PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD )

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015

PAINAN MEI 2012

RENSTRA Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan 2010-2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010–2015 ini.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun isi dari dokumen Rencana Strategis ini mencakup rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun, yaitu tahun 2010 – 2015 yang penyusunannya mempertimbangkan

aspek

transparansi,

keterukuran

dan

pertanggungjawaban publik. Dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015.

Dengan selesainya dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, dan semoga 1


dokumen ini dapat dilaksanakan seoptimal mungkin demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Painan, MEI 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. E R I Z O N, MT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630323 199003 1 005

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2. Landasan Formil dan Materil ......................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 3 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 4 II.

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ...................................................................... 6 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah ................................................. 6 2.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah ......................................................... 6 2.3. Sumberdaya Manusia (SDM) SKPD Sekretariat Daerah .............................. 10 2.4. Gambaran Umum Kinerja Sekretariat Daerah Lima Tahun Sebelumnya..... 11 2.5. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan, Sasaran, Dan Strategi RPJMD ........................................................................................................... 17

III.

ISU STRATEGIS .................................................................................................... 21

2


3.1. Kondisi Organisasi Dan Aparatur .................................................................. 21 3.2. Sosial Dan Budaya ......................................................................................... 22 IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAKAN ...................... 4.1. Visi ......................................................................................................... 4.2. Misi ......................................................................................................... 4.3. Tujuan ......................................................................................................... 4.4. Sasaran ......................................................................................................... 4.5. Strategi ......................................................................................................... 4.6. Arah Kebijakan ..............................................................................................

23 23 24 25 26 28 30

V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH ............ 33

VI.

PENUTUP ............................................................................................................... 40 6.1. Kesimpulan .................................................................................................... 40 6.2. Saran............................................................................................................... 40

BAB.I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur

3


indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diwajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 (lima) tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2005 sampai tahun 2010 berakhir, selanjutnya diteruskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 yang diwujudkan sesuai dengan peraturan perundangundangan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah Periode 20102015 terutama menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 1.2. LANDASAN FORMIL DAN MATERIL 1.2.1. Landasan Formil 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

4


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5


9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. 1.2.2. Landasan Materil : 1. Masukan saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi unit – unit di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2015. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2010-2015 ini dimaksudkan untuk : 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah;

2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. 1.3.2. Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

6


yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 2. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah; 3. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja. 4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20102015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I .

Pendahuluan

BAB II.

Gambaran Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah yang berisi tentang gambaran umum kinerja SKPD lima tahun sebelumnya.

BAB III.

Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Sekretariat Daerah yang meliputi kondisi lingkungan dan potensi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V.

Program dan Kegiatan

BAB VI.

Penutup.

7


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi : 1.

Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

2.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

3.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;

4.

Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan

5.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh satuan organisasi. Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 orang Staf Ahli Bupati, 3 orang Asisten, 9 orang Kepala Bagian, dan 27 Orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini.

8


SUSUNAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH

A. Sekretaris Daerah. B. Asisten yang terdiri dari : 1.

Asisten Pemerintahan, terdiri dari

a.) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Praja; 2) Sub Pertanahan; 3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Pembangunan. b.) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) membawahi : 1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum ; 2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah; 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. c.) Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi: 1) Sub Bagian Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; 2) Sub Bagian Penanganan Konflik ; 3) Sub Bagian Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum; 2.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a.) Bagian Perekonomian, membawahi: 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Distribusi ; 2) Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam ; 3) Sub Bagian Kerjasama Investasi dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah/Negara. b.) Bagian Pembangunan, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program.

9


c.) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 3) Sub Bagian Generasi Muda, Olahraga dan Sosial Tenaga Kerja. 3.

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

a.) Bagian Umum, membawahi: 1) Sub Bagian Ketatausahaan dan Arsip; 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; 3) Sub Bagian Protokoler, Sandi, Telekomunikasi dan Hubungan Masyarakat. b.) Bagian Keuangan, membawahi 1) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi; 3) Sub Bagian Aset. c.) Bagian Organisasi, membawahi : 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan ; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pembinaan Layanan Publik 3) Sub Bagian Kepegawaian. C. Staf Ahli Bupati. Staf Ahli Bupati terdiri dari : 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan. 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam bagan organisasi berikut ini:

10


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

B UP A T I Drs. H. Nasrul Abit WAKIL BUPATI

NOMOR 10 TAHUN 2010 TANGGAL 30 NOVEMBER 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT

Drs. H. Editiawarman.M.Si

SEKRETARIS DAERAH Ir. Erizon, M.TP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SELATAN

STAF AHLI 1. BIDANG PEMERINTAHAN . HKM DAN POL. 2. BIDANG EKONOMI. PEMB. DAN KEUANGAN 3. BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM Eselon II.b

JABATAN FUNGSIONAL

Ka. BAGIAN PEMERINTAH AN UMUM Hasrial Amri. S.Stp

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM Rusdiyanto, SH. M.Hum

ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA Ir. H. Herman Budiarto

ASISTEN PEMERINTAHAN Gunawan. S.Sos. M.Si

Ka. BAGIAN HUKUM DAN HAM Sabrul. SH

Ka. BAGIAN KESBANGPOL Muskamal. SH. MM

Ka. BAGIAN PEREKONOMIAN Dalipal. S.Sos

Ka. BAGIAN PEMBANGUNAN Yozki Wandri, S.Pi. M.Si

Ka. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Zulkifli. S.Sos

Ka. BAGIAN UMUM Darmadi. S.Sos

Ka. BAGIAN KEUANGAN Raflina, SE.Ak M.Si

Ka. BAGIAN ORGANISASI Benny Rizwan, SH.M.Si

Ka. Sub Bagian Per- uu-an dan Dokumentasi Hukum Hasnul Karim. SH

Ka. Sub Bagian Ketahanan Nasional dan Wasbang Alfirdaus Yunarta. SH

Ka. Sub Bagian Sarana Perek, Produksi dan Distribusi Henri Susilowati. S.Pi.M.Si

Ka. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Retma Haryeti. ST

Ka. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Yatris

Ka. Sub Bagian Ketatausahaan dan Arsip Zainal Abidin, SH

Ka. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Syafrudin, SH

Ka. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Halimah, SH

Ka. Sub Bagian Pertanahan Wendra Rovikto. SSTP

Ka. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Tazwan. SH

Ka. Sub Bagian Penanganan Konflik . Masrial, SH. MM

Ka. Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam Refinaldi Anwar. SP

Ka. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Alvina Oriza. S.Kom. M.Si

Ka. Sub Bagian Kesehatan, KB dan Pemberdayaan Perempuan Gusmala Dewi. SE

Ka. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Joko Setiabudi, SE

Ka. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Nurhayati, SH

Ka. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pembinaan Layanan Publik Ir. Fredda Anita

Ka. Sub Bagian Otoda dan Kerjasama Pembangunan Eva Susanti. S.IP

Ka. Sub Bagian Batuan Hukum dan HAM Marli Nafri, SH

Ka. Sub Bagian Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilu Febrinaldi. SH

Ka. Sub Bagian Kerjasama Investasi & Pengembangan

Ka. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program Novi Irawan. ST

Ka. Sub Bagian Generasi Muda, Olahraga dan Sosial Tenaga Kerja Ridwan, SH

Ka Sub Bagian Tata Praja Mar Alamsyah, SSTP. MA

BUMD/BUMN Dra. Laura Nurwinda

Ka. Sub Bagian Protokoler, Santel dan Humas Wendi, SH. M.Hum

Ka. Sub Bagian Aset Gusniar, SE

Ka. Sub Bagian Kepegawaian Syafrizal. S.Sos.M.Ap

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT


1.3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SKPD SEKRETARIAT DAERAH Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 150 Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 41 orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini: Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan JUMLAH PEGAWAI

No.

Jenjang Pendidikan

1.

Golongan IV

19

2.

Golongan III

75

3.

Golongan II

53

4.

Golongan I

3

5.

Pegawai Non PNS.

41

Jumlah

191

(Orang)

Tabel 2.2 : Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO Jenjang Pendidikan

JUMLAH PEGAWAI (Orang)

1

S2

13

2

S1

72

3

DIV

0

4

DIII

6

5

SLTA

95

6

SLTP

5

Jumlah

191

12


1.4. GAMBARAN UMUM KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN LIMA TAHUN SEBELUMNYA

1.4.1.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran (Kebijakan dan

Program) Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Sejalan dengan agenda pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yaitunya : 1. Menegakkan Supremasi Hukum 2. Meningkatkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi 4. Meningkatkan Pembangunan Keagamaan 5. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya 6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah. Maka Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah memegang peranan penting untuk keberhasilan pelaksanaan agenda dimaksud. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diagendakan, Sekretariat Daerah merealisasikannya dalam bentuk program dan kegiatan.

1.4.2. Program Pelaksanaan Agenda Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 – 2010 pada Sekretariat Daerah. 1.

Agenda I : Penegakan Supremasi Hukum Untuk mencapai sasaran penegakan supremasi hukum tahun 2006 – 2010, melalui bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan peraturan hukum dan

13


perundang-undangan secara konsisten untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Program – program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: a.

Penataan Peraturan Perundang-undangan (26)

b.

Advokasi Pemerintahan Daerah (46) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan

dengan menerbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Pelaksanaan Program Advokasi Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan Sosialisasi Hukum dan Perundang-undangan, dan pemberian bantuan hukum dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.3 : Produk Hukum yang telah dihasilkan s.d tahun 2010

2.

No.

Jenis Produk Hukum

1.

Tahun 2005

2006 2007 2008

2009

2010

Peraturan Daerah

383

393

407

417

472

489

2.

Peraturan Bupati

232

256

330

399

446

485

3.

Keputusan Bupati

304

810

1180 1726 2243

Agenda II : Meningkatkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur yang baik. Peningkatan kualitas aparatur dan sturtur organisasi yang

efektif

dan

efisien

menjadi

prioritas

dalam

merevitalisasi

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menunjang peningkatan kompetensi aparatur dan struktur organisasi yang baik dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran (01) b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)

14


c. Peningkatan Disiplin Aparatur (03) d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (05) e. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil KDH (16) f. Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH (20) g. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (22) h. Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda (28) i. Pemantapan Otonomi Daerah (32) j. Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (30) k. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa (31) l. Pengembangan Teknologi Informasi (53) m. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (58) Program

pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(01),

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02), Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (05), Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (16), Program Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (30), Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa (31), Program Pengembangan Teknologi

Informasi (53),

dan

mengakomodir

ketersediaan sumberdaya dalam rangka menunjang aktivitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good governance)

dibutuhkan

Aparatur

Pemerintah

yang

baik

(Good

Government). Hal ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan programprogram yang menjadi pedoman, sekaligus pengawasan terhadap kerja dan kinerja Aparatur, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nagari. Pedoman dan Pengawasan ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (20), Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

15


Sistem dan Prosedur Pengawasan (22), Program Pemantapan Otonomi Daerah (32), dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (58). Melalui Program Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda (28), Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah telah memfasilitasi restrukturisasi SOTK Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan disyahkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, yaitu Perda No. 10 s.d Perda No. 16 Tahun 2010. Perubahan SOTK juga dijabarkan kedalam uraian tugas yang ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 31 s.d 37 tentang Rincian Uraian Tugas.

3.

Agenda III : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kontribusi Sekretariat Daerah dalam menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang ada dilingkup Sekretariat Daerah dan Nagari/desa, serta memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah : a. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (17). b. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (19) c. Peningkatan dan Akses Informasi Sumberdaya Lingkungan (44) Melalui

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah (17), dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (19) terlaksana kegiatan-kegiatan untuk mengoptimalisasi laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumberdaya Lingkungan (44), memberikan informasi tentang potensi sumberdaya alam dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan.

16


4.

Agenda IV : Meningkatkan Pembangunan Keagamaan. Dalam rangka peningkatan pembangunan dibidang keagamaan, Sekretariat

Daerah

melaksanakan

program-program

peningkatan

keagamaan bagi aparatur dan masyarakat melalui : a. Pendidikan Non Formal (30) b. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (31) c. Peningkatan Imtaq bagi Pegawai (57) Fasilitasi terhadap lembaga pendidikan non formal keagamaan (30) seperti Pondok Alqur’an, Lembaga Didikan Subuh dan pemberian pelatihan kepada Da’i dilaksanakan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dikalangan masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah.

Tabel 2.4 : Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Pada Guru TPA/TPSA Tahun 2005 s/d 2010.

No.

Kecamatan

Tahun

Jumlah Guru

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sisa

1.

Koto IX Tarusan

143

5

10

15

20

25

30

113

2.

Bayang

225

5

10

15

20

25

30

195

3.

Bayu

98

5

10

15

20

25

30

68

4.

IV Jurai

246

5

10

15

20

25

30

216

5.

Batang Kapas

149

5

10

15

20

25

30

119

6.

Sutera

221

5

10

15

20

25

30

191

7.

Lengayang

341

5

10

15

20

25

30

311

8.

Ranah Pesisir

193

5

10

15

20

25

30

163

9.

Linggo S. Baganti

139

5

10

15

20

25

30

109

10.

Pancung Soal

149

5

10

15

20

25

30

119

11.

Basa. AB. Tapan

149

5

10

15

20

25

30

119

12.

Lunang Sialut

173

5

10

15

20

25

30

143

2.226

60

120

180

240

300

360

1.866

Jumlah

17


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Soasial (31) dan Program

Peningkatan

Imtaq bagi

Pegawai

(57)

ditujukan untuk

mensukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), bagik tingkat kabupaten maupun tingkat Propinsi Sumbar. Disamping itu juga penyelenggaraan

Safari

Jum’at

dan

Safari

Ramadhan

secara

berkesinambungan sebagai salah satu cara mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus penjaringan aspirasi masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang pemerintahan pada umumnya.

5.

Agenda V : Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Sosial Budaya diakomodir oleh Sekretariat Daerah dalam beberapa Program, yaitu : a. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (29) b. Pendidikan Politik Masyarakat (48) c. Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (50) d. Program Pengembangan Nilai Budaya (60) e. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga (61)

6.

Agenda VI : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah. Dalam rangka menyediakan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemda (35)

18


1.5. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI RPJMD

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

INDIKATOR KENERJA

Tujuan :

Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan akuntabel.

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya jasa administrasi keuangan

Sasaran.

Terlaksananya kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

1.

2.

Meningkatnya pelayanan dan pembinaan Pemerintah Daerah ;

Terlaksananya pengadaan ATK

Meningkatkannya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

Terlaksananya pengadaan komponen listrik

3.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan;

4.

Meningkatnya opini BPK terhadap laporan keuangan ;

5.

Meningkatnya Kompetensi Aparatur;

6.

Meningkatnya tertib administrasi;

7.

Meningkatnya penataan dan pembinaan hukum daerah ; dan

8.

Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.

Strategi. 1.

Meningkatkan pelayanan dan pembinaan Pemerintah Daerah;

Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan makan minum Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga KDH Terlaksananya makan dan minum ( KDH ) Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH Terlaksananya Administrasi kepegawaian Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat) untuk KDH Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung/Kantor

2.

Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

3.

Mengembangkan pelayanan publik secara elektronik;

4.

meningkatkan efisiensi anggaran dan pengelolaan aset daerah;

Tersedianya Mobeleur Kantor Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Sekda Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bupati Terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan dinas/ Operasional Terpeliharanya mebeleur Kantor Terlaksananya Rehab kendaraan dinas operasional

19


5.

Meningkatkan kemampuan aparatur sesuai bidangnya;

6.

Meningkatkan penataan dan pembinaan hukum Daerah;

7.

Meningkatkan pelayanan masyarakat;

8.

Meningkatkan disiplin aparatur; dan

9.

Meningkatkan akurasi data pembangunan.

Terlaksananya penyediaan peralatan rumahtangga KDH Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan wakil KDH Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional KDH Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah – Jabatan Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan di rumah Jabatan KDH Tersedianya Alat Listrik Penerangan Lampu Jalan Terlaksananya monev tagihan rekening listrik beban Pemerintah daerah Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Sekretariat Daerah Tersedianya Genset pada Kantor Bupati Terlaksananya Renovasi GOR Zaini Zein Terlaksananya Renovasi Mess H.Ilyas Yacub Terlaksananya Pembangunan Parkir Roda 2 (dua) Terlaksananya Pembangunan Ruang untuk Genset. Terlaksananya Pembangunan dan Penerangan Jalan Umum Labuhan Tanjak Terlaksananya Pembangunan dan Penerangan Jalan Umum Pasar Labuhan Terlaksananya disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan untuk KDH dan Wakil KDH Terlaksananya Pelatihan anggota paskibraka Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wkl.Kepala Daerah Terfasilitasinya Penerimaan Kunjungan Pejabat dengan baik. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pengobatan dan Cek Up KDH dan Wakil KDH Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Laporan Aset Sekretariat Daerah Tersedianya pedoman penyusunan prosedur pelaksanaan APBD Tersedianya Harga Satuan Pokok Kegiatan Dinas/Instansi dan stakeholder Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan

20


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tersedianya data tentang pelaksanaan program/kegiatan Terkendalinya pelaksanaan program berdasarkan schedule Terlaksananya Verifikasi Kerugian Negara/Daerah Tertatanya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya Laporan Keuangan tepat waktu Terlaksananya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dengan baik dan sesuai dengan aturan. Tersedianya perangkat dan Jaringan untuk layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan terlaksana proses pengadaan Barang/ Jasa yang bersih KKN Tertatanya Peraturan Perundang-undangan Tersedianya produk Hukum Daerah Tersedianya Buku Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan Tersedianya Buku-buku Peraturan Perundang-undangan Tertatanya fasilitasi pemekaran kabupaten Terfasilitasinya pemekaran kabupaten. Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Terlaksananya Monev dan pelaporan K-PER terhadap 2 Bank dan 1 BPR Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD Tersedianya Buku Saku Kepegawaian Terlaksananya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terlaksananya Monev RASKIN terhadap masyarakat miskin Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi terhadap masyarakat petani. Terlaksananya Monev dan pelaporan BBM Bersubsidi Terlaksananya Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Terwujudnya silaturahmi Pemda dengan masyarakat Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Terfasilitasi Kegiatan Jemaah Haji Pesisir Selatan Terkelolanya BAZ Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Pemantapan Otonomi Daerah

21


Terlaksananya Rapat Koordinasi SKPD dan pemerintah kab./kota sesumbar Tersusunnya Buku LPPD tahun 2010. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pemekaran Kecamatan Terlaksananya kompetensi Camat Tersedianya Penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah PEMDA Tersedianya tanah dan dokumen kepemilikan yang sah untuk pembangunan Sertifikasi tanah bangunan SD dalam kec. Sutera Terselesaikannya masalah pertanahan Terlaksananya Kerjasama informasi dengan mass Media Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pemda dalam bentuk foto dan CD Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terciptanya Stabilitas Daerah Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah Tercapainya penyelesaian sengketa hukum Terlaksananya koordinasi ,konsultasi dan pertimbangan hukum Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi Terlaksananya Pengadaan, dan terpeliharanya peralatan komunikasi Pemda Terlaksananya Peningkatan imtaq bagi pegawai Terlaksananya pengajian dan pencerahan agama bagi PNS Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terlaksananya Olah Raga Senam Kesegaran Jasmani bagi PNS Aparatur Pemda Terlaksananya peningkatan pondok alquran Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA Terlaksananya monev keberadaan Ormas/LSM

22


Terlaksananya tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai Tersosialisasi kegiatan RANHAM di Pesisir Selatan

BAB III ISU STRATEGIS 3.1. Kondisi Organisasi dan Aparatur. Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih. Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Darah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi. Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

23


3.2.

Kondisi Sosial dan Budaya Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya. Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilainilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

24


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. VISI Bersadarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015, dimana RPJM Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 yang memuat Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan Tahun 20102015. RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian visi merupakan suatu gambaran yang menantang dan realistis tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dalam mendukung visi Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat: “ Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Untuk Mencapai Visi Daerah”.

25


Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut :



Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik berarti perbaikan terhadap struktur organisasi dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah;



Terwujudnya tata kelola keuangan Sekretariat Daerah yang baik dan akuntabel, adalah suatu upaya yang terencana dan terarah dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku;



Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang profesional berarti Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagi penunjang pelaksanaan tugas aparatur, standar pelayanan untuk tercapainya visi Pemerintah daerah;



Terwujudnya Penegakan Supremasi hukum adalah suatu upaya yang terencana dan terarah dalam melaksanakan aturan hukum dan perundangundangan dan melahirkan aturan-aturan daerah guna menciptakan daerah yang patuh dan taat terhadap aturan;



Untuk kesejahteraan masyarakat adalah menyangkut keberpihakan kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas;

1.2. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Adapun misi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2015 adalah: 1.

Merumuskan kebijakan penataan organisasi, menciptakan aparatur yang memenuhi kompetensi terhadap tugas pokok dan fungsinya.

2.

Menyelenggarakan pengelolaan Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan taat aturan.

3.

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

26


4.

Melaksanakan tata kelola dan tata administrasi kegiatan pembangunan daerah yang tertib, dan taat pada aturan.

5.

Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian daerah.

6.

Meningkatkan pembinaan bidang agama, dan sosial kemasyarakatan, untuk merevitalisasi

nilai-nilai

agama,

adat

dan

budaya

sebagai

penunjang

pembangunan daerah. 7.

Melaksanakan penataan aturan hukum di daerah dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara di kabupaten pesisir selatan.

9.

Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dari tingkat Kabupaten sampai ke pemerintahan terendah

1.3. Tujuan. Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2015 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi : 1.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan akuntabel.

27


1.4. Sasaran. Sasaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu : 2.

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja yang ideal.

3.

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik.

4.

Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD.

5.

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melahirkan laporan keuangan yang handal, akuntabel, yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

6.

Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ;

7.

Terselesaikannya Tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

8.

Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan derah.

9.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pencapaian tugas aparatur pemerintahan daerah.

10.

Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya secara efektif dan efisien.

11.

Meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pemakaian kekayaan daerah/aset yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.

12.

Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

28


13.

Meningkatnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media massa dalam rangka publikasi dan promosi daerah.

14.

Meningkatkannya pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

15.

Meningkatnya ketersediaan pedoman pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, program pembangunan daerah.

16.

Terpilihnya logo/maskot Kabupaten Pesisir Selatan

17.

Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebijakan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan.

18.

Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pameran Expo Pembangunan.

19.

Berdirinya Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

20.

Meningkatnya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelatihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang keagamaan, adat, dan budaya.

21.

Terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingakat Kabupaten Pesisir Selatan, dan diikutinya MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

22.

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan kepemudaan, Usaha Kesehatan Sekolah, dan Olah raga.

23.

Terlaksananya fasilitasi bidang hukum terhadap aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

24.

Tersedianya aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

25.

Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan aturan hukum kepada aparatur dan masyarakat.

26.

Meningkatnya penataan dan pembinaan hukum daerah ;

27.

Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah ;

28.

Terselenggaranya Upacara-upacara peringatan dan hari kesadaran nasional di Kabupaten Pesisir Selatan.

29.

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang politik, keormasan, dan lembaga Sosial Masyarakat.

29


30.

Terlaksananya

pembangunan

infrastruktur

daerah

dengan

ketersediaan

tanah/lahan untuk pembangunan. 31.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pemerintahan

dengan

meningkatnya

kompetensi penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nagari. 32.

Terlaksananya pemekaran Kecamatan dan Kabupaten Pesisir Selatan.

33.

Terlaksananya penamaan rupa bumi dan unsur alami di Kabupaten Pesisir Selatan

34.

Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan.; dan

35.

Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.

1.5. Strategi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 perlu ditetapkan suatu strategi dan kebijakan yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah : 1.

Melaksanakan

pelatihan-pelatihan

dan

bimbingan

teknis

aparatur,

penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja serta penetapan uraian tugas ; 2.

Memfasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Melaksanakan evaluasi kinerja SKPD, Standarisasi Kompetensi Jabatan, pembentukan aturan tentang Jabatan Fungsional Umum di Kabupaten Pesisir Selatan, dan menerbitkan buku tata naskah dinas;

3.

Melaksanakan Analisa Jabatan (Anjab) dan beban kerja, Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.

Melaksanakan

administrasi

keuangan

dan

pengelolaan

barang

daerah,

optimalisasi laporan keuangan daerah ; 5.

Melaksanakan pembinaan komprehensif kepada aparatur pengelola keuangan di sekretariat daerah, meningkatkan keahlian aparatur melalaui pelatihan-pelatihan, dan optimalisasi penggunaan Aplikasi Komputer dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

30


6.

Mengadakan

pertemuan

berkala,

menindaklanjuti

hasil

temuan

dalam

pemeriksaan keuangan. 7.

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

8.

Menyediakan sarana dan prasara untuk kelancaran pelaksanaan tugas aparatur.

9.

Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor, bangunan kantor dan aset lainnya.

10.

Mengoptimalkan

penggunaan

aset/kekayaan

daerah

yang dikelola

oleh

Sekretariat Daerah sebagai sumber penerimaan daerah. 11.

Meyediakan sarana dan prasaran penunjang kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

12.

Menjalin

kerjasama

dengan

Media

cetak

/

Media

Elektronik

dalam

mempublikasikan / mempromosikan potensi Kabupaten Pesisir Selatan. 13.

Melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

14.

Menyediakan buku prosedur pelaksanaan APBD, Standar Biaya, Buku laporan kegiatan pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan, serta melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

15.

Melaksanakan sayembara pemilihan ikon/maskot Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

16.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendistribusian beras miskin, bahan bakar minyak tanah, dan pupuk bersubsidi.

17.

Mengikuti pameran pembangunan yang diselenggarakan secara nasional.

18.

Mendirikan Perseoran Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

19.

Melaksanakan Pelatihan kepada Penceramah/Da’i, Sosialisasi dan pemberian honor kepada guru-guru TPA/TPSA, serta melaksanakan safari ramadhan dan safari jum’at.

20.

Melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten, dan mengikuti MTQ tingkat Sumatera Barat.

21.

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan Iman dan Taqwa bagi aparatur, Memfasilitasi kegiatan Usaha Kegiatan Sekolah, dan fasilitasi terhadap kegiatan kepemudaan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

22.

Memberikan bantuan hukum kepada Aparatur, dan penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan aparatur pemerintahan daerah.

31


23.

Menerbitkan aturan-aturan hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan aturan-aturan hukum lainnya.

24.

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan.

25.

Menata dan mengelola aturan-aturan hukum yang digunakan di kabupaten Pesisir Selatan.

26.

Melaksanakan pengawasan terhadap Aliran kepercayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi keberadaan organisasi masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat, Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Kabupaten Pesisir Selatan, dan pembentukan komunitas intelijen daerah.

27.

Menyelenggarakan peringatan upacara hari-hari besar nasional, dan upacara hari kesadaran nasional.

28.

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang peraturan-peraturan tentang politik dan kebangsaan.

29.

Melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan.

30.

Meningkatkan kompetensi camat, melakukan penilaian camat berprestasi, Evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah/otonomi daerah, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

31.

Melaksanakan Pemekaran Kabupaten Kecamatan dan Pesisir Selatan.

32.

Melaksanakan penamaan rupa bumi dan unsur alami di Kabupaten Pesisir Selatan.

33.

Menyelesaikan sengketa atas pembebasan tanah, kepemilikan atas tanah dan sertifikasi tanah.

34.

Melaksanakan koordinasi pemerintahan, mulai dari tingkat nagari sampai ke tingkat pusat.

1.6. Arah Kebijakan. Pencapaian tujuan dan sasaran dengan menerapkan strategi dan kebijakan yang tepat akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik internal mapun eksternal. Ketepatan analisa yang dapat menentukan faktor kunci bagi pencapaian tujuan dan sasaran sangat dibutuhkan dalam rencana strategis, untuk itu perlu dirumuskan arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan dimaksud.

32


Arah Kebijakan pembangunan darah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan dan pembinaan Pemerintah Daerah; 2. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan publik; 3. Meningkatkan pengawasan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Meningkatkan manajemen aparatur sesuai bidang; 5. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi secara optimal. 6. Mengembangkan pola insentif yang efektif; dan 7. Mengembangkan basis data pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan diselaraskan dengan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah , yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah adalah : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kegegawaian dan Persandian. Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk : 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum; 3. Menerapkan kebijakan urusan Otonomi Daerah

dan

Pemerintahan Umum yang menyeluruh terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah Daerah; 4. Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat pemerintahan Nagari dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 5. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik; 6. Melaksanakan penegakan hukum atas penyimpangan Peraturan Perundangundangan; 7. Mengembangkan pelayanan dengan menggunakan internet; 8. Menerapkan terknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat

33


pelayanan; 9. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan, stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Regulasi dan Kebijakan dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban dan Perlindungan masyarakat; 11. Memenuhi kebutuhan dan prasarana urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

34


BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan program dan kegiatan: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

INDIKATOR KENERJA Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya pengadaan ATK

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pengadaan komponen listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga keja NON PNS

Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

Rumah dinas KDH Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH)

Tersedianya peralatan rumah tangga KDH

Penyediaan makanan dan minuman (KDH)

Terlaksananya makan dan minum ( KDH )

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH)

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Administrasi kepegawaian

35


2.

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk KDH

Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat) untuk KDH

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung/Kantor

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Moubeleur Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Sekda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bupati

Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin mebeleur

Terpeliharanya mebeleur Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya Rehab kendaraan dinas operasional

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)

Terlaksananya penyediaan peralatan rumahtangga KDH

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/dinas (KDH)

Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan wakil KDH

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional (KDH)

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional KDH

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

dinas (KDH)

Rumah - Jabatan/ dinas (KDH)

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan rumah jabatan/Dinas (KDH)

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan di rumah Jabatan KDH

Pemeliharaan Lampu Jalan

Tersedianya Alat Listrik Penerangan Lampu Jalan

Monitoring dan Evaluasi Penarangan Jalan Umum (PJU)

Terlaksananya monev tagihan rekening listrik beban Pemda

Pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Sekretariat Daerah

Pengadaan Genzet Gedung Kantor

Tersedianya Genset pada Kantor Bupati

Renovasi GOR Zaini Zein Painan

Terlaksananya Renovasi GOR Zaini Zein

Renovasi Mess Ilyas Yacub

Terlaksananya Renovasi Mess H.Ilyas Yacub

Pembangunan Tempat Parkir Roda 2 (dua)

Terlaksananya Pembangunan Parkir Roda 2 (dua)

Pembangunan Ruangan Genset Kantor

Terlaksananya Pembangunan Ruang untuk Genset.

Pembangunan dan Pemasangan Penerangan

Terlaksananya Pembangunan dan Penerangan Jalan Umum

Jalan Umum (PJU)

Labuhan Tanjak Terlaksananya Pembangunan dan Penerangan Jalan Umum Pasar Labuhan

3.

Program Peningkatan disiplin Aparatur

Terlaksananya disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan (KDH)

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan untuk KDH dan Wakil KDH

Pelatihaan anggota paskibraka

Terlaksananya Pelatihan anggota paskibraka

36


4.

Program Peningkatan disiplin Aparatur Kapasitas Sumber

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Daya Aparatur

Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

5.

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala

Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan

Daerah/Wkl.KDH

Wkl.KDH

Kegiatan : Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga

Terfasilitasinya Penerimaan Kunjungan Pejabat dengan baik.

pemerintah Non departemen/luar negri

6.

Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)

Terlaksananya pengobatan dan Cek Up KDH dan Wakil KDH

7.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan

Keuangan Daerah

Daerah

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Tersedianya Laporan Aset Sekretariat Daerah

Penyusunan prosedur kegiatan

Tersedianya pedoman penyusunan prosedur pelaksanaan APBD

Penyusunan harga satuan pokok kegiatan

Tersedianya Harga Satuan Pokok Kegiatan Dinas/Instansi dan stakeholder

8.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan : Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah

Tersedianya data tentang pelaksanaan program/kegiatan

Pengendalian program pembangunan daerah

Terkendalinya pelaksanaan program berdasarkan schedule

Penanganan Kasus dan penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan

Terlaksananya Verifikasi Kerugian Negara/Daerah

Daerah

37


9.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem

Tertatanya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan : Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan SKPD Setda

Terlaksananya Laporan Keuangan tepat waktu

Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi daerah

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dengan baik dan sesuai dengan aturan.

Layanan pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

Tersedianya perangkat dan Jaringan untuk layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan terlaksana proses pengadaan Barang/Jasa yang bersih KKN

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tertatanya Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan : Pembuatan produk Hukum

Tersedianya produk Hukum Daerah

Pembuatan buku lembaran daerah.

Tersedianya Buku Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Pengadaaan Buku Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Buku-buku Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi pemekaran kabupaten ( lanjutan ).

Terfasilitasinya pemekaran kabupaten.

11. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pemda

Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan K-PER

Terlaksananya Monev dan pelaporan K-PER terhadap 2 Bank dan 1 BPR

Evaluasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD

Pembuatan Buku Saku Kepegawaian

Tersedianya Buku Saku Kepegawaian

12. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Terlaksananya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Kegiatan : Monitoring , evaluasi dan kebijakn perberasan ( Raskin ).

Terlaksananya Monev RASKIN terhadap masyarakat miskin

Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida.

Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi terhadap masyarakat petani.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BBM Bersubsidi

Terlaksananya Monev dan pelaporan BBM Bersubsidi

38


13. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Terlaksananya Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kegiatan : Safari jum'at dan Safari Ramadhan

Terwujudnya silaturahmi Pemda dengan masyarakat

Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

Fasilitasi Jemaah Haji

Terfasilitasi Kegiatan Jemaah Haji Pesisir Selatan

Pengelolaan BAZ Kabupaten

Terkelolanya BAZ Kabupaten Pesisir Selatan

14. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Terlaksananya Pemantapan Otonomi Daerah

Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten

Terlaksananya Rapat Koordinasi SKPD dan pemerintah kab./kota sesumbar

Penyusunan LPPD

Tersusunnya Buku LPPD tahun 2010.

Koordinasi penyelenggaraan pemerintah di daerah

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemekaran Kecamatan

Terselenggaranya Pemekaran Kecamatan

Peningkatan Kompetensi Camat

Terlaksananya kompetensi Camat

15. Program Penataan penguasaan, pemilikan, dan

Tersedianya Penataan penguasaan, pemilikan, dan

pemanfaatan - tanah PEMDA

pemanfaatan tanah PEMDA

Kegiatan : pengadaan tanah untuk pembangunan

Tersedianya tanah dan dokumen kepemilikan yang sah untuk pembangunan

Sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah.

Sertifikasi tanah bangunan SD dalam kec. Sutera

Penyelesaian Masalah Pertanahan

Terselesaikannya masalah pertanahan

16. Program Kerjasama informasi dengan mass media

Terlaksananya Kerjasama informasi dengan mass Media

Kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat

Dokumentasi kegiatan pemerintah daerah (Pemda)

Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pemda dalam bentuk foto /CD

17. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Tindak Kriminal

Kriminal

Kegiatan : Komunitas Intelejen Daerah

Terciptanya Stabilitas Daerah

39


Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat

18. Program Advokasi Pemerintah Daerah

Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah

Kegiatan : Penyelesaian sengketa hukum

Tercapainya penyelesaian sengketa hukum

Koordinasi, Konsultasi dan Pertimbangan Hukum

Terlaksananya koordinasi ,konsultasi dan pertimbangan hukum

19. Program Pengembangan Teknologi Informasi

Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi

Kegiatan : Pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional komunikasi

Terlaksananya Pengadaan, dan terpeliharanya peralatan

(SANTEL)

komunikasi Pemda

20. Program Peningkatan Imtaq bagi Pegawai.

Terlaksananya Peningkatan imtaq bagi pegawai

Kegiatan : Peningkatan IMTAQ bagi pegawai di lingkungan Pemda Kab. -

Terlaksananya pengajian dan pencerahan agama bagi PNS

Pessel dan penyelenggaraan hari besar islam.

21. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Kegiatan : Permasyarakatan olah raga PNS.

Terlaksananya Olah Raga Senam Kesegaran Jasmani bagi PNS Aparatur Pemda

22. Program Peningkatan pondok alquran.

Terlaksananya peningkatan pondok alquran.

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Pengajar TPA/TPSA

Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA

23. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksanana Pendidikan politik Masyarakat

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas /LSM sesuai UU

Terlaksananya monev keberadaan Ormas/LSM

Keormasan Meneliti dan memeriksa persyaratan Administrasi Bantuan

Terlaksananya tertib administrasi bantuan keuangan

Keuangan kepada Partai

kepada partai

40


24. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan : Sosialisasi RANHAM

Tersosialisasi kegiatan RANHAM di Pesisir Selatan

41


BAB VI PENUTUP

6.1.

KESIMPULAN Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dan merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah tahun 2010-2015 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

6.2. SARAN. Rencana Strategis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan yang merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Oleh karena itu dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik. Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2015, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Strategis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga Visi, Misi, Tujuan , Kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

42

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD )

Recommend Documents