1.

20.

1300.

31.09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1.

20.

1300.

31.11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

1.

20.

1300.

31.12

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

1.

20.

1300.

31.15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2009)





3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes ,Karis/ Karsu/Bapertarum,Tali Asih dan Pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun Menurunnya pelanggaran disiplin PNS setelah pemberian sanksi/punishment

2137

2127

2137

2133

99,81

1146

1146

100

50

20

20

15

75,00

50

25

50,00

Meningkatnya kompetensi ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman bantuan tugas belajar dan pemberian ijin belajar Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan Monitoring dan bintek administrasi kepegawaian ke SKPD dan penyusunan buku insfomasi kepegawaian

150

141

150

253

168

135

100

74,07

100

97

100

100

100

100

70

70,00

200

200

200

200

100

100

100

100

6

Realisasi Program / Kegiatan untuk Program Pendidikan Kedinasan indikator kinerja kegiatan adalah: 1. Kegiatan Penjenjangan Struktural output kegiatannya adalah seleksi ujian dinas dan Ujian Penyeseuaian Ijazah tidak mencapai target renja pada tahun lalu. Faktor penyebab tidak tercapainya target karena usulan PNS yang akan mengikuti ujian dinas tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak lulus dalam mengikuti ujian dari, target yang direncanakan 250 peserta hanya tercapai 194 peserta lulus ujian (77,06 %) sehingga terhambatnya

proses

administrasi

Kenaikan

berimplikasi pada

Pangkat

PNS

dan

pengembangan karier, kebijakan yang dilaksanakan dengan merencanakan target peserta ujian sejumlah 387 orang/PNS dan menyusunan anggaran kegiatan serta mengikutkan kembali PNS yang tidak lulus verifikasi pada rencana kerja berikutnya; 2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme output kegiatannya adalah sosialisasi peraturan bidang kepegawaian tidak mencapai target renja pada tahun lalu. Faktor dan penyebab tidak tercapainya kegiatan ini dikarenakan kegiatan sosialisasi direncanakan 2 kali dalam 1 tahun hanya dilaksanakan 1 kali, rencana jumlah peserta 500 peserta hanya 380 peserta ( 76.00%). Kebijakan yang dilakukan pada renja berikutnya menyusun jadwal dan melaksanakan

sesuai kalender kegiatan dan direncanakan jumlah

peserta 300 orang/PNS. Realiasasi

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

indikator kegiatan adalah : 1. Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah output kegiatannya adalah penyusunan standart manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak konsultan dalam proses penyusunannya. Target kinerja kegiatan tercapai dari seluruh PNS pada Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme, hal ini berimplikasi pada pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur mutu pelayanan ISO 2001 : 2008. Kebijakan yang dilakukan yaitu merencanakan dan menganggarkan kembali untuk Sistem

Manajemen

Mutu

ISO

9001

:

Mereview dokumen

2008,

Quality

Record

Corrective/Preventive Action dan rencana jumlah PNS yang mengikuti diklat 24 orang/PNS.


7

Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator kegiatan adalah : 1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

output

kegiatannya adalah seleksi penerimaan CPNS baik melalui pelamar umum maupun pemberkasan GTT/PTT yang masuk database kepegawaian. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja adalah pada tahun tersebut ada kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa untuk diangkat menjadi PNS. Implikasi capaian target kinerja kegiatan adalah tersedianya PNS yang memberikan pelayanan administrasi ditingkat desa. Kebijakan seleksi penerimaan CPNS setiap tahun tetap direncanakan hal ini dilakukan karena setiap tahun jumlah PNS mengalami pengurangan yang disebabkan karena pensiun. Untuk mencukupi jumlah kebutuhan PNS perencanaan dan penganggaran

kegiatan

tetap

terus

dilakukan

dengan

melihat

perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Perkiraan jumlah PNS yang pensiun sejumlah 596 orang/PNS; 2. Kegiatan Penempatan PNS outpun kegiatannya adalah Penataan personil, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural maupun fungsional. Tercapainya target kinerja disebabkan adanya jabatan yang lowong baik struktural maupun fungsional sehingga berimplikasi pada terisinya jabatan pada masing SKPD dalam mengoptimalkan pelayanan. Kebijakan

penempatan

pemindahan/mutasi

dan

pegawai

direncanakan

pemberhentian

dalam

untuk

jabatan,

menata

pengambilan

sumpah janji CPNS. Untuk pelantikan jabatan struktural direncanakan 68 pejabat, penyusunan Analisis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) 300 orang dan penataan tenaga guru 750 orang/PNS; 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS output kegiatannya adalah proses berkas usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala. Tercapainya target kinerja karena merupakan hak pegawai yang berimplikasi semakin meningkatnya kesejahteraan melalui pemberian penghargaan/reward

oleh

pemerintah

daerah.

Kebijakan

pemberian

kenaikan pangkat dan gaji berkala diproses melalui ketentuan peraturan perundangan. Rencana usulan kenaikan pangkat

pada renja kedepan

sejumlah 2642 orang/PNS dan kenaikan gaji berkala sejumlah 690 orang/PNS; 4. Pembangunan/pengembangan Sistem Infomasi Kepegawaian Daerah output kegiatannya adalah proses entry dan upadate data pegawai dalam jaringan database dan pembuatan ID card PNS. Terpenuhinya target kinerja disebabkan penyesuaian perkembangan jumlah database pegawai dalam jaringan SAPK. Kebijakan dan perencanaan anggaran dilaksanakan Renja BKD 2012-revisi v

8

diharapkan memberikan implikasi validasi data dan kemudahan bagi pejabat pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah. Rencana perkembangan database PNS berjumlah 19.000 data PNS. 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi output kegiatannya adalah terlaksananya proses administrasi Askes, Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja CPNS baru yang mengurus

adalah adanya

kelengkapan administrasi kepegawaian,

kemudian pada perencanaan anggaran untuk bantuan pemulangan pegawai pensiun/purna tugas kurang mencapai target dari keseluruhan jumlah PNS yang pensiun tahun 2010 yang memperoleh bantuan biaya pemulangan , sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan pegawai yang pensiun. Rencana proses administrasi kepegawaian 200 orang/PNS, Pemberian Satya Lencana 200 orang/PNS, Pemberian SK Pensiun dan Tali Asih 687 orang/PNS dan Proses SK Pengabdian karena pensiun 150 orang PNS. 6. Proses

Penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin

PNS

output

kegiatannya adalah proses pemberian sanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, Tidak terpenuhinya target kinerja dari yang direncanakan adalah menurunnya jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS sehingga berimplikasi semakin meningkatnya disiplin dan meningkatnya usaha pembinaan yang secara terus menerus dilakukan oleh pembina kepegawaian di masing-masing SKPD. 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas output kegiatannya adalah mengirimkan dan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas dan memproses ijin belajar bagi PNS yang lulus seleksi. Terpenuhinya target kinerja disebabkan besarnya minat PNS untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi baik melalui mekanisme bantuan tugas belajar ikatan dinas maupun ijin belajar yang dibiayai sendiri oleh PNS. Dari Kebijakan yang ketrampilan

dan

diharapkan PNS semakin berkompetensi dan memiliki profesional

dalam

melaksanakan

tugas.

Rencana

penganggaran digunakan untuk pemberian bantuan PNS yang dikirim melalui program pendidikan S-3,S-2, S-1 dan IPDN sejumlah 10 orang/PNS serta

PNS yang mengajukan Ijin Belajar direncanakan sejumlah 125

orang/PNS. 8. Pemberian Bantuan Penyelenggaran Penerimaan Praja IPDN output kegiantannya adalah melakukan seleksi penerimaan calon praja IPDN bagi siswa yang lulus SLTA yang bersedia direkruit menjadi calon praja. Target kinerja diukur melalui jumlah pelamar yang masuk tidak melalui jumlah Renja BKD 2012-revisi v

9

pendaftar yang lulus. Kebijakan pemberian formasi dan hasil seleksi penerimaan praja IPDN menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan menjadi kewenangan daerah. Implikasi dari jumlah calon praja IPDN yang lulus dan diterima adalah tersedianya Calon PNS yang berkualitas didaerah sebagai kaderisasi untuk menggantikan jumlah PNS yang berkualitas karena pensiun. Rencana jumlah pendaftar calon praja 100 orang pendaftar. 9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan output kegiatannya adalah terlaksananya monitoring dan bintek kepegawaian ke SKPD dan penyusunan buku informasi kepegawaian. Tercapainya rencana kinerja adalah tersedianya anggaran untuk penyusunan dan penerbitan buku informasi kepegawaian yang berimplikasi semakin

meningkatnya wawasan dan pengetahuan

perkembangan informasi kepegawaian oleh PNS di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan. Rencana untuk penerbitan buku infomasi kepegawaian sejumlah 100 buku/eksemplar.


10

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah tersusun dalam tabel berikut : Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang No 1 1.

1.1

1.2

2.

2.1

3.

3.1

Indikator 2 Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah dan mengikuti sosialisasi Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme jumlah PNS setelah mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional Rasio meningkatnya Jumlah PNS setelah mengikuti kursus-kursus/pelatihan diklat teknis dan fungsional dan meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS Meningkatnya kesejahteraan dan pengembangan pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional Rasio jumlah jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/Karsu, Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun


Tahun 2009 3

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2010 2011 4 5

Tahun 2012 6

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2009 2010 7 8

Proyeksi Tahun Tahun 2011 2012 9 10

Catatan Analisis 11

250

250

387

388

194

250

309

272

Realisasi capaian rata-rata < 80 % dari target renstra, rencana capaian pada renja diproyeksikan 80 % dari target renstra. Realisasi capaian rata-rata < 80 % dari target renstra rencana capaian renja diproyeksikan 90 %

500

500

300

388

380

350

300

349

110

110

120

124

110

89

102

105

Realisasi capaian target kinerja diproyeksikan mencapai 85 % dari target renstra untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung pelayanan.

2137

2137

1146

1230

2127

2133

1031

1107

Realisasi capaian target kinerja diproyeksikan mencapai 85 % dari target renstra untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung pelayanan. 11

1 3.2

2 Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

3 3250

4 3250

5 3332

6 3332

7 3238

8 3241

9 2833

10 2998

11 Rata-rata realisasi mencapai target dan renja

renstra

3.3

Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment

50

20

50

50

20

15

25

25

3.4

Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum maupun proses pemberkasan dari Tenaga GTT/PTT

600

700

1584

1675

975

554

792

837

3.5

Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah Meningkatnya kompetensi PNS ke jenjang lebih tinggi melalui pengiriman bantuan tugas belajar dan pemberian ijin belajar

1250

1250

1118

1188

1543

1200

1006

1006

Realisasi capaian melebihi target renstra hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang perubahan organisasi perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penataan pesonil pada SKPD

150

150

135

135

141

253

108

121

Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkulitas setelah lulus pendidikan Tersedianya data pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data

100

100

100

100

97

100

70

70

18000

18000

19000

19000

18139

17989

18050

18050

200

200

100

100

200

200

100

100

Realisasi capaian diharapkan meningkat setiap tahun untuk menyiapkan PNS yang memiliki kompetensi pendidikan yang sesuai dengan bidang dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan SKPD Realisasi capaian mencapai target renstra karena tingginya minat peserta untuk mengikuti tes calon praja IPDN setiap tahun Realisasi capaian mencapai target renstra > 90 % hal ini karena penambahan penerimaan CPNS dan pengurangan pegawai karena pensiun setiap tahun Realisasi capaian mencapai target renstra

3.6

3.7

3.8

3.9

Monitoring dan bintek adminitrasi kepegawaian ke SKPD dan penyusunan buku informasi kepegawaian


Realisasi capaian kurang memenuhi target hal ini terjadi karena semakin menurunnya kasus pelanggaran didiplin dan semakin meningkatnya pembinaan disiplin pegawai Realisasi capaian melebihi target renstra hal ini disebabkan adanya kebijakan pengangkatan Sekdes diangkat menjadi PNS

12

2.3

Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Usaha peningkatan pelayanan kepegawaian dilakukan melalui penyusunan Standar Manajemen Mutu ( SMM ISO 9001 :2008 ) yang dimulai sejak tahun 2008 dan mendapatkan setifikat ISO 9001 : 2008 pada tahun 2009. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung Visi Misi Madep Manteb.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah adalah: 1. Adanya jumlah PNS yang pensiun mencapai 668 orang sehingga akan mengurangi kegiatan pelayanan masyarakat; 2. Hasil verifikasi pendataan GTT/PTT yang diusulkan ke pemerintah pusat yang masih perlu proses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah; 3. Pemberian formasi yang yang tidak seimbang dengan jumlah PNS yang pensiun didaerah; 4. Kebijakan seleksi CPNS yang masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah standar pelayanan minimal bidang kepegawaian yang harus diimbangi antara program pusat dan daerah dengan menyediakan sarana pendukung yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada SKPD diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang ada di daerah untuk terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar PNS mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah : a. Proses pengangkatan GTT/PTT yang masuk dalam database kepegawaian sesuai regulasi SE MENPAN No. 5 tahun 2010 untuk dilakukan pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri dan tindak lanjut pemetaan Tenaga Honorer Kategori I, II dan Non Kategori; b. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk mengganti PNS

yang

memasuki BUP yang disiapkan penggantinya menunggu kebijakan dari pusat ; Renja BKD 2012-revisi v

13

c. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/ fungsional karena

pensiun

untuk

disiapkan

penggantinya

melalui

promosi/

pengangkatan dan pelantikan ; d. Penataan Guru SD sesuai kebutuhan Rombongan Belajar (Rombel) untuk meningkatkan kualitas pendidikan ; e. Wacana Perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS mencapai usia 58 tahun ; f. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur / PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan; g. Regulasi administrasi kepegawaian melalui Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) yang memiliki multi fungsi bagi PNS;


14

2.4

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tabel.2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2012 RKPD

No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pendidikan Kedinasan

BKD

Pendidikan Penjenjangan Struktural Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

BKD

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS


BKD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS Terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian Meningkatnya pelayanan yang profesional cepat,tepat dan akurat bagi aparatur pemerintah daerah Terlaksananya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi penyusunan SMM ISO 9001:2008

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

60.024.000

388 org/PNS

24.504.000

343 org/PNS

35.520.000

96.240.000

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah

388 org/PNS

22.946.000

Peningkatan ketrampilan profesionalisme

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian

343 org/PNS

36.261.500

dan

80.460.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi penyusunan SMM ISO 9001:2008

24 org/PNS

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah

Tersedianya sesuai formasi

PNS

Terselenggaranya penataan personil, pelantikan dan penyumpahan jabatan

Catatan Penting

59.207.500

96.240.000

24 org/PNS

Kebutuhan dana (Rp.)

80.460.000

703.086.200 70 %

400.356.000

Seleksi penerimaan calon PNS

1188 pejabat

287.796.400

Penempatan PNS

Tersedianya PNS sesuai formasi Terselenggaranya penataan personil,pelantikan dan penyumpahan jabatan

70 %

101.596.000

1188 pejabat

147.112.000

15

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

BKD

Penerbitan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terpeliharanya PNS perkembangan

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

Penerbitan SK Pensiun,Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Tali Asih PNS yang purna tugas Penerbitan sanksi administrasi kepegawaian Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas bagi PNS Terseleksinya berkas pelamar calon praja IPDN Terlaksananya kegiatan monitoring/bintek dan penyusunan buku informasi kepegawaian

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Jumlah

2.5

data sesuai

3332 SK

210.453.400

19000 data PNS

199.932.000

1230 PNS

1.225.000.000

50 PNS

11.780.000

25 PNS

238.620.000

50 pelamar

41.550.000

100 buku

50.400.000


Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Monitoring,evaluasi dan pelaporan

BKD

Penerbitan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala Terpeliharanya data PNS sesuai perkembangan

Penerbitan SK Pensiun,Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Tali Asih PNS yang purna tugas Penerbitan sanksi administrasi kepegawaian Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas bagi PNS Terseleksinya berkas pelamar calon praja IPDN Terlaksananya kegiatan monitoring /bintek dan penyusunan buku informasi kepegawaian

2.665.887.800

3332 SK

76.781.200

19000 data PNS

104.700.000

1230 PNS

49.652.000

40 PNS

9.275.000

15 PNS

144.400.000

75 pelamar

35.350.000

100 buku

34.220.000

842.753.700

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2011 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2012 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan


16

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas

pembangunan

pada

pemerintah

daerah

bertujuan

semakin

meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat

dan

menurunnya

kasus

pengaduan

masyarakat

terhadap

pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 30 terealisasi. Ketersediaan aparatur yang berkualitas

diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian adalah : 1. Peningkatan ketrampilan dan profesionaliseme aparatur setelah mengikuti diklat dengan sasaran terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi; 2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian; 3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian dengan sasaran terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan

sanksi

administrasi

kepegawaian

bagi

PNS

yang

melakukan

pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil,

pengiriman

tugas

belajar

dan

menata

sistem

informasi

kepegawaian.

3.3

Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Renja BKD 2012-revisi v

17

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tersusun sebagaimana tabel berikut :


18

Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan

Kode

1.

20.

1 1300.

01.

1.

20.

1300.

1.

20.

1.

1.


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja

01.01.

Penyediaan Menyurat

Terkirimnya surat dinas

1300.

01.02.

20.

1300.

01.07.

20.

1300.

01.08.

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Pagu Indikatif 6 273.154.500

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Pagu Indikatif Capaian Kinerja 9 10 209.312.600

surat-

BKD

3000 surat

4.720.000

APBD

3000 surat

5.664.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepone / Faximile ( 2 saluran )

BKD

1 th

13.200.000

APBD

1 th

13.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola

BKD

1 th

40.200.000

APBD

1 th

45.240.000

Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan

BKD

1 th

9.176.100

APBD

1 th

11.016.000

Penyediaan kantor

Jasa

jasa

Surat

kebersihan

jumlah

Rencana Tahun 2012

1.

20.

1300.

01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor

kebutuhan

BKD

1 th

62.861.700

APBD

1 th

75.419.600

1.

20.

1300.

01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

BKD

1 th

107.239.200

APBD

1 th

53.256.000

Renja BKD 2012-revisi v.doc

19

1.

20.

1 1300.

01.12.

1.

20.

1300.

01.15.

1.

20.

1300.

01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.

20.

1300.

02.

Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor

1.

20.

1300.

02.09.

Pengadaan kantor

1.

20.

1300.

02.22.

Pemeliharaan gedung kantor

1.

20.

1300.

02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional

1.

20.

1300.

02.28.

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

1.

20.

1300.

05

Program Kapasitas Aparatur

1.

20.

1300.

05.01.

Pendidikan dan palatihan formal


2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

peralatan

3 Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik Pembelian bacaan /koran/majalah dan buku peraturan perundangundangan Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon

4 BKD

1 th

5

6 1.822.500

7 APBD

BKD

70 eks

2.775.000

BKD

1 th

31.160.000

8

1 th

9

10 2.187.000

APBD

70 eks

3.330.000

APBD

1 th

71.997.000

37.392.000 55.665.000

gedung

Terlaksananya pengadaan belanja modal peralatan kantor

BKD

1unit

49.255.000

APBD

1unit

29.755.000

rutin/berkala

Terbayarnya jasa pekerja dan pembelian bahan material bangunan Terawatnya kendaraan dinas operasional

BKD

1 unit

7.012.000

APBD

1 unit

8.414.000

BKD

7 unit

8.830.000

APBD

2 kali

10.596.000

Terawatnya komputer dan peralatan kerja Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Terkirimnya peserta untuk mengikuti diklat dan tes psikologis bagi pejabat struktural dan kepala sekolah dan tes bebas narkoba bagi PNS

BKD

28 unit

6.900.000

APBD

20 unit

Peningkatan Sumberdaya

405.460.000

BKD

30 org/PNS 1.348 org/PNS 4.000 org/PNS

10.000.000 195.460.000 200.000.000

6.900.000 183.600.000

APBD

Rencana Tes Potensi Akademik (TPA) bagi pejabat/calon pejabat

120 org/PNS

71.600.000

20

1.

20.

1 1300.

06.

2 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan

3

4

5

1.

20.

1300.

1.

20.

1.

06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Tercapainya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi anggaran

BKD

1300.

06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan kegiatan semesteran

20.

1300.

06.04.

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan kegiatan akhir tahun

1.

20.

1300.

29.

Program Kedinasan

Pendidikan

Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ujazah dan mengikuti sosialisasi

1.

20.

1300.

29.02.

Pendidikan Struktural

Penjenjangan

1.

20.

1300.

29.06.

Peningkatan ketrampilan profesionalisme

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas dan ujian penyesuaian isazah Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian

1.

20.

1300.

30.

Program Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sumberdaya

Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

1.

20.

1300.

30.03.

Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi


dan

6 10.452.000

7 APBD

8

9

100 %

3.744.000

APBD

100 %

3.744.000

BKD

100 %

2.208.000

APBD

100 %

2.208.000

BKD

100 %

4.500.000

APBD

100 %

4.500.000

59.207.500

10 10.482.000

65.128.000

BKD

388 org/PNS

22.946.000

APBD

388 org/PNS

23.688.000

BKD

343 org/PNS

36.261.500

APBD

300 org/PNS

41.440.000

80.460.000

BKD

24 org/PNS

80.460.000

112.000.000

APBD

28 org/PNS

112.000.000

21

1.

20.

1 1300.

31.

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4

5

1.

20.

1300.

31.02.

Seleksi penerimaan calon PNS

Tersedianya formasi

sesuai

BKD

70 %

1.

20.

1300.

31.03.

Penempatan PNS

Terselenggaranya penataan personil,pelantikan dan penyumpahan jabatan

BKD

1188 pejabat

1.

20.

1300.

31.04.


Penerbitan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala

BKD

3332 SK

1.

20.

1300.

31.05.

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terpeliharanya data PNS sesuai perkembangan

BKD

1.

20.

1300.

31.08.

Pemberian penghargaan PNS berprestasi

1.

20.

1300.

31.09.

Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin

Penerbitan SK Pensiun,Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Tali Asih PNS yang purna tugas Penerbitan sanksi administrasi kepegawaian

1.

20.

1300.

31.11.

Pemberian bantuan belajar ikatan dinas

1.

20.

1300.

31.12.

Pemberian penyelenggaraan praja IPDN

Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas bagi PNS Terseleksinya berkas pelamar calon praja IPDN


bagi

tugas

bantuan penerimaan

3 Meningkatnya Kesejahteraan dan pengembangan pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional PNS

6 1.588.169.000

7

8

9

10 1.319.079.200

70 %

480.427.000

1006 pejabat

225.355.000

49.530.000

APBD

145.112.000

APBD

87.870.000

APBD

3332 SK

19000 data PNS

113.460.000

APBD

19000 data PNS

BKD

1230 PNS

968.952.000

APBD

1237 PNS

70.751.000

BKD

50 PNS

9.275.000

APBD

50 PNS

13.720.000

BKD

25 PNS

144.400.000

APBD

15 PNS

208.390.000

BKD

75 pelamar

35.350.000

APBD

100 pelamar

48.475.000

Penyusunan SKJ dan penataan Tenaga guru

76.781.200 104.700.000

22

1.

20.

1 1300.

2 31.15.

Monitoring,evaluasi pelaporan

Jumlah


3 dan

Terlaksananya kegiatan monitoring/bintek dan penyusunan buku informasi kepegawaian

4 BKD

5 100 buku

6 34.220.000

2.488.900.000

7 APBD

8

9 200 buku

10 60.480.000

1.843.266.800

23

BAB VI PENUTUP Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2012 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2012, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan

baik

secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Malang,

September 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



24

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 800 / / 421.202 /2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2012 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012; b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah...........

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Memperhatikan : MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran ;

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Renja Diktum PERTAMA adalah :

Badan

Kepegawaian

Daerah

sebagaimana

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu 2009-2010 dan capaian Renstra SKPD ; 2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah ; 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dampak terhadap pencapaian visi misi Madep Manteb serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah; 4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD ; 5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan diperoleh hasil musrenbang tahun 2011;

masyarakat yang

6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012. KETIGA

: Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan.

KEEMPAT

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2012.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Malang September 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Lampiran

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang : 800/ /421.202/2011 : September 2011

Nomor Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2012 NO

NAMA

JABATAN

1

2

3

KEDUDUKAN DALAM TIM 4

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ketua

Drs. AINURROFIQ MANSUR

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Sekretaris

1. YUDHI HINDHARTO, ST.M.Si

Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Bidang Kepegawaian pada Kepegawaian Daerah Malang

Anggota

1.

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

2. 3.

2. CHOIRUL HUDDA, SE

3. Drs. SUMARDI, MM

4. HERU NUGROHO, SH.MM

5. Dra. SRI PURWATININGSIH

6. ISMANU, BSc

7. Drs. SURI WAHYUDI

Informasi Badan Kabupaten

Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Sub Kepegawaian Kepegawaian Malang

Anggota

Bagian Umum dan pada Badan Daerah Kabupaten

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

9. AHMAD BUDIANTO, S.Sos. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan MM Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

8. Drs. ZAINAL ABIDIN

O 1

NAMA 2 10. AGOES SOEHANDHA, SH

JABATAN 3 Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

11. AGUSTIEN PURWANINGRUM, SP. M.Si

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang Kepangkatan 12. HARI SOEPRAYOGI, SE dan Penggajian Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang Kepangkatan 13. Dra. ANIK SURYANI dan Penggajian struKtural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang Kesejahteraan 14. HARI WURYANTO, SH.M.Si Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 15. MOCH. FIRMANSYAH Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian AMIRULLAH, SP Daerah Kabupaten Malang 16. VERRA HASTUTY TP. SE Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 17. KHUSNUL ARIFIN

Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Pada tanggal Maret 2007

KEDUDUKAN DALAM TIM 4 Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

: Malang : September 201101


Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENJA TAHUN 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu sebelas telah dilaksanakan verifikasi RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 yang dihadiri Tim Penyusun RENJA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir. Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

Kesatu,

Sistematika RENJA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

Kedua,

RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 telah sesuai dan selaras dengan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012;

Ketiga,

RENJA Tahun 2012 sudah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 (tahun kedua)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ir. DIDIK BUDI MULJONO,MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 1988111001

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Dr. NEHRUDDIN, SE.MM Pembina Utama Muda NIP. 19531110 197903 1021

CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI KESESUAIAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2012 DENGAN RKPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2012 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO

URAIAN

YA

TIDAK

KETERANGAN

1.

Apakah ada Tim Penyusun Renja

√

Sudah ada

√

Sudah sesuai

SKPD Tahun 2012 2.

Apakah sistematika Renja SKPD Tahun 2012 sudah sesuai dengan

- Sub bab disesuaikan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

dengan kebutuhan;

yaitu :

- Program

- Bab I : Pendahuluan berisikan

dengan

maksud

kegiatan

tujuan,

serta

sistematika penyusunan.

Tahun

lalu

usulan prioritas

Musrenbang RKPD

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja

- Indikator serta kinerja

2009-2010,

program dan kegiatan

berisikan Evaluasi pelaksanaan

disesuaikan

Renja

dan

tugas

Capaian Renstra, Analisis Kinerja

SKPD

SKPD

pelayanan

tahun

SKPD,

penyelenggaraan

kegiatan

prioritas diselaraskan

latar belakang, landasan hukum, dan

/

lalu

Isu

dan

dengan fungsi

penting

tugas

dan

fungsi SKPD, Review terhadap rancangan

awal

RKPD,

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. - Bab II : Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan

yang

berisikan

telaah kebijakan daerah, tujuan dan sasaran renja, Program dan Kegiatan. - Bab IV, penutup 3.

Apakah Renja tahun 2012 telah sesuai dan selaras dengan dokumen RKPD Tahun 2012

√

Sudah sesuai dan selaras - Uraian output disesuaikan dengan kegiatan; - Memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2012.

4.

Apakah

Renja

tahun

2012

√

Sudah sesuai Uraian outcome disesuaikan dengan program

merupakan penjabaran dari Renstra SKPD

tahun

2011-2015

(tahun

kedua)

Tim Verifikasi :

1.

............................................................. Drh. Heridji Sutardjo, M.Si

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

2. ............................................................. Ir. Susmono 3. .............................................................

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001

I Made Persahi, SE, M.Si 4. ............................................................. Dra. Wisnu Mustikawati

RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2012 TAHUN 2011

Recommend Documents