RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) TAHUN

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) TAHUN 2010-2015

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Reformasi yang bergulir sejak mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia, Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi dan pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, hubungan Pemerintah

Pusat

dengan

Pemerintah

Daerah,

Penciptaan

Transparansi,

Akuntablitas dan partisipasi masyarakat. Selain itu, amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Reformasi juga telah menuntut perlunya pembaharuan sistem perencanaan nasional dan daerah. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia. Proses politik dalam pemilihan kepala daerah,telah menghasilkan ”kontrak Politik” antara Bupati dengan rakyat. Kontrak politik tersebut dapat juga dinamakan proses politik dalam perencanaan. Perencanaan Strategis Kabupaten Musi Rawas merupakan hasil dari proses politik dari pemilihan kepala daerah yang ditetapkan dalam pemilihan kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas. Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas adalah merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi , Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan

Rencana Strategis-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015

Hal

1

Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2010-2015. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015. 1.2

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan RENSTRA didasarkan kepada : a. Landasan Ideologi Pancasila. b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. c. Landasan Operasional, terdiri dari : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);


Hal

2

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;


Hal

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas adalah tersedianya dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan pemilihan strategis yang sesuai dengan kebutuhan internal.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan RENSTRA dilaksanakan dengan cara partisipatif yaitu dengan melibatkan semua personil mulai dari pimpinan sampai pada pelaksana dan pihakpihak terkait untuk memperoleh bahan masukan untuk selanjutnya dirumuskan dan diselaraskan dengan kebutuhan penyusunan RENSTRA dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemrintah dan Pemerintah


Hal

4

Daerah Kabupaten Musi Rawas. Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB. I

PENDAHULUAN Bab ini menggambarkan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, landasan normatif penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya

SKPD,

kinerja

pelayanan

SKPD,

tantangan

dan

peluang

pengembangan pelayanan SKPD. BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan rrenstra Propinsi/kabupatten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis. BAB. IV VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan visi dan misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ditempuh dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang ke arah kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan.


Hal

5

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Bab ini menjelaskan secara umum program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan secara rinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan wilayah yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam tabel.

BAB. VI PENUTUP Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stokeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan kepada SKPD. LAMPIRAN


Hal

6

BAB VII PENUTUP Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia

yang

dapat

diselaraskan

dengan

kemajuan

serta

pencapaian

dibidang

kemasyarakatan dan pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Renstra ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas dengan dukungan masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Muara Beliti,

April 2011

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

H.Rudi Irawan,S.Sos.,MS.i Pembina Tk.I NIP 19720402 199703 1 008


Hal

50

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) TAHUN

Recommend Documents