BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan, sebuah kata yang sangat familiar dalam kehidupan sebuah organisasi, mudah untuk diucapkan tetapi kadang bagi sebagian besar orang sulit untuk diaplikasikan. Perencaaan bagi organisasi ibarat jantung dalam sistem tubuh manusia. Perencanaan menjadi sumber dari semua aktivitas dalam organisasi, keberadaannya berdampak langsung terhadap semua aktivitas organisasi. Unsur manajemen berikutnya tidak bisa terlaksana tanpa didahului adanya sebuah unsur perencanaan. Karena kekuatan akan keberadaannya, maka banyak orang sering mengatakan dan itu benar, bahwa perencanaan yang baik dan tepat, kemungkinan besar akan menghasilkan out-put dan out-come yang baik tetapi perencanaan yang salah, sudah pasti akan menghasilkan out-put dan out-come yang buruk. Oleh karenanya sebuah perencanaan kerja yang baik dan benar menjadi sebuah keharusan bagi setiap organisasi penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan yang baik (Good Governance) akan tercipta manakala setiap penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini mulai departemen pada pemerintah pusat sampai dengan dinas, badan dan kantor pada level pemerintah daerah, memiliki sebuah rencana kerja yang baik. Badan Kepegawaian Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah merupakan unit yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan wajib di bidang kepegawaian. Oleh karenanya sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah selaku pengguna anggaran berkewajiban menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah mengacu pada Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015 merupakan penjabaran dari rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 - 2018 yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Kegiatan dan penetapan prakiraan belanja pada Anggaran Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2015. Rencana kerja dan prakiraan belanja tahun anggaran 2015 sudah barang tentu harus pula memperhatikan tingkat capaian kinerja tahun lalu (tahun 2013) dan target kinerja tahun yang sedang berjalan (tahun 2014). Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
1
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1 Kondisi Umum Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, merupakan lembaga teknis daerah Kabupaten Bondowoso. Kedudukan lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah. Sedangkan fungsinya sebagai berikut: a) perumusan kebijakan rencana kebutuhan pegawai dan pelaksanaan program pengembangan pegawai; b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai; c) perumusan kebijakan program dan melaksanakan kegiatan mutasi pegawai; d) perencanaan program pendataan, pengelolaan, dan informasi data kepegawaian; e) pelayanan administrasi kepegawaian; f)
penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
g) pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga badan; h) pelaksana koordinasi dalam penyelenggaraan diklat aparatur; i)
penyusunan rencana kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
j)
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah;
k) penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; l)
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengelolaan
kepegawaian maka sesuai hasil analisa terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah, maka ditetapkan struktur organisasi dengan komposisi sebagai berikut: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Program dan Pelaporan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
2
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan membawahi: Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Sub Bidang Diklat Aparatur d. Bidang Mutasi Pegawai membawahi: Sub Bidang Mutasi dan Promosi Sub Bidang Pangkat dan Pensiun e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi: Sub Bidang Pembinaan Sub Bidang Kesejahteraan f. Bidang Informasi Kepegawaian membawahi: Sub Bidang Dokumentasi Sub Bidang Informasi dan Data Elektronik
2.2 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil perlu dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen PNS seperti tertuang dalam Undangundang tersebut. Paradigma manajemen kepegawaian telah merombak tata cara dan sistem dalam mengelola kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil tidak bisa lagi diperlakukan sebagai alat, akan tetapi harus diperlakukan sebagai asset pemerintah di dalam mendukung pencapaian tujuan dan program pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen PNS meliputi: a) Penyusunan dan penetapan kebutuhan; b) Pengadaan; c) Pangkat dan jabatan; d) Pengembangan karier; e) Pola karier; f)
Promosi;
g) Mutasi; h) Penilaian kinerja; i)
Penggajian dan tunjangan;
j)
Penghargaan;
k) Disiplin; Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
3
l)
Pemberhentian;
m) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; n) Perlindungan. Mengacu kepada Rencana Stratejik maka terdapat 3 ( tiga ) program yang menjadi Prioritas Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah lima tahunan, meliputi: a. Program Pendidikan Kedinasan Program ini dapat dikatakan merupakan kegiatan utama dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi sumber daya aparatur. Bentuk kegiatan ini berupa : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai pada diklat-diklat tertentu yang sangat dibutuhkan berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja individu yang pada akhirnya diharapkan mampu mendongkrak kinerja organisasi. Kegiatan ini dilakukan oleh lembagalembaga diklat teknis profesional maupun teknis ketrampilan, baik yang di bawah kendali Badan Diklat atau lembaga Non Government Organization (NGO). Kegiatan yang dilakukan dengan cara pengiriman pegawai pada diklat yang bersifat teknis, hal ini sebagai upaya mengantisipasi adanya perubahan sistem, perundang-undangan, aturan-aturan/petunjuk teknis yang berkembang dan berubah dengan cepat. 2. Kegiatan Pendidikan Perjenjangan Struktural yang dilakukan adalah pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV yang ditujukan bagi mereka yang akan menduduki dan telah menduduki jabatan eselon II, III, IV yang dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan Perjenjangan Struktural. b.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan pengiriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengikuti pendidikan dan latihan prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Propinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali CPNS dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai PNS di masa yang akan datang. 2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan diklat, bimtek, workshop bagi PNS guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi masing-masing pegawai.
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini merupakan program rutin dan wajib dilakukan sebagai bentuk pelayanan Badan Kepegawaian Daerah kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kegiatannya meliputi: Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
4
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS; Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengangkatan, mutasi dan promosi dalam jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, serta mutasi pegawai dalam kabupaten maupun mutasi antar daerah. 2. Seleksi penerimaan CPNS; Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyeleksi CPNS dari pelamar umum dan pelaksanaannya sangat tergantung pada kebutuhan formasi pegawai dan kebijakan dari Pemerintah Pusat. 3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS; Salah satu upaya pembinaan karier pegawai adalah pemberian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pemberhentian bagi PNS yang purna tugas (pensiun) tepat waktu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah; Untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah maka ada kegiatan yang menjadi sangat sentral di bidang kepegawaian, yaitu kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang dapat dikatakan sebagai modal dasar utama di dalam proses-proses manajemen kepegawaian. Dalam kegiatan ini juga melaksanakan pengelolaan dokumen kepegawaian masing-masing PNS serta proses scanner dokumen tersebut menjadi file elektronik. 5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Kegiatan ini dilaksanakan dengan penanganan kasus yang bersifat actual dan preventif yaitu berupa penyuluhan peraturan kepegawaian, monitoring dan evaluasi palaksanaan tugas SKPD, serta penanganan pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. 6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas; Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan beasiswa S1 kepada Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. 7. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan; Disamping program pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, Badan Kepegawaian Daerah secara otonom menyelenggarakan sendiri bintek-bintek yang diperuntukkan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sebagai upaya pemerataan peningkatan kemampuan, yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi riil yang menjadi kebutuhan mayoritas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
5
8. Penyusunan formasi pegawai (bezetting) Kegiatan penyusunan bezetting perlu dan wajib dilakukan sehingga dapat dihitung berapa formasi pegawai yang ada yang nantinya dijadikan dasar dalam proses rekruitmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang berasal dari pelamar umum. 9. Penataan sistem administrasi penerbitan karis/karsu, karpeg dan taspen; Dalam rangka pembinaan kesejahteraan pegawai maka penerbitan karis/karsu, karpeg dan taspen bagi yang berhak menerima harus diusulkan ke BKN dan PT. Taspen. 10. Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan PNS; Dalam rangka pembinaan kesejahteraan pegawai bagi PNS yang melaksanakan pengabdian, kesetiaan, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas diusulkan untuk mendapatkan reward berupa Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia untuk masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. 11. Penegakan disiplin PNS; Untuk menunjang kinerja pemerintah yang baik maka penegakan disiplin PNS sangat perlu karena selama ini masih ada PNS yang kurang mentaati ketentuan waktu jam kerja dan masuk hari pertama setelah hari libur atau cuti bersama. 12. Penerimaan calon praja IPDN; Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dari pendaftar yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan di tingkat Propinsi Jawa Timur sampai dengan tingkat nasional di Jatinangor Jawa Barat. 13. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian; Kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi peraturan kepegawaian yang selalu mengalami perubahan dalam jangka waktu yang cepat. 14. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah; Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS yang memenuhi syarat. 15. Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Kepegawaian; Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan bimbingan teknis kepada SKPD tentang manajemen kepegawaian yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang selalu mengalami perubahan. 16. Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian kepada lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
6
17. Setifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan ini dilaksanakan dengan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. 18. Penerbitan kartu tanda pengenal PNS; Kegiatan ini dilaksanakan untuk perekaman dan pencetakan kartu tanda pengenal PNS sesuai dengan kondisi riil masing-masing PNS tersebut. 19. Pelaksanaan Sumpah PNS; Setiap CPNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengangkat sumpah/janji PNS menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Kegiatan ini tidak dilaksanakan tahun 2015 karena semua PNS sudah diambil sumpahnya.
2.3 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu (Tahun 2013) Untuk evaluasi program tahun lalu (tahun 2013) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan indikator capaian kinerja sebagai berikut: Data Keberhasilan No
Indikator Kinerja
Pembangunan Tahun 2013 Target
1.
Prosentase Pengiriman CPNS mengikuti Diklat
Realisasi
100%
0%
91%
48%
Prajabatan 2.
Prosentase pejabat struktural yang memenuhi standart kompetensi
3.
Prosentase pejabat fungsional yang memenuhi standart kompetensi
Pejabat fungsional lingkup pendidikan
100%
100%
Pejabat fungsional lingkup kesehatan
100%
100%
Pejabat fungsional lingkup ilmu hayat
100%
100%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
7
2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan indikator capaian kinerja sebagai berikut: No 1.
Indikator Kinerja Prosentase pembinaan karir PNS
Data Keberhasilan Pembangunan Target
Realisasi
72%
31,08 %
79%
67,03 %
145%
251,32 %
93%
113,41 %
100 %
77,86%
100 %
91,57 %
(pengangkatan, mutasi dan promosi dalam jabatan struktural) 2.
Prosentase pembinaan karir PNS (pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan)
3
Prosentase pembinaan karir PNS (pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan)
4.
Prosentase pembinaan karir PNS (pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat)
5.
Prosentase SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan
6.
Prosentase SK Kenaikan Gaji berkala yang diterbitkan
7.
Prosentase SK CPNS yang diterbitkan
100 %
0%
8.
Prosentase SK Pensiun yang diterbitkan
100 %
94,25 %
9.
Prosentase dokumen pegawai yang
100 %
90,90 %
15,82 %
2,42 %
100 %
100 %
0,09%
0,18%
10%
5,56 %
dikelola 10.
Prosentase pegawai yang mendapatkan penyuluhan peraturan kepegawaian
11.
Prosentase SKPD yang mendapatkan monitoring
12.
Prosentase pegawai yang mendapatkan sanksi
13.
Prosentase Praja IPDN yang lulus seleksi
14.
Prosentase formasi pegawai
100 %
89,06 %
15.
Prosentase pegawai yang disumpah
4,40 %
0%
16.
Prosentase pegawai yang menerima
1,10 %
1, 41 %
penghargaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
8
17.
Prosentase pelaksanaan diklat struktural
100%
100 %
18.
Prosentase peserta yang lulus diklat
100%
100%
100%
221 %
struktural 19.
Prosentase Dokumen Karis/karsu/karpeg/taspen yang terbit
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dengan realisasi sebagai berikut: 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Keluaran Jumlah SK PNS yang diterbitkan
Realisasi 2013 0
Jumlah mutasi dalam jabatan structural
299
Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional
608
pendidikan Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional
76
ilmu hayat Jumlah
mutasi dalam jabatan fungsional
191
kesehatan
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS dengan anggaran Rp.98.600.000,digunakan untuk pembinaan karir PNS melalui rapat-rapat baperjakat dalam upaya promosi dan mutasi PNS baik dalam jabatan fungsional umum (staf), fungsional pendidikan, fungsional kesehatan, fungsional ilmu hayat maupun jabatan struktural. Pengangkatan, mutasi dan promosi dalam jabatan struktural dengan target 690 orang terealisasi 299 orang. Pada tahun ini tidak mencapai target karena pada tahun 2013 Kabupaten Bondowoso melaksanakan Pilkada. Berkaitan dengan hal tersebut ada Surat dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan adanya pelarangan untuk melakukan mutasi/demosi pejabat struktural menjelang pelaksanaan Pilkada, akan tetapi apabila mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong masih diperbolehkan. Pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan dengan target 715 orang terealisasi 608 orang, hal ini berarti tidak sesuai target karena masih ada pejabat fungsional pendidikan yang belum bisa naik pangkat karena angka kredit belum memenuhi syarat sehingga belum bisa dinaikkan jenjang jabatan fungsionalnya. Pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat dengan target 62 orang terealisasi 76 orang yang berarti realisasi melebihi target. Hal ini dikarenakan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
9
adanya pengisian jabatan fungsional dari PNS yang lulus tugas belajar dan pengangkatan staf yang beralih ke jabatan fungsional. Pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan dengan target 110 orang terealisasi 191 orang, terjadi kelebihan realisasi dibandingkan target, hal ini karena kenaikan pangkat PNS yang memangku jabatan fungsional kesehatan dengan bersangkutan juga dinaikkan jenjang jabatannya, adanya pengangkatan pejabat fungsional bidang kesehatan ke dalam jabatan struktural, juga adanya pejabat fungsional kesehatan yang diangkat dalam jabatan struktural dan menjalankan tugas belajar sehingga diberhentikan sementara dari jabatannya.
2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
Keluaran Jumlah SK CPNS yang diterbitkan
Realisasi 2013 0
Seleksi penerimaan Calon PNS dengan anggaran Rp.327.642.160,- digunakan untuk seleksi berkas dan pelaksanaan ujian seleksi penerimaan calon PNS dari tenaga honorer kategori II, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah tenaga honorer kategori II
: 1.398 orang
Jumlah yang mengikuti ujian
: 1.385 orang
Jumlah yang tidak mengikuti ujian
: 13 orang
Proses seleksi CPNS ini sampai dengan akhir tahun 2013 belum ada pengumuman kelulusan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sehingga penerbitan SK CPNS belum bisa dilaksanakan. Pengumuman kelulusan oleh Panselnas rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2014. 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS No 3.
Kegiatan
Keluaran
Realisasi 2013
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang
2219
diterbitkan Jumlah SK pensiun yang diterbitkan
246
Jumlah SK Kenaikan gaji berkala
5184
yang diterbitkan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
10
Kenaikan pangkat pegawai dengan target 2.850 orang terealisasi sebesar 2.219 orang, hal ini disebabkan pada jabatan fungsional khusus belum bisa memenuhi persyaratan angka kredit yang ditetapkan;
Kenaikan gaji berkala dengan target 5.661 orang terealisasi 5.184 orang, realisasi kurang dari target karena adanya PNS yang sudah mencapai batas maksimal kenaikan gaji berkala;
Jumlah pegawai yang pensiun dengan target 261 orang terealisasi 246 orang, realisasi kurang dari target disebabkan oleh adanya pejabat struktural yang diperpanjang batas usia pensiun, adanya PNS yang pensiun dini dan meninggal dunia pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kegiatan
Keluaran
Pembangunan/pengembang
Jumlah dokumen yang dikelola
Realisasi 2013 10.342
an Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan jumlah anggaran 95.000.000 dilaksanakan dengan pembenahan system informasi kepegawaian yang setiap saat bisa berubah dikarenakan mutasi, pengangkatan dalam jabatan (baik jabatan struktural maupun fungsional), sanksi, pensiun, cuti, meninggal dunia dan sebagainya. System informasi kepegawaian adalah data administrasi PNS yang sangat vital dan perlu divalidasi secara periodik karena sangat erat hubungannya dengan manajemen pegawai. Oleh karena itu penataan data baik berupa data elektronik maupun berupa dokumen masing-masing pegawai sangat penting. Selain itu data pegawai dan perubahannya juga harus disambungkan dengan data di BKN dengan system SAPK. Dari target yang direncanakan pada tahun 2013 sebesar 11.376 pegawai sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah pegawai yang dikelola adalah sebesar 10.342 orang. Tidak tercapainya target ini akibat dari adanya pegawai mutasi keluar daerah, pensiun dini, meninggal dunia serta tidak adanya pengangkatan CPNS tahun 2011 dan 2012.
5. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus
Keluaran Jumlah PNS yang dikenakan sanksi
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
Realisasi 2013 19
11
Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah
pegawai
yang
250
menerima
penyuluhan Jumlah SKPD yang dimonitoring
72
Kegiatan ini dengan anggaran 60.000.000 diarahkan untuk sosialisasi/pembinaan penyuluhan peraturan-peraturan kepegawaian kepada 250 orang pejabat eselon IV yang menangani kepegawaian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; Sedangkan pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan indisipliner yang ditargetkan sebanyak 10 orang sampai akhir tahun 2013 ada sebanyak 19 orang pegawai yang mendapatkan sanksi dengan rincian sebagai berikut: Sanksi ringan : 6 orang Sanksi sedang : 8 orang Sanksi berat
: 5 orang
Monitoring dan evaluasi ke SKPD dilakukan dengan monitoring langsung ke beberapa SKPD juga dengan monitoring dan evaluasi daftar hadir yang dikirimkan ke BKD. Dari 72 SKPD yang ditargetkan telah terealisasi semua. 6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan
Keluaran
Realisasi 2013
Pemberian Bantuan Tugas
Jumlah Praja IPDN yang mendapat
13
Belajar dan Ikatan Dinas
bantuan
Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas dengan jumlah anggaran Rp.20.000.000,- dilaksanakan dengan memberikan bantuan beasiswa kepada 13 orang praja IPDN. 7. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Kegiatan Penyelenggaraan diklat
Keluaran Jumlah pegawai yang lulus diklat PIM
Realisasi 2013 80
teknis, fungsional dan kepemimpinan
Kegiatan Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan dengan anggaran Rp.1.160.000.000,- dilaksanakan dengan penyelenggaraan diklat PIM IV sebanyak dua angkatan dengan jumlah peserta 80 orang, masing-masing angkatan 40 orang.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
12
8. Bezetting (Penyusunan Formasi Pegawai) Kegiatan Bezetting (Penyusunan Formasi Pegawai)
Realisasi 2013
Keluaran Jumlah formasi pegawai
10.591
Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.30.537.000,- dilaksanakan dengan melakukan perhitungan jumlah formasi kebutuhan pegawai di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS yang tepat untuk Daerah. Target pada tahun 2013 sebanyak 11.792 orang, terealisasi formasi sebanyak 10.591 orang. Target formasi pegawai tidak dapat dipenuhi 100% karena Kabupaten Bondowoso tidak mendapat formasi CPNS tahun 2011 dan 2012, sedangkan pengadaan CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II belum bisa diumumkan pada tahun 2013 sehingga formasi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
9. Penataan Sistem Adminstrasi Penerbitan (Karis/karsu/karpeg dan Taspen) Keluaran
Realisasi 2013
Jumlah Karis/karsu yang diterbitkan
663
Jumlah karpeg yang diterbitkan
580
Jumlah taspen yang diterbitkan
7
Kegiatan Penataan Sistem Adminstrasi Penerbitan (Karis/karsu/karpeg dan Taspen)
Kegiatan Penataan Sistem Adminstrasi Penerbitan (Karis/karsu/karpeg dan Taspen) dengan jumlah anggaran Rp.5000.000,- dilaksanakan dengan melakukan seleksi berkas dan pengiriman berkas karis/karsu dan karpeg yang sudah lengkap dan memenuhi syarat ke Kantor BKN regional II dan berkas Taspen ke PT. Taspen Jember. Adapun capaiannya sebagai berikut:
Jumlah karis karsu yang sudah terbit sebanyak 663 orang;
Jumlah karpeg yang sudah terbit sebanyak 580 orang;
Jumlah Taspen yang sudah terbit sebanyak 7 orang.
10. Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan PNS Kegiatan Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan
Realisasi 2013
Keluaran Jumlah
pegawai
yang
menerima
146
penghargaan
PNS
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
13
Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan PNS dengan anggaran sebesar Rp.17.500.000,- dilaksanakan dengan menyeleksi PNS yang berhak menerima penghargaan yang selanjutnya mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Pada tahun 2013 menetapkan target sebanyak 125 orang terealisasi 146 orang pegawai yang mendapatkan penghargaan. 11. Penegakan Disiplin PNS Kegiatan Penegakan Disiplin PNS
Realisasi 2013
Keluaran Jumlah SKPD yang disidak
110
Kegiatan Penegakan Disiplin PNS dengan anggaran Rp.20.000.000,-dilaksanakan untuk melakukan monitoring tingkat kehadiran PNS pada hari pertama masuk setelah cuti bersama hari raya idulfitri pada 110 SKPD. 12. Penerimaan Calon Praja IPDN Kegiatan Penerimaan Calon
Realisasi
Keluaran
2013
Jumlah penerimaan praja IPDN
3
Praja IPDN
Kegiatan Penerimaan Calon Praja IPDN dengan anggaran sebesar Rp.25.358.000,dilaksanakan membantu menyeleksi administrasi dan mendampingi peserta seleksi penerimaan calon praja IPDN melaksanakan tes sampai lulus. Jumlah peserta pada seleksi penerimaan praja IPDN tahun 2013 sebanyak 53 orang dan yang lulus 3 orang. 13. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Kegiatan Pelaksanaan Ujian
Realisasi
Keluaran
2013
Jumlah pegawai yang lulus ujian ijazah
265
Penyesuaian Ijazah
Kegiatan
Pelaksanaan
Rp.88.050.500,-
Ujian
dilaksanakan
Penyesuaian dengan
Ijazah
menyeleksi
dengan berkas
jumlah calon
anggaran
peserta
dan
melaksanakan ujian penyesuaian ijasah bekerja sama dengan Kantor Regional II Badan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
14
Kepegawaian Negara Jawa Timur. Jumlah peserta ujian penyesuaian ijazah dan tingkat kelulusannya adalah sebagai berikut:
1.
S1
Jumlah yang memenuhi syarat 159 orang
2.
D3
1 orang
1 orang
1 orang
3.
SMA/Paket C/Sederajat
187 orang
186 orang
67 orang
4.
SMP/Paket B/Sederajat
132 orang
129 orang
86 orang
479 orang
474 orang
265 orang
No
Kategori
Jumlah
Jumlah yang mengikuti ujian 158 orang
Jumlah Lulus 111 orang
14. Bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian Keluaran
Realisasi 2013
Jumlah peserta yang lulus
60
Kegiatan Bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian
bimtek
Kegiatan bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian dengan anggaran Rp.56.000.000 digunakan untuk melaksanakan bimbingan teknis manajemen kepegawaian bagi 60 orang pejabat yang menangani kepegawaian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
15. Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PNS Kegiatan
Keluaran
Penerbitan kartu tanda
Jumlah kartu tanda pengenal PNS yang
pengenal PNS
Realisasi 2013 1500
diterbitkan
Kegiatan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PNS dengan jumlah anggaran Rp.100.000.000,00 dilaksanakan dengan pengadaan peralatan untuk mencetak kartu tanda pengenal, proses perekaman data dan pencetakan kartu tanda pengenal sekaligus pendistribusian kepada pegawai yang bersangkutan.
16. Penyelenggaraan outbond bagi aparatur Kegiatan Penyelenggaraan
Keluaran Jumlah peserta outbond
Realisasi 2013 61
outbond bagi aparatur
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
15
Kegiatan penyelenggaraan outbond bagi aparatur dengan anggaran Rp.247.814.000,00 dilaksanakan dengan menyelenggarakan workshop dan outbond training bagi seluruh pejabat eselon II dan eselon III kepala SKPD dengan target 67 orang terealisasi 61 orang, karena ada beberapa jabatan eselon II dan eselon III kepala SKPD yang tidak terisi sehingga tidak bisa mengikuti acara tersebut. 3. Program Pendidikan Kedinasan Data Keberhasilan No
1.
Pembangunan
Indikator Kinerja
Prosentase Pengiriman PNS mengikuti Diklat
Target
Realisasi
100%
150%
Struktural 2.
Pengiriman PNS mengikuti Diklat Teknis
50%
115%
3.
Pengiriman PNS mengikuti Diklat Fungsional
100%
400%
Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan dengan dua kegiatan dengan realisasi sebagai berikut: No 1.
Keluaran
Realisasi 2013
Jumlah pegawai yang mengikuti
4 orang
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
diklat fungsional Jumlah pegawai yang mengikuti
23 orang
diklat teknis
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan anggaran Rp. 120.000.000,- digunakan untuk kontribusi diklat maupun bimtek keuangan, kepegawaian, perencanaan, kearsipan dan fungsional kesehatan dengan jumlah pegawai yang dikirim sebanyak 27 orang terdiri dari 23 orang diklat teknis dan 4 orang diklat fungsional.
No 2.
Kegiatan Pendidikan perjenjangan struktural
Keluaran
Realisasi 2013
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural
3 orang
- PIM II Pendidikan Perjenjangan Struktural dengan anggaran Rp. 150.000.000,- digunakan untuk pengiriman diklat PIM II sebanyak 3 orang. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
16
Prakiraan Pelaksanaan Program Tahun Berjalan (Tahun 2014) Prakiraan pelaksanaan program tahun berjalan (2004) ada tiga program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, yaitu sebagai berikut: 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan indikator capaian program sebagai berikut: No 1
Indikator Kinerja
Target (%)
Prosentase dokumen kepegawaian yang terbit tepat waktu
SK Kenaikan Pangkat
100
SK Pensiun
100
SK Kenaikan Gaji Berkala
100
Karis/karsu/karpeg/taspen
100
Dokumen kepegawaian yang dikelola
100
2
Prosentase PNS yang dikenakan sanksi
0,09
3
Prosentase penerimaan praja IPDN
10
4
Prosentase pembinaan karir PNS (pejabat
73
struktural) 5
Prosentase pembinaan karir PNS (pejabat
82
fungsional pendidikan) 6
Prosentase pembinaan karir PNS (pejabat
100
fungsional ilmu hayat) 7
Prosentase pembinaan karir PNS (pejabat
191
fungsional kesehatan) 8
Prosentase formasi pegawai
100
9
Prosentase pegawai yang menerima
1,09
penghargaan 10
Prosentase pegawai yang disumpah
11
Prosentase pegawai yang mendapatkan
4,36 15,68
penyuluhan 12
Prosentase kelulusan peserta diklat struktural
100
2) Program Pendidikan Kedinasan, dengan indikator capaian program sebagai berikut: No 1
Indikator Kinerja Prosentase pengiriman pegawai untuk mengikuti
Target (%) 100
diklat teknis
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
17
2
Prosentase pengiriman pegawai untuk mengikuti
100
diklat fungsional 3
Prosentase pengiriman pegawai diklat struktural
100
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan indikator capaian program sebagai berikut: No 1
Indikator Kinerja
Target (%)
Prosentase pejabat struktural yang memenuhi
100
standar kompetensi 2
Prosentase pejabat fungsional pendidikan yang
100
memenuhi standar kompetensi 3
Prosentase pejabat fungsional kesehatan yang
100
memenuhi standar kompetensi 4
Prosentase pejabat fungsional ilmu hayat yang
100
memenuhi standar kompetensi
2.4 Identifikasi Masalah Badan Kepegawaian Daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. a. Faktor Internal Faktor internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada dalam Badan Kepegawaian Daerah sendiri.
Kekuatan yang ada dalam Badan Kepegawaian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Sudah terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
Kelemahan yang ada dalam Badan Kepegawaian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Belum tersusunnya pola alur karier jabatan pegawai negeri sipil;
2)
Adanya pejabat
structural yang belum mengikuti diklat PIM yang
dipersyaratkan; 3)
Adanya PNS yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang dilaksanakan;
4)
Belum adanya implementasi nyata analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan termasuk jabatan fungsional umum;
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
18
5)
Belum adanya penataan jabatan fungsional umum sesuai dengan analisis jabatan;
6)
Anggaran tidak cukup memadai untuk melaksanakan semua kegiatan prioritas;
7)
Belum adanya perhatian serius kepada PNS yang memasuki purna tugas;
8)
Belum adanya sarana dan prasarana pelaksanaan diklat yang sesuai dengan standar.
b. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari dua hal yaitu faktor peluang dan tantangan yang harus dihadapi.
Peluang yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain sebagai berikut: 1)
Banyak penawaran diklat teknis/fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Diklat maupun Non Government Organization (NGO);
2)
Adanya dukungan dan kerjasama antara Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dengan BKD dalam pelaksanaan diklat teknis, fungsional, dan struktural;
3)
Keterbukaan informasi sehingga dapat mengakses langsung kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh stakeholder.
Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut: 1)
Peraturan Kepegawaian yang sering mengalami perubahan dalam jangka waktu yang singkat;
2)
Ketergantungan dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN, dan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.
3)
Masih banyak pegawai negeri sipil yang melakukan tindak indisipliner karena kurangnya fungsi kontrol (WASKAT) dari masing-masing unit kerja atau satuan organisasi;
4)
Masih banyaknya pimpinan SKPD maupun pejabat yang membidangi masalah kepegawaian yang enggan atau tidak memahami peraturan disiplin pegawai negeri sipil seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5)
Sampai dengan saat ini belum terpenuhi kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat badan karena tugas kedinasan dan Pegawai
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
19
Negeri Sipil purna tugas (Pensiun) untuk mendapatkan kesejahteraan atau penghargaan; 6)
Intervensi pihak luar dalam proses manajemen kepegawaian;
7)
Pelaksanaan dan pengiriman pegawai mengikuti diklat dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD;
8)
Pegawai yang mengikuti bimtek belum mengirimkan sertifikat diklat ke BKD;
9)
Pelayanan administrasi kepegawaian pada SKPD perlu ditingkatkan.
Faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan tersebut hendaknya bisa disikapi dengan sebaik-baiknya sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Analisis faktorfaktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Dukungan sarana prasarana yang memadai, penyediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah merupakan bahan baku dalam proses pengambilan keputusan kepegawaian. Dalam hal ini diharapkan BKD dapat mengelola PNS sebagai aset yang akan dikelola dengan manajemen sumber daya manusia sehingga dihasilkan pegawai negeri sipil yang kompeten. Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat menyajikan data pegawai dengan cepat, diharapkan dapat menghadapi tantangan dalam menyikapi perubahan Peraturan Kepegawaian dengan cepat karena dengan adanya Sistem Informasi Kepegawaian dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan terkait dengan perubahan peraturan tersebut. Sebagian besar kegiatan Badan Kepegawaian Daerah sangat tergantung pada stakeholder seperti Kementrian PAN dan RB, BKN dan Badan Diklat Propinsi sehingga durasi waktu yang direncanakan oleh BKD sendiri tidak bisa berjalan tepat waktu karena pada akhirnya harus menyesuaikan dengan jadwal para stakeholder. Sedangkan terkait dengan tingkat indisipliner pegawai karena masih kurangnya kontrol (WASKAT) dari kepala SKPD masing-masing dan keengganan atau kurang dipahaminya peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akibatnya sering terjadi kesalahan dalam perlakuan adminstrasi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran yang selanjutnya berdampak pada kesulitan dalam tindak lanjut proses penjatuhan sanksi. Hal ini akan dapat diatasi dengan melakukan sosialisai Peraturan Kepegawaian kepada SKPD yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selain itu dengan adanya SIMPEG data pelanggaran disiplin pegawai dapat terbaca di dalamnya sehingga kesalahan dalam perlakuan administrasi terhadap pegawai yang indisipliner dapat dikurangi. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
20
Data-data yang terdapat dalam SIMPEG juga bisa menyajikan riwayat pekerjaan masing-masing pegawai sehingga dalam proses pengambilan keputusan kepegawaian, adanya intervensi pihak luar dapat diminimalisir. Adanya perubahan peraturan kepegawaian akan dilaksanakan bimtek dan sosialisasi Manajemen Kepegawaian dan penyuluhan di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bondowoso secara bertahap karena terbatasnya anggaran. Dengan bimtek tentang manajemen kepegawaian ini diharapkan pada akhirnya proses pelayanan administrasi kepegawaian pada masing-masing SKPD dapat ditingkatkan. Terbatasnya anggaran juga sebagai alasan belum terpenuhinya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat badan karena tugas kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil purna tugas (Pensiun) untuk mendapatkan kesejahteraan atau penghargaan. Adanya PNS yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang dilaksanakan mengakibatkan kinerja yang dicapai belum optimal oleh karena itu perlu adanya diklat maupun bimbingan teknis sesuai dengan standar kompetensi masingmasing. Belum adanya implementasi analisis jabatan dan analisis beban kerja masingmasing jabatan dan belum adanya standar nama, ikhtisar jabatan dan uraian tugas untuk jabatan fungsional umum berpengaruh pada penyusunan jumlah formasi pegawai yang sebenarnya dibutuhkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Langkah Strategis yang dapat diambil: Hasil analisis di atas telah dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang lebih baik lagi; 2. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Bimtek Manajemen Kepegawaian kepada SKPD di seluruh Kabupaten Bondowoso sehingga perkembangan perubahan Peraturan Kepegawaian dapat diikuti; 3. Penyusunan pola alur karier jabatan pegawai negeri sipil; 4. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dalam rangka penataan fungsional umum dan sistem kinerja pegawai (SKP); 5. Pelaksanaan diklat-diklat teknis dan fungsional maupun diklat PIM serta mengirim PNS untuk mengikuti diklat maupun bintek yang dilaksanakan oleh lembagalembaga pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan kebutuhan standart kompetensi; 6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; 7. Pemetaan dan penataan jabatan fungsional guru;
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
21
8. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder baik dengan BKN Regional, BKN Pusat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan pihak-pihak lain yang terkait sesering mungkin; 9. Menyediakan sarana dan prasarana diklat yang memenuhi standar.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran Program Jangka Panjang Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso: “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas”. Perumusan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian dan aparatur yang berkualitas di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: 1.
Mewujudkan pembinaan aparatur;
2.
Mewujudkan pengembangan aparatur. Misi pertama yaitu mewujudkan pembinaan aparatur dijabarkan dengan tujuan
tercapainya peningkatan pembinaan aparatur. Tujuan ini selanjutnya dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya pembinaan karir, karakter dan kesejahteraan aparatur. Adapun indikator sasaran sebagai berikut: 1.
Prosentase pembinaan karir PNS;
2.
Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan;
3.
Prosentase pegawai yang mendapat sanksi;
4.
Prosentase dokumen pegawai yang dikelola;
5.
Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik;
6.
Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi;
7.
Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa;
8.
Prosentase kelulusan diklat PIM;
9.
Prosentase formasi pegawai;
10. Prosentase pegawai yang mendapat satya lancana karya satya; 11. Prosentase pegawai yang mendapat penyuluhan peraturan kepegawaian; 12. Prosentase SKPD yang mendapat monitoring/sidak; 13. Prosentase pegawai yang disumpah; 14. Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan; 15. Prosentase tertib administrasi kepegawaian pada SKPD. Sasaran ini dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Misi kedua mewujudkan pengembangan aparatur dijabarkan dengan tujuan tercapainya peningkatan pengembangan aparatur. Tujuan ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Adapun indikator sasaran sebagai berikut: 1.
Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan;
2.
Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi;
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
23
3. Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural. Sasaran ini dilaksanakan dengan dua program yaitu:
Program Pendidikan Kedinasan;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 3.2.1. Meningkatnya pembinaan karier, karakter, dan kesejahteraan aparatur Sasaran meningkatnya pembinaan karier, karakter, dan kesejahteraan aparatur akan dicapai indikator kinerja sasaran pada table berikut:
NO
1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Program pembinaan
Prosentase pembinaan
dan pengembangan
karir PNS
SATUAN
TARGET 2015
aparatur Prosentase mutasi staf (jabatan fungsional
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
umum) Prosentase dalam jabatan struktural Prosentase pengangkatan, mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan Prosentase pengangkatan, mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat Prosentase pengangkatan, mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan Prosentase SK CPNS yang terbit
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
24
Prosentase SK Kenaikan pangkat yang
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
terbit Prosentase kenaikan gaji berkala terbit Prosentase SK pensiun yang terbit Prosentase SK PNS yang terbit Prosentase karis/karsu yang terbit Prosentase karpeg yang terbit Prosentase taspen yang terbit Prosentase pegawai yang mendapat sanksi Prosentase data pegawai yang dikelola Prosentase dokumen data pegawai dalam bentuk data elektronik Prosentase calon praja yang lolos seleksi menjadi praja IPDN Prosentase praja IPDN yang mendapat beasiswa Prosentase kelulusan peserta diklat PIM Prosentase Susunan Formasi Pegawai dan Bezetting Prosentase PNS yang menerima satya lencana karya satya
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
25
Prosentase pegawai yang mendapatkan
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
penyuluhan Prosentase SKPD yang menerima monitor tugas (sidak) Prosentase pegawai yang disumpah Prosentase kartu tanda pengenal PNS Prosentase tertib administrasi kepegawaian pada SKPD
3.2.2. Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur Sasaran meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur akan dicapai dengan indikator kinerja sasaran pada table berikut:
NO 1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
Prosentase
pengembangan
kelulusan CPNS
kapasitas
mengikuti diklat
aparatur
prajabatan
SATUAN
TARGET 2015
%
100
%
100
%
100
Prosentase pejabat struktural yang
memenuhi
standar kompetensi - Prosentase pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
26
Prosentase kelulusan pegawai
yang
dikirim mengikuti diklat/bimbingan
%
100
teknis, fungsional, struktural
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
27
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
4.1 Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 serta Tolak Ukur Kinerja Sasaran a. Hasil Analisis dan Kondisi Masalah Dari hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Kedinasan Program ini dilaksanakan dengan dua kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan Perjenjangan Struktural Adapun tolak ukur kinerja kedua kegiatan tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut: NO 1
Kegiatan
TOLAK UKUR KINERJA
Pendidikan
SATUAN
TARGET TAHUN 2015
dan Jumlah pegawai yang
Pelatihan Teknis
dikirim
untuk
mengikuti pendidikan: - Diklat/bimbingan Teknis - Diklat Fungsional 2
Pendidikan
Jumlah pegawai yang
Perjenjangan
dikirim
Struktural
diklat kepemimpinan
mengikuti
Orang
25
Orang
15
Orang
3
(Diklat PIM II)
Pada tahun 2015 diperlukan tambahan anggaran untuk Program Pendidikan Kedinasan jauh lebih tinggi daripada tahun 2014 karena masih ada jabatan eselon II yang harus mengikuti diklat PIM II dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dilaksanakan dengan dua kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
28
Adapun tolak ukur kinerja kedua kegiatan tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut: Kegiatan
NO 1
TOLAK UKUR KINERJA
Pendidikan
dan Jumlah CPNS yang
Pelatihan
lulus
Prajabatan
bagi prajabatan
SATUAN
TARGET TAHUN 2015
orang
300
Orang
60
diklat
CPNS Daerah 2
Pendidikan
dan Jumlah pegawai yang
Pelatihan Teknis mengikuti pelatihan Tugas
dan teknis
tugas
dan
Fungsi bagi PNS fungsi Daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini pada tahun 2015 akan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Selanjutnya tolak ukur masing-masing kegiatan dalam program ini dapat dilihat pada tabel berikut: NO 1
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET 2015
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier
Jumlah mutasi staf
Orang
75
Orang
160
Orang
320
Orang
111
Orang
250
Aparatur Jumlah mutasi dan promosi pejabat structural Jumlah pengangkatan dan mutasi jabatan fungsional pendidikan Jumlah pengangkatan dan mutasi jabatan fungsional ilmu hayat Jumlah pengangkatan dan mutasi jabatan fungsional kesehatan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
29
2
3
Seleksi penerimaan
Jumlah CPNS yang
CPNS daerah
lulus
Penataan Sistem
Jumlah SK Kenaikan
Kenaikan Pangkat
pangkat yang terbit
Otomatis
tepat waktu Jumlah kenaikan gaji berkala Jumlah SK pensiun
4
Pembangunan/pengem
Jumlah data
bangan Sistem
kepegawaian yang
Informasi
dikelola oleh
Kepegawaian Daerah
SIMPEG Jumlah scan dokumen
5
Proses Penanganan
Monitoring
Kasus-kasus
pelaksanaan
Pelanggaran Disiplin
tugas/sidak Pemrosesan sanksi disiplin PNS
6
7
Pemberian bantuan
Jumlah IPDNyang
tugas belajar dan
menerima bantuan
ikatan dinas
tugas belajar
Orang
300
Orang
2600
Orang
5255
Orang
120
Orang
10720
Dokumen
300
lembaga
72
Orang
20
orang
14
Orang
20
Orang
11295
Orang
300
Orang
75
Penyelenggaraan diklat teknis,
Jumlah peserta diklat
fungsional dan
PIM IV dan PIM III
kepemimpinan 8
9
Penyusunan Formasi
Penyusunan Formasi
Pegawai dan Bezetting
Pegawai (Bezetting)
Penataan Sistem Administrasi
Jumlah penerbitan
Penerbitan
karis/karsu, karpeg
Karis/karsu/karpeg/tas
dan taspen
pen 10
Seleksi dan
Jumlah PNS yang
Pengusulan Tanda
menerima tanda
Kehormatan PNS
kehormatan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
30
11
12
13
Penegakan disiplin
Jumlah SKPD yang
PNS
disidak
Penerimaan Calon
Jumlah calon praja
Praja IPDN
yang lulus
Sosialisasi peraturan
Jumlah PNS yang
kepegawaian
mendapatkan penyuluhan peraturan
lembaga
110
Orang
4
orang
250
Orang
300
Orang
40
lembaga
172
orang
100
orang
450
Orang
650
kepegawaian 14
15
Pelaksanaan ujian
Jumlah PNS yang
penyesuaian ijasah
lulus ujian PI
Bimtek manajemen pengelolaan kepegawaian
16
17
18
19
Jumlah peserta bimtek yang lulus
Monitoring dan
Jumlah lembaga yang
evaluasi kepegawaian
dievaluasi
Sertifikasi pengadaan
Jumlah peserta yang
barang dan jasa
lulus
Penerbitan kartu tanda
Jumlah KTP PNS
pengenal PNS
yang terbit
Pelaksanaan Sumpah
Jumlah PNS yang
PNS
disumpah
b. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Usulan program dari masyarakat tidak ditemukan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, tetapi masukan dan saran dari masyarakat tentu tetap menjadi salah satu pertimbangan di dalam merumuskan rencana kegiatan dan kebijakan yang akan diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah.
4.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Dari hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran tahun 2014, pada triwulan pertama periode Januari sampai dengan Pebruari 2014, ada beberapa catatan kegiatan yang perlu dicermati untuk evaluasi capaian kinerja, diantaranya: Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian sudah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan SKP kepada SKPD. Selain itu kegiatan-kegiatan yang lain masih dalam proses persiapan pelaksanaan dan sedang dalam proses pelaksanaan.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
31
4.3 Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun 2015 Untuk tahun anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso tidak mendapatkan / melaksanakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
4.4 Kajian terhadap Pagu /Plafon Indikatif Tahun Rencana Hasil analisis terhadap pagu indikatif tahun anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Program pelayanan administrasi perkantoran direncanakan ada kenaikan pagu anggaran dibandingkan tahun 2014. Hal ini karena terjadi penambahan pada penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
b.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, direncanakan terjadi kenaikan dari tahun 2014. Hal ini karena terjadi penambahan pada kegiatan rehabilitasi gedung kantor diklat yang diharapkan Kabupaten Bondowoso memiliki gedung diklat yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
c.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, direncanakan mengalami kenaikan.
d.
Program Pendidikan Kedinasan, direncanakan mengalami kenaikan. Hal ini karena dengan adanya Undang-undang ASN diharapkan PNS sebagai aparatur sipil negara dapat meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensi yang diperlukan masing-masing jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional.
e.
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur direncanakan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 dikarenakan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah dan perlunya workshop kepegawaian untuk lebih menggali potensi masing-masing PNS untuk meningkatkan kinerja pegawai.
f.
Program pembinaan dan pengembangan aparatur, direncanakan terjadi, karena kebutuhan pelaksanaan diklat dan bimbingan teknis bagi PNS untuk mendukung kompetensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu karena adanya kegiatan seleksi penerimaan CPNS.
4.5 Rumusan Usulan Prioritas dan Kegiatan, Target Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan Untuk rumusan usulan prioritas dan kegiatan, target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada lampiran.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
32
BAB V PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penetapan plafon anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sekaligus sebagai dasar penyusunan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya kami mohon masukan dari pihak–pihak/stakeholder yang berkepentingan untuk dapatnya memberikan koreksi guna tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah tahun anggaran 2015.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015
33
REKAPITULASI USULAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN SKPD
NO 1
I
: BONDOWOSO : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROGRAM/ KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa sumber daya air, komunikasi dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 8 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman
TUJUAN KEGIATAN 3
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa air, komunikasi dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor
LOKASI
SASARAN
TARGET/ VOLUME
SIFAT (B/L/R)
WAKTU PELAKSANA AN
4
5
6
7
8
Kab.Bondo woso Penyediaan materai Penyediaan listrik, telepon, air pembayaran jasa kebesihan penyediaan jasa servis peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat listrik / penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kator Tersedianya bahan bacaan Tersedianya makanan dan minuman
penyediaan cetak dan penggandaan penyediaan alat listrik penyediaan peralatan kebersihan kantor penyediaan bahan bacaan penyediaan makanan dan minuman
9
APBD KAB/KOTA 8
542.000.000
542.000.000
650 Lembar
B
12 bulan
4.000.000
4.000.000
12 bulan
B
12 bulan
55.000.000
55.000.000
12 bulan
B
12 bulan
7.600.000
7.600.000
13 unit
B
12 bulan
6.400.000
6.400.000
301 buah
B
12 bulan
20.000.000
20.000.000
B
12 bulan
10.000.000
10.000.000
173 buah
B
12 bulan
10.000.000
10.000.000
373 buah
B
12 bulan
10.000.000
10.000.000
B
12 bulan
10.000.000
10.000.000
B
12 bulan
15.000.000
15.000.000
56.280 Lembar Tersedianya penggandaan
BIAYA (Rp)
1250 eksemplar 650 kotak
SUMBER DANA 12 APBD
KET 13
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 13
Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
TUJUAN KEGIATAN
LOKASI
3
4
SASARAN 5
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah
Tersedianya informasi kepada masyarakat
pelaksanaan karnaval mobil hias
tersedianya peralatan kantor tersedianya sarana komunikasi terpeliharanya gedung kantor
2 Penyusunan Laporan Keuangan IV Program Pendidikan Kedinasan 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2 Pendidikan Perjenjangan Struktural
Tersedianya gedung kantor terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
meningkatnya kapasitas pejabat struktural
BIAYA (Rp) 9
APBD KAB/KOTA
SUMBER DANA
KET
8
12
13
12 bulan
7 B
8 12 bulan
360.000.000
360.000.000
2 orang
B
12 bulan
24.000.000
24.000.000
1 keg
B
1 bulan
10.000.000
10.000.000
1.804.264.500
1.804.264.500
5 unit
B
12 bulan
190.000.000
190.000.000
1 unit
B
12 bulan
20.000.000
20.000.000
1 keg
B
12 bulan
190.000.000
190.000.000
1 keg
B
12 bulan
1.329.264.500
1.329.264.500
8 unit
B
75.000.000
75.000.000
7.000.000
7.000.000
pengadaan peralaan gedung kantor pemeliharaan web pemeliharaan rehab gedung
4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
WAKTU PELAKSANA AN
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6
SIFAT (B/L/R)
pembayaran tenaga honorer
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
2 Pengadaan sarana komunikasi
TARGET/ VOLUME
Rehab gedung diklat pemeliharaan kendaraan dinas
penyusunan LAKIP
1 keg
B
2 bulan
3.000.000
3.000.000
penyusunan laporan keuangan
2 keg
B
12 bulan
4.000.000
4.000.000
Pengiriman pegawai mengikuti diklat teknis Pengiriman pegawai mengikuti diklat fungsional
25 orang
B
12 bulan
500.000.000 410.000.000
500.000.000 410.000.000
15 orang
B
12 bulan
Pengiriman pegawai mengikuti diklat kepemimpinan (Diklat PIM II)
3 orang
B
12 bulan
90.000.000
90.000.000
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
TUJUAN KEGIATAN
LOKASI
SASARAN
TARGET/ VOLUME
SIFAT (B/L/R)
WAKTU PELAKSANA AN
1
2
3
4
5
6
7
8
V Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan Meningkatnya kapasitas fungsi bagi PNS daerah sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
meningkatnya Pembinaan karier PNS
2 Seleksi penerimaan CPNS daerah
Meningkatnya kinerja pemerintah
3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
meningkatnya penataan sistem administrasi penerbitan dokumen kepegawaian
pelaksanaan workshop kepegawaian pengiriman CPNS diklat prajabatan
BIAYA (Rp) 9
APBD KAB/KOTA
SUMBER DANA
KET
8
12
13
450.000.000
450.000.000
100 orang
B
12 bulan
400.000.000
400.000.000
365 orang
B
12 bulan
50.000.000
50.000.000
2.732.469.200
2.732.469.200
B
12 bulan
120.000.000
120.000.000
300 orang
B
12 bulan
730.000.000
730.000.000
Penerbitan dokumen kenaikan pangkat
2.600 orang
B
12 bulan
150.000.000
150.000.000
Penerbitan dokumen kenaikan gaji berkala
5.255 orang
Penerbitan dokumen SK Pensiun
120 orang
Pengangkatan, promosi dan mutasi dalam jabatan struktural Pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan Pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan Pengangkatan dan mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat seleksi dan penerbitan SK CPNS
160 orang
320 orang
250 orang
111 orang
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
TUJUAN KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
4
4 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
5 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
Meningkatnya kualitas sistem informasi kepegawaian
Meningkatnya disiplin PNS
SASARAN 5
Pengelolaan data kepegawaian Proses scan berkas pegawai Monitoring pelaksanaan tugas ke SKPD Pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner
6
TARGET/ VOLUME 6
SIFAT (B/L/R)
WAKTU PELAKSANA AN
BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
KET
8
12
13
7 B
8 12 bulan
150.000.000
150.000.000
72 SKPD
B
12 bulan
90.000.000
90.000.000
20 orang
B
12 bulan
14 orang
B
25.000.000
25.000.000
20 orang
B
12 bulan
365.000.000
365.000.000
11.295 orang
B
12 bulan
40.000.000
40.000.000
300 orang
B
12 bulan
35.000.000
35.000.000
10.720 orang
9
APBD KAB/KOTA
300 berkas
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Meningkatnya kualitas aparatur
pemberian beasiswa kepada praja IPDN
7 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan 8 Penyusunan Formasi Pegawai dan Bezetting 9 Penataan Sistem Administrasi Penerbitan Karis/karsu/karpeg/taspen
Meningkatnya kualitas aparatur Meningkatnya kinerja pemerintah Meningkatnya kinerja pemerintah
pengiriman diklat PIM III dan PIM IV Penyusunan formasi pegawai Penerbitan karis/ karsu/ karpeg/ taspen tepat waktu
10 Seleksi dan Pengusulan Tanda
Meningkatnya kinerja pemerintah
seleksi dan pengusulan tanda kehormatan PNS
75 orang
B
12 bulan
30.000.000
30.000.000
11 Penegakan disiplin PNS
Meningkatnya disiplin PNS
pelaksanaan sidak pasca hari raya
110 SKPD
B
1 bulan
50.000.000
50.000.000
12 Penerimaan Calon Praja IPDN
Meningkatnya kualitas aparatur Meningkatnya kualitas aparatur
seleksi berkas dan ujian praja IPDN
4 orang
B
6 bulan
100.000.000
100.000.000
penyuluhan peraturan kepegawaian kepada SKPD
100 orang
B
3 bulan
120.000.000
120.000.000
pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijasah
300 orang
B
12 bulan
130.000.000
130.000.000
pelaksanaan bimtek bagi aparatur
80 orang
B
12 bulan
180.000.000
180.000.000
172 lembaga
B
12 bulan
180.000.000
180.000.000
100 orang
B
12 bulan
172.469.200
172.469.200
Meningkatnya kualitas aparatur
pelaksanaan monitoring kepegawaian pelaksanaan bimtek dan ujian sertifikasi barang jasa perekaman data dan penerbitan kartu tanda pengenal PNS
450 orang
B
12 bulan
45.000.000
45.000.000
Meningkatnya kualitas aparatur
Pelaksanaan sumpah PNS yang baru diangkat
650 orang
B
6 bulan
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya kualitas aparatur
6.035.733.700
6.035.733.700
Kehormatan PNS
13 Sosialisasi peraturan kepegawaian
14 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah
15 Bimtek Manajemen Pengelolaan Kepegawaian
16 Monitoring dan evaluasi kepegawaian
Meningkatnya kualitas aparatur Meningkatnya kualitas aparatur Meningkatnya kualitas aparatur
17 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
18 Penerbitan kartu tanda pengenal PNS
19 Pelaksanaan Sumpah PNS
TOTAL
