PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD ) TAHUN 2010 – 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
I. II. III. IV. BAB II
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Penyusunan Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN SKPD
I. II. III. BAB III
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sumberdaya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
I. II. III.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN I. II. III. BAB V
Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan Kebijakan SKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUP LAMPIRAN
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dokumen perencanaan pembangunan yang harus disiapkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kab. Agam Nomor 11
Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Daerah Kab. Agam Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2015, dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam menyusun rangkaian dokumen perencanaan, diantaranya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam mengacu pada visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana strategis BKD memuat perencanaan program/kegiatan untuk jangka waktu lima tahun yang sejalan dengan RPJP dan RPJM Kabupaten Agam yang telah ditetapkan. Sehubungan terjadinya perubahan Struktrur Organsasi dan Tata Kerja (SOTK) pada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011, juga berimplikasi terhadap struktur organisasi yang ada pada masing-masing lembaga teknis dan dinas daerah yang ada, termasuk BKD. Disamping itu, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, maka BKD sebagai salah satu Lembaga Daerah pengambil kebijakan harus menyusun kembali Renstra berdasarkan kondisi awal tahun 2010 serta kemungkinan dan asumsi yang akan dihadapi sampai pada akhir tahun 2015.
3
1.2
Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3952); c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025; d. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan
1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menetapkan visi dan misi BKD dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Agam serta tersusunnya strategi, kebijakan dan prioritas program kegiatan. Juga ditetapkan target dan indikator yang akan dicapai dilingkungan BKD selama kurun waktu 5 tahun ke depan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Agam tahun 2010 – 2015, dimaksudkan antara lain untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), dalam mewujudkan Aparatur yang berkualitas dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai kemampuan manajemen yang baik, serta memberi arah dan pedoman kepada seluruh aparatur BKD dalam mencapai visi dan misi yang diemban sesuai dengan komitmen yang telah disepakati sehingga 4
program dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD, rencana strategis ini ditekankan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) BKD setiap tahunnya. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra BKD Kabupaten Agam tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : Bab I.
Pendahuluan
Bab II.
Gambaran Pelayanan SKPD
Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Bab.VII Penutup
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu SKPD yang bertanggung
jawab
dalam
pengelolaan
dan
pembinaan
kepegawaian,
yang
dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Kepegawaian Daerah memiliki beberapa bidang kewenangan, diantaranya adalah perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah, penyiapan, pelaksanaan pengangkatan,
pemutasian
dan
pemberhentian
PNS,
pengangkatan
dan
pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, penyiapan dan penetapan pensiun PNS, pengaturan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS, pengelola administrasi kepegawaian, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Sejalan dengan bidang kewenangan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah bergerak dalam bidang pemerintahan umum yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pembangunan dibidang pemerintahan adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kualiatas aparatur pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan aparatur pemerintah yang profesional dan handal dalam menghadapi berbagai perkembangan, seiring dengan otonomi daerah dan era perdagangan bebas. Menyikapi hal ini, program/kegiatan BKD Kabupaten Agam diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah meliputi peningkatan sumber daya aparatur, pengembangan karir pegawai, peningkatan disiplin pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian, pendataan dan bezeting pegawai, pengadaan dan mutasi pegawai.
6
2.1.1 Tugas Pokok Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
merupakan
upaya
untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan pegawai, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah. 2.1.2 Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Merumuskan kebijaksanaan di bidang kepegawaian dan diklat. b) Menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. c) Merencanakan pengembangan kepegawaian daerah. d) Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah. e) Menyiapkan
dan
melaksanakan
pengadaan,
pemindahan,
dan
pemberhentian PNS sesuai dengan norma peraturan perundangan. f) Menyiapkan
dan
melaksanakan
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. g) Menyiapkan bahan dan menetapkan pensiun PNS Daerah. h) Menetapkan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma,
standar,
dan
prosedur
yang
ditetapkan
dengan
peraturan
perundang-undangan. i) Menyelenggarakan Administrasi PNS Daerah. j) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PNS Daerah. k) Mengelola sistem informasi kepegawaian daerah. l) Menyampaikan informasi kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
7
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dikelompokan dalam beberapa bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pengadaan dan
Mutasi,
Bidang
Pengembangan
Pegawai,
Bidang
Data
Informasi
Pemberhentian dan Pensiun, dan Bidang Pendidikan dan Latihan. SEKRETARIAT Sekretariat
berfungsi
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan
urusan
kepegawaian, disiplin surat menyurat dan urusan umum lainnya, melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, dan pelayanan administrasi di lingkungan BKD, serta melaksanakan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/ kegiatan. BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI Bidang Pengadaan dan Mutasi berperan dalam perumusan kebijakan teknis pengadaan pegawai meliputi penetapan formasi pegawai dan proses pengadaan, menyiapkan administrasi pengangkatan CPNS, pengangkatan dan penempatan PNS, mengumpulkan dan menfasilitasi proses kenaikan pangkat. BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR Bidang Pengembangan Pegawai berperan dalam penyusunan rencana, menyiapkan bahan evaluasi dan melaksanakan administrasi mutasi jabatan, meliputi mutasi, promosi dan pengembangan karier pegawai, pembinaan dan pengurusan
administrasi
kesejahteraan
pegawai
serta
menyiapkan
bahan
administrasi pemberhentian dan pensiun, penyelesaian hukuman disiplin, dan memberikan bimbingan konseling terhadap pegawai. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bidang
Pendidikan
dan
Pelatihan
bertugas
menyusun
perencanaan
kebutuhan Diklat, mengkoordinasikan kerjasama, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai, diklat Prajabatan dan diklat teknis lainnya. BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Bidang SIMPEG bertugas menyusun, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara dokumentasi, data dan informasi kepegawaian. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi kepegawaian.
8
2.1.3 Struktur Organisasi Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam terdiri dari: 1. Kepala ( Eselon II-b ) 2. Sekretaris ( Eselon III-a ) a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ( Eselon IV-a ) b. Sub Bagian Keuangan ( Eselon IV-a ) c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ( Eselon IV-a ) 3. Bidang Pengadaan dan Mutasi ( Eselon III-b ) a. Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Mutasi ( Eselon IV-a ) 4. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian Aparatur (Eselon III-b ) a. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Karier dan Jabatan ( Eselon IV-a ) 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ( Eselon III-b ) a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional ( Eselon IV-a ) 6. Bidang
Pengembangan
Sistim
Informasi
Manajemen
Kepegawaian
(Eselon III-b ) a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Pengolahan Data ( Eselon IV-a ) 7. Kelompok Jabatan Fungsional 2.2. Sumber Daya SKPD Keadaan Pegawai Kabupaten Agam Pada tahun 2011 jumlah Pegawai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam sebanyak 9.554 orang, terdiri dari 8.967 orang PNS, 359 orang PTT, 228 orang Tenaga Kontrak. Uraian PNS dari 8.967 orang terdiri dari 3.438 orang Gol IV, 3.259 orang Gol III, 2.107 Gol II dan 163 Gol I. Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 antara lain 272 orang lulusan SLTP, 1.824 orang lulusan SLTA, 265 orang Lulusan DI, 2.215 orang Lulusan DII, Lulusan DIII, 3.160 orang lulusan S1, dan 163 orang lulusan S2.
9
1.068 orang
Pada tahun 2012 jumlah Pegawai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam sebanyak 9.429 orang, terdiri dari 8.769 orang PNS, 357 orang PTT, 303 orang Tenaga Kontrak. Uraian PNS dari 8.769 orang terdiri dari 3.703 orang Gol IV, 2.978 orang Gol III, 1.757 Gol II dan 130 Gol I. Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 antara lain 152 orang lulusan SLTP, 1.484 orang lulusan SLTA, 212 orang Lulusan DI, 1.298 orang Lulusan DII, 931 orang Lulusan DIII, 4.351 orang lulusan S1, dan 253 orang lulusan S2. Pada tahun 2013 jumlah Pegawai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam sebanyak 9.247 orang, terdiri dari 8.568 orang PNS, 347 orang PTT, 334 orang Tenaga Kontrak. Uraian PNS dari 8.568 orang terdiri dari 3.703 orang Gol IV, 2.978 orang Gol III, 1.757 Gol II dan 130 Gol I. Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 antara lain 143 orang lulusan SLTP, 1.376 orang lulusan SLTA, 198 orang Lulusan DI, 1.053 orang Lulusan DII, 876 orang Lulusan DIII, 4.550 orang lulusan S1, dan 294 orang lulusan S2. Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2011 jumlah eselon II-a sebanyak 1 orang, Eselon II-b sebanyak 28 orang, eselon III-a sebanyak 56 orang, eselon III-b 105 orang, eselon IV-a sebanyak 482 orang, eselon IV-b sebanyak 139 orang, dan eselon V-a sebanyak 73 orang. Keadaan Pegawai BKD Pada tahun 2011 jumlah Pegawai BKD sebanyak 39 orang, terdiri dari 34 orang PNS, 3 orang PTT, 2 orang Tenaga Kontrak. Uraian PNS dari 34 orang terdiri dari 3 orang Gol IV, 22 orang Gol III, 8 Gol II dan 1 Gol I. Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada BKD Tahun 2011 antara lain 1 orang lulusan SLTP, 6 orang lulusan SLTA, 5 orang Lulusan DIII, 18 orang lulusan S1, dan 4 orang lulusan S2. 10
Pada tahun 2011 jumlah Eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 10 orang. Pada tahun 2012 jumlah Pegawai BKD sebanyak 36 orang, terdiri dari 32 orang PNS, 3 orang PTT, 1 orang Tenaga Kontrak. Uraian PNS dari 32 orang terdiri dari 3 orang Gol IV, 21 orang Gol III, 8 Gol II dan 0 Gol I. Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada BKD Tahun 2012 antara lain 0 orang lulusan SLTP, 6 orang lulusan SLTA, 5 orang Lulusan DIII, 17 orang lulusan S1, dan 4 orang lulusan S2. Pada tahun 2012 jumlah Eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 10 orang. Pada tahun 2013 jumlah Pegawai BKD sebanyak 36 orang, terdiri dari 32 orang PNS, 3 orang PTT, 1 orang Tenaga Kontrak. Uraian PNS dari 32 orang terdiri dari 2 orang Gol IV, 22 orang Gol III, 8 Gol II dan 0 Gol I. Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada BKD Tahun 2013 antara lain 0 orang lulusan SLTP, 6 orang lulusan SLTA, 5 orang Lulusan DIII, 18 orang lulusan S1, dan 3 orang lulusan S2. Pada tahun 2013 jumlah Eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 10 orang. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dalam
rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan
Pemerintah Kabupaten Agam memiliki pola pengembangan karir yang jelas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), sehingga setiap pegawai termotivasi untuk bekerja secara maksimal dengan etos kerja yang tinggi untuk mencapai puncak karirnya. Selain itu pembenahan pola mutasi dan program peningkatan sumber daya aparatur juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparatur.
11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan kepegawaian yang dihadapi selama ini antara lain persoalan rendahnya
kinerja
sumber
daya
rendahnya
tingkat
disiplin,
serta
aparatur, sistem
penyalahgunaan kelembagaan
kewenangan,
(organisasi)
dan
ketatalaksanaan (manajemen) yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari beberapa unit kerja. Upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan kegiatan pembinaan dan penegakan disiplin, penerapan sistem 5 (lima) hari kerja, penerapan prinsip ”the right man on the right place ” dalam upaya pembenahan aparatur, pengiriman tugas belajar dan izin belajar, pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai, dll. Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam antara lain : 1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor dan diklat serta minimnya dana penunjang pendidikan serta pengembangan sistem pendidikan (gedung, diklat, tenaga widyaiswara dan peralatan lainnya). 2. Kurang akuratnya data PNS dan belum maksimalnya fungsi SIMPEG. 3. Belum tersusunnya peta pegawai pada seluruh SKPD, sehingga belum terukurnya kebutuhan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. 4. Belum maksimalnya pelayanan administrasi kepegawaian dan kurang tersosialisasinya sistem mutasi, penghargaan dan penerapan aturan kepegawaian. 5. Belum satu persepsinya penerapan disiplin pada seluruh SKPD 6. Kurang tersedianya PNS yang memenuhi kompetensi jabatan. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Berdasarkan rancangan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dan sesuai dengan visi dan misi BKD dalam mendukung kebijakan dan Program Bupati terpilih untuk priode tahun 2010-2015 dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka BKD perlu 12
menyusun Pemetaan pegawai, analisis kekuatan pegawai dan memaksimalkan fungsi SIMPEG dengan mengunakan pendekatan SWOT atau Analisa Lingkungan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Agam. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan analisa kajian lingkungan strategis (ALI dan ALE) dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi tugas pokok BKD yaitu : a. Penting adanya pemetaan pegawai dan penyusunan jabatan yang tepat. b. Pembentukan dan peningkatan kualitas aparatur yang terampil dan profesional dan peningkatan kompetensi pegawai. c. Memaksimalkan fungsi SIMPEG, sarana dan prasarana penunjang lainnya. d. Menjalin koordinasi yang kuat dengan seluruh SKPD. e. Penerapan aturan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi yang diharapkan untuk lima tahun yang akan datang secara umum adalah, diharapkan masing-masing kegiatan yang ada di BKD dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memenuhi sasaran, dengan didukung oleh perencanaan yang matang, dan tersedianya dana serta Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, hampir setiap kegiatan mengalami keterbatasan dana dan SDM, sehingga kegiatan belum terlaksana tepat waktu. Disamping itu mengingat beban kerja semakin hari semakin meningkat, maka diperlukan tempat/gedung yang lebih kondusif. Sementara gedung yang dipakai saat ini adalah gedung Sekretariat Daerah Kab. Agam. Untuk kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan pengadaan sebuah gedung kantor yang memadai. BKD juga mengusulkan pengadaan sebuah gedung Diklat untuk memfasilitasi kegiatan Diklat yang diselenggarakan setiap tahunnya. Tanpa adanya gedung Diklat, kegiatan tersebut terpaksa dilaksanakan ditempat lain yang membutuhkan biaya lebih besar, waktu yang lebih banyak dan membutuhkan proses yang cukup sulit. Dengan adanya gedung Diklat tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
13
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
VISI DAN MISI SKPD
4.1.1. Visi Pemberian otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan UU nomor 32 Tahun 2004, haruslah diikuti dengan perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan profesional. Untuk itu pemerintah
daerah
pemerintahan
yang
haruslah baik
atau
menerapkan lebih
prinsip-prinsip
dikenal
dengan
penyelenggaraan
Good
Governance.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersifat transparan, akuntabel dan demokaratis sehingga akan melahirkan kepercayaan, komitmen dan tanggung jawab masyarakat serta pelaku usaha dalam membangun daerah. Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah telah merumuskan VISI yaitu “ TERWUJUDNYA APARATUR YANG PROFESIONAL DAN BERTAQWA “. Dengan visi tersebut diharapkan BKD mampu berperan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna, dan transparan, kebutuhan akan visi yang berorientasi jauh ke depan menjadi hal yang mutlak, untuk mencapai hasil yang akan diraih organisasi. Pernyataan Visi di atas memuat kata-kata kunci yaitu : 1. Profesional ( Professionalism ) mempunyai makna bahwa sumber daya manusia harus memiliki kapabilitas, disiplin, berkualitas, memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka pengembangan tugas. 2. Bertaqwa Maknanya aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam melayani kehidupan masyarakat.
14
4.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut maka BKD mendorong terwujudnya peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien dengan mewujudkan misi; “ 1. Tersedianya jumlah pegawai, peta pegawai serta pemetaan penempatan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terlaksananya pengisian formasi, pelaksanaan mutasi serta promosi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 3. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur, baik teknis, fungsional maupun manajerial yang terampil. 4. Tersedianya database yang akurat melalui sistem informasi kepegawaian (Simpeg). 5. Terlaksananya reward dan punishment terhadap PNS. 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan
Kepegawaian Daerah dilakukan dengan menganalisa lingkungan internal (ALI) dan analisa lingkungan eksternal (ALE) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi setiap strategi dan kebijakan kepegawaian. Selajutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut dilakukan
analisa
SWOT
sehingga
diperoleh
faktor-faktor
kunci
penentu
keberhasilan pencapaian tujuan. 4.2.1 Tujuan Sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dari BKD adalah : 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur. 2. Mewujudkan formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan. 3. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. 4. Mewujudkan database dan sistem informasi kepegawaian yang up todate dan akurat. 5. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai. 6. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi. 7. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
15
8. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme aparatur. 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur. 10. Menciptakan system kerja Pemerintahan yang terukur. 4.2.2. Sasaran Yang menjadi sasaran dari visi, misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya kebutuhan PNS dalam jumlah dan keahlian/kompetensi sesuai dengan kebutuhan. 2. Terwujudnya mutasi, rotasi dan promosi PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. 4. Meningkatnya disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai. 5. Terwujudnya perencanaan sesuai dengan yang diharapkan 6. Tersedianya peta pegawai yang lebih akurat serta pemetaan penempatan pegawai yang lebih efektif. Kajian Lingkungan Strategis Untuk mendapatkan hasil suatu kebijakan yang baik sangat diperlukan suatu proses perencanaan strategi yang matang. Salah satu tahap prosesnya adalah dengan menjabarkan strategi dan kebijakan BKD itu sendiri. Dalam hal menentukan isu strategi prioritas ini digunakan analisa SWOT terhadap lingkungan internal dan ekternal yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan visi dan misi BKD. Analisa Lingkungan Internal (ALI) Analisa Lingkungan Internal dilakukan dengan fokus mencermati terhadap lingkungan internal BKD sendiri dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mendukung atau menghambat kinerja BKD, yaitu 1. Kekuatan (Strength) a. Tersedianya SDM Aparatur dengan jumlah cukup banyak. b. Tersedianya regulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. c. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. d. Adanya penetapan kinerja dan penilaian secara berkala.
16
e. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat f. Adanya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mengolah data kepegawaian secara tepat dan akurat. 2. Kelemahan (Weakness) a. Belum tersedianya kualitas PNS sesuai kebutuhan. b. Belum
sama persepsi
kepala SKPD
tentang penerapan
regulasi
kepegawaian. c. Pendistribusian PNS belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. d. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas. e. Belum maksimalnya kaderisasi PNS dalam penjenjangan karir. f. Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan. Analisa Lingkungan Ekternal (ALE) Analisa Lingkungan Ekternal dilakukan terhadap kekuatan lain diluar lingkungan BKD baik itu berupa peluang maupun tantangan yang juga akan mempengaruhi kinerja BKD, yaitu ; 1. Peluang (Opportunities) a. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar. b. Adanya reformasi birokrasi menuju profesional. c. Penerapan anggaran berbasis kinerja. d. Adanya pengukuran beban tugas yang harus dikerjakan. e. Pemanfaatan teknologi informasi pendukung pelaksanaan tugas. 2. Tantangan (Trenght) a. Adanya mutasi kepegawaian. b. Kebijakan moratorium dalam penerimaan dan pendistribusian PNS. c. Perubahan sikap dan mental PNS. d. Tidak tersedianya kompetensi PNS yang diperlukan. e. Rendahnya pemahaman tupoksi. f. Lemahnya sistem koordinasi. g. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
17
Analisis SWOT Renstra BKD Untuk memperoleh formulasi strategi dan prioritas yang tepat, digunakan analisis SWOT, yang telah diawali dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. seperti pada tabel 1 berikut: Tabel 4.1. Model Matriks Analisis SWOT Renstra BKD
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Peluang ( P) a. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar. b. Adanya reformasi birokrasi menuju profesional. c. Penerapan anggaran berbasis kinerja. d. Adanya pengukuran beban tugas yang harus dikerjakan. e. Pemanfaatan teknologi informasi pendukung pelaksanaan tugas Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (K) a. Tersedianya SDM Aparatur dengan jumlah cukup banyak. b. Tersedianya regulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. c. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. d. Adanya penetapan kinerja dan penilaian secara berkala. e. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat f. Adanya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mengolah data kepegawaian secara tepat dan akurat Strategi KP 1. Peningkatan efektifitas kualitas SDM Aparatur. 2. Peningkatan sistem dan mekanisme koordinasi yang partisipatif. 3. Peningkatan kualitas anggaran yang efektif dan efisien. 4. Peningkatan kualitas kinerja yang efektif dan efisien. 5. Peningkatan teknologi informasi pendukung pelaksanaan tugas.
Kekuatan (K) a. Tersedianya SDM Aparatur dengan jumlah cukup banyak. b. Tersedianya regulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. c. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. d. Adanya penetapan kinerja dan penilaian secara berkala.
18
Kelemahan (L) a. Belum tersedianya kualitas PNS sesuai kebutuhan. b. Belum sama persepsi kepala SKPD tentang penerapan regulasi kepegawaian. c. Pendistribusian PNS belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. d. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas. e. Belum maksimalnya kaderisasi PNS dalam penjenjangan karir. f. Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan.
Strategi LP 1. Peningkatan kualitas SDM PNS. 2. Peningkatan persepsi dan pemahaman yang sama melalui sosialisasi. 3. Peningkatan kualitas analisis jabatan dalam pendistribusian PNS. 4. Menyempurnakan sarana dan prasarana yang memadai. 5. Pengkaderisasian PNS dalam penjejangan karir. 6. Penyempurnaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Kelemahan (L) a. Belum tersedianya kualitas PNS sesuai kebutuhan. b. Belum sama persepsi kepala SKPD tentang penerapan regulasi kepegawaian. c. Pendistribusian PNS belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. d. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas. e. Belum maksimalnya
Tantangan ( T ) a. Adanya mutasi kepegawaian. b. Kebijakan moratorium dalam penerimaan dan pendistribusian PNS. c. Perubahan sikap dan mental PNS. d. Tidak tersedianya kompetensi PNS yang diperlukan. e. Rendahnya pemahaman tupoksi. f. Lemahnya sistem koordinasi. g. Adanya perubahan peraturan perundangundangan kepegawaian.
e. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat f. Adanya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mengolah data kepegawaian secara tepat dan akurat
kaderisasi PNS dalam penjenjangan karir. f. Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan.
Strategi KT 1. Peningkatan pemahaman tupoksi. 2. Peningkatan kualitas PNS yang telah ada. 3. Peningkatan etika dan pembinaan mental yang positif. 4. Peningkatan kompetensi PNS. 5. Peningkatan pemahaman tupoksi. 6. Peningkatan jaringan koordinasi antar lini. 7. Peningkatan sosialisasi perubahan peraturan perundang-undangan.
Strategi LT 1. Peningkatan kualitas SDM PNS dalam pelaksanaan tupoksi. 2. Penyempurnaan data PNS dan menyamakan pemahaman dan persepsi kepala SKPD. 3. Penganalisisan PNS dan jabatan yang ada. 4. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan. 5. Peningkatan penjenjangan karir PNS. 6. Penyempurnaan anggaran belanja kegiatan SKPD.
4.2.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi SKPD a. Peningkatan efektifitas kualitas SDM Aparatur. b. Peningkatan sistem dan mekanisme koordinasi yang partisipatif. c. Peningkatan kualitas anggaran yang efektif dan efisien. d. Peningkatan kualitas kinerja yang efektif dan efisien. e. Pengalokasian anggaran berbasis kinerja. f. Peningkatan teknologi informasi pendukung pelaksanaan tugas. g. Peningkatan sosialisasi perubahan peraturan perundang-undangan. h. Peningkatan kompetensi PNS. i. Penyempurnaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.
19
Kebijakan untuk 2010 - 2015 Kebijakan
yang
ditempuh
BKD
untuk
mencapai
sasaran
agenda
penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015 diarahkan pada Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut meliputi : 1. Memberikan kesempatan kepada PNS yang telah memenuhi kriteria untuk mengikuti diklat. 2. Memberikan kesempatan kepada CPNS yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu untuk menjadi PNS. 3. Memberikan peluang kepada PNS yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menduduki jabatan tertentu. 4. Mempermudah PNS dalam pengurusan pensiun, naik pangkat, karpeg, KPE, karis, karsu, Taspen dan Askes. 5. Mempercepat informasi data kepegawaian. 6. Memberikan sanksi dan tindakan bagi aparatur yang melanggar aturan yang ditetapkan. 7. Memberikan kemudahan dalam pengurusan Taperum 8. Mengikutsertakan seluruh bidang dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan, serta memberikan sanksi kepada bidang yang tidak memberikan laporan. 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana
20
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mengoperasikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan maka disusun program/kegiatan Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : Prioritas
: Perwujudan Tata Pemerintahan yang baik
Kebijakan
: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah
Rencana Program Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 – 2015 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran guna menciptakan kondisi kerja yang dinamis dan terukur, mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional, responsive, disiplin dan bertangggung jawab
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan
dan
pembangunan.
Pelaksanaan program ini berupa penertiban administrasi program / kegiatan. Pelaksanaan program ini meliputi : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor secara terukur guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian. 3. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 4. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 5. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 6. Pengadaan sarana dan prasarana kantor. b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini bertujuan untuk pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, menciptakan manajemen kepegawaian yang baik, yakni melalui pembinaan dan
penegakan
disiplin
serta
penanganan
permasalahan-permasalahan
pegawai, pemberian konseling bagi pegawai yang mempunyai permasalahan kepegawaian. Pelaksanaan program ini meliputi : 1. Peningkatan Disiplin PNS
21
c. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS Program ini bertujuan untuk pengelolaan dan memfasilitasi PNS yang memasuki masa pensiun. Pengurusan SK Pensiun. Pelaksanaan program ini meliputi : 1. Pemulangan Pegawai yang pensiun. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan program ini meliputi : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah. e. Program Pendidikan Dinas Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan karakteristik Pegawai
berupa
pengetahuan,
keterampilan
dan
sikap
prilaku
dalam
menjalankan tugas kepemerintahan, termasuk Peningkatan SDM Aparatur melalui : Pengembangan Diklat Struktural, Pengembangan Diklat Teknis, Pengembangan Diklat Teknis Fungsional, Peningkatan Pendidikan Formal. Pelaksanaan Program ini meliputi : 1. Pendidikan dan pelatihan teknis 2. Pendidikan Penjenjangan struktural 3. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme f.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pegawai, kompetensi dan manajemen pegawai secara global, termasuk Pengelolaan Administrasi Kepegawaian melalui : Pengadaan Pegawai, Pengembangan Karier Pegawai,
Peningkatan
Administrasi
dan
Kesejahteraan
Kepegawaian,
Pengembangan Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian dan Pengolahan Data PNS, Peningkatan Disiplin Pegawai. Pelaksanaan program ini meliputi : 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 3. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah. 22
4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 5. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 6. Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan Tenaga Lainnya. Program Unggulan Badan Kepegawaian Daerah : Untuk lebih meningkatkan peran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam terutama dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah, program unggulan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Penyusunan Peta pegawai pada seluruh SKPD. b. Penyusunan Peta Jabatan pada seluruh SKPD. c.
Melakukan analisis kekuatan pegawai pada saat ini.
d. Melakukan Analisa Jabatan dan beban kerja SKPD e. Memaksimalkan fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). f.
Rasionalisasi rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.
g. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur. h. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis maupun fungsional. i.
Memaksimalkan penyelesaian kasus kepegawaian.
j.
Penerapan aturan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
k. Peningkatan Disiplin PNS l.
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PNS
m. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian yang bergerak dinamis. Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010– 2015 ;
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur : 1. Kenaikan Pangkat PNS 2. Koordinasi pertimbangan pegawai 3. Pengurusan Pensiun 4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan / Pengelolaan Mutasi Jabatan 5. Penerimaan CPNS dan Sumpah Pegawai 6. Pengelolaan dan pengurusan administrasi kesejahteraan pegawai 7. Pembinaan dan penegakan disiplin PNS 8. Pemilihan dan penilaian PNS Teladan 9. Proses penanganan permasalahan PNS 23
10. Pengolahan data dan pembuatan buku bezetting PNS 11. Pengembangan SIMPEG 12. Pengiriman Tugas Belajar dan Izin Belajar 13. Pengiriman Pelatihan / Kursus Keterampilan 14. Diklat Prajabatan 15. Diklat PIM IV dan Pengiriman Peserta Diklat PIM II & III 16. Diklat Kewirausahaan 17. Diklat Peraturan Perundang-undangan 18. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana. 2. Pengadaan Gedung BKD 3. Pengadaan Gedung Diklat Pelaksanaan
program
Pengembangan
Diklat
Teknis
Fungsional
(pengiriman pelatihan/kursus keterampilan) dan Peningkatan Pendidikan Formal (pengiriman tugas belajar dan izin belajar) dilaksanakan sebagai kegiatan rutin BKD dengan menggunakan dana Belanja Tidak Langsung.
24
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Selanjutnya ditetapkan indikator kinerja SKPD dan strategi pencapaian sasaran yang berupa arah kebijakan, progran kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dapat dilihat dalam lampiran.1 ( Matrik Agenda Prioritas dan Program Lima Tahunan)
25
BAB VII PENUTUP Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional menuntut disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional bagi masing-masing unit kerja. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kab. Agam merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kab. Agam yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Rencana Strategis ini dibuat dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program/kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian Daerah dan alat ukur dalam mencapai tujuan organisasi. Lubuk Basung, Mei 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM
DAFRINES, SE Pembina Utama Muda NIP. 19611018 198103 1 003
26
Lampiran 1 : MATRIK AGENDA PRIORITAS DAN PROGRAM LIMA TAHUNAN AGENDA SKPD
: Perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik : Badan Kepegawaian Daerah STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN
1 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2
3
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
TARGET LIMA TAHUNAN 6
TARGET TAHUNAN 2011 7
2012 8
2013 9
2014 10
2015 11
1 Terselengaranya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kab Agam
Semua CPNS diangkat jadi PNS setelah dinyatakan Lulus Dalam mengikuti Diklat Prajabatan
Tersedianya Dana dan SDM Dalam Penyelengaraan Diklat Prajabatan
Mengadakan Diklat prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Agam
1500
1,480,758,700
720,440,350
864,528,420
1,037,434,104
1,244,920,925
2 Terselenggaranya Diklat Struktural bagi PNS Kab.Agam
Kemampuan PNS yang Akan menduduki atau Promosi Jabatan
Tersedianya dana dan SDM dalam penyelenggaraan Diklat Struktural
Mengadakan Diklat struktural dan mengirimkan PNS untuk mengikuti diklat struktural yang tidak bisa dilaksanakan di daerah
300
1,281,863,000
401,843,500
482,212,200
578,654,940
694,385,928
3 Terselenggaranya Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan
Menambah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur dlm Melaksanakan Tugas pd Unit Kerjanya
Tersedianya dana dan SDM dalam penyelenggaraan Diklat teknis, fungsinal dan kepemimpinan
Mengadakan Diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan
350
344,934,450
154,288,500
185,146,200
222,175,440
266,610,528
4 Terealisasinya dana Bantuan Tugas belajar dan Izin Belajar untuk Pendidikan lanjutan
Menambah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur dlm Melaksanakan Tugas pd Unit Kerjanya
Tersedianya dana dan SDM dalam pemberian bantuan tugas belajar dan izin belajar
Mengadakan pendidikan lanjutan bagi PNS dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan
400
206,408,250
626,313,650
751,576,380
901,891,656
1,082,269,987
5 Pemberian Konseling bagi PNS
Terselengaranya Pemberian Konseling bagi PNS yang akan melakukan Perkawinan
Tersedianya dana dan SDM yang dapat memberikan konseling pada
Terselesaikannya permasalahan PNS
500
-
45,390,000
54,468,000
65,361,600
78,433,920
1500
-
183,187,000
219,824,400
263,789,280
316,547,136
PNS
Perceraian, Mutasi, Tugas Belajar dan Permasalahan lainya.
6 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
Pegawai Negeri Sipil yang
Tersedianya dana dalam pemberian
Terselengaranya pemberian
Berprestasi
penghargaan pada PNS yang
penghargaan bagi PNSD yang
berprestasi
berprestasi dalam rangka
dan SatyaLancana Karya Satya 7 PNSD Kabupaten Agam
2 Mewujudkan formasi Pegawai sesuai dgn Kebutuhan
1 Terpenuhinya kebutuhan CPNS Sesuai ketentuan
meningkatkan Kompetensi dan Terselengaranya Ujian
Tersedianya dana dan SDM
Bimbingan Teknis Imple-
Sertifikasi Barang/Jasa
mentasi Peraturan Perun-
bagi PNSD Kab Agam
dang undangan
Kebutuhan PNS bertambah secara bertahap
Tersedianya dana dan SDM dalam penerimaan CPNS
Mengadakan seleksi penerimaan CPNS Daerah
1000
57,962,750
395,796,000
474,955,200
569,946,240
683,953,488
1500
385,869,957
246,475,000
386,112,000
463,334,400
556,001,280
3 Meningkatkan Pengelola Adm. Kepegawaian yg Efektif dan Efisien
1 Terwujudnya mutasi, rotasi dan Promosi PNS sesuai dengan Ketentuan
Terisinya seluruh jabatan
2 Terselenggaranya Pengurusan SK pensiun, Naik Pangkat,Taspen Karis,Karsu dan SK Lainya
Tersedianya dana dan SDM dalam penyelenggaraan pelantikan Jabatan struktural
Mengadakan pelantikan jabatan berupa promosi, rotasi, dan Mutasi jabatan
1000
62,565,634
120,000,000
144,000,000
172,800,000
207,360,000
Terbitnya SK pensiun, naik Pangkat, Taspen, Karis,
Tersedianya dana dan SDM dalam
Melaksanakan pengelolaan
1500
225,989,658
546,112,000
655,334,400
786,411,280
943,394,256
pengurusan SK pensiun, naik
administrasi kepegawaian yang
Karsu dan SK lainnya tepat
Pangkat, Taspen, Karis, Karsu dan SK lainnya
efektif dan efisien
Waktu
Struktural sesuai Perda unit kerja se Kabupaten Agam
4 Mewujudkan data base Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat
1 Tersedianya data base Pegawai dan Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Tersedianya data PNS yg Baru dan akurat
Tersedianya dana dan SDM dalam pengelolaan data base PNS
Penyelenggaraan dan Pengembangan pemutakhiran Data PNS
45,000
150,765,099
76,759,000
92,110,800
110,532,960
132,639,552
5 Meningkatkan disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
1 Penanganan kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS
Terealisinya proses penanganan dan permasalahan, disiplin PNS
Tersedianya dana dan SDM dalam penanganan kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS
Terselesaikannya permasalahan PNS
500
142,219,321
170,663,185
204,795,822
245,754,986
294,905,983
2 Peningkatan Disiplin PNS
Terealisasinya Peningkatan Tersedianya Data dan informasi yang Sumber Daya Manusia akurat tentang disiplin PNS SKPD
adanya peningkatan disiplin PNS secara terukur
720
-
82,000,000
106,060,000
127,272,000
152,726,400
1 Terwujudnya perencanaan Sesuai dengan yang di harapkan
Terealisasinya program
Tersedianya dana dan SDM dalam merealisasikan program dan Kegiatan sesuai perencanaan
Terselesaikan program, kegiatan dan penyusunan laporan
100
69,651,573
83,581,888
100,298,266
120,357,919
144,429,503
Kegiatan dan pembuatan laporan sesuai kebutuhan
2 Tersedianya sarana dan
Terpenuhinya kebutuhan peralatkantor secara bertahap
Tersedianya dana dan SDM dalam memenuhi kebutuhan peralatan
Terlaksananya pengadaan
150
72,000,000
162,140,000
194,568,000
233,481,600
280,177,920
100
24,600,000
33,000,000
39,600,000
47,520,000
57,024,000
6 Meningkatkan kualitas Manajemen Organisasi
Prasarana kantor yang Memadai 7 Peningkatan Pelayanan Adminintrasi Perkantoran
Peralatan kantor
Kantor
1 Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik
Lancarnya komunikasi melalui telepon untuk kepentingan dinas
Tersedianya dana untuk jasa Komunikasi, air dan listrik
2 lancarnya kegiatan
Pelaksanaan kegiatan menjadi lancar, sesuai aturan, efektif, dan terkoordinasi dengan baik.
tersedianya biaya perjalanan dinas Rapat-rapat koordinasi dan dalam daerah, luar daerah dalam konsultasi ke luar daerah propinsi, dan luar daerah luar propinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi
400
80,270,000
94,970,000
113,964,000
136,756,800
164,108,160
terpenuhinya kebutuhan ATK, foto copy, honor pengelola kegiatan dan keuangan.
Tersedianya dana untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
100
156,533,750
170,547,950
204,657,540
245,589,048
294,706,858
Terciptanya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan.
Penunjang operasional jasa Tersedianya dana penunjang perkantoran operasional seperti honor PTT, service kendaraan, perawatan dan kebersihan kantor.
150
72,143,000
157,600,000
189,120,000
226,944,000
269,332,800
dan koordinasi ke luar Daerah
3 Terselenggaranya
kegiatan dengan baik.
4 Terselengaranya Operasional Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrk
Penunjang operasional administrasi perkantoran
8 Pembinaan dan pengembangan aparatur
1 PNSD Kabupaten Agam
Tersedianya dana dan SDM Tersedianya bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam hal kepangkatan, jabatan, dan penyelesaian
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2 Calon Praja IPDN
Pemerintahan berjalan degan baik
Tersedianya dana untuk pelaksanaan praja IPDN
3 PNSD Kabupaten Agam
Terpenuhinya beragam keahlian dan keterampilan PNS
Tersedianya dana untuk pelatihan ketermpilan Aparatur
1000
119,151,000
336,817,000
404,180,400
485,016,480
582,019,776
Penyelengaraan Praja IPDN
30
10,282,900
30,926,500
40,147,800
48,177,360
57,812,832
Peningkatan keterampilan dan Profesionalisme PNS
100
247,038,500
296,446,200
355,755,440
426,906,528
-
Lubuk Basung, Mei 2013 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam
DAFRINES, SE Pembina Utama Muda NIP.19611018 198103 1 003
