RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA STRATEGIS 2013-2018 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 – 2018

1. DAFTAR ISI DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i DAFTAR TABEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1. LATAR BELAKANG----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2. LANDASAN HUKUM -------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.3.1. Maksud ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.3.2. Tujuan--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.4. RUANG LINGKUP ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.4.1. Aspek Waktu ------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.4.2. Aspek Sumber Dana --------------------------------------------------------------------------- 4 1.4.3. Aspek Komoditas ------------------------------------------------------------------------------- 4 1.4.4. Aspek Sistematika dan Alur Pikir ----------------------------------------------------------- 4 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ------------------------------------------------------------------------------- 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ------------------------------------------------------------------------------------------ 7 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN --------------------------------------------- 7 2.1.1. Tugas dan Fungsi ------------------------------------------------------------------------------- 8 2.1.2. Susunan Organisasi ---------------------------------------------------------------------------- 8 2.1.3. Uraian Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas -------------------------------------------------- 9 2.2. SUMBERDAYA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ------------------------------------------------------------------------------------ 14 2.2.1. Sumberdaya Manusia ----------------------------------------------------------------------- 14 2.2.2. Fasilitas dan Infrastruktur ------------------------------------------------------------------ 15 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ------------------------------------------------------------------------------------ 19 2.3.1. Keadaan Umum------------------------------------------------------------------------------- 19 2.3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Tahun Pelaksanaan 2009-2013 --------------------- 20 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ------------------------------------ 29 BABIII ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN ------ 32 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMABNGUNAN PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN ---------------------------------------------------------------------- 36 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |

DAFTAR ISI

i


3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA ------------------ 38 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS -------------------------------------------------------------------- 42 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ---------------------------------- 45 4.1. VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ------------------------------------------------------------------------------------ 45 4.1.1. Visi ----------------------------------------------------------------------------------------------- 45 4.1.2. Misi ---------------------------------------------------------------------------------------------- 46 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ------------------------------------------- 49 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ---------------------------------------------------------------------- 55 4.3.1. Analisis Faktor Internal dan Eksternal --------------------------------------------------- 55 4.3.2. Strategi dan Kebijakan ---------------------------------------------------------------------- 57 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ---------------------------------------------------------------------------- 61 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD ------------------------------------------------------------- 61 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD --------- 74 6.1. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD -------------------------------- 74

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |

DAFTAR ISI

ii


2. DAFTAR TABEL Tabel 2-1.

Jumlah Staf (aparatur) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. ..................................................................................... 15

Tabel 2-2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2013. .................................. 22

Tabel 2-3.

Nilai capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2013. .................................. 26

Tabel 3-1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. ...................................................... 32

Tabel 3-2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .............. 37

Tabel 3-3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya. ............. 38

Tabel 3-4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Rencana Tataruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya....................................... 39

Tabel 3-5.

Sinkronisasi Rencana Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018. ........................................................... 40

Tabel 3-6.

Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 .......................................................................... 41

Tabel 3-7.

Hasil Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal ............................................. 42

Tabel 4-1.

Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018. .................................................................................... 50

Tabel 4-2.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan .................................... 56

Tabel 4-3.

Hubungan antara Strategi dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 ......................................................................................... 58

Tabel 5-1.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018. ............................................................................................................... 63

Tabel 5-2.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018. ............................................................................................................... 69

Tabel 6-1.

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. ................................................... 74 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |

DAFTAR TABEL

iii


DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |

DAFTAR TABEL

iv


1. BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan anggaran prinsip efisiensi dan efektivitas perlu senantiasa dikedepankan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Termasuk dalam hal ini kemampuan mengantisipasi dan merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis.

Guna menjamin tercapainya

harapan tersebut, maka diperlukan suatu bentuk dokumen Rencana strategis (Resntra) yang memuat perencanaan SKPD dalam jangka waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh perangkat institusi berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi. Menyadari pentingnya rencana strategis sebagaimana dikemukakan di atas, khususnya lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik, maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para stakeholder lain secara bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB I

PENDAHULUAN

1


strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (goal) dan tujuan (objective) yang akan dicapai merupakan konsensus dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis. Untuk itu maka dianggap perlu menyusun Rencana Strategi Satua Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra ini merupakan

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kab/kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 5. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan KTI; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB I

PENDAHULUAN

2


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tetacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangaunan daerah (RENSTRA SKPD); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029. 14. Peraturan Gubernur Povinsi Sulawesi Selatan Nomor: 10 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018; 15. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud a) Membuat rumusan perencanaan pembangunan peternakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan; b) Membuat dan menetapkan indikator pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja institusional;

1.3.2. Tujuan: a) Menyusun

strategi

dan

arah

kebijakan

untuk

menyikapi

permasalahan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sulawesi Selatan; b) Menyusun rencana implementasi dan penetapan target waktu capaian berdasarkan indikator kinerja yang dievaluasi; c) Menjamin agar pelaksanaan pembangunan peternakan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif; d) Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan peternakan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan; DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB I

PENDAHULUAN

3


e) Menyusun dokumen yang menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan peternakan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.

RUANG LINGKUP

1.4.1. Aspek Waktu Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan ini disusun untuk kurun waktu kinerja selama lima tahun (2013 – 2018) sesuai dengan masa jabatan Gubernur. Penetapan Kebijakan, program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai, merupakan rencana kerja selama lima tahun yang akan dituangkan dalam kegiatan satu tahunan dengan berlandaskan pada kondisi lingkungan internal maupun eksternal dengan mencermati Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

1.4.2. Aspek Sumber Dana Sumber dana dalam pelaksanaan Renstra ini berasal dari dana APBN, APBD maupun sumber-sumber lain dengan memperhatikan azas kebijakan anggaran yang berimbang dan dinamis serta berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas. Alokasi anggaran pembangunan diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat mengingat tupoksi dinas merupakan katalisator dan fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga ketersediaan

maupun besarnya dana sangat berpengaruh

terhadap kinerja organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

1.4.3. Aspek Komoditas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan tugas

pokok dan fungsinya

bertanggung jawab terhadap komoditas peternakan, namun berdasarkan azas prioritas maka telah ditetapkan komoditas-komoditas unggulan yang harus dilaksanakan yaitu ternak sapi, kambing dan ayam buras berdasarkan SK Gubernur No. 192, 193, dan 194 tahun 1997 tentang program SPAKU (sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan).

1.4.4. Aspek Sistematika dan Alur Pikir Berdasarkan sistematika dan alur pikir maka ruang lingkup renstra ini mencakup hal-hal sebagai berikut :


PENDAHULUAN

4


a) Kondisi peternakan saat ini; b) Visi, misi dan Nilai-nilai; c) Analisis Lingkungan Strategis; d) Tujuan dan Sasaran; e) Cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi Kebijakan, program dan kegiatan; f)

1.5.

Indikator kinerja kegiatan;

SISTEMATIKA PENULISAN Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I

memuat uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan ruang lingkup penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, alur pikir serta sistematika penulisan.

BAB II

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III

memuat kondisi umum daerah masa kini, permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan. Pada bagian ini dilakukan identifikasi faktor penghambat dan pendukung berdasarkan penelaahan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Rencana strategis kementerian pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rancangan Tata Ruang / Pola Ruang Wilayah dan Penetapan Isu-isu strategis dalam ruang lingkup Internasional, Nasional dan Lokal/Regional.

BAB IV

menguraikan visi misi SKPD, tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan sebagai tindak lanjut telaahan sebagaimana yang telah dilakukan pada BAB IV. Secara hierarki visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan disusun untuk menanggapi isu-isu strategis terkait layanan SKPD.


PENDAHULUAN

5


BAB V

bagian ini menguraikan tentang program dan kegiatan SKPD. Progam dan kegiatan yang tersusun merupakan bagian integral atau turunan benang merah dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan. Secara sistematis, pada bagian ini menguraikan program kegiatan dengan indikator kinerja masingmasing berdasarkan kelompok sasaran dan kelompok pendanaan.

BAB VI

bagian ini menguraikan indikator-indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.


PENDAHULUAN

6


2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Seksi dan 4 Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD). Adapun struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

Gambar 2-1. Struktur Organisasi Dinas Provinsi Sulawsi Selatan

Peternakan

dan

Kesehatan

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hewan

7


2.1.1. Tugas dan Fungsi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi selatan. TUGAS POKOK : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. FUNGSI ; Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: a) Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi Produksi Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengembangan Usaha serta Sarana dan Prasarana; b) Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi Produksi Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengembangan Usaha serta Sarana dan Prasarana; c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi Produksi Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengembangan Usaha serta Sarana dan Prasarana; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Struktur organisasi terdiri dari: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat; c) Bidang Produksi Ternak; d) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet); e) Bidang Pengembangan Usaha; f)

Bidang Sarana dan Prasarana;

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


8


h) Jabatan Fungsional;

2.1.3. Uraian Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas 2.1.1.1.

Kepala Dinas

1. Tugas Pokok dan Fungsi 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi; 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur; 2) Pelaksanaan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan Gubernur; 3) Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur 2. Rincian Tugas 1) Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian; 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; 3) Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pengembangan produksi, perbibitan, pakan, penyebaran dan pengembangan ternak; 4) Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan; 5) Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan pengembangan dan pelayanan usaha, investasi, perkreditan, promosi dan pemasaran; 6) Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang sarana, pengelolaan lahan dan air, pasca panen dan pengolahan hasil serta alat dan mesin peternakan ; 7) Menetapkan dan menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 8) Memberikan saran dan pertimbangan dibidang pengembangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kepada Gubernur; 9) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur sesuai bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah; DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


9


10) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.2.

Sekretariat

1. Tugas Pokok dan Fungsi 1) Melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta urusan rumah tangga dinas. 2) Sekretariat mempunyai fungsi : 

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;



Pelaksanaan pengawasan terhadap semua peraturan organisasi dalam Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;



Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pem-binaan organisasi dan tata laksana serta urusan rumah tangga dinas;

3. Rincian Tugas 1) Melaksanakan perumusan kebijakan program dan anggaran, statistik, pelaporan, sistem informasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; 3) Memberi petunjuk, bimbingan dan pedoman pelaksanaan kerja; 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; 5) Mengoreksi dan memaraf naskah dinas; 6) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan, verifikasi, evaluasi perbendaharaan, perhitungan anggaran, klarifikasi laporan hasil pemeriksaan, pengembangan potensi-potensi penerimaan daerah, serta memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional; 7) Melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dinas, tugas-tugas kehumasan dan perpustakaan, urusan pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian dan penghapusan barang 8) Melaksanakan analisis kebutuhan SDM, rencana formasi, bezetting, administrasi kepegawaian, mutasi, promosi, pengembangan karier, pembinaan (penghargaan dan sanksi) serta peningkatan kesejahteraan pegawai ;



10


9) Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsungnya; 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ; 2.1.1.3.

Bidang Produksi Ternak

1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan perbibitan dan budidaya ternak, pembinaan dan pengawasan mutu pakan ternak, serta pembinaan penyebaran dan pengembangan peternakan. Fungsi: 1) Pembinaan perbibitan dan budidaya peternakan meliputi ternak ruminansia dan non ruminansia, unggas dan aneka ternak; 2) Pembinaan dan bimbingan teknis pembuatan dan pengawasan mutu pakan; 3) Pembinaan, penyebaran bibit ternak dan hijauan makanan ternak (HMT) unggul; 4) Pembinaan Penyebaran dan pengembangan peternakan; 2. Rincian Tugas: 1) Melaksanakan inventarisasi wilayah/daerah pengembangan sumber bibit ternak dan HMT, bahan baku pakan dan rencana penyebaran ternak; 2) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya dan perbibitan ternak, pengembangan HMT, pembuatan pakan, pemanfaatan limbah pertanian serta pengembangan dan penyebaran ternak; 3) Melaksanakan analisa potensi sumber-sumber ketersediaan bibit ternak dan HMT, bahan baku pakan dan lokasi penyebaran ternak; 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbibitan, pakan, pengembangan dan penyebaran ternak; 5) Melaksanakan kerjasama dengan Balai-Balai Penelitian/Pengkajian dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan perbibitan dan pakan ternak; 6) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsungnya; 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai bidang tugasnya. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


11


2.1.1.4.

Bidang Keswan dan Kesmavet

1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas-tugas dinas di bidang pembinaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan serta pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif. Fungsi : 1) Pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan peramalan wabah penyakit hewan menular (PHM); 2) Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular; 3) Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; 4) Pelaksanaan bimbingan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan; 5) Pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif. 2. Rincian Tugas 1) Melaksanakan inventarisasi perusahaan dibidang perdagangan obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; 2) Melaksanakan bimbingan peramalan wabah penyakit hewan, pengamatan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular ( zoonosis dan bukan zoonosis); 3) Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan Poskeswan, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4) Melaksanakan bimbingan teknis pengawasan obat hewan, rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi; 5) Memberikan rekomendasi/perizinan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang obat hewan( distributor dan Depo); 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif; 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan; 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



12


9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai bidang tugasnya. 2.1.1.5.

Bidang Pengembangan Usaha

1. Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas Pokok: Melaksanakan tugas dinas di bidang pengembangan usaha dan kewirausahaan, bimbingan teknis investasi dan perkreditan, pemberian perizinan/rekomendasi, bimbingan promosi dan pemasaran usaha-usaha peternakan, evaluasi pelaksanaan AMDAL, UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) serta kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Fungsi: 1) Penyusunan profil potensi usaha peternakan; 2) Pembinaan usaha dan kewirausahaan, investasi dan perkreditan; 3) Pengembangan promosi dan pemasaran usaha-usaha peternakan; 4) Pelayanan usaha peternakan dan informasi pasar; 5) Pengembangan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL, UPL, UKL, kredit dan kemitraan.

2. Rincian Tugas 1) Melaksanakan inventarisasi usaha-usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan; 2) Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha dan kewirausahaan, perkreditan dan kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 3) Melaksanakan sosialisasi penerapan Good Farming Practices dan skim-skim kredit ; 4) Melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha peternakan dan produk peternakan; 5) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguuan tinggi; 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL,UPL dan UKL, perkembangan realisasi kredit, investasi dan kemitraan serta promosi dan pemasaran hasil-hasil peternakan; 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai bidang tugasnya.



13


2.1.1.6.

Bidang Sarana dan Prasarana

1. Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan lahan dan air, pasca panen dan pengolahan produk-produk peternakan, melakukan bimbingan dan pembinaan pemanfaatan alat dan mesin peternakan serta sarana fisik peternakan. Fungsi : 1) Penyusunan tata guna lahan dan air untuk usaha peternakan; 2) Pembinaan dan pemantauan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; 3) Pembinaan dan pemanfaatan alat mesin peternakan; 4) Pembinaan penyusunan standar minimal sarana fisik peternakan; 5) Pembinaan mutu produk dan olahannya. 3. Rincian Tugas : 1) Melaksanakan inventarisasi lahan-lahan pengembangan usaha peternakan, alat dan mesin serta sarana fisik peternakan; 2) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi pengelolaan lahan dan air, standar mutu produk peternakan dan olahannya. 3) Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan alat dan mesin serta sarana fisik peternakan; 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lahan dan air, pasca panen dan pengolahan hasil, pemanfaatan alat dan mesin serta sarana fisik peternakan; 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai bidang tugasnya.

2.2.

SUMBERDAYA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumberdaya Manusia Dukungan sumberdaya dalam rangka pembangunan peternakan Propinsi Sulawesi Sekatan terdiriatas Sumber daya manusia.

Dukungan SDM tersebut direpresentasikan sesuai

kuantitas dan kualifikasi pegawai yang ada, baik pada tingkat propinsi maupun pada Kabupaten/Kota.

Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi



14


Sulawesi Selatan pada tahun 2013 ini sebanyak 148 orang yang terdiri atas 126 orang PNS dan 22 orang tenaga kontrak. Komposisi aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin dan golongan kepangkatan disajikan pada Tabel 2-1 berikut: Tabel 2-1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

2.2.2. Fasilitas dan Infrastruktur Perjalanan kelembagan dan keorganiasasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan untuk menjalankan misi pembangunan peternakan sangat didukung dan ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan insfrastruktur yang menjadi infentaris institusi. Dalam melaksanakan Pembangunan peternakan Dinas difasilitasi oleh Empat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu: 1) UPTD Inseminasi Buatan (UPTD-IB); 2) UPTD Pembibitan Ternak - Hijauan Makanan Ternak (PT-HMT); 3) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP); dan 4) UPTD Diagnostik Kesehatan Hewan (DKH).



15


2.1.1.7.

UPTD-Inseminasi Buatan (IB)

Balai Inseminasi Buatan UPTD-IB didirikan pada tahun 2001, ditandai dengan berlakunya Otonomi Daerah sesuai dengan UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan UU No 32 Tahun 2003 dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota maka ditempuh Kebijaksanaan Desentralisasi IB dimana setiap daerah dapat mengembangkan Balai Inseminasi Buatan yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan IB kepada masyarakat peternak yaitu dengan tersedianya semen cair dan semen beku secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu, yang selama ini tergantung kepada Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan BBIB Singosari. Jumlah pegawai UPTD-IB sebanyak 20 orang terdiri dari 12 orang PNS dan 8 orang honorer. SDM yang terlibat dalam langsung dalam penanganan ternak dan proses pembuatan semen beku (straw) adalah : Bull master 1 Orang, Laboran 1 orang, Pekarya perawatan ternak dan penyedia pakan 5 orang, Fungsional Wasbitnak 1 orang, Penguji 1 Orang, Administrasi Manajemen dan Keuangan 1 orang, dan Pemasaran 1 orang. Sementara untuk tenaga dokter hewan dan konsultan tenaga ahli belum ada. Namun demikian UPTDIB terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga SDM dengan mengirimkan beberapa orang teknisi untuk mengikuti pelatihan/magang atau studi banding antara lain ke BIB Ungaran di Jawa Tengah, UPTD Sumut dan BIB Lembang. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pemeliharaan ternak adalah kandang ternak kambing 1 unit, kandang ternak sapi 5 unit, Kandang Kerbau 3 unit, kebun bibit rumput 4,5 ha, laboratorium produksi 1 unit, klinik hewan 1 unit, kandang kawin 1 unit, kandang jepit 1 unit, mesin pemotong rumput 1 unit, timbangan ternak 1 unit, pompa air 1 unit, copper 1 unit, gudang pakan 1 unit, dan ruang penampungan 1 unit. Semua fasilitas tersebut di atas masih dalam keadaan baik saat ini. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penampungan dan produksi semen cukup lengkap, terdiri dari: (1) Sarana penampungan semen (teser, vagina buatan, dll), (2) Saranan pengujian mutu semen segar dan semen beku (mikroskop, glas obyek, cool top, dll ) , (3) Sarana printing straw (traw, mesin printing straw, tinta, bull stamp dll), (4) Sarana penyimpanan semen beku (container, goblet dll), dan (5) bahan Pengencer (andromed). Jumlah ternak yang dipelihara terdiri dari Sapi Simmental 3 ekor, Sapi Limousin 3 ekor, Sapi Brahman 2 ekor, Sapi Bali pejantan 12 ekor, Sapi betina 5 ekor, Kambing Pejantan PE 1 ekor, Betina PE 1 ekor, Kambing Pejantan dan Betina Burawa masing-masing 1 ekor, dan Kambing Boer 10 ekor. Saat ini belum semua sapi pejantan digunakan sebagai donor. Selama tahun 2013, telah diproduksi semen beku sebanyak 38.147 dosis, terdiri atas 6.608 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


16


dosis sapi Limmousin dan 5114 dosis sapi Simmental, 3792 dosis sapi Brahman, dan 20.589 dosis sapi Bali, 1103 dosis Kerbau Belang, dan 941 dosis Kambing Burawa. Dari jumlah dosis yang dihasilkan, telah didistribusikan sebanyak : 8.550 dosis sapi Limousin; 8.000 dosis sapi Simmental; 5.200 dosis sapi Brahman; dan 20.800 dosis sapi Bali, 1.300 dosis Kambing, dan 1.300 dosis Kerbau Belang. Masih rendahnya angka produksi semen UPTD IB disebabkan antara lain masih rendahnya kualitas sapi lokal sebagai pejantan (Bull), terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosiaslisasi dan demonstrasi percontohan program IB yang diproduksi oleh UPTD-IB, dan terbatasnya Kebun Rumput dan HMT. 2.1.1.8.

UPTD Pembibitan Ternak - Hijauan Makanan Ternak (UPTD PT-HMT)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 34 Tahun 2008, telah membentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Ternak – Hijauan Makanan Ternak (PT-HMT) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Sletan yang salah satu tujuan pokoknya yaitu menghasilkan bibit ternak unggul dan hijauan makanan ternak. Jumlah pegawai yang ada di UPTD Pembibitan Ternak HMT sebanyak 17 orang terdiri dari 7 orang pegawai negri sipil, dan 10 orang tenaga honorer. Untuk menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak UPTD PT-HMT difasilitasi dengan sebuah kantor, 5 unit kandang sapi/kerbau; 3 unit kandang kambing, kandang isolasi 1 unit; 1 unit handling dan recording, silo dan gudang pakan serta gudang peralatan dan rumah jaga. Selain itu, UPTD PT-HMT juga memiliki sarana transportasi, seperti ; kendaraan roda empat 1 unit, traktor mini 1 unit dan kendaraan roda dua 1 unit. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak seluas 10 Ha berlokasi di Puca’ Kab. Maros meliputi beberapa kegiatan, antara lain: 1) pemeliharaan KBR 10 Ha; 2) Pengadaan bibit rumput sebanyak 10.000 stek; 3) serta pengadaan pupuk dari limbah pertanian sebanyak 210.500 kg dan pengelolaan jerami silase sebanyak 20.000Kg. Populasi ternak sapi sebanyak 88 ekor, terdiri dari sapi Bali 47 ekor, sapi Brahman-cross 6 ekor (jantan), dan kerbau 6 ekor (2 ekor jantan dan 4 ekor betina); dan populasi ternak kambing sebanyak 13 ekor, yang terdiri dari: 5 ekor kambing Burawa (4 ekor jantan dan 1 ekor betina) dan 8 ekor kambing Peranakan Ettawa (PE) (5 ekor jantan dan 3 ekor betina). 2.1.1.9.

UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (UPTD-PMPP)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 133, Tanggal 8 Juni Tahun 2001, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengujian dan Sertifikasi ProdukProduk Peternakan (PSP3) terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Residu, Seksi Pengujian Produk Pangan Hewani dan Seksi Pengujian Produk Non Pangan Hewani. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


17


Kemudian pada Tahun 2009 UPTD-PSP3 mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP) yang menaungi 1 Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Seksi, yaitu Seksi Pengujian Produk Pangan Hewani dan Seleksi Pengujian Produk Non Pangan Hewani. Hingga pada saat ini dengan sarana dan prasarana yang ada, pada seksi Penyujian Produk Pangan Hewani, Laboratorium yang ada sudah mampu melakukan Uji fisik (organoleptok), Uji kimiawi (pH, H2S), Uji Mikrobiologi khususnya uji TPC dan uji residu, Uji Formalin dan Uji Boraks. Selain itu, dengan sarana peralatan yang ada laboratorium pada seksi Pengujian produk non-pangan hewani sudah mampu melakukan Analisa Proksimat terhadap pakan ternak, meliputi analisa kadar air, kadar abu, protein dan lemak. Sarana Peralatannya antara lain Peralatan Gelas (Glassware) seperti cawan petri, pipet, gelas ukur, becker glass, labu Erlenmeyer, dll, Incubator, Sterilizator, Autoclave, Peralatan Analisa Proksimat Pakan Ternak, Waterbath, Lemari Pendingin, Mikroskop, PH Meter, Magnetic Stirer, Vertex, Stomacher, Spectrofotometer, ELISA Reader, Sentrifuge Gerber dan Biasa serta masih banyak lagi.

Pada pengadaan peralatan tahun 2010/2011,

memungkinkan Laboratorium UPTD PMPP meningkatkan pelayanannya dengan Pengujian Mikrobiologi dan Analisa Pakan Ternak. Namun dengan sarana atau kondisi bangunan laboratorium saat ini, meskipun peralatan sudah cukup memadai dan SDM atau tenaga laboran yang sudah mengikuti pelatihan dan magang, tetapi untuk fungsi laboratorium yang diharapkan belum bisa dilaksanakan dengan optimal. 2.1.1.10.

UPTD Diagnostik dan Kesehatan Hewan (DKH)

Keberadaan UPTD-DKH diresmikan pada tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Nomor 80, Tangga 14 April 2009. Setelah pelantikan Kepala UPTD-DKH pada Tanggal 18 November 2009 hingga saat ini UPTD terus mengoptimalkan personil UPTD dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang yang terdiri atas 11 orang pegawai negri sipil dan 2 orang tenaga honorer. Saat ini, laboratorium UPTD-DKH selain memiliki stok obat-obatan juga telah dilengkapi dengan bahan untuk analisis dan diagnose penyakit, peralatan laboratorium, mikroskop, refrigerator, peralatan kedokteran dan sarana komputer. Dengan fasilitas yang ada dan masih membutuhkan penambagan dan pengembangan tersebut, UPTD diharapkan dapat mulai untuk berfungsi dan member manfaat untuk masyarakat veterier.

Untuk

pengembangan SDL UPTD, sebagian daya yang dialokasikan untuk UPTD digunakan untuk magang/pelatihan singkat di Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros. Sementara kegiatan DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


18


perjalanan ke daerah (kabuaten/kota) juga dilaksanakan untuk mensosialisasikan keberadaan UPTD-DKH.

2.3.

KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.3.1. Keadaan Umum Pencapaian kinerja berdasarkan sasaran Renstra 2009-2013 secara umum sudah menunjukkan realisasi capaian kinerja yang baik walau masih terdapat sedikit kesenjangan pada kisaran yang tidak signifikan. Pencapaian kinerja pada sasaran peningkatan populasi di semua komoditas ternak menunjukkan angka yang memuaskan, walaupun masih terdapat selisih rata-rata antara pencapaian dan target pada kisaran 0,3%. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2012, tercatat pertumbuhan populasi sapi potong ditargetkan sebesar 7%/tahun, sementara pada realitasnya pertumbuhan populasi yang dicapai 6,77%/tahun, atau terdapat selisih 0,23%/tahun. Pada populasi sapi perah ditargetkan pertumbuhan populasi sebesar 20%/tahun, sementara angka capaian sebesar 18,23%/tahun, terdapat selisih 1,77%. Pencapaian peningkatan populasi Kerbau menunjukkan selisih tertipis 0,04% dari target 3%/tahun dengan capaian 2,96%/tahun. Populasi kuda ditargetkan mengalami bertumbuh sebesar 5%/tahun, yang dicapai sebesar 4,88%/tahun. Pada beberapa komoditas ternak kecil, kambing menunjukkan pertumbuhan 5,83%, kurang 0,17%/tahun dari angka yang ditargetkan, ternak domba bertumbuh sebagaimana yang diharapkan yaitu 1%/tahun. Komoditas ternak unggas menunjukkan angka pertumbuhan yang terbaik pada Ayam Buras, walaupun masih terdapat selisih 0,17% dari target 6%/tahun, Ayam Ras Petelur menunjukkan pertumbuhan 9,53%/tahun dari target 10%/tahun, Ayam Ras Pedaging menunjukkkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan ayam buras petelur, dengan angka pertumbuhan 6,77%/tahun atau selisih 0,23% dari target 7%/tahun. Berikutnya pada ternak itik, terlihat rata-rata angka pertumbuhan 1,98%/tahun dengan target 2%/tahun. Pencapaian kinerja pada sasaran peningkatan produksi daging menunjukkan pertumbuhan produksi daging sapi sebesar 5,89%/tahun dari target 6,07%/tahun. Daging kerbau sebesar 2,96%/tahun dari target 3%/tahun. Daging Kuda ditargetkan 6%/tahun, dicapai sebesar 5,83%/tahun. Daging kambing dicapai pada angka 1,98%/tahun dari target 2%/tahun. Daging Domba, Babi, ayam buras dan itik menunjukkan selisih 0,02%/tahun dari target 2%/tahun. Ayam ras petelur menunjukkan pertumbuhan produksi sebesar 6,77%/tahun DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


19


dari target 7%/tahun. Ayam ras pedaging bertumbuh pada angka 2,96% atau selisih 0,04% dari target 3%/tahun. Pencapaian kinerja pada sasaran peningkatan Produksi telur, dari komoditas ayam buras diperoleh angka pertumbuhan produksi sebesar 2,96%/tahun dari target 3%/tahun atau terdpat selisih 0,04%. Ayam ras petelur menunjukkan pertumbuhan produksi 3,92%/tahun dari target 4%/tahun, dan pada telur itik bertumbuh 2,91%/tahun dari target 3%/tahun. Sasaran peningkatan konsumsi pangan hewani, pada konsumsi daging dan telur mengalami pertumbuhan 5,83%/tahun, dari target 6%/tahun, dan konsumsi susu mengalami peningkatan 2,96%/tahun dari target 3%/tahun.

2.3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Tahun Pelaksanaan 2009-2013 Secara lebih detail, tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis periode 2009 – 2013 disajikan pada Tabel 2-2 dan 2-3. Tabel 2-2 menunjukkan capaian program peningkatan produksi hasil peternakan menunjukkan nilai rasio yang cukup tinggi, di atas 91%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi capaian dapat memenuhi target renstra SKPD 2009-2013. Nilai rasio terendah didapatkan pada program redistribusi ternak pemerintah, dengan nilai rasio dibawah 15%. Nilai rasio capaian program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dari tahun 2009-2013 tergolong cukup tinggi yakni diatas 83%. Sebagian besar kegiatan mendapatkan nilai rasio capaian 100%, kecuali pada kegiatan Pengendalian Betina Produktif. Nilai terendah didapatkan antara tahun 2009-2010, yakni dibawah 5%. Terjadi peningkatan pada tahun 2011-2012 dengan nilai di atas 70%. Realisasi program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan menunjukkan nilai capaian yang tinggi, dengan nilai terbaik pada tahun 2010 dan 2011 yakni 100%. Nilai yang tinggi juga diikuti pada program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Tabel 2-2). Kegiatan Pengembangan IB pada program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan menunjukkan jumlah kelompok peternak yang terlibat dalam kegiatan meningkat pada tahun 2010 dan 2012, namun terjadi penurunan penerapan teknologi Batamas pada tahun DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB II


20


tersebut. Capaian realisasi 100% didapatkan pada peningkatan SDM aparatur peternakan dan kesejahteraan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Tabel 2-2). Peningkatan kinerja professional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2009-2013 terkait pada sistem manajemen pelaporan keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mencakup Koordinasi Perencanaan, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja menjadi tolak ukur keseriusan Dinas dalam menjalankan mekanisme kinerja internal institusi dan mendukung pelayanan prima terhadap sub sektor peternakan (Tabel 2-2). Tabel 2-3 menunjukkan capaian pada sasaran peningkatan populasi ternak, nampak dinamika pertumbuhan populasi yang beragam dari tahun-ketahun. Namun demikian rasio antara populasi dan target populasi yang telah ditetapkan apabila diperhatikan lebih seksama, menunjukkan kondisi yang diharapkan. Rerata rasio antara target dan capaian 0,92±0,22 atau kisaran rasio antara target dan capaian adalah antara 0,69 – 1,14. Komoditas sapi potong menunjukkan surplus dalam 4 tahun, yaitu pada tahun 2009 – 2012 dengan rasio antara 1 – 1,19. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktifitas ternak sapi potong berjalan secaraefisien dan memberikan dampak secara konsisten terhadap pertumbusan populasi sapi potong. Keadaan surplus pada pertumbuhan populasi juga ditemukan komoditas ternak kuda, Babi, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur dan ternak Itik (Tabel 2-3). Keadaan yang kurang memuaskan terlihat pada pertumbuhan sapi perah dan ternak kerbau. Angka peningkatan populasi sapi perah cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2009 – 2012. Rerata rasio target dan pencapaian sebesar 0,63, atau hanya sebesar 63% angka pertumbuhan populasi yang dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian terendah terlihat pada tahun 2011 dan 2012, dimana pencapaian hanya pada angka 49% dan 42%. Keadaan ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada wilayah sentra pengembangan ternak sapi perah, yaitu Kabupaten Enrekang dan Sinjai demikian pula pada wilayah introduksi Kabupaten Gowa (Tabel 2-3).



21


Tabel 2-2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 No. A

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pemberdayaan Poskeswan 2. Pencegahan, Pegendalian, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Reproduksi 3. Pengawasan Kesmavet 4. Pengawasan Obat Hewan

5. Pengendalian Betina Produktif

6. Pengawasan Mutu BAH/HBAH

7. Pengamanan Ternak

B

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Target IKK

Ralisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

2 Unit

100%

50%

50%

100%

100%

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

50 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

25 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

100%

50%

100%

100%

100%

5000 ekor

6000 ekor

7000 ekor

8000 ekor

9000 ekor

100 Ekr

127 Ekr

6114 Ekr

7713 Ekr

9000 ekor

2%

2,11%

76,42 %

85,7%

100%

Jumlah paket BAH/HBAH yang ASUH

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah paket pengamanan ternak

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah poskeswan yang diberdayakan Jumlah obatobatan pengendalian penyakit ternak

Pertemuan Kesmavet Jumlah sampel obat hewan yang diawasi Jumlah betina produktif yang terkendali

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



22


No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD


Target IKK



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Gerakan Optimalisasi Sapi (GOS)

Bertambahnya populasi sapi bali yang dipelihara di kelompok

10 Pkt

10 Pkt

10 Pkt

10 Pkt

10 Pkt

12 Pkt

16 Pkt

10 Pkt

10 Pkt

10 Pkt

100%

160%

100%

100%

100%

2. Redistribusi Ternak Pemerintah

Tersedianya data ternak hasil redistribusi

1000 Ekr

2000 Ekr

3000 Ekr

6000 Ekr

15000 Ekr

120 Ekr

335 Ekr

330 Ekr

347 Ekr

440 ekr

6%

16,75 %

11%

5,75%

2,9%

3. Pembinaan Wilayah Sumber Bibit

Bertambahnya wilayah sumber bibit

3 Wil.

3 Wil.

6 Wil.

6 wil

8 Wil

3 wil.

5 wil.

8 wil.

8 wil.

8 Wil

100%

267,6 7%

133,3 4%

133,3 4%

100%

4. Penguatan Kelembagaan UPTD HMT

Pakan yang beredar sesuai SNI

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

5. Penguatan Kelembagaan UPTD IB

Terjaganya kualitas dan kuantitas mutu ternak hasil IB Terlaksananya pengujian mutu produk peternakan

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

7. Penguatan Kelembagaan UPTD DKH

Terselenggaranya diagnosa penyakit hewan

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

8. Pengelolaan Lahan dan Air

Tersedianya data base pengelolaan lahan dan air untuk HMT

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

9. Pengawasan dan Pembinaan Mutu Pakan

Pakan yang beredar sesuai SNI

30 Samp el

30 Samp el

30 Samp el

30 Samp el

30 Samp el

30 Samp el

30 Samp el

50 Samp el

50 Samp el

30 Samp el

100%

100%

166,6 7%

166,6 7%

100%

10. Pembinaan dan Pemanfaatan HMT dan Limbah Pertanian

Terlaksananya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak

5 Kab.

5 Kab.

10 Kab.

16 Kab.

24 Kab.

5 Kab.

5 Kab.

3 Kab.

5 Kab.

24 Kab

100%

100%

30%

41,67 %

100%

6. Penguatan Kelembagaan UPTD PMPP



23


No.


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

3 Pkt

100%

100%

100%

66,67 %

100%

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

2 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

Pertambahan Modal Usaha Peternakan Pemanfaatan UPJA Peternakan Terpublikasinya bulletin peternakan

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

7 Klp

5 Klp

6 Klp

100%

100%

70%

50%

60%

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

9 Klp

100%

100%

100%

100%

90%%

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

3 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

4. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan 5. Promosi Hasil Produk Peternakan

Bimbingan teknis pengembangan usaha hasil peternakan Terlaksananya promosi hasil produk peternakan

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

100%

100%

100%

100%

100%

6. Pengembangan pola kemitraan dan Fasilitasi Perkreditan Usaha Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Pengembangan Batamas

Skim kredit perbankan

2. Pengembangan Inseminasi Buatan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Penguatan Modal Usaha Peternakan 2. Pengembangan UPJA Peternakan 3. Pengembangan Sistem Informasi Peternakan

E


3 Pkt

12. Pengembangan Persusuan

D


Jumlah unggas yang dipelihara oelh kelompok Bimbingan teknis persusuan

11. Restrukturisasi Perunggasan

C


Target IKK

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

9 Pkt

7 Pkt

7 Pkt

7 Pkt

100%

180%

140%

140%

140%

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

10 Klp

5 Klp

3 Klp

9 Klp

10 Klp

10 Klp

50%

30%

90%

100%

100%

Jumlah Batamas

15 Unit

15 Unit

15 Unit

15 Unit

15 Unit

12 Unit

13 Unit

15 unit

5 Unit

8 Unit

80%

86,67 %

100%

33,34 %

76,67 %

Jumlah Inseminasi Buatan

120 Klp

120 Klp

120 Klp

120 Klp

120 Klp

120 Klp

160 Klp

120 Klp

160 Klp

120 Klp

100%

100%

100%

133,3 4%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



24


No.

F

G



Target IKK



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pengembangan dan Peningkatan SDM Aparatur Peternakan

Sarana Kantor Dinas

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah SDM yang professional

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

25 Org

100%

100%

100%

100%

100%

2.Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Jumlah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang sejahtera

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Laporan Perencanaan Jumlah Laporan Keuangan LAKIP

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

4 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Koordinasi Perencanaan 2. Penatausahaan Keuangan Daerah 3. Penyusunan Laporan Kinerja



25


Tabel 2-3. Nilai capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2013.

Peningkatan Produksi Telur 3,0% Telur Ayam Buras 4,0% Telur Ayam Ras

(1) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7

Target Indikator Renstra

C 1 2

No.

Target IKK

8 9 10

Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran/Target Renstra 2008 2013 (2) (4) (5) Peningkatan Populasi Ternak 7,0% Sapi Potong 20,0% Sapi Perah 3,0% Kerbau 5,0% Kuda 6,0% Kambing 1,0% Domba 1,0% Babi 6,0% Ayam Buras 10,0% Ayam Ras Petelur 7,0% Ayam Ras Pedaging 2,0% Itik Peningkatan Produksi Daging 6,1% Daging Sapi potong 3,0% Daging Kerbau 6,0% Daging Kambing 2,0% Daging Kuda 2,0% Daging Ayam Buras Daging Ayam Pedaging 2,0% Daging Ayam Petelur 7,0% Daging Itik 3,0% Daging Domba 2,0% Daging Babi




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

715.426

765.505

819.091

876.427

937.777

703.303

769.066

848.916 1.021.110 1.112.893

0,98

1,00

1,04

1,17

1,19

2.240

2.688

3.226

3.871

4.646

1.919

1.826

2.198

1.894

1.961

0,86

0,68

0,68

0,49

0,42

133.861

137.877

142.013

146.273

150.662

130.109

124.141

130.097

99.016

103.160

0,97

0,90

0,92

0,68

0,68

120.206

126.216

132.527

139.154

146.111

112.174

117.293

133.430

138.776

156.545

0,93

0,93

1,01

1,00

1,07

471.442

499.729

529.713

561.495

595.185

443.792

437.918

477.068

513.858

572.587

0,94

0,88

0,90

0,92

0,96

1.248

1.261

1.273

1.286

1.299

818

490

468

397

468

0,66

0,39

0,37

0,31

0,36

527.798

533.076

538.406

543.791

549.228

523.900

546.351

608.335

612.414

603.337

0,99

1,02

1,13

1,13

1,10

15.196.531

16.108.323

17.074.822 18.099.312 19.185.270 14.487.129 13.047.576 14.765.458 17.833.769 20.031.121

0,95

0,81

0,86

0,99

1,04

5.250.880

5.775.968

5.971.926 6.485.425 6.754.136 7.800.790

0,99

1,03

1,02

0,97

1,01

15.202.389

16.266.556

17.405.215 18.623.580 19.927.231 14.575.840 16.371.380 17.928.549 18.497.399 21.791.654

0,96

1,01

1,03

0,99

1,09

2.463.767

2.513.043

2.563.303 2.614.569 2.666.861 2.469.432

2.755.734 3.144.268 3.426.180 3.754.047

1,00

1,10

1,23

1,31

1,41

9.673.159

10.260.319

10.883.121 11.543.726 12.244.430 9.503.867

8.215.598 9.055.961 11.025.604 12.724.748

0,98

0,80

0,83

0,96

1,04

3.249.897

3.347.394

3.447.816 3.551.250 3.657.788 2.950.160

2.169.070 1.546.125 1.825.745 2.689.851

0,91

0,65

0,45

0,51

0,74

440.523

466.955

494.972

524.670

556.150

429.540

420.250

805.375

868.375 1.675.451

0,98

0,90

1,63

1,66

3,01

779.367

794.954

810.853

827.070

843.612

764.132

583.347

885.785

901.522 1.108.305

0,98

0,73

1,09

1,09

1,31

1.124

1.147

1.169

1.193

1.217

752

1.286

1.399

1.460

0,67

1,12

1,20

0,80

1,20

2.442.335

2.491.182

2.541.005 2.591.825 2.643.662 2.337.133

1.699.042 1.863.357 2.397.305 3.644.838

0,96

0,68

0,73

0,92

1,38

6.898.057

7.036.018

7.176.739 7.320.273 7.466.679 9.299.571

5.127.604 5.373.582 5.483.403 6.261.320

1,35

0,73

0,75

0,75

0,84

1.464.249 1.566.746 1.676.418 1.205.415

2.999.102 1.371.055 1.440.884 1.823.570

0,94

2,19

0,94

0,92

1,09

10.674.232 10.994.459 11.324.292 9.728.406 10.709.824 10.692.339 11.594.378 11.072.667

0,97

1,03

1,00

1,05

0,98

742.176

0,78

0,50

0,44

0,38

0,41

6.353.564 6.988.921 7.687.813 5.185.362

960

1.278.931

1.368.457

10.061.487

10.363.332

1.665.614

1.698.926

1.732.905 1.767.563 1.802.914 1.302.568

17.460.573

17.984.391

18.523.922 19.079.640 19.652.029 16.812.447

8.334.139 7.143.548 8.084.088 10.967.039

0,96

0,46

0,39

0,42

0,56

19.855.951

20.650.189

21.476.197 22.335.245 23.228.655 39.979.141 45.147.761 46.043.549 50.002.627 60.144.092

2,01

2,19

2,14

2,24

2,59

844.807

765.238

668.170



26


(1) 3 D 1 2 3 E 1

NTP-T*

Target Indikator Renstra

Target IKK

No.

Indikator Kinerja Target Renstra SKPD Tahun KeRalisasi Capaian Tahun KeRasio Capaian Tahun keBerdasarkan Sasaran/Target Renstra 2008 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2013 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 3,0% 10.491.424 10.806.167 11.130.352 11.464.263 11.808.191 13.551.692 15.128.980 16.742.737 19.103.315 22.808.088 1,29 1,40 1,50 1,67 1,93 Telur Itik Peningkatan Konsumsi Produk Hewani 6,0% 4,25 4,51 4,78 5,06 5,37 3,95 3,01 3,07 0,00 0,00 0,93 0,67 0,64 0,00 0,00 Daging 6,0% 5,29 5,61 5,94 6,30 6,68 7,01 8,80 8,91 0,00 0,00 1,33 1,57 1,50 0,00 0,00 Telur 3,0% 2,74 2,82 2,91 2,99 3,08 7,30 6,96 6,50 0,00 0,00 2,66 2,47 2,24 0,00 0,00 Susu Nilai Tukar Petani/Peternak -

-

-

-

-

98,29

97,49

98,02

97,11

97,57

Keterngan: *Indikator Nilai Tukar Petani-Ternak (NTP-T) belum merupakan indikator pada periode renstra sebelumnya



27


Ternak kerbau sebagai salah satu komoditas ekonomi dan sosial, menunjukkan trend yang serupa dengan ternak sapi perah.

Rasio capaian dan target yang lebih baik hanya

bertahan selama tiga tahun pertama perjalanan Renstra, yaitu pada tahun 2008 – 2010. Perkembangan pada 2 tahun terakhir menunjukkan capaian target peninkgtanan populasi pada angka 68%. Keadaan ini sangat berkaitan dengan perilaku konsumen ternak kerbau, sehingga angka pemotongan ternak dapat mengalami fluktuasi yang luar biasa pada waktu-waktu tertentu (Tabel 2-2). Komoditas ternak domba merupakan komoditas dengan rasio capaian dan target yang paling rendah dengan rerata hanya 0,42. Hal ini karena ternak domba memang bukan komoditas prioritas Provinsi Sulawesi Selatan karena belum diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

Namun

demikian,

kesinambungan

pertumbuhan

populasi

tetap

dipertahankan sehingga eksistensi komoditas ternak domba dapat terus bertahan dan ikut berkonstribusi dalam pembangunan peternakan derah (Tabel 2-2). Pencapaian kinerja pada peningkatan populasi ternak unggas menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan rerata rasio antara capaian dan target sebesar 0,93 pada ayam buras, 1,00 pada ayam petelur, 1,02 pada ayam ras pedaging dan 1,21 pada ternak itik. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan seperti restrukturisasi perunggasan secara efektif dapat mendukung upaya peningkatan populasi dengan capaian yang mampu melampaui target, demikian pula kerjasama dengan lembaga swasta dalam mendorong pengembangan kemitraan perunggasan (Tabel 2-2). Pada sasaran peningkatan produksi daging, terlihat rerata rasio capaian dan target sebesar 0,98±0,3 atau antara 0,67 hingga 1,28.

Keadaan surplus ditemukan pada beberapa

komoditas seperti sapi potong, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, dan ayam pedaging. Sementara produksi daging dari ternak kerbau dan itik menunjukkan trend yang lebih dinamis (Tabel 2-2). Khususnya pada daging sapi potong, rata-rata rasio yang dicapai sebesar 0,92 atau 92% dari target yang telah ditetapkan, walaupun belum seluruhnya menunjukkan surplus, namun trend pencapaian cenderung mengalami peningkatan dari angka 0,8 pada tahun 2009 hingga mencapai angka surplus pada tahun 2012 menjadi 1,4 atau lebih tinggi 4% dari angka yang telah ditargetkan.



28


Nilai Tukar Petani-Ternak (NPT-T) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2-3, untuk periode Renstra 2008-2012 belum menjadi indikator kinerja institusi. Namun demikian, beberapa nilai realisasi yang diperoleh dari BPS menunjukkan bahwa NTP-T dalam lima tahun terakhir sangat rendah. Selain itu, dibandingkan dengan sub-sektor pertanian lainnya, sub-sektor peternakan memiliki nilai NTP yang paling rendah. Nilai NTP-T rendah, secara ekonomi bermakna bahwa pengeluaran/ pengorbanan (Ib) yang diberikan peternak untuk ternaknya tidak berimbang atau lebih besar dibandingkan profit yang diterima (It). Dua indikasi akar masalah utama yang menjadi penyebab rendahnya NTP antara lain, Pertama: skala usaha beternak (terutama selain komoditas unggas ras) masih dilakukan dalam skala kecil; dan Kedua: beternak masih merupakan pekerjaan sambilan atau dijadikan sebagai infestasi/tabungan untuk pemenuhan kebutuhan mendadak atau kebutuhan luxury. Kedua hal ini menyebabkan usaha beternak tidak berorientasi pada keuntungan dan tanpa penerapan manajemen agrobisnis.

2.4.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Hasil anaisis terhadap Renstra K/K dan Renstra SKPD Pelayan di bidang peternakan Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan maka terdapat implikasi beberapa tantangan dan peluang dalam pembangunan peternakan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. 

Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partsipasi masyarakat. Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi dunia, harga pangan serta energi meningkat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berindikasi pada pertambahan pendapatan nasional per kapita menuntut adanya perubahan pola konsumsi protein yang kian meningkat.

Kebutuhan daging nasional saat ini sebesar 1,87 kg/kapita/tahun atau



29


dibutuhkan sekitar 448 ribu ton daging untuk memenuhi kebutuhan secara nasional. Sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya mampu untuk menyangga 65,2% (292 ribu ton), sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut berarti masih dibutuhkan suplay impor sekitar 73 ribu ton atau setara dengan 441.600 ekor sapi. 

Produksi daging propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 36.206 ton tahun 2011 yang terdiri dari 30,45 % daging sapi, 5,04% dari daging kerbau dan 64,51% sisanya dari komoditas lain. Data sementara untuk tahun 2012 meningkat menjadi 38.107 ton dengan proporsi 29,22% daging sapi, 4,83% daging kerbau dan sisanya 65,95%. Penurunan produksi daging sapi dan kerbau tersubtitusi dari produksi daging ayam pedaging dengan proporsi 32,02 tahun 2011 menjadi 33,77% tahun 2012. Kuantitas produksi dari ternak ruminansia besar ini berkonstribusi untul lebih 2% produksi daging nasional, dan menempatkan propinsi Sulawesi Selatan dalam 10 besar konstributor daging nasional.

Perkembangan dan pertumbuhan populasi sapi potong dalam daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, trend pertumbuhan populasi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka 8,26% yang mengindikasikan besarnya daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia (SDM) untuk pengembangan ternak sapi potong. Menyikapi keadaan tersebut dan tantangan swasembada daging nasional, Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan Gerakan Pencapaian Populasi Sejuta Sapi (GPPSS) pada tahun 2013 pada tahun 2008 silam. Program ini secara efektif telah memberikan hasil yang sangat signifikan pada stabilitas pertumbuhan populasi. Keberhasilan ini terlihat dari hasil Pendataan Sapi Potong Perah dan Kerbau (PSPK) pada April 2012 yang menunjukkan angka populasi ternak potong Sulawesi Selatan sebanyak 1.021.110 sehingga total sapi dan kerbau menjadi 1.119.305 ekor. Dengan kata lain bahwa target populasi sejuta sapi mampu dicapai 2 tahun lebih awal. Namun demikian, berangkat dari visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah-satu pemasok utama ternak sapi potong dan bibit tahun 2013, maka keberhasilan program GPPSS-2013 untuk mencapai angka populasi sejuta ekor memerlukan suatu bentuk tindak lanjut untuk menjaga stabilitas dan menuju sasaran yang lebih besar.



30




Stabilitas ketahanan pangan nasional dengan sasaran percepatan pencapaian swasembada daging, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan agenda besar dan karakteristik kemandirian pangan. Berbagai catatan faktor-faktor

pendukung

dan

faktor

penghambat

selama

implementasi

pelaksanaan GPPSS-2013 merupakan tolak ukur dan modal besar untuk pengembangan sistem implementasi program menuju sasaran yang lebih besar. Berangkat dari hal tersebut, maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan mencanangkan Gerakan Pencapaian Populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau Dua Juta Ekor Tahun 2018 (GPPSK-2018).

Strategi yang ditempuh untuk

merealisasikan kegiatan ini antarta lain melalui: peningkatan hasil aplikasi teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam, Pengendalian Pemotongan Betina Produktif/Bunting, Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kesehatan Hewan, Intensifikasi Penggunaan Pejantan Unggul, Pengamanan Ternak serta Dukungan Kelembagaan dan Pembiayaan. Program pembangunan peternakan yang bertujuan mengembangkan usaha peternakan komoditi unggulan non ruminansia dirasakan belum seimbang dengan program pembangunan peternakan ruminansia. Hal ini berdampak pada lambannya perkembangan usaha peternakan non kmersial yang meliputi komoditi babi, itik dan ayam buras. Perkembangan komoditi unggulan sektor perunggasa komersial yang pesat dengan komoditi ayam petelur dan ayam pedaging, lebih karena industrialisasi dan dukungan sektor swasta melalui system usaha kemitraan yang semakin luas diterima oleh masyarakat.



31


3. BABIII ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang

tugas dan fungsinya

menggerakkan pembangunan di sub sektor peternakan. Sub sektor ini menjadi salah satu unggulan sektor pertanian di Sulawesi Selatan. Kebijakan dan strategi di sektor peternakan ditujukkan untuk meningkatkan produksi peternakan, khususnya peningkatan populasi ternak dan

meningkatkan ketahanan pangan produk hewan asal ternak,

sehingga dapat memenuhi kebutuhan Sulawesi Selatan dan menjadi penyangga nasional terutama di Indonesia Timur. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut Tabel 3-1. Tabel 3-1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

Aspek Kajian

(1) Gambaran Pelayanan SKPD

Capaian/ Kondisi Saat Ini

Faktor yang Mempengaruhi Standar yang Digunakan

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Luar Kewenangan SKPD) (5)  Pengaturan dan pendataan lalulintas ternak antar wilayah dan provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

(2) (3) a. Mampu a. PDRB memberi lapangan kontribusi usaha 1,27% PDRB Sulsel sebesar Rp 2,02 trilyun

(4)  Akurasi data pemotongan, pengeluaran, pemasukan ternak

(6)  Kesulitan dalam sinkronisasi dan akurasi data dari kabupaten kota

b. Peningkatan b. Perubahan populasi 9 dari Populasi 11 komoditi ternak ternak diatas 5% pertahun

 Layanan teknologi IB,  Permintaan ternak luar  Sebaran populasi antar reproduksi, pakan daerah wilayah dan pendukung  Kepemlikian ternak dan lainnya, skala usaha peternakan rakyat  Dukungan sumberdaya lokal :  Pengendalian lalulintas Ternak, Pakan dan ternak antar provinsi dan SDM kabupaten  Dukungan program :  Masih tingginya angka Dua Juta sapi dan pemotongan hewan

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BABIII

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

32


c. Peningkatan c. produksi daging, susu dan telur pada 7 dari 11 komoditas > 4% d. Peningkatan d. konsumsi dan kualitas pangan asal hewan e. Nilai Tukar e. Petani sebesar 98,59%

kerbau 2018, betina bertanduk besar swasembada daging  Seleksi negatif ternak nasional, dll lokal Total  Layanan teknologi  Sarana dan prasarana  Pengiriman produk produksi produksi, pakan dan pasca panen, serta primer pangan asal daging, susu pendukung lainnya, infrastruktur hewan keluar daerah dan telur serta produktifitas transpottasi ternak lokal  Layanan pasca panen : RPH, pasar hewan Total dan  Sosialisasi pangan  Propaganda negatif  Sosialisasi pangan asal kualitas asal hewan pangan asal hewan hewan konsumsi pangan asal hewan NTP antar  Pembinaan  Nilai yang dibayar  Kepemilikan dan skala subsektor peningkatan efisiensi Petani usaha yang rendah usaha dan Nilai yang  Kualitas SDM diterima petani  Seleksi negatif ternak PDRB  Akurasi data  Pengaturan dan  Kesulitan dalam lapangan pemotongan, pendataan lalulintas sinkronisasi dan akurasi usaha pengeluaran, ternak antar kab/kota data dari kabupaten kota Kab/Kota pemasukan ternak dan provinsi kab/kota

Kajian a. Mampu a. Renstra memberi Kabupaten/ kontribusi > Kota 1,3% PDRB kab/kota sebesar Rp 50-120 M b. Peningkatan b. Perubahan populasi 9 dari Populasi 11 komoditi ternak ternak diatas 5% pertahun

 Layanan teknologi  Permintaan ternak luar  Sebaran populasi antar reproduksi, pakan Kabupaten dan wilayah kecamatan dan pendukung konsumsi lokal  Kepemlikian ternak dan lainnya, skala usaha peternakan rakyat  Dukungan sumberdaya lokal :  Pengendalian lalulintas Ternak, Pakan dan ternak antar provinsi dan SDM kabupaten  Dukungan program  Masih tingginya angka andalan kabupaten, pemotongan hewan provinsi, dan betina bertanduk besar nasional, dll  Seleksi negatif ternak lokal c. Peningkatan c. Total  Layanan dan  Sarana dan prasarana  Pengiriman produk produksi produksi pembinaan teknologi pasca panen, serta primer pangan asal daging, dan daging, susu produksi, pakan dan infrastruktur hewan keluar daerah telur pada dan telur pendukung lainnya, transpottasi semua serta produktifitas kabupaten, ternak lokal dan susu pada  Layanan pasca panen 2 kabupaten : RPH, pasar hewan Kajian a. Peningkatan a. Peningkatan  Dukunga anggaran  Dinamika iklim/ cuata  Singkronisasi antara terhadap populasi ternak populasi dari Kementerian yang memicu agenda waktu Rensra b. Peningkatan kecuali Sapi, melalui dana munculnya wabah pelaksanaan program Kementerian Produksi kerbau dan dekonsentrasi, tugas penyakit menular dan dengan waktu penciran Pertanian/ Daging kuda pembantu, dll gangguna keadaan aggaran belanja untuk Ditjen PKH c. Peningkatan a. Tingkat implementasi program  Komitmen pimpinan kesehatan ternak konsumis Produksi kementrian dalam  Alokasi anggaran pada  Dibutuhkannya produk hewan kecuali sapi program upaya pengembangan pengkajian terhadap



33


Kajian Terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Kajian terhadap KLHS (RaperPres KLHS Sulawesi)

dan kerbau swasembada daging sektoral masih minim b. Tingkat nasional Konsumsi meningkat, dipenuhi dengan subtitusi impor daging sapi dan kerbau serta susu a. Pola ruang dan  Tersedianya wilayah  Peraturan pemanfaatan penggembalaan pada perundangan yang ruang wilayah kabupeten Enrekang mengatur perizinan dan satu kab. lainnya tempat usaha peternakan  Pengembangan komoditi disesuaikan  Alih fungsi lahan potensi SDM dan pertanian/ daya dukung pakan penggembalaan secara terintegrasi menjadi lahan dengan usaha pemukiman pertanian lainnya 

a. Dukungan RTRW hanya di cantumkan untuk pemanfaatan ruang usaha penggembalan ternak di kab. Enrekang. b.Usaha lain tidak dibatasi, dan dapat dikembangkan sebagaimana potensi lokal kab/kota a. Pengembangan a. Standar  Berkembangnya usaha pencemaran system pertanian peternakan lingkungan berbasis integrasi ramah dan gas rumah  Meluasnya lingkungan : kaca penggunaan pupuk pengolahan organic yang berasal dan dari limbah pemanfaatan peternakan kompos dan  Semakin banyak biogas peternak/ kelompok dan pengusaha yang ingin mengembangkan produksi pupuk organic.  Dukungan pengembangan program biogas

kebutuhan sarana dan prasarana daerah secara berkelanjutan  Masih tingginya angka pemotongan hewan betina bertanduk besar

 Sistem perkandangan terutama pada ternak sapi potong masih minim  Regulasi yang disusun daerah dalam rekstrukturisasi peternakan belum sejalan dengan upaya perbaikan system produksi.  Masih banyak kewan yang berkeliaran di daerah perkotaan/ padat penduduk

 Program Sulawesi Go  Belum ada regulasi yang Green mengatur tenrang  Dukungan instansi lain system pertanian dalam pengembangan terintegrasi, sehingga system integrasi kompos dan biogas : pertanain belum diikuti LH, Pertamabangan integrasi dalam dan Energi, dan regulasinya; pertanian  Dukungan lembaga/  Sarana dan prasarana institusi penelitian dan produksi pupuk organic padat dan cair masih pendidikan dalam minim di masyarakat; inovasi dan adopsi teknologi pengolahan  limbah;  KLHS Provinsi belum ditetapkan hingga pada penyusunan renstra ini dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi program pembangunan peternakan 2008-2012, teridentifikasi beberapa masalah strategis dan tantangan yang timbul dalam upaya peningkatan populasi ternak sapi yang semakin kompleks, kendala

antar sektoral, perubahan dan

perkembangan lingkungan strategis diluar sub sektor peternakan yang amat berpengaruh, antara lain:



34




Implementasi program yang masih perlu untuk memperhatikan keadaan dan sumber daya lokal sebagai karakteristik masing-masing kabupaten;



Sosialisasi mengenai tujuan, arah dan manfaat terkait program peningkatan populasi harus ditingkatkan;



Jumlah peternak yang bergabung dalam kelompok tani masih sangat rendah;



Peternakan sapi dan kerbau merupakan peternakan rakyat dengan sistem usaha belum berorientasi agribisnis ;



Sistem produksi dan tataniaga sapi potong tidak mampu memberikan informasi akurat tentang potensi bibit dan sapi/kerbau siap potong yang memenuhi standar teknis dan siap memasuki pasar;



Angka kelahiran masih rendah (43%), dan tingginya pemotongan, pengeluaran dan kematian pada periode 2008 – 2011 sehingga menghasilkan angka pertumbuhan yang masih dibawah potensi;



Masih minimnya fasilitas dan sarana pendukung implementasi program IB;



Pengembangan usaha, perubahan pola pikir peternak dalam pengelolaan kepemilikan ternak dan aspek pemasaran perlu diubah;



Masalah keamanan ternak merupakan masalah penting dan mendesak untuk diatasi;



Pencegahan pemotongan ternak betina produktif yang belum dapat mencapai secara lebih luas dan mendalam;



Masihm minimnya perhatian terhadap aspek kesrawan (kesejahteraan hewan) dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner) dalam system produksi, pemasaran dan pengolahan hasil ternak;



Terbatasnya lahan untuk peternakan termasuk pengembangan HMT, dipihak lain belum adanya koordinasi antar stakeholder dalam mengembangkan system usaha peternakan terintegrasi dalam pemanfaatan lahan;



Kurang berkembangnya usaha peternakan ruminansia kecil dan ternak kerja, padahal komoditi ini masih berpeluang besar untuk memberikan kesempatan usaha bagi sebagian masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan;



Kurang berkembangnya perunggasan non kemersial, bahkan dapat menjadi salah satu factor penting dalam sebagai pembatas dalam pengembangan perunggasan sektor perunggasan komersial berkaitan dengan biosecurity dan penyebaran penyakit menular, dan;



Rendahnya minat swasta bergerak di bidang perbibitan sapi potong, kerbau, kambing, domba itik dan ayam buras yang selama ini merupakan sektor yang dikuasai peternakan rakyat;



Konstribusi dan peran gender dalam pembangunanan peternakan yang besar belum diperhatikan secara lebih seksama dalam upaya pengarahan dan pengembangan potensinya.



35


3.2.

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN Arah kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, mengacu pada Visi dan Misi serta Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” dengan misi, sebagai berikut: Misi Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan I.

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan antar umat beragama;

II. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan; III. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; IV. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global; V. Meningkatnya kualitas demokrasi dan hukum; VI. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa; VII. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;



Meningkatnya kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;



Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;



Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;



Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi dan hukum;



Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;



Meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Peternakan secara khsus dan pertanian pada umumnya merupakan sektor dengan angka serapan tenaga kerja yang paling besar, dan merupakan sektor di mana masyarakat pelaku pertanian dan konsumen pada semua lapisan masyarakat mengandalkan sektor ini sebagai penyangga kemandirian pangan dalam provinsi.

Produktifitas ternak, seperti yang

dicerminkan dari ternak sapi potong kedepan akan dapat menjadi titik tumpu akselerasi DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BABIII


36


program-program prioritas sehingga Sulawesi Selatan bukan hanya menjadi wilayah yang swasembada pangan ternak, namun akan menjadi wilayah suplyer baik nasional maupun regional. Terkait dengan hal tersebut, maka telaah visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Misi I, II, IV dan VII, dengan diuraiakan sebagaimana pada Tabel 3-2. Tabel 3-2. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya VISI:

No

SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN Misi & Program Pemerintah Daerah Prov.Sulawesi Selatan

Permaslahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

I

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan antar umat beragama;

 Rendahnya sistem produksi dan pengelolaan hasil yang memperhatikan aspek kesrawan dan kesmavet

 Budaya beternak dan memperlakukan ternak oleh msyarakat  Sistem produksi yang dikelola oleh suasta

(4)

 Regulasi dan perundangundangan terkait kesrawan dan kesmavet

(5)

II

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan

 Dinamika iklim/ cuata yang memicu munculnya wabah penyakit menular dan gangguna keadaan kesehatan ternak  Budaya beternak belum belum berorientasi bisnis  Alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi  Dukungan lembaga/ institusi penelitian dan pengkajian

 Dukungan anggaran dana pemerintah provinsi dan pemerintah pusat  Komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam upaya pencapaian peningkatan produksi dan produktifitas  Peraturan perundangindangan dan regulasi yang mendukung

IV

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

 Masih rendahnya manajemen pembibitan di masyarakat  Minimnya ketersediaan sarana dan prasana pengembangan bibit unggul

 Besarnya potensi wilayah tertentu uuntuk menjadi wilayah pusat pemibitan ternak besar maupun kecil  Adanya institusi pendidikan tinggi dan penelitian

VII

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih

 Singkronisasi antara agenda waktu pelaksanaan program dengan waktu penciran aggaran belanja  Belum optimalnya sarana/ prasarana pengembangan teknologi secara merata dan meluas terutama pada wilayah potensial  Sarana dan prasarana produksi peternakan inovatif masih minim di masyarakat  Arah pengembangan program dan alokasi kegiatan belum secara optimal mengena optimalisasi sumberdaya wilayah  Kesulitan dalam menciptakan wilayah sumberbibit berkualitas/ bersertifikasi  Perlunya peningkatan layanan prima

 Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparat;

 Adanya SOP dan pedoman tupoksi institusi  Adanya perisinan belajar /sekolah dan pelatihan /pendidikan



37


3.3.

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan pada Tabel 3-3. Tabel 3-3. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No (1)

Sasaran Jangka Memengah Renstra Kementrian RI (2)


Faktor Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

I

Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;

 Belum optimalnya sarana/ prasarana pengembangan teknologi secara merata dan meluas terutama pada wilayah potensial;  Masih tingginya angka pemotongan hewan betina bertanduk besar;  Masih adanya beberapa kasus penyakit menular strategis yang terjadi.

 Dukunga anggaran dari Kementerian melalui dekonsentrasi, tugas pembantu, dll  Komitmen pimpinan kementrian dan jajarannya;  Tersedianya media informasi guna sosialisasi dan perluasan informasi terkait program dan peraturan pemerintah

II

Meningkatknya nilai tambah, daya saing, dan eksport

III

Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peternak

 Arah pengembangan program dan alokasi kegiatan belum secara optimal mengena optimalisasi sumberdaya wilayah;  Kesulitan dalam menciptakan wilayah sumberbibit berkualitas/ bersertifikasi;  Masih minimnya pengembangan teknologi pengolahan hasil;  Harga daging sapi relatif tinggi di daerah sentra produksi dibandingkan dengan harga daging sapi di daerah pusat konsumen  Kesulitan dalam memfasilitasi scale up usaha rumah tangga atau usaha peternakan berbasis kerakyatan;

 Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim;  Masih adanya pemotongan ternak diluar jangkauan pengawasan pemerintah/ bukan di RPH;  Dinamika iklim/ cuata yang memicu munculnya wabah penyakit menular dan gangguna keadaan kesehatan ternak.  Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim;  Masih lemahnya dukungan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan usaha peternakan atau pengolahan hasil peternakan yang berbasis kerakyatan;  Lemahnya pendampingan kelembagaan pada level peternak;

 Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim;  Lemahnya dukungan lembaga keuangan dalam upaya pengembangan usaha peternakan;  Masih lemahnya komitmen pelaku usaha ditambah lemahnya pendampingan kelembagaan peternak.

 Dibutuhkannya pengkajian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana daerah secara berkelanjutan;  Terdaatnya berbagai potensi limbah pertanian dan sumberdaya peternakan yang siap untuk dikelola.

 Singkronisasi antara agenda waktu pelaksanaan program dengan waktu penciran aggaran belanja untuk implementasi program;  Indonesia telah dinyatakan sebagai wilayah yang bebas penyakit PMK;  Terbukanya peluang pasar global.



38


3.4.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Hasil telaahan rencana tataruang wilayah (RTRW) Tahun 2009–2029 dan Kajian KLHS Rancangan Peraturan Pemerintah Sulawesi (Raperpres RTR KLHS Sulawesi) Tahun 2009 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan pada Tabel 3-4. Tabel 3-4. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Rencana Tataruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya. Rencana Tataruang Wilayah (RT/RW) terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

RTRW: Kawasan peternakan sapi kandang di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan kawasan pengembangan peternakan ladang penggembalaan hanya di Kabupaten Enrekang dengan total luas wilayah pengembangan 1,241,313.46 Ha

 Belum optimalnya sarana/ prasarana pengembangan teknologi secara merata dan meluas terutama pada wilayah potensial  Arah pengembangan wilayah berbasis komoditi terhambat karena belum adanya urian RTRW/dan pola ruang yang secara tegas;  Masih tingginya angka pemotongan hewan betina bertanduk besar

 Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim  Belum terdapatnya sarana pemotongan hewan yang layak/ berstandar nasional  Penjelasan terkait dengan tataruang pengembangan wilayah peternakan hanya membahas pengembangan ternak sapi potong;

 Adanya dukungan dari daerah baik dalam bentuk penyediaan lahan dan dalam dukungan anggaran;  Dukunga anggaran dari Kementerian melalui dekonsentrasi, tugas pembantu, dll;  Komitmen pimpinan kementrian dan jajarannya.

 Belum optimalnya aplikasi teknologi biogas di peternakan rakyat;  Belum optimalnya pamanfaatan limbah kandang dan reaktor biogas sebagai pupuk organik;

 Masih banyaknya reaktor biogas yang tidak berfungsi dengan baik;  Kurangnya pengetahuan peternak mengenai pemanfaatan limbah biogas untuk menjadi pupuk organik;  Belum terdapatnya regulasi yang mengatur hubungan integratif antar komoditi ternak dan pertanian;

 Adanya keselarasan antara pengembangan pertanian/sawah/ palawija dengan pengembangan ternak sapi potong dan unggas  Adanya keselarasan antara pengembangan perkebunan dengan pengembangan ternak kecil;  Reaktor biogas bukan hanya dapat menghasilkan biogas, namun output slurry memberi potensi yang sangat besar untuk produksi pupuk organic padat dan cair.

No

II

KLHS: Upaya mengurangi peningkatan gas rumah kaca dari sektor pertanian peternakan; Upaya mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang menyebabkan kerusakan struktur tanah

Faktor



39


Pengkajian pada sisi Pola Ruang adalah pengkajian masalah yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dari segi arah pengembangan wilayah pada masing-masing kabupaten terkait dengan fungsi lindung dan aktifitas budidaya. Sinkronisasi antara rencana struktur ruang dengan arah alokasi pengembangan pelayanan SKPD disajikan pada Tabel 3-5. Tabel 3-5. Sinkronisasi Rencana Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

No

(1) 1

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

(2) Kawasan peternakan sapi kandang di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan kawasan pengembangan peternakan ladang penggembalaan hanya di Kabupaten Enrekang

(3) Sulsel-1: Bantaeng, Bulukumba, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Maros Sulsel-2: barru, Bone, Sidrap, Wajo, Pangkep, Pinrang, Soppeng Sulsel-3: Kep. Selayar

Sulsel-4: Luwu, Enrekang, Parepare Sulsel-5: Luwu Utara

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Priode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencanan Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

(4) Sebagai wilayah pengembangan sapi potong dengan system integrasi terak – padi/sawah Sebagai wilayah pengembangan sapi potong dengan system integrasi terak – padi/sawah Sebagai wilayah pengembangan sapi potong dengan system integrasi terak – padi/sawah Wilayah penggembalaan ternak besar Wilayah penggembalaan ternak besar Pengembangan budidaya dan pembibitan ternak kerbau

(5) Positif

Positif

(6) Sebagai wilayah pengembangan sapi potong dengan system integrasi terak – padi/sawah

Positif

Positif Positif

2

Kawasan sentra ternak kerbau

Kab. Tator, Toraja Utara, Pangkep, Jeneponto, Wajo, Luwu

3

Kawasan sentra ternak perah

Kab. Enrekang, Sinjai, Gowa

Pengembangan sapi perah untuk budidaya dan produksi susu

Positif

4

Kawasan sentra ternak kambing

Kab. Selayar, Jeneponto, Enrekang, Pangkep, Bulukumba, Takalar, bantaeng, Pinrang

Sebagai wilayah pengembangan ternak kambing dengan system integrasi terak – perkebunan

Positif

5

Kawasan Sentra Ternak Unggas Petelur dan Pedaging Kawasan Sentra Ternak Ayam Pedaging

Wilayah sentra ternak ras ayam petelur: Kab. Sidrap, Pinrang, Enrekang, para-pare, Maros, Soppeng, Wajo, Gowa Wilayah sentra ternak ras ayam pedaging: Maros, Sidrap, Gowa, Barru, Pare-pare, Makassar

Rekstrukturisasi perunggasan

Positif


Positif

6

Arahan Alokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

Positif



Wilayah penggembalaan ternak besar Toraja Utara sebagai pusat pembibitan ternak kerbau Pengembangan sapi perah untuk budidaya dan produksi susu Sebagai wilayah pengembangan ternak kambing dengan system integrasi terak – perkebunan Rekstrukturisasi perunggasan


40


Keadaan Struktur Ruang atau sarana dan prasarana pendukungn, jaringan sarana dan prasarana, termasuk sarana pendung pemasaran saat ini terutama terbentur pada masalah belum adanya pasar hewan (Tabel 3-6). Tabel 3-6. Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018

No

(1) 1

2

3

Rencana Pola Ruang

(2) Pengengembangan sarana dan prasarana pasar ternak Pengengembangan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan

Pengengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan/ transportasi ternak

Pola Ruang Saat ini

(3) Sarana pasar hewan di Kabupaten Kab. Toraja Utara Sarana pasar hewan di Kabupaten Kab. Bantaeng Sarana Rumah Potong Hewan Tamarunang Sarana Rumah Potong Hewan Tammangapa, Makassar Sarana Rumah Potong, Kab. Bone Pelabuhan Cappa Ujung Pare-pare Pelabuhan Awerangnge Kab. Barru Pelabuhan Kab. Jeneponto

Pelabuhan 77 Kajuara Kab. Bone Pelabuhan Bajoe, Kab. Bone 4

Sarana Poskeswan dan Inseminasi Buatan

Tersebar di 24 Kabupaten kota

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Priode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencanan Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

(4) Aktifitas jual beli ternak berjalan dengan baik

(5) positif

Aktifitas jual beli ternak berjalan dengan baik Aktifitas pemotongan ternak berjalan Aktifitas pemotongan ternak berjalan

positif

Aktifitas pemotongan ternak berjalan Berjalan namun bukan pelabuhan khusus untuk ternak Berjalan namun bukan pelabuhan khusus untuk ternak Berjalan namun bukan pelabuhan khusus untuk ternak Berjalan namun bukan pelabuhan khusus untuk ternak Berjalan namun bukan pelabuhan khusus untuk ternak Berfungsi dengan baik

positif

positif positif

positif

positif

Arahan Alokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(6) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan veteriner Peningkatan sarana dan prasarana dan standarisasi operasional berdasarkan standar nasional indoneisa (SNI) Diarahkan untuk pembangunan pelabuhan khusus ternak dan tersedianya kapal khusus untuk ternak

positif

positif

positif

positif

Penambahan jumlah poskeswan berdasarkan jumlah kecamatan dan konsentrasi ternak

Dalam RTRW Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029, pendalaman secara spesifik dalam penataan ruang terkait pengembangan ternak secara umum tidak ditemukan, hanya termaktub khusus pada kawasan pengembangan sapi potong, yaitu DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BABIII


41


Kawasan peternakan sapi kandang di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan kawasan pengembangan peternakan ladang penggembalaan hanya di Kabupaten Enrekang (Tabel 3-4). Namun demikian, sebagaimana yang telah ditelaah pada sisi visi dan misi kepala daerah, dan upaya perhatian terhadap kajian strategis lingkungan hidup, maka secara implicit awah pengembangan wilayah peternakan peternakan harus dibentuk melalui pemanfaatan ruang dengan komoditi lainnya (terintegrasi), yaitu pertanian padi sawah dan perkebunan.

3.5.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan Isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari 1) Gambaran pelayanan SKPD; 2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4) implikasi RTRW (rencana tataruang bagi pelayanan SKPD; dan 5) implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Tabel 3-7. Hasil Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/ Lokal

1. Isu kesejahteraan hewan (Kesrawan) atau animal welfare 2. Kontribusi sub-sektor peternakan dalam menghasilkan gas rumah kaca 3. Importasi produk daging dari wilayah yang belum bebas PMK 4. One world – one healt, and the global challenge of epidemic deseases of viral ethiology (Satu Dunia-Satu Sehat, dan tantangan global penyakit epidemik dan etiologi virus)

1. Penyediaan daging, telur dan susu untuk konsumsi protein hewani, fenomena importasi; 2. Penyediaan lapangan kerja/penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan Kelompok 3. Peran serta perempuan dalam sistem usaha tani (gender) 4. Pengembangan energi alternatif melalui pemanfaatan biogas 5. Pelestarian lingkungan melalui penyediaan pupuk organik 6. Pemanfaatan sumber pakan lokal melalui integrasi tanaman-ternak

1. Meningkatnya impor ternak, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH); 2. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis; 3. Lemahnya system pembibitan dan pemeliharaan system ekstensif yang membuka peluang inbreeding dan memicu pengurasan genetic; 4. Sistem pengawasan / pencatatan terhadap migrasi dan penjualan, kematian / pemotongan ternak, khsusunya pada ternak besar;



42


Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/ Lokal

7. Masih rendahnya tingkat kepuasan dan kualitas layanan aparatur pemerintah bidang peternakan dan kesehatan hewan pada tingkat propinsi dan kabupaten, baik dari segi administrasi maupun teknis 8. Masih rendahnya tingkat konsumsi protein hewani asal ternak khususnya pada daging dan susu

5. Sistem budidaya/pembibitan berbasis zero waste production systems. 6. Harga daging sapi relatif tinggi di daerah sentra produksi dibandingkan dengan harga daging sapi di daerah pusat konsumen

Beberapa alternative isu-isu strategis telah dirumuskan berdasarkan hasil telaahan, dan identifikasi terhadap isu-isu global, nasional dan lokal/regional.

Infentarisasi isu-isu

strategis dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) dari beberapa orang pakar (tenaga ahli bidang) bersama dengan tim penyusun renstra Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan isu-isu strategis kemudian ditetapkan melalui proses skoring dan pembobotan.

Isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal sebagaimana

disajikan pada Tabel 3-7 merupakan isu-isu dengan rata-rata skor tertinggi. Secara global saat ini, kita diperhadapkan pada 4 isu utama yang secara langsung berkaitan dengan bidang peternakan, yaitu isu 1) kesejahteraan hewan (Kesrawan) atau animal welfare; 2) Kontribusi sub-sektor peternakan dalam menghasilkan gas rumah kaca ; 3) Importasi produk daging dari wilayah yang belum bebas PMK; dan 4) One world – one healt, and the global challenge of epidemic deseases of viral ethiology (Satu Dunia-Satu Sehat, dan tantangan global penyakit epidemik dan etiologi virus). Isu-isu yang mendunia ini, beberapa diantaranya telah lama mengemuka, seperti isu animal welfare dan distribusi daging dari wilayah-wilayah yang bebas PMK. Indonesia sudah ditetapkan sebagai wilayah bebas PMK, penyakit epizootika ini sangat merugikan yang pernah menyerang ternak sapi dalam negeri dan butuh waktu sekitar 100 tahun untuk memberantasnya secara total pada 1986. Namun isu global secara implisit memberikan peringatan akan adanya bahaya laten timbulnya kembali wabah PMK apabila pengawasan distribusi daging import lemah. Celah pemasukan daging impor yang tidak bebas PMK itu ada.

Dalam Peraturan Menteri



43


Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang sifatnya merubah dasar pengaturan perdagangan produk peternakan UU 18/2009 yang berasas country-based, menjadi zone-based. Dalam Permentan Nomor 84 Tahun 2013, Pasal 7 mengenai persyaratan Negara asal impor daging, secara tegas dinyatakan bahwa harus bebas dari PMK, VS, RVF, BSE, untuk ternak besar; bebas VS, RVF, PPR, untuk ternak ruminansia kecil; bebas SV, RVF, SVD, CSF, ASF untuk ternak babi; dan bebas HPAI, ND, DVH dan DVE untuk ternak unggas. Namun secara kontradiktif pada Pasal 8 dan Pasal 9, dikemukakan tentang ketentuan dalam hal Negara dengan status resiko BSE, PMK, SVD yang memuat tentang perlakuan-perlakuan yang diterapkan terhadap daging yang diimpor dari Negara-negara beresiko BSE atau belum bebas PMK, SV dan SVD. Hal ini berarti Peraturan ini jelas-jelas bermain api di atas tabung gas 3 kg. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah yang dinahkodai oleh peminpin-pemimpin yang rasional dan visioner, tentunya akan memiliki kebijakan tersendiri dalam menghadapi permainan api ini. Sebagai wilayah yang surplus produksi daging, fenomena impor BAH dan HBAH yang menjadi isu strategis utama pada dinamika lokal, sehingga salah satu arah pengembangan kedepan adalah pada penguatan sector hilir pengolahan bahan asal hewan. Kontribusi sub-sektor peternakan dalam menghasilkan gas rumah kaca mulai berkembang dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan karakteristik wilayah, agrososial yang menjadi asas model pengembangan yang dirancang dalam renstra pembangunan peternakan ini, maka penerapan sistem pertanian terintegrasi, atau zerowaste production system adalah isu kunci yang kemudian diterjemahkan kedalam isu pembangunan lokal. Satu Dunia-Satu Sehat, dan tantangan global penyakit epidemik dan etiologi virus sudah barang tentu menjadi tanggung jawab bersama, untuk itu maka upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan terutama pada penyakit-penyakit menular strategis terus diupayakan dan tetap menjadi prioritas utama program dan kegiatan pembangunan peternakan yang dirumuskan dalam Renstra ini.



44


4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

4.1.1. Visi Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Oleh karena itu meskipun organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan tuntutan pentingnya perbaikan pelayanan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya namun penetapan visi tetap menjadi keharusan. Visi yang dirumuskan terutama untuk memenuhi tuntutan masa depan yang sulit diperhitungkan sejak sekarang. Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan sehingga organisasi dapat bergerak maju, fleksibel menuju sasaran masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka

dirumuskan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut : “MEWUJUDKAN SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN PETERNAKAN NASIONAL DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN” Perumusan visi tersebut terdiri dari tiga pokok, yaitu Pilar Utama Pembangunan Peternakan Nasional; Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. Penjabaran dari masing-masing pokok tersebut adalah sebagai berikut: Pilar Utama Pembangunan Peternakan Nasional adalah gambaran tentang kondisi peterakan Sulawesi Selatan yang menjadi surga bagi ternak dan peternak. Pembangunan peternakan Sulawesi Selatan merupakan acuan dan kontributor yang nyata terhadap pekembangan teknologi dalam sistem perbibitan dan budidaya, dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan asal hewani secara berkelanjutan.

Selama ini

Sulawesi Selatan merupakan Provinsi dengan surplus stok potong antar provinsi tertinggi

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

45


nasional, sehingga hal ini diindikasi dengan posisi Sulawesi Selatan sebagai penghasil dan penyedia bibit tebar dan stok potong terbesar nasional. Pemanfaatan Sumberdaya Lokal adalah bahwa pembangunan peternakan Sulawesi Selatan secara optimal melakukan upaya pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya ternak, dan sumberdaya pakan secara lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Mengoptimalkan potensi genetik ternak lokal (plasma nutfah) melalui mekanisme seleksi yang terarah dan berkesinambungan. Optimalisasi pemanfaatan pakan lokal dicerminkan dengan pengembangan hijuan pakan ternak (HPT), dan pemanfaatan lahan pertanian secara terintegrasi dengan budidaya ternak secara terpadu (zero waste). Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan yang menjadi simpul distribusi dan perdagangan barang dan jasa peternakan, baik darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya. Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran peningkatan kesejahteraan petani/peternak dengan peningkatan nilai NTP sub-sektor peternakan. Nilai tukar petani (NTP) Sulawesi Selatan saat ini mengindikasikan angka terendah dibandingkan dengan NTP sub-sektor lainnya. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pada tataran peternakan rakyat, komoditas peternakan belum mampu memberikan hasil secara efisien dalam konstribusiya terhadap pendapatan peternak. Disisi lain, peternakan merupakan bagian integral system pertanian yang tidak mungkin terpisahkan. Peningkatan nilai NTP sub-sektor peternakan merupakan indikator pokok peningkatan kesejahteraan petani secara umum.

4.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: (i)

Meningkatkan Pemberdayaan SDM Peternakan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dipasar domestik dan global melalui pengembangan kawasan usaha peternakan berdasarkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan Meningkatkan Pemberdayaan bermakna bahwa pada periode sebelumnya SKPD telah berupaya dan berpengalaman dalam upaya-upaya pemberdayaan sehingga kedepan yang akan dilakukan adalah upaya dalam melakukan peningkatan atau optimalisasi langkah-langkah kongkrit sebagai hasil evaluasi dan pengembangan program



46


pemberdayaan. Sumberdaya Manusia Peternakan meliputi masyarakat konsumen, masyarakat dilingkungan peternakan; lembaga fungsional dan peternak dan keluarga peternak.

Produk yang berdaya saing di pasar domestik dan global merupakan

impelemntasi dari adanya jaminan keamanan pangan, sehat, keutuhan, kehalalan melalui system produksi yang higienis. Pengembangan kawasan usaha peternakan; pengembangan usha tidak bertentangan atau sejalan denan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RaperPres) KLHS Sulawesi. Berwawasan lingkungan bermakna tidak bertentang dengan kaidah lingkungan, system produksi yang berbasis pola integrasi, dan menjamin kelestarian sumberdaya utama (peternakan) dan sumberdaya pendukung. (ii) Memfasilitasi terciptanya peluang-peluang usaha dan lapangan kerja di bidang agribisnis dan agroindustri peternakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakan Bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai fasilitator berbagai upaya dalam identifikasi peluang pasar agribisnis, identifikasi trend kebutuhan konsumen terhadap pangan hewani; dan identifikasi kebutuhan dalam sistem pengelolaan lahan berbasis integrasi di sektor pertanian. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi basis inormasi peluang-peuang usaha bagi stakeholder peternakan dalam upaya penciptaan lapangan kerja serta skala usaha yang akan dikembangkan. Memfasilitasi stakeholder

peternakan

dalam

pengembangan

kawasan

peternakan

guna

menciptakan lapangan kerja, mendorong terciptanya kelembagaan peternak yang tangguh dengan berperan aktif dalam merubah pola usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan rumah tangga peternak pada khususnya. (iii) Mengoptimalkan penggunaan dan perluasan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya peternakan didukung pembinaan secara berkelanjutan Berbagai teknologi dari yang sederhana (tepat guna) hingga yang lebih kompleks telah tersedia dan terus mengalami inovasi dalam perkembangannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas teknologi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam upaya penyebarluasan informasi, penyebarluasan sarana/prasarana, dan peningkatan tingkat aplikasi (adopsi) teknologi bagi



47


peternakan rakyat dan pengusaha peternakan. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dilakukan guna menjamin optimalnya kinerja, konsistensi dan manfaat yang dihasilkan dari aplikasi teknologi yang telah disebarluaskan. (iv) Mendorong lingkungan peternakan yang kondusif kesejahteraan hewan (Kesrawan) serta kesehatan (Kesmavet);

bagi kesehatan dan masyarakat veteriner

Lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan adalah lingkungan yang bersesuaian dengan kebutuhan fisiologi, terhindar dari potensi patologis, ketersediaan nutrisi baik kuantitas dan kualitasnya dan memperhatikan 5 Prinsip Bebas kesejahteraan hewan (Kesrawan) yaitu 1) Bebas dari rasa lapar; 2) Bebas dari rasa tidak nyaman; 3) Bebas dari rasa nyeri, celaka dan penyakit; 4) Bebas mengekspresikan tingkah laku secara normal; dan 5) Bebas dari rasa sakit dan stress. Lingkungan yang kondusif bagi kesehatan masyarakat veteriner, Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga dalam pengembangan pembangunan diarahkan pada pembentukan lingkungan peternakan yang tidak berpotensi menimbulkan masalah kesmavet, mulai dari lingkungan sektor usaha hulu hingga hilir. (v) Membangun kemitraan strategis dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat peternakan secara professional. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsekwen melaksanakan pelayanan secara prima, melakukan pengambangan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, keddisiplinan aparatur, peningkatan kapasitas symberdaya manusia dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pokok berorientasi pada peningkatan

profesionalisme aparatur dalam mewujudkan masyarakat peternak, pengusaha, serta stakeholder peternakan lainnya untuk menghasilkan produksi yang unggul dan berdaya

saing

dengan

memanfaatkan

sumberdaya

lokal

dengan



tetap

48


memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkankan kepada bidang-bidang strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tafsiran lain adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tabel 4-1). Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan arah strategik dan peluang-peluang yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pembinaan guna mempercepat pertumbuhan produksi dan produktifitas usaha peternakan di perdesaan; 2. Pemantapan swasembada daging lokal, dan menyanggah pencapaian swasembada daging sapi nasional melalui peningkatan produksi ternak secara berkelanjutan; 3. Mempertahankan stabilitas produksi telur dan usaha perunggasan dengan input produksi berbasis potensi lokal dan upaya penjaminan kualitas dan kualitas pakan secara berkesinambungan melalui penguatan industri pakan lokal; 4. Peningkatan produksi susu segar sebagai upaya substitusi bahan baku dan produk susu impor jadi; 5. Pembangunan kawasan usaha peternakan komoditas terpadu secara vertikal dan/atau horizontal melalui konsolidasi usaha tani produktif, dan berdaya saing tinggi; 6. Pemberdayaan masyarakat peternak miskin melalui bantuan sarana produksi (bibit, bakalan dan obat-obatan), pelatihan, dan pendampingan; 7. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 8. Melakukan upaya pengendalian, pencegahan dan, pemberantasan penyakit menular dan penyakit zoonosis; 9. Penyediaan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH); 10. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan peningkatan layanan informasi. Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah peternakan Sulawesi Selatan dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4-1.



49


Tabel 4-1. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018. TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (4) (5) (6) (7) (8)

Misi I: Meningkatkan Pemberdayaan SDM peternakan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dipasar domestik dan global melalui pengembangan kawasan usaha peternakan berdasarkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan; 1. Melaksakan kegiatan yang Pengembangan Ternak Populasi Ternak Besar 1.000 1.100 1.200 1.200 1.320 berorientasi pemberdayaan Besar ekor ekor ekor ekor ekor masyarakat dan Pengembangan Ternak Kecil Populasi Ternak Kecil 2.420 2.662 2.900 2.900 2.900 peningkatan kapasitas ekor ekor ekor ekor ekor pembinaan guna Pengembangan Ternak Populasi Ternak 115200 115200 115200 115200 115200 mempercepat Unggas Unggas ekor ekor ekor ekor ekor pertumbuhan produksi dan Pengembangan Wilayah Wilayah Perbibitan 11 11 11 12 13 produktifitas usaha Sumber Bibit Rakyat Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah peternakan di perdesaan. Pengembangan Mutu Pakan Pemeriksaan Pakan 150 170 221 281 365 dan Hijauan Makanan ternak yang berkualitas Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Ternak Penguatan Kelembagaan Bibit ternak yang Bibit Bibit Bibit Bibit Bibit UPTD PT – HMT unggul dan bibit HMT Ternak Ternak Ternak Ternak Ternak yang berkualitas yang yang yang yang yang Unggul Unggul Unggul Unggul Unggul 25 ekor 26 ekor 32 ekor 32 ekor 36 ekor dan Bibit dan Bibit dan Bibit dan Bibit dan Bibit HMT HMT HMT HMT HMT 20.000 24.000 28.800 34.560 41.500 stek stek stek stek stek Penguatan Kelembagaan Produksi Semen Beku 50 Ribu 60 Ribu 70 Ribu 80 Ribu 90 Ribu UPTD – IB yang berkualitas dosis dosis dosis dosis dosis Pengelolaan Lahan dan Air Pengembangan areal 10 Lokasi 12 Lokasi 15 Lokasi 17 Lokasi 23 Lokasi kebun bibit rumput sebagain sumber hijauan makan ternak



50


TUJUAN (1)

SASARAN (2) Peningkatan konsumsi produk ternak perkapita

INDIKATOR SASARAN (3)


Tingkat konsumsi produk ternak

Misi II: Menfasilitasi terciptanya peluang-peluang usaha dan lapangan kerja di bidang agribisnis dan agroindustri peternakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakan; 2. Pemantapan swasembada 1. Memfasilitas bantuan Peningkatan jumlah 3.232 3.395 3.566 3.744 3.931 daging lokal, dan permodalan usaha pelaku usaha bidang Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku menyanggah pencapaian peternakan peternakan Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha swasembada daging sapi 2. Melakukan promosi Minat Masyarakat dan 10 12 12 12 15 nasional melalui produk hasil peternakan Pelaku usaha Terhadap Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan peningkatan produksi dan peninkatan sarana Produk-produk ternak secara pemasaran Peternakan berkelanjutan. 3. Membuat produk olahan Kemampuan dan 10 Kelom 11 Kelom 11 Kelom 11 Kelom 12 Kelom 3. Mempertahankan stabilitas yang berdaya guna dan kemandirian Pelaku pok pok pok pok pok produksi telur dan usaha berdaya saing dengan usaha dalam perunggasan dengan input memperbaiki kemasan, pengolahan hasil produksi berbasis potensi sertifikasi dan berlabel peternakan lokal dan upaya penjaminan halal Tersedianya data 1938 Kali 2131 Kali 2131 Kali 2131 Kali 2578 Kali kualitas dan kualitas pakan 4. Pelayanan Usaha dan Lalu pemasukan dan secara berkesinambungan Lintas Ternak pengeluaran ternak melalui penguatan industri 5. Penguatan Modal Usaha Jumlah Kelompok 7 Kelom 8 Kelom 8 Kelom 8 Kelom 12 Kelom pakan lokal Peternakan dan peternak melalui pok pok pok pok pok 4. Peningkatan produksi susu Pengembangan Pola penggemukan sapi dan segar sebagai upaya Kemitraan skim kredit substitusi bahan baku dan 6. Pengawasan mutu pakan Produksi telur (Kg) 85,654,85 88,766,07 91,992,29 95,337,82 98,807,15 produk susu impor jadi. dan obat hewan 3 2 1 6 7 ; 7. Stabilitas produksi telur Pemeriksaan Pakan 100 500 600 650 800 8. Kesinambungan ternak yang berkualitas sampel sampel sampel sampel sampel ketersediaan pakan ternak unggas Produksi susu (Kg) 9. Peningkatan produksi 3,129,646 3,380,017 3,650,419 3,942,452 4,257,848 susu



51


5.

6.

7.

8.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)


Misi III: Mengoptimalkan penggunaan dan perluasan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya peternakan didukung pembinaan secara berkelanjutan Pembangunan kawasan 1. Peningkatan Kelahiran IB 23614 Kelahiran Kelahiran Kelahiran Kelahiran usaha peternakan pemanfaatan hasil ekor IB 8000 IB 9600 IB 11520 IB 11520 komoditas terpadu secara ikutan produksi ekor ekor ekor ekor vertikal dan/atau horizontal peternakan melalui konsolidasi usaha 2. Peningkatan Cakupan kelompok 24 Kelom 28 Kelom 32 Kelom 35 Kelom tani produktif, dan berdaya pengelolaan limbah peternakan yang pok pok pok pok saing tinggi peternakan menggunakan Pemberdayaan masyarakat 3. Melaksanakan/ teknologi tepat guna peternak miskin melalui mengikuti/menghadiri dan IB sebanyak 157 bantuan sarana produksi Pameran Usaha Kelompok (bibit, bakalan dan obatPeternakan Kemampuan dan 10 Kelom 11 Kelom 11 Kelom 11 Kelom obatan), pelatihan, dan 4. Pertumbuhan Populasi kemandirian Pelaku pok pok pok pok pendampingan ternak melalui teknologi usaha dalam Peningkatan pemasaran IB pengolahan hasil hasil produksi peternakan 5. Produksi dan peternakan produktivitas ternak dan peternak melalui aplikasi teknologi 6. Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan 7. Promosi Hasil Produk Peternakan Misi IV: Mendorong lingkungan peternakan yang kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan (Kesrawan) serta kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) Melakukan upaya 1. Peningkatan kesehatan Teridentifikasinya Jenis 15.000 16.500 18.150 19.960 pengendalian, pencegahan dan kesejahteraan Penyakit Hewan Sampel sampel sampel sampel



Kelahiran IB 11520 ekor 38 Kelom pok

12 Kelom pok

21.000 sampel

52


TUJUAN (1) dan, pemberantasan penyakit menular dan penyakit zoonosis 9. Penyediaan pangan asal hewan yang ASUH

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(2)

(3)

hewan ternak 2. Peningkatan kesmavet untuk mendukung jaminan keamanan pangan 3. Pengawasan bahan asal hewan

Terkendali dan Tertanggulanginya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Pengawasan Peredaran Obat Hewan Diperiksanya sampel bahan asal hewan (BAH) Teridentifikasinya Mikroba dan Organisme Lain pada Produk Pangan dan Non Pangan Hewani

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (4) (5) (6) (7) (8) 225.000 dosis

292.000 dosis

379.600 dosis

417.560 dosis

459.406 dosis

100 Sampel 300 Sampel

110 sampel 330 Sampel

121 sampel 363 sampel



1200 Sampel

1320 sampel

1452 sampel

1597 sampel

1700 Sampel

Misi V: Membangun kemitraan strategis dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat peternakan secara professional 10. Meningkatkan 1. Mendorong Peningkatan Terpublikasinya 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket profesionalisme aparatur kualitas SDM aparatur informasi-informasi dan peningkatan layanan yang dapat mewujudkan Peternakan - 24 informasi pelayanan prima kab/Kota 2. Peningkatan kualitas SDM Tersedianya sarana 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket peternak dan pelaku dan prasarana usaha peternakan aparatur 3. Ketersediaan layanan Meningkatnya 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket system data dan informasi pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PKH Prov SulSel Meningkatnya 150 150 150 150 Kesejahteraan Pegawai pegawai pegawai, pegawai, pegawai, Dinas PKH Provinsi 12 12 12 SulSel - 24 Kab/Kota Dokumen Dokumen Dokumen



2 Paket

1 Paket

1 Paket

150 pegawai, 12 Dokumen

53


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

INDIKATOR SASARAN (3) Tersusunnya laporan keuangan Dinas PKH Provinsi Sulawesi Selatan Tersusunnya dokumendokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Dinas PKH Prov Sulawesi Selatan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (4) (5) (6) (7) (8) 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun



54


4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2013 – 2018 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan peternakan daerah Sulawesi Selatan dan pembangunan peternakan nasional yaitu Pencapaian Swasembada daging sapi secara Berkelanjutan. Dalam mencapai target tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan mengacu pada visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan dan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai factor penghambat dan pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetpkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tetapi diluar kendali.

4.3.1. Analisis Faktor Internal dan Eksternal Faktor internal meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumberdaya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman.

Dalam konteks pelayanan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, peluang adalah situasi dan faktor-faktor di luar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan



55


bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi, sementara tantangan adalah faktor-faktor di luar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Hasil identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 4-2. Tabel 4-2. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan FAKTOR INTERNAL KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Tersedianya Sumberdaya Manusia Peternakan; 2. Potensi populasi ternak dan bibit plasma nutfah unggul; 3. Adanya Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Peternakan; 4. Dukungan program/kegitan pemerintah pusat

1. Tipologi usaha beternak bukan sebagai usaha pokok, sehingga mennghasilkan NTP yang rendah (belum berorientasi agribisnis) 2. Rendahnya kemampuan dan keterampilan SDM Peternakan 3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung Peternakan 4. Sistem pengawasan / pencatatan terhadap migrasi dan penjualan, kematian / pemotongan ternak, khsusunya pada ternak besar;

FAKTOR EKSTERNAL PELUANG

TANTANGAN

1. Meningkatnya permintaan produkproduk peternakan baik domestik maupun global 2. Meningkatnya teknologi pengolahan hasil 3. Meningkatnya kebutuhan pelayanan yang berkualitas 4. Perkembangan ekonomi kawasan timur Indoneisa yang sejalan dengan dinamikas social 5. Meluasnya perhatian global terhadap isu kesrawan dan kesmavet

1. Meningkatnya impor ternak, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH); 2. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis; 3. Lemahnya system pembibitan dan pemeliharaan system ekstensif yang membuka peluang inbreeding dan memicu pengurasan genetik; 4. Sistem budidaya/pembibitan berbasis zero waste production systems. 5. Tuntutan kesetaraan gender dalam pembangunan, pengelolaan dan usaha agribisnis peternakan



56


4.3.2. Strategi dan Kebijakan Faktor-faktor internal dan eksternal di atas, setelah melalui tahap evaluasi dan pembobotan dalam Focus Group Discussion (FGD), maka diputuskan strategi yang akan ditempuh Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 – 2018 yaitu : 1) Pengembangan wilayah perbibitan/budidaya perkomoditas berbasis potensi pertanian atau berbasis sistem integrasi sebagai langkah dalam memperluas potensi daya tampung lahan sebagai basis ekologi untuk proses produksi dan reproduksi; 2) Memperlancar lalu lintas sapronak dan produk peternakan melalui peningkatan efisiensi penyediaan dan distribusi diikuti pengembangan mekanisme pasar untuk menciptakan atmosfir niaga yang dapat menumbuhkan minat investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 3) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya saing produk peternakan melalui implementasi teknologi inovatif guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; 4) Capasity building, pemberdayaan peternak, kesetaraan gender dan penguatan kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner; 5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar kelembagaan institusi dan antar kelembagaan peternak; 6) Meningkatkan promosi produk peternakan untuk prioritas kegiatan ekspor komoditas unggulan; 7) Penguatan institusi dan regulasi untuk mendorong peran peternak menuju kemandirian lokal; Strategi

yang

disusun

di

atas

merupakan

strategi

yang

dihadrapkan

dapat

menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.

Layanan yang bernilai

tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario



57


strategi dalam implementasi program dan kegiatan yang akana dilaksanakan. Keterkaitan strategi yang dirumuskan sebagai rangkaian dari misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan lebih detail disajikan pada Tabel 4-3. Tabel 4-3. Hubungan antara Strategi dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1 2 3 Misi I: Meningkatkan Pemberdayaan SDM peternakan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dipasar domestik dan global melalui pengembangan kawasan usaha peternakan berdasarkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan; 1.Melaksakan kegiatan yang Pengembangan Ternak Besar, Kecil Pengembangan wilayah berorientasi pemberdayaan dan Unggas; Pengembangan perbibitan/budidaya perkomoditas masyarakat dan peningkatan kapasitas Wilayah Sumber Bibit; berbasis potensi pertanian atau pembinaan guna mempercepat Pengembangan Mutu Pakan dan berbasis sistem integrasi sebagai pertumbuhan produksi dan Hijauan Makanan Ternak; langkah dalam memperluas potensi produktifitas usaha peternakan di Penguatan Kelembagaan; dan daya tampung lahan sebagai basis perdesaan. Peningkatan konsumsi produk ekologi untuk proses produksi dan ternak perkapitaUPTD PT - HMT; reproduksi; Penguatan Kelembagaan UPTD - IB; Pengelolaan Lahan dan Air; dan Memperlancar lalulintas sapronak dan peran serta perempuan dalam produk peternakan melalui pembangunan peternakan peningkatan efisiensi penyediaan dan kerakyatan. distribusi diikuti pengembangan

mekanisme pasar untuk menciptakan atmosfir niaga yang dapat menumbuhkan minat investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; Misi II: Menfasilitasi terciptanya peluang-peluang usaha dan lapangan kerja di bidang agribisnis dan agroindustri peternakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakan; 2. Pemantapan swasembada daging 1. Memfasilitas bantuan Memperlancar lalulintas sapronak dan lokal, dan menyanggah pencapaian permodalan usaha peternakan produk peternakan melalui swasembada daging sapi nasional 2. Melakukan promosi produk peningkatan efisiensi penyediaan dan melalui peningkatan produksi ternak hasil peternakan dan distribusi diikuti pengembangan secara berkelanjutan; peninkatan sarana pemasaran mekanisme pasar untuk menciptakan 3. Membuat produk olahan yang atmosfir niaga yang dapat 3. Mempertahankan stabilitas produksi berdaya guna dan berdaya menumbuhkan minat investasi di telur dan usaha perunggasan dengan saing dengan memperbaiki bidang peternakan dan kesehatan input produksi berbasis potensi lokal kemasan, sertifikasi dan hewan; dan upaya penjaminan kualitas dan berlabel halal kualitas pakan secara 4. Pelayanan Usaha dan Lalu Meningkatkan kuantitas, kualitas dan berkesinambungan melalui penguatan Lintas Ternak daya saing produk peternakan melalui industri pakan lokal; 5. Penguatan Modal Usaha implementasi teknologi inovatif guna Peternakan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 4. Peningkatan produksi susu segar Pengembangan Pola daya lokal; sebagai upaya substitusi bahan baku Kemitraan dan produk susu impor jadi. 6. Pengawasan mutu pakan dan Meningkatkan promosi produk



58


7. 8. 9.

obat hewan Stabilitas produksi telur Kesinambungan ketersediaan pakan ternak unggas Peningkatan produksi susu

peternakan untuk prioritas kegiatan ekspor komoditas unggulan; Meningkatkan peranserta perempuan dalam pengembangan UKM pengolahan produk hasil ternak;

Misi III: Mengoptimalkan penggunaan dan perluasan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya peternakan didukung pembinaan secara berkelanjutan 5. Pembangunan kawasan usaha 1. Peningkatan pemanfaatan hasil Meningkatkan koordinasi dan peternakan komoditas terpadu secara ikutan produksi peternakan kerjasama antar sektor terkait serta vertikal dan/atau horizontal melalui 2. Peningkatan pengelolaan limbah networking antar kelembagaan institusi konsolidasi usaha tani produktif, dan peternakan dan antar kelembagaan peternak berdaya saing tinggi; 3. Melaksanakan/ mengikuti/menghadiri Pameran 6.Pemberdayaan masyarakat peternak Usaha Peternakan miskin melalui bantuan sarana produksi 4. Pertumbuhan Populasi ternak (bibit, bakalan dan obat-obatan), melalui teknologi IB pelatihan, dan pendampingan; 5. Produksi dan produktivitas ternak dan peternak melalui 7. Peningkatan pemasaran hasil aplikasi teknologi produksi peternakan 6. Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan 7. Promosi Hasil Produk Peternakan Misi IV: Mendorong lingkungan peternakan yang kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan (Kesrawan) serta kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 8. Melakukan upaya pengendalian, 1. Peningkatan kesehatan dan Memperlancar lalulintas sapronak dan pencegahan dan, pemberantasan kesejahteraan hewan ternak produk peternakan melalui penyakit menular dan penyakit 2. Peningkatan kesmavet untuk peningkatan efisiensi penyediaan dan zoonosis mendukung jaminan keamanan distribusi diikuti pengembangan pangan mekanisme pasar untuk menciptakan 9. Penyediaan pangan asal hewan yang 3. Pengawasan bahan asal hewan atmosfir niaga yang dapat ASUH menumbuhkan minat investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; Penguatan institusi dan regulasi untuk mendorong peran peternak menuju kemandirian lokal; Misi V: Membangun kemitraan strategis dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat peternakan secara professional 10. Meningkatkan profesionalisme 1. Mendorong Peningkatan kualitas Penguatan institusi dan regulasi untuk aparatur dan peningkatan layanan SDM aparatur yang dapat mendorong peran peternak menuju informasi mewujudkan pelayanan prima kemandirian lokal; 2. Peningkatan kualitas SDM peternak dan pelaku usaha Capasity building, pemberdayaan peternakan peternak dan penguatan kelembagaan 3. Ketersediaan layanan system peternakan di semua lapisan dan data dan informasi otoritas veteriner

Dengan mengacu pada arah kebijakan prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, maka arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2013 – 2018 adalah:



59


1) Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan melalui pengembangan agroindustri di pedesaan; 2) Kebijakan peningkatan skala usaha, diversifikasi usaha, dan kompetensi hasil usaha peternakan; 3) Kebijakan mewujudkan kawasan peternakan terpadu dan berkelanjutan berbasis kawasan pertanian dan perkebunan; 4) Kebijakan penguatan kelembagaan institusional dan kelembagaan peternak, dan capacity building sumberdaya manusia aparatur dan peternak.



60


5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan arah kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan melalui pengembangan agroindustri di pedesaan; 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan: a. Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit reproduksi; b. Pengawasan kesmavet dan mutu BAH/HBAH; c. Pengawasan Obat Hewan; d. Penguatan Kelembagaan UPTD-Diagnostik Kesehatan Hewan; 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan: a. Pengembangan Ternak Besar; b. Pengembangan Ternak Kecil; c. Pengembangan Ternak Unggas; d. Pengembangan Wilayah Sumber Bibit; e. Pengembangan Mutu Pakan dan Hijauan Makanan Ternak; f. Penguatan Kelembagaan UPTD PT – HMT; g. Penguatan Kelembagaan UPTD – IB; h. Penguatan Kelembagaan UPTD – PMPP; i. Pengelolaan Lahan dan Air

Kebijakan peningkatan skala usaha, diversifikasi usaha, dan kompetensi hasil usaha peternakan; 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan: a. Pelayanan Usaha dan Lalu Lintas Ternak; b. Penguatan Modal Usaha Peternakan dan Pengembangan Pola Kemitraan DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

61


c. Pengembangan Sistem Informasi Peternakan; d. Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan; e. Promosi Hasil Produk Peternakan; Kebijakan mewujudkan kawasan peternakan terpadu dan berkelanjutan berbasis kawasan pertanian dan perkebunan; 1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan a. Pengembangan Inseminasi Buatan; b. Pengembangan UPJA Peternakan; Kebijakan penguatan kelembagaan institusional dan kelembagaan peternak, dan capacity building sumberday amanusia aparatur dan peternak. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: a. Kegiatan Penyediaan , pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan pengelolaan aset SKPD; b. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan kegiatan: a. Pembinaan, peningkatan kompetensi pengelolaan Kepegawaian; b. Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD a. Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Secara lebih mendetail, rencana Program dan kegiatan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 5-1.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

62


Tabel 5-1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018. RENDANA PROGRAM/ KEGIATAN 1 Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Reproduksi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 2 Menurun, Terkendali dan Tertanggulangi nya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis , Parasiter dan Penyakit Zoonosis

Terkendali dan Tertanggulanginy a Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis

KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 2013) 3 - Kasus Penyakit AI 27.364 kasus, Rabies 211 Kasus, Anthraks 170 kasus, Brucellosis 1.370 kasus, Hog Cholera 4.708 kasus, Penyakit SE 597 Kasus, Penyakit DGS 1.396 kasus,Penyakit Salmonellosis 8.470 kasus - Presentase Jumlah Sapi sakit yang di obati dalam satu tahun 525.509 dosis

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T

2014

2015

2016

2017

2018

T

T

T

T

T

4 Penyakit AI 26.954 kasus, Rabies 208 kasus, Anthraks 167 kasus, Brucellosis 1.349 kasus, Hog Cholera 4.637 kasus, SE 588 kasus, DGS 1.375 kasus, Salmonellosis 8.343 kasus 95%

6 Penyakit AI 26.550, Rabies 205 kasus, Anthraks 164 kasus, Brucellosis 1.329 kasus, Hog Cholera 4.567 kasus, SE 579 kasus, DGS 1.354 kasus, Salmonellosis 8.218 kasus



14 Penyakit AI 25.373 kasus, Rabies 196 kasus, Anthraks 158 kasus, Brucellosis 1.270 kasus, Hog Cholera 4.365 kasus, SE 553 kasus, DGS 1.294 kasus, Salmonellosis 7.854 kasus

95%

8 Penyakit AI 26.152 kasus, Rabies 202 kasus, Anthraks 162 kasus, Brucellosis 1.309 kasus, Hog Cholera 4.498 kasus, SE 570 kasus, DGS 1.334 kasus, Salmonellosis 8.095 95%

225.000 dosis

292.000 dosis

379.600 dosis

417.560 dosis

459.406 dosis

1.773.566 dosis

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

97%

63


Pengawasan Kesmavet dan Mutu BAH/HBAH Pengawasan Obat Hewan Penguatan Kelembagaan UPTD Diagnostik Kesehatan Hewan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pemeriksaan Sampel BAH/HBAH

2.760 Sampel

300 Sampel

330 Sampel

363 sampel

400 sampel

450 sampel

1.843 Sampel

Pengawasan Peredaran Obat Hewan Teridentifikasinya Jenis Penyakit Hewan

165 Sampel

50 Sampel

60 sampel

70 sampel

80 sampel

90 sampel

350 sampel

15.000 Sampel

16.500 sampel

18.150 sampel

19.960 sampel

21.000 sampel

90.610 sampel

Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak

Populasi : 1.338.122 ekor

1.471.263 ekor

1.617.761 ekor

1.778.972 ekor

1.956.376 ekor

1.956.376 ekor

2.295 ekor

2.543 ekor

2.821 ekor

3.347 ekor

3.708 ekor

3.708 ekor

108.504 ekor

111.683 ekor

115.085 ekor

120.272 ekor

125.833 ekor

125.833 ekor

643.359 ekor

681.960 ekor

722.878 ekor

766.251 ekor

812.226 ekor

812.226 ekor

615.465 ekor

621.619 ekor

627.835 ekor

634.114 ekor

640.455 ekor

640.455 ekor

172.590 ekor 22.506.968 ekor 24.949.264 ekor 9.438.956 ekor





209.785 ekor

4.776.710

4.779.576 ekor

4.782.444 ekor

4.785.314 ekor

4.788.185 ekor

Pengujian Penyakit Hewan 32.500 Sampel

Sapi potong 1.107.124 ekor Sapi perah 1.950 ekor Kerbau 103.160 ekor Kambing 572.587 ekor Babi 603.337 ekor Kuda 156.545 ekor Ayam Buras 20.031.121 ekor Ayam Ras Pedaging 21.791.654 ekor Ayam Ras Petelur 7.800.790 ekor Itik 3.754.047 ekor


28.414.528 ekor 32.703.396 ekor 13.819.576 ekor 4.788.185 ekor

64


Pengembangan Ternak Besar

Populasi Ternak Besar

Populasi Sapi, Kerbau dan Kuda 1.218.014 ekor Populasi Kambing 572.587 ekor dan Babi 603.337 ekor Populasi Ayam 49.723.565 ekor Itik 3.754.047 ekor

Pengembangan Ternak Kecil

Populasi Ternak Kecil

Pengembangan Ternak Unggas

Populasi Ternak Unggas

Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Pengembangan Mutu Pakan dan Hijauan Makanan Ternak Penguatan Kelembagaan UPTD PT - HMT

Wilayah Perbibitan Rakyat

8 Wilayah Sumber Bibit

Pemeriksaan Pakan ternak yang berkualitas

100 Sampel

Bibit ternak yang unggul dan bibit HMT yang berkualitas

Sapi dan Kerbau 102 ekor Kambing 20 ekor

Penguatan Kelembagaan UPTD – IB

Produksi Semen Beku yang Berkualitas

Penguatan Kelembagaan UPTD - PMPP

Teridentifikasinya Mikroba dan Organisme Lain pada Produk Pangan dan Non Pangan Hewani

Produksi semen beku yang berkualitas 40 ribu dosis Pemeriksaan Sampel Pangan dan Non Pangan Hewani 3.350 Sampel

550 ekor

620 ekor

700 ekor

750 ekor

820 ekor

3.440 ekor

1080 ekor

1100 ekor

1200 ekor

1300 ekor

1350 ekor

6030 ekor

115.200 ekor; Terlatihnya 120 orang, 50% adalah perempuan

115.200 ekor; ; Terlatihnya 120 orang, 50% adalah perempuan





10 Wilayah

12 Wilayah

13 Wilayah

14 Wilayah

57 Wilayah

150 Sampel

160 Sampel

176 Sampel

194 sampel

215 Sampel

895 Sampel

Bibit Ternak yang Unggul 10 ekor dan Bibit HMT 20.000 stek 50 ribu dosis

Bibit Ternak yang Unggul 10 ekor dan Bibit HMT 24.000 stek 55 ribu dosis

Bibit Ternak yang Unggul 12 ekor dan Bibit HMT 28.800 stek 60 Ribu dosis



Bibit Ternak yang Unggul 67 ekor dan Bibit HMT 148.860 stek

300 Sampel

350 Sampel

450 Sampel

500 Sampel

600 Sampel

2.200 Sampel

8 Wilayah


300 Ribu Dosis

65


Pengelolaan Lahan dan Air

Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPetern akan Pelayanan Usaha dan Lalu Lintas Ternak Penguatan Modal Usaha Peternakan dan Pengembangan Pola Kemitraan Pengembangan Sistem Informasi Peternakan

Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan Promosi Hasil Produk Peternakan

Pengembangan areal kebun bibit rumput sebagain sumber hijauan makan ternak Pelaku Usahausaha Agribisnis dan Agroindustri Peternakan

Pengembangan areal KebunHijauan Makanaan Ternak 25 Lokasi 2.299 Pelaku Usaha

Data pengeluaran dan pemasukan ternak antar Provinsi Jumlah Kelompok peternak melalui penggemukan sapi dan skim kredit Terpublikasinya informasiinformasi Peternakan - 24 kab/Kota Kemampuan dan kemandirian Pelaku usaha dalam pengolahan hasil peternakan Minat Masyarakat dan Pelaku usaha Terhadap Produkproduk Peternakan

1762 Kali Jumlah Pengeluaran dan pemasaukan Ternak Tahun 2012 25 Kelompok

2 Paket

20 Kelompok

40 Kegiatan

8 Lokasi

10 Lokasi

12 Lokasi

13 Lokasi

14 Lokasi

57 Lokasi

3.232 Pelaku Usaha

3.395 Pelaku Usaha

3.566 Pelaku Usaha

3.744 Pelaku Usaha

3.931 Pelaku Usaha

3.931 Pelaku Usaha

1938 Surat Rekomendasi





11.247 Surat Rekomendasi

6 Kelompok

7 Kelompok

8 Kelompok

9 Kelompok

10 Kelompok

40 Kelompok

500 Exp 30 Artikel Website






10 Kelompok 60 Laki-laki – 120 Perempuan

12 Kelompok 60 Laki-laki 120 Perempuan





8 Kegiatan

10 Kegiatan

11 Kegiatan

12 Kegiatan

12 Kegiatan

53 Kegiatan


66


Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pengembangan Inseminasi Buatan Pengembangan UPJA Peternakan

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan , pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan pengelolaan aset SKPD Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Cakupan kelompok peternakan yang menggunakan teknologi tepat guna dan IB Pertumbuhan Populasi ternak melalui teknologi IB Produksi dan produktivitas ternak dan peternak melalui aplikasi teknologi Meningkatnya Pelayanan Adimistrasi Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

112 Kelompok

24 Kelompok

28 Kelompok

32 Kelompok

35 Kelompok

38 Kelompok

100 Kelompok

Kelahiran IB 23614 ekor 23 Kelompok






Kelahiran IB 47.020 ekor

157 Kelompok

15 Kelompok

16 Kelompok

18 Kelompok

20 Kelompok

22 Kelompok

91 Kelompok

1 Tahun

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

1 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

30 Paket

Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PKH Prov SulSel

1 Tahun

Jumlah Persuratan

Jumlah Persuratan

Jumlah Persuratan

Jumlah Persuratan

Jumlah Persuratan

Jumlah Persuratan


67


Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Pembinaan, peningkatan kompetensi pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Menyediakan Informasi, Data dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Dinas PKH Provinsi SulSel - 24 Kab/Kota Tersusunnya laporan keuangan Dinas PKH Provinsi SulSel Menyediakan dokumendokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD Tersusunnya dokumendokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Dinas PKH Prov SulSel

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

146 Pegawai PNS dan Honorer

150 pegawai






1 Tahun

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

86 dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

9 Dokumen

9 Dokumen

9 Dokumen

9 Dokumen

9 Dokumen

45 Dokumen


68


Tabel 5-2. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

2014

2015

2016

2017

2018

Rp.jt

Rp.jt

Rp.jt

Rp.jt

Rp.jt

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD Rp.jt

5 3,350

7 3,763

9 4,241

11 4,946

13 5,250

15 21,549

1,800

2,000

2,200

2,500

2,600

11,100

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

2 Menurun, Terkendali dan Tertanggulanginya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis , Parasiter dan Penyakit Zoonosis

KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 2013)

3 - Kasus Penyakit AI 27.364 kasus, Rabies 211 Kasus, Anthraks 170 kasus, Brucellosis 1.370 kasus, Hog Cholera 4.708 kasus, Penyakit SE 597 Kasus, Penyakit DGS 1.396 kasus,Penyakit Salmonellosis 8.470 kasus - Presentase Jumlah Sapi sakit yang di obati dalam satu tahun ` 525.509 dosis

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Reproduksi Pengawasan Kesmavet dan Mutu BAH/HBAH

Terkendali dan Tertanggulanginya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Pemeriksaan Sampel BAH/HBAH

2.760 Sampel

300

363

450

502

600

2,215

Pengawasan Obat Hewan

Pengawasan Peredaran Obat Hewan

165 Sampel

450

500

591

695

750

2.986


69


Penguatan Kelembagaan UPTD Diagnostik Kesehatan Hewan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Teridentifikasinya Jenis Penyakit Hewan

Pengujian Penyakit Hewan 32.500 Sampel

800

900

1,000

1,250

1,300

5,250

Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak

Populasi : Sapi potong 1.107.124 ekor Sapi perah 1.950 ekor

26,370

27,122

28,850

30,342

33,000

145,685

6,000

6,100

6,800

7,000

8,000

33,900

3,000

3,200

3,500

4,000

4,500

18,200

12,000

12,200

12,500

13,000

13,700

63,400

Kerbau 103.446ekor Kambing 572.587 ekor Babi 603.337 ekor Kuda 156.545 ekor Ayam 49.723.565 Itik 3.754.047 Populasi Sapi, Kerbau dan Kuda 1.218.014 ekor Populasi Kambing 572.587 ekor dan Babi 603.337 ekor Populasi Ayam 49.723.565 ekor Itik 3.754.047 ekor

Pengembangan Ternak Besar Pengembangan Ternak Kecil

Populasi Ternak Besar

Pengembangan Ternak Unggas

Populasi Ternak Unggas

Pengembangan Wilayah Sumber Bibit

Wilayah Perbibitan Rakyat

8 Wilayah Sumber Bibit

270

300

400

443

500

1,922

Pengembangan Mutu Pakan dan Hijauan Makanan Ternak Penguatan Kelembagaan UPTD PT – HMT

Pemeriksaan Pakan ternak yang berkualitas

100 Sampel

500

550

650

700

800

3,200

Bibit ternak yang unggul dan bibit HMT yang berkualitas

Sapi dan Kerbau 102 ekor Kambing 20 ekor

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

8,000

Penguatan Kelembagaan UPTD – IB

Produksi Semen Beku yang Berkualitas

Produksi semen beku yang berkualitas 40 ribu dosis

1,600

1,650

1,700

1,750

1,850

8,550

Populasi Ternak Kecil


70


Penguatan Kelembagaan UPTD – PMPP

Teridentifikasinya Mikroba dan Organisme Lain pada Produk Pangan dan Non Pangan Hewani Pengembangan areal kebun bibit rumput sebagain sumber hijauan makan ternak Pelaku Usaha-usaha Agribisnis dan Agroindustri Peternakan

Pemeriksaan Sampel Pangan dan Non Pangan Hewani 3.350 Sampel

1,000

1,022

1,100

1,151

1,200

5,473

Pengembangan areal KebunHijauan Makanaan Ternak 25 Lokasi

500

550

600

650

750

3,050

2.299 Pelaku Usaha

2,900

3,130

3,370

3,700

4,250

17,350

Pelayanan Usaha dan Lalu Lintas Ternak

Data pengeluaran dan pemasukan ternak antar Provinsi

500

600

700

750

850

3,400

Penguatan Modal Usaha Peternakan dan Pengembangan Pola Kemitraan Pengembangan Sistem Informasi Peternakan

Jumlah Kelompok peternak melalui penggemukan sapi dan skim kredit Terpublikasinya informasi-informasi Peternakan - 24 kab/Kota Kemampuan dan kemandirian Pelaku usaha dalam pengolahan hasil peternakan

1762 Kali Jumlah Pengeluaran dan pemasaukan Ternak Tahun 2012 25 Kelompok

850

870

900

1,000

1,100

4,720

2 Paket

250

260

270

300

400

1,480

20 Kelompok

500

550

600

700

800

3,150

800

850

900

950

1100

4,600

1,800

1,900

2,000

2,200

2,600

10,500

Pengelolaan Lahan dan Air

Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan

Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan Promosi Hasil Produk Peternakan

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Minat Masyarakat dan Pelaku usaha Terhadap Produk-produk Peternakan Cakupan kelompok peternakan yang menggunakan teknologi tepat guna dan IB

40 Kegiatan

112 Kelompok


71


Pengembangan Inseminasi Buatan

Pertumbuhan Populasi ternak melalui teknologi IB Produksi dan produktivitas ternak dan peternak melalui aplikasi teknologi Meningkatnya Pelayanan Adimistrasi Perkantoran 5 Tahun

Kelahiran IB 23614 ekor

900

950

1,000

1,100

1,300

5,250

157 Kelompok

900

950

1,000

1,100

1,300

5,250

1 Tahun

7,200

7,200

7,350

7,500

7,857

37,107

Penyediaan , pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan pengelolaan aset SKPD Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

6,000

6,000

6,200

6,500

30,800

Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PKH Prov SulSel

1 Tahun

1,200

1,200

1,250

1,300

1,357

6,307

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Menyediakan Informasi, Data dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Dinas PKH Provinsi SulSel - 24 Kab/Kota

1 Tahun

1,674

1,675

1,750

1,820

2,000

8,919

146 Pegawai PNS dan Honorer

1,000

1,000

1,050

1,100

1,200

5,350

674

675

700

720

800

3,569

Pengembangan UPJA Peternakan

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Pembinaan, peningkatan kompetensi pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD

Tersusunnya laporan keuangan Dinas PKH Provinsi SulSel -

1 Tahun

6,100


72


Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Menyediakan dokumendokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

1 Tahun

1,000

1,000

1,000

1,100

1,200

5,350

Tersusunnya dokumendokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Dinas PKH Prov SulSel

1 Tahun

1,000

1,000

1,000

1,100

1,200

5,350

44,293

45,789

48,560

51,608

56,156

246,472


73


6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1.

Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1. Tabel 6-1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No

(1) 1 2 3

Indikator

(2) Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor peternakan (Rp.Juta) Nilai Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Pertumbuhan Populasi Ternak Besar Sapi potong dari 9,27% pertahun Populasi sapi perah dari 10,6%/tahun Kerbau dari 3,46%/tahun

4

Stabilitas populasi Kuda pada angka 5%/tahun; Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.027.493

3.574.126

3.826.110

4.116.196

4.452.797

4.846.374

5.309.945

99

99

99

100

100

101

101

1.107.124 ekor

1.338.122

1.471.263

1.617.761

1.778.972

1.956.376

1.956.376

1.950 ekor

2.295

2.543

2.821

3.347

3.708

3.708

103.446 ekor

108.504

111.683

115.085

120.272

125.833

125.833

156.545 ekor

172.590

181.220

190.281

199.795

209.785

209.785

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

74


No

Indikator

Stabilitas populasi Kambing pada pertumbuhan populasi 6%; Domba 1%/tahun

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

572.587 ekor

643.359

681.960

722.878

766.251

812.226

812.226

468 ekor

507

549

594

643

696

696

603.337 ekor

615.465

621.619

627.835

634.114

640.455

640.455

20.031.121 ekor

22.506.968

23.857.386

25.288.829

26.806.158

28.414.528

28.414.528

7.800.790 ekor

9.438.956

10.382.852

11.421.137

12.563.251

13.819.576

13.819.576

21.791.653 ekor

24.949.264

26.695.713

28.564.413

30.563.921

32.703.396

32.703.396

3.754.047 ekor

4.190.723

4.442.166

4.708.696

4.991.218

5.290.691

5.290.691

6

Stabilitas populasi Babi pada pertumbuhan 1%/tahun; Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas Stabilitas populasi Ayam Buras pada angka 6%/tahun Stabilitas populasi Ayam Ras Petelur pada pertumbuhan populasi 10%/tahun Stabilitas populasi Ayam Ras Pedaging pada pertumbuhan populasi 7%/tahun Stabilitas populasi Itik pada pertumbuhan populasi 6%. Produksi Daging (Kg)

41.742.926

46.871.956

49.739.830

52.860.387

56.259.158

59.964.362

59.964.362

7

Produksi telur (Kg)

82.654.476

110.558.073

120.102.531

130.510.754

141.863.678

154.250.005

154.250.005

8

Produksi Susu (Kg)

2.897.820

3.511.350

3.890.790

4.316.130

5.120.910

5.673.240

5.673.240

10

Konsumsi Daging (kg/kapita/tahun) Konsumsi Telur (kg/kapita/tahun)

3,17

3

3

3

4

4

4

9,38

9

10

10

10

10

10

6,08

7

7

7

7

7

7

5

11 12

Konsumsi Susu (gram/kapita/tahun/hari)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

75

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents