RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENSTRA-SKPA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENSTRA-SKPA) TAHUN 2012-2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2013

KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................... 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................

1 1 3 4 5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH ...................................................................................... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRA ............. 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRA ..................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRA ............................................. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRA ..............................................................................................

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............ 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi . 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2012-2017 ................................................................ 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................ BAB IV ISU VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................................................... 4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRA ...................................................... 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRA ........... 4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA ...................................... BAB V

7 7 12 14 16 17 17 18 21

23 23 24 29

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....................

31

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA ..............................................

36

BAB VII PENUTUP ...............................................................................................

37

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... 1.1. ......................................................................................................... 2.1. .........................................................................................................

2 11

DAFTAR TABEL ................................................................................................... 2.1. ......................................................................................................... 4.1. ......................................................................................................... 4.2. ......................................................................................................... 4.3. ......................................................................................................... 5.1. .........................................................................................................

13 25 27 27 34

Renstra Sekretariat DPRA 2012 -2017

Halaman ii

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH JalanTgk.H.M.Daud BeureuehTelepon (0651)26250-32138 Fax.(0651) 21638

Banda Aceh, 13 Agustus 2013 Nomor Sifat Lamp. Perihal

: 900/ 1998 : Segera : 1 (satu) berkas : Penyampaian Renstra SKPA.

Yang Terhormat, Kepala Bappeda Aceh C.q. Subbag Penyusunan Program diBanda Aceh

1. Sehubungan dengan

Surat Gubernur Aceh Nomor 050/38337 tanggal

28 Juli 2013, perihal Penyusunan Renstra SKPA Tahun 2012-2017, terlampir kami sampaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRA Tahun 20122017. 2. Penyusunan Renstra dimaksud mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19581010 198503 1 010 Tembusan : Pimpinan DPR Aceh (sebagai laporan)

Syukur Alhamdulillah berkat

Rahmat, Hidayah dan KaruniaNya,

dokumen

Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode tahun 2012 - 2017 telah dapat diselesaikan. Perencanaan strategis Sekretariat DPRA adalah proses yang dilakukan oleh Sekretariat DPRA untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) lingkup Sekretariat DPRA untuk mencapai tujuan oerganisasi yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra ini berisikan tentang perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s.d. 5 lima tahun dan menjadi pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan dilingkup Sekretariat DPRA. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2012-2017 ini, kami akan menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRA sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja selama lima tahun. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan dokumen Renstra di masa yang akan datang. Akhirnya dengan segala keterbatasan, semoga dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPRA Tahun 2012-2017 ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka pencapaian target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama lima tahun kedepan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2013 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19581010 198503 1 010


Halaman i

1.1. LATAR BELAKANG Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara operasional memberi pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini mengacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRA perlu menyusun pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Renstra Sekretariat DPRA merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Sekretariat DPRA dalam kurun waktu 2012-2017 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRA dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan dan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus tim penyusun Renstra, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan serta penetapan oleh Sekretaris DPRA untuk dapat dilaksanakan.


Halaman 1

Keterkaitan dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 1.1.

RPJM Nasional

dijabarkan

RKP Nasional

dijabarkan

RKP Aceh

diperhatikan

RPJP Aceh & RTRW

pedoman 5 tahun

RPJM Aceh

pedoman

1 tahun

5 tahun

Renstra SKPA

pedoman 1 tahun

pedoman

RAPBA

APBA

RKA SKPA

DPA SKPA

diacu

Renja SKPA

Renstra Sekretariat DPRA tahun 2012-2017 merupakan bagian integral dari RPJM Aceh tahun 2012-2017 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRA setiap tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRA menjadi acuan untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Sekretariat DPRA. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Perencanaannya dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.


Halaman 2

1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Sekretariat DPRA berdasarkan peraturan perundang– undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor

24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

32

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional ; 4. Undang-undang

Nomor

Pemerintahan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

Daerah

12 Tahun

2008 ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; 11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;


Halaman 3

13. Peraturan Gubernur NAD Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Pembagian Tugas (Job Description) Non Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat DPR Aceh; 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Sekretariat DPRA 2012 – 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Sekretariat DPRA setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun; 2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; 3. Menjamin

terciptanya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

dokumen

perencanaan; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; 5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Sekretariat DPRA. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat

DPRA

2012 – 2017 adalah : 1. Tersedianya

dokumen

perencanaan

jangka

menengah

yang

merupakan

penjabaran visi-misi Sekretariat DPRA untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; 2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Sekretariat DPRA.


Halaman 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Sekretariat DPRA Tahun 2012 – 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRA Membicarakan Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRA tentang tugas dan fungsinya,

dengan menguraikan struktur organisasi, susunan kepegawaian

dan perlengkapan, tingkat kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRA. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRA Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Gubernur

Aceh

2012-2017

dan

penentuana

isu-isu

strategis

yang

berhubungan Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi serta hal-hal yang dianggap penting bagi Sekretariat DPRA. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA tahun 2012-2017. Visi dan Misi ini adalah pedoman untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRA. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA


Halaman 5

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Sekretariat DPRA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA. BAB VII PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan dari tahap-tahapan proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRA Periode 2012 – 2017 yang memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting renstra bagi Sekretariat DPRA serta catatan dan harapan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL


Halaman 6

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRA A. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA Mengacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat DPRA adalah unsur pelayanan terhadap DPRA, ayat (2) bahwa Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Penegasan secara operasionalnya Sekretariat DPRA dirujuk pada Peraturan Gubernur

Nanggroe

Aceh

Darussalam

Nomor

15

Tahun

2008

tanggal

10 Maret 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Sruktural dan Pembagian Tugas (Job Description) Non Sruktural Umum di Lingkungan Sekretariat DPRA, yang mengemban tugas sebagai berikut : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan. c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA. d. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris

DPRA

menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA. b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA. c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA. d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA.


Halaman 7

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA Adapun kedudukan Sekretariat DPRA Dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang membawahi 4 (Empat) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Risalah, Bagian Keuangan, serta Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat. A. Sekretaris DPRA Sekretaris DPRA adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina,

mengkoordinasikan,

menyelenggarakan,

mengevaluasi

dan

mengendalikan kegiatan Sekretariat DPRA yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertangung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. B. Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRA, mengurus rumah tangga, rumahrumah jabatan, gedung DPRA, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, memelihara keamanan kantor dan melaksanakan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRA.

Bagian Umum membawahi beberapa Sub Bagian,

yaitu : 1. Sub Bagian Tata Usaha Sub

Bagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

ketatausahaan, kearsipan, penggandaan dan administrasi kepegawaian. 2. Sub Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapatrapat, acara dan perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRA, administrasi rumah tangga dan keamanan di lingkungan Sekretariat DPRA. 3. Sub Bagian Perlengkapan Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan terhadap seluruh kekayaan milik daerah pada Sekretariat DPRA yang meliputi gedung, rumah dinas dan kendaraan bermotor serta barang inventaris lainnya.


Halaman 8

C. Bagian Persidangan dan Risalah Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, dan urusan administrasi persidangan DPRA serta hubungan antar lembaga. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Persidangan Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, daftar absensi, melakukan administrasi persidangan dan tata tempat. 2. Sub Bagian Risalah Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan risalah-risalah rapat, menyusun resume dan laporan hasil sidang DPRA. 3. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mengandakan hubungan antar lembaga, instansi, badan dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPRA. D. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRA. Bagian Keuangan membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu: 1. Sub Bagian Anggaran Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA, daftar gaji, tunjangan, daftar honorarium, vakasi dan administrasi pembayaran. 2. Sub Bagian Verifikasi Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa dokumen-dokumen penunjang, surat-surat penagihan/penerimaan, bukti tagihan, kelengkapan administrasi keuangan. 3. Sub Bagian Perbendaharaan Sub

Bagian

Perbendaharaan

mempunyai

tugas

menyusun

laporan

pelaksanaan anggaran yang meliputi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRA. E. Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dibidang hukum dan peraturan perundangRenstra Sekretariat DPRA 2012 -2017

Halaman 9

undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, kepustakaan dan dokumentasi.

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat membawahi

beberapa Sub Bagian, yaitu: 1. Sub Bagian Hukum Sub Bagian Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan, penyiapan rancangan Keputusan DPRA, Keputusan Pimpinan DPRA, dan pembahasan rancangan qanun. 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sub

Bagian

Hubungan

Masyarakat

mempunyai

tugas

menyiapkan

pidato/sambutan Pimpinan DPRA, publikasi pers dan media massa serta pelaksanaan kegiatan protokoler di lingkungan Sekretariat DPRA. 3. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Sub

Bagian

Perpustakaan

dan

Dokumentasi

mempunyai

tugas

mengumpulkan bahan dokumentasi produk hukum, publikasi dan pelayanan perpustakaan. Berdasarkan tupoksi-tupoksi bagian yang ada pada Sekretariat DPRA dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada DPRA adalah sebagai berikut: - Fasilitasi Rapat-rapat Dewan - Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Dewan - Penyediaan fasilitas penunjang kegiatan DPRA - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRA - Penyediaan tenaga ahli - Fasilitasi penyelesaian rekomendasi DPRA untuk masyarakat. Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh seperti terlihat pada gambar dibawah ini :


Halaman 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRA Provinsi NAD Gambar 2.1.

PIMPINAN DEWAN SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DEWAN

Bagian Umum

Bagian Persidangan Dan Risalah

Bagian Keuangan

Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Persidangan

Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian Risalah

Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga

Sub Bagian Perbndaharaan

Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi


Kelompok Jabatan Fungsional

Halaman 11

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRA A. Sumber Daya Aparatur Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh didukung oleh 172 orang Pegawai Negeri Sipil dan 187 orang Tenaga Kontrak. Adapun susunan kepegawaian dan perlengkapannya antara lain : a) Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum sebanyak 150 orang; b) Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 orang yaitu 2 orang dalam jabatan fungsional dokter, 2 orang dalam jabatan fungsional arsiparis dan 1 orang dalam jabatan fungsional perawat; c) Jumlah PNS yang menduduki Eselonering pada Sekretariat DPRA terdiri atas : - Eselon II/a

= 1

orang

- Eselon III/a = 4

orang

- Eselon IV/a = 12 orang Jumlah

= 17 orang

d) Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang : - IV/c

= 1

orang

- IV/b

= 2

orang

- IV/a

= 5

orang

- III/d

= 18 orang

- III/c

= 10 orang

- III/b

= 26 orang

- III/a

= 57 orang

- II/d

= 6

orang

- II/c

= 7

orang

- II/b

= 15 orang

- II/a

= 25 orang

Jumlah

= 172 orang

e) Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikannya : - SMA Sederajat = 44

orang

- Diploma 3

= 9

orang

- Sarjana

= 107 orang

- Pasca Sarjana

= 12

Jumlah f)

orang

= 172 orang

Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin : - Laki-laki

= 119 orang

- Perempuan

= 53

Jumlah

orang

= 172 orang


Halaman 12

B. Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terletak di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan telah memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas selama ini dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

sarana dan prasarana yang

dimiliki Sekretariat DPRA antara lain:

Tabel 2.1. NO

JENIS BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

2

3

4

1

Gedung Utama

1 Unit

Baik

2

Gedung Fraksi

1 Unit

Baik

3

Gedung Komisi

1 Unit

Baik

4

Gedung Serbaguna/ Anggaran/ Musyawarah

1 Unit

Baik

5

Gedung Sekretariat

1 Unit

Baik

6

Mushalla

1 Unit

Baik

7

Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua

1 Unit

Baik

8

Pos Satpam : - Pos Satpam Kantor - Pos Satpam Rumah Jabatan

2 Unit 1 Unit

Baik Baik

9

Perpustakaan

1 Unit

Baik

10

Klinik

1 Unit

Baik

11

Bangunan Gedung Tempat Tinggal : - Rumah Dinas Jabatan Ketua Komplek Perumahan DPRA : - Rumah Dinas Anggota DPRA dan Rumah Dinas Sekwan - Mesjid komplek perumahan - Pos Satpam Komplek Perumahan DPRA

1 Unit 70 Unit 1 Unit 2 Unit

Baik Baik Baik Baik

12

Kenderaan Roda Empat

77 Unit

Baik

13

Kenderaan Roda Dua

13 Unit

Baik

14

AC

571 Unit

Baik

15

Brankas

4 Unit

Baik

16

Filing Cabinet

81 Unit

Baik

17

Komputer

25 Unit

Baik

18

Laptop

105 Unit

Baik

19

Mesin Printer

60 Unit

Baik

20

Mesin Fotocopy

8 Unit

Baik


Halaman 13

21

UPS

46 Unit

Baik

22

Lemari Arsip

130 Unit

Baik

23

Lemari Arsip Mekanik 5 pintu

7 Unit

Baik

24

Meja Kerja

192 Unit

Baik

25

Meja Rapat

205 Unit

Baik

26

Kursi Kerja

267 Unit

Baik

27

Kursi Sidang

71 Unit

Baik

28

Kursi Tamu

101 Unit

Baik

29

Kursi Rapat

150 Unit

Baik

30

Kursi Lipat

900 Unit

Baik

31

Telepon

9 Unit

Baik

32

Mesin Fax

12 Unit

Baik

33

Televisi

91 Unit

Baik

34

CCTV

7 Unit

Baik

35

Dispenser

122 Unit

Baik

36

Kulkas

96 Unit

Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRA Kinerja Sekretariat DPRA dapat dinilai dari pelayanan prima yang diberikan terhadap DPRA. Adapun pelayanan yang diberikan kepada DPRA yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Sekretariat DPRA meliputi : - Fasilitasi terhadap persidangan yang terlaksana tepat waktu - Jumlah tenaga ahli yang disediakan untuk membantu tugas dewan - Penyediaan jaminan kesehatan bagi Anggota DPRA - Penyediaan fasilitas pendukung bagi Anggota DPRA sesuai dengan standar yang berlaku Dan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap DPRA, Staf Sekretariat DPRA diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sesuai tupoksinya dengan mengikuti pelatihan formal yang dibuktikan dengan telah memperoleh sertifikat diklat yang sesuai dengan tupoksinya. Berdasarkan LAKIP Sekretariat DPRA Tahun 2011, indikator kinerja ini telah diukur dan dilaporkan, antara lain : a. Jumlah persidangan yang diselenggarakan tepat waktu Pada indikator ini ditargetkan 5 kali persidangan dan jumlah persidangan yang terealisasi tepat waktu sebanyak 4 kali persidangan. Adapun program yang mendukung terlaksananya persidangan tepat waktu adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kegiatan :


Halaman 14

- Pembahasan rancangan qanun - Rapat-rapat paripurna - Sosialisasi peraturan perundang-undangan b. Jumlah tenaga ahli yang tersedia. Pada indikator ini ditargetkan 40 orang tenaga ahli yang disediakan oleh Sekretariat DPRA dan yang terealisasi adalah 30 orang tenaga ahli yang tersedia. Ini disebabkan pada tahun ini tenaga ahli yang di usul oleh alat kelengkapan dewan hanya 30 orang untuk mendukung kelancaran tugas DPRA. Karena tidak adanya kegiatan khusus untuk penyediaan tenaga ahli maka kegiatan ini dititipkan pada kegiatan rapat-rapat paripurna dalam program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. c.

Jumlah Anggota Dewan yang tercover program asuransi kesehatan Pada indikator ini ditargetkan 69 Anggota DPRA tercover program asuransi kesehatan dan yang terealisasi adalah 69 Anggota DPRA dapat tercover dalam program asuransi kesehatan tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung

indikator

tersebut

adalah

program

peningkatan

pembinaan,

pengembangan dan kesejahteraan Sekretariat DPRA dengan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan. d. Jumlah Anggota DPRA yang memiliki fasilitas pendukung yang cukup sesuai standar yang berlaku Pada indikator ini ditargetkan 69 Anggota DPRA memiliki fasilitas pendukung seperti rumah dinas serta khusus bagi Pimpinan DPRA disediakan mobil jabatan dan yang terealisasi adalah 69 Anggota DPRA memiliki fasilitas pendukung. Adapun Program dan kegiatan pada indikator ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : - Pembangunan rumah dinas; - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas; - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas; - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. e. Jumlah staf yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya Pada indikator tersebut yang ditargetkan 135 staf mengikuti diklat dan konsultasi dan yang terealisasi adalah 135 staf telah lulus/mengikuti diklat dan melakukan konsultasi ke Sekretariat DPRD daerah lain. Adapun program dan kegaiatan pada indikator ini adalah program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.


Halaman 15

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRA A. TANTANGAN Merupakan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat mendorong / membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar Sekretariat DPRA yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalm mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan tersebut diantaranya : 1. Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Adanya persepsi yang berbeda dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRA. 3. Terjadinya pergantian antar waktu Anggota DPRA dari partai lokal/partai nasional. 4. Masih ditemui hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRA.

B. PELUANG Merupakan situasi dan faktor-faktor organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisai yang telah ditetapkan. Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRA dalam mencapai visi dan misinya diantara sebagai berikut : 1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRA 2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis. 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan. 4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksebilitasnya. 5. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRA. 6. Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka penigkatan kompetensi SDM.


Halaman 16

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pasal 10, pasal 13 dan pasal 14, yang menyebutkan: Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi, yaitu : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan 4. Penyediaan dan penggorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 15 Tahun 2008, Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris DPRA 2. Bagiaan Umum 3. Bagian Keuangan 4. Bagian Persidangan dan Risalah 5. Bagian Hukum dan Humas Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain: 1. Masih kurangnya pemahaman aparatur akan tugas pokok dan fungsi yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tupoksi bidang yang diembannya yang menyebabkan produktifitas aparatur tidak optimal; 2. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRA; 3. Distribusi

pekerjaan

yang

kurang

merata

yang

menyebabkan

terjadinya

penumpukan beban kerja disatu unit kerja;


Halaman 17

4. Kurangnya perencanaan dalam pengaturan jadwal kegiatan Dewan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan masa persidangan DPRA; 5. Kurangnya pemanfaatan sarana informasi teknologi yang telah tersedia (media center), sehingga proses sosialisasi kegiatan dewan dan qanun-qanun sering terkendala dan tidak up to date;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH PERIODE 2012-2017 Berdasarkan kondisi Aceh saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah : “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi

Aceh

yang

Bermartabat,

Sejahtera,

Berkeadilan,

dan

Mandiri

Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 20052025. Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan

sumber

daya

alam

dan

geopolitik

Aceh,

peningkatan

indeks

pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh. Renstra Sekretariat DPRA 2012 -2017

Halaman 18

Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut : -

Memperbaiki

tata

kelola

Pemerintahan

Aceh

yang

amanah

melalui

Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. Hal Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh ; -

Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat adalah membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat ;

-

Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi

capaian

Millenium

Development

Goals

(MDGs),

memperluas

kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah. Renstra Sekretariat DPRA 2012 -2017

Halaman 19

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian penyakit tidak menular ditengah-tengah masyarakat ; -

Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata ;

-

Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Aceh sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan berwawasan daya dukung lingkungan melalui perencanaan yang terpadu, partisipatif, adil dan merataserta berkelanjutan.

Salah satu Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih tahun 2012-2017, adalah Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Untuk mewujudkan Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi (yang menjadi Isu Strategis Pembangunan Aceh 2012 – 2017), yaitu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

menyangkut

aspek-aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya aparatur. Beberapa contoh reformasi birokrasi, misalnya reformasi kelembagaan dan kepegawaian, perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Berbagai

permasalahan/

hambatan

yang

mengakibatkan

sistem

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan amanah. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk


Halaman 20

membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan. Apabila reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA akan terwujud.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat dilihat dari 2 (dua) faktor, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dapat dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahan dan untuk lingkungan eksternal dapat dilihat dari sisi peluang dan ancaman. 1. Kekuatan Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut: - Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai. - Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA. - Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat Dewan dengan DPRA. 2. Kelemahan Faktor-faktor kelemahan adalah sebagai berikut: - Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRA yang belum optimal sesuai dengan kebutuhan. - Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA. - Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia. - Struktur organisasi Sekretariat DPRA yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung tupoksi DPRA. 3. Peluang Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang adalah sebagai berikut: - Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRA. - Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.


Halaman 21

- Semakin besarnya volume kegiatan DPRA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan. - Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya - Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRA. - Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. 4. Ancaman/Tantangan Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang adalah sebagai berikut: - Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. - Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak luar dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRA. - Terjadinya pergantian antar waktu Anggota DPRA dari partai lokal. - Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRA sebagai organisasi yang inferior. - Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRA. Berdasarkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan didapat beberapa isu-isu strategis, antara lain : -

Kurangnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRA.

-

Kurang

optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan

kelembagaan Sekretariat DPRA untuk mendukung tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga perwakilan. -

Penuhi tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRA, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.


Halaman 22

4.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRA Tahun 2010 yang lalu Tim Evaluator dari Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap Visi dan Misi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan Renstra

tahun

2007-2012

yang

menyatakan

bahwa

Visi

“Mewujudkan

Profesionalisme Sekretariat DPRA” belum spesifik dan belum menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan. Dan kalimat Misi yang berisi poin-poin secara khusus dan secara umum Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh “Meningkatkan Pelayanan Administratif kepada DPR Aceh dalam Arti Memberi Pelayanan Prima Kepada DPR Aceh” dinilai belum secara jelas menggambarkan sesuatuyang harus diemban dalam mewujudkan visi.

a. Visi Berdasarkan evaluasi Tim Evaluator dari Inspektorat tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang lebih berorientasi terhadap hasil dan sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012-2017, yaitu untuk Memperbaiki tatakelola

Pemerintahan

Aceh

yang

amanah

melalui

Implementasi

dan

penyelesaian peraturan pelaksana UUPA dalam rangka mewujudkan Aceh yang bermartabat, maka Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2012-2017 adalah:

“MENJADI INSTITUSI TERDEPAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA UNTUK MENDUKUNG KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah: Pelayanan prima (service excellence) merupakan pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh Sekretariat DPRA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA baik secara teknis maupun administratif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA dalam mewujudkan penyelenggaraan Renstra Sekretariat DPRA 2012 -2017

Halaman 23

pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan bersih melalui reformasi birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan UUPA, penguatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Pelayanan prima ini dilaksanakan baik dalam bentuk fasilitasi untuk setiap rapat-rapat dan kegiatan dewan serta dukungan sarana prasarana kerja DPRA. Kemudian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRA juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Sekretariat DPRA yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Misi Adapun Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017 yang telah direvisi adalah sebagai berikut :

1.

Mewujudkan dukungan tekniks dan administratif yang prima kepada DPRA;

2.

Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan bertanggung jawab.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRA Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRA perlu ditetapkan tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-fakt or kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :


Halaman 24

Microsoft Office Word 97 - 2003 Document


Halaman 25


Halaman 26

Misi Pertama: “Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang prima kepada DPRA” Tabel 4.2. No 1

2

3

Tujuan - Meningkatkan kualitas pelayanan teknis kepada DPRA

- Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepada DPRA

- Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRA

Sasaran - Meningkatnya kualitas pelayanan teknis kepada DPRA

Indikator Sasaran -

Persentase rapat-rapat Dewan yang terfasilitasi tepat waktu

-

Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dengan baik

-

Jumlah tenaga ahli yang tersedia untuk kelancaran kerja Dewan

- Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepada DPRA

-

Jumlah surat rekomendasi yang terselesaikan

-

Jumlah Anggota Dewan yang tercover program asuransi kesehatan

- Meningkatnya tingkat kepuasan Anggota Dewan Terhadap pelayanan Sekretariat DPRA

-

Nilai indeks kepuasan Anggota DPRA

-

Jumlah sarana prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukkannya

-

Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

- Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRA

Misi Kedua: “Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan bertanggung jawab. Tabel 4.3. No

Tujuan

Sasaran

1

- Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Meningkatnya kapasitas SDM dalam hal pelayanan terhadap DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya

-

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Meningkatnya strata pendidikan pegawai

-

Jumlah pegawai yang meningkat strata pendidikannya


Indikator Sasaran

Halaman 27

Penjelasan untuk masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Persentase rapat-rapat dewan yang terfasilitasi tepat waktu Berdasarkan Rencana Kerja DPRA, rapat-rapat yang difasilitasi adalah Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran. 2. Persentase kegiatan dewan yang terfasilitasi dengan baik Kegiatan dewan yang yang difasilitasi Sekretariat DPRA adalah kunjungan kerja, pansus dan reses. 3. Jumlah tenaga ahli yang tersedia untuk kelancaran kerja Dewan Tenaga ahli yang disediakan oleh Sekretariat DPRA adalah tenaga ahli yang diperbantukan pada Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRA, dan juga tenaga ahli yang

disediakan

sementara

untuk

membantu

penyelesaian

qanun-qanun

(temporary). 4. Jumlah surat rekomendasi yang terselesaikan Indikator kinerja ini ditetapkan karena DPRA selama beberapa tahun terakhir ini banyak menerima surat permohonan dari masyarakat perihal rekomendasi, maka untuk membina hubungan yang harmonis antara DPRA dan masyarakat dan juga DPRA sebagai wakil masyarakat sehingga untuk mendukung DPRA diperlukannya fasilitasi dari Sekretariat untuk menjadi mediator antara masyarakat dan DPRA dalam penyelesaian surat rekomendasi tersebut. 5. Jumlah Anggota Dewan yang tercover program asuransi kesehatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memperoleh jaminan kesehatan. Maka untuk pemberian jaminan kesehatan tersebut Sekretariat DPRA memfasilitasi dari mulai penyediaan lembaga asuransi sampai dengan administrasi pengurusan klaim asuransi kesehatan bagi Anggota DPRA. 6. Nilai indeks kepuasan Anggota DPRA Untuk indikator ini ditetapkan sebagai media untuk memberikan pendapat/komplain bagi setiap Anggota DPRA perihal pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat


Halaman 28

DPRA guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA. Untuk penilaian indikator ini akan dibuat kuisioner bagi beberapa Anggota DPRA yang diambil sebagai sampel. 7. Jumlah sarana prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukkannya Dalam hal ini sarana dan prasarana yang disediakan adalah sesuatu yang dibutuhkan dan dapat menunjang pelaksanaan kerja dewan, baik itu fasilitas gedung, ruangan kerja dan kendaraan. 8. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara Untuk indikator ini ditentukan jumlah sarana dan prasarana dewan, baik untuk bangunan/ruang kerja yang akan direnovasi/direhab dan juga untuk kendaraan dinas diberikan asuransi pemeliharaan sehingga sarana dan prasarana tersebut tetap dalam kondisi baik dan terpelihara. 9. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya Dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap DPRA perlu pula didukung oleh SDM Sekretariat DPRA yang berkompeten dan berkualitas.

Untuk

menentukan tingkat kualitas dan kompetensi SDM Sekretariat DPRA maka salah satunya dapat dinilai dari pegawai-pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya 10. Jumlah pegawai yang meningkat strata pendidikannya Indikator kinerja ini ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap pegawai yang telah meningkat

strata

pendidikannya

maka

diharapkan

akan

bertambah

pula

kompetensinya.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRA Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat DPRA menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yg diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi

dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yg telah ditetapkan.


Halaman 29

Adapun strategi yang ditempuh oleh Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut : 1. Memberdayakan dan meningkatan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRA melalui pendidikan dan pelatihan aparatur. 2. Menerapkan manajemen SDM dalam aspek-aspek hubungan karyawan dan organisasi terutama dalam hal pengembangan dan penilaian hasil kerja. 3. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana Sekretariat DPRA secara berkelanjutan. 4. Melakukan koordinasi lebih intens dengan instansi terkait dalam hal rangka penyusunan agenda rapat dewan dan jadwal kegiatan dewan. Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat DPRA. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut : 1. Mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Menugaskan staf untuk mengikuti diklat-diklat formal dalam rangka meningkatkan kompetesi sesuai dengan bidangtugas dan fungsinya. 3. Mengoptimalkan peningkatan fasilitasi terhadap rapat-rapat dan kegiatan Dewan. 4. Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRA yang lebih optimal.


Halaman 30

Rencana program prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disusun berdasarkan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu “Sekretariat DPR Aceh merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh” dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

tugas

dan

fungsi

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Aceh,

serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menetapkan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan jasa surat menyurat;

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

-

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

-

Penyediaan alat tulis kantor;

-

Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

-

Penyediaan makanan dan minuman;

-

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah luar daerah

-

Penyediaan jasa keamanan kantor;

-

Penyediaan Jasa dokumentasi kantor;

-

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana -

Pembangunan rumah dinas;

-

Pembangunan gedung kantor;

-

Pengadaan mobil jabatan;

-

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;

-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;


Halaman 31

-

Pengadaan peralatan gedung kantor;

-

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

-

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Pendidikan dan pelatihan formal.

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah -

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

-

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;

-

Rapat-rapat Paripurna;

-

Kegiatan Reses;

-

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah;

-

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh;

-

Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan -

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;

-

Peningkatan pelayanan bantuan hukum.

7. Program

Peningkatan

Pembinaan,

Pengembangan

dan

Kesejahteraan

Sekretariat DPR Aceh -

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan.

Dari 7 (tujuh) Program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang ada : -

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan merupakan program baru yang direncanakan pada tahun 2013 yang terdiri dari 2 kegiatan.

-

Dan terdapat juga tambahan 1 kegiatan baru pada Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yaitu kegiatan Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang juga direncanakan pada tahun 2013.


Halaman 32

-

Untuk kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan akan direncanakan untuk tahun 2014 dikarenakan pada tahun tersebut adanya pergantian Pimpinan Dewan Periode 2014-2019.

-

Untuk kegiatan fisik direncanakan untuk tahun 2014 penambahan pembangunan rumah dinas untuk Calon Anggota Dewan yang baru periode 2014-2019.

Untuk mengetahui alur Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.


Halaman 33

Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet


Halaman 34

Sekretariat DPRA merupakan salah satu instansi non teknis dilingkungan Pemerintah Aceh.

Oleh karena itu, indikator kinerja Sekretariat DPRA tidak

langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Aceh sehingga belum ada dalam daftar indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMA.

Namun mengacu pada prioritas

pembangunan Aceh dalam RPJMA Tahun 2012-2017 untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. dengan indikasi Rencana Program Prioritas Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, indikator kinerja Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut : 1. Untuk sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan teknis kepada DPRA : - Persentase rapat-rapat Dewan yang terfasilitasi tepat waktu; - Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dengan baik; - Jumlah tenaga ahli yang tersedia untuk kelancaran kerja Dewan. Pelaksanaan Indikator kinerja ini akan didukung dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Untuk sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepada DPRA : - Jumlah surat rekomendasi yang terselesaikan; - Jumlah Anggota Dewan yang tercover program asuransi kesehatan. Pelaksanaan Indikator kinerja ini akan didukung dalam Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA. 3. Untuk sasaran “Meningkatnya kapasitas SDM dalam hal pelayanan terhadap DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya : - Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya; - Jumlah pegawai yang meningkat strata pendidikannya. Pelaksanaan Indikator kinerja ini akan didukung dalam Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur.


Halaman 36

Sebagai

kerangka

acuan

dalam

pembangunan

daerah,

maka

penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun secara sinergi, sistimatis dan terencana dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada dasarnya Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun ditempuh dengan penyerapan aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Penyusunan Renstra SKPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2012-2017 memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi gambaran umum, isu strategis, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta catatan dan harapan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Agustus 2013 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19581010 198503 1 010

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRA Visi Misi

: :

Menjadi Institusi Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Kinerja DPRA - Mewujudkan Dukungan Teknis dan Administrasi yang Prima kepada DPRA - Mewujudkan Dukungan Sumber Daya Aparatur yang Handal, Profesional dan Bertanggung Jawab. INDIKATOR

NO 1

2

TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan teknis kepada DPRA

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRA

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan teknis kepada DPRA

- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada DPRA

- Meningkatnya tingkat kepuasan Anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRA

SASARAN -

Persentase rapat-rapat Dewan yang terfasilitasi tepat waktu

-

Jumlah tenaga ahli yang tersedia untuk kelancaran kerja dewan

-

Persentase kegiatan dewan yang terfasilitasi dengan baik

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2013

2014

2015

2016

2017

100%

100%

100%

100%

100%

40 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

100%

100%

100%

100%

100%

- Jumlah surat rekomendasi dewan yang terselesaikan

950 surat rekomendasi





- Jumlah Anggota Dewan yang tercover program asuransi kesehatan

69 Anggota Dewan

81 Anggota Dewan

81 Anggota Dewan

81 Anggota Dewan

81 Anggota Dewan

- Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRA

95%

100%

90%

90%

95%

3

4

Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRA

Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRA

- Meningkatnya kapasitas SDM dalam hal pelayanan terhadap DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan

1 unit bangunan

- Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

-

- 1 unit bangunan - 4 unit kendaraan

5 unit bangunan/r uangan - 90 unit kendaraan

3 unit bangunan/ ruangan 94 unit kendaraan

1 unit bangunan

1 unit bangunan

1 unit bangunan

-

-

- 3 unit ruangan

5 unit bangunan/ ruangan - 94 unit kendaraan

5 unit ruangan

- 94 unit kendaraan

- 94 unit kendaraan

- Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya

20%

20%

20%

20%

20%

- Jumlah pegawai yang meningakat srata pendidikannya

12 orang

10 orang

5 orang

5 orang

5 orang

Tabel T-III.D.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Aceh Dalam Rp. 000.000

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan

Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2012

Volume

(3)

Satuan

Tahun 2013

Tahun 2014

Volume Satuan

Rp

(5)

(6)

(4)

Belanja Tidak Langsung

Volume

5

1

5

1

1

Belanja Pegawai

5

1

1

01 - Gaji dan Tunjangan

178/12

org/bulan

178/12 org/bulan

8,250.06

5

1

1

02 - Tambahan Penghasilan Pegawai

178/12

org/bulan

178/12 org/bulan

7,084.10 178/12

15,334.16

20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksana nya administrasi perkantoran

Rp

(9)

(10)

org/bulan

18,554.34 9,982.58

178/12

org/bulan

7,792.51

178/12 org/bulan

8,571.76

178/12

org/bulan

SKPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggu RPJMA ng Jawab

Tahun 2017 Rp

Volume Satuan

Rp

Volume Satuan

Rp

(12)

(13)

(14)

15=5+7+9+11+13

(16)

19,981.18

178/12 org/bulan

21,529.29

19,981.18

21,529.29

10,980.84

178/12 org/bulan 12,078.92

9,000.35 178/12

org/bulan

9,450.37

32,418.78

34,039.72

180,009.20

19,224.73

20,185.97

21,195.27

93,971.21

52.64

3

kegiatan

4

Kegiatan

4

kegiatan

2,778.39

4

Kegiatan

3,056.23

4

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

2

Kegiatan

2

kegiatan

40.00

3

kegiatan

44.00

57.90

3

kegiatan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3

Kegiatan

3

Kegiatan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

Tahun

1

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2

Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

60.79

3

kegiatan

63.83

Kegiatan

3,361.85

4

Kegiatan

3,529.94

4

Kegiatan

3,706.44

2.00 kegiatan

48.40

2.00

kegiatan

50.82

2

1,040.00

3

Kegiatan

1,144.00

3

Kegiatan

Tahun

201.86

1

Tahun

2

Kegiatan

942.07

2

Kegiatan

1

Kegiatan

223.54

2

Kegiatan

2

Kegiatan

1

Tahun

1

Tahun

59/12

org/bulan

2

Kegiatan

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

22/12

- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS - Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur

222.04

1

Tahun

Kegiatan

1,036.28

2

1

Kegiatan

245.90

463.10

2

Kegiatan

4,283.94

1

Tahun

370.20

59/12

org/bulan

407.22

Kegiatan

929.00

2

Kegiatan

1,021.90

org/bulan

22/12 org/bulan

304.26

22/12

org/bulan

180/12

org/bulan

180/12 org/bulan

3,564.00

180/12 org/bulan

2

Kegiatan

Kegiatan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

700.00

2

Kegiatan

37,180.95

3

kegiatan

- Pengadaan Perlengkapan

100/24

- Pengadaan Peralatan Gedung

194/15

3

1,258.40

3

Kegiatan

244.25

1

Tahun

Kegiatan

1,139.91

2

1

Kegiatan

270.49

509.41

2

Kegiatan

4,712.33

1

Tahun

59/12 org/bulan

Kegiatan

3

Kegiatan

256.46

1

Tahun

Kegiatan

1,196.90

2

Kegiatan

1

Kegiatan

284.01

1

560.35

2

Kegiatan

588.37

5,183.57

1

Tahun

5,442.75

59/12

org/bulan

470.34

2

Kegiatan

1,180.29

283.01

16,432.86 236.58

Kegiatan Kegiatan

6,151.11

Tahun

1,193.89

1,256.75

Kegiatan

5,571.91

Kegiatan

298.21

Kegiatan

1,322.14

2

Kegiatan

617.78

Kegiatan

2,739.00

1

Tahun

Tahun

25,337.47

493.86

org/bulan

2,189.56

Kegiatan

1,239.31

Kegiatan

5,494.59

59/12 org/bulan

269.28

5,714.88

1,124.09

334.69

22/12 org/bulan

368.15

22/12

org/bulan

386.56

22/12 org/bulan

405.89

org/bulan

1,799.55

3,920.40

180/12 org/bulan

4,312.44

180/12

org/bulan

4,528.06

180/12 org/bulan

4,754.47

org/bulan

21,079.37

2

Kegiatan

889.35

933.82

Kegiatan

4,140.17

2

Kegiatan

8,899.05

kegiatan

30,000.00

3

kegiatan

1,000.00

unit/keg

100/24 unit/keg

1,000.00

100/24

unit/keg

unit/keg

194/15 unit/keg

600.00

194/15

unit/keg

847.00

9,788.95

3

2

1,387.39

Kegiatan

770.00

2

1,321.32

447.94

kegiatan

53.36 Kegiatan

2

41,899.09

30,875.03

kegiatan

2

org/bulan

17,477.03

3

- Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor

50,367.47

28,068.21

47.85

59/12 org/bulan

92,266.55 org/bulan

15,888.21

kegiatan

- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

92,266.55

54,607.46

3

- Pembangunan Gedung Kantor

Satuan (11)

9,075.07

Kegiatan

20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Volume

18,554.34

2

- Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

1

Volume Satuan

(8)

16,867.58 178/12 org/bulan

Tahun 2016

Rp

16,867.58

15,334.16

Belanja Operasional 1

Satuan (7)

Tahun 2015

2

Kegiatan

10,278.40

kegiatan

1,100.00

3

kegiatan

1,155.00

1,100.00

100/24 unit/keg

1,210.00

100/24

unit/keg

660.00

194/15 unit/keg

726.00

194/15

unit/keg

10,792.32

3

76,939.67

kegiatan

1,212.75

kegiatan

34,467.75

1,270.50

100/24 unit/keg

1,334.03

unit/keg

5,914.53

762.30

194/15 unit/keg

800.42

unit/keg

3,548.72

Gedung Kantor

Kantor

(17)

Kode


(1)

(2)


(Outcome)



Volume

(3)

Satuan

Tahun 2013

Tahun 2014

Volume Satuan

Rp

(5)

(6)

(4)

Volume

Satuan (7)

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Volume Satuan

Rp

(8)

(9)

(10)

Volume

Satuan (11)

SKPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggu RPJMA ng Jawab

Tahun 2017 Rp

Volume Satuan

Rp

Volume Satuan

Rp

(12)

(13)

(14)

15=5+7+9+11+13

(16)

- Pemeliharaan rutin/berkala

9

kegiatan

9

kegiatan

1,595.77

9

kegiatan

1,755.35

9

kegiatan

1,930.88

9

kegiatan

2,027.43

9

kegiatan

2,128.80

kegiatan

9,438.22

- Pemeliharaan Rutin/Berkala

12

kegiatan

12

kegiatan

500.00

12

kegiatan

550.00

12

kegiatan

605.00

12

kegiatan

635.25

12

kegiatan

667.01

kegiatan

2,957.26

- Pemeliharaan rutin/berkala

5/12

unit/bln

5/12

unit/bln

263.41

5/12

unit/bln

289.75

5/12

unit/bln

318.72

5/12

unit/bln

334.66

5/12

unit/bln

351.39

unit/bln

1,557.92

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

72/12

unit/bln

72/12

unit/bln

2,961.47

72/12

unit/bln

3,257.61

72/12

unit/bln

3,583.37

72/12

unit/bln

3,762.54

72/12

unit/bln

3,950.67

unit/bln

17,515.67

- Pemeliharaan Rutin/Berkala

2

kegiatan

2

kegiatan

260.31

2

kegiatan

286.34

2

kegiatan

314.97

2

kegiatan

330.72

2

kegiatan

347.26

kegiatan

1,539.61

rumah dinas

Gedung Kantor

mobil jabatan

Peralatan Kantor

1

20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin Aparatur aparatur - Penggadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

TOTAL ……..

1,538.30

187/2

org/stel

187/2

org/stel

69/4

org/stel

69/4

org/stel

1,538.30

69,941.63

1,692.13

187/2

org/stel

69/4

org/stel

1,692.13

44,935.79

1,861.34

187/2

org/stel

69/4

org/stel

1,861.34

49,429.37

1,954.41

187/2

org/stel

69/4

org/stel

1,954.41

52,399.96

2,052.13

187/2

org/stel

69/4

org/stel

2,052.13

9,098.31

org/stel

9,098.31

org/stel

55,569.00

272,275.75

(17)

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Rp. 000.000

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)


(Outcome)

1

Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRA

20 04


Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2012 Volume

(3)

Satuan

Tahun 2013 Satuan

Volume

(4)

(5)

Tahun 2014 Rp

Satuan

Volume

(6)

(7)

Tahun 2015 Rp

Satuan

Volume

(8)

(9)

Tahun 2016 Rp

Volume

(10)

Satuan

(11)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA

Tahun 2017 Rp

Volume

(12)

Satuan

(13)

Rp

Volume

Satuan

Rp

(14)

15=5+7+9+11+13

(16)

Sekretariat DPRA

1 20 04 02 Program Peningkatan Meningkatnya - Jumlah sarana Sarana dan Prasarana kelengkapan dan dan prasarana Aparatur kualitas sarana yang tersedia dan prasarana dan - Pengadaan Mobil Jabatan untuk mendukung dimanfaatkan pelaksanaan secara optimal tugas DPRA sesuai peruntukkannya - Pembangunan rumah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

4,076.13

-

-

-

2

kegiatan

2

kegiatan

69/2

unit/keg

69/2

unit/keg

10,805.44

1,655.98

1,738.78

1,825.72

20,102.05

4

unit

2,300.00

-

-

-

2,300.00

2,707.55

12

unit

7,000.00

-

-

-

9,707.55

1,368.58

81/2

unit/keg

1,505.44

dinas

- Pengadaan perlengkapan

81/5

unit/keg

1,655.98

81/3

unit/keg

1,738.78

81/2

unit/keg

1,825.72

unit/keg

8,094.50

rumah jabatan/dinas

Meningkatkan Meningkatnya kualitas pelayanan kualitas kepada DPRA pelayanan kepada DPRA

- Baju Dinas Bagi 1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur seluruh Anggota DPRA

Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya

-

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

1,937.80

69

org

69

org

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Set. DPRA

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1,937.80

2,131.58

81

org

678.60

135/3

org/keg

135/3

org/keg

678.60

2,131.58

2,344.74

81

org

746.46

135/3

org/keg

746.46

2,344.74

2,461.97

81

org

821.11

135/3

org/keg

821.11

2,461.97

2,585.07

81

org

862.16

135/3

org/keg

862.16

2,585.07

11,461.17

org

905.27

135/3

org/keg

905.27

11,461.17

4,013.60

org/keg

4,013.60

- Jumlah pegawai yang meningkat strata pendidikannya 1

20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

67,506.65

74,807.31

82,288.05

86,402.45

90,722.57

401,727.03

SKPD Penanggu ng Jawab

(17)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)


(Outcome)

Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepada DPRA

Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepada DPRA

Volume

(3)

Satuan

Tahun 2013 Satuan

Volume

(4)

(5)

Tahun 2014 Rp

(7)

kali ms persidang an

6

kali ms persida ngan

982.00

69/3

org/keg

69/3

org/keg

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

10

qanun

10

-

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

-

-

-

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

69/12

-

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

-

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

Rapat-rapat Paripurna

- Persentase kegiatan dewan yang terfasilitasi secara baik

-

Kegiatan Reses

-

20 04 26 Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Satuan

Volume

(6)

7

- Persentase rapat-rapat Dewan yang terfasilitasi tepat waktu

1



Tahun 2015 Rp

Satuan

Volume

(8)

(9)

Tahun 2016 Rp

Volume

(10)

Satuan

(11)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA

Tahun 2017 Rp

Volume

(12)

Satuan

(13)

Rp

Volume

Satuan

Rp

(14)

15=5+7+9+11+13

(16)

6

kali ms persidan gan

1,080.20

6


1,188.22

6


1,247.63

6


1,310.01


5,808.06

9,539.22

81/3

org/keg

10,493.14

81/3

org/keg

11,542.46

81/3

org/keg

12,119.58

81/3

org/keg

12,725.56

org/keg

56,419.96

qanun

9,764.49

10

qanun

10,740.94

10

qanun

11,815.04

10

qanun

12,405.79

10

qanun

13,026.08

qanun

57,752.33

69/3

org/keg

12,884.00

81/3

org/keg

14,172.40

81/3

org/keg

15,589.64

81/3

org/keg

16,369.12

81/3

org/keg

17,187.58

keg/org

76,202.74

org/keg

69/12

org/keg

10,269.70

81/12

org/keg

11,296.67

81/12

org/keg

12,426.34

81/12

org/keg

13,047.65

81/12

org/keg

13,700.04

org/keg

60,740.40

69/18

org/keg

69/18

org/keg

24,067.24

81/18

org/keg

26,473.96

81/18

org/keg

29,121.36

81/18

org/keg

30,577.42

81/18

org/keg

32,106.30

org/keg

142,346.28

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

550.00

3

kegiatan

605.00

3

kegiatan

635.25

3

kegiatan

667.01

kegiatan

2,457.26

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

-

136.37

1,250.01

-

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

-

-

2

kegiatan

-

2

kegiatan

-

Peningkatan pelayanan bantuan hukum

69

orang

1

tahun

136.37

1

tahun

1,375.01

1,100.00

2

kegiatan

150.01

1

tahun

1,443.76

1,210.00

2

kegiatan

165.01

1

tahun

1,515.95

1,270.50

2

kegiatan

173.26

1

tahun

1,334.03

181.92

5,721.09

kegiatan

tahun

4,914.53

806.56

- Jumlah surat rekomendasi Dewan yang terselesaikan - Cakupan program asuransi untuk Anggota DPRA

1

20 04 56 Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA

-

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan

TOTAL ……..

Menigkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Set. DPRA

3,105.00

69

orang

3,105.00

77,440.54

3,645.00

81

orang

3,645.00

93,385.80

4,009.50

81

orang

4,009.50

92,494.38

4,410.45

81

orang

4,410.45

97,319.57

4,851.50

81

orang

4,851.50

102,406.07

20,021.45

orang

20,021.45

463,046.37

SKPD Penanggu ng Jawab

(17)

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENSTRA-SKPA) TAHUN

Recommend Documents