RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten

Garut

Tahun

2014-2019

merupakan

dokumen

perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut. Renstra Bappeda Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2014-2019 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu kepada RPJMD, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Bappeda Kabupaten Garut. Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 menyajikan agenda utama Bappeda Kabupaten Garut untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2009-2014 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan Renstra Bappeda Kabupaten Garut 20142019, disusun menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratis, dan politis yang berpedoman pada: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Undang-

1

Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025; dan (6) Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 tentang

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari: 1. Pengolahan data dan informasi a)

data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan SKPD;

b)

data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD dan (2) data belanja SKPD.

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari: a)

Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD;

b)

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.

3. Review Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Provinsi, yang mencakup: a)

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);

b)

Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

2

c)

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi khususnya Renstra Bappeda Jawa Barat; dan

d)

Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup: a)

tujuan dan sasaran RTRW;

b)

struktur dan pola ruang;

c)

indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD. 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan: a)

hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);

b)

hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi;

c)

hasil penelaahan RTRW;

d)

hasil analisis dokumen KLHS;

e)

penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD;

7. Perumusan visi dan misi SKPD; 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Bappeda Kabupaten Garut 2014-2019 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2010-2014. Pencapaian

produk-produk

perencanaan

dan

hasil-hasil

kajian

stratejik

pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2010-2014 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2014-2019. Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Bappeda Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, serta memperhatikan Tugas Pokok, Fungsi,


3

dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 542 Tahun 2012, juga memperhatikan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang menyebutkan bahwa lembaga Perencana Pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi sebagai berikut: 1.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;

4.

Mengoptimalkan

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan

melibatkan

masyarakat; dan 5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut, maka Bappeda

perlu menetapkan tujuan, arah dan sasaran yang ingin dicapai kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Untuk mencapai tujuan lembaga diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019, adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang 1 Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran


4

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.

Undang-Undang 2 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang 3 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang 4 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang 5 Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);


5

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut


6

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);

22.

Peraturan Bupati Garut Nomor 542 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan,

sehingga

diharapkan

dapat

menghasilkan

perencanaan

yang

berkesinambungan, sinergi, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum didalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut.


7

1.4. Sistematika Penulisan Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II.

Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Garut, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi dan misi Bappeda Kabupaten Garut, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Garut, strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Garut BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. Penutup, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Tahun 2014 – 2019


8

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2019. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan

dalam menentukan arah dan peran Bappeda Kabupaten

Garut dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Garut. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Garut setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

70

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN

Recommend Documents