RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA - SKPD ) BAB. I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan H.O.S. Cokroaminoto 30 Telp. / Fax : 0333 - 424506

BANYUWAN GI Kode pos : 68425

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA - SKPD )

BAB. I PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sampai dengan 2015 merupakan dokumen perencanaan anggaran periode 5 ( lima ) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENSTRA – SKPD ) Tahun 2010 – 2015 disusun sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 yang

mencakup masalah kesenjangan Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan,

Pengangguran dan pemerataan penduduk melalui program Transmigrasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA – SKPD ) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi periode 2011 – 2015 adalah sebagai penjabaran dari Program Kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 – 2015 dengan visi dan misi serta Tupoksi SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tujuan disusunnya Dokumen RENSTRA – SKPD periode 2011 – 2015 adalah sebagai dasar dan pedoman arah kebijakan SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

1

) pada setiap tahunnya yang sesuai dengan Tupoksi SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

3. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Penyusunan Renstra – SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

2.

Undang-undang No. 98 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3.

Undang-undang No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia.

4.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

5.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

7.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

8.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional.

9.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 51 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 14. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras 17. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015.

Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

2

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB.

I

:

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Landasan Hukum 4. Sistimatika Penulisan

BAB.

II

:

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas pokok dan Fungsi SKPD 2. Pelayanan yang diberikan untuk mencapai tugas pokok dan fungsi 3. Keterkaitan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan dalam RPJMD

BAB.

III

:

ISU STRATEGIS 1. Isu-isu internal SKPD a. SDM b. Anggaran c. Infrastruktur  Kekuatan dan Kelemahan SKPD 1. Isu-isu eksternal SKPD a. Ekonomi b. Kebijakan daerah, nasional c. Kondisi sosial dan budaya masyarakat d. Pengaruh dari daerah lain e. Pengaruh regional dan global  Peluang dan Ancaman Thd. SKPD

BAB.

IV

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.

Visi,

2.

Misi,

3. Tujuan dan Sasaran,


4.

Strategi,

5.

Kebijakan. 3

BAB.

V

:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDAN PENDANAAN 1.

Rencana progran (sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD).

2.

Kegiatan (penjabaran dari program sesuai RPJMD)

3.

Kelompok

sasaran(kelompok

masyarakat

yang

akan

dilayani) 4.

Pendanaan (besarnya dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan)

BAB. VI

:

INDIKATOR KINERJA SKPD 1.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk SKPD – arah kebijakan umum ( sasaran ).

BAB. VII

2.

Indikator kinerja dari setiap sasaran (dari RPJMD)

3.

Cara mengukur indikator kinerja.

: P E N U T U P.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


4

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. PELAYANAN YANG DIBERIKAN UNTUK MENCAPAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

SUSUNAN ORGANISASI 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretaris. c. Bidang Sosial. d. Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS. e. Bidang Transmigrasi. f. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial. g. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Sekretaris, membawahi ; a. Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Sub Bagian Penyusunan Program. 3. Bidang Sosial, membawahi ; a. Seksi Bantuan sosial. b. Seksi Rehabilitasi Sosial. 4. Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS, membawahi ; a. Seksi Nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan, dan kesetiakawan-an sosial. Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

5

b. Seksi Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. 5. Bidang Transmigrasi, membawahi ; a. Seksi Penempatan Transmigrasi b. Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.

6. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, membawahi ; a. Seksi persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Perselisihan Hubungan Industrial. b. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dam Jamsostek.  Struktur organisasi, terlampir :

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; e. Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengem-bangan karier. h. Melaksanakana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ; Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelak-sanaan tugas dan fungsi Dinas; b. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6

SEKRETARIS, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelak-sanaan tugas dan fungsi Dinas; c. Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Dinas; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

7

e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BIDANG SOSIAL 1. Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bantuan sosial, merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan menggerakkan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana ; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Sosial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan sosial ; b. Pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana ; c. Pelaksanaan pengurusan korban bencana ; d. Pemberian dan mengkoordinasikan bantuan perlindungan sosial korban kekerasan ; e. Pemrosesan rekomendasi pelaksanaan sumbangan sosial dan undian ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. KEPALA BIDANG SOSIAL mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial ; c. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana ; d. Melaksanakan Pengurusan korban bencana ; e. Memberikan dan mengkoordinasikan bantuan perlindungan sosial korban kekerasan ; f. Memproses rekomendasi pelaksanaan sumbangan sosial dan undian ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Bantuan Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pengumpulan, penggunaan dana dan sumbangan-sumbangan ; c. Melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan sosial d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemrosesan izin atau rekomendasi usaha pengumpulan dana bantuan sosial dan undian ; f. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyaluran bantuan dan bimbingan sebagai usaha Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

8

g. g. h. i. j.

pertama dalam mengatasi/mengurangi penderitaan korban bencana, korban kerusuhan dan kecelakaan massal Memberikan dan mengkoordinasikan bantuan dan perlindungan sosial kepada individu, keluarga dan masyarakat yang tidak berdaya, terlantar. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Mengumpulkan dan mensistematisasi data/identifikasi penyandang cacat dan tuna sosial di daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi penderita cacat, anak/bayi terlantar, anak yatim/piatu, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba di daerah kumuh ; c. Menyiapkan bahan guna melakukan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat dan tuna sosial ; d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan badan-badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi penyandang cacat melalui panti/non panti; e. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan lanjut bagi penyadang cacat dan tuna sosial, penyaluran kembali ke masyarakat dan bantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri ; f. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan rehabilitasi anak/bayi terlantar, anak yatim piatu, anak jalanan, anak nakal, korban narkoba dan eksploitasi sex komersial anak (ESKA) anak perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap/pengangguran ; g. Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan badan-badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi sosial anak/bayi terlantar, anak yatim piatu, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba serta rehabilitasi sosial daerah kumuh ; h. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lanjut bagi anak/bayi terlantar, anak yatim piatu, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba serta rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pembinaan lanjut bagi penerima bantuan ; i. Melaksanakan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan anak dan remaja ; j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BIDANG NILAI KEPAHLAWANAN DAN PSKS 1. Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis di bidang Nilai Kepahlawanan dan Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS mempunyai fungsi : Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

9

a. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; b. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan; c. Pengusulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; d. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten; e. Penggalian, pengembangan dan pendayagunaan PSKS; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG NILAI KEPAHLAWANAN DAN PSKS mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; c. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan; d. Mengusulkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; e. Melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten; f. Menggali, Mengembangkan dan Mendayagunakan PSKS; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA SEKSI NILAI - NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyiapkan bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; c. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan; d. Menyiapkan bahan kelengkapan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; e. Penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kabupaten; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


10

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menggali, Mengembangkan dan Mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); c. Mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BIDANG TRANSMIGRASI 1. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok di bidang ketransmigrasian; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ; KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI MEMPUNYAI FUNGSi : a. Pelaksanaan penyuluhan bidang transmigrasi; b. Pelaksanaan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran; c. Pelaksanaan pengangkutan transmigran dari desa asal sampai ke lokasi transmigrasi; d. Pelaksanaan koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan transmigrasi ; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI MEMPUNYAI TUGAS : a. Menyusun rencana Bidang Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan penyuluhan bidang transmigrasi; c. Melaksanakan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran; d. Melaksanakan pengangkutan transmigran dari desa asal sampai ke lokasi transmigrasi; e. Pelaksanaan koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan trnsmigrasi ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


11

KEPALA SEKSI PENEMPATAN TRANSMIGRASI, MEMPUNYAI TUGAS : a. Menyusun rencana Seksi Penempatan Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengerahan calon transmigran ; c. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi pada calon transmigran ; d. Melaksanakan pengangkutan dari desa asal ke trasito kabupaten ; e Melaksanakan penampungan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental spiritual serta pelatihan bagi calon transmigran ; f. Mengangkut calon transmigran dan barang bawaannya dari transito kabupaten ke transito propinsi ; g. Melaksanakan pengawalan dari desa asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi ; j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. KEPALA SEKSI FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI, MEMPUNYAI TUGAS : a. Menyusun rencana Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan tinjau lapang/survey calon lokasi transmigrasi ; c. Melaksanakan evaluasi tentang perkembangan transmigrasi yang telah dimukimkan ; d. Melaksanakan dan menyusun naskah kerjasama antar daerah di bidang ketransmigrasian ; e. Melaksanakan identifikasi perpindahan penduduk antar kabupaten, antar propinsi dan antar Daerah f.Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g.Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang tenaga kerja ; b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan pelaksanaan pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. c. Penyusunan rencana dan program kegiatan norma kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian persilisihan hubungan industrial dan syarat kerja ; d. Pelaksanaan koordinasi dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan rekomendasi penggunaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ; Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

12

e. Pelaksanaan koordinasi dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan pengesahan penggunaan peralatan produksi barang dan jasa dan ijin operasional perusahaan penyedia jasa penempatan/pengiriman tenaga kerja (out sourching ) ; f. Pelaksanaan penyelenggaraan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ( CTKI ) dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ) ;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) ; h. Mengusulkan pembentukan dewan pengupahan dan menyusun rencana program kegiatan usulan penetapan upah minimum kabupaten ( UMK ) ; i. Penyebarluasan informasi bursa kerja ; j. Penilaian kelayakan usulan permohonan ijin usaha penempatan PJTKI, lembaga bursa kerja perwakilan daerah; k. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas. KEPALA BIDANG mempunyai tugas :

KETENAGAKERJAAN

DAN

HUBUNGAN

INDUSTRIAL

a. Menyusun rencana Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial sesuai dengan rencana Dinas. b. Menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan pelaksanaan pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industri; c. Menyusun rencana dan program kegiatan Norma Kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja,penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; d. Mengkoordinasikan dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan rekomendasi penggunaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); e. Mengkoordinasikan dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan pengesahan penggunaan peralatan produksi barang dan jasa dan ijin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (our sourching ); f. Melaksanaan penyelenggaraan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ( CTKI ) dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ); g. Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan konsultasi terhadap penggu-naan tenaga kerja warga negara asing pendatang pada perusahaan (TKWNAP); h. Mengusulkan pembentukan dewan pengupahan dan menyusun rencana program kegiatan usulan penetapan upah minimum kabupaten ( UMK ); i. Menyebarluaskan informasi brsa kerja j. Menilai kelayakan usulan permohonan ijin usaha penempatan PJTKI, Lembaga bursa kerja Perwakilan Daerah; k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pengembangan karier; m Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

13

KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Perseli-sihan Hubungan Industrial sesuai dengan rencana Dinas; b. Menyusun rencana pembentukan lembaga kerjasama tripartit, bipartit, lembaga hubungan industrial, kegiatan diteksi dini dan kerawanan perusahaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; c. Menyusun rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kelembagaan hubungan industrial terhadap syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pengupahan, fasilitas kesejahteraan, koperasi pekerja, program jaminan sosial tenaga kerja. Kesejahteraan pekerja, pencegahan pemogokan, penutupan perusahaan, peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan, penyelesaian hubungan industrial dan norma ketenagakerjaan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan serikat pekerja , organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit diperusahaan, fasilitas kesejahteraan kerja, pelaksanaan peraturan perusahaan , perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama; e. Menerima, meneliti pengaduan dan melakukan pemberkasan pengaduan perselisihan hubungan industrial; f. Memanggil pihak – pihak dan memimpin perundingan dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan; g. dewan Pengupahan Kabupaten; h. Mengkoordinasikan dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan pengesahan penggunaan peralatan produksi barang dan jasa dan ijin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (our sourching ); i. Menyusun rencana pelakasanaan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) bersama Mengusulkan pembentukan dewan pengupahan dan menyusun rencana program kegiatan usulan penetapan upah minimum kabupaten ( UMK ); l. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pengembangan karier; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA SEKSI PENGAWASAN JAMSOSTEK mempunyai tugas :

NORMA

KERJA,

KESELAMATAN

DAN

a. Menyusun rencana seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Jamsostek sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun rencana dan program kegiatan pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja; c. Melaksanakan pengawasan terhadap norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan syarat kerja; d. Menyusun rencana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian terhadap norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan syarat kerja; Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

14

e. Menerima, meneliti pengaduan dan melakukan pemberkasan pengaduan norma ketenagakerjaan; f. Melakukan invetarisasi dan pendataan perusahaan, kecelakaan kerja, pelanggaran norma ketenagakerjaan, kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja; g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pembinaan penyem-purnaan norma kerja umum dan khusus serta pengawasan penyelenggara-an jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; h. Melaksanakan inventarisasi data laporan tentang ketenagakerjaan, menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pengawas ketenaga-kerjaan; i. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan ijin kerja malam wanita anak dan orang muda; j. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja pada perusahaan-perusahaan. k. Melaksanakan koordinasi dengan PT. Jamsostek; l. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tekhnis pembinaan dan pengawasan norma keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; m. Melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja mandiri terdidik ( TKMT ), Tenaga Kerja Mandiri Profesional (KMP) dan usaha mandiri sektor informal (UMSI); n. Melakukan persiapan bagi penyelenggaraan latihan; o. Melaksanakan latihan dalam berbagai macam kejuruan baik yang dilakukan di dalam (institusional) maupun diluar ( non institusional ), balai latihan kerja secara keliling Mobile Training Unit ( MTU ) dan latihan produksi serta uji ketrampilan; p. Menyusun rencana dan program kegiatan Norma Kerja keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; q. Mengkoordinasikan upaya–upaya penerbitan dan perpanjangan rekomen-dasi penggunaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); r. Melaksanaan penyelenggaraan program pembinaan dan pengawasan terhadap pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ( CTKI ) dan Perusa-haan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ); s. Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan konsultasi terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang pada perusahaan (TKWNAP); t. Menyebarluaskan informasi bursa kerja; u. Menilai kelayakan usulan permohonan ijin usaha penempatan PJTKI, Lembaga bursa kerja Perwakilan Daerah; v. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; w. Menilai hasil kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pengembangan karier; x. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


15

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL a.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

b.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;

c.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

d.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan;

f.

Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KEWAJIBAN PERANGKAT ORGANISASI SKPD 1.

Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ;

2.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

3.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan berkewajiban : Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

4.

5. a.

b.

c. d.


16

KETENTUAN LAIN – LAIN 1.

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemin-dahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian.

2.

dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk pelaksanaan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. KETERKAITAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN DENGAN PELAYANAN DALAM RPJMD 3.1. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI - Masih banyaknya jumlah keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ). - Rendahnya kemampuan dan kebudayaan keluarga miskin dan PMKS. - Rendahnya kualitas dan keberdayaan kelembagaan pelayanan sosial. a. BIDANG KETENAGAKERJAAN : - Masih banyaknya jumlah pengangguran terbuka - Lapangan pekerjaan tersedia kurang produktif - Rendahnya kualitas dan keberdayaan masyarakat pencari kerja dalam penciptaan dan perolehan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha. - Belum optimalnya pengembangan hubungan Industrial dan perluasan lapangan kerja. - Lemahnya penjaminan perlindungan keselamatan dan kesempatan kerja. b. BIDANG TRANSMIGRASI. - Banyaknya amimo pendaftar calon transmigrasi yang belum bisa berangkat. - Mekanisme transmigrasi pola baru melalui mekanisme kerjasama antar daerah ( KSAD ) KONDISI YANG DI INGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN a. BIDANG SOSIAL. - Menurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS - Meningkatnya kemampuan dan keberdayaan keluarga miskin PMKS - Meningkatnya eksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial. - Meningkatnya kualitas dan keberdayaan kelembagaan pelayanan sosial. - Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaminan kesejahteraan anak dan keluarga miskin. Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

17

b. BIDANG KETENAGAKERJAAN. - Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka - Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan / perolehan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. - Meningkatnya hubungan Industrial dan perluasan lapangan kerja. - Meningkatnya jaminan perlindungan keselamatan dan kesempatan kerja.

c. BIDANG TRANSMIGRASI. - Semakin banyak transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. - Terlaksanya kerja sama antar daerah dapat berjalan dengan baik. - Meningkatnya kualitas dan produktifitas calon transmigrasi.

BAB. III.

ISU STRATEGIS 1. Isu – isu internal SKPD; a. SDM Pegawai Negeri Sipil saat ini dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi berjumlah 53 ( lima puluh tiga )

Pegawai menurut tingkat

pendidikan dan golongan ruang, sebagai berikut :

No

Pendidikan

Jumlah

Prosen

1.

Pasca Sarjana

8

15.09

2

Sarjana

13

25.00

3

Diploma 3

2

3.85

4

Diploma 2

-

-

5

Sarnud

-

-

6

SLTA

24

46.15

7

SLTP

2

3.85

8

SD

4

7.69

JUMLAH

53

100 %


18

No

Golongan

Jumlah

Prosen

1.

Golongan IV

9

16.98

2

Golongan III

28

52.83

3

Golongan II

13

24.52

4

Golongan I

3

5.66

JUMLAH

53

100 %

b. Anggaran Plapon anggaran pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi untuk biaya kebutuhan pelaksanaan Administrasi perkantoran dan biaya pelsaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2011-2015, sebesar = Rp. 18.308.705.250,00 ( Delapan belas miliyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah ). c. Infrastruktur Keberadaan Gedung kantor dan kelengkapan peralatan gedung kantor pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi kurang memadai sehingga posisi ruang kerja pegawai saling berhimpitan dan kurang nyamannya pelayanan terhadap masyarakat, namon pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dapat teratasi dan berjalan dengan baik.  Kekuatan dan Kelemahan SKPD.  Kekuatan : Tersedianya jumlah SDM pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi  Kelemahan : Pendistribusian SDM belum merata dan Pengetahuan terhadap peralatan Komputerisasi menjadi masalah / problim sebagian PNS yang belum dapat mengoprasikan komputer. 2. Isu – isu eksternal : a. Ekonomi b. Kebijakan daerah, nasional c. Kondisi sosial dan budaya masyarakat d. Pengaruh dari daerah lain e. Pengaruh regional dan global  Peluang dan Ancaman Thd. SKPD Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

19

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. V I S I : a. VISI adalah pandangan ke depan, kemana dan bagimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. b. Suatu gambaran yang menaentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Adapun visi Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah ” TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DENGAN TERSEDIANNYA TENAGA KERJA YANG BERKUALITAS DAN LAPANGAN KERJA SERTA PERSEBARAN PENDUDUKAN YANG MERATA MELALUI TRANSMIGRASI ”.

2. M I S I : MISI adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi Dinas Sasial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu sebagai berikut : - Meningkatnya penangan PMKS - Mengoptimalkan potensi sumber kesejateraan sosial - Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial - Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana, keluarga miskin, orang jompo, orang terlantar, anak/wanita korban kekerasan. - Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan. - Mengembangkan usaha mandiri - Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal. - Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja. - Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kodusif dan produktif. - Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja. - Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi. - Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi. Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

20

3. TUJUAN DAN SASARAN ; 3.1. T U J U A N : a. Mewujudkan Rapinya penataan kearsipan. b. Mewujudkan penyusuna data penyandang masalah kesejahteraan sosial. c. Membuka penciptaan peluang kerja dan usaha. d. Meningkatkan daya saring tenaga kerja dalam pemasokan pasar kerja. e. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dalam rangka perlindungan ketenagakerjaan dan menjamin ketenagakerjaan (Jamsostek). f. Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha serta memahami hak dan kewajibannya. g. Terjaminnya upah yang layak adil bagi pekerja sesuai kondisi perusahaan h. Mewujudkan penempatan Transmigrasi. i. Menjalin kerjasama antar daerah dapat terlaksana ( luar jawa).

3.2. S A S A RA N a. Meningkatnya Penangan Masalah Kesejatteraan Sosial ( PMKS ). b. Mengoptimalkan Potensi Sumber Kesejateraan Sosial ( PSKS ). c. Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial d. Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana, keluarga miskin,

orang

jompo, orang terlantar, anak/wanita korban kekerasan. e. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan. f. Mengembangkan usaha mandiri g. Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal. h. Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja. i. Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kodusif dan produktif. j. Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja. l. Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi. m. Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.


21

4. S T R A T E G I S Strategis adalah suatu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, regional & komprehensif. Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan kebijakan adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya penangan Penyandang Masalah Kesejatteraan Sosial ( PMKS ). b. Mengoptimalkan potensi sumber kesejateraan sosial c. Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial d. Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana, keluarga miskin,

orang jompo, orang

terlantar, anak/wanita korban kekerasan. e. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan. f. Mengembangkan usaha mandiri g. Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal. h. Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja. i. Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kodusif dan produktif. j. Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja. l. Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi. m. Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.

5. K E B I J A K A N Untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi yang diinginkan sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2006-2010 dan analisa Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, maka arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

1.

Kebijakan Internal a.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b.

Meningkatkan kepedulian dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan sosial lainnya.

c.

Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.

d.

Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah


22

strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial. e.

Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prisip kemitraan dan nilai sosial budaya bangsa.

f.

Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

g.

Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan korban sosial.

h.

Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

i.

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

2.

Kebijakan Eksternal a.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b.

Meningkatnya kepedulain dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan sosial lainnya.

c.

Meningkatnya kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.

d.

Berkembangnya dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.

e.

Diperkuatnya ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai sosial budaya bangsa.

f.

Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

g.

Meningkatnya pelayanan bagi korban bencan alam dan korban sosial.

h.

Meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan..

i.

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak.


23

BAB. V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan organisasi yang telah dianalisa melalui Rencana Strategi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan arah kebijakan yang akan ditempuh, maka sebagai penjabaran dari kebijakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. RENCANA PROGRAM 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan pengembangan sistim peloporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Program pembinaan anak terlatar 7. Program pembinaan para penyandang kemampuan khusus (diffable) dan Eks trauma 8. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya ). 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 12. Program Peningkatan Keselamatan Kerja. 13. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 14. Program Pengembangan Wilayah Strategis. 15. Program Transmigrasi lokal 16. Program Transmigrasi Regional


24

B. KEGIATAN DAN PENDANAAN SELAMA LIMA TAHUN. FLAFON NO

KEGIATAN

KETERANGAN

ANGGARAN 2011 - PENDANAAN 2015

**

URUSAN SOSIAL :

1

Penyediaan jasa Surat Menyurat

25.000.000

ABPD. KAB.

2

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

75.000.000

ABPD. KAB.

3

Penyediaan jasa peraltan dan perlengkapan kantor

30.000.000

ABPD. KAB.

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

165.000.000

ABPD. KAB.

5

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

165.000.000

ABPD. KAB.

6

75.000.000

ABPD. KAB.

7

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100.000.000

ABPD. KAB.

8

Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000

ABPD. KAB.

9

Penyediaan makan minum

250.000.000

ABPD. KAB.

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.250.000.000

ABPD. KAB.

11

Pembangunan Gedung Kantor

500.000.000

ABPD. KAB.

12

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50.000.000

ABPD. KAB.

13

Pengadaan mebeulair

50.000.000

ABPD. KAB.

14

Pemelihraan rutin / berkla gedung kantor

200.000.000

ABPD. KAB.

15

Fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

390.000.000

ABPD. KAB.

16

Pelatihan ketrampilan bagi PMKS

202.600.000

ABPD. KAB.

17

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Terselenggaranya Pemantapan Tagana ( Taruna Siaga Bencana ). Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Terlaksananya pemulangan orang terlantar sampai ke tempat tujuan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Terlaksananya Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Terwujudnya Data Base PMKS yang Valid dan Akurat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelatihan ketrampilan dan praktek perbengkelan bagi anak terlantar.

135.000.000

ABPD. KAB.

130.000.000

ABPD. KAB.

270.000.000

ABPD. KAB.

125.000.000

ABPD. KAB.

304.723.000

ABPD. KAB.

296.600.000

ABPD. KAB.

296.600.000

ABPD. KAB.

296.600.000

ABPD. KAB.

18

19

20

21

22

Meningkatnya kemampuan perbengkelan bagi anak terlantar

23

Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang PACA dan eks Trauma. Meningkatnya ketrampilan Reparasi Hendpone.

24

Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha penyandang penyakit Sosial. Sekretariat/Dinsos, naker dan Trans

25

bagi Eks

Berkurangnya para penyandang penyakit sosial

25

Pemantauan Kemajuan Perubahan Penyandang Penyakit Sosial.

Sikap

Mental

Exs

200.000.000

ABPD. KAB.

291.750.000

ABPD. KAB.

200.000.000

ABPD. KAB.

145.000.000

ABPD. KAB.

270.000.000

ABPD. KAB.

185.000.000

ABPD. KAB.

185.000.000

ABPD. KAB.

110.000.000

ABPD. KAB.

300.000.000

ABPD. KAB.

250.000.000

ABPD. KAB.

(Terlaksananya pendataan penyakit sosial khususnya Wanita Tuna Sosial (WTS).

26

Pemberdayaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Terbebasnya lingkungan perkotaan dari gepeng, WTS ).

27

Pemberdayaan Eks Penyandang penyakit Sosial. ( Terlaksananya pemulangan WTS (PSK) dari lokalisasi ke daerah asalnya ).

28

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial ( Terlaksananya pelatihan PSM tingkat dasar ).

29

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial ( Terlaksananya pelatihan PSM tingkat lanjut ).

30

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial ( Terselenggaranya seleksi PSM. Berprestasi ).

31

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial ( Terseleksinya seleksi karang Taruna berprestasi ).

32

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial ( Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan Karang Taruna ).

33

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial. ( Peningkatan Kesejahteraan TKSK ).

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial ( Peningkatan Kesejahteraan TAGANA ).

**

URUSAN PERUMAHAN

34

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemakaman ( TMP).

340.022.250

ABPD. KAB.

35

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

295.600.000

ABPD. KAB.

** 36

URUSAN KETENAGAKERJAAN : Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

37

3.505.000.000

ABPD. KAB.

Fasilitas Penetapan dan Penerapan UMK

325.000.000

ABPD. KAB.

38

Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja

140.000.000

ABPD. KAB.

39

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

3.050.000.000

ABPD. KAB.

40

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

300.000.000

ABPD. KAB.

Peningkatan Pengawasan,Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan Kerja Pemantauan Kinerja Penyalur Tenaga Kerja

120.625.000

ABPD. KAB.

80.000.000

ABPD. KAB.

Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia luar negeri dan Tenaga kerja asing.

375.000.000

ABPD. KAB.

Tersusunnya Katalog Perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja.

41 42 43

Terselesainya permasalahan dan pemulangan TKI dan TKA.

44

Peningkatan perlindungan tenaga kerja

372.405.000

ABPD. KAB.

45

Pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, Dialogis, Adil dan bermartabat serta perbaikan upah, Syarat kerja dan Kesejahteraan

325.000.000

ABPD. KAB.


26

** 47 48 49

URUSAN TRANSMIGRASI : Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Pelatihan Transmigrasi Regional

354.500.000

ABPD. KAB.

1.235.000.000

ABPD. KAB.

210.680.000

ABPD. KAB.

BAB. VI PENUTUP Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 merupakan program kegiatan pengendalian adminstrasi pengelolaan keuangan APBD kabupaten Banyuwangi dalam periode lima tahun dan tahunan. Perencanaan strategi sebagai dasar laporan Renstra – SKPD yang dilaporkan setiap akhir Tahun anggaran, dengan segala aktivitas dan tindakan dapat dinilai untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan dan selanjutnya semakin terbuka dalam mewujudkan terciptanya perencanaan strategis yang sangat tergantung pada konsisten penuh dari seluruh komponen, malalui proses komunikasi timbal balik dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian laporan Rencana strategis ( Renstra – SKPD ) ini disusun sebagai dasar guna lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi,

Agustus 2011

KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

ISKANDAR AZIS, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 19590416 198503 1 010


27


28

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA - SKPD ) BAB. I PENDAHULUAN

Recommend Documents