.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
TAHUN 2014
DAFTAR ISI - Surat Penetapan Rencana Kerja Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang - Kata Pengantar - Daftar Isi - Lampiran Bab I s/d Bab V BAB I
BAB II
BAB III
Badan
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2014 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Rencana SKPD (Tabel 2.1 ) 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD (Tabel 2.2 ) 2.3 Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2014 ( Tabel 2.4 ) 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ( Tabel 2.5 ) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Halaman
1 1 2 4 4 6 6 13 15 17 20 22 22 22
BAB IV
Program dan Kegiatan Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan
24 27
BAB V
PENUTUP
29
KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Kerja (RENJA)
Rencana
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2015. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 serta Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2014, Sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 20132014,Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan telah menyusun Kerja
Rencana
(Renja) Tahun 2015 untuk dapat ditetapkan sebagai acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah
ada guna dan manfaatnya
dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malang. Sekian terima kasih.
Malang,
Desember 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :
[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/4428/KEP/421.202/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ; b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2015
telah
mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Mengingat
:
1. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Keuangan; 2. Undang-undang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Pemeriksaan
Nomor
Pengelolaan
dan
Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2
5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
1 Tahun
Pembangunan Daerah; 2008 Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
9 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
3 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor Review
Rencana
5 Tahun 2014 tentang
Pembangunan
Jangka
Menengah
Kabupaten malang Tahun 2010 – 2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ” Madep Manteb ” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 18. Keputusan
Bupati
Malang
180/581/KEP/421.013/2011
Nomor
tentang
:
Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015. Memperhatikan
: Keputusan
Bupati
Malang
188.45/641/KEP/421.013/2014
Nomor
Tentang
:
Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 tanggal 18 November 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan, KESATU
: Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2015; KEDUA
: Rencana Kabupaten
Kerja
(Renja)
Malang
Badan
Tahun
Kepegawaian
2015
adalah
Daerah dokumen
perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4 KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya; Ditetapkan di :
Malang
Tanggal
12Desember 2014
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM. M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Malang; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Malang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, di Malang;
1 LAMPIRAN BAB PENTAP RENJA-BKD 2015 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 050/ /KEP/421.202/2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pengelolaan
sumberdaya
manusia
oleh
Pemerintah
Daerah
semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanannya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumberdaya manusia dari sentralisasi
menjadi
desentralisasi,
yang
berimplikasi
semakin
mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya manusianya. Untuk melalui
mewujudkan
pengawasan
pemerintahan
aparatur,
yang
penataan
baik,
dilaksanakan
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian
Daerah
sesuai
ketentuan
Undang-Undang
mengemukakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2011-2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang
memuat
tentang
kebijakan,
program
dan
kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun
yang
ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
menerjemahkan
dan
mengoperasionalkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan Lamp.Renja BKD 2015 Rev
2 Satuan Kerja Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sebagai proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya
adalah
diwujudkannya
tata
kepemerintahan
yang
demokratis (democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
05 Lamp Renja 2015
Rev
3 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana
05 Lamp Renja 2015
Rev
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang
4 Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2014) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2.4 Review
terhadap
Rancangan
Awal
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III
: TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.1 Tujuan
dan
Sasaran
Rencana Kerja
Perangkat Daerah. 1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
05 Lamp Renja 2015
Rev
Satuan
Kerja
5
BAB IV
: PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1 Program dan Kegiatan
BAB V
05 Lamp Renja 2015
Rev
: PENUTUP
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 2.1. Evaluasi pelaksanaan Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2012 - 2014 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut: Tabel.2.1 Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis 2012 s/d 2014
Kode
1
1.
20.
1.
20. 1300.
1.
20. 1300.
05 Lamp Renja 2015
Rev
31.
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2015
2 Urusan Otonomi Daerah, Peme. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Kepegawaian Daerah Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
3
4
Proporsi penerimaan pegawai baru
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2012
Tk. Realisasi (%)
6
7
8
Target Program/ kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2013 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2014 Realisasi Tk. Capaian Capaian Program/ realisasi kegiatan target s/d Tahun Renstra 2014 (%) 10 11
7 1
2
3 Jumlah peserta yang lulus ujian CPNS
3000 org/PNS
org/PNS
700 org/PNS
org/PNS
20.1300. 31.12 Pemberian bantuan
Jumlah peserta yang lulus ujian
20 Capra IPDN
3 Capra IPDN
4 capra IPDN
4 capra IPDN
1.
20. 1300. 31.03
Penempatan PNS
20. 1300. 31.04
Kenaikan pangkat otomatis PNS
4068 org/PNS 15495 org/PNS
2589 org/PNS 7872 org/PNS
750 org/PNS 2515 org/PNS
627 org/PNS 2486 org/PNS
83,60
1.
Tingkat kekosongan jabatan Kecepatan pemrosesan SK kepangkatan
1.
20. 1300. 31.05
Pembangunan/pen gemb. sistem informasi kepeg. Daerah
Akurasi data kepegawaian
23455 Data PNS
11161 Data PNS
3965 Data PNS
3813 Data PNS
1.
20. 1300. 31.11
Tingkat kualitas SDM aparatur Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment
1586 PNS 6148 PNS
493 PNS
1.
Pemberian tugas belajar ikatan dinas 20. 1300. 31.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1709 PNS
300 PNS 0 PNS
1.
20. 1300. 31.06 Pemberian
6000 PNS
3921 PNS
1.
20. 1300.
1200 buku
1.
20. 1300. 31.09 Proses penanganan
Prosentase proses berkas administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
250 PNS
1.
20. 1300. 29.
1.
20.1300. 31.02 Seleksi penerimaan CPNS
1.
05 Lamp Renja 2015
penyelenggaraan penerimaan IPDN
Rev
penghargaan bagi PNs yang berprestasi 31.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kasus-kasus pelanggaran disiplin Program pendidikan kedinasan
Peningk kemamp. & kompetensi dari jmlh PNS yg lulus ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah dan mengikuti sosialisasi
4
5
6
7
8
0,43
9
10
11
700 org/PNS
1105 org/PNS
4 capra IPDN
10 capra IPDN
750 org/PNS 2680 org/PNS
3791 org/PNS 12524 org/PNS
93,19
96,17
4130 Data PNS
18825 Data PNS
80,26
231 PNS 0 PNS
77,00
947 PNS 1709 PNS
59,70
100
300 PNS -
1124 PNS
1085 PNS
96,53
700
5595 PNS
93,25
200 buku
300 buku
300 buku
100
300 buku
800 buku
66,67
96 PNS
50 PNS
47 PNS
94,00
50 PNS
191 PNS
76,40/ 1,16
98,85
37,16
80,82
27,79
8 1
2
1.
20. 1300. 29.02 Pendidikan
1.
20. 1300. 29.06 Peningkatan
1.
1.
05 Lamp Renja 2015
penjenjangan structural
ketrampilan dan profesionalisme Program 20. 1300. 29. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 20. 1300. 29.02 Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi
Rev
3 Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yg hadir
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40 % SMM pelayanan
4 1350 PNS
5 371 PNS
6 150 PNS
7 94 PNS
8 62,66
9 300 PNS
10 633
11 46,88
1593 PNS
542 PNS
343 PNS
302 PNS
88,04
275 PNS
1114 PNS
69,93
116 PNS
50 PNS
24 PNS
24
100
24 PNS
98 PNS
84,48
9 Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator kegiatan adalah: 1. Evaluasi indicator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru berupa kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
ditargetkan
700 CPNS belum terealisasi hal ini disebabkan adanya kebijakan penundan sementara oleh pemerintah pusat. Kemudian pada Tahun 2013 ditargetkan kembali namun untuk Pemerintah Kabupaten Malang tidak mendapatkan formasi dari pelamar umum tetapi kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN tahun 2014 dengan target 4 praja yang lulus teralisasi 3 orang, dengan dengan tingkat capaian 0,57 % dari target. Pada Tahun 2013 kegiatan seleksi penerimaan pegawai baru dilakukan untuk seleksi jalur GTT/PTT Kategori II sejumlah 2850 orang dan yang mengikuti ujian sejumlah 2787 orang, Hasil seleksi yang lulus diumumkan tahun 2014 sejumlah 961 orang. Kemudian Tahun 2014 mendapatkan formasi umum sejumlah 152 untuk pengumuman direncanakan dilakukan diawal tahun 2015. Tingkat capaian hasil pengumuman penerimaan pegawai baru tahun 2014 untuk jalur K II sejumlah 953 dan formasi umum 152 dan praja IPDN 3 dengan jumlah 1108 CPNS. Ditahun 2015 kebijakan/tindakan yang akan dilakukan merencanakan dan menganggarkan kembali untuk melaksanakan rekruitmen Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang lolos verifikasi K2 dan melalui formasi umum diharapkan proporsi penerimaan pegawai baru sesuai jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang. 2. Evaluasi kegiatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil output kegiatannya adalah Penataan personil, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat
struktural
maupun
fungsional.
Jumlah
pejabat
struktural/fungsional yang dilantik direncanakan 700 orang terealisasi 575 orang atau 76,67 % dari target. Tercapainya target kinerja disebabkan adanya jabatan yang lowong baik struktural maupun fungsional sehingga berimplikasi pada terisinya jabatan pada masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pelayanan. Kebijakan
penempatan
pegawai
direncanakan
untuk
menata
pemindahan/ mutasi dan pemberhentian dalam jabatan, pengambilan sumpah janji Calon Pegawai Negeri Sipil. 3. Evaluasi kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Pegawai Negeri Sipil output kegiatannya adalah proses berkas usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala direncanakan sejumlah 2680 05 Lamp Renja 2015
Rev
10 Pegawai Negeri Sipil terealisasi 2166 Pegawai Negeri Sipil (80,82%). Tercapainya target kinerja karena jumlah usulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi syarat memperoleh Surat Keputusan Kenaikan Pangkat semakin
meningkatnya
Pegawai Negeri Sipil yang berimplikasi kesejahteraan
penghargaan/reward oleh pemerintah daerah.
melalui
pemberian
Kebijakan pemberian
kenaikan pangkat dan gaji berkala terus dilakukan dan diproses melalui ketentuan peraturan perundangan; 4. Evaluasi
kegiatan
Pembangunan/pengembangan
Sistem
Infomasi
Kepegawaian Daerah output kegiatannya adalah akurasi data proses entry dan update data pegawai dalam jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan pembuatan Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah di update dalam jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian direncanakan sejumlah 4130 Pegawai Negeri Sipil terealisasi sejumlah 3851 (93,24%) dan pada tahun 2015 yang direncanakan 4667 PNS rencana capaian (85,32%). 5. Evaluasi sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dengan indikator kinerja tingkat kualitas SDM aparatur, bahwa target pada tahun 2014 adalah 300 PNS dan terealisasi 231 PNS (77%) dan pada tahun 2015 direncanakan target 362 PNS terealisasi seluruhnya. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dilakukan bantuan tugas belajar PNS yang dibiayai APBD dan non APBD dan pengangkatan jabatan fungsional
tertentu.
Kebijakan
dan
perencanaan
anggaran
pada
rencana kerja akan digunakan untuk pemberian bantuan Pegawai Negeri Sipil yang dikirim melalui program pendidikan S-3, S-2, S-1 dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan pemberian izin belajar bagi PNS yang mandiri.
05 Lamp Renja 2015
Rev
11 6. Evaluasi prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment pada kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS pada 2014 tidak ditargetkan hal ini karena belum tercukupinya anggaran tahun tersebut, tetapi tahun 2015 direncanakan kembali dengan target 800 PNS. Kebijakan ini dilakukan untuk pengembangan pola karier PNS. 7. Evaluasi
prosentase
kepegawaian
jumlah
PNS
589
mengurus
(pensiun,karis/karsu,satyalencana)
pemberian penghargaan bagi PNS realisasi
yang
PNS
(84,14%).
pada
yang berprestasi Kebijakan
ini
administrasi kegiatan
ditargetkan 700
dilakukan
untuk
kesejahteraan PNS . 8. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai pada kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2014 target 50 Pegawai Negeri Sipil terealisasi 48 Pegawai Negeri Sipil (94%). Prosentase tingkat pelanggaran disiplin PNS tahun 2014 dengan rasio jumlah PNS sebesar 0,28 % dari jumlah 16.378
PNS,
ini
menunjukkan
bahwa
semakin
menurunnya
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akan semakin baik demi meningkatnya kinerja pemerintahan. 9. Evaluasi
kegiatan
Monitoring
Evaluasi
dan
Pelaporan
output
kegiatannya adalah terlaksananya monitoring dan bimbingan teknis kepegawaian ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan buku informasi kepegawaian pada proses penyusunan buku direncanakan sejumlah 300 buku terealisasi seluruhnya (100%) dengan Tercapainya kinerja akan berimplikasi semakin
meningkatnya wawasan dan
pengetahuan perkembangan informasi kepegawaian oleh Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan. Realisasi Program/Kegiatan untuk Program Pendidikan Kedinasan indikator kinerja kegiatan adalah: 1. Evaluasi
kegiatan
pendidikan
Penjenjangan
Struktural
output
kegiatannya adalah prosentase peserta ujian penyesuaina ijazah/ujian dinas yang lulus ujian. Pada tahun 2014 direncanakan sejumlah 300 peserta terealisasi 168 peserta lulus ujian, tingkat realisasi sebesar 56 %. Pada tahun 2015 target 300 rencana terealisasi 70 %. Kebijakan dilakukan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil yang lulus pendidikan yang lebih tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, berimplikasi terhadap peningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan penyusunan formasi jabatan. 05 Lamp Renja 2015
Rev
12 2. Evaluasi kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme output kegiatannya adalah sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, rencana jumlah peserta 300 hadir 270 peserta (90,00%), dan pada tahun 2015 rencana target 300 peserta rencana realisasi (80,20%). Implikasi yang diharapkan
dalam
kegiatan
ini
meningkatnya
pengetahuan
dan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil tentang perkembangan peraturan dibidang kepegawaian. Realiasasi Program Peningkatan indikator kegiatan adalah:
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
1. Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah output kegiatannya adalah penyusunan Standart Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak konsultan dalam proses penyusunannya. Target kinerja kegiatan tercapai dari Tim Sekretariat ISO yang mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme, hal ini berimplikasi pada pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur mutu pelayanan ISO 9001:2008. Kebijakan yang dilakukan yaitu merencanakan dan menganggarkan kembali untuk Mereview dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Audit Resertifikasi
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat 24
orang/Pegawai Negeri Sipil.
05 Lamp Renja 2015
Rev
13 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kajian
pencapaian
kinerja
pelayanan
Badan
Kepegawaian
Daerah
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan tersusun dalam tabel 2.2 berikut:
05 Lamp Renja 2015
Rev
14 Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang No
Indikator Kinerja
1 1.
2 Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang Optimal disetiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala
2.
3.
4.
5.
05 Lamp Renja 2015
Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan pejabat Pembina kepegawaian Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur
Rev
SPM/ Standar Nasional 3 -
IKU 4 Proporsi penerimaan pegawai baru
-
Tingkat kekosongan jabatan
-
Tahun 2013 5 700 SK CPNS
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2014 2015 6 7 700 500 SK CPNS SK CPNS
Tahun 2016 8 500 SK CPNS
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2013 2014 9 10 3 1108 SK CPNS SK CPNS
Proyeksi Tahun Tahun 2015 2016 11 12 500 500 SK CPNS SK CPNS
750 SK Mutasi Jabatan PNS
750 SK Mutasi Jabatan PNS
700 SK Mutasi Jabatan PNS
700 SK Mutasi Jabatan PNS S
772 SK Mutasi Jabatan PNS
627 SK Mutasi Jabatan PNS NS
700 SK Mutasi Jabatan PNS org/PNS
700 SK Mutasi Jabatan PNS
Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan
2515 SK Pangkat PNS
2680 SK Pangkat PNS
3467 SK Pangkat PNS
3500 SK Pangkat PNS
2486 SK Pangkat PNS
2166 SK Pangkat PNS
2642 SK Pangkat PNS
3500 SK Pangkat PNS
-
Akurasi data kepegawaian
3965 org/PNS
4130 org/PNS
4667 org/PNS
4700 org/PNS
3813 org/PNS
3851 org/PNS
3467 org/PNS
4700 org/PNS
-
Tingkat kualitas SDM Aparatur
300 Org/PNS
300 Org/PNS
362 Org/PNS
370 Org/PNS
227 Org/PNS
223 Org/PNS
362 Org/PNS
370 Org/PNS
Catatan Analisis 13
15 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah memproses
administrasi
kepegawaian
di
daerah.
Isu-isu
Pelayanan
kepegawaian tahun depan adalah adanya seleksi GTT/PTT tahun 2013 yang tidak lolos seleksi sejumlah 1708 orang dan telah dilakukan pemberkasan kembali pada tahun 2014. Hasil dari usulan pemberkasan tahun 2014
diasumsikan akan ditindaklanjuti pada tahun 2015. Jumlah
CPNS pelamar umum yang lulus seleksi sejumlah 152 akan ditindaklanjuti dengan proses pemberkasan usulan NIP dan pengangkatan CPNS. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung Visi Misi MADEP MANTEB. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1. Adanya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun mencapai 500 orang sehingga akan mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat; 2. Hasil pemberkasan kembali Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yang perlu ditindaklajuti bersama Pemerintah Daerah; 3. Proses
pemberkasan
hasil
seleksi
CPNS
pelamar
umum
untuk
ditetapkan sebagai CPNS; 4. Belum tercukupinya pemberian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di daerah ; 5. Adanya
kebijakan
moratorium
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
oleh
Pemerintah Pusat pada dua tahun terakhir sehingga tidak ada penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil di daerah. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah pelayanan publik bidang kepegawaian yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yaitu
terwujudnya pemerintahan
yang bersih (clean governance) melalui penataan pegawai yang professional dan proporsional. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di daerah terutama untuk penataan tata naskah kepegawaian di daerah. Lamp.Renja BKD 2015 Rev
16 Tantangan
dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsi
Badan
Kepegawaian Daerah bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
diharapkan tidak
mengurangi pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk
meningkatkan
kinerja
aparatur yang ada di daerah
dengan
mengoptimalkan
sumberdaya
dan terus dilakukan pembinaan dan
pengawasan agar Pegawai Negeri Sipil didaerah mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat . Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah : 1. Proporsi penerimaan pegawai baru dengan formula jumlah rekruitmen CPNS pelamar umum GTT/PTT dan praja IPDN dibanding dengan jumlah PNS yang pensiun ; 2. Tingkat kekosongan jabatan dengan formula jumlah pejabat yang dilantik/mutasi dibanding dengan jumlah jabatan yang ada ; 3. Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dengan formula jumlah PNS yang memperoleh SK KP dan KGB tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat; 4. Akurasi
data
kepegawaian
dengan
formula
update
database
kepegawaian didata kepegawaian dibanding dengan data di SK Kepegawaian ; 5. Tingkat kualitas SDM aparatur dengan formula jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan dinas dan PNS Ijin belajar dibagi dengan jumlah PNS.
05 Lamp Renja 2015
Rev
17 Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 RKPD No 1
1
Program/ Kegiatan 2
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
3
4
5
Proporsi penerimaan pegawai baru
500 CPNS
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Seleksi penerimaan CPNS
BKD
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
BKD
Penempatan PNS
BKD
Tingkat jabatan
Kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/ pengemb. sistem informasi kepegawaian Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas
BKD
Kecepatan pemrosesan SK kepangkatan
BKD
Akurasi kepegawaian
BKD
Tingkat kualitas SDM aparatur
Lamp.Renja BKD 2015 Rev
kekosongan
data
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
6
7
8
9
10
1.473.557.500
Kebutuhan dana (Rp.) 11
1.473.557.500
731.056.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Proporsi penerimaan pegawai baru
500 CPNS
4 capra IPDN
38.838.000
BKD
Proporsi penerimaan pegawai baru
4 capra IPDN
38.838.000
750 pejabat
119.056.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penempatan PNS
BKD
750 pejabat
119.056.000
2680 SK KP/KGB
128.370.000
Kenaikan pangkat otomatis PNS
BKD
Tingkat kekosongan jabatan Kecepatan pemrosesan kepangkatan
2680 SK KP/KGB
128.370.000
4130 data PNS
181.976.500
Pembangunan/pe ngembangan sistem informasi kepegawaian Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas
BKD
Akurasi data kepegawaian
4130 data PNS
181.976.500
BKD
Tingkat kualitas SDM aparatur
300 PNS
300 PNS
57.500.000
SK
731.056.000
57.500.000
Catatan Penting 12
Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai SE Menpan No. B/2432/M.PANRb/7/2013
18 1
2
3
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
BKD
Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring evaluasi pelaporan
2
Program pendidikan kedinasan Pendidikan penjenjangan structural
05 Lamp Renja 2015
Rev
dan
4
5
Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment
-
Terlaksananya proses berkas administrasi dan usulan SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen, Bapertarum dan Pemberian Tali Asih bagi PNS yang memasuki Purna Tugas
6
7
8
246.335.000
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
50.000.000
Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
BKD
Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
50 PNS
24.690.000
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
BKD
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yang disusun dan disampaikan ke SKPD
300 buku
24.106.000
Monitoring evaluasi pelaporan
BKD
BKD
dan
BKD
138.038.500
BKD
Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
300 PNS
23.978.500
Pendidikan penjenjangan structural
BKD
9
10
11
Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment Terlaksananya proses berkas administrasi dan usulan SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen, Bapertarum dan Pemberian Tali Asih bagi PNS yang memasuki Purna Tugas Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
-
246.335.000
50.000.000
48 PNS
19.200.000
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yang disusun dan disampaikan ke SKPD
300 buku
24.106.000
Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
168 PNS
138.038.500 23.978.500
12
19 1
2
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
3
BKD
4
5
Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir
300 org/PNS
Rev
7 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
100.590.000
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan Jumlah
05 Lamp Renja 2015
6
114.060.000
100.590.000
1.712.186.000
Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
8
BKD
9
10
Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir
270 org/PNS
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
24 org/PNS
11
114.060.000
100.590.000
100.580.000
1.712.186.0000
12 Tercapainya jumlah PNS yang mengikuti sosialiasi kepegawaian
20
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2014 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2015 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan sebagimana tabel 2.5 berikut.
05 Lamp Renja 2015
Rev
21
Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015/Kegiatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2014
NO.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
---
---------
-----------
---------------
----------
Nihil
Lamp.Renja BKD 2015 Rev
22 24 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya
rasio
jumlah
Pegawai
Negeri
Sipil
terhadap
jumlah
penduduk 1 : 30, untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah terhadap kebijakan nasional dilakukan melalui
kegiatan seleksi
penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian
Kerja
(PPPK)
dan
seleksi
calon
praja
Institut
Pemerintahan Dalam Negeri yang saat ini masih menjadi kewenangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas dan profesional yang ada di daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2015
adalah: 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dengan indikator sasaran
Proporsi penerimaan pegawai target 500
orang / CPNS diwujudkan melalui kegiatan seleksi penerimaan CPNS dan Praja IPDN; 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Tingkat kekosongan jabatan target 700 diwujudkan melalui
Lamp.Renja BKD 2015 Rev
23 kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional Kepala Sekolah ; 3. Meningkatnya
kesejahteraan
pegawai
dengan
penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala indikator sasaran
pemberian dengan
Kecepatan pemrosesen SK Kepangkatan target
3467 SK Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala PNS diwujudkan melalui proses dan pemberian SK KP/KGB ; 4. Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator sasaran Akurasi data kepegawaian target 4667 data PNS diwujudkan melalui update data dari pegawai baru, mutasi jabatan dan pemberian SK KP/KGB
melalui
kegiatan
pengembangan
sistem
informasi
kepegawaian ; 5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah dengan indikator Tingkat kualitas SDM Aparatur target 300 melalui kegiatan pemberian ijin belajar, bantuan tugas belajar ikatan dinas APBD, tugas belajar ikatan dinas non APBD, dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional setelah mengikuti diklat.
05 Lamp Renja 2015
Rev
24 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Program Badan Kepegawaian
Daerah pada belanja langsung terdiri dari: I.
Program Rutin: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja.
II. Program Urusan Wajib: 1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana Kegiatan Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tersusun sebagaimana berikut: Kegiatan Rutin: 1. Penyedian jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan alat tulis kantor; 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9. Penyediaan Makanan dan Minuman; 10.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
11.
Peningkatan peralatan gedung kantor; Rev
05 Lamp Renja 2015
25 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pendidikan dan pelatihan formal; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan laporan keuangan semesteran; Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Kegiatan Urusan Wajib: 1.
Penjenjangan Struktural;
2.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme;
3.
Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4.
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil;
5.
Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil;
6.
Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
7.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil;
8.
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
9.
Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
10. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas; 12. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 13. Monitoring evaluasi dan pelaporan. Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak di daerah, pada Badan Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui program Pendidikan Kedinasan kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender. Dengan melihat kondisi pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah bahwa masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak. Dari penyebab faktor tersebut diatas perlu dilakukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sehingga terwujud pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta 05 Lamp Renja 2015
Rev
26 untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian. Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:
05 Lamp Renja 2015
Rev
27 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1.
1 20. 1300.
31.
1.
20. 1300.
31.02
1.
20. 1300.
31.12
1.
20. 1300.
31.03.
1.
20. 1300.
31.04.
1.
20. 1300.
31.05.
1.
20. 1300.
31.11.
1.
20. 1300.
31.01.
1.
20. 1300.
31.09.
Lamp.Renja BKD 2015 Rev
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan CPNS Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN Penempatan PNS Kenaikan otomatis PNS
pangkat
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 1.527.823.000
7
Catatan Penting
3
4
Jumlah peserta yang lulus ujian CPNS
BKD
500 org CPNS
731.056.000
APBD
500 org CPNS
827.000.000
Jumlah peserta yang lulus ujian
BKD
4 capra IPDN
38.838.000
APBD
4 capra IPDN
44.900.000
Tingkat kekosongan jabatan Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan Akurasi data kepegawaian
BKD
700 pejabat 2680 SK KP/KGB 4130 data PNS
119.058.000
APBD
150.000.000
128.370.000
APBD
181.976.000
APBD
700 pejabat 3467 SK KP/KGB 4667 data PNS
Tingkat kualitas SDM aparatur Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
BKD
300 PNS
57.500.000
APBD
300 PNS
200.000.000
-
-
-
800 PNS
288.200.000
BKD
50 PNS
APBD
50 PNS
Proporsi penerimaan pegawai baru
BKD BKD
246.335.000
24.590.000
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pagu Indikatif Capaian Kinerja 9 10 1.929.000.000
190.000.000 200.000.000
28.900.000
28
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1.
1 20. 1300.
29.
Program Kedinasan
2
1.
20. 1300.
29.02.
Pendidikan Struktural
1.
20. 1300.
29.06.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
1.
20. 1300.
31.15.
Monitoring, pelaporan
1.
20. 1300.
30.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
20. 1300.
30.03.
Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
Pendidikan
Penjenjangan
evaluasi
Jumlah
05 Lamp Renja 2015
Rev
dan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) 3
Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ujazah dan mengikuti sosialisasi Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yang disusun dan disampaikan ke SKPD Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
Rencana Tahun 2015 Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Pagu Indikatif 6 162.144.000
Sumber Dana 7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pagu Indikatif Capaian Kinerja 9 10 193.100.000
BKD
300 org/PNS
23.978.000
APBD
387 org/PNS
50.000.000
BKD
300 org/PNS
114.060.000
APBD
200 org/PNS
118.000.000
BKD
300 buku
24.690.000
APBD
300 buku
81.135.000
BKD
24 org/PNS
100.580.000
1.790.547.000
25.100.000
128.000.000
APBD
24 org/PNS
128.000.000
2.250.100.000
29 32 BAB V PENUTUP Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini juga merupakan
salah
satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2015, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Ada catatan penting pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk kegiatan Tahun 2015 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka terjadi perubahan dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Maksud dari Aparatur Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen
Aparatur
Sipil
Negara
adalah
pengelolaan
untuk
menghasilkan Pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan adanya perubahan pengelolaan manajemen tersebut
pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah ke depan perlu menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta dukungan anggaran yang memadai. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG Dr. SUWANDI, MM.,M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
Lamp.Renja BKD 2015 Rev
