RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah menempati kedudukan penting dan strategis dalam kaitannya dengan proses pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan

Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera ”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

yaitu “ Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Garut yang Berkualitas.”

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kab. Garut Tahun 2015

1

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi Bappeda Garut sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

2.

Mewujudkan serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut berbasis kebutuhan masyarakat;

3.

Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2015 adalah dokumen

rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut tahun 2015, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2015 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir


2

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8.

Peraturan

Pemerintah Nomor

6 Tahun

2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri


3

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 29); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39 ); 18. Peraturan Daerah Nomor Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 32); 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 20. Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut; 21. Peraturan Bupati Garut Nomor 385 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015.

1.3

Maksud dan Tujuan Renja Bappeda Tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.


4

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 adalah sebagai acuan Bappeda dalam mengoperasionalisasikan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Garut.

1.4

Sistematika Penulisan Substansi Renja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;

Isu-Isu

Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; serta program dan kegiatan.

BAB IV Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.


5

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2015 disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Bappeda Tahun 2014-2019. Selain menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2015 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, Renja Bappeda berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja Bappeda Kabupaten Garut tahun 2015 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Garut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan

berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedepankan

perencanaan

pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2015 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Diharapkan semua elemen kelembagaan Bappeda dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.


79

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

Recommend Documents