RENCANA STRATEGIS. BadanKepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS

BadanKepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) BKD Tahun 2013-2018 selesai disusun. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD selama kurun waktu tersebut. Melalui Renstra BKD ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

program

dan

rencana

kegiatan-kegiatan

yang

akan

dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018. Dengan demikian, Renstra BKD ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran BKD selama periode tersebut. Renstra BKD ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung selama Tahun 20132018. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKD untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renstra BKD Tahun 2013-2018 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Bandung, 20 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 195812281978042002

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN….....……………….........………………….. 1.1. Latar Belakang …………..............……………………. 1.2. Landasan Hukum .....................…………………….. 1.3. Maksud dan Tujuan ……...…......……………………. 1.4. Sistematika Penulisan........................................... BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD...….............…………… 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD.............................................. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD....................................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD................................................... BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI…………………………………………………………… 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung........................................... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.......................... 3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra......................... 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.................................. BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 4.1. Visi dan Misi BKD ............................................. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD........ 4.3. Strategi dan Kebijakan BKD.................................. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF................................................................... BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................. BAB VII PENUTUP.....................................................................


i ii iii iv 1 1 4 6 7 12 12 25 28 35 37

37 38 39 41 43 43 45 47

50 64 65

ii

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin.....................................

Tabel 2.2

Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Esselon .........................................

Tabel 2.3

Tabel

PNS

BKD

Kota

Bandung

Tahun

31

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung……

Tabel 5.1

30

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung …………………….

Tabel 4.1

27

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung……………………………………….

Tabel 2.6

26

2013

Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan........ Tabel 2.5

25

Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Golongan ......................................

Tabel 2.4

25

Rencana

Program,

Kegiatan,

Indikator

49

Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ……………………. Tabel 6.1

51

Indikator Kinerja BKD Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………….


64

iii

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Bagan

Alir

Penyusunan

Renstra

SKPD

Kabupaten/Kota ................................................. Gambar 1.2

Bagan

Struktur

Organisasi

Badan

Kepegawaian

Daerah Kota Bandung ...............................................


3

24

iv

BAB I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan 1.1

Latar Belakang Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun

ketentuan

mengenai

tata

cara

penyusunan

Rencana

Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

perencanaan

strategis

Instansi

Pemerintah

merupakan

langkah

disebutkan awal

yang

bahwa harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.


1

BAB I Pendahuluan

Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana

mendasar

selama

kurun

waktu

5

(lima)

tahun

menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan,

melakukan

mengorganisir

secara

berbagai

sistematis

analisis untuk

antisipatif

dapat

dan

meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKD Kota Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi

disusun dengan

melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

untuk

diketahui

keberhasilan

melaksanakan

program

kegiatan

mengantisipasi

perkembangan

di

atau yang

masa

kegagalan realistis

depan.

dalam dengan

Untuk

itu

penyusunan Renstra BKD sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKD. Proses penyusunan Renstra BKD diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun

Renstra

BKD,

orientasi

mengenai


Renstra

BKD,

2

BAB I Pendahuluan

penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan

dengan

penyusunan

rancangan

Renstra

BKD,

penyusunan rancangan akhir Renstra BKD dan penetapan Renstra BKD.

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota1

Adapun penyusunan Rencana Strategis BKD Tahun 20132018 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Keselarasan Renstra BKD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 terkait dalam MISI-2 MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI, pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota juga dapat dilihat pada Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 1


3

BAB I Pendahuluan

tujuan 2, yakni terlaksananya reformasi birokrasi, yang salah satu sasarannya kinerja

adalah

birokrasi.

ditetapkan

meningkatnya Selanjutnya

kemudian

kapasitas

rencana

dalam

dan

kinerja

dokumen

akuntabilitas

kegiatan

tersendiri

akan

melalui

perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKD disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kota Bandung dan Renstra BKD. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah

Kota

Bandung

menyusun

pedoman

pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018.

1.2

Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis BKD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah : 1.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


4

BAB I Pendahuluan

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Pemerintah

dan

2007

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota; 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;


5

BAB I Pendahuluan

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-

2018 yaitu sebagai landasan operasional BKD dalam mewujudkan aparatur

yang

profesional,

amanah

dan

sejahtera

melalui

penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

6

BAB I Pendahuluan

mampu

dicapai

dalam

memperhitungkan

kurun

potensi,

waktu

peluang,

2013-2018

kendala

yang

dengan

ada

serta

mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. 1.4.

Sistematika Penulisan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKD, fungsi Renstra BKD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BKD, keterkaitan Renstra BKD dengan RPJMD, Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Renstra

Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKD 1.2 Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

peraturan

pemerintah,

ketentuan

peraturan

tentang

struktur

undang-undang,

peraturan lainnya

organisasi,

daerah

yang

dan

mengatur

tugas

fungsi,

kewenangan BKD serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam

penyusunan

perencanaan

penganggaran BKD 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-2018


7

BAB I Pendahuluan

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

BKD

serta

susunan

garis

besar

isi

dokumen

BAB II

: GAMBARAN

PELAYANAN

BADAN

KEPEGAWAIAN

DAERAH KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKD, struktur organisasi BKD serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan BKD Kota Bandung 2.2 Sumber Daya BKD Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional 2.3 Kinerja Pelayanan BKD Menjelaskan

tingkat

capaian

kinerja

BKD

berdasarkan sasaran/target Renstra BKD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKD dan/atau indikator lainnya 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKD pada lima


8

BAB I Pendahuluan

tahun

mendatang.

Bagian

ini

mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan

dan

arahan

lokasi

pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan. BAB III

: ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Menjelaskan pelayanan

permasalahan-permasalahan BKD

beserta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menjelaskan tugas dan fungsi BKD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih.

Selanjutnya

berdasarkan

identifikasi

permasalahan pelayanan BKD dijelaskan faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan BKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut 3.3 Telaahan Renstra K/L Bagian

ini

mengemukakan

faktor-faktor

penghambat maupun pendorong dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD

ditinjau

dari

sasaran

jangka

menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Kota


9

BAB I Pendahuluan

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan metode

BKD

dan

penentuan

selanjutnya

isu-isu

menjelaskan

strategis

dan

hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BKD Berisi rumusan pernyataan visi dan misi BKD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD 4.3 Strategi dan Kebijakan BKD Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKD dalam lima tahun mendatang

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab

ini

menjelaskan

rencana

program,

kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. BAB VI

: INDIKATOR

KINERJA

BADAN

KEPEGAWAIAN

DAERAH KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab

ini

menjelaskan

Kepegawaian

Daerah

indikator

Kota


kinerja

Bandung

yang

Badan secara

10

BAB I Pendahuluan

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam lima tahun mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung. BAB VII

: PENUTUP


11

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Kota

Bandung

ditetapkan

dalam

Peraturan

Walikota

Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, untuk selanjutnya disingkat BKD Kota Bandung, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKD Tugas

Pokok

BKD

Kota

Bandung

adalah

melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

12


b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Bandung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1).

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala

BKD

lingkup

kesekretariatan.

Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Pelaksanaan administrasi

kesekretariatan umum

dan

badan

kepegawaian,

yang

meliputi

keuangan

dan

program; c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan; d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan : a)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


13


1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 2) Pengelolaan

administrasi

umum

yang

meliputi

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan

penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan 4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. b)

Sub Bagian Keuangan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan

rencana

dan

program

pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja badan; 2) Pelaksanaan meliputi

pengelolaan

kegiatan

administrasi

penyiapan

bahan

keuangan penyusunan

rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan; 3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, penyusunan

rencana

dan

program

badan

serta

penyusunan laporan pelaksanaan program; dan


14


4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan. 2).

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Bidang

Perencanaan

dan

Kesejahteraan

Pegawai

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan

Kepegawaian

Daerah

lingkup

perencanaan

dan

kesejahteraan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; b. Penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

perencanaan

kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; c. Pelaksanaan

lingkup

perencanaan

kepegawaian

dan

informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan

kepegawaian

dan

informasi

data

serta

kesejahteraan pegawai. Bidang

Perencanaan

dan

Kesejahteraan

Pegawai,

membawahkan : a). Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk melaksanakan

tugas

pokok


dimaksud

Sub

Bidang

15


Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

perencanaan kepegawaian dan informasi data; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data; 3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi

data

yang

meliputi

pendataan

pegawai,

pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan

organisasi

kebutuhan

perangkat

pegawai

dan

daerah,

rencana

perencanaan

pendistribusian

pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai,

pengelolaan

informasi

manajemen

dan

pengembangan

kepegawaian

sistem

(SIMPEG),

serta

penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi kepegawaian; dan 4) Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

perencanaan kepegawaian dan informasi data. b). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

kesejahteraan pegawai; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan meliputi

lingkup

pendataan,

kesejahteraan pengkajian,

pegawai

pengusulan

yang dan

penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

16


pegawai,

penyiapan

penetapan

pegawai,

pemberian

tanda jasa/penghargaan, pemprosesan peringatan dan hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan mental pegawai; dan 4) Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

kesejahteraan pegawai. 3).

Bidang Pengembangan Karier Pegawai Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Kepala

Badan

Kepegawaian Daerah lingkup Pengembangan Karier Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa pengembangan

karier

serta

analisa

kompetensi

dan

penempatan; b. Penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; c. Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; dan d. Evaluasi

dan

pengembangan

pelaporan karier

pelaksanaan

serta

analisa

lingkup

analisa

kompetensi

dan

penempatan. Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan : a). Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan

Karier

Pegawai

lingkup

analisa

pengembangan karier. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai fungsi : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

17


1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa pengembangan karier; 2) Penyiapan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

analisa

pengembangan karier; 3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang meliputi

pendataan

dan

penyusunan

riwayat

pegawai/track record pegawai, penyusunan rencana dan pengkajian

pengembangan

karier

pegawai

dan

profesionalisme pegawai, penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai, penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme pegawai; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier. b). Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan Sub

Bidang

Analisa

Kompetensi

dan

Penempatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa kompetensi dan penempatan. Untuk melaksanakan tugas pokok

dimaksud, Sub Bidang

Analisa

Kompetensi dan

Penempatan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa kompetensi dan penempatan; 2) Penyiapan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

analisa

kompetensi dan penempatan; 3) Pelaksanaan

lingkup

analisa

kompetensi

dan

penempatan yang meliputi penyusunan bahan kebijakan penempatan

dalam

jabatan,

penyusunan

bahan

petunjuk teknis, penyusunan kriteria penempatan dalam jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

18


jabatan,

pelaksanaan

analisa

kompetensi

pegawai,

pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi pengadministrasian penempatan pegawai dalam jabatan; 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan. 4).

Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup Mutasi Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan non struktural; b. Penyusunan fungsional

petunjuk serta

teknis

mutasi

lingkup

pegawai

mutasi

struktural

pegawai dan

non

struktural; c. Pelaksanaan

lingkup

mutasi

pegawai

fungsional

serta

mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan d. Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

mutasi

pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan : a). Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi :


19


1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai fungsional; 2) Penyiapan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

mutasi

pegawai fungsional; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi kepangkatan,

kenaikan

gaji

berkala,

pemindahan,

pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta fasilitasi penilaian angka kredit; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional. b). Sub

Bidang

Mutasi

Pegawai

Struktural

dan

Non

Struktural Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian struktural dan non struktural. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural; 2) Penyiapan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

mutasi

pegawai struktural dan non struktural; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural

yang

kepegawaian jabatan

dalam

struktural

kepangkatan,

meliputi

pelayanan

pengangkatan dan

kenaikan

non gaji

administrasi

pegawai

struktural,

berkala,

dalam mutasi

pemindahan,

pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan non struktural; dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

20


4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural. 6).

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Perencanaan

dan

penyusunan

program

lingkup

perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. Penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

perencanaan

pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : a). Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Sub

Bidang

Perencanaan

Pendidikan

dan

Pelatihan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

perencanaan pendidikan dan pelatihan;


21


2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan pelatihan

lingkup

yang

penyusunan diklat,

perencanaan

meliputi

rencana

kurikulum,

analisa

teknis silabi,

pendidikan

dan

kebutuhan

diklat,

pengembangan

sistem

modul

dan

metode

pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadual diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara; dan 4) Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

perencanaan pendidikan dan pelatihan. b). Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sub

Bidang

Pelaksanaan

Pendidikan

dan

Pelatihan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 1) Pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan pelatihan

lingkup

yang

pelaksanaan

meliputi

pendidikan

penyediaan

dan

kebutuhan

prasarana dan sarana pelaksanaan diklat, pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan 4) Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.


22


2.1.2 Struktur Organisasi BKD Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Kepala Badan Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b 2) Sekretariat Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan dan Program. 3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; 4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier; b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan; 5) Bidang Mutasi Kepegawaian Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

23


a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional; b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural; 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut : Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

KEPALA BADAN Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Widyaiswara

Kepala Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai

SEKRETARIS

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan & Program

Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan

Kepala Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data

Kepala Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional

Kepala Sub Bidang Perencanaan Diklat

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Kepala Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat


24


2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung didukung oleh 96 (sembilan puluh enam) PNSD, dengan komposisi yang berbeda, yang dituangkan dalam beberapa tabel berikut: Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah

No

Jenis Kelamin

%

1

Laki-laki

54

56

2

Wanita

42

44

96

100

(orang)

JUMLAH

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang menduduki jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Esselon No

Tingkat Esselon

Jumlah

1

II.b

1

2

III.a

1

3

III.b

4

4

IV.a

10

JUMLAH

16


25


Berdasarkan

komposisi

golongannya,

pegawai

BKD

Kota

Bandung didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 59% atau 58 orang pegawai, sisanya merupakan golongan IV (12 orang) dan golongan II (26 orang). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3. Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Golongan NO

GOL./RUANG

JUMLAH

1.

I/c

0

2.

II/a

5

3.

II/b

15

4.

II/c

1

5.

II/d

5

6.

III/a

9

7.

III/b

37

8.

III/c

5

9.

III/d

7

10.

IV/a

6

11.

IV/b

3

12.

IV/c

3

JUMLAH

TOTAL

96

0

26

58

12 96

Berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikannya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dituangkan pada tabel 2.4.


26


Tabel 2.4. Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

NAMA PENDIDIKAN Administrasi Bisnis Administrasi Negara Administrasi Pendidikan Akuntansi Akuntansi+PPAK Ekonomi Ekonomi Akuntansi Ekonomi Manajemen Ekonomi Pembangunan Hukum Ilmu Administrasi Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Politik Kebijakan Publik Keuangan dan Perbankan Komputer Magister Agama Manajemen Manajemen Pemasaran Pendidikan Akuntansi Pendidikan Teknik Elektro Profesi Psikologi Psikologi Statistik Studi Pembangunan Teknik Informatika SD SLTP SLTA TOTAL

D2

D3

D4

TINGKAT PENDIDIKAN S S1 S2 SD SLTA 3 1 4 1

1

SLTP

1 4

1

2

1 1 3 1 1

2 1 3 1 1

1

1

4

3 3

7 3 3 1 11 1

3 1

6 1

1 4

2

2 1

1 1 2

1 1 6 1

1 4

1 1

1

1

1 1

1

1 1 1 1

21

1 1 1 33 96

1 1

1 1 1 1

3

1

JML

34


1

1

33 33

1

27


Berdasarkan aset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun 2013,

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Bandung

mengelola

aset/modal sebesar Rp.11.773.953.025,- yang terdiri dari aset lancar sebesar

Rp.115.944.725,-

dan

aset

tetap

sebesar

Rp.11.648.053.300,- serta aset lainnya sebesar Rp 9.955.000,-. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM),

dilaksanakan

secara

bertahap

dan

ditetapkan

oleh

pemerintah. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan Peraturan

Daerah

Nomor

8

Tahun

2007

tentang

Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, BKD Kota Bandung dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Dalam

mengimplementasikan

perencanaan

strategis

Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Bandung Tahun 2009-2013, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian adalah

meningkatnya

berkualifikasi

sesuai

kuantitas kebutuhan

dan

kualitas

organisasi

aparatur dalam

yang rangka

pemenuhan jumlah pegawai dan pengisian jabatan terkait dengan


28


penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk

melaksanakan

sasaran

prioritas

tersebut,

maka

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berbasis Good Governance dan Clean Goverment, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward and punishment

yang

mendorong

akselerasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama

periode

2009-2013,

BKD

Kota

Bandung

telah

menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian

visi

misi

BKD.

Capaian

kinerja

pelayanan

BKD

berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.5 dimana pada indikator rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk dan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, target telah tercapai, sedangkan pada indikator tingkat pemenuhan jabatan fungsional, target belum tercapai. Hal ini disebabkan karena berkurangnya PNS fungsional tertentu karena pensiun, proses pensiun, pindah dan meninggal dunia serta formasi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya pada Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dapat dilihat

bahwa pada tahun 2009, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat dikatakan baik. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 20092013 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

29



30



31



32



33



34


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya: TANTANGAN 1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas; 3. Pelaksanaan

kesejahteraan

PNSD

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah; 4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;


35


5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi 6. Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi; 7. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di BKD. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD 1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat; 3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas; 4. Intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD); 5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; 6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja BKD pada era globalisasi; 7. Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini adalah kepemilikan gedung diklat.


36



37

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu : 1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai 2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP 3. Analisis Beban Kerja belum optimal 4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan 5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal 6. Penempatan alumni diklat belum optimal 7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai 8. Kesenjangan penghasilan (Disyanjak dan BPPT) 9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 10. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment) 11. Database kepegawaian belum akurat 12. Penyelesaian DP3 (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian


37


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 20132018 adalah Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dengan 5 (lima) misi untuk mendukung pencapaian visi tersebut, yaitu : 1.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan : a. Mewujudkan

penataan

ruang

kota

yang

terpadu

dan

berkelanjutan b. Menyediakan

infrastruktur,

permukiman

dan sanitasi

perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi c. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah d. Mewujudkan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal 2.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dengan tujuan : a. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM

3.

Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas,

dan

berdaya saing Dengan tujuan :


38


a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. b. Peningkatan

taraf

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan. c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat d. Meningkatkan

pelestarian

seni

budaya

peran

pemuda

prestasi olah raga e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dengan tujuan : a.

Membangun perekonomian kota yang kokoh

b.

Membangun perekonomian kota yang maju

c.

Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai pengelola aparatur pemerintah Kota Bandung adalam misi ke-2 yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani”. 3.3.

Telaahan

Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Renstra

Provinsi/Kota 3.3.1.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2010-2014, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah “profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja. Netral, istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral


39


terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sejahtera,

yang

dimaksud

dengan

“sejahtera”

adalah

untuk

menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup

layak

bagi

diri

dan

keluarganya.

Kesejahteraan

PNS

diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas

marjinal

serta

didukung

dengan

sistem

penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN. Rencana

Strategis

“Mengembangkan kepegawaian

yang

seluruh

guna

dilakukan

komponen

mendukung

oleh

BKN

sistem

terwujudnya

adalah

manajemen

profesionalisme,

netralitas dan kesejahteraan PNS”. Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah Terselenggaranya manajemen kepegawaian yang TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. 3.3.2.Telaahan

Renstra

BKD

dengan

Renstra

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam

perencanaan

jangka

menengah,

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen

yang

dituangkan

dalam

Visi

2010-2014

yaitu

“Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel

dalam

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

menuju

Kepemerintahan yang baik. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

40


Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut. 3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif Dan Kreatif (BAIK).” Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi BKD Provinsi Jawa Barat. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan

menetapkan

kepegawaian

di

skala

prioritas

lingkungan

permasalahan-permasalahan

Pemerintah

Kota

Bandung

dapat

dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas

pokok

dan

fungsi

BKD

serta


berpengaruh

dalam

41


pengembangan kinerja pelayanan BKD Kota Bandung di masa yang akan datang, diantaranya : 1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum 2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan publik 3. Tingkat

ketidakhadiran

masih

relatif

tinggi

dan

tingkat

pemenuhan jam kerja masih rendah 4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi 5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai 6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas)


42

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi BKD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus

mengacu

kepada

visi

Kota

Bandung

dengan

tetap

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”. Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Terselenggaranya (Tertib,

Benar,

mewujudkan

manajemen

Akuntabel,

SDM

aparatur

kepegawaian

Integritas yang

dan

TERBAIK

Kreatif)

profesional,

untuk

amanah

dan

sejahtera”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Tertib

: Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan hasil kerja

Benar

: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan


43


Akuntabel

: Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan melaporkan pekerjaan secara periodik

Integritas

: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak

Kreatif

: Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan

sesuatu

yang

bermanfaat

atau

meningkatkan manfaat Profesional : Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat

memandang

ke

masa

depan,

memiliki

kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi Amanah

: Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai

Sejahtera

: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun batin/jiwa

Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu: (1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

(2)

Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang

transparan dan akuntabel. (3)

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja yang optimal


44


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran BKD sebagai berikut : Misi Pertama : Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Tersedianya

Aparatur

Sipil

Negara

yang

memenuhi

standar

kompetensi Sasaran: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur Dengan indikator : 

Prosentase PNS yang telah memenuhi target SKP

2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi Dengan indikator : 

Prosentase jabatan yang diisi oleh PNS yang telah memenuhi kompetensi

3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS Dengan indikator : 

Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

Misi Kedua : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian


45


Dengan indikator : 

Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur)

2. Terwujudnya akurasi data kepegawaian Dengan indikator : 

Prosentase SKPD yang sudah online data kepegawaian



Tingkat akurasi data kepegawaian

Misi Ketiga : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal Sasaran: 1. Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal Dengan indikator : 

Nilai Evaluasi AKIP

2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan asset Dengan indikator : 

Persentase

Temuan

Pengelolaan

Anggaran

SKPD

oleh

BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti Dengan indikator : 

Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah SKPD


46


4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD, ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 Misi-1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Strategi : 1. Konsistensi penerapan Reward & Punishment 2. Pengembangan Assessment Centre & e-Learning 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat 4. Koordinasi

dengan

Bagian

ORPAD

untuk

mengoptimalkan

penyusunan ANJAB Kebijakan : Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai Misi-2 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Strategi : 1. Pemanfaatan IT dan pelayanan administrasi pegawai 3. Perubahan mindset petugas pelayanan 4. Peningkatan sarana dan prasarana 5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi (Sekretariat Negara, Kementerian PAN & RB, BKN dan BKD Provinsi Jawa Barat)


47


Kebijakan : Konsistensi pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian Misi-3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal Strategi : 1. Sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset dengan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang 2. Sinergitas

pelaporan

kinerja

dengan

peraturan

perundang-

undangan Kebijakan : Konsistensi pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan


48

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu dilakukan

kebijakan

operasional

dalam

bentuk

program

dan

kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2013-2018. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1.


50

BAB VI Indikator Kinerja BKD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI Indikator Kinerja BKD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra BKD Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, karena BKD merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 yakni

Menghadirkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani. Keterkaitan misi terdapat pada : -

Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi

-

Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

-

Indikator kinerja : Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta

Visi dan Misi BKD Kota Bandung, BKD telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh

BKD

Kota Bandung

dalam lima tahun

(2013-2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja BKD Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.


63

BAB VII Penutup

Bab VII

Penutup Sejalan dengan visi BKD 2013-2018 yaitu : “Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera” serta misi : (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur (2) Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang

transparan dan akuntabel. (3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal BKD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan BKD selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan BKD di masa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta SKPD-SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan di masa yang akan datang menuju Bandung Juara.


65

Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

Tingkat kapasitas sumber daya aparatur

2

3

4

5

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

95,14%

Diklat Prajabatan

1.821 orang

996 orang

700 orang

205 orang

0 orang

1.815 orang

Diklat dalam Jabatan

240 orang

250 orang

300 orang

350 orang

400 orang

1.004 orang

1 : 105

1:107

1 : 98

1:96

1 : 105

1:109

1:124

95% (15.968 orang)

86,79% (14.641 orang)

88% (14.838 orang)

88,28%

(85,74%) 14.075 orang

(85,40%) 13.637 orang

96,29%

96,82%

99%

100%

100%

1 : 97

1 : 100

1 : 102

92% 82,00% 84,00% 90,00% (15.463 orang)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

991 orang 666 orang 204 orang

0 orang

99,67%

99,50%

258 orang 755 orang 841 orang

1.269 orang

418,33%

103,20%

251,67% 240,29%

101,03%

96,00%

102,94%

86,79%

88,00%

99%

98,70% 99,00%

98,70%

99,24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,51%

317,25%

102,83%

115,89%

88,28%

85,74%

85,40%

99,24%

96,29%

96,29%

100%

100%

100%


Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19581228 197804 2 002

30

100,00%

KOTA BANDUNG


31

TABEL 2.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

1

2

1

3

4

5

1

2

3

2

4

5

1

2

3

3

4

5

Anggaran

4

Realisasi 5

MISI KE -1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

440.000.000

872.913.305

1.410.597.320

1.387.000.000

1.872.875.000

401.522.242

753.007.080

1.332.742.150

1.367.316.700

1.792.623.626

Kegiatan pembinaan dan pengembangan karier PNS

140.000.000

100.809.226,40

424.800.000

349.000.000

383.950.000

136.596.563

97.100.500

392.608.200

347.378.200

341.049.476

Kegiatan penempatan PNS

100.000.000

85.664.500

200.000.000

179.261.179

Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kegiatan pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)

97,57%

96,32%

92,42%

99,54%

88,83%

48.790.000

40.890.583

85,66%

(20.000.000)

(17.132.900)

89,63%

(40.000.000)

(35.852.236)

176.068.900,00

125.000.000

150.000.000

150.000.000

78.432.500

118.902.000

142.457.450

134.627.900

44,55%

95,12%

94,97%

89,75%

30.000.000

26.925.580

Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian fungsional

241.097.178,80

378.000.000

350.000.000

650.000.000

230.996.600

347.776.750

345.246.850

644.724.150

95,81%

92,00%

98,64%

99,19%

130.000.000

128.944.830

Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural

354.938.000,00

482.797.320

538.000.000

688.925.000

346.477.480

473.455.200

532.234.200

672.222.100

97,62%

98,07%

98,93%

97,58%

137.785.000

134.444.420

1.022.503.400

1.731.492.201

1.094.157.500

1.369.836.143

1.215.739.000

910.923.500

911.437.765

1.003.198.811

1.303.845.842

1.158.006.836

315.226.000

190.216.239,40

300.548.000

188.412.000

(63.045.200)

(60.109.600)

Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

65.000.000

16.419.000

64.993.000

94,91%

99,99%

13.000.000

12.998.600

105.000.000

110.000.000

103.284.940

109.296.000

98,37%

99,36%

22.000.000

21.859.200

20.000.000

17.200.000

12.123.300

15.610.900

60,62%

90,76%

3.440.000

3.122.180

30.000.000

95.000.000

95.000.000

29.423.900

92.525.000

91.265.000

98,08%

97,39%

96,07%

19.000.000

18.253.000

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja

99,05%

17.300.000

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

95,34%

6.000.000

12.000.000,00

30.000.000

30.000.000

25.000.000

5.980.000

7.000.000

6.210.000

29.222.800

24.123.000

99,67%

58,33%

20,70%

97,41%

96,49%

3.800.000

3.628.600

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

60.000.000

70.000.000,00

80.000.000

85.000.000

85.000.000

48.798.750

69.739.190

77.999.240

84.976.100

85.000.000

81,33%

99,63%

97,50%

99,97%

100%

5.000.000

7.240.250

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

86.372.000

239.107.127,00

218.913.500

332.111.143

255.000.000

84.782.000

222.725.800

205.363.500

315.554.900

238.857.000

98,16%

93,15%

93,81%

95,01%

93,67%

33.725.600

30.815.000

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15.500.000

6.000.000,00

15.000.000

20.000.000

20.000.000

15.125.550

5.830.000

14.304.950

19.607.000

19.672.400

97,58%

97,17%

95,37%

98,04%

98,36%

900.000

909.370

173.165.825

173.742.116,40

245.000.000

315.000.000

91.845.000

106.889.200

140.030.000

240.173.500

288.780.500

91.640.000

61,73%

80,60%

98,03%

91,68%

99,78%

(16.264.165)

(3.049.840)

62.000.000

30.000.000,00

35.000.000

5.000.000

22.400.000

52.911.700

26.758.600

27.603.785

4.993.067

17.592.675

85,34%

89,20%

78,87%

99,86%

78,54%

(7.920.000)

(7.063.805)

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

31





Uraian

1

2

3

1 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4

5

1

2

3

2

4

5

1

2

3

3

4

5

Anggaran

Realisasi

4

5

21.000.000

25.000.000,00

35.000.000

35.000.000

47.500.000

20.651.000

20.000.000

30.766.500

31.618.000

35.977.000

98,34%

80,00%

87,90%

90,34%

75,74%

5.300.000

3.065.200

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

129.739.575

157.301.068,40

215.244.000

192.675.000

215.000.000

127.467.300

139.614.125

186.102.436

190.319.473

201.410.896

98,25%

88,76%

86,46%

98,78%

93,68%

17.052.085

14.788.719

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

106.700.000

101.581.250,00

190.000.000

117.750.000

166.794.000

104.570.000

91.328.050

185.251.000

114.421.762

162.568.965

98,00%

89,91%

97,50%

97,17%

97,47%

12.018.800

11.599.793

(9.360.000)

(8.640.000)

-

-

4.000.000

(7.576.800)

Kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

46.800.000

726.544.400,00

265.000.000

929.305.128

1.805.929.400

1.252.320.683

1.219.190.000

231.096.240

857.545.591

1.609.445.440

1.176.545.412

1.129.709.002

-

500.488.000,00

600.000.000

102.100.683

-

-

482.993.000

520.684.000

94.800.000

-

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

40.000.000

-

60.000.000

37.884.000

-

-

-

-

Kegiatan pengadaan mebeulair

-

-

176.235.000

126.910.000

-

-

-

152.685.000

123.270.500

Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

-

109.000.000,00

547.199.400

380.000.000

327.000.000

-

103.812.500

527.574.500

376.180.500

316.176.300

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

-

-

68.625.000

37.000.000

-

-

-

51.551.559

36.106.399

225.000.000

193.255.000,00

458.730.000

435.360.000

601.340.000

193.212.240

190.579.970

370.958.280

428.394.050

590.369.400

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

126.562.127,70

200.000.000

5.000.000

1.940.000

-

80.160.121

190.228.660

-

-

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

-

75.000.000

50.000.000

-

-

-

65.434.303

Kegiatan Dekorasi ruang kantor

-

-

10.000.000

15.000.000

-

-

-

Program Peningkatan disiplin aparatur

-

143.000.000

-

140.000.000

160.000.000

-

138.956.000

Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi

-

-

-

5.000.000

-

-

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

-

108.000.000,00

-

95.000.000

50.000.000

Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI

-

-

-

-

Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

35.000.000,00

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

40.000.000

75.534.580

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.000.000

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Perencanaan Pembangunan Daerah

43.200.000

92,31%

96,50%

86,78%

94,71%

95,24%

97,13%

25.382.000

24.654.100

98,99%

96,69%

65.400.000

63.235.260

75,12%

97,58%

7.400.000

7.221.280

98,62%

80,87%

98,40%

98,18%

75.268.000

79.431.432

63,34%

95,11%

0,00%

0,00%

388.000

-

48.786.403

87,25%

97,57%

10.000.000

9.757.281

7.500.000

15.000.000

75,00%

100,00%

3.000.000

3.000.000

-

131.489.100

157.383.800

-

-

-

-

-

-

-

105.318.000

-

93.264.100

48.725.000

97,45%

10.000.000

9.745.000

50.000.000

-

-

-

-

49.498.000

99,00%

10.000.000

9.899.600

40.000.000

60.000.000

-

33.638.000

-

38.225.000

59.160.800

95,56%

98,60%

12.000.000

11.832.160

120.788.100

123.500.000

140.997.115

31.832.000

55.518.500

116.209.000

123.437.300

140.924.000

16.251.080,00

30.000.000

35.000.000

41.997.115

15.916.000

16.235.000

29.914.000

34.943.300

41.985.000

99,84%

99,97%

4.399.423

5.213.800

-

-

-

30.000.000

34.000.000

-

-

-

29.998.000

33.951.000

99,99%

99,86%

6.800.000

6.790.200

20.000.000

59.283.500,00

90.788.100

58.500.000

65.000.000

15.916.000

39.283.500

86.295.000

58.496.000

64.988.000

99,99%

99,98%

9.000.000

9.814.400

-

-

-

-

125.805.000

-

-

-

-

102.206.000

32

85,87%

96,41%

86,64%

0,00% 97,52%

98,17%

96,11%

79,58%

79,58%

99,90%

66,26%

99,71%

95,05%





Uraian

1

2

3

1 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

4

5

1

2

3

2

4

5

1

2

3

3

4

5

Anggaran

4

-

-

-

-

125.805.000

-

-

-

-

102.206.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Apratur

550.000.000

419.187.250

577.999.000

792.015.000

830.000.000

108.819.000

392.594.100

570.733.140

769.634.140

828.359.500

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

500.000.000

179.098.250,00

143.108.000

194.724.700

222.950.000

97.793.000

164.878.700

143.059.600

194.520.300

222.935.000

19,56%

92,06%

99,97%

Kegiatan penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

50.000.000

64.128.000,00

107.000.000

182.695.350

235.750.000

11.026.000

61.594.500

106.523.640

180.853.350

235.154.500

22,05%

96,05%

Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai

-

90.380.000,00

194.445.000

240.611.200

277.350.000

-

86.205.500

188.899.000

239.264.990

276.984.000

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

-

85.581.000,00

133.446.000

173.983.750

93.950.000

-

79.915.400

132.250.900

154.995.500

93.286.000

-

-

-

Realisasi 5

81,24%

25.161.000

20.441.200

99,90%

99,99%

(55.410.000)

25.028.400

99,55%

98,99%

99,75%

37.150.000

44.825.700

95,38%

97,15%

99,44%

99,87%

55.470.000

55.396.800

93,38%

99,10%

89,09%

99,29%

18.790.000

18.657.200

(73.229.880)

(54.178.277)

(1.428.085.600)

(1.376.494.978)

MISI KE -2

Program Pendidikan dan Kedinasan

366.149.400

-

-

-

-

270.891.387

Kegiatan pembuatan buku juknis/juklak

366.149.400

-

-

-

-

270.891.387

9.624.393.450

6.104.210.265

5.171.962.680

5.315.000.000

5.230.000.000

9.086.072.130

5.567.370.626

4.769.322.860

5.239.036.900

5.177.118.080

7.140.428.000

2.950.948.874,90

2.156.402.680

1.250.000.000

-

6.882.474.890

2.882.687.055

2.091.139.010

1.249.108.150

-

96,39%

97,69%

96,97%

99,93%

1.575.000.000

1.268.804.205,20

1.150.000.000

1.835.000.000

2.300.000.000

1.424.057.500

1.113.009.075

1.072.557.600

1.833.229.950

2.289.490.500

90,42%

87,72%

93,27%

99,90%

99,54%

145.000.000

173.086.600

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNSD

452.679.700

1.439.197.873,60

1.350.560.000

1.380.000.000

1.780.000.000

380.649.590

1.212.880.866

1.106.506.800

1.318.208.400

1.749.831.930

84,09%

84,27%

81,93%

95,52%

98,31%

265.464.060

273.836.468

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

456.285.750

445.259.311,00

515.000.000

850.000.000

1.150.000.000

398.890.150

358.793.630

499.119.450

838.490.400

1.137.795.650

87,42%

80,58%

96,92%

98,65%

98,94%

138.742.850

147.781.100


537.500.000

472.483.134

499.720.000

853.825.000

878.500.000

197.555.660

427.463.150

484.307.800

738.850.000

828.889.950

30.000.000

40.028.108,00

36.000.000

30.000.000

40.000.000

15.113.380

37.024.150

35.774.800

29.974.000

36.305.750

50,38%

92,50%

99,37%

99,91%

90,76%

2.000.000

4.238.474

412.500.000

363.189.242,80

340.000.000

400.000.000

380.000.000

99.274.600

321.216.500

327.575.000

397.676.500

375.870.000

24,07%

88,44%

96,35%

99,42%

98,91%

(6.500.000)

55.319.080

95.000.000

69.265.783,30

123.720.000

150.000.000

150.000.000

83.167.680

69.222.500

120.958.000

149.859.000

149.739.000

87,54%

99,94%

97,77%

99,91%

99,83%

11.000.000

13.314.264

273.825.000

308.500.000

161.340.500

266.975.200

58,92%

86,54%

61.700.000

53.395.040

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNSD

Kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Kegiatan mindset pola kerja

-

73,98%

33





Uraian

1

2

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

4

5

2

3

2 322.915.500

379.500.000

324.100.000

233.956.000

143.213.000,00

199.500.000

213.200.000

156.250.000

322.915.500

124.202.359,10

180.000.000

110.900.000

77.706.000


1.363.143.576

1.464.550.000

400.000.000

1.420.000.000

1.135.000.000

Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS

1.363.143.576

1.464.550.000,00

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kegian seleksi penerimaan CPNS dan PTT

400.000.000

4

5

1

2

3

267.415.359

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

1.420.000.000

74.482.000

4

5

Anggaran

4

201.897.998

328.290.550

229.730.000

114.982.715

115.288.998

198.351.250

161.660.000

43.063.715

74.482.000

86.609.000

129.939.300

68.070.000

71.919.000

1.220.355.317

1.441.238.930

390.066.000

1.378.330.762

974.468.500

1.220.355.317

1.441.238.930

1.135.000.000

3

390.066.000

1.378.330.762

974.468.500

Realisasi 5

80,50%

99,42%

75,83%

27,56%

31.250.000

8.612.743

23,07%

69,73%

72,19%

61,38%

92,55%

(49.041.900)

(512.600)

89,53%

98,41%

(272.628.715)

(244.071.063)

97,52%

97,07%

85,86%

227.000.000

194.893.700

MISI KE -3


790.490.300

623.580.681

865.000.000

882.550.000

920.000.000

547.178.490

605.437.650

864.558.516

877.873.600

918.771.000

Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

690.490.300

471.030.817,40

660.000.000

640.777.200

678.600.000

470.346.990

459.301.400

659.873.998

639.777.700

677.591.000

68,12%

97,51%

99,98%

99,84%

99,85%

(2.378.060)

41.448.802

kegiatan Penataan Takah PNSD

100.000.000

152.549.864,00

205.000.000

241.772.800

241.400.000

76.831.500

146.136.250

204.684.518

238.095.900

241.180.000

76,83%

95,80%

99,85%

98,48%

99,91%

28.280.000

32.869.700

86,90%

93,30%

95,12%

99,09%

91,97%

(16.140.000)

(12.928.680)

98,61%

98,61%

99,62%

99,72%

183.000.000

182.489.131

72,16%

85,88%

92,57%

96,30%

35.879.500

46.302.291

MISI KE -4


188.750.000

244.337.738

401.020.000

298.200.000

1.023.050.000

164.017.398

236.042.100

387.975.770

296.434.418

1.011.819.656

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

188.750.000

92.317.695,20

214.380.000

121.300.000

108.050.000

164.017.398

86.131.700

203.927.370

120.200.868

99.374.000

152.020.042,80

186.640.000

176.900.000

915.000.000

149.910.400

184.048.400

176.233.550

912.445.656

126.388.669 126.388.668,60

150.000.000 150.000.000

250.000.000 250.000.000

327.385.000 327.385.000

91.203.750 91.203.750

128.825.205 128.825.205

231.425.000 231.425.000

315.281.456 315.281.456

Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

147.987.500 147.987.500

83.770.000 83.770.000

56,61%


Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda

34


Bandung, 20 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun keRata-rata Pertumbuhan


Uraian

1 1

2

3

4

5

1

2

3

2

3

35

4

5

1

2

3 4

4

5

Anggaran

Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. 5 Pembina Utama Muda

Realisasi

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO

TUJUAN

(1)

(2)

1. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi

2

SASARAN (3)

(4)

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP

2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi 3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Meningkatnya 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pelayanan administrasi kepegawaian kepegawaian

3. Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal

INDIKATOR SASARAN

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur)

2. Terwujudnya akurasi data 1. Persentase SKPD yang kepegawaian sudah online data kepegawaian 2. Tingkat akurasi data kepegawaian 1. Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal Nilai Evaluasi AKIP 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset

Persentase Temuan 1. Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah

49

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 100% ASN membuat SKP

75%

80%

85%

90%

73%

76%

79%

82%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

Cukup Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

7%

50%

100%

100%

100%

85%

90%

95%

100%

100%

CC

CC

B

B

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO

1 1

TUJUAN

2 Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi

SASARAN

3 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

INDIKATOR SASARAN

4 Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP

KODE

5 1 20 1 20 09 32

PROGRAM DAN KEGIATAN

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN

TAHUN KE-1 TARGET

7 8 Terpenuhinya standar Terpenuhinya diklat SDM Aparatur Diklat 984 orang Sipil Negara

9 6%

1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Diklat Pra Jabatan 100% (35 Orang) 0 Orang

1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNSD

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV

Diklat Struktural 135 Orang

1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Terlaksananya Diklat Diklat Teknis 587 Teknis Tugas dan Orang Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsional Terlaksananya Diklat bagi PNSD Fungsional bagi PNS Daerah 1 20 1 20 09 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Diklat Fungsional 292 Orang

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

70%

Terlaksananya 33,33% sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Terlaksananya 100% Implementasi Peraturan bimbingan teknis Perundang-undangan implementasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian

TAHUN KE-2 Rp

10 4.880.000.000

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

11 15%

12 11.040.000.000

13 11%

14 10.980.000.000

15 12%

16 12.080.000.000

17 13%

18 14.160.000.000

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB 19 11%

20 BKD

21 Kota Bandung

290.000.000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (813 orang)

5.200.000.000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (250 orang)



1.750.000.000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (1.598 Orang)

BKD

Kota Bandung

100 Orang (PIM IV : 90 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang)

2.300.000.000 70 Orang (PIM IV : 60 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang)




5.000.000.000 577 Orang

BKD

Kota Bandung

331 Orang

1.390.000.000 400 Orang

1.490.000.000 550 Orang

2.980.000.000 600 Orang

3.080.000.000 700 Orang

5.160.000.000 2.581 Orang

BKD

Kota Bandung

40 Orang

900.000.000 60 Orang

1.350.000.000 65 Orang

1.500.000.000 65 Orang

1.500.000.000 65 Orang

1.500.000.000 295 Orang

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

75%

233.150.000

80%

256.500.000

85%

284.000.000

90%

315.000.000

100%

342.000.000

100%

1 tahun

139.250.000 1 tahun

153.200.000 1 tahun

170.000.000 1 tahun

190.000.000 1 tahun

204.000.000 5 tahun

BKD

Kota Bandung

1 tahun

93.900.000 1 tahun

103.300.000 1 tahun

114.000.000 1 tahun

125.000.000 1 tahun

138.000.000 5 tahun

BKD

Kota Bandung

51

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE



5 1 20 1 20 09 33

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

7 Meningkatnya kinerja 0% PNS

Usulan Kegiatan Baru

Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Persentase PNS yang telah memenuhi target SKP

Terpenuhinya SDM 1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Aparatur yang mendapat bantuan Ikatan Dinas dana tugas belajar

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

8

TAHUN KE-1 TARGET

Rp

9 100% ASN membuat SKP

-

TAHUN KE-2 TARGET

10 11 980.600.000 75%

-

73%

TAHUN KE-3 Rp

TARGET

12 13 1.475.000.000 80%

200.000.000

76%

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

14 15 1.720.000.000 85%

100.000.000 79%

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

16 17 2.169.500.000 90%

200.000.000 82%

Rp

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB

18 19 2.423.950.000 90%

20 BKD

100.000.000 85% BKD

Pemberian 18 org bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 orang TB)

360.000.000 19 org

500.000.000 22 org

750.000.000 23 org

21 Kota Bandung

1.000.000.000 26 org

1.250.000.000 108 Orang

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan Pengembangan Diklat (AKD)

Terlaksananya analisis Evaluasi Pasca 1 Dokumen AKD kebutuhan Diklat dan Diklat 3 Dokumen tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat

150.000.000 1 Dokumen AKD





BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

100 % dari formasi 100 org sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

125.000.000 150 Orang

150.000.000 200 Orang

175.000.000 250 Orang

200.000.000 300 org

225.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja

Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

1 kali kegiatan

345.600.000 2 kali kegiatan




598.950.000 Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar

2 kali kegiatan

70%

73%

1.961.930.000

76%

3.540.000.000

79%

4.690.000.000

82%

4.998.000.000

85%

5.125.000.000

85%

1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan Penyusunan Penyusunan 3 Dokumen Terlaksananya Rencana Pembinaan Karier penyusunan rencana Rencana PNS pembinaan karier PNS Pembinaan Karir PNS (6 Dokumen)

369.430.000 4 dokumen

350.000.000 4 dokumen

385.000.000 4 dokumen

425.000.000 4 dokumen

450.000.000 19 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Instrumen Analisis 2 Dokumen Instrumen Analisis Jabatan penyusunan Instrumen Jabatan ( 3 Analisis Jabatan Dokumen)

100.000.000 2 Dokumen

125.000.000 2 Dokumen

150.000.000 2 Dokumen

175.000.000 2 Dokumen

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja

150.000.000 100%

175.000.000 100%

175.000.000 100%

175.000.000 100%

190.000.000 10 Dokumen Instrumen Analisis Jabatan 175.000.000 100%

BKD

Kota Bandung

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

Seleksi 100% Administrasi Praja IPDN (pendaftar = 191 Orang, yang terseleksi 8 orang)

52


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE



5 6 1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

7 8 Tersusunnya Standar kajian standar Kompetensi jabatan kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi PTT/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

1. Penyelesaian Kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS (TA 2014)

TAHUN KE-1 TARGET

TAHUN KE-2 Rp

9 Standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

100% dari formasi 100% dari formasi CPNS yang CPNS yang ditetapkan ditetapkan

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TARGET

Rp

TARGET

Rp

10 11 127.500.000 standar kompetensi Jabatan ASN

12

13 - standar kompetensi Jabatan ASN

14

TARGET 15 - standar kompetensi Jabatan ASN

Rp 16

TAHUN KE-5 TARGET 17 - standar kompetensi Jabatan ASN

Rp 18

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB 19 - Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

20 BKD

21 Kota Bandung

1.060.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan





BKD

Kota Bandung

2. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (20142018) 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (2015-2018) 1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/Janji PNS

Terlaksananya pemberian sumpah/janji PNS

1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

80.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS





BKD

Pemkot Bandung

Penyusunan Evaluasi Jabatan untuk job pricing (0%)

Job Pricing Lingkup Badan

75.000.000 Job Pricing Lingkup Dinas

300.000.000 Job Pricing Lingkup Setda, Setwan, Satpol,

350.000.000 Job Pricing Lingkup RS, Kantor, Inspektorat, Kecamatan

300.000.000 Validasi, Evaluasi dan Penetapan

100.000.000 Keputusan/ Peraturan Walikota tentang Job Pricing

BKD

Pemkot Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

175.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang




BKD

Pemkot Bandung

1 20 1 20 09 33

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Terlaksananya seleksi 100% dari formasi mutasi pindah datang sesuai kompetensi PNS dalam seleksi mutasi pindah datang

1 20 1 20 09 39

Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center

70% Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

74%

-

865.000.000 78%

1.625.000.000 82%

1.650.000.000 86%

1.740.000.000 90%

1.400.000.000 90% BKD

53

Pemkot Bandun g


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5 1 20 1 20 09 39


6 Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 8 Tersusunnya Standar kajian standar kompetensi Kompetensi jabatan Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Metoda/Alat Ukur Penilaian Metoda/alat ukur Kompetensi penilaian kompetensi

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2

TARGET

Rp

TARGET

9 standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

10

11 - standar kompetensi Jabatan ASN

Metoda / Alat Ukur 1. Master plan/ Penilaian blue print Kompetensi (0 %, sistem Rp. 0) penilaian kompetensi berbasis komputer

175.000.000 1. Pengembangan Software

2. Software penilaian kompetensi berbasis komputer 1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan Penilaian Kompetensi / Assessment Kompetensi untuk Penempatan Dalam Jabatan

Tersedianya Calon Profil Kompetensi pejabat struktural yang PNS (Disyanjak sesuai standar dan BPPT) kompetensi jabatan

TAHUN KE-3 Rp

Rp

TARGET

Rp

18 19 400.000.000 Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

20 BKD

21 Pemkot Bandung

300.000.000 1. Pengembanga n Software

100.000.000 1. Pembangunan Software

100.000.000 Pembangunan Sistem CAT tahap 4, Pemeliharaan System

100.000.000 Tersedianya sistem alat ukur kompetensi PNS dan penilaian kompetensi PNS berbasis komputer

BKD

Kota Bandung

900.000.000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi Teknis PNS

2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi

690.000.000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU

800.000.000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU

900.000.000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, dan JFU

990.000.000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG

-

-

1 dokumen lingkup dinas

175.000.000 1 dokumen lingkup lemtek

150.000.000 2 dokumen

150.000.000

Usulan Kegiatan Baru Penyusunan Bussiness Process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Bussiness Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center (0%)

-

100%

100.000.000 100%

200.000.000 100%

200.000.000 -

330.000.000

363.000.000

399.300.000

Program Fasilitasi Persentase PNS Pindah/Purna Tugas PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

100%

300.000.000

100%

Rp


-

1 20 1 20 09 04

TARGET


Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Kamus Kamus Kompetensi Jabatan kompetensi Jabatan

Tersusunnya bussiness process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

TAHUN KE-5


2. Dokumen alat ukur

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.b, IV.a dan JFU

TARGET

TAHUN KE-4


100%

100%

-

-

100%

100%

439.250.000

100% BKD

54

Kota Bandun g


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai

INDIKATOR SASARAN

4

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

KODE


5 6 1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

1 20 1 20 09 33


1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 Terlaksananya pemindahan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

TAHUN KE-1 TARGET

8

9

TAHUN KE-2 Rp

TARGET

TAHUN KE-3 Rp

TARGET

12 13 330.000.000 1 tahun

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

1 tahun

10 11 300.000.000 1 tahun

100% sesuai Persentase penanganan terhadap usulan pelanggaran disiplin PNS

100% sesuai usulan

809.400.000 100% sesuai usulan

1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD dan 5 titik keramaian

100% (5 titik keramaian dan 71 SKPD)

204.400.000

100 % laporan pelanggaran tertangani (10 laporan), 230 Jt

100% laporan pelanggaran tertangani

200.000.000 100% laporan pelanggaran tertangani



180.000.000 100% dari usulan SKPD

200.000.000 100% dari usulan SKPD

220.000.000 100% dari 242.000.000 usulan SKPD

1.222.300.000 100% sesuai usulan

14 15 363.000.000 1 tahun

Rp

1.344.600.000 100% sesuai usulan

TAHUN KE-5 TARGET

16 17 399.300.000 1 tahun

1.479.100.000 100% sesuai usulan

Rp


18 19 439.250.000 5 tahun

20 BKD

1.626.800.000 100% sesuai usulan BKD

100%

554.800.000

100%

610.300.000

100%

671.400.000

100%

21 Kota Bandung

Kota Bandun g

738.600.000 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD

BKD

Kota Bandung


BKD

Kota Bandung

266.000.000 Semua PNS yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

BKD

Kota Bandung

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan Proses 1. Tertanganinya Penanganan Kasus-Kasus dalam memproses Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS


2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/ perceraian PNS 1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Terlaksananya Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

Pengusulan Satya 100% dari usulan Lancana Karya SKPD Satya 630, 3x kegiatan

55

100% dari usulan SKPD

100% dari usulan SKPD TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5


6

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI

8

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB 19

20

21

BKD

Kota Bandung

2. Penyempurnaan/ pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi 1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan Pengembangan 1. Penyusunan Penyusunan 3 Dokumen Standar Pemberian Rancangan Standar dan dasar Kesejahteraan Pegawai dan Keputusan hukum TPPNS Pelayanan Administrasi Walikota Bandung Kepegawaian tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

225.000.000 3 Dokumen

247.500.000 3 Dokumen

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu : a) Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami

56

272.300.000 2 Dokumen

299.500.000 2 Dokumen

329.400.000 13 Dokumen


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5


6

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 b) Pelayanan Pengusulan Bapertarum

8

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


20

21

BKD

Pemkot Bandun g

c) Pelayanan Pengusulan TASPEN 2.

Meningkatny a pelayanan administrasi kepegawaian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

Pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu

100% sesuai usulan

1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar

Seleksi Tugas Belajar (18 orang untuk 300 doktor prov, 20 orang Dokter/PPDS)

40 orang

1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

810.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

940.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1.030.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan


1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya pelayanan administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

843.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

960.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

1.050.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan


1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya 1. Terlaksananya pemutakhiran data pemutakhiran gaji dan seluruh data gaji dan komponen seluruh tunjangan pegawai komponen di lingkungan tunjangan Pemerintah Kota pegawai di Bandung lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100.000.000 100%

110.000.000 100%

1 20 1 20 09 33


2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG)

100% sesuai usulan

1.793.000.000 100% sesuai usulan

40.000.000 40 orang

2.085.000.000 100% sesuai usulan

75.000.000 50 orang

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG)

57

2.291.000.000 100% sesuai usulan

90.000.000 60 orang

121.000.000 100%

2.483.000.000 100% sesuai usulan

100.000.000 70 orang

133.000.000 100%

2.716.000.000 100% sesuai usulan

120.000.000 260 Orang

BKD

Pemkot Bandung


BKD

Kota Bandung


BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

146.000.000 100%


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5 1 20 1 20 09 03


6 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur

TAHUN KE-1 TARGET

8

9

TAHUN KE-2 Rp

TARGET

TAHUN KE-3 Rp

TARGET

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

Rp


100%

100%

10 11 171.900.000 100%

12 13 189.100.000 100%

14 15 208.800.000 100%

16 17 228.900.000 100%

18 19 257.900.000 100%

20 BKD

21 Kota Bandun g

4.000.000 1 paket

4.400.000 1 paket

4.800.000 1 paket

5.300.000 1 paket

5.800.000 5 paket

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1 paket

1 paket

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD

100%

100 orang

96.350.000 100% aparatur BKD

106.000.000 100% aparatur BKD

117.000.000 100% aparatur BKD

128.300.000 100% aparatur BKD

146.100.000 100% aparatur BKD

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

100%

100 orang

71.550.000 100% aparatur BKD

78.700.000 100% aparatur BKD

87.000.000 100% aparatur BKD

95.300.000 100% aparatur BKD

106.000.000 100% aparatur BKD

BKD

Kota Bandung

Program Pelayanan Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran

100%

100%

1 20 1 20 9 01

1.261.825.000 100%

1.388.000.000 100%

1.530.276.668 100%

1.685.319.335 100%

1.852.236.269 100% BKD

Kota Bandun g

1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya surat menyurat

12 bulan (100%)

12 bulan

69.000.000 12 bulan

75.900.000 12 bulan

84.000.000 12 bulan

92.400.000 12 bulan

101.000.000 60 bulan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya fasilitas internet

100%

12 bulan

110.000.000 12 bulan

121.000.000 12 bulan

133.500.000 12 bulan

147.000.000 12 bulan

161.000.000 60 bulan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

100%

42 kendaraan

15.000.000 42 kendaraan

BKD

Kota Bandung

100%

12 bulan

97.100.000 12 bulan

1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Terpenuhi layanan Kebersihan Kantor kebersihan kantor

16.500.000 42 kendaraan

18.150.000 42 kendaraan

20.000.000 42 kendaraan

22.000.000 210 kendaraan

106.800.000 12 bulan

118.000.000 12 bulan

130.000.000 12 bulan

142.200.000 60 bulan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan 100% kerja yang telah diperbaiki

100%

35.000.000 100%

38.500.000 100%

42.350.000 100%

47.000.000 100%

51.500.000 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya sarana alat tulis kantor

100%

100%

101.750.000 100%

111.900.000 100%

124.000.000 100%

137.000.000 100%

150.000.000 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

258.375.000 100%

284.200.000 100%

312.676.668 100%

344.019.335 100%

378.336.269 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

100%

20.000.000 100%

22.000.000 100%

24.200.000 100%

26.600.000 100%

29.300.000 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan peralatan dan kantor perlengkapan kantor

100%

1 paket

60.000.000 1 paket

66.000.000 1 paket

72.600.000 1 paket

80.000.000 1 paket

88.000.000 1 paket

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

78,54%

1 paket

21.000.000 1 paket

23.100.000 1 paket

25.400.000 1 paket

28.000.000 1 paket

31.000.000 1 paket

BKD

Kota Bandung

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

58


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE



5 6 7 1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan dan Tersedianya bahan 85% peraturan perundangbacaan dan peraturan undangan perundang-undangan

8

TAHUN KE-1 TARGET

TAHUN KE-2 Rp

9 1 paket bahan bacaan

TARGET

TAHUN KE-3 Rp

10 11 35.000.000 1 paket bahan bacaan

TARGET


Rp

TAHUN KE-4 TARGET


Rp

TAHUN KE-5 TARGET


Rp



20 BKD

21 Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan 100% dan minuman di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

100%

249.600.000 100%

274.600.000 100%

303.000.000 100%

333.300.000 100%

366.600.000 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat- 100% rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

190.000.000 100%

209.000.000 100%

229.900.000 100%

253.000.000 100%

280.000.000 100%

BKD

Kota Bandung

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

1.205.475.000 100%

1.927.050.000 100%

1.770.850.000 100%

1.947.900.000 100%

2.139.400.000 100%

1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

-

1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Terlaksananya 100% pengadaan meubelair

1 paket

150.000.000 1 paket

1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

100%

1 paket

247.700.000 1 paket

1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

100%

2 gedung

1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1 paket

578.000.000 1 paket

635.800.000 1 paket

699.400.000 1 paket

769.300.000 1 paket

1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan Pemeliharaan 0% Terlaksananya Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan Gedung Kantor Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

5.000.000 1 paket

5.500.000 1 paket

6.100.000 1 paket

1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya 100% rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket

178.275.000 1 paket

436.100.000 1 paket

215.700.000 1 paket

1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruang kantor

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

12 bulan

1 20 1 20 9 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKD

100%

-

-

-

20.000.000,00 2 gedung

26.500.000 12 bulan

-

1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

Kota Bandun g

300.000.000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

330.000.000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

360.000.000

BKD

Kota Bandung

345.000.000 1 paket

181.500.000 1 paket

199.650.000 1 paket

220.000.000 5 paket

BKD

Kota Bandung

442.500.000 1 paket

299.750.000 1 paket

329.750.000 1 paket

363.000.000 5 paket

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

845.000.000 5 paket

BKD

Kota Bandung

6.700.000 1 paket

7.400.000 5 paket

BKD

Kota Bandung

237.300.000 1 paket

261.000.000 5 paket

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

33.000.000 2 gedung

29.150.000 12 bulan

59

36.300.000

2 gedung

32.100.000 12 bulan

39.900.000 2 gedung

35.300.000 12 bulan

44.000.000 2 gedung

39.000.000 60 bulan


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5 1 20 1 20 09 21


6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

``

TAHUN KE-1 TARGET

TAHUN KE-2 Rp

TARGET

TAHUN KE-3 Rp

TARGET

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

Rp


7 8 9 Dokumen 1 dokumen renja 2 dokumen perencanaan Renstra (renstra dan dan Renja SKPD renja)

10 11 100.050.000 1 dokumen (renja)

12 13 110.100.000 1 dokumen (renja)

14 15 121.100.000 1 dokumen (renja)

16 17 133.200.000 1 dokumen (renja)

18 19 150.000.000 6 dokumen

20 BKD

21 Kota Bandun g

Tersusunnya Renstra 1 dokumen renja dan Renja BKD Kota Bandung

2 dokumen (renstra dan renja)

100.050.000 1 dokumen (renja)




150.000.000 6 dokumen

BKD

Kota Bandung


Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian

0%

7%

840.600.000 50%

820.600.000 100%

902.200.000 100%

992.350.000 100%

BKD

Kota Bandun g

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah secara online

Rekonsiliasi Data - 1 Paket Master Plan Simpeg Pegawai 21.747 PNS dan 1 Online aplikasi, 670 Jt

640.600.000 - Modul SIMPEG Eksekutif

600.600.000 - Modul Pelaporan

660.200.000 - Modul Pelaporan Alumni Diklat

726.150.000 - Modul Peta Jabatan

798.800.000 Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%

BKD

Kota Bandung

292.800.000 Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2920 berkas

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Terwujudnya Persentase 1 20 1 20 09 33 akurasi data SKPD yang kepegawiaan sudah online data kepegawaian 1 20 1 20 09 33 05


2. Terlaksananya upload poto PNS pada Database SIMPEG

- Modul Pengelolaan Data SKPD - Modul statistik

3. Terlaksananya pendampingan operator Modul Simpeg Online (Data Induk) dan absensi online (report PNS) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

- Pemutakhiran data PNS

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu - Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja - Modul Kompetensi - Modul Riwayat Janji - Modul Jabatan ASN

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu

- Modul Calon Peserta Diklat

- Modul Integrasi SAPK dengan SIMPEG



1.091.600.000 100%

4. Terlaksananya Pemutakhiran Data SIMPEG 5. Terlaksananya Pendataan Ulang PNS (PUPNS) Tingkat 1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan dan 1. Terlaksananya akurasi data Pemeliharaan Dokumen penyimpanan kepegawaian dan Arsip Kepegawaian dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian

Penyusunan Takah 2500 berkas personal file PNS

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas



60




1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE


5

6

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

52,23

54,23


20

21

4. Terlaksananya pengembangan Aplikasi Sistem Kearsipan Kepegawaian 3.

Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal

Terwujudnya Nilai Evaluasi Pelaksanaan AKIP kinerja yang optimal

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan

1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

Terlaksananya 1 dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2013

41.400.000 1 dokumen

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD

100%

100%

95.600.000 100%

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA. 2013

1 dokumen

33.550.000 1 dokumen

36.900.000 1 dokumen

41.000.000 1 dokumen

45.000.000 1 dokumen

50.000.000 5 dokumen

BKD

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2013

1 dokumen

62.050.000 1 dokumen

68.300.000 1 dokumen

75.500.000 1 dokumen

83.000.000 1 dokumen

92.000.000 5 dokumen

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti

1 20 1 20 09 06

2.Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir evaluasi dan Tahun penyusunan laporan keuangan BKD

JUMLAH

41.400.000

15.539.930.000

56,23

45.500.000

58,23

45.500.000 1 dokumen

105.200.000 100%

26.159.350.000

150.100.000

155.100.000

62,23

162.000.000

62,23

150.100.000 1 dokumen

155.100.000 1 dokumen

162.000.000 5 dokumen

116.500.000 100%

128.000.000 100%

142.000.000 100%

28.122.426.668

61

60,23

30.934.669.335

34.028.136.269

BKD

BKD

BKD

Kota Bandun g

Kota Bandung

Kota Bandun g

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA BKD KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO

INDIKATOR

1 Persentase jabatan 1 yang diisi sesuai dengan kompetensi

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2

3

4

5

6

7

8

70%

73%

76%

79%

82%

85%

85%

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

64

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Wastukancana No. 2 Telp. (022) 4206190 Fax. (022) 4206190 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 800/2146/BKD TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 -2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Menimbang:

a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun; b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah

(Rensta-SKPD) Kota

Badan

disusun

untuk

kebijakan

dalam

melaksanakan program dan kegiatan

Badan

memberikan

Bandung

Kepegawaian

kepastian

Kepegawaian Daerah Kota Bandung; c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor

25

Tahun

Perencanaan

2004

Pembangunan

tentang

Sistem

Nasional,

Renstra

SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah

disesuaikan

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Bandung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala BKD Kota Bandung

tentang

Rencana

Strategis

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 20132018; Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan diubah Tahun

Daerah

dengan 2005

sebagaimana

Undang-Undang

tentang

Penetapan

telah

Nomor

8

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun

2005

Undang-Undang tentang

tentang Nomor

Pemerintahan

Perubahan 32

Tahun

Daerah

atas 2004

menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Antara

Pemerintah,

Provinsi,

dan

Urusan

Pemerintahan

Pemerintahan Pemerintahan

Daerah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Lembaran Negara Nomor 4737);

82, Tambahan

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Pengendalian

Tata

dan

cara

Penyusunan,

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. 5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18

Tahun

2007

tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah Tahun 2008; 6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

7.

Instruksi

Presiden

Nomor

tentang

Akuntabilitas

7

Tahun

Kinerja

1999

Instansi

Pemerintah; 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008

Tahapan,

Pengendalian

Tata

dan

cara

Penyusunan,

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah 10.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kota

Bandung

(Lembaran

Daerah

Tahun 2007 Nomor 08). 12.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyusunan,

Tahapan, Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Musyawarah Daerah

Pembangunan

Perencanaan

sebagaimana

telah

Serta

Pembangunan diubah

dengan

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009; 13.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025;

14.

Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Jangka

Nomor 03

Tentang Rencana Pembangunan

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Nomor

1000

Bandung Tahun 2013-2018; 15.

Peraturan

Walikota

Bandung

Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan

Walikota,

Peraturan

Bersama,

Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota; 16.

Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

serta

Pedoman

dan

Tata

Cara

Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERTAMA

:

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018

KEDUA

:

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018

sebagaimana Diktum

Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Bandung

Badan dalam

Kepegawaian melaksanakan

Daerah

Kota

Program

dan

Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan KETIGA

:

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

:

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandung pada tanggal : 20 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG


No

21

Program/

Kegiatan

IndikatorKinerja

Data Capaianpd TahunAwa lPerencanaan

Target Kinerja RPJMD

DANA


2014 K

DANA


2015 Rp

K

DANA


2016 Rp

K

DANA

Target Kinerja RPJMD 2018

2017 Rp

K

DANA

Rp

K

Rp

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program PelayananAdministrasiPer kantoran Program PeningkatanSarana&Pras

Cakupanpelayananadmini strasiperkantoran

100%

100%

1.277.605.000

100%

1.388.000.000

100%

1.530.276.668

100%

1.685.319.335

100%

1.852.236.269

Cakupanpelayanansarana &prasaranaaparatur

100%

100%

1.133.395.000

100%

1.927.050.000

100%

1.770.850.000

100%

1.947.900.000

100%

2.139.400.000

Program PeningkatanDisiplinPegwai

Terpenuhinyasaranapend ukungdisiplinaparatur

100%

100%

146.100.000

100%

189.100.000

100%

208.800.000

100%

228.900.000

100%

257.900.000

Program Fasilitasi/ PindahPurnaTugas PNS

Persentase PNS pindah/purnatugas yang terfasilitasi Terpenuhinyastandardikla t SDM AparaturSipil Negara

100%

100%

300.000.000

100%

330.000.000

100%

363.000.000

100%

399.300.000

100%

439.250.000

12% (984 orang)

6%

70%

75%

100%

100%

PenilaianLakip SKPD olehInspektorat/ Kemenpan

52,23

DokumenPerencanaanRen stradanRenja SKPD Meningkatnyakinerja PNS Terpenuhinyakompetensi SDM AparaturSipil Negara sesuaistandar Persentasepenangananter hadappelanggarandisiplin PNS PelayananAdministrasikep egawaiantepatwaktu

Program PeningkatankapasitasSum berDayaAparatur Program PeningkatankapasitasSum berDayaAparatur SKPD Program PeningkatanPengembanga nSistemPelaporanCapaian KinerjadanKeuangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembinaan&Pengembanga nSumberDayaAparatur

PersentaseSumberDayaAp aratur yang memilikikompetensisesuai bidangnya Tingkat KewajaranLaporan SKPD

Persentase SKPD yang sudahonline data kepegawain Program Pembangunan&Pengemba nganAssessment Center

Penempatan SDM AparaturSipil Negara sesuaiformasidankompete nsi Jumlah

4.880.000.000

15%

11.040.000.000

11%

10.980.000.000

12%

12.080.000.000

240.250.000

80%

256.500.000

85%

284.000.000

90%

315.000.000

100%

342.000.000

95.600.000

100%

105.200.000

100%

116.500.000

100%

128.000.000

100%

142.000.000

54,23

41.400.000

56,23

45.500.000

58,23

150.100.000

60,23

155.100.000

62,23

162.000.000

1 Dok

2 Dok

100.050.000

1 Dok

110.100.000

1 Dok

121.100.000

1 Dok

133.200.000

1 Dok

150.000.000

0%

980.600.000

75%

1.475.000.000

80%

1.720.000.000

85%

2.169.500.000

90%

2.423.950.000

70%

100% ASN membuat SKP 73%

2.099.930.000

76%

3.540.000.000

79%

4.690.000.000

82%

4.998.000.000

85%

5.125.000.000

100% sesuaius ulan 100% sesuaius ulan

100% sesuaiusul an 100% sesuaiusul an


1.222.300.000


1.344.600.000

100% sesuaiusulan

1.479.100.000

1.626.800.000

2.291.000.000

100% sesuaiusulan

2.483.000.000


0%

7%

800.000.000

50%

820.600.000

100%

1.091.600.000

70%

74%

865.000.000

78%

1.625.000.000

90%

1.400.000.000

850.000.000 1.730.000.000

15.539.930.000

2.085.000.000

26.159.350.000

100%

82%

902.200.000

1.650.000.000

28.122.426.668

100%

86%

992.350.000

1.740.000.000

30.934.669.335

13%

14.160.000.000

2.716.000.000

34.028.136.269

NO 1 1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Kinerjap adaAwal Periode RPJMD

2 3 4 5 6 Misi 2 : Menghadirkantatakelolapemerintahan yang efektif, bersih, danmelayani Terwujudnyare Terwujudnyaorganisasi Jumlah SKPD/unit kerja formasibirokra pemerintahdaerah yang yang si efektif tepatukurandantepatfungs SKPD/unit isesuaidenganperaturan yang berlaku Meningkatnyakapasitas Persentasejabatan yang danakuntabilitaskinerja diisisesuaidengankompet Presentase 70 birokrasi ensi Meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan implementasi Kerjasama Daerah (KSD)

Meningkatnya akuntabilitas kinerjabirokrasidanpen yelenggaraanpembangu nandaerah

Prosentaseusulanmasyara katmelaluiMusrenbang yang diakomodirdalamPerenca naan Pembangunan Tingkat Integrasi data SKPD kedalam Bandung satu data Persentaseimplementasih asilkesepakatankerjasama Nilaievaluasi AKIP Kota

TARGET KINERJA SASARAN

Target Kinerjapada AkhirPeriode RPJMD

2014 7

2015 8

2016 9

2017 10

2018 11

33

33

33

33

33

33

73

76

79

82

85

85

12

Persentase

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

SKPD

8

4

4

4

5

5

30

Persentase

NA

20%

25%

30%

35%

40%

50%

Skala

CC

CC

CC

B

B

A

A

N SASARAN O 4 MeningkatnyaKapasitasdan AkuntabilitasKinejabirokras i

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mengkaji, merumuskan, Pemantapanstandarkompetensi, mengembangkandanmengimplementasikan perencanaanpengembangankompete merit sistemdalamrekruitmen/ nsiserta merit sistembagiaparatur mutasi/promosiaparatursertamemperkuat pengawasanpelaksanaannya

SOTK danTupoksi yang mencerminkanvisi, misi, target danprioritaspembangunan yang disesuaikandengankewenangandaerah

Mengkaji, merumuskanulangdanmelaksanakan perubahan SOTK danTupoksiOrganisasiPemerintah Daerah

Penyempurnaankebijakandanimplementasi kebijakanformasidansistemketatalaksanaa n di setiap OPD

Memperkuatpengawasan internal secaraberkalaatasimplementasikebija kanformasidansistemketatalaksanaa n di setiap OPD Peningkatanakuntabilitaspennyeleng garaanPemerintahan

Meningkatkankinerjakeuangandaerah, pengelolaanasetdaerah, dalampenyelenggaraanpembangunan

PROGRAM Program PembinaandanPengembanganSu mberDayaAparatur Program PeningkatanKapasitasSumberDa yaAparatur Program Pembangunan danPengembanganAssesment Center Program PenataanPeraturanPerundangundangan Program PembinaandanPengembanganap aratur Program PenataanPeraturanperundangundangan Evaluasi/LaporanKinerjadanKeu anganPenyelenggaraanPemerinta h Daerah

RENCANA STRATEGIS. BadanKepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Recommend Documents