RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 pswt 300, Fax. (031) 3952744 Website : www.bkd-gresik.net, E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadlirat Allah SWT atas limpahan Rahmad, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini merupakan tahapan penting dalam melaksanakan

Rencana

Stratejik

(RENSTRA)

yang

akan

menuntun

manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja

yang

diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RENSTRA juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih

operasional

serta

dengan

melihat

berbagai

kemungkinan

dan

alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Rencana Kinerja Tahun 2016. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016, semoga dapat diimplementasikan

sebaik-baiknya

demi

terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Gresik,

2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Drs. NADLIF, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580926 198603 1 008

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

BAB III

: PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

2

1.3. Maksud dan Tujuan

5

1.4. Profil Organisasi

5

: RENCANA STRATEGIS

8

2.1. Visi

9

2.2. Misi

10

2.3. Tujuan

11

2.4. Sasaran

12

2.5. Strategi Dan Kebijakan

17

: RENCANA KINERJA TAHUN 2015

22

3.1. Sasaran I

22

3.2. Sasaran II

24

3.3. Sasaran III

25

3.4. Sasaran IV

26

3.5. Sasaran V

27

3.6. Sasaran VI

28

3.7. Sasaran VII

29

3.8. Sasaran VIII

30

3.9. Sasaran IX

31

iii

3.10. Sasaran X

32

3.11. Sasaran XI

33

3.12. Sasaran XII

34

BAB IV

: PENUTUP

LAMPIRAN

: RENCANA STRATEGIS BKD TAHUN 20162021 RENCANA KINERJA TAHUNAN BKD TAHUN 2016

35

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden ini merupakan jawaban nyata atas pentingnya penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja dan akuntabel. Pemerintah yang berkinerja tidak hanya diukur dari keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kebijakan, program dan kegiatan tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sistem AKIP juga merupakan sistem yang komprehensif untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan stratejik, perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga setiap instansi pemerintah didorong untuk dapat akuntabel dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Dalam sistem AKIP, rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebagai dokumen

perencanaan.

Jika

rencana

strategis

memberikan

arah

pembangunan organisasi dalam jangka menengah, maka rencana kinerja dan penetapan kinerja menetapkan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Setiap tahun Rencana Strategis ini dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (strategic performance indicators) yang relevan. Rencana BKD KABUPATEN GRESIK

1

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran, dituangkan dalam suatu penetapan kinerja dan pada setiap akhir tahun, penetapan kinerja ini akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perencanaan penetapan

kegiatan

Kinerja tahunan

(Performance

dan

indikator

Planning)

kinerja,

adalah serta

proses

targetnya

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana kinerja merupakan jembatan antara Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat informasi kinerja (performance information), yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) yang ada sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi.

1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

BKD KABUPATEN GRESIK

2

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 18. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 19. Peraturan Reformasi

Menteri Birokrasi


Negara Nomor

Pendayagunaan 29

Tahun

Aparatur

2010

Negara

tentang

dan

Pedoman 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 20. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/ M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 22. Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor:

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; 27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015.


4

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan

Rencana

Kinerja

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2016, dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah: 1. Sebagai jembatan antara Rencana Strategis dengan rencana kegiatan yang lebih operasional; 2. Sebagai media dalam perencanaan kinerja yang merupakan tahap penting dalam manajemen kinerja; 3. Sebagai acuan proses monitoring dan evaluasi kinerja serta melancarkan mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja; 4. Sebagai bahan patokan untuk berakuntabilitas yaitu dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja; 1.4. PROFIL ORGANISASI Profil organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dapat diuraikan sebagai berikut : 1.4.1. TUGAS DAN FUNGSI Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah yang membantu

Bupati

Gresik

dalam

melaksanakan

kewenangan

manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Gresik. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala


5

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Daerah melalui Sekretaris Daerah, sedangkan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut : ” MEMBANTU BUPATI GRESIK DALAM MELAKUKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ”

Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

fungsi

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik adalah: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.4.2. SUSUNAN ORGANISASI Adapun

susunan

atau

struktur

organisasi

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008,

adalah

terdiri

atas : (1)

Kepala Badan;

(1)

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


6

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; c. (2)

Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari: a. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai; b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

(3)

Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari: a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Struktural; b. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Fungsional.

(4)

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : a. Sub

Bidang

Pendidikan

dan

Pelatihan

Penjenjangan

Struktural; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. (5)

Bidang Data Kepegawaian a. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai; b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.

(6)

Kelompok Jabatan Fungsional;

(7)

Unit Pelaksana Teknis Badan.


7

BAB II RENCANA STRATEJIK

Perencanaan Stratejik pada dasarnya merupakan proses sistematis yang

berkelanjutan

memanfaatkan

dari

pembuatan

sebanyak-banyaknya

keputusan

pengetahuan

yang

beresiko,

antisipatif,

dengan

mengorganisir

secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya untuk umpan balik perbaikan. Perencanaan Stratejik merupakan suatu customer-driven strategic

planning

karena di dalam proses penyusunannya senantiasa memperhatikan

keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder utama, sehingga dalam penyusunan Perencanaan Stratejik sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, terutama dalam perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi. Perencanaan Stratejik disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Stratejik tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Stratejik meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Stratejik tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021. Masing-masing komponen Rencana Stratejik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


8

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 2.1. VISI Visi adalah cara pandang jauh kedepan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran ke depan yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama. serta sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang diemban telah merumuskan visi: “TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA YANG KOMPETEN, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut diatas mengandung makna bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat maka diperlukan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu : a. Terwujudnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh personil maupun organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan secara terus menerus. b. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

9

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. c.

Kompeten adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan Aparatur Sipil Negara yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadahi atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.

d. Profesional adalah Aparatur Sipil Negara yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau ketrampilan yang tinggi. e. Sejahtera adalah terpenuhinya segala hak atas Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja

2.2. MISI Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi atau pihak yang berkepentingan dapat memahami organisasinya, peran, program-program serta hasil-hasil yang akan dicapai organisasinya di masa yang akan datang. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting untuk organisasi dan apa tugas atau kegiatan pokok organisasi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 sebagai berikut : MISI KE-1 :

MEWUJUDKAN

SARANA

DAN

PRASARANA

PELAYANAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MEMADAI.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

10

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 MISI KE-2 :

MENYELENGGARAKAN

PENGEMBANGAN

DAN

PEMBINAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN ADIL DAN MERATA. MISI KE-3 :

MEWUJUDKAN

MANAJEMEN

APARATUR

SIPIL

NEGARA YANG ADIL, CEPAT DAN TEPAT. MISI KE-4 :

MEWUJUDKAN

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

APARATUR SIPIL NEGARA YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN. MISI KE-5 :

MEWUJUDKAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT DAN AKURAT.

2.3. TUJUAN Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : a) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra; b) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi; c) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Gresik

dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan misi “Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Yang Memadai”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke


11

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 depan sebagai berikut : “Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan”. 2. Untuk melaksanakan misi “Menyelenggarakan Pengembangan dan Pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara dengan Adil dan Merata” maka ditetapkan ke

depan

sebagai

berikut

1 (satu) tujuan untuk lima tahun :

”

Meningkatnya

kualitas,

kedisiplinan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara”.

3. Untuk melaksanakan misi “Mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Adil, Cepat dan Tepat”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : “Terwujudnya pola manajemen Aparatur Sipil Negara yang adil, cepat dan tepat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi”. 4. Untuk

melaksanakan

misi

“Mewujudkan

Pendidikan

dan

Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas Prima ”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : “Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Kinerja Organisasi”. 5. Untuk melaksanakan misi “Mewujudkan Manajemen Data dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang Cepat dan Akurat”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : “Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat”. 2.4. SASARAN Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan


12

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna yang terkandung dalam sasaran tersebut maka sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dan ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan akhir Tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya sarana dan Prasarana Pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD; 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD; 4. Meningkatnya Kualitas Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil; 5. Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; 6. Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil secara Obyektif dan Transparan; 7. Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan Formasi dan Kebutuhan masingmasing SKPD; 8. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 9. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan; 10. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; 11. Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian; 12. Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :


13

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Misi 1 : MEWUJUDKAN

SARANA

DAN

PRASARANA

PELAYANAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MEMADAI Tabel. 3.1 Indikator Per-Sasaran Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan No 1

Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Sasaran 1. 1

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

1. 2

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD

Indikator Keberhasilan 1.1. 1

Tersedianya peralatan kantor yang memadahi.

1.1. 2 1.1. 3 1.2. 1

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif. Meningkatnya IKM BKD.

1.3. 1

Ketersediaan dokumen perencanaan kerja dan anggaran SKPD (Dokumen Renstra, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja, serta dokumen RKA/ DPA/DPPA). Ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD (Dokumen Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, MONEV Program dan Kegiatan). Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan.

1.3. 2 1.1. 1

Jumlah Laporan keuangan SKPD telah tersusun tepat waktu. Tersedianya peralatan kantor yang memadahi.

1.2. 2

1. 3

1

Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

1. 1

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Misi 2 : MENYELENGGARAKAN

PENGEMBANGAN

DAN

PEMBINAAN

KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN ADIL DAN MERATA Tabel. 3.2 Indikator Per-Sasaran Tujuan Meningkatnya kualitas, kedisiplinan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara No 2

Tujuan Meningkatnya kualitas, kedisiplinan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara


Sasaran 2. 1

Meningkatnya Kualitas Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil


Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS.

14

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

2. 2

Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

2.1. 1 2.2. 1

Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi. Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin.

2.2. 2 2.2. 3

Persentase Pemenuhan hak-hak atas Aparatur Sipil Negara Terselenggaranya pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara

Misi 3 : MEWUJUDKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG ADIL, CEPAT DAN TEPAT Tabel. 3.3 Indikator Per-Sasaran Tujuan Terwujudnya pola manajemen Aparatur Sipil Negara yang adil, cepat dan tepat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi No 3

Tujuan Terwujudnya pola manajemen Aparatur Sipil Negara yang adil, cepat dan tepat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi

Sasaran 3. 1

Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil secara Obyektif dan Transparan


Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi.

3.1. 2

Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal. Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi.

3.1. 3 3. 2

Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan Formasi dan Kebutuhan masingmasing SKPD

3.2. 1 3.2. 2

3.3. 1

Persentase pejabat fungsional tertentu yang telah sesuai dengan pendidikan formal. Persentase jabatan fungsional umum yang terisi. Persentase Pejabat fungsional umum yang telah sesuai dengan pendidikan formal. Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu.

3.3. 2 3.3. 3

Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu. Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu.

3.2. 3 3.2. 4 3. 3

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Misi 4 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Tabel. 3.4 Indikator Per-Sasaran Tujuan Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Kinerja Organisasi


15

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 No 4

Tujuan Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Kinerja Organisasi

Sasaran 4. 1

4. 2

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

Indikator Keberhasilan 4.1. 1 4.1. 2 4.2. 1 4.2. 2 4.2. 3

Persentase pejabat structural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya. Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Diklat Fungsional yang berkualitas. Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi, dan lokakarya. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memiliki setifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Misi 5 : MEWUJUDKAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT DAN AKURAT Tabel. 3.5 Indikator Per-Sasaran Tujuan Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat No 5

Tujuan Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat

Sasaran 5. 1

5. 2

Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian

Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)


Persentase ketersediaan data kepegawaian (Dosir dan DMS)

5.1. 2

Tersusunnya media informasi atas hasil pengelolaan dokumentasi dan data kepegawaian Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian yang cepat dan akurat.

5.2. 1 5.2. 2

Tersedianya Website BKD yang informatif dan akurat

2.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN


16

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Strategi

adalah

langkah-langkah

yang

berisikan

program-

program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program adalah sebagai berikut : 2.5.1. KEBIJAKAN Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Kebijakan

pada

dasarnya

juga

merupakan

ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun kebijakan yeng telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MEMADAI “ adalah : a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; b. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran; c. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaporan kinerja SKPD; d. Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD tepat waktu. 2. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “MENYELENGGARAKAN


PENGEMBANGAN

DAN

17

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMBINAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN ADIL DAN MERATA “ adalah : a. Meningkatkan mutu seleksi penerimaan Calon ASN; b. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan pengawasan disiplin ASN; c.

Meningkatkan kinerja ASN melalui penghargaan yang layak.

3. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “MEWUJUDKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG ADIL, CEPAT DAN TEPAT “ adalah : a. Meningkatkan sistem pembinaan karier Aparatur Sipil Negara; b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah; c.

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun.

4. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “MEWUJUDKAN APARATUR

PENDIDIKAN

SIPIL

NEGARA

DAN

YANG

PELATIHAN

SESUAI

DENGAN

KEBUTUHAN “ adalah : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pimpinan bagi pejabat struktural; b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional. 5. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “MEWUJUDKAN

MANAJEMEN

DATA

DAN

SISTEM

INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT DAN AKURAT“ adalah : a. Optimalisasi dokumentasi data kepegawaian; b. Meningkatkan kualitas data Aparatur Sipil Negara; b. Mengembangkan

sistem

informasi

kepegawaian

yang

berkelanjutan.


18

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

2.5.2. PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Adapun program pembangunan yang telah ditetapkan oleh

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Gresik

untuk

mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran“ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD“ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 3. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan

Pelaporan

Keuangan

SKPD“

,

ditetapkan

program

pembangunan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Rekrutmen Calon

Aparatur

Sipil

Negara“

,

ditetapkan

program

pembangunan sebagai berikut :


19

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

Disiplin

dan

Kesejahteraan Pegawai“ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas ASN; b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 6. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier

Aparatur

Sipil

Negara

secara

Obyektif

dan

Transparan“ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 7. Untuk mencapai sasaran “Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan Formasi dan Kebutuhan masing-masing SKPD“, ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 8. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi Kepegawaian“, ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

9. Untuk

mencapai

Penyelenggaraan

sasaran Diklat

“Meningkatnya Pra

Jabatan

Kualitas

dan

Diklat

Kepemimpinan“ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Kedinasan; b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.


20

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 10. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional“, ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Kedinasan; b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 11. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

Pengelolaan

Dokumentasi dan Data Kepegawaian“ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 12. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) “, ditetapkan program pembangunan sebagai berikut : a. Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur


21

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (performance management) yang baik. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017, merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah Target Setting dari capaian indikator kinerja. Berdasarkan Rencana Stratejik 2016 – 2021 yang telah diuraikan pada Bab II, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 3 sasaran. Sasaran-sasaran tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 3.1. SASARAN I

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas dan Kompeten Dalam Bidang Tugasnya Indikator

kinerja

sasaran

Rencana

Stratejik

adalah

Prosentase ASN yang mengikuti diklat Teknis/Fungsional lebih dari 80 JP/Tahun dan Prosentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai jenjangnya. Sasaran tersebut akan dicapai atau direalisasikan melalui Program Pendidikan Kedinasan, yang didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan, yaitu : BKD KABUPATEN GRESIK

22

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 1) Pendidikan & Pelatihan Teknis 2) Pendidikan Perjenjangan Struktural 3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan 4) Pembuatan Buku Juknis/Juklak 5) Peningkatan Ketrampilan & Profesionalisme 6) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 7) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 8) Pendidikan dan Pelatihan Teknik Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 9) Pendidikan & Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah 10) Diklat Fungsional, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan Lokakarya 11) Pembinaan Organisasi, Tata Kerja dan Pengembangan Kinerja Aparatur 12) Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi 13) Achevment Motivation Training 14) Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa dan Negara Bagi Istri Pejabat II & III 15) Diklat Pemantapan Tugas bagi PNS 16) Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 17) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 18) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 19) Pemberian Bantuan Tugas Belajar & Ikatan Dinas 20) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 21) Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 22) Pengembangan Diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat ) Jumlah anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program

dan

kegiatan-kegiatan

tersebut

diatas

sebesar

Rp.8.150.140.900,00 (delapan milyard seratus lima puluh juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).


22

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 Tabel. 3.1. Target Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas dan Kompeten dalam Bidang Tugasnya

Target

1

Prosentase ASN yang mengikuti diklat Teknis/Fungsional lebih dari 80 JP/Tahun

66 %

2

Prosentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai jenjangnya

79 %

3.2. SASARAN II

Terwujudnya Penempatan Aparatur Sipil Negara Yang Sesuai Dengan Keahlianya Indikator

kinerja

sasaran

Rencana

Stratejik

adalah

Prosentase Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan. Sasaran tersebut akan dicapai atau direalisasikan melalui

Program Peningkatan Kapasitas ASN yang sesuai dengan analisa jabatan dengan didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS 3. Penempatan PNS 4. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 5. Penataan Sumberdaya Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi 6. Penataan Sumberdaya Fungsional sesuai Kebutuhan dan Kompetensi 7. Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis 8. Penerimaan Pegawai Tidak Tetap 9. Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural 10. Analisis Kebutuhan PNS 11. Pengujian Kesehatan CPNS 12. Pelaksanaan Uji Kelayakan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional 13. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan BKD KABUPATEN GRESIK

( APLIKASI DUK ) 23

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 14. Seleksi Pemangku Jabatan Struktural/Fungsional Alokasi dana yang dibutuhkan untuk 14 (empat belas) kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.450.550.300,00 (empat milyard empat

empat ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah). Tabel. 3.2. Target Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sasaran Strategis II

Terwujudnya Penempatan Aparatur Sipil Negara Yang Sesuai dengan keahliannya

1

Indikator Kinerja

Target

Prosentase Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa Jabatan

100%

3.3. SASARAN III

Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat Indikator kinerja sasaran Rencana Stratejik adalah Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian

dan

Prosentase akurasi database kepegawaian. Sasaran tersebut akan dicapai / direalisasikan melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Adapun

program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

didukung dengan 16 (enam belas kegiatan) yaitu : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 3. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5. Bimtek Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Purna Tugas 6. Pembinaan Aparatur Negara 7. Pelaksanaan Sumpah Janji PNS BKD KABUPATEN GRESIK

24

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 8. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 9. Penyusunan Pedoman Teknis Kepegawaian 10. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 11. Penyusunan Pedoman Teknis Kepegawaian 12. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

( APLIKASI DUK )

13. Optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi 14. Visualisasi Kepegawaian 15. Pengadministrasian Pelayanan Kepegawaian 16. Bimbingan teknis penyusunan pelaporan kepegawaian

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.950.300.600,00 (satu milyard sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu enam ratus rupiah) dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan dengan didukung 2 (dua) kegiatan yakni Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Penataan Dokumentasi Kepegawaian dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tabel. 3.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD Sasaran Strategis III

Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat


Indikator Kinerja

Target

1

Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian

76%

2

Prosentase akurasi database kepegawaian

100%

25

BAB IV PENUTUP

Sebagai kesimpulan pada Bab Penutup Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan

ditetapkannya

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, akan dijadikan bahan untuk penyusunan pertanggungjawaban capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 2. Dengan

ditetapkannya

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, akan menjadi pedoman

dalam

menajamkan

dan

mengoperasionalkan

rangkaian

perencanaan kegiatan sampai dengan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan; 3. Dengan

ditetapkannya

Kepegawaian

Daerah

Rencana

Kinerja

Tahunan

Kabupaten

Gresik

Tahun

(RKT)

2016

ini,

Badan akan

memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada masing-masing unit kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; 4. Dengan

ditetapkannya

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, maka semua pihak di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik akan terikat untuk menjadikan pedoman operasional dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2016;


26

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 5. Dengan

ditetapkannya

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisten dalam perencanaan dan realisasi kegiatan baik fisik maupun anggaran.


27

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 Visi Misi 1 Tujuan 1

: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Yang Kompeten, Profesional Dan Sejahtera : Mewujudkan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Adil, Cepat dan Akurat : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas dan Kompeten dalam Bidang Tugasnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

1

1 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan Kompeten dalam bidang tugasnya Prosentase ASN yang mengikuti diklat 1.1 Teknis/Fungsional lebih dari 80 JP/Tahun

TARGET TAHUN 2015 2

TARGET TAHUN 2016 3

62

64

PROGRAM DAN KEGIATAN 4

PENANGGUNGJ AWAB 5

1 Program pendidikan kedinasan 1.Pendidikan & Pelatihan Teknis

2.Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan 3.Pembuatan Buku Juknis/Juklak

4.Peningkatan Ketrampilan & Profesionalisme

5.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 6.Pendidikan dan Pelatihan Teknik Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 7.Pendidikan & Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan Kompeten dalam bidang tugasnya

TARGET TAHUN 2015 2

TARGET TAHUN 2016 3

PENANGGUNGJ AWAB 4 5 8.Diklat Fungsional, Sosialisasi, Workshop, Seminar Bidang dan Lokakarya Pendidikan dan Pelatihan 9.Pembinaan Organisasi, Tata Kerja dan Bidang Pengembangan Kinerja Aparatur Pendidikan dan Pelatihan 10.Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan 11.Achevment Motivation Training Bidang Pendidikan dan Pelatihan 12.Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Bidang Pembangunan Bangsa dan Negara Bagi Istri Pendidikan dan Pejabat II & III Pelatihan 13.Diklat Pemantapan Tugas bagi PNS Bidang Pendidikan dan Pelatihan 14.Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Bidang Pendidikan dan Pelatihan 15.Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Bidang Berprestasi Pendidikan dan Pelatihan 16.Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Bidang Disiplin Pengembangan Pegawai 17.Pemberian Bantuan Tugas Belajar & Ikatan Bidang Dinas Pendidikan dan Pelatihan 18.Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Bidang Penerimaan Praja IPDN Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM DAN KEGIATAN


TARGET TAHUN 2015 2

TARGET TAHUN 2016 3

PENANGGUNGJ AWAB 4 5 19.Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Bidang Kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan 20.Pengembangan Diklat ( analisis kebutuhan Bidang diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, Pendidikan dan penyusunan pedoman diklat ) Pelatihan PROGRAM DAN KEGIATAN

22.Pengembangan Diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat )

1.2

Prosentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai jenjangnya

64

70

1 Program pendidikan kedinasan 1.Pendidikan Perjenjangan Struktural

2.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Tujuan 2

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas dan Kompeten dalam Bidang Tugasnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1

1

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

TARGET TAHUN 2015 2

TARGET TAHUN 2016 3

73

100

PROGRAM DAN KEGIATAN 4

PENANGGUNGJ AWAB 5

Terwujudnya Aparatur 1.1

Prosentase Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Bidang Pengembangan Pegawai


TARGET TAHUN 2015 2

TARGET TAHUN 2016 3

PROGRAM DAN KEGIATAN 4 2.Seleksi Penerimaan Calon PNS

3.Penempatan PNS

4.Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 5.Penataan Sumberdaya Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi 6.Penataan Sumberdaya Fungsional sesuai Kebutuhan dan Kompetensi 7.Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis 8.Penerimaan Pegawai Tidak Tetap

9.Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural

10.Analisis Kebutuhan PNS

11.Pengujian Kesehatan CPNS

12.Pelaksanaan Uji Kelayakan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional 13.Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( APLIKASI DUK )

PENANGGUNGJ AWAB 5 Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Data Kepegawaian


TARGET TAHUN 2015 2

TARGET TAHUN 2016 3

PROGRAM DAN KEGIATAN 4 14.Seleksi Pemangku Jabatan Struktural/Fungsional

PENANGGUNGJ AWAB 5 Bidang Data Kepegawaian

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 Visi Misi 2 Tujuan

: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Kompeten dan Profesional : Meningkatkan Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur : Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

1

1 Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan 1.1 kepegawaian

TARGET TARGET TAHUN 2015 TAHUN 2016 2 3

74.51

75

PROGRAM DAN KEGIATAN

PENANGGUNGJAWAB

4

5

1 Program Administrasi Perkantoran 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 3.Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 4.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5.Bimtek Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Purna Tugas 6.Pembinaan Aparatur Negara 7.Pelaksanaan Sumpah Janji PNS

8.Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Bidang Data Kepegawaian Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Pengembangan Pegawai Sekretariat Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Kepangkatan dan Mutasi Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat

TARGET TARGET TAHUN 2015 TAHUN 2016 2 3

PROGRAM DAN KEGIATAN 4 9.Penyusunan Pedoman Teknis Kepegawaian 10.Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

11.Penyusunan Pedoman Teknis Kepegawaian 12.Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( APLIKASI DUK ) 13.Optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi 14.Visualisasi Kepegawaian 15.Pengadministrasian Pelayanan Kepegawaian 16.Bimbingan teknis penyusunan pelaporan kepegawaian 1.2 Prosentase akurasi data base kepegawaian

100

100

1

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1.Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ( 2.Penataan Dokumentasi Kepegawaian

PENANGGUNGJAWAB 5 Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Data Kepegawaian Bidang Data Kepegawaian Bidang Data Kepegawaian Bidang Kepangkatan dan Mutasi Sekretariat

Bidang Data Kepegawaian Bidang Data Kepegawaian

RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Recommend Documents