RENSTRA SKPD RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA SKPD RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2010 – 2015

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2010

KEPUTUSAN CAMAT BANYUMANIK NOMOR : 050 / 16 / XI TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGI ( RENSTRA ) SKPD KECAMATAN BANYUMANIK CAMAT BANYUMANIK Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional ( SPPN )pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa “ Kepala Satuan perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedomanan pada rancangan awal RPJMD”; b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat 3e maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa agar pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Renstra Stategis ( renstra ) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Banyumanik; d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Banyumanik tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik Tahun 2011-2015 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Semarang Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANYUMANIK TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2010 Pasal 1 Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik Tahun 2010-2015 merupakanDokumen Perencanaan yang berisi penjabran visi, misi dan arah kebijakan Camat Banyumanik yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2010-2015.

Pasal 2 Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematikapenulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 3.3 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN Pasal 3 Isi beserta lampiran Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Pasal 4 Ketentuan Peralihan Pada Tahun 2015 dan atau Tahun 2016 apabila karena sesuatu hal Renstra Tahun 2015-2020 belum dapat disusun sepanjang tidak bertentangan dengan Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman / landasan penyusunan Renja. Pasal 5 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dilakukan pada tahun ke tiga Pasal 6 Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada tanggal

: Semarang : 1 Nopember 2010

CAMAT BANYUMANIK

NIP.

SUTRISNO, SE PENATA TK I 19611005 199203

1

006

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami telah dapat menyelesaikan Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyumanik dengan baik. Bahwa tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara sekilas mengenai pelaksanaan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan disusun dengan memperhitungkan lingkungan stategik. Dalam penulisan ini kami menuangkan dalam bentuk sebuah laporan pelaksanaan tugas sehari-hari yang dirangkum dalam bentuk tulisan, yang tujuannya

adalah

memberikan

gambaran

rencana

strategis

Kecamatan

Banyumanik. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Staf Kecamatan dan Dinas Instansi terkait se Kecamatan Banyumanik yang telah membantu menyediakan data yang lengkap, sehingga penulisan laporan rencana strategis ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penulisan laporan ini kurang sempurna dan jauh dari harapan.

Semarang, 1 Nopember 2010 CAMAT BANYUMANIK

SUTRISNO, SE PENATA TK I NIP. 19621005 199203 1 006

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Analisis Kinerja pelayanan 2.5 Permasalahan Kinerja Pelayanan 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Camat Banyumanik. 3.3 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Tabel T.IV.C22 3. Tabel Indikator Kinerja SKPD 4. Matrik Indikator Program RENSTRA Kecamatan Banyumanik Tahun 2010-2015 5. Indentivikasi Faktor Internal dan Eksternal 6. Tingkat komparasi Faktor Internal 7. Tingkat komparasi Faktor Eksternal 8. Evaluasi faktor Internal dan Eksternal 9. Faktor-faktor kunci keberhasilan 10. Peta posisi kekuatan organisasi 11. Formulasi Strategi SWOT

1 1 3 3 5 6 7 8 8 8

10 10 11 14 15 17 18 20 22 26 27 28 30 32 33 34 34 35 36 37 38

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dilingkungan pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Perda No 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Semarang unt uk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dengan penyusunan Rencana kerja program SKPD dan kegiatan sedangkan untuk jajaran SKPD Kota Semarang diharuskan menyusun Rencana Stratergis (Renstra) selama 5 Tahun kedepan sebagai bahan dalam pelaksanaan. 1.2 Landasan Hukum Landasan Peyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Banyumanik tahun 2011-2015 disusun berdasarkan : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); m. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wikayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

2

n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun sebagai pedoman arah dan kebijakan yang diambil oleh Camat Banyumanik dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Kecamatan selama 5 tahun. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan Banyumanik diharapkan semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dimana dalam pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Banyumanik. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Analisis Kinerja Pelayanan 2.5 Permasalahan Kinerja Pelayanan 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 3.3 Telaahan RPJM Kota Semarang Tahun 2010-2015 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan, Struktur Organisasi 1. Tugas Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Waklikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas Kecamatan Banyumanik mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan; b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan; d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan kentraman dan ketertiban umum; f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan PerundangUndangan; g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. Pengkoordinasiaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan; k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) sementara; l. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana teknis instansi pemerintah di wilayahnya; m. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan; 5

n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota; o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan; p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi kecamatan banyumanik terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Pembangunan 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 6. Kepala seksi Kependudukan; 7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 8. Kelompok Jabatan Fungsional 2.2 SUMBER DAYA SKPD Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Jumlah karyawan / karyawati di lingkungan Kecamatan Banyumanik sebanyak 166 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 129 orang CPNS 26 orang dan TPHL sebanyak 11 orang dengan perincian sebagai berikut : 1. Menurut Tingkat Pendidikan a. Pasca Sarjana ( S2 ) : 2 Orang b. Sarjana : 36 Orang c. Sarjana Muda (D3) : 8 Orang d. SLTA : 74 Orang e. SLTP : 28 orang f. SD : 14 Orang 2. Menurut Golongan a. Golongan IV : 2 Orang b. Golongan III : 86 Orang c. Golongan II : 49 Orang d. Golongan I : 24 Orang 6

Menurut Jabatan Eselon a. Eselon III a b. Eselon III b c. Eselon IV a Eselon IV b

: 1 Orang : 1 Orang : 16 Orang : 55 Orang

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Banyumanik didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa : 1. Kendaraan Dinas Camat roda 4 : 1 buah 2. Kendaraan Operasional rada 2 : 32 buah 3. Mobil Armada Sampah roda 6 : 6 buah 4. Kendaraan kebersihan roda 3 : 5 buah 5. Komputer : 5 buah 6. Laptop : 4 buah Jumlah tersebut jauh lebih memadai bila dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat, hal ini tentunya perlu pemikiran dan penanganan dimasa mendatang. 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumanik mempunyai beberapa kinerja pelayanan antara lain : a. Melaksankan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan. b. Melaksankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan. c. Menjalin koordinasi dengan Muspika, Dinas / Instansi terkait dan menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di wilayah. d. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif. e. Melaksankan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat. f. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai dilingkungan kecamatan dan kelurahan serta melaksankan pembinaan kepada masyarakat.

7

2.4. ANALISIS KINERJA PELAYANAN Analisa kinerja pelayanan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan. 2.5. PERMASALAHAN KINERJA PELAYANAN Permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Banyumanik adalah : 1. Kemiskinan Masih terdapat warga miskin ± 16 % yang perlu ditangani melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberian bantuan pelatihan, beasiswa, jamkesmas/jamkesmasda dan raskin 2. Infrastruktur Masih banyak akses jalan yang kondisinya rusak berat sehingga perlu mendapat perhatian seperti pengaspalan, pavingisasi, perbaikan talud dan gorong-gorong Upaya yang dilakukan dengan mengalokasikan dana kontingensi dan mengusahakan kegiatan SKPD Kota di wilayah kecamatan Banyumanik 3. Persampahan Dengan berpindahnya pusat kegiatan perkuliahan UNDIP Semarang dari kampus lama kekampus baru mengakibatkan bertambahnya penduduk yang menyebabkan meningkatnya volume sampah. Upaya yang dilakukan dengan menambah bak / TPS dan meningkatkan retasi samnpah. Cakupan pengangkutan sampah pada tahun 2010 sebesar 70 % menjadi 80 % di tahun 2011 2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Tantangan Pelayanan SKPD Fakor Eksternal 1. Tantangan / Ancaman ( Threats ) a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan b. Munculnya rasa individualisme c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat 8

2. Peluang ( Opportunities ) a. Adanya Musrenbang b. Adanya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa c. Adanya lomba antar Kelurahan Faktor Internal 1. Kekuatan ( Strengths ) a. Adanya Perda No 14 / 2008 b. Banyaknya jumlah warga di Kecamatan Banyumanik c. Adanya potensi wilayah 2. Kelemahan ( Weaknesses ) a. Kurangnya jumlah pegawai b. Kurangnya kualitas pegawai c. Kurangnya sarana prasarana

9

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tugas : Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesos, Kependudukan serta Ketentraman & Ketertiban di kecamatan b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja anggaran dibidang Pemerintahan, Pembanguan, Kesos, Kependudukan serta Ketentraman & Ketertiban di Kecamatan c. Pengkoordinasian pelaksanaan Tugas Kecamatan d. Pengkoordinasian Kegiatan pemberdayaan masyarakat e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban f. Pengkoordinasian penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan a. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayan umum h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan i. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan / belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa / Kelurahan k. Pelaksanaan fungsi pejabat pembuat Akta Tanah ( PPAT ) sementara l. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintahan di wilayahnya m. Pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Camat Banyumanik. VISI “TERWUJUDNYA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” MISI 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Banyumanik Kota Semarang yang berkualitas 2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

10

3.3 Telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 A. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas 1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana memadahi dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala berstandar nasional, 2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan dengan rintisan penembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, 3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, 4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global, 5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan serta Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi, 6. Pengembangan kepedulian terhadap pengembangan dan perlindungan serta pelestarian seni dan budaya tradisional , bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat B.

Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum 1. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city, 11

2. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, 3. Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat, 4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, 5. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat, 6. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city, 7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab, 8. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi. C. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah 1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan daerah dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing, 2. Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya sainng serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja, 12

3. 4. 5. 6. 7. 8.

D. 1.

2. 3.

4.

E. 1.

Mengembangkan Produktivitas Pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis, Mengembangkan Produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, Mengembangkan pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan dan konservasi lingkungan, Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional, Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dan Pengembangan (Penambahan luasan dan Optimalisasi). Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang antar wilayah melalui : Pembangunan Jalan Lingkar, Pengembangan angkutan umum masal, pembangunan sarana pusat pertumbuhan baru, penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya serta peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal yang melayani antar kawasan perkotaan, antar dan inter moda angkutan darat, laut, udara, Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dan segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi ,

13

2.

3.

Pengembangan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial , Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis dipearlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diindentifikasikan untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam ” Sapta Program” berikut : 1. Pengentasan Kemiskinan dan pengganguran 2. Penanganan Bajir 3. Peningkatan Infrastruktur 4. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Kesetaraan Gender 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

14

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 1. Visi Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP) 2005-2025, maka dirumuskan visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Daerah

Perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera “ Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Daerah Perdagangan, Daerah Jasa, Kota Berbudaya dan Sejahtera Daerah Perdagangan, mengandung arti Daerah yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitik beratkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristiknya. Daerah Jasa, sebutan sebagai daerah jasa sebenarnya tidak lepas dari status daerah perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Daerah jasa lebih menekankan pada fungsi daerah dalam pelayanana public diantaranya : a. Penyediaan jasa layanan public secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengataran / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan. Maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan b. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkaykan kualitas pelayanan public, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, ruang pertemuan dan lain sebagainya. c. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan (Customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya d. Mindset dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mandorong terciptanya budaya pelayanan. 15

Daerah Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga manghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi dan penghormatan terhapat hak azazi manusia. Sejahtera, pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar disuatu sisi tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi pemerintah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi lain terbuka peluang bagi warga masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan keberdayaan sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupannya. Sejahtera mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang.

2. Misi Misi yang akan dilaksnakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam ranga pencapaian Visi adalah : a. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat yang berkualitas. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. b. Mewujudkan pemerintahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan public, serta menunjang tinggi supremasi hokum. Adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan

16

pemerintahan yang bersih sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan hak asasi manusia. Perwujudan pelayanan public mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sector ekonomi basis yang mempunyai daya saing. d. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana 4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Tujuan dari Kecamatan Banyumanik dalam mewujudkan visi dan misi tersebut adalah : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat yang berkualitas. Meningkatnya peranan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksankan tugas sebagai pelayan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2. Mewujudkan pemerintahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan public, serta menunjang tinggi supremasi hokum. prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada

17

masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan hak asasi manusia. Pengembangan pemahaman politik, pengembangan budaya kerja, pengembangan system dan akses pelayanan public, perprinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan hak asasi manusialindungan masyarakat 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing wilayah. Dengan peran serta Koperasi dan UMKM 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan persampahan serta pengembangan kegiatan penanganan sampah, pengembangan struktur jaringan jalan, jaringan drainase. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera Meningkatnya kegiatan social kemasyarakatan.

Sasaran jangka menengah Kecamatan Banyumanik adalah : 1. Kemiskinan 2. Infrastruktur 3. Persampahan 4.3 Strategi dan kebijakan SKPD Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah 1. Peningkatan Pelayanan Umum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya manusia aparatur di kecamatan dan kelurahan. 2. Peningkatan pembangunan wilayah dengan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan wilayah. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban wilayah. 4. Peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagan yang ada diwilayah sebagai mitra kerja pemerintahan kecamatan. 5. Peningkatan koordinasi dengan dinas / instansi terkait diwilayah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

18

Kebijakan 1. Kebijakan Internal. a. Pembinaan sumber daya manusia aparatur kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat b. Percepatan pembangunan dengan meningkatkan sarana dan prasarna wilayah. c. Peningkatan kebersihan, penghijaun dan keserasian wilayah. d. Adanya potensi wilayah 2. Kebijakan Eksternal a. Melaksankan pembinaan dan ketertiban masyarakat dalam menciptakan lingkungan wilayah yang kondusif. b. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan wilayah c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kebersiahan dan penghijauan wilayah. d. Adanya lomba antar desa

19

BAB V RENCAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor f. Penyediaan makanan & minuman g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah h. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana aparatur. Kegiatan : a. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair f. Rehebalitasi sedang / gedung kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD & Penyusunan Laporan Perencanaan 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kegiatan : Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 20

6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kegiatan : Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 7. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Fasilitas pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang e. Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum f. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan SKPD g. Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan SKPD B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program Pembangunan Wilayah : a. Pelebaran Jalan dan pembangunan saluran Jl. Durian Raya b. Wajar 9 Tahun dan Rintisan wajar 12 Tahun

21

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja SKPD adalah Indikator yang mencerminkan keberhasilan penyelengaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Indikator kinerja SKPD lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintah yang ditujukan dengan parameter kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolak ukur. Aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan focus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan social dan seni budaya dan olah raga, (2) aspek pelayanan umum. Tabel 6.1 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kecamatan Banyumanik Tahun 2011-2015

N o

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Banyumanik

A. Pelayanan administrasi perkantoran. 1. Peningkatan kinerja pelayanan adm perkantoran - Jumlah TPHL yang dibayar 2. Efisiensi penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah rekening yang dibayar 3. Meningkatnya kinerja pelayanan adm. Perkantoran - Jumlah penggunaan alat tulis kantor 4. Meningkatnya kinerja pelayanan adm perkantoran - Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTR A Th 2010 100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTR A

2011 100%

2012 100%

2013 100%

2014 100%

2015 100%

11 orang

10 orang

9 orang

8 orang

7 orang

6 orang

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Target Capaian Setiap Tahun

5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur - Jumlah pengadaan

6. Meningkatnya pelayanan adm - Jumlah penyelenggaraan rapat 7. Meningkatnya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah - Jumlah penyelenggaraan rapat 8. Meningkatnya kinerja kelurahan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat - Operasional dan sarana prasarana kelurahan percontohan

B. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Meningkatnya kenyamanan rumah tinggal - Jumlah ruangan yang terpelihara 2. Meningkatnya kenyamanan aparatur - Jumlah ruangan yang terpelihara 3. Meningkatnya kenyamanan gedung kantor - Jumlah ruangan yang terpelihara 4. Tersedianya kendaraan untuk operasional dengan baik - Jumlah kendaraan yang terpelihara 5. Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan - Jumlah peralatan kantor

11 Jenis

12 Jenis

13 jenis

14 jenis

15 jenis

16 jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

80 %

85%

90%

95%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

190 m

190 m

190 m

190 m

190 m

190 m

400 m

400 m

425 m

425 m

425 m

425 m

400 m

400 m

425 m

425 m

425 m

425 m

1 mobil 43 Kendaraan

1 mobil 43 kendara an

2 mobil 43 kendaraa n

2 mobil 43 kendara an

2 mobil 43 kendaraa n

2 mobil 43 kendaraa n

4 kom 4 laptop, 3 mesin ketik

5 komp, 10 laptop 3 mesin ketik

6 komp, 11 laptop, 3 mesin ketik

7 komp, 12 laptop, 3 mesin ketik

8 komp, 13 laptop 3 mesin ketik

9 komp, 14 laptop 3 mesin ketik

6. Terpeliharanya mebelair kantor untuk menunjang pekerjaan - Jumlah mebelair kantor

7. Meningkatnya fasilitas bagi kegiatan kantor dan masyarakat - Gedung kantor kecamatan kantor dan balai kelurahan C. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Meningkatnya tertib administrasi Keuangan - Jumlah tenaga administrasi keuangan dan pelaporan

D. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan - Petugas dan alat pengelolaan sampah 2.

Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan - Petugas dan alat pemeliharaan

E. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. Meningkatnya kebersihan lingkungan - Jumlah penyelenggaraan rapat

45 buah

45 buah

45 buah

45 buah

45 buah

45 buah

18 kegiatan

18 kegiata n

18 kegiatan

18 kegiata n

18 kegiatan

18 kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

68%

80%

85%

90%

95%

100%

10 Orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

5 fukuda

5 fukuda

5 fukuda

5 fukuda

5 fukuda

9 titik pantau

10 TP

11 TP

12 TP

13 TP

14 TP

12 kegiatan

12 kegiata n

12 kegiatan

12 kegiata n

12 kegiatan

12 kegiatan

5 fukuda

F. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1. Meningkatnya pelaksanaan tugas ormas - Jumlah Ormas 37 orang G. Peningkatan partrisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat - Rapat pembinaan jumlah 4 kegiatan dan 11 kelurahan 2. Terlaksananya kegiatan musyawarah pembangunan desa - Pelaksanaan rapat musyawarah pembangunan desa 3. Meningkatnya tertib administrasi di Kelurahan - Jumlah monitoring 10 orang 4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan - Jumlah 46 Kegiatan 5. Meningkatnya penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Jumlah survey dana kontingensi 6. Meningkatnya pembinaan bagi kelompok masyarakat - LPMK, RT, RW, dll 7. Meningkatnya pemberdayaan dan budi daya peternakan lele - Kelompok peternak lele.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

37x12 bl

37X12 bl

37x12 bl

37x12 bl

37x12 bl

37x12 bl

75%

80%

85%

90%

95%

100%

15 Kegiatan

15 kegiata n

15 kegiatan

15 kegiata n

15 kegiatan

15 kegiatan

12 Kegiatan

12 kegiata n

12 kegiatan

12 kegiata n

12 kegiatan

12 kegiatan

220 kegiatan

220 kegiata n

220 kegiatan

220 kegiata n

220 kegiatan

220 kegiatan

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 Kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

11 kel

1 kelompok

2 kelomp ok

3 kelompo k

4 kelomp ok

5 kelompo k

6 kelompo k

25

PENUTUP Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Kecamatan Banyumanik disusun sebagai pedoman, acuan dan arah kebijakan pelaksanaan kinerja dalam 5 tahun ( 2011-2015 ) Dengan adanya Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Kecamatan Banyumanik ini diharapkan semua elemen pelaksanaan tugas di Kecamatan Banyumanik dapat lebih terarah dan terfokus serta dapat terukur dari tingkat keberhasilannya sehingga akan sangat mendukung dalam pencapaian kinerja Kecamatan Banyumanik yang selanjutnya akan mampu mendukung penyelenggaran pemerintahan kecamatan yang baik Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam setiap langkah dan pelaksaan tugas. Semarang, 1 November 2010 Camat Banyumanik

SUTRISNO, SE Penata Tingkat I NIP. 19620905 199203 1 006

26

27