DRAFT RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
2016
KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq Kabupaten
Malang
dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah dapat
menyusun
Rencana
Strategis
Tahun
2016 - 2021. Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar isu – isu dalam penataan manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur di Kabupaten Malang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
professional, dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program BKD lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun
tentu
sangat
diharapkan.
Mudah-mudahan
dengan
disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 atas implementasi pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb Manetep “ pada Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan. Malang,
2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006 Kata Pengantar Renstra 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Manajemen
Sumberdaya
konsekwensi dari tuntutan
Manusia
Aparatur
merupakan
perubahan yang begitu cepat dibidang
politik, ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undangundang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
yang
menjelaskan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.. Sebagai unsur pendukung Bupati
dalam
penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk melaksanakan perubahan
memiliki komitmen
paradigma pengelolaan sumber daya
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional selaras dengan tuntutan perubahan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 – 2021. Pada Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi
tata
kelola
pemerintahan
yang
bersih,efektif,akuntabel
dan
demokratis berbasis teknologi. Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi terutama reformasi sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepegawaian
Malang yang
diperlukan mampu
adanya
mendukung
perubahan reformasi
pembangunan tata kelola pemerintahan yang
manajemen
birokrasi
dan
baik (good governace)
sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dan kekuatan serta daya saing yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada masyarakat. Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini perlu ditingkatkan untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat terhadap 1
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur melalui kemajuan dan teknologi dan pengetahuan sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Daya Manusia Aparatur perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dan Fungsi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD dan rencana kerja tahunan (RKT) yang disusun dalam suatu program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat
sesuai kebutuhan dan
perubahan. Sumberdaya
Aparatur
Pemerintah
Kabupaten
Malang
berdasarkan golongan dan pertumbuhan sebagaimana tabel berikut : Tabel 1.1 Data Perkembangan PNS berdasarkan Golongan NO
URAIAN
2011
1
~
Gol. IV
6.999
2
~
Gol. III
6.592
3
~
Gol. II
3.467
4
~
Gol. I
477
Jumlah
17.535
+/1,08 3,62 2,42 8,26 2,52
2012
+/-
2013
+/-
2014
+/-
2015
+/-
7.398
7.268
-1,75
6.940
-4,51
6.648
-4,20
5.752
5,70 12,74
5.308
-7,71
5.869
10,56
5.820
-0,83
3.279
-5,42
3.148
-3,99
3.195
1,49
3.170
-0,78
431
-9,64
365
-15,31
374
2,46
298
-20,32
16.860
-3,84
16.089
-4,57
16.378
1,79
15.936
-26,98
Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai tahun
2015
setiap tahunnya semakin berkurang (minus growth) karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengurangi jumlah PNS dan alokasi belanja pegawai didaerah.
2
Tabel 1.2 Data Perkembangan PNS berdasarkan Pendidikan Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
NO.
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
1
~
S-3
Orang
5
4
6
7
7
2
~
Orang
566
658
603
656
729
3
~
S-2 Sarjana/S-1/D IV
Orang
8.545
8.540
8.411
8.890
9.198
4
~
D-1
Orang
398
365
331
246
213
5
~
D-2
Orang
2.490
2.227
2.010
1.843
1.239
6
~
D-3
Orang
977
2932
901
993
977
7
~
SMU/Sederajat
Orang
3.586
3.316
3.158
3.079
2.984
8
~
SLTP/Sederajat
Orang
556
491
426
445
391
9
~
SD/Sederajat
Orang
412
327
243
219
198
17.535
16.860
16.089
16.378
15.936
Jumlah
Orang
Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan PNS dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Malang
untuk
kualifikasi
pendidikan S-3 mengalami kenaikan rata-rata 8,0 %, kualifikasi pendidikan
S-2
mengalami
kenaikan
sebesar
5,75 %
kualifikasi
pendidikan S-1/D-IV 1,52 % dengan artian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berharap dalam jangka waktu lima tahun kedepan Aparatur nya harus
dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian
serta ketrampilan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan tingkat kualifikasi pendidikan D-2 mengalami penurunan yang cukup signifikan rata-rata
10,04 %
oleh karena itu Badan Kepegawaian
Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mulai dari seleksi penerimaan serta penempatan pegawai harus memperhatikan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Landasan Hukum Landasan
hukum
penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah : 1.
Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ; 2.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3
3.
Undang-
Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara ; 4.
Undang
-
Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 5.
Undang - Undang
Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ; 6.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
7.
Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9.
Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal ; 10. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Malang Dalam Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengahkabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas implementasi Dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu”. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra adalah : Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
( RPJMD ) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan
melalui
program
dan
kegiatan
pada
Badan
Kepegawaian Daerah . 1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah : Membuat
suatu
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang
memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang
ingin
dicapai
oleh
Badan
Kepegawaian
Daerah
serta
memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah
menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen
Renstra
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan 5
BAB II
1.4
Sistematika Penulisan.
:
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1
Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
2.2
Sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah
2.3
Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
BAB III : 3.1
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian
3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3
Telaah Restra Badan Kepegawaian Daerah
3.4
Telaah
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup 3.5 BAB IV :
Penentuan isu-isu strategis VISI,
MISI,
TUJUAN,
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah
4.2
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah (Tabel 4.1)
BAB V
4.3
Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
:
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF (Tabel 5.1) BAB VI :
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (Tabel 6.1) PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN Tuntutan pelayanan publik diera globalisasi sekarang ini menjadi harapan dan dambaan masyarakat dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat
terhadap
kualitas
kinerja
birokrasi
pemerintahan
yang
berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Usaha dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan dalam bidang kepegawaian secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya situasi yang kondusif kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Perbaikan
kinerja
pelayanan
manajemen
aparatur
merupakan
keputusan yang strategis dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang berimplikasi luas pada setiap aspek menuju perbaikan yang terus menerus (continual improvement), serta proses jasa yang selalu berfokus pada pelanggan (customer focus), baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun pada Masyarakat. Sesuai tugas pokok dan fungsi jenis pelayanan Badan Kepegawaian Daerah yang diberikan kepada aparatur disetiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masyarakat dan penerima layanan lainnya yaitu : 1. Adminstrasi Kenaikan Pangkat Pegawai; 2. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala; 3. Administrasi Mutasi Pegawai; 4. Pengurusan Ijin Belajar; 5. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai; 6. Penerbitan Kartu Suami atau Istri; 7. Administrasi Pensiun; 8. Administrasi Pengajuan Cuti; 9. Pemberian Reward dan Punishment; 10. Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; 11. Pengurusan Tugas Belajar; 12. Pembuatan Kartu Identitas Pegawai (ID CARD).
7
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Dalam kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Dalam pelaksanaan kedudukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung
Bupati harus sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan penyelenggaraan manajemen kepegawaian didaerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah dengan fungsi antara lain : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah ; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Stuktur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian; e. Bidang Mutasi Jabatan; f.
Bidang Informasi Kepegawaian;
g. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian ; 2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 1. Melaksanakan sebagain urusan rumah tangga daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan Bupati ; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. c. Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Malang 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan ; 8
2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah ; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian ; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian ; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian ; 6. Pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian
serta
evaluasi
dan
pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian ; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian ; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah ; 9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah ; 10.
Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya ;
11.
Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
12.
Pelaksanaan
peraturan
perundang
-
undangan
bidang
kepegawaian ; 13.
Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian ;
14.
Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan ;
15.
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar
dan
prosedur
yang
ditetapkan
dalam
peraturan
perundang-undangan ; 16.
Penyiapan
dan
pemindahan
pelaksanaan
dan
administrasi
pemberhentian
dalam
pengangkatan,
dan
dari
jabatan
struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur
yang
ditetapkan
dengan
peraturan
perundang
-
undangan ; 17.
Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
18.
Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai
dengan
norma
standar
dan
prosedur
yang
ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan ; 19.
Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil ;
9
20.
Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma
standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan ; 21.
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif ;
22.
Penyiapan
kebutuhan
data
dan
/
atau
informasi
untuk
penyusunan program pengembangan kepegawaian ; 23.
Pendokumentasian tata naskah kepegawaian ;
24.
Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
Dengan masing-masing tugas sebagai berikut : 1. Kepala Badan mempunyai tugas: a. memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan kepegawaian yang ditetapkan Bupati; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Kepegawaian Daerah, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan keuangan; b.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat mempunyai fungsi: a. perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah; e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan; f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
10
g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang kepegawaian, evaluasi dan pelaporan. 3. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam mengumpulkan bahan penyusunan, perencanaan pegawai, menyusun formasi, meningkatkan derajat profesionalisme, pengembangan kualitas, kesejahteraan pegawai, penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan
administrasi
kompensasi,
pensiun
serta
urusan
administrasi pegawai tidak tetap; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: a. perencanaan dan pengembangan pegawai; b. penyiapan kebijakan teknis pengembangan pegawai; c. pemrosesan susunan kepegawaian (formasi); d. perencanaan dan pelaksanaan pengiriman diklat Pegawai Negeri Sipil; e. pemrosesan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
untuk
tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil; f. pemrosesan pemberian penghargaaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil; g. penyusunan administrasi pensiun dan pegawai tidak tetap. 4. Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengendalian kepangkatan, kenaikan
gaji
berkala,
pelaksanaan
administrasi
penyesuaian
(impassing) gaji pagawai negeri sipil, pengelolaan data hasil penilaian pelaksanaan
pekerjaan,
penyusunan
administrasi
daftar
urut
kepangkatan, dan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai fungsi: a. penyiapan kebijakan teknis kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipil; b. pelaksanaan pengendalian kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
11
c. pemrosesan administrasi kepangakatan Pegawai Negeri Sipil; d. pemrosesan adminsitrasi kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil; e. pemrosesan administrasi penyesuaian (impassing) gaji Pegawai Negeri Sipil; f. pemrosesan administrasi peninjauan masa kerja Pegawai
Negeri Sipil;
g. pengelolaan data hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan; h. penyusunan administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan jabatan. 5. Bidang Mutasi Jabatan mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan administrasi
jabatan
struktural,
administrasi
jabatan
fungsional,
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, sumpah janji Pegawai Negeri Sipil
serta perpindahan Pegawai Negeri Sipil
antar Daerah/Instansi
dan penempatan Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Mutasi Jabatan mempunyai fungsi: a. penyiapan kebijakan teknis administrasi jabatan Pegawai Negeri Sipil; b. pemrosesan administrasi jabatan struktural; c. pemrosesan administrasi jabatan fungsional; d. pemrosesan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; e. pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil; f. pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerah dan Instansi; g. pembuatan perencanaan tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil. 6. Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan verifikasi berhubungan
dengan
data
base
kepegawaian,
data yang
analisa
data
kepegawaian/Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), evaluasi dan pelaporan data kepegawaian; b. melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyiapan
dan
perumusan
kebijakan
teknis
pengumpulan,
pemutakhiran dan pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil; b. pengelolaan dan analisis data pegawai dalam rangka pengembangan karir pegawai; c. pelaksanaan pengendalian data base Pegawai Negeri Sipil; d. pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi dalam rangka membantu pengambilan keputusan; e. pengelolaan
dan
pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian
(SIMPEG); f. pengelolaan dan pengaktifan data arsip perorangan Pegawai Negeri Sipil (personal record office); g. pelaporan data kepegawaian. Bagan Organisasi DASAR :
• •
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN
SUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL
BIDANG MUTASI JABATAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN
BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL
SUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
= GARIS KOMANDO ………………………….. = GARIS KOORDINASI
13
2.2 SUMBERDAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Dalam
melaksanakan
program
dan
kegiatan
diperlukan
Sumberdaya Aparatur agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi yang diemban. Sumberdaya Aparatur
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang merupakan satu kesatuan individu dan melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, untuk mewujudkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dibutuhkan SDM yang mampu,terampil,berdisiplin dan berkompeten . Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang didukung dengan personil sejumlah 64 orang keadaan sampai bulan Maret 2016 dengan jenjang kualifikasi pendidikan, pangkat /golongan sebagaimana Gafik berikut : Grafik 2.1 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Menurut Tingkat Pendidikan Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 35 35 30
Jumlah
25 20 13
15
10
10
4
5
-
-
-
1
1
-
SD
SLTP
SLTA
D-1
D-2
D-3
D-4
S-1
S-2
S-3
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa kondisi Aparatur di Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
secara
umum
rata-rata
memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup baik, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan Sarjana (S-1) 35 orang, S-2 Magister/Pasca Sarjana sejumlah 10 orang dan 1 orang Kepala Badan berpendidikan Doktoral ( S-3 ), sedangkan tingkat pendidikan D-1 sejumlah 1 orang, D14
3 sejumlah 4 orang dan SLTA sejumlah 13 orang, dapat diartikan bahwa dukungan pengetahuan,kemampuan dan kompetensi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan berpotensi. Grafik 2.2 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Menurut Kelompok Umur Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Kelompok Umur
30
26
25
Jumlah
25 20 15
9
10
4
5 -
21-30
31-40
41-50
51-60
Dari grafik diatas diketahui bahwa SDM Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang berusia 41 s.d 50 tahun merupakan kelompok terbesar 40,62 % bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih ditunjang dengan usia yang produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Grafik 2.3 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jenis Kelamin Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin 36
Jumlah
40
28
30 20 10 -
Pria
Wanita
15
Dilihat dari tabel diatas perbadingan jumlah aparatur laki – laki dan perempuan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terkait isu pengarusutamaan
gender (PUG)
menunjukkan
angka
yang
cukup
proporsional dan berimbang dengan jumlah pegawai laki-laki 36 orang 56,25 % dan perempuan sejumlah 28 orang atau 43,75 % Grafik 2.3 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Menurut Golongan / Ruang Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang 20 20
Jumlah
15
12 9
10
8
5 5 -
-
-
-
-
1
4
2
2
1
-
I/a
I/b
I/c
I/d
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa untuk untuk pegawai golongan III dengan jumlah terbanyak dengan jumlah 49 orang atau 64,06 %, golongan II sejumlah 8 orang atau 12,05 % dan golongan IV sejumlah 7 orang atau 10,93 %. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa struktur jumlah pegawai menggelembung dapat diasumsikan bahwa penataan pegawai sesuai kebutuhan organisasi yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan manajemen aparatur di daerah. 2.2.1 Sarana dan Peralatan Kerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Dukungan sarana dan prasarana merupakan alat paling utama yag digunakan untuk memberikan pelayanan kepegawaian. Kelengkapan sarana
dan
prasarana
yang
memadai
sangat
mendukung
dalam
meberikan pelayanan publik yang baik 16
NO
URAIAN
JUMLAH / SATUAN
KETERANGAN
a.
Tanah
-
M2
b.
Bangunan
1
Unit
Baik
c.
Komputer PC
31
Unit
Baik
d.
Laptop
13
unit
Baik
e.
Jaringan Web Site
1
Paket
Baik
d.
JaringanInternet
1
Paket
Baik
f.
Anjungan Kepegawaian
1
buah
Baik
g.
Meja Tamu
4
set
Baik
h.
Kursi Kerja Eselon
17
bh
Baik
i.
Kursi Staf
72
bh
Baik
j.
Kendaraan Operasional
Informasi
Baik
Roda 4
3
buah
Baik
Roda 2
4
buah
Baik
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan Rencana Strategis tahun sebelumnya selama kurun waktu 2011 – 2015 telah dilaksanakan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang mengarah pada usaha perbaikan yang berkelanjutan dengan sasaran strategis, yaitu : 1. Pada sasaran strategis terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dari jalur GTT/PTT dan umum hingga akhir tahun 2015 capaian kinerja termasuk kategori kurang berhasil atau 33,39 % target renstra 3224 CPNS terealisasi 1095 CPNS, tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai
Negeri
Sipil
Tahun
2011
–
2012,
dan
Tahun
2015
Berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PAN-RB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara nasional dilakukan penundaan,
untuk
kegiatan
didaerah
yang
dilakukan
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah menyusun Formasi / E-Formasi Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun kedepan ( 2015 - 2019 ). 17
Dan penerimaan pegawai baru dari IPDN hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori cukup berhasil dengan tingkat capaian rata – rata 65,00 % target renstra 2011-2015 sejumlah 20 calon praja yang diterima realisasi 13 calon praja yang diterima. Belum tercapainya target disebabkan berdasarkan SE dari Kementerian Dalam Negeri No. 992.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, tentang Seleksi Penerimaan IPDN
disebutkan
untuk
kegiatan
seleksi
dianggarkan
oleh
Kemendagri melalui APBN sehingga daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan pada APBD hingga 2015. 2. Pada
sasaran
strategis
terwujudnya
penataan
personil
untuk
meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil
rata-rata 109,16
% , target renstra 2011-2015
sejumlah 4.660
pejabat/PNS realisasi 5.087 pejabat/PNS dengan
artian sasaran strategis untuk mewujudkan penataan personil pejabat struktural dan fungsional disetiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mencapai target yang diharapkan hal ini dimaksudkan dengan terisinya jabatan yang kosong dikarenakan pensiun maupun mutasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 3. Pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur
dengan
pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil rata-rata 110,24 %, target renstra 2011-2015 sejumlah 15.790 PNS realisasi 17.408 PNS.
Faktor capaian realisasi kinerja disebabkan
berkas usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober kenaikan gaji
serta
berkala PNS setiap tahun yang diusulkan memenuhi
ketentuan dan persyaratan administrasi sehingga dapat diterbitkan keputusan
kenaikan
pangkat
dan
KGB
tepat
waktu
dengan
tercapainya target dapat meningkatkan kesejahteraan PNS atas pengabdian yang dilakukan dan semakin mendorong motivasi kerja agar terus meningkat dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 4. Pada sasaran strategis Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil ratarata 99,85 %, target renstra 20111-2015 sejumlah 24.776 data PNS realisasi 24.739 data PNS tercapainya target kinerja
disebabkan 18
adanya perubahan entry data kenaikan pangkat dan gaji berkala dan keputusan mutasi/pelantikan pejabat struktural dan fungsional serta data rekruitmen CPNS baru. 5. Pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil rata-rata 90,19 % target renstra 2011-2015 sejumlah 102 PNS realisasi 92
PNS tercapainya target kinerja karena minat
PNS yang menerima bantuan tugas belajar program S-3,S 2 dan S-1 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui program pengiriman tugas belajar ikatan dinas. Kemudian untuk meningkatkan kualitas disiplin aparatur melalui penyelesaian proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS dari tahun 2011 – 2015 terus mengalami penurunan hingga tahun berikutnya 2015 tingkat penurunan sebesar 20,83 %
capaian kinerja termasuk
kategori cukup berhasil ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terhadap PNS di Kabupaten Malang cukup berhasil hal ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian terutama tentang PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. 6. Pada sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal, lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori berhasil ratarata 77,39 % target renstra 2011 - 2015 sejumlah 1.150 Peserta realisasi 890 peserta belum tercapainya kinerja ini hingga akhir Renstra disebabkan : •
Adanya sebagian besar pejabat Eselon III yang memiliki Ijasah S 2 atau telah mengikuti Diklatpim III sehingga dikecualikan mengikuti Ujian Dinas Tk. II
•
Adanya sebagian besar PNS Golongan II / d yang memiliki Ijasah S 1 sehingga dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas Tk. I
Dari berbagai pencapaian target sasaran strategis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh pegawai pada semua bidang serta
instansi yang terkait terhadap program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
saat ini 19
maupun di masa yang akan mendatang. Hasil Evaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 telah menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan walaupun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan karena adanya regulasi/ kebijakan dari pusat. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tantangan Reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang profesional bagi semua SKPD. Untuk menghadapi tantangan tersebut peluang yang akan dikembangankan di Badan Kepegawaian Daerah penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan bidang kepegawaian lainnya untuk menata manajemen kepegawaian mulai dari rekruitmen, penataan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan hasil analisas kebutuhan jabatan.
20
Tabel 2.1.
No
1 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi 2 Proporsi penerimaan Pegawai Baru GTT/PTT/ Umum Proporsi penerimaan Pegawai Baru IPDN
2
3
4
Persentase pemenuhan kekosongan jabatan Persentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Ken aikan Gaji Berka la Persentase akurasi data kepegawaian
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya (Renstra)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Target Renstra SKPD Tahun Ke
Realisasi Capaian Tahun ke
1
2
3
4
5
1
2
6 59,79 %
7 54,86 %
8 24,56 %
9 23,33 %
10 29,98 %
11 0
12 0
100 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
6,00 %
6,00 %
8,00 %
100 %
66,88 %
29,44 %
27,60 %
27,60 %
47,55 %
66,88 %
28,41 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
89,98 %
105,07 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
109,65 %
3
4
5
--
--
100 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3
Rasio Capaian Tahun ke
4
5
1
2
3
4
5
14 4,73 %
15 0
16 0
17 0
18 136, 00 %
19 20, 27 %
20 0
6,00 %
0
75, 00 %
75, 00 %
100 %
75, 00 %
0
23,08 %
21,16 %
47,70 %
100, 00 %
96, 50 %
86, 23%
76, 66 %
100 ,31 %
124,85 %
100,00 %
80,82 %
126,76 %
105, 124 07 ,85 % %
100, 00 %
80, 82 %
126 ,76 %
100,00 %
96,17 %
93,24 %
98,76 %
109, 100 65 ,00 % %
96, 17 %
93, 24 %
98, 76 %
13 33,43 %
21
1 5
2 Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai 6
Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian
3
4
--
--
--
--
--
--
5 100 %
6 100 %
7 100 %
8 100 %
9 100 %
10 100 %
11 96,67 %
12 86,67 %
13 80,00 %
14 100,00 %
15 91,67 %
16 96, 67 %
17 86, 67 %
100 %
4,00 %
4,00 %
2,00 %
4,17 %
4,17 %
4,00 %
6,00 %
2,13 %
4,17 %
20,83 %
100 ,00 %
100 %
91,67 %
91,67 %
93,33 %
93,33 %
100 %
70,67 %
70,67 %
62,67 %
90,00 %
102 %
70, 67 %
18 80, 00 %
19 100 ,00 %
20 91, 67 %
150, 106, 00 00 % %
100 ,00 %
499 ,52 %
70, 67 %
90, 102 00 ,00 % %
62,6 7 %
22
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang : Isu-isu strategis pelayanan dibidang kepegawaian sampai saat ini adalah pandangan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan layanan publik belum optimal akibat lemahnya profesionalisme aparatur , rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan regulasi yang mengikat. Disamping itu pendistribusian dan penempatan ASN belum merata disetiap SKPD terutama UPTD dibidang pendidikan yang berada di daerah
terpencil
karena
adanya
moratorium
pegawai,
selain
itu
kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki.
Jika dicermati persepsi masyarakat
terhadap kondisi Aparatur Sipil Negara sangat wajar karena kondisi saat ini
sistem
pembinaan
ASN
belum
menggunakan
manajemen
pengembangan sumberdaya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sesuai harapan masyarakat karena pembinaan dan pengembangan karir jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karir yang jelas.
Dari identifikasi isu-isu
pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka kebijakan Bupati
Malang
dalam
menyusun
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah 2016 – 2021 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015 dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
2016-2021
yang
selanjutnya
digunakan
sebagai
landasan penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah daerah Renstra periode RPJMD
2016-2021
5 (lima) tahunan ini merupakan penjabaran
khususnya
program
pembangunan
bidang
kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Memperluas
Kabupaten inovasi
Malang dan
2016-2021
reformasi
dalam
birokrasi
Misi
demi
Kedua
tata
:
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Dari misi tersebut telah teridentifikasi permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan adalah Permasalahan dibidang reformasi birokrasi dan Sumberdaya Manusia Aparatur diantaranya
23
belum
tuntasnya
penegakan
disiplin
dan
sanksi
administrasi
kepegawaian, masih adanya kasus pelanggaran disiplin kepegawaian (
pidana/gratifikasi/praktek
korupsi,kolusi
dan
nepotisme/KKN
).
Sedangkan pelayanan dibidang pelayanan publik walaupun setiap tahun sudah dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Malang
namun tetap harus
melakukan inovasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat bagaimana setiap layanan memiliki standar pelayanan dan sesuai standar
operasional
prosedur,
serta
melaksanakan
keterbukaan
informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan isu-isu strategis bidang kepegawaian tersebut tidak terlepas dari pengaruh internal dan ektsternal Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
serta
perubahan
ketentuan
peraturan
perundangan di bidang kepegawaian. Adapun keterkaitan isu strategis dengan pengaruh lingkungan adalah Perkembangan Teknologi informasi. Tuntutan arus globalisasi dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan tantangan yang harus direspon dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan
efisiensi
dan
efektifitas
kinerja
dan
manajemen
kepegawaian, tetapi apabila perkembangan teknologi informasi tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas akan menghambat sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian. 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih : Visi
Pembangunan
Kabupaten
Malang
berpedoman
pada
arah
pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 24
Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep. Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
untuk
periode
2016-2021,
dicanangkan
Visi
Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki
Mental
Bekerja
Keras
Guna
Mencapai
Kemajuan
Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Penggunaan
istilah
MADEP-MANTEB-MANETEP
merupakan
filosofi
pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,
langkah
penyelenggara
dan
tindakan
pemerintahan
nyata
tanpa
bagi
segenap
mengabaikan
komponen
mandat
yang
diberikannya. Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada Misi ke : 25
2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi; Secara substantif, misi pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021 yang akan diemban oleh
Badan Kepegawaian Daerah masuk dalam
dimensi aspek pembangunan non fisik (Spritual) yaitu Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi. Searah dengan Visi dan Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai pendukung kepala daerah yang memiliki tugas dalam Perencanaan ( Formasi ) rekruitmen CPNS, Pengangkatan dan pemindahan pegawai, Penempatan pegawai, Penggajian pegawai, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan, Sanksi pelanggaran disiplin
PNS
/punishment
,
Pemberian
Penghargaan/Reward
dan
pensiun. 3.3. Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dilihat dari Program Utama pembangunan daerah antara lain : 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah Faktor Penghambat : •
Rendahnya
pemahaman
aparatur
terhadap
perkembangan
peraturan bidang kepegawaian; •
Diberlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara,
sehingga
diperlukan
perubahan
dan
penyesuaian secara terencana dan terprogram; •
Adanya Sumberdaya Aparatur yang perlu dikembangkan wawasan dan kemampuan teknisnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Faktor Pendorong : •
Tersedianya SDM aparatur yang mengelola manajemen kepegawaian yang dapat dikembangkan;
•
Tersedianya
sarana
ketrampilan
dan
dan
prasarana
profesionalisme
untuk
pegawai
menyelenggarakan untuk
mendukung
kualitas pelayanan ;
26
•
Tersedianya
aparatur
untuk
dikembangkan
melalui
bimtek
/pelatihan kepegawaian untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Faktor Penghambat •
Terbatasnya formasi pegawai sebagai pengganti pensiun;
•
Penataan/penempatan aparatur yang belum merata di setiap SKPD dan UPTD terutama di rombel pendidikan ;
•
Belum
terintegrasinya
sistem
database
kepegawaian
antara
database Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan database dimasing-masing SKPD; •
Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi masingmasing individu pegawai;
•
Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai;
Faktor Pendorong : •
Meningkatnya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan ;
•
Tersedianya sarana prasarana informasi kepegawaian sebagai penyedia
database
kepegawaian
yang
valid
yang
dapat
dikembangkan; •
Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur sesuai tugas dan fungsi;
•
Komitmen
penegakan
disiplin
untuk
penurunan
pelanggaran
disiplin dan pelanggaran hukum pegawai. 3.4. Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Malang sangat terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang diharapkan memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem pusat pelayanan jaringan sarana perwilayahan sebagai pusat kegiatan nasional. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah khususnya pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan. Dari isu strategis tersebut sasaran yang disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah kedepan adalah penataan jaringan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian melalui Sistem Aplikasi 27
Pelayanan Kepegawaian (SAPK),penataan tata naskah kepegawaian dan pengembangan data elektronik , dengan tersedianya sistem jaringan yang terkoneksi dengan SKPD yang ada diwilayah, maka diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik di era globalisasi. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada
konteks
global,
pemerintah
daerah
diharapkan
mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten Malang saat ini dan ke depan, terdapat tiga masalah (dan sekaligus potensi) pembangunan yang harus menjadi titik perhatian Pertama adalah masalah kemiskinan Kedua adalah dari potensi pariwisata dan Ketiga adalah terkait dengan isu lingkungan hidup. Isu-isu Strategis pada RPJMD 2016-2021 merupakan bagian tahapan pembangunan ketiga RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk
dilaksanakan
dan
diselesaikan
secara
berkesinambungan.
Prioritas utama tahapan pembangunan ketiga pada penentuan isu-isu strategis antara lain. Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembehanan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan
pelayanan
dapat
dilaksanakan
dengan
penggunaan
teknologi
informasi (TI). Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun
2016
-
2021
yang
harus
ditangani
secara
berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur atas pentingnya revolusi mental melalui pembinaan pegawai; 28
2.
Peningkatan dukungan introduksi budaya disiplin, taat hukum, inovatif,jujur dan sederhana dikalangan aparatur dan lembaga publik melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;
3.
Peningkatan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
melalui
pengembangan
inovasi
teknologi
informasi
kepegawaian; 4.
Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi ;
5.
Peningkatan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
melalui
monitoring dan evaluasi kinerja pegawai ; Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumberdaya Aparatur
dalam
Penataan
Pegawai
Yang
Proporsional
Pembangunan Sumberdaya Aparatur Yang Profesional
Menuju
sasaran jangka
menengah pada Badan Kepegawaian Daerah akan dilaksanakan melalui 2 (dua) sasaran strategis yaitu : 1. Peningkatan kapasitas sumbedaya aparatur; 2. Peningkatan
kinerja
birokrasi
dan
layanan
publik
melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Malang, dalam menyelenggarakan
pemerintahan
Aparatur Sipil Negara dalam
yang mengarah
pada
manajemen
mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil
Bupati Malang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 2016 – 2021 Pada Visi "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" Badan
Kepegawaian
Memperluas
inovasi
Daerah dan
akan
mendukung
reformasi
birokrasi
MISI demi
ke
2
tata
yaitu kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Perumusan Misi tersebut searah dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan
cita-cita
sebagaimana
tercantum
bangsa dalam
dan
mewujudkan
pembukaan
tujuan
Undang-Undang
negara Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG: 4.2.1 Tujuan Strategis Dalam rangka mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
30
Indikasi tercapainya tujuan adalah peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesional, berperilaku produktif dan disiplin taat pada peraturan dilakukan melalui : 1) Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi aparatur daerah melalui
Bimbingan teknis/sosialisasi dan
pelatihan kepegawaian; 2) Pembinaan dan pengembangan aparatur yang berkompeten melalui pengembangan sistem pola karir,penataan aparatur yang
profesional
database
dan
proporsional,tersedianya
kepegawaian
penggajian
yang
yang
lebih
valid,
akurasi
penerapan
sistem
bebasis
kinerja,
sejahtera
peningkatan kualifikasi pendidikan ASN di daerah dan penegakan disiplin. 4.2.1 Sasaran Strategis Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan potensi dan permasalahan internal maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan secara terukur direncanakan setiap tahunnya. Adapun 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur. Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan kompetitif
dilaksanakan
melalui
Bimbingan
teknis
dan
sosialisasi peraturan kepegawaian agar terwujud pelayanan publik yang baik dan profesional bagi aparatur didaerah. Ditetapkan indikator program /kinerja 2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Untuk mendukung visi Bupati dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan aparatur ditetapkan 3 (tiga) indikator keberhasilan program : 1. Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur terdapat 8 (delapan) indikator sasaran yang ditetapkan mencakup : 1) Persentase assessment penataan
pegawai
mengikuti
indikator calon
tes
sasaran
pejabat
yang
phisikologi
ditetapkan berkualitas
dan
untuk dan
berkompetensi;
31
2) Persentase pemenuhan
kekosongan jabatan indikator
sasaran ditetapkan untuk pelantikan jabatan yang kosong disetiap SKPD baik jabatan yang ditinggalkan karena pensiun maupun karena rotasi/mutasi pada jabatan struktural maupun fungsional; 3) Persentase
ketepatan
pemrosesan
keputusan
kepangkatan/gaji berkala indikator sasaran ditetapkan untuk
peningkatan
kesejahteraan
pegawai
melalui
sistem penggajian berbasis kinerja; 4) Persentase Akurasi data kepegawaian indikator sasaran ditetapkan jaringan
untuk update data kepegawaian sistem
kepegawaian
yang
valid
dalam sebagai
pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian; 5)
Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru indikator sasaran
ditetapkan
untuk
memenuhi
kekurangan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang pensiun setiap tahunnya, walaupun indikator ini sangat
berat
Kepegawaian
untuk
mencapainya
Kabupaten
tetapi
Badan
akan
tetap
Malang
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, 6) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas indikator sasaran ini ditetapkan pemberian
bantuan
bagi
ASN
yang
melanjutkan
pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui anggaran APBD Kabupaten; 7) Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian
indikator sasaran ditetapkan
bagi ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijasah
untuk
pengakuan
Ujian
penyetaraan
pendidikan dan kepangkatan; 8) Persentase
aparatur
yang
pensiun,karis/karsu
dan
sasaran
untuk
ditetapkan
menerima
Satya
keputusan
Lancana
memproses
indikator
administrasi
kepegawaian untuk usulan pegawai yang pensiun, pengurusan karis/karsu dan usulan penghargaan satya lancana;
32
2. Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru indikator sasaran ditetapkan untuk memenuhi kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang pensiun setiap tahunnya, walaupun indikator ini sangat berat
untuk
Kabupaten
mencapainya
Malang
akan
tetapi tetap
Badan
Kepegawaian
mengusulkan
kepada
Pemerintah Pusat, 3. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai indikator sasaran ini ditetapkan untuk memproses kasus
pelanggaran
disiplin
pegawai
dan
agar
terjadi
penurunan setiap tahunnya. Adapun Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran serta target capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel. 4.1.1
33
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tabel 4.1.1 NO (1) 1.
TUJUAN
SASARAN
(2) Peningkatan 1. kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
(3) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
INDIKATOR SASARAN (4) Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik
FORMULA/ RUMUS (5) Jumlah peserta dengan nilai baik
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
5 (10)
6 (11)
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
89,53%
91,62%
93,71 %
95,80 %
97,88 %
100 %
14,17 %
13,31 %
16,59 %
17,85 %
18,74 %
18,74 %
5,26 %
27,78 %
4,35 %
4,55 %
4,76 %
5,00 %
Jumlah peserta
Persentase tingkat kompetensi aparatur
Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat , pendidikan,diklat ) Jumlah Aparatur
Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru
Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima Jumlah CPNS yang dibutuhkan Jumlah pelanggaran tahun ini - tahun lalu Pelanggaran tahun lalu
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
34
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 disusun strategi dan kebijakan sebagai berikut : Dalam rangka mencapai tujuan Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dilakukan 4 (empat) strategi sebagai berikut : 1) Terselenggaranya
Bimtek/sosialisasi
guna
peningkatan
kapasitas
aparatur ; 2) Terwujudnya
aparatur
yang
kompeten
dan
profesional
melalui
pembinaan dan pengembangan aparatur; 3) Terwujudnya rekruitmen Aparatur sipil Negara yang transparan, bebas KKN; 4) Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku aparatur dan etika profesi. Dengan 8 (delapan) kebijakan sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan
bimbingan teknis/ sosialisasi peraturan bidang
kepegawaian; 2) Menyelenggarakan,assesment dan pengembangan kompetensi melalui pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar,pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah; 3) Melaksanakan penataan personil sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima); 4) Pemberian
keputusan
kepangkatan
dan
penggajian
sesuai
ketententuan dan peraturan perundangan; 5) Pengembangan aplikasi SIMKA dan update database kepegawaian; 6) Pembekalan bagi aparatur yang purna tugas, proses administrasi kepegawaian unsulan pensiun, karis/karsu dan satya lencana yang cepat dan tepat; 7) Penyelenggaraan seleksi Apartur Sipil Negara melalui sistem CAT; 8) Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku dengan menindak tegas pelanggaran hukum dan disiplin aparatur.
35
Tujuan dan Sasaran , Staretgi dan Kebijakan Tabel 4.1.2 VISI
Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP
MISI
Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
Tujuan 1
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1
2
3
4
1.
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
Sasaran 1.
1.
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Strategi 1
1
Terselenggaranya Bimtek/sosialisasi guna peningkatan kapasitas aparatur
Kebijakan 1
1
Menyelenggarakan bimbingan teknis/ sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
Sasaran 2.
2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
Strategi 2
2
Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional melalui pembinaan dan pengembangan aparatur
Kebijakan 2
2
Menyelenggarakan,assesment dan pengembangan kompetensi melalui pemberian bantuan tugas belajar / ijin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah
Kebijakan 3
3. Melaksanakan
Kebijakan 4
4. Pemberian
penataan personil sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) keputusan kepangkatan dan penggajian sesuai ketententuan dan peraturan perundangan
36
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1
2
3
4 Kebijakan 5
Kebijakan 6
Strategi 3
3.
Strategi 4
4.
Terwujudnya rekruitmen Aparatur sipil Negara yang transparan, bebas KKN Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku aparatur dan etika profesi
Kebijakan 7
Kebijakan 8
5. Pengembangan
aplikasi SIMKA dan update database kepegawaian 6. Pembekalan bagi aparatur yang purna tugas, proses administrasi kepegawaian unsulan pensiun, karis/karsu dan satya lencana yang cepat dan tepat 7. Penyelenggaraan seleksi Aparatur Sipil Negara melalui sistem CAT 8. Penyelenggaraan
penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku dengan menindak tegas pelanggaran hukum dan disiplin aparatur
37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan diperlukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dan dijabarkan
kedalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut : 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 Pemerintah Kabupaten
Malang
adalah
Optimalisasi
kinerja
birokrasi
dan
pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja. Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan
strategis
yang
menjadi
pedoman
operasional
dalam
melaksanakan program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis 2016-2021 Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
kedalam
program
pembangunan melalui program utama dan program penunjang. Adapun program utama dan program penunjang/rutin sebagai berikut : 5.1.1 Program Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur . Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kualitas kinerja SDM Pemerintah Daerah. Indikator kinerja program atau outcome Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian yang memiliki nilai kategori baik indikator kinerja output sebagai berikut : Output indikator kegiatan ini adalah Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian yang memiliki nilai kategori baik 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
38
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Indikator Program ini terdiri dari 3 (tiga) indikator outcome yaitu : 1) Persentase tingkat kompetensi aparatur; 2) Persentase proporsi penerimaan pegawai baru; 3) Persentase penurunan pelanggaran disiplin. Output indikator kegiatan Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur terdiri dari : 1) Persentase
pegawai
mengikuti
tes
phisikologi
dan
assessment; 2) Persentase
ketepatan
pemrosesan
keputusan
kepangkatan/gaji berkala; 3) Persentase Akurasi data kepegawaian; 4) Persentase
aparatur
yang
menerima
keputusan
pensiun,karis/karsu dan Satya Lancana 5) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas; 6) Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian; 7) Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru; 8) Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur 5.1.1
Program
Rutin/Pendukung
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang terdiri dari : 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program ini merupakan program rutin untuk mendukung tujuan dan capaian pelayanan administrasi perkantoran. Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
pelayanan
administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan publik dibidang kepegawaian. Indikator outcome program adalah Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran indikator output secara umum adalah penyediaan jumlah sarana perkantoran untuk menunjang kerja dikantor; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini merupakan program rutin untuk mendukung sarana dan prasarana terkait penyediaan kebutuhan sarana prasarana kantor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 39
kebutuhan sarana dan prasarana baru dan pemeliharaan sarana prasarana agar dapat dipakai secara optimal. Indikator outcome program adalah Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur output secara umum adalah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan jumlah peralatan yang diperbaiki dalam setahun; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini untuk mendukung sarana aparatur terkait penyediaan Program
dan ini
pengadaan
untuk
pakaian
meningkatkan
hari-hari
tertentu
kedisiplinan
dan
keseragaman aparatur. Indikator outcome program adalah Cakupan disiplin aparatur Output
kegiatan
pengadaan
pakaian
hari-hari
tertentu
dilakukan dalam 2 (dua) tahun sekali; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini untuk mendukung pengetahuan dan ketrampilan SKPD
untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
aparatur.
Indikator
outcome
program
adalah
Cakupan
pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur SKPD. Output kegiatan ini jumlah aparatur yang dikirim mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/kursus-kursus
singkat
dan
pelatihan dalam 1 (satu) tahun ; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini untuk mendukung laporan keuangan. Indikator outcome program adalah Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku tepat waktu dan akuntabel Output kegiatan ini jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 1 (satu) tahun. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021 terinci sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 9 ( sembilan ) kegiatan, yaitu ; 1.1.
Penyediaan jasa surat menyurat 40
1.2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.3.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan ;
1.4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
1.5.
Penyediaan alat tulis kantor ;
1.6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
1.7.
Penyediaan komponem instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
1.8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
1.9.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu : 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 2.2. Pengadaan Mebeleur ; 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional ; 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
dilaksanakan melalui 1 (satu)
kegiatan, yaitu : 3.1.
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu;
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
dilaksanakan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu ; 3.1
Pendikan dan Pelatihan Formal.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :. 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 5.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran ; 5.3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Prioritas Program Utama 1. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
dilaksanakan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah. 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan
melalui
9 (sembilan) kegiatan, yaitu : 3.1
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS;
3.2
Seleksi Penerimaan Calon PNS ; 41
3.3
Penempatan PNS ;
3.4
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS ;
3.5
Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;
3.6
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi ;
3.7
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS ;
3.8
Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas ;
3.9
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Penyajian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel 5. 1.
42
Tabel.5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tujuan
1
Sasaran
2
Idikator Sasaran
3
kod e
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program ( outcome) Dan Kegiatan
Data Capaian Pada Awal Perenca naan
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp. (dlm jutaan )
Targe t
Rp. (dlm jutaan )
Target
Tahun 2019
Rp. (dlm jutaan )
Targe t
Rp. (dlm jutaan )
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
Target
Rp. (dlm jutaan )
Target
LOKA SI
Rp. (dlm jutaan )
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
100%
100%
388.56 1.050
100%
429.500. 000
100%
472.50 0.000
100%
520.00 0.000
100%
572.50 0.000
100%
2.383. 061. 050
Penyediaan jasa surat menyurat
1000 lbr
1000 lbr
12.326. 000
1000 lbr
14.000. 000
1000 lbr
15.000. 000
1000 lbr
16.500. 000
1000
18.500. 000
1000 lbr
76.326. 000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
36 kali
36 kali
6.600. 000
36 kali
7.000.000
36 kali
8.500. 000
36 kali
9.000. 000
36 kali
10.000. 000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
156 ok
156 ok
108.18 0.000
156 ok
119.000. 000
156 ok
131.00 0.000
156 ok
144.00 0.000
156 Ok
159.00 0.000
156 ok
661.180. 000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
63 jenis
75 jenis
69.166. 250
75 jenis
76.000. 000
75 jenis
84.000. 000
75 jenis
93.000. 000
75 jenis
101.00 0.000
75 jenis
423.166. 250
21 BKD
41.100. 000
43
1
8
II
2
3
4
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
6
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9 Jenis / 115884 lbr
9 jenis
65.667. 800
10 jenis
72.000.0 00
10 jenis
79.000. 000
10 jenis
87.000. 000
10 jenis
96.000. 000
10 jenis
399.667. 800
11 jenis
11 jenis
10.809. 000
11 jenis
12.000.0 00
11 jenis
13.000. 000
11 jenis
14.000. 000
11 jenis
16.000. 000
11 jenis
65.809. 000
36 eks
36 eks
3.240.0 00
36 eks
3.500.00 0
36 eks
4.000.0 00
36 eks
4.500.0 00
36 eks
5.000.0 00
36 eks
20.240. 000
1180 pack/d os
844 pack/d os
27.047. 000
1180 pack/ dos
30.000.0 00
1180 pack/ dos
33.000. 000
1180 pack/ dos
36.000. 000
1180 pack/ dos
39.000. 000
1180 Pack/ dos
165.047. 000
5 org
169 ok
49.300. 000
5 org
54.000.0 00
5 org
59.000. 000
5 org
65.000. 000
5 org
72.000. 000
5 org
299.300. 000
169 ok
198 ok
36.225. 000
5 org
42.000.0 00
5 org
46.000. 000
5 org
51.000. 000
5 org
56.000. 000
5 org
231.225 .000
100%
100%
250.22 5.950
100%
275.000. 000
100%
302.00 0.000
100%
333.00 0.000
100%
367.00 0.000
100%
1.527. 225. 950
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
37 jenis
17 jenis
128.00 0.000
25 jenis
141.000. 000
27 jenis
155.00 0.000
30 jenis
171.00 0.000
35 jenis
188.00 0.000
35 jenis
783.000. 000
Pemelihara an rutin/berk ala gedung kantor
1 unit/ 2 org
1 unit/ 2 org
56.400. 000
1 unit/ 2 org
62.000.0 00
1 unit/ 2 org
68.000. 000
1 unit/ 2 org
75.000. 000
1 unit/ 2 org
83.000. 000
1 unit/ 2 org
344. 400.000
21
BKD
44
1
2
3
4
5 Pemelihara an rutin / berkala kendaraan dinas /operasion al Pemelihara an rutin/ berkala perlengkap an gedung kantor Peningkat an Disiplin Aparatur Pengadaa n pakaian hari-hari tertentu Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidika n dan Pelatihan Formal Peningkat an Pengemb angan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6
Cakupan disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur
Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7 unit
7 unit
43.840. 000
7 unit
48.000.0 00
7 unit
53.000. 000
7 unit
58.000. 000
7 unit
64.000. 000
7 unit
266.840. 000
4 jenis
4 jenis
21.985. 950
4 jenis
24.000.0 00
4 jenis
26.000. 000
4 jenis
29.000. 000
4 jenis
32.000. 000
4 jenis
132.98 5.950
100%
100%
58.290 .000
-
100%
62.000 .000
100%
-
100%
64.000 .000
100%
-
70 org
62.000. 000
0
-
70 org
64.000. 000
70 org
184.290. 000
16.000.0 00
100%
17.000 .000
100%
19.000 .000
100%
21.000 .000
100%
23.000 .000
0 org
70 org
58.290. 000
100%
100%
15.000 .000
100%
21
184.290 .000
BKD
BKD
50 org
10 org
15.000. 000
10 org
16.000. 000
10 org
17.000. 000
10 org
19.000. 000
10 org
21.000. 000
10 org
100%
100%
29.588 .000
100%
32.000.0 00
100%
34.500 .000
100%
37.000 .000
100%
40.000 .000
100%
23.000. 000 43. 000. .000
BKD
5 bidang Laporan/ dokumen
5 bidang
15.048. 000
5 bidan g
16.000. 000
5 bidang
17.000. 000
5 bidan g
18.000. 000
5 bidang
19.000. 000
5 bidang
20.000. 000
45
1
2
3
4
5
6
Penyusun an Laporan Keuangan Semestera n Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
Peningkata n Kapasitas sumberday a aparatur
Meningka tnya ketrampil an dan pengetah uan aparatur
PENINGKA TAN KAPASITAS SUMBERDA YA APARATUR
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisa si kepegawaian yang memiliki nilai baik
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah Peningkata n kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkata n kompetensi dan profesionali sme aparatur
Terwujud nya aparatur yang kompete n dan profesion al
PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN APARATUR
Persentase Tingkat kompetensi aparatur
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5 bidang Laporan/ dokumen
5 bidang
5.448 000
5 bidan g
6.000. 000
5 bidang
6.500.0 00
5 bidan g
7.000.0 00
5 bidang
8.000. 000
5 bidang
9.000. 000
5 bidang Laporan/ dokumen
5 bidang
9.092. 000
5 bidan g
10.000.0 00
5 bidang
11.000. 000
5 bidan g
12.000. 000
5 bidang
13.000. 000
5 bidang
14.000. 000
100%
80,00 %
138.59 4.500
82,00 %
152.000. 000
84,00%
167.000 86,00 183.500. 000 % 000
88,00 %
202.000. 000
21
90,00% 222.200. 500 BKD
1402 org
200 org
86,90%
89,53 %
138.59 4.500
2.072. 688. 500
200 org
152.000. 000
200 org
167.00 0.000
200 org
91,61 %
3.827. 000.000
93,70%
4.306. 500. 000
95,79 %
183.50 0.000
4.722. 800. 000
200 org
97,88%
202.00 0.000
5.244. 800. 000
200 org
100%
222.200. 500
5. 934. 800. 000
BKD
46
1
2
3
4
5
7
9
Penyusuna n Rencana Pembinaan Karir PNS (Assesmen t)
1091 org
50 org
Kegiatan Penempata n PNS
5087 pejabat
519 pejabat
Penataan Sistem administra si Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
15936 ASN
Pembangu nan/Penge mbangan Sistem Informasi Kepegawaia n Daerah Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berpestasi Pemberia n bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas Program lanjutan S1/DIV Program Tugas Belajar Baru S1/DIV
6
10 175.000. 000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 2.022. 000.000
250 org
1.500.000. 000
250 org
1.500. 000.000
250 org
1.500. 000.000
254 org
1.524. 000.000
337 org
200.000 .000
219 pejaba t
300.000. 000
250 pejabat
325.000. 000
274 pejab at
350.000. 000
281 pejabat
400.000 .000
233
425.000. 000
5630 ASN
250.000 .000
3894 ASN
500.000. 000
3241 ASN
450.000. 000
5291 ASN
500.000. 000
3490 ASN
550.000 .000
3674 ASN
600.000. 000
24739 data PNS
7743 data PNS
350.000 .000
4418 data PNS
600.000. 000
5005 data PNS
650.000. 000
6304 data PNS
800.000.0 00
5531 data PNS
1.000. 000.000
5531 data PNS
1.000. 000.000
1339 PNS
1339 PNS
198.984 .000
1350
219.000. 000
1375
240.500.0 00
1400
265.00 0.000
1450
291.000 .000
1500
295.000 .000
92 orang/ PNS
11 org/ PNS
102.300 .000
7 org/ PNS
122.000. 000
7 org/ PNS
146.00 0.000
6 org/ PNS
140.00 0.000
6 org/ PNS
140.00 0.000
6 org/ PNS
140.00 0.000
9 orang
9
54.000. 000
3
18.000.0 00
3
18.000. 000 2
12.000. 000
2
12.000. 000
2
12.000. 000
21
47
1
2
3
Terwujud nya pengem bangan aparatur melalui rekruit men CPNS Terwujud nya apartur yang berdisiplin dan berkuali tas
4
5 Program lanjutan S2 Program Tugas Belajar Baru S2 Program lanjutan S3 Program Tugas Belajar Baru S3 Pelaksan aan Ujian Dinas dan Ujian Penyesua ian Ijasah Monitorin g evaluasi dan pelaporan Kegiatan Seleksi Penerima an CPNS pelamar umum Tanaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan Proses penangan an kasuskasus pelanggar an disiplin PNS
6
Jumlah kebutuhan tambahan Formasi CPNS
7
9
10
11
12
2 orang
2
48.000. 000
2
24.000.0 00
2
80.000. 00
13
14
2
48.000. 000
2
80.000. 000
15
16
2
48.000. 000
2
17
18
19
20
2
48.000. 000
2
48.000. 000
2
80.000. 000
2
80.000. 000
80.000. 000
890 org
125 org
30.300. 000
110 org
33.000.0 00
115 org
36.000. 000
120 org
40.000. 000
125 org
44.000. 000
130 org
50.000. 000
1425 buku
452 buku
48.104. 000
500 buku
53.000.0 00
500 buku
58.000. 000
500 buku
64.000. 000
500 buku
70.000. 000
500 buku
77.000. 000
1095 CPNS
1328 CPNS
718.000 .000
1328 CPNS
550.000. 000
1492 CPNS
972.000. 1605 000 CPNS
1.138. 800.000
1685 CPNS
1.300. 800.000
1686 CPNS
1.300. 800.000
229 ASN
50 ASN
48 ASN
46 ASN
44 ASN
21
42 ASN
40 ASN
48
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut : Tujuan dan sasaran strategis Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu : 1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur; 2. Peningkatan
kinerja
birokrasi
dan
layanan
publik
melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur; Untuk lebih jelasnya hubungan antara tujuan,sasaran dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No 1.
TUJUAN Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
SASARAN STARETGIS Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
INDIKATOR KINERJA 1. Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik;
2. Persentase tingkat kompetensi Peningkatan aparatur : kinerja birokrasi dan 2.1 Persentase pegawai layanan publik mengikuti tes phisikologi peningkatan dan assessment; kompetensi 2.2 Persentase pemenuhan dan kekosongan jabatan; profesinalisme 2.3 Persentase ketepatan aparatur pemrosesan keputusan kepangkatan/gaji berkala; 2.4 Persentase Akurasi data kepegawaian; 2.5 Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,karis/karsu dan Satya Lancana; 4.7 Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas; 4.8 Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian.
49
No
TUJUAN
SASARAN STARETGIS
INDIKATOR KINERJA 3.
Persentase proporsi penerimaan pegawai baru
4. Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur
Sedangkan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut ini :
50
Tabel . 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO.
INDIKATOR
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
2. 3. 4.
(3) Persentase aparatur yang mengikuti bimtek / pelatihan kepegawaian Persentase tingkat kompetensi aparatur Persentase proporsi penerimaan pegawai baru Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur
TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN
PADA AKHIR
(2)
Tahun 1 2016 (4)
Tahun 2 2017 (5)
Tahun 3 2018 (6)
Tahun 4 2019 (7)
Tahun 5 2020 (8)
Tahun 6 2021
PERIODE RPJMD (9)
100%
80,00%
82,00%
84,00 %
86,00 %
88,00 %
90,00 %
90,00 %
89,53%
89,53%
91,61%
93,70 %
95,79 %
97,88 %
100 %
100 %
33,96%
14,17%
13,31%
16,59%
17,85%
18,74%
18,74%
99,99%
23,27%
5,26%
27,78%
4,35%
4,55%
4,76%
5,00
26,82%
Tahun 0 (1) 1.
KONDISI KINERJA
51
PENUTUP Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang sangat erat kaitannya dengan proses penetapan arah dan kebijakan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021), bagaimana pencapaiannya dan langkah-langkah apa akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai program Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar dapat terwujud. Disamping Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 sekaligus menjadi landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan kegiatan dimasing-masing bidang untuk periode satu tahun. Dalam upaya pencapaian visi, misi dan program kerja hendaknya selalu diarahkan pada upaya percepatan revolusi mental aparatur dan reformasi birokrasi sesuai dengan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Malang 2016 – 2021. Upaya tersebut akan dilakukan dengan
berbagai
langkah
dan
strategi
menuju
sistem
manajemen
kepegawaian yang berkembang seperti manajemen : sistem informasi kepegawaian dan database kepegawaian,menegakkan peraturan perudangundangan bidang kepegawaian dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada secara berkelanjutan selama lima tahun kedepan
agar mampu mencapai
harapan dan cita-cita. Walaupun dalam upaya mewujudkan aparatur birokrasi yang proporsional bersih dan profesional bukan hal yang mudah, namun Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
sebagai
perangkat
daerah
mempunyai peran dalam mengemban amanat Bupati Malang. Badan Kepegawaian Daerah memiliki kewajiban mengaktualisasikan tupoksi nya untuk lima tahun kedepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi
dan
mengelola pelayanan manajemen kepegawaian. Seiring dengan perubahan kepegawaian yang berkembang secara terus menerus semoga Badan Kepegawaian
Daerah
mampu
menghadapi tuntutan
perubahan
dan
pardigma menuju perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Dengan disusunya dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian 2016 – 2021 mudah-mudahan semua rencana kegiatan
dan pelaksanaan
program kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memenuhi harapan masyarakat.
52
DRAFT RPJMD KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Manajemen
Sumberdaya
konsekwensi dari tuntutan
Manusia
Aparatur
merupakan
perubahan yang begitu cepat dibidang
politik, ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undangundang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
yang
menjelaskan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.. Sebagai unsur pendukung Bupati
dalam
penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk melaksanakan perubahan
memiliki komitmen
paradigma pengelolaan sumber daya
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional selaras dengan tuntutan perubahan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 – 2021. Pada Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi
tata
kelola
pemerintahan
yang
bersih,efektif,akuntabel
dan
demokratis berbasis teknologi. Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi terutama reformasi sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepegawaian
Malang yang
diperlukan mampu
adanya
mendukung
perubahan reformasi
pembangunan tata kelola pemerintahan yang
manajemen
birokrasi
dan
baik (good governace)
sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dan kekuatan serta daya saing yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada masyarakat. Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini perlu ditingkatkan untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat terhadap 1
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur melalui kemajuan dan teknologi dan pengetahuan sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Daya Manusia Aparatur perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dan Fungsi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD dan rencana kerja tahunan (RKT) yang disusun dalam suatu program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat
sesuai kebutuhan dan
perubahan. Sumberdaya
Aparatur
Pemerintah
Kabupaten
Malang
berdasarkan golongan dan pertumbuhan sebagaimana tabel berikut : Tabel 1.1 Data Perkembangan PNS berdasarkan Golongan NO
URAIAN
2011
1
~
Gol. IV
6.999
2
~
Gol. III
6.592
3
~
Gol. II
3.467
4
~
Gol. I
477
Jumlah
17.535
+/1,08 3,62 2,42 8,26 2,52
2012
+/-
2013
+/-
2014
+/-
2015
+/-
7.398
7.268
-1,75
6.940
-4,51
6.648
-4,20
5.752
5,70 12,74
5.308
-7,71
5.869
10,56
5.820
-0,83
3.279
-5,42
3.148
-3,99
3.195
1,49
3.170
-0,78
431
-9,64
365
-15,31
374
2,46
298
-20,32
16.860
-3,84
16.089
-4,57
16.378
1,79
15.936
-26,98
Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai tahun
2015
setiap tahunnya semakin berkurang (minus growth) karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengurangi jumlah PNS dan alokasi belanja pegawai didaerah.
2
Tabel 1.2 Data Perkembangan PNS berdasarkan Pendidikan Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
NO.
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
1
~
S-3
Orang
5
4
6
7
7
2
~
Orang
566
658
603
656
729
3
~
S-2 Sarjana/S-1/D IV
Orang
8.545
8.540
8.411
8.890
9.198
4
~
D-1
Orang
398
365
331
246
213
5
~
D-2
Orang
2.490
2.227
2.010
1.843
1.239
6
~
D-3
Orang
977
2932
901
993
977
7
~
SMU/Sederajat
Orang
3.586
3.316
3.158
3.079
2.984
8
~
SLTP/Sederajat
Orang
556
491
426
445
391
9
~
SD/Sederajat
Orang
412
327
243
219
198
17.535
16.860
16.089
16.378
15.936
Jumlah
Orang
Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan PNS dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Malang
untuk
kualifikasi
pendidikan S-3 mengalami kenaikan rata-rata 8,0 %, kualifikasi pendidikan
S-2
mengalami
kenaikan
sebesar
5,75 %
kualifikasi
pendidikan S-1/D-IV 1,52 % dengan artian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berharap dalam jangka waktu lima tahun kedepan Aparatur nya harus
dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian
serta ketrampilan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan tingkat kualifikasi pendidikan D-2 mengalami penurunan yang cukup signifikan rata-rata
10,04 %
oleh karena itu Badan Kepegawaian
Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mulai dari seleksi penerimaan serta penempatan pegawai harus memperhatikan tingkat pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Landasan Hukum Landasan
hukum
penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah : 1.
Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ; 2.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3
3.
Undang-
Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara ; 4.
Undang
-
Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 5.
Undang - Undang
Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ; 6.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
7.
Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9.
Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal ; 10. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Malang Dalam Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengahkabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas implementasi Dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu”. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra adalah : Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
( RPJMD ) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan
melalui
program
dan
kegiatan
pada
Badan
Kepegawaian Daerah . 1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah : Membuat
suatu
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang
memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang
ingin
dicapai
oleh
Badan
Kepegawaian
Daerah
serta
memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah
menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen
Renstra
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan 5
BAB II
1.4
Sistematika Penulisan.
:
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1
Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
2.2
Sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah
2.3
Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
BAB III : 3.1
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian
3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3
Telaah Restra Badan Kepegawaian Daerah
3.4
Telaah
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup 3.5 BAB IV :
Penentuan isu-isu strategis VISI,
MISI,
TUJUAN,
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah
4.2
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah (Tabel 4.1)
BAB V
4.3
Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
:
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF (Tabel 5.1) BAB VI :
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (Tabel 6.1) PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN Tuntutan pelayanan publik diera globalisasi sekarang ini menjadi harapan dan dambaan masyarakat dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat
terhadap
kualitas
kinerja
birokrasi
pemerintahan
yang
berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Usaha dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan dalam bidang kepegawaian secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya situasi yang kondusif kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Perbaikan
kinerja
pelayanan
manajemen
aparatur
merupakan
keputusan yang strategis dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang berimplikasi luas pada setiap aspek menuju perbaikan yang terus menerus (continual improvement), serta proses jasa yang selalu berfokus pada pelanggan (customer focus), baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun pada Masyarakat. Sesuai tugas pokok dan fungsi jenis pelayanan Badan Kepegawaian Daerah yang diberikan kepada aparatur disetiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masyarakat dan penerima layanan lainnya yaitu : 1. Adminstrasi Kenaikan Pangkat Pegawai; 2. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala; 3. Administrasi Mutasi Pegawai; 4. Pengurusan Ijin Belajar; 5. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai; 6. Penerbitan Kartu Suami atau Istri; 7. Administrasi Pensiun; 8. Administrasi Pengajuan Cuti; 9. Pemberian Reward dan Punishment; 10. Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; 11. Pengurusan Tugas Belajar; 12. Pembuatan Kartu Identitas Pegawai (ID CARD).
7
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Dalam kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Dalam pelaksanaan kedudukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung
Bupati harus sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan penyelenggaraan manajemen kepegawaian didaerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah dengan fungsi antara lain : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah ; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Stuktur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian; e. Bidang Mutasi Jabatan; f.
Bidang Informasi Kepegawaian;
g. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian ; 2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 1. Melaksanakan sebagain urusan rumah tangga daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan Bupati ; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. c. Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Malang 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan ; 8
2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah ; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian ; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian ; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian ; 6. Pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian
serta
evaluasi
dan
pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian ; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian ; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah ; 9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah ; 10.
Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya ;
11.
Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
12.
Pelaksanaan
peraturan
perundang
-
undangan
bidang
kepegawaian ; 13.
Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian ;
14.
Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan ;
15.
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar
dan
prosedur
yang
ditetapkan
dalam
peraturan
perundang-undangan ; 16.
Penyiapan
dan
pemindahan
pelaksanaan
dan
administrasi
pemberhentian
dalam
pengangkatan,
dan
dari
jabatan
struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur
yang
ditetapkan
dengan
peraturan
perundang
-
undangan ; 17.
Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
18.
Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai
dengan
norma
standar
dan
prosedur
yang
ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan ; 19.
Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil ;
9
20.
Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma
standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan ; 21.
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif ;
22.
Penyiapan
kebutuhan
data
dan
/
atau
informasi
untuk
penyusunan program pengembangan kepegawaian ; 23.
Pendokumentasian tata naskah kepegawaian ;
24.
Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
Dengan masing-masing tugas sebagai berikut : 1. Kepala Badan mempunyai tugas: a. memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan kepegawaian yang ditetapkan Bupati; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Kepegawaian Daerah, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan keuangan; b.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat mempunyai fungsi: a. perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah; e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan; f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
10
g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang kepegawaian, evaluasi dan pelaporan. 3. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam mengumpulkan bahan penyusunan, perencanaan pegawai, menyusun formasi, meningkatkan derajat profesionalisme, pengembangan kualitas, kesejahteraan pegawai, penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan
administrasi
kompensasi,
pensiun
serta
urusan
administrasi pegawai tidak tetap; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: a. perencanaan dan pengembangan pegawai; b. penyiapan kebijakan teknis pengembangan pegawai; c. pemrosesan susunan kepegawaian (formasi); d. perencanaan dan pelaksanaan pengiriman diklat Pegawai Negeri Sipil; e. pemrosesan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
untuk
tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil; f. pemrosesan pemberian penghargaaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil; g. penyusunan administrasi pensiun dan pegawai tidak tetap. 4. Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengendalian kepangkatan, kenaikan
gaji
berkala,
pelaksanaan
administrasi
penyesuaian
(impassing) gaji pagawai negeri sipil, pengelolaan data hasil penilaian pelaksanaan
pekerjaan,
penyusunan
administrasi
daftar
urut
kepangkatan, dan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai fungsi: a. penyiapan kebijakan teknis kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipil; b. pelaksanaan pengendalian kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
11
c. pemrosesan administrasi kepangakatan Pegawai Negeri Sipil; d. pemrosesan adminsitrasi kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil; e. pemrosesan administrasi penyesuaian (impassing) gaji Pegawai Negeri Sipil; f. pemrosesan administrasi peninjauan masa kerja Pegawai
Negeri Sipil;
g. pengelolaan data hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan; h. penyusunan administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan jabatan. 5. Bidang Mutasi Jabatan mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan administrasi
jabatan
struktural,
administrasi
jabatan
fungsional,
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, sumpah janji Pegawai Negeri Sipil
serta perpindahan Pegawai Negeri Sipil
antar Daerah/Instansi
dan penempatan Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Mutasi Jabatan mempunyai fungsi: a. penyiapan kebijakan teknis administrasi jabatan Pegawai Negeri Sipil; b. pemrosesan administrasi jabatan struktural; c. pemrosesan administrasi jabatan fungsional; d. pemrosesan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; e. pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil; f. pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerah dan Instansi; g. pembuatan perencanaan tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil. 6. Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan verifikasi berhubungan
dengan
data
base
kepegawaian,
data yang
analisa
data
kepegawaian/Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), evaluasi dan pelaporan data kepegawaian; b. melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyiapan
dan
perumusan
kebijakan
teknis
pengumpulan,
pemutakhiran dan pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil; b. pengelolaan dan analisis data pegawai dalam rangka pengembangan karir pegawai; c. pelaksanaan pengendalian data base Pegawai Negeri Sipil; d. pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi dalam rangka membantu pengambilan keputusan; e. pengelolaan
dan
pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian
(SIMPEG); f. pengelolaan dan pengaktifan data arsip perorangan Pegawai Negeri Sipil (personal record office); g. pelaporan data kepegawaian. Bagan Organisasi DASAR :
• •
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN
SUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL
BIDANG MUTASI JABATAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN
BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL
SUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
= GARIS KOMANDO ………………………….. = GARIS KOORDINASI
13
2.2 SUMBERDAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Dalam
melaksanakan
program
dan
kegiatan
diperlukan
Sumberdaya Aparatur agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi yang diemban. Sumberdaya Aparatur
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang merupakan satu kesatuan individu dan melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, untuk mewujudkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dibutuhkan SDM yang mampu,terampil,berdisiplin dan berkompeten . Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang didukung dengan personil sejumlah 64 orang keadaan sampai bulan Maret 2016 dengan jenjang kualifikasi pendidikan, pangkat /golongan sebagaimana Gafik berikut : Grafik 2.1 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Menurut Tingkat Pendidikan Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 35 35 30
Jumlah
25 20 13
15
10
10
4
5
-
-
-
1
1
-
SD
SLTP
SLTA
D-1
D-2
D-3
D-4
S-1
S-2
S-3
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa kondisi Aparatur di Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
secara
umum
rata-rata
memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup baik, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan Sarjana (S-1) 35 orang, S-2 Magister/Pasca Sarjana sejumlah 10 orang dan 1 orang Kepala Badan berpendidikan Doktoral ( S-3 ), sedangkan tingkat pendidikan D-1 sejumlah 1 orang, D14
3 sejumlah 4 orang dan SLTA sejumlah 13 orang, dapat diartikan bahwa dukungan pengetahuan,kemampuan dan kompetensi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan berpotensi. Grafik 2.2 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Menurut Kelompok Umur Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Kelompok Umur
30
26
25
Jumlah
25 20 15
9
10
4
5 -
21-30
31-40
41-50
51-60
Dari grafik diatas diketahui bahwa SDM Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang berusia 41 s.d 50 tahun merupakan kelompok terbesar 40,62 % bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih ditunjang dengan usia yang produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Grafik 2.3 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jenis Kelamin Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin 36
Jumlah
40
28
30 20 10 -
Pria
Wanita
15
Dilihat dari tabel diatas perbadingan jumlah aparatur laki – laki dan perempuan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terkait isu pengarusutamaan
gender (PUG)
menunjukkan
angka
yang
cukup
proporsional dan berimbang dengan jumlah pegawai laki-laki 36 orang 56,25 % dan perempuan sejumlah 28 orang atau 43,75 % Grafik 2.3 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Menurut Golongan / Ruang Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang 20 20
Jumlah
15
12 9
10
8
5 5 -
-
-
-
-
1
4
2
2
1
-
I/a
I/b
I/c
I/d
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa untuk untuk pegawai golongan III dengan jumlah terbanyak dengan jumlah 49 orang atau 64,06 %, golongan II sejumlah 8 orang atau 12,05 % dan golongan IV sejumlah 7 orang atau 10,93 %. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa struktur jumlah pegawai menggelembung dapat diasumsikan bahwa penataan pegawai sesuai kebutuhan organisasi yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan manajemen aparatur di daerah. 2.2.1 Sarana dan Peralatan Kerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Dukungan sarana dan prasarana merupakan alat paling utama yag digunakan untuk memberikan pelayanan kepegawaian. Kelengkapan sarana
dan
prasarana
yang
memadai
sangat
mendukung
dalam
meberikan pelayanan publik yang baik 16
NO
URAIAN
JUMLAH / SATUAN
KETERANGAN
a.
Tanah
-
M2
b.
Bangunan
1
Unit
Baik
c.
Komputer PC
31
Unit
Baik
d.
Laptop
13
unit
Baik
e.
Jaringan Web Site
1
Paket
Baik
d.
JaringanInternet
1
Paket
Baik
f.
Anjungan Kepegawaian
1
buah
Baik
g.
Meja Tamu
4
set
Baik
h.
Kursi Kerja Eselon
17
bh
Baik
i.
Kursi Staf
72
bh
Baik
j.
Kendaraan Operasional
Informasi
Baik
Roda 4
3
buah
Baik
Roda 2
4
buah
Baik
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan Rencana Strategis tahun sebelumnya selama kurun waktu 2011 – 2015 telah dilaksanakan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang mengarah pada usaha perbaikan yang berkelanjutan dengan sasaran strategis, yaitu : 1. Pada sasaran strategis terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dari jalur GTT/PTT dan umum hingga akhir tahun 2015 capaian kinerja termasuk kategori kurang berhasil atau 33,39 % target renstra 3224 CPNS terealisasi 1095 CPNS, tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai
Negeri
Sipil
Tahun
2011
–
2012,
dan
Tahun
2015
Berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PAN-RB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara nasional dilakukan penundaan,
untuk
kegiatan
didaerah
yang
dilakukan
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah menyusun Formasi / E-Formasi Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun kedepan ( 2015 - 2019 ). 17
Dan penerimaan pegawai baru dari IPDN hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori cukup berhasil dengan tingkat capaian rata – rata 65,00 % target renstra 2011-2015 sejumlah 20 calon praja yang diterima realisasi 13 calon praja yang diterima. Belum tercapainya target disebabkan berdasarkan SE dari Kementerian Dalam Negeri No. 992.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, tentang Seleksi Penerimaan IPDN
disebutkan
untuk
kegiatan
seleksi
dianggarkan
oleh
Kemendagri melalui APBN sehingga daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan pada APBD hingga 2015. 2. Pada
sasaran
strategis
terwujudnya
penataan
personil
untuk
meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil
rata-rata 109,16
% , target renstra 2011-2015
sejumlah 4.660
pejabat/PNS realisasi 5.087 pejabat/PNS dengan
artian sasaran strategis untuk mewujudkan penataan personil pejabat struktural dan fungsional disetiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mencapai target yang diharapkan hal ini dimaksudkan dengan terisinya jabatan yang kosong dikarenakan pensiun maupun mutasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 3. Pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur
dengan
pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil rata-rata 110,24 %, target renstra 2011-2015 sejumlah 15.790 PNS realisasi 17.408 PNS.
Faktor capaian realisasi kinerja disebabkan
berkas usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober kenaikan gaji
serta
berkala PNS setiap tahun yang diusulkan memenuhi
ketentuan dan persyaratan administrasi sehingga dapat diterbitkan keputusan
kenaikan
pangkat
dan
KGB
tepat
waktu
dengan
tercapainya target dapat meningkatkan kesejahteraan PNS atas pengabdian yang dilakukan dan semakin mendorong motivasi kerja agar terus meningkat dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 4. Pada sasaran strategis Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil ratarata 99,85 %, target renstra 20111-2015 sejumlah 24.776 data PNS realisasi 24.739 data PNS tercapainya target kinerja
disebabkan 18
adanya perubahan entry data kenaikan pangkat dan gaji berkala dan keputusan mutasi/pelantikan pejabat struktural dan fungsional serta data rekruitmen CPNS baru. 5. Pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil rata-rata 90,19 % target renstra 2011-2015 sejumlah 102 PNS realisasi 92
PNS tercapainya target kinerja karena minat
PNS yang menerima bantuan tugas belajar program S-3,S 2 dan S-1 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui program pengiriman tugas belajar ikatan dinas. Kemudian untuk meningkatkan kualitas disiplin aparatur melalui penyelesaian proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS dari tahun 2011 – 2015 terus mengalami penurunan hingga tahun berikutnya 2015 tingkat penurunan sebesar 20,83 %
capaian kinerja termasuk
kategori cukup berhasil ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terhadap PNS di Kabupaten Malang cukup berhasil hal ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian terutama tentang PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. 6. Pada sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal, lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori berhasil ratarata 77,39 % target renstra 2011 - 2015 sejumlah 1.150 Peserta realisasi 890 peserta belum tercapainya kinerja ini hingga akhir Renstra disebabkan : •
Adanya sebagian besar pejabat Eselon III yang memiliki Ijasah S 2 atau telah mengikuti Diklatpim III sehingga dikecualikan mengikuti Ujian Dinas Tk. II
•
Adanya sebagian besar PNS Golongan II / d yang memiliki Ijasah S 1 sehingga dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas Tk. I
Dari berbagai pencapaian target sasaran strategis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh pegawai pada semua bidang serta
instansi yang terkait terhadap program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
saat ini 19
maupun di masa yang akan mendatang. Hasil Evaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 telah menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan walaupun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan karena adanya regulasi/ kebijakan dari pusat. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tantangan Reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang profesional bagi semua SKPD. Untuk menghadapi tantangan tersebut peluang yang akan dikembangankan di Badan Kepegawaian Daerah penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan bidang kepegawaian lainnya untuk menata manajemen kepegawaian mulai dari rekruitmen, penataan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan hasil analisas kebutuhan jabatan.
20
Tabel 2.1.
No
1 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi 2 Proporsi penerimaan Pegawai Baru GTT/PTT/ Umum Proporsi penerimaan Pegawai Baru IPDN
2
3
4
Persentase pemenuhan kekosongan jabatan Persentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Ken aikan Gaji Berka la Persentase akurasi data kepegawaian
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya (Renstra)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Target Renstra SKPD Tahun Ke
Realisasi Capaian Tahun ke
1
2
3
4
5
1
2
6 59,79 %
7 54,86 %
8 24,56 %
9 23,33 %
10 29,98 %
11 0
12 0
100 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
6,00 %
6,00 %
8,00 %
100 %
66,88 %
29,44 %
27,60 %
27,60 %
47,55 %
66,88 %
28,41 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
89,98 %
105,07 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
109,65 %
3
4
5
--
--
100 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3
Rasio Capaian Tahun ke
4
5
1
2
3
4
5
14 4,73 %
15 0
16 0
17 0
18 136, 00 %
19 20, 27 %
20 0
6,00 %
0
75, 00 %
75, 00 %
100 %
75, 00 %
0
23,08 %
21,16 %
47,70 %
100, 00 %
96, 50 %
86, 23%
76, 66 %
100 ,31 %
124,85 %
100,00 %
80,82 %
126,76 %
105, 124 07 ,85 % %
100, 00 %
80, 82 %
126 ,76 %
100,00 %
96,17 %
93,24 %
98,76 %
109, 100 65 ,00 % %
96, 17 %
93, 24 %
98, 76 %
13 33,43 %
21
1 5
2 Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai 6
Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian
3
4
--
--
--
--
--
--
5 100 %
6 100 %
7 100 %
8 100 %
9 100 %
10 100 %
11 96,67 %
12 86,67 %
13 80,00 %
14 100,00 %
15 91,67 %
16 96, 67 %
17 86, 67 %
100 %
4,00 %
4,00 %
2,00 %
4,17 %
4,17 %
4,00 %
6,00 %
2,13 %
4,17 %
20,83 %
100 ,00 %
100 %
91,67 %
91,67 %
93,33 %
93,33 %
100 %
70,67 %
70,67 %
62,67 %
90,00 %
102 %
70, 67 %
18 80, 00 %
19 100 ,00 %
20 91, 67 %
150, 106, 00 00 % %
100 ,00 %
499 ,52 %
70, 67 %
90, 102 00 ,00 % %
62,6 7 %
22
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang : Isu-isu strategis pelayanan dibidang kepegawaian sampai saat ini adalah pandangan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan layanan publik belum optimal akibat lemahnya profesionalisme aparatur , rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan regulasi yang mengikat. Disamping itu pendistribusian dan penempatan ASN belum merata disetiap SKPD terutama UPTD dibidang pendidikan yang berada di daerah
terpencil
karena
adanya
moratorium
pegawai,
selain
itu
kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki.
Jika dicermati persepsi masyarakat
terhadap kondisi Aparatur Sipil Negara sangat wajar karena kondisi saat ini
sistem
pembinaan
ASN
belum
menggunakan
manajemen
pengembangan sumberdaya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sesuai harapan masyarakat karena pembinaan dan pengembangan karir jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karir yang jelas.
Dari identifikasi isu-isu
pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka kebijakan Bupati
Malang
dalam
menyusun
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah 2016 – 2021 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015 dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
2016-2021
yang
selanjutnya
digunakan
sebagai
landasan penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah daerah Renstra periode RPJMD
2016-2021
5 (lima) tahunan ini merupakan penjabaran
khususnya
program
pembangunan
bidang
kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Memperluas
Kabupaten inovasi
Malang dan
2016-2021
reformasi
dalam
birokrasi
Misi
demi
Kedua
tata
:
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Dari misi tersebut telah teridentifikasi permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan adalah Permasalahan dibidang reformasi birokrasi dan Sumberdaya Manusia Aparatur diantaranya
23
belum
tuntasnya
penegakan
disiplin
dan
sanksi
administrasi
kepegawaian, masih adanya kasus pelanggaran disiplin kepegawaian (
pidana/gratifikasi/praktek
korupsi,kolusi
dan
nepotisme/KKN
).
Sedangkan pelayanan dibidang pelayanan publik walaupun setiap tahun sudah dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Malang
namun tetap harus
melakukan inovasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat bagaimana setiap layanan memiliki standar pelayanan dan sesuai standar
operasional
prosedur,
serta
melaksanakan
keterbukaan
informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan isu-isu strategis bidang kepegawaian tersebut tidak terlepas dari pengaruh internal dan ektsternal Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
serta
perubahan
ketentuan
peraturan
perundangan di bidang kepegawaian. Adapun keterkaitan isu strategis dengan pengaruh lingkungan adalah Perkembangan Teknologi informasi. Tuntutan arus globalisasi dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan tantangan yang harus direspon dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan
efisiensi
dan
efektifitas
kinerja
dan
manajemen
kepegawaian, tetapi apabila perkembangan teknologi informasi tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas akan menghambat sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian. 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih : Visi
Pembangunan
Kabupaten
Malang
berpedoman
pada
arah
pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 24
Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep. Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
untuk
periode
2016-2021,
dicanangkan
Visi
Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki
Mental
Bekerja
Keras
Guna
Mencapai
Kemajuan
Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Penggunaan
istilah
MADEP-MANTEB-MANETEP
merupakan
filosofi
pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,
langkah
penyelenggara
dan
tindakan
pemerintahan
nyata
tanpa
bagi
segenap
mengabaikan
komponen
mandat
yang
diberikannya. Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada Misi ke : 25
2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi; Secara substantif, misi pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021 yang akan diemban oleh
Badan Kepegawaian Daerah masuk dalam
dimensi aspek pembangunan non fisik (Spritual) yaitu Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi. Searah dengan Visi dan Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai pendukung kepala daerah yang memiliki tugas dalam Perencanaan ( Formasi ) rekruitmen CPNS, Pengangkatan dan pemindahan pegawai, Penempatan pegawai, Penggajian pegawai, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan, Sanksi pelanggaran disiplin
PNS
/punishment
,
Pemberian
Penghargaan/Reward
dan
pensiun. 3.3. Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dilihat dari Program Utama pembangunan daerah antara lain : 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah Faktor Penghambat : •
Rendahnya
pemahaman
aparatur
terhadap
perkembangan
peraturan bidang kepegawaian; •
Diberlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara,
sehingga
diperlukan
perubahan
dan
penyesuaian secara terencana dan terprogram; •
Adanya Sumberdaya Aparatur yang perlu dikembangkan wawasan dan kemampuan teknisnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Faktor Pendorong : •
Tersedianya SDM aparatur yang mengelola manajemen kepegawaian yang dapat dikembangkan;
•
Tersedianya
sarana
ketrampilan
dan
dan
prasarana
profesionalisme
untuk
pegawai
menyelenggarakan untuk
mendukung
kualitas pelayanan ;
26
•
Tersedianya
aparatur
untuk
dikembangkan
melalui
bimtek
/pelatihan kepegawaian untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Faktor Penghambat •
Terbatasnya formasi pegawai sebagai pengganti pensiun;
•
Penataan/penempatan aparatur yang belum merata di setiap SKPD dan UPTD terutama di rombel pendidikan ;
•
Belum
terintegrasinya
sistem
database
kepegawaian
antara
database Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan database dimasing-masing SKPD; •
Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi masingmasing individu pegawai;
•
Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai;
Faktor Pendorong : •
Meningkatnya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan ;
•
Tersedianya sarana prasarana informasi kepegawaian sebagai penyedia
database
kepegawaian
yang
valid
yang
dapat
dikembangkan; •
Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur sesuai tugas dan fungsi;
•
Komitmen
penegakan
disiplin
untuk
penurunan
pelanggaran
disiplin dan pelanggaran hukum pegawai. 3.4. Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Malang sangat terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang diharapkan memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem pusat pelayanan jaringan sarana perwilayahan sebagai pusat kegiatan nasional. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah khususnya pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan. Dari isu strategis tersebut sasaran yang disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah kedepan adalah penataan jaringan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian melalui Sistem Aplikasi 27
Pelayanan Kepegawaian (SAPK),penataan tata naskah kepegawaian dan pengembangan data elektronik , dengan tersedianya sistem jaringan yang terkoneksi dengan SKPD yang ada diwilayah, maka diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik di era globalisasi. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada
konteks
global,
pemerintah
daerah
diharapkan
mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten Malang saat ini dan ke depan, terdapat tiga masalah (dan sekaligus potensi) pembangunan yang harus menjadi titik perhatian Pertama adalah masalah kemiskinan Kedua adalah dari potensi pariwisata dan Ketiga adalah terkait dengan isu lingkungan hidup. Isu-isu Strategis pada RPJMD 2016-2021 merupakan bagian tahapan pembangunan ketiga RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk
dilaksanakan
dan
diselesaikan
secara
berkesinambungan.
Prioritas utama tahapan pembangunan ketiga pada penentuan isu-isu strategis antara lain. Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembehanan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan
pelayanan
dapat
dilaksanakan
dengan
penggunaan
teknologi
informasi (TI). Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun
2016
-
2021
yang
harus
ditangani
secara
berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur atas pentingnya revolusi mental melalui pembinaan pegawai; 28
2.
Peningkatan dukungan introduksi budaya disiplin, taat hukum, inovatif,jujur dan sederhana dikalangan aparatur dan lembaga publik melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;
3.
Peningkatan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
melalui
pengembangan
inovasi
teknologi
informasi
kepegawaian; 4.
Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi ;
5.
Peningkatan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
melalui
monitoring dan evaluasi kinerja pegawai ; Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumberdaya Aparatur
dalam
Penataan
Pegawai
Yang
Proporsional
Pembangunan Sumberdaya Aparatur Yang Profesional
Menuju
sasaran jangka
menengah pada Badan Kepegawaian Daerah akan dilaksanakan melalui 2 (dua) sasaran strategis yaitu : 1. Peningkatan kapasitas sumbedaya aparatur; 2. Peningkatan
kinerja
birokrasi
dan
layanan
publik
melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Malang, dalam menyelenggarakan
pemerintahan
Aparatur Sipil Negara dalam
yang mengarah
pada
manajemen
mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil
Bupati Malang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 2016 – 2021 Pada Visi "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" Badan
Kepegawaian
Memperluas
inovasi
Daerah dan
akan
mendukung
reformasi
birokrasi
MISI demi
ke
2
tata
yaitu kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Perumusan Misi tersebut searah dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan
cita-cita
sebagaimana
tercantum
bangsa dalam
dan
mewujudkan
pembukaan
tujuan
Undang-Undang
negara Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG: 4.2.1 Tujuan Strategis Dalam rangka mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
30
Indikasi tercapainya tujuan adalah peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesional, berperilaku produktif dan disiplin taat pada peraturan dilakukan melalui : 1) Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi aparatur daerah melalui
Bimbingan teknis/sosialisasi dan
pelatihan kepegawaian; 2) Pembinaan dan pengembangan aparatur yang berkompeten melalui pengembangan sistem pola karir,penataan aparatur yang
profesional
database
dan
proporsional,tersedianya
kepegawaian
penggajian
yang
yang
lebih
valid,
akurasi
penerapan
sistem
bebasis
kinerja,
sejahtera
peningkatan kualifikasi pendidikan ASN di daerah dan penegakan disiplin. 4.2.1 Sasaran Strategis Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan potensi dan permasalahan internal maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan secara terukur direncanakan setiap tahunnya. Adapun 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur. Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan kompetitif
dilaksanakan
melalui
Bimbingan
teknis
dan
sosialisasi peraturan kepegawaian agar terwujud pelayanan publik yang baik dan profesional bagi aparatur didaerah. Ditetapkan indikator program /kinerja 2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Untuk mendukung visi Bupati dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan aparatur ditetapkan 3 (tiga) indikator keberhasilan program : 1. Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur terdapat 8 (delapan) indikator sasaran yang ditetapkan mencakup : 1) Persentase assessment penataan
pegawai
mengikuti
indikator calon
tes
sasaran
pejabat
yang
phisikologi
ditetapkan berkualitas
dan
untuk dan
berkompetensi;
31
2) Persentase pemenuhan
kekosongan jabatan indikator
sasaran ditetapkan untuk pelantikan jabatan yang kosong disetiap SKPD baik jabatan yang ditinggalkan karena pensiun maupun karena rotasi/mutasi pada jabatan struktural maupun fungsional; 3) Persentase
ketepatan
pemrosesan
keputusan
kepangkatan/gaji berkala indikator sasaran ditetapkan untuk
peningkatan
kesejahteraan
pegawai
melalui
sistem penggajian berbasis kinerja; 4) Persentase Akurasi data kepegawaian indikator sasaran ditetapkan jaringan
untuk update data kepegawaian sistem
kepegawaian
yang
valid
dalam sebagai
pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian; 5)
Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru indikator sasaran
ditetapkan
untuk
memenuhi
kekurangan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang pensiun setiap tahunnya, walaupun indikator ini sangat
berat
Kepegawaian
untuk
mencapainya
Kabupaten
tetapi
Badan
akan
tetap
Malang
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, 6) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas indikator sasaran ini ditetapkan pemberian
bantuan
bagi
ASN
yang
melanjutkan
pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui anggaran APBD Kabupaten; 7) Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian
indikator sasaran ditetapkan
bagi ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijasah
untuk
pengakuan
Ujian
penyetaraan
pendidikan dan kepangkatan; 8) Persentase
aparatur
yang
pensiun,karis/karsu
dan
sasaran
untuk
ditetapkan
menerima
Satya
keputusan
Lancana
memproses
indikator
administrasi
kepegawaian untuk usulan pegawai yang pensiun, pengurusan karis/karsu dan usulan penghargaan satya lancana;
32
2. Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru indikator sasaran ditetapkan untuk memenuhi kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang pensiun setiap tahunnya, walaupun indikator ini sangat berat
untuk
Kabupaten
mencapainya
Malang
akan
tetapi tetap
Badan
Kepegawaian
mengusulkan
kepada
Pemerintah Pusat, 3. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai indikator sasaran ini ditetapkan untuk memproses kasus
pelanggaran
disiplin
pegawai
dan
agar
terjadi
penurunan setiap tahunnya. Adapun Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran serta target capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel. 4.1.1
33
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tabel 4.1.1 NO (1) 1.
TUJUAN
SASARAN
(2) Peningkatan 1. kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
(3) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
INDIKATOR SASARAN (4) Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik
FORMULA/ RUMUS (5) Jumlah peserta dengan nilai baik
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
5 (10)
6 (11)
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
89,53%
91,62%
93,71 %
95,80 %
97,88 %
100 %
14,17 %
13,31 %
16,59 %
17,85 %
18,74 %
18,74 %
5,26 %
27,78 %
4,35 %
4,55 %
4,76 %
5,00 %
Jumlah peserta
Persentase tingkat kompetensi aparatur
Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat , pendidikan,diklat ) Jumlah Aparatur
Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru
Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima Jumlah CPNS yang dibutuhkan Jumlah pelanggaran tahun ini - tahun lalu Pelanggaran tahun lalu
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
34
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 disusun strategi dan kebijakan sebagai berikut : Dalam rangka mencapai tujuan Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dilakukan 4 (empat) strategi sebagai berikut : 1) Terselenggaranya
Bimtek/sosialisasi
guna
peningkatan
kapasitas
aparatur ; 2) Terwujudnya
aparatur
yang
kompeten
dan
profesional
melalui
pembinaan dan pengembangan aparatur; 3) Terwujudnya rekruitmen Aparatur sipil Negara yang transparan, bebas KKN; 4) Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku aparatur dan etika profesi. Dengan 8 (delapan) kebijakan sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan
bimbingan teknis/ sosialisasi peraturan bidang
kepegawaian; 2) Menyelenggarakan,assesment dan pengembangan kompetensi melalui pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar,pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah; 3) Melaksanakan penataan personil sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima); 4) Pemberian
keputusan
kepangkatan
dan
penggajian
sesuai
ketententuan dan peraturan perundangan; 5) Pengembangan aplikasi SIMKA dan update database kepegawaian; 6) Pembekalan bagi aparatur yang purna tugas, proses administrasi kepegawaian unsulan pensiun, karis/karsu dan satya lencana yang cepat dan tepat; 7) Penyelenggaraan seleksi Apartur Sipil Negara melalui sistem CAT; 8) Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku dengan menindak tegas pelanggaran hukum dan disiplin aparatur.
35
Tujuan dan Sasaran , Staretgi dan Kebijakan Tabel 4.1.2 VISI
Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP
MISI
Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
Tujuan 1
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1
2
3
4
1.
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
Sasaran 1.
1.
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Strategi 1
1
Terselenggaranya Bimtek/sosialisasi guna peningkatan kapasitas aparatur
Kebijakan 1
1
Menyelenggarakan bimbingan teknis/ sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
Sasaran 2.
2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
Strategi 2
2
Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional melalui pembinaan dan pengembangan aparatur
Kebijakan 2
2
Menyelenggarakan,assesment dan pengembangan kompetensi melalui pemberian bantuan tugas belajar / ijin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah
Kebijakan 3
3. Melaksanakan
Kebijakan 4
4. Pemberian
penataan personil sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) keputusan kepangkatan dan penggajian sesuai ketententuan dan peraturan perundangan
36
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1
2
3
4 Kebijakan 5
Kebijakan 6
Strategi 3
3.
Strategi 4
4.
Terwujudnya rekruitmen Aparatur sipil Negara yang transparan, bebas KKN Penyelenggaraan penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku aparatur dan etika profesi
Kebijakan 7
Kebijakan 8
5. Pengembangan
aplikasi SIMKA dan update database kepegawaian 6. Pembekalan bagi aparatur yang purna tugas, proses administrasi kepegawaian unsulan pensiun, karis/karsu dan satya lencana yang cepat dan tepat 7. Penyelenggaraan seleksi Aparatur Sipil Negara melalui sistem CAT 8. Penyelenggaraan
penegakan peraturan disiplin kode etik dan perilaku dengan menindak tegas pelanggaran hukum dan disiplin aparatur
37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan diperlukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dan dijabarkan
kedalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut : 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 Pemerintah Kabupaten
Malang
adalah
Optimalisasi
kinerja
birokrasi
dan
pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja. Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan
strategis
yang
menjadi
pedoman
operasional
dalam
melaksanakan program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis 2016-2021 Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
kedalam
program
pembangunan melalui program utama dan program penunjang. Adapun program utama dan program penunjang/rutin sebagai berikut : 5.1.1 Program Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur . Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kualitas kinerja SDM Pemerintah Daerah. Indikator kinerja program atau outcome Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian yang memiliki nilai kategori baik indikator kinerja output sebagai berikut : Output indikator kegiatan ini adalah Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian yang memiliki nilai kategori baik 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
38
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Indikator Program ini terdiri dari 3 (tiga) indikator outcome yaitu : 1) Persentase tingkat kompetensi aparatur; 2) Persentase proporsi penerimaan pegawai baru; 3) Persentase penurunan pelanggaran disiplin. Output indikator kegiatan Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur terdiri dari : 1) Persentase
pegawai
mengikuti
tes
phisikologi
dan
assessment; 2) Persentase
ketepatan
pemrosesan
keputusan
kepangkatan/gaji berkala; 3) Persentase Akurasi data kepegawaian; 4) Persentase
aparatur
yang
menerima
keputusan
pensiun,karis/karsu dan Satya Lancana 5) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas; 6) Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian; 7) Persentase Proporsi penerimaan pegawai baru; 8) Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur 5.1.1
Program
Rutin/Pendukung
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang terdiri dari : 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program ini merupakan program rutin untuk mendukung tujuan dan capaian pelayanan administrasi perkantoran. Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
pelayanan
administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan publik dibidang kepegawaian. Indikator outcome program adalah Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran indikator output secara umum adalah penyediaan jumlah sarana perkantoran untuk menunjang kerja dikantor; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini merupakan program rutin untuk mendukung sarana dan prasarana terkait penyediaan kebutuhan sarana prasarana kantor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 39
kebutuhan sarana dan prasarana baru dan pemeliharaan sarana prasarana agar dapat dipakai secara optimal. Indikator outcome program adalah Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur output secara umum adalah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan jumlah peralatan yang diperbaiki dalam setahun; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini untuk mendukung sarana aparatur terkait penyediaan Program
dan ini
pengadaan
untuk
pakaian
meningkatkan
hari-hari
tertentu
kedisiplinan
dan
keseragaman aparatur. Indikator outcome program adalah Cakupan disiplin aparatur Output
kegiatan
pengadaan
pakaian
hari-hari
tertentu
dilakukan dalam 2 (dua) tahun sekali; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini untuk mendukung pengetahuan dan ketrampilan SKPD
untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
aparatur.
Indikator
outcome
program
adalah
Cakupan
pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur SKPD. Output kegiatan ini jumlah aparatur yang dikirim mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/kursus-kursus
singkat
dan
pelatihan dalam 1 (satu) tahun ; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini untuk mendukung laporan keuangan. Indikator outcome program adalah Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku tepat waktu dan akuntabel Output kegiatan ini jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 1 (satu) tahun. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021 terinci sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 9 ( sembilan ) kegiatan, yaitu ; 1.1.
Penyediaan jasa surat menyurat 40
1.2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.3.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan ;
1.4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
1.5.
Penyediaan alat tulis kantor ;
1.6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
1.7.
Penyediaan komponem instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
1.8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
1.9.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu : 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 2.2. Pengadaan Mebeleur ; 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional ; 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
dilaksanakan melalui 1 (satu)
kegiatan, yaitu : 3.1.
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu;
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
dilaksanakan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu ; 3.1
Pendikan dan Pelatihan Formal.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :. 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 5.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran ; 5.3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Prioritas Program Utama 1. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
dilaksanakan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah. 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan
melalui
9 (sembilan) kegiatan, yaitu : 3.1
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS;
3.2
Seleksi Penerimaan Calon PNS ; 41
3.3
Penempatan PNS ;
3.4
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS ;
3.5
Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;
3.6
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi ;
3.7
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS ;
3.8
Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas ;
3.9
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Penyajian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel 5. 1.
42
Tabel.5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tujuan
1
Sasaran
2
Idikator Sasaran
3
kod e
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program ( outcome) Dan Kegiatan
Data Capaian Pada Awal Perenca naan
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp. (dlm jutaan )
Targe t
Rp. (dlm jutaan )
Target
Tahun 2019
Rp. (dlm jutaan )
Targe t
Rp. (dlm jutaan )
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
Target
Rp. (dlm jutaan )
Target
LOKA SI
Rp. (dlm jutaan )
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
100%
100%
388.56 1.050
100%
429.500. 000
100%
472.50 0.000
100%
520.00 0.000
100%
572.50 0.000
100%
2.383. 061. 050
Penyediaan jasa surat menyurat
1000 lbr
1000 lbr
12.326. 000
1000 lbr
14.000. 000
1000 lbr
15.000. 000
1000 lbr
16.500. 000
1000
18.500. 000
1000 lbr
76.326. 000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
36 kali
36 kali
6.600. 000
36 kali
7.000.000
36 kali
8.500. 000
36 kali
9.000. 000
36 kali
10.000. 000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
156 ok
156 ok
108.18 0.000
156 ok
119.000. 000
156 ok
131.00 0.000
156 ok
144.00 0.000
156 Ok
159.00 0.000
156 ok
661.180. 000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
63 jenis
75 jenis
69.166. 250
75 jenis
76.000. 000
75 jenis
84.000. 000
75 jenis
93.000. 000
75 jenis
101.00 0.000
75 jenis
423.166. 250
21 BKD
41.100. 000
43
1
8
II
2
3
4
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
6
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9 Jenis / 115884 lbr
9 jenis
65.667. 800
10 jenis
72.000.0 00
10 jenis
79.000. 000
10 jenis
87.000. 000
10 jenis
96.000. 000
10 jenis
399.667. 800
11 jenis
11 jenis
10.809. 000
11 jenis
12.000.0 00
11 jenis
13.000. 000
11 jenis
14.000. 000
11 jenis
16.000. 000
11 jenis
65.809. 000
36 eks
36 eks
3.240.0 00
36 eks
3.500.00 0
36 eks
4.000.0 00
36 eks
4.500.0 00
36 eks
5.000.0 00
36 eks
20.240. 000
1180 pack/d os
844 pack/d os
27.047. 000
1180 pack/ dos
30.000.0 00
1180 pack/ dos
33.000. 000
1180 pack/ dos
36.000. 000
1180 pack/ dos
39.000. 000
1180 Pack/ dos
165.047. 000
5 org
169 ok
49.300. 000
5 org
54.000.0 00
5 org
59.000. 000
5 org
65.000. 000
5 org
72.000. 000
5 org
299.300. 000
169 ok
198 ok
36.225. 000
5 org
42.000.0 00
5 org
46.000. 000
5 org
51.000. 000
5 org
56.000. 000
5 org
231.225 .000
100%
100%
250.22 5.950
100%
275.000. 000
100%
302.00 0.000
100%
333.00 0.000
100%
367.00 0.000
100%
1.527. 225. 950
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
37 jenis
17 jenis
128.00 0.000
25 jenis
141.000. 000
27 jenis
155.00 0.000
30 jenis
171.00 0.000
35 jenis
188.00 0.000
35 jenis
783.000. 000
Pemelihara an rutin/berk ala gedung kantor
1 unit/ 2 org
1 unit/ 2 org
56.400. 000
1 unit/ 2 org
62.000.0 00
1 unit/ 2 org
68.000. 000
1 unit/ 2 org
75.000. 000
1 unit/ 2 org
83.000. 000
1 unit/ 2 org
344. 400.000
21
BKD
44
1
2
3
4
5 Pemelihara an rutin / berkala kendaraan dinas /operasion al Pemelihara an rutin/ berkala perlengkap an gedung kantor Peningkat an Disiplin Aparatur Pengadaa n pakaian hari-hari tertentu Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidika n dan Pelatihan Formal Peningkat an Pengemb angan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6
Cakupan disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur
Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7 unit
7 unit
43.840. 000
7 unit
48.000.0 00
7 unit
53.000. 000
7 unit
58.000. 000
7 unit
64.000. 000
7 unit
266.840. 000
4 jenis
4 jenis
21.985. 950
4 jenis
24.000.0 00
4 jenis
26.000. 000
4 jenis
29.000. 000
4 jenis
32.000. 000
4 jenis
132.98 5.950
100%
100%
58.290 .000
-
100%
62.000 .000
100%
-
100%
64.000 .000
100%
-
70 org
62.000. 000
0
-
70 org
64.000. 000
70 org
184.290. 000
16.000.0 00
100%
17.000 .000
100%
19.000 .000
100%
21.000 .000
100%
23.000 .000
0 org
70 org
58.290. 000
100%
100%
15.000 .000
100%
21
184.290 .000
BKD
BKD
50 org
10 org
15.000. 000
10 org
16.000. 000
10 org
17.000. 000
10 org
19.000. 000
10 org
21.000. 000
10 org
100%
100%
29.588 .000
100%
32.000.0 00
100%
34.500 .000
100%
37.000 .000
100%
40.000 .000
100%
23.000. 000 43. 000. .000
BKD
5 bidang Laporan/ dokumen
5 bidang
15.048. 000
5 bidan g
16.000. 000
5 bidang
17.000. 000
5 bidan g
18.000. 000
5 bidang
19.000. 000
5 bidang
20.000. 000
45
1
2
3
4
5
6
Penyusun an Laporan Keuangan Semestera n Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
Peningkata n Kapasitas sumberday a aparatur
Meningka tnya ketrampil an dan pengetah uan aparatur
PENINGKA TAN KAPASITAS SUMBERDA YA APARATUR
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisa si kepegawaian yang memiliki nilai baik
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah Peningkata n kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkata n kompetensi dan profesionali sme aparatur
Terwujud nya aparatur yang kompete n dan profesion al
PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN APARATUR
Persentase Tingkat kompetensi aparatur
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5 bidang Laporan/ dokumen
5 bidang
5.448 000
5 bidan g
6.000. 000
5 bidang
6.500.0 00
5 bidan g
7.000.0 00
5 bidang
8.000. 000
5 bidang
9.000. 000
5 bidang Laporan/ dokumen
5 bidang
9.092. 000
5 bidan g
10.000.0 00
5 bidang
11.000. 000
5 bidan g
12.000. 000
5 bidang
13.000. 000
5 bidang
14.000. 000
100%
80,00 %
138.59 4.500
82,00 %
152.000. 000
84,00%
167.000 86,00 183.500. 000 % 000
88,00 %
202.000. 000
21
90,00% 222.200. 500 BKD
1402 org
200 org
86,90%
89,53 %
138.59 4.500
2.072. 688. 500
200 org
152.000. 000
200 org
167.00 0.000
200 org
91,61 %
3.827. 000.000
93,70%
4.306. 500. 000
95,79 %
183.50 0.000
4.722. 800. 000
200 org
97,88%
202.00 0.000
5.244. 800. 000
200 org
100%
222.200. 500
5. 934. 800. 000
BKD
46
1
2
3
4
5
7
9
Penyusuna n Rencana Pembinaan Karir PNS (Assesmen t)
1091 org
50 org
Kegiatan Penempata n PNS
5087 pejabat
519 pejabat
Penataan Sistem administra si Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
15936 ASN
Pembangu nan/Penge mbangan Sistem Informasi Kepegawaia n Daerah Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berpestasi Pemberia n bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas Program lanjutan S1/DIV Program Tugas Belajar Baru S1/DIV
6
10 175.000. 000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 2.022. 000.000
250 org
1.500.000. 000
250 org
1.500. 000.000
250 org
1.500. 000.000
254 org
1.524. 000.000
337 org
200.000 .000
219 pejaba t
300.000. 000
250 pejabat
325.000. 000
274 pejab at
350.000. 000
281 pejabat
400.000 .000
233
425.000. 000
5630 ASN
250.000 .000
3894 ASN
500.000. 000
3241 ASN
450.000. 000
5291 ASN
500.000. 000
3490 ASN
550.000 .000
3674 ASN
600.000. 000
24739 data PNS
7743 data PNS
350.000 .000
4418 data PNS
600.000. 000
5005 data PNS
650.000. 000
6304 data PNS
800.000.0 00
5531 data PNS
1.000. 000.000
5531 data PNS
1.000. 000.000
1339 PNS
1339 PNS
198.984 .000
1350
219.000. 000
1375
240.500.0 00
1400
265.00 0.000
1450
291.000 .000
1500
295.000 .000
92 orang/ PNS
11 org/ PNS
102.300 .000
7 org/ PNS
122.000. 000
7 org/ PNS
146.00 0.000
6 org/ PNS
140.00 0.000
6 org/ PNS
140.00 0.000
6 org/ PNS
140.00 0.000
9 orang
9
54.000. 000
3
18.000.0 00
3
18.000. 000 2
12.000. 000
2
12.000. 000
2
12.000. 000
21
47
1
2
3
Terwujud nya pengem bangan aparatur melalui rekruit men CPNS Terwujud nya apartur yang berdisiplin dan berkuali tas
4
5 Program lanjutan S2 Program Tugas Belajar Baru S2 Program lanjutan S3 Program Tugas Belajar Baru S3 Pelaksan aan Ujian Dinas dan Ujian Penyesua ian Ijasah Monitorin g evaluasi dan pelaporan Kegiatan Seleksi Penerima an CPNS pelamar umum Tanaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan Proses penangan an kasuskasus pelanggar an disiplin PNS
6
Jumlah kebutuhan tambahan Formasi CPNS
7
9
10
11
12
2 orang
2
48.000. 000
2
24.000.0 00
2
80.000. 00
13
14
2
48.000. 000
2
80.000. 000
15
16
2
48.000. 000
2
17
18
19
20
2
48.000. 000
2
48.000. 000
2
80.000. 000
2
80.000. 000
80.000. 000
890 org
125 org
30.300. 000
110 org
33.000.0 00
115 org
36.000. 000
120 org
40.000. 000
125 org
44.000. 000
130 org
50.000. 000
1425 buku
452 buku
48.104. 000
500 buku
53.000.0 00
500 buku
58.000. 000
500 buku
64.000. 000
500 buku
70.000. 000
500 buku
77.000. 000
1095 CPNS
1328 CPNS
718.000 .000
1328 CPNS
550.000. 000
1492 CPNS
972.000. 1605 000 CPNS
1.138. 800.000
1685 CPNS
1.300. 800.000
1686 CPNS
1.300. 800.000
229 ASN
50 ASN
48 ASN
46 ASN
44 ASN
21
42 ASN
40 ASN
48
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut : Tujuan dan sasaran strategis Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu : 1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur; 2. Peningkatan
kinerja
birokrasi
dan
layanan
publik
melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur; Untuk lebih jelasnya hubungan antara tujuan,sasaran dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No 1.
TUJUAN Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
SASARAN STARETGIS Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
INDIKATOR KINERJA 1. Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik;
2. Persentase tingkat kompetensi Peningkatan aparatur : kinerja birokrasi dan 2.1 Persentase pegawai layanan publik mengikuti tes phisikologi peningkatan dan assessment; kompetensi 2.2 Persentase pemenuhan dan kekosongan jabatan; profesinalisme 2.3 Persentase ketepatan aparatur pemrosesan keputusan kepangkatan/gaji berkala; 2.4 Persentase Akurasi data kepegawaian; 2.5 Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,karis/karsu dan Satya Lancana; 4.7 Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas; 4.8 Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian.
49
No
TUJUAN
SASARAN STARETGIS
INDIKATOR KINERJA 3.
Persentase proporsi penerimaan pegawai baru
4. Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur
Sedangkan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut ini :
50
Tabel . 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO.
INDIKATOR
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
2. 3. 4.
(3) Persentase aparatur yang mengikuti bimtek / pelatihan kepegawaian Persentase tingkat kompetensi aparatur Persentase proporsi penerimaan pegawai baru Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur
TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN
PADA AKHIR
(2)
Tahun 1 2016 (4)
Tahun 2 2017 (5)
Tahun 3 2018 (6)
Tahun 4 2019 (7)
Tahun 5 2020 (8)
Tahun 6 2021
PERIODE RPJMD (9)
100%
80,00%
82,00%
84,00 %
86,00 %
88,00 %
90,00 %
90,00 %
89,53%
89,53%
91,61%
93,70 %
95,79 %
97,88 %
100 %
100 %
33,96%
14,17%
13,31%
16,59%
17,85%
18,74%
18,74%
99,99%
23,27%
5,26%
27,78%
4,35%
4,55%
4,76%
5,00
26,82%
Tahun 0 (1) 1.
KONDISI KINERJA
51
PENUTUP Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang sangat erat kaitannya dengan proses penetapan arah dan kebijakan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021), bagaimana pencapaiannya dan langkah-langkah apa akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai program Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar dapat terwujud. Disamping Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 sekaligus menjadi landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan kegiatan dimasing-masing bidang untuk periode satu tahun. Dalam upaya pencapaian visi, misi dan program kerja hendaknya selalu diarahkan pada upaya percepatan revolusi mental aparatur dan reformasi birokrasi sesuai dengan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Malang 2016 – 2021. Upaya tersebut akan dilakukan dengan
berbagai
langkah
dan
strategi
menuju
sistem
manajemen
kepegawaian yang berkembang seperti manajemen : sistem informasi kepegawaian dan database kepegawaian,menegakkan peraturan perudangundangan bidang kepegawaian dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada secara berkelanjutan selama lima tahun kedepan
agar mampu mencapai
harapan dan cita-cita. Walaupun dalam upaya mewujudkan aparatur birokrasi yang proporsional bersih dan profesional bukan hal yang mudah, namun Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
sebagai
perangkat
daerah
mempunyai peran dalam mengemban amanat Bupati Malang. Badan Kepegawaian Daerah memiliki kewajiban mengaktualisasikan tupoksi nya untuk lima tahun kedepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi
dan
mengelola pelayanan manajemen kepegawaian. Seiring dengan perubahan kepegawaian yang berkembang secara terus menerus semoga Badan Kepegawaian
Daerah
mampu
menghadapi tuntutan
perubahan
dan
pardigma menuju perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Dengan disusunya dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian 2016 – 2021 mudah-mudahan semua rencana kegiatan
dan pelaksanaan
program kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memenuhi harapan masyarakat.
52
KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq Kabupaten
Malang
dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah dapat
menyusun
Rencana
Strategis
Tahun
2016 - 2021. Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar isu – isu dalam penataan manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur di Kabupaten Malang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
professional, dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program BKD lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun
tentu
sangat
diharapkan.
Mudah-mudahan
dengan
disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 atas implementasi pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb Manetep “ pada Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan. Malang,
2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006 Kata Pengantar Renstra 2016
Kata Pengantar Renstra 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG JL. KH. Agus Salim No.7 Telp. / fax. (0341) 364776 - 353375 Email :
[email protected] – Website : //www.malangkab.go.id MALANG 65119
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NOMOR : 800/ /35.07.202 /2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 atas implementasi dan pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang ”Madep Manteb Manetep” melalui program dan kegiatan perlu disusun Recana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; b.
Mengingat
bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; Memperhatikan
: MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERTAMA
: Membentuk Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran ;
KEDUA
: Tugas Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana Diktum PERTAMA adalah : 1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Tahun 2011-2015 termasuk capaian dan kemajuannya; 2. Mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta
dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah; 4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan; 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 6. Menyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. KETIGA
: Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan.
KEEMPAT
: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 1 April
2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPEGAWAIAN DAERAH
Dr. SUWANDI,.MM,.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
NO 1
Lampiran
:
Nomor Tanggal
: :
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 800/ /35.07.202/2016 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021 NAMA
JABATAN
2
3
KEDUDUKAN DALAM TIM 4
1.
Dr. SUWANDI,MM.M.Sc
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Ketua
2.
Drs. SUTRISNO
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Sekretaris
3.
1. ADIONO, SPd.M.Si
Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
2. ABDUL ROKHIM, S.Sos, MM
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
3. SHANTI RISMANDINI, ST.MAP
Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
4. Drs. NAURIL HUDA ABDUL M, M.Sc
Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
5. TRI PRIATMOKO,S.Sos
Plt. Kepala Sub Keuangan pada Kepegawaian Kabupaten Malang
Bagian Badan Daerah
Anggota
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
7. Dra. WISNU MUSTIKAWATI
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
8. Drs. ZAINAL ABIDIN
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
9. AHMAD BUDIANTO, S.Sos. MM
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
6. TRI PRIATMOKO,S.Sos
1
2
3
4
10. LUKMAN HADIONO, SP.d
Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
11. MEILINA ANDRIANI,S.Sos
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Kepala Sub Bidang 12. AGUSTIN PURWANINGRUM,SP.M.Si Kepangkatan dan Penggajian Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang 13. Dra. ANIK SURYANI Kepangkatan dan Penggajian struKtural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sub Bidang 14. HARI WURYANTO, Kepala Kesejahteraan Pegawai pada SH.M.Si Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Sub Bidang 15. MOCH. FIRMANSYAH Kepala Pengembangan Pegawai AMIRULLAH, SP, MT pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
16. VERRA HASTUTY SE,.MMRS
Anggota
TP. Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Anggota
17. NETIEK MAHARANI, ST
Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
18. KHUSNUL ARIFIN, SE
Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 1 April 201601 Met 2007 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. SUWANDI,MM,.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG JL. KH. Agus Salim No.7 Telp. / fax. (0341) 364776 - 353375 Email :
[email protected] – Website : //www.malangkab.go.id MALANG 65119
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NOMOR : 800/ /35.07.202 /2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 atas implementasi dan pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang ”Madep Manteb Manetep” melalui program dan kegiatan perlu disusun Recana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; b.
Mengingat
bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; Memperhatikan
: MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERTAMA
: Membentuk Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran ;
KEDUA
: Tugas Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana Diktum PERTAMA adalah : 1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Tahun 2011-2015 termasuk capaian dan kemajuannya; 2. Mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta
dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah; 4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan; 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 6. Menyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. KETIGA
: Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan.
KEEMPAT
: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 1 April
2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPEGAWAIAN DAERAH
Dr. SUWANDI,.MM,.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
NO 1
Lampiran
:
Nomor Tanggal
: :
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 800/ /35.07.202/2016 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021 NAMA
JABATAN
2
3
KEDUDUKAN DALAM TIM 4
1.
Dr. SUWANDI,MM.M.Sc
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Ketua
2.
Drs. SUTRISNO
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Sekretaris
3.
1. ADIONO, SPd.M.Si
Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
2. ABDUL ROKHIM, S.Sos, MM
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
3. SHANTI RISMANDINI, ST.MAP
Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
4. Drs. NAURIL HUDA ABDUL M, M.Sc
Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
5. TRI PRIATMOKO,S.Sos
Plt. Kepala Sub Keuangan pada Kepegawaian Kabupaten Malang
Bagian Badan Daerah
Anggota
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
7. Dra. WISNU MUSTIKAWATI
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
8. Drs. ZAINAL ABIDIN
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
9. AHMAD BUDIANTO, S.Sos. MM
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
6. TRI PRIATMOKO,S.Sos
1
2
3
4
10. LUKMAN HADIONO, SP.d
Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
11. MEILINA ANDRIANI,S.Sos
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Kepala Sub Bidang 12. AGUSTIN PURWANINGRUM,SP.M.Si Kepangkatan dan Penggajian Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang 13. Dra. ANIK SURYANI Kepangkatan dan Penggajian struKtural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sub Bidang 14. HARI WURYANTO, Kepala Kesejahteraan Pegawai pada SH.M.Si Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Sub Bidang 15. MOCH. FIRMANSYAH Kepala Pengembangan Pegawai AMIRULLAH, SP, MT pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
16. VERRA HASTUTY SE,.MMRS
Anggota
TP. Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Anggota
17. NETIEK MAHARANI, ST
Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
18. KHUSNUL ARIFIN, SE
Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 1 April 201601 Met 2007 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. SUWANDI,MM,.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
