RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya
Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 ini memuat visi dan misi Bappeda tahun 2013-2018 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2018. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Cibinong, November 2014
Tim Penyusun
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................
i
Daftar Isi
ii
BAB I
....................................................................................
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .............................................................
I-1
1.2. Landasan Hukum .........................................................
I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................... 1-6 1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 1-6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............................. II-1 2.2. Sumber Daya pada Bappeda......................................... II-11 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda .......................................... II-20 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Bappeda .............................................................. II-27 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .......................................................................... III-1 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ............................................................. III-2 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat ................................................................... III-5 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................ III-7 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi ...........................................III-10 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bappeda .................................................. IV-1 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................ IV-3 4.3. Strategi dan Kebijakan .................................................IV-10
ii
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................................... V-1 BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................... VI-1 BAB VII PENUTUP ............................................................................VII-1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ............................................................
II-12
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Berdasarkan Jabatan Tahun 2014 .........................
II-12
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2014.......................................................................
II-13
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 ........
II-14
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu .............
II-15
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti ..............................................................................
II-17
Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Tahun 2008-2013..............
II-17
Tabel 2.8.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Bappeda .....................................................
II-18
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kabupaten Bogor 2013-2018 ..................................
II-22
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Bogor ....................................................
II-26
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ....................
II-3
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .................................
II-6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bogor .....................................
IV-6
Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT .....................................................................
IV-10
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor ....................................................
V-2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...................................
VI-4
Tabel 2.2. Tabel 2.3.
Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6.
Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 3.1.
Tabel 3.2.
Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 5.1.
Tabel 6.1.
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor ......
II-11
v
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 43 Tahun 2014 TANGGAL : 22 Desember 2014
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD akan menjadi pedoman SKPD saat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. I-1
Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan
uraian
di
atas,
maka
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Bappeda yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I-2
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
I-3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
I-4
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);
I-5
2.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Bappeda Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Bogor.
2.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan
Bappeda
dan
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan Pelayanan Bappeda. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Bappeda Bappeda Kabupaten Bogor tahun 20132018.
I-6
BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Bappeda
untuk periode
tahun 2013-2018. BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan
periode
5
(lima)
tahunan;
Renstra
SKPD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; dan Renstra SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.
I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008). Berdasarkan Perda tersebut Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut
Bappeda
mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi unsur-unsur yang terdapat pada Bappeda diuraikan sebagai berikut: 1. Kepala Badan Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis lembaga teknis daerah badan sesuai lingkup tugasnya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan menyelenggarakan
pengelolaan tugas
ketatausahaan sebagaimana
badan.
dimaksud,
Untuk
Sekretariat
mempunyai fungsi sebagai berikut:
II-1
a. Pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan badan; b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data badan; c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan; d. Pengelolaan administrasi keuangan badan; e. Pengelolaan situs web badan; dan f.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin
oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, sebagai berikut: 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program badan; b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data badan; c. Pelaksanaan pembinaan hubungan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan pengelolaan situs web badan; dan e. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan
kinerja badan. 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud,
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah
tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. Pengelolaan administrasi kepegawaian badan.
II-2
3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan
keuangan
badan.
penyusunan
Untuk
dan
pengelolaan
menyelenggarakan
tugas
administrasi sebagaimana
dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi keuangan badan; b. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran badan; c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan badan. 3. Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan Bidang
Pemerintahan
dan
Pendanaan
Pembangunan.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan b. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pendanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut: 1) Sub Bidang Pemerintahan Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pemerintahan
melaksanakan
dan
perumusan
Pendanaan kebijakan
Pembangunan
perencanaan
di
dalam bidang
pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kesatuan II-3
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, komunikasi, informasi dan dokumentasi. 2) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Sub
Bidang
Pendanaan
Pembangunan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
mempunyai fungsi sebagai
berikut: a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan
di
bidang
perencanaan
anggaran
tahunan,
perencanaan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lima tahunan dan dua puluh tahunan, perencanaan prioritas dan plafon anggaran rancangan APBD serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan
perencanaan
Bidang
Ekonomi.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pertanian dan pariwisata; b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut: 1) Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata
II-4
Sub
Bidang
Pertanian
dan
Pariwisata
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan
petunjuk
perekonomian
di
bidang
teknis
perencanaan
pertanian,
pembangunan
kehutanan,
peternakan,
perikanan, kebudayaan, dan pariwisata; dan b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan
di
bidang
pertanian,
kehutanan,
peternakan,
perikanan, kebudayaan dan pariwisata. 2) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang industri dan dunia usaha. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan dunia usaha lainnya; b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan menengah,
di
bidang
perdagangan,
perindustrian, energi
dan
koperasi, sumber
usaha
daya
kecil
mineral,
penanaman modal dan dunia usaha lainnya. 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan dalam bidang kesejahteraan rakyat dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan
perumusan
dan
pengkoordinasian
kebijakan
perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan; dan
II-5
b. Pelaksanaan
perumusan
dan
pengkoordinasian
kebijakan
perencanaan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Sub
Bidang
Pendidikan
dan
Kesehatan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan; dan b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan dibidang pendidikan dan kesehatan. 2) Sub Bidang Sosial Sub Bidang Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang sosial. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan petunjuk tenis perencanaan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga; dan b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan
perempuan,
keluarga
berencana,
pemuda
dan
olahraga. 6. Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Badan
dalam
melaksanakan perencanaan bidang sarana, prasarana, tata ruang dan lingkungan
hidup.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana II-6
dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang sarana dan prasarana; dan b. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masingmasing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut: 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan bidang sarana dan
prasarana.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
dimaksud, Sub Bidang Sarana dan Prasarana,
sebagaimana
mempunyai fungsi
sebagai berikut: a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang sarana
dan
prasarana
kebinamargaan,
lalu
pengairan,
lintas tata
dan
angkutan
bangunan,
jalan,
perumahan,
pemukiman, pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan dan pemakaman; dan b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan,
perumahan,
kebinamargaan,
pemukiman,
pengairan,
pemadam
tata
kebakaran,
bangunan, kebersihan,
pertamanan dan pemakaman. 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan perencanaan
Hidup bidang
dalam tata
melaksanakan ruang
dan
perumusan
lingkungan
kebijakan
hidup.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
II-7
a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; dan b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup. 7. Bidang Penelitian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Evaluasi Kepala
Badan
dalam
mempunyai tugas membantu
melaksanakan
penelitian
dan
evaluasi
pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan
kebijakan
penelitian
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan perencanaan bidang perekonomian, kesejaheraan rakyat, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah; b. Fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
maupun
dengan
institusi/lembaga penelitian dan pengembangan; c. Pembangunan pembentukan pusat data perencanaan pembangunan daerah; d. Pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah; dan e. Penyusunan pelaporan hasil-hasil kinerja pembangunan daerah maupun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Evaluasi oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut: 1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang
Penelitian
dan
Evaluasi
dalam
melaksanakan
perumusan dan/atau koordinasi kegiatan penelitian dan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang
Penelitian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:
II-8
a. Penyiapan
bahan
pengkoordinasian
perumusan serta
kebijakan
kerjasama
pemaduserasian
kegiatan
dan
penelitian
dan
pengembangan; b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, aparatur, pendanaan pembangunan,
sarana
dan
prasarana,
penataan
ruang
dan
lingkungan hidup; c. Pembangunan pusat data perencanaan pembangunan daerah; dan d. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan. 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sub
Bidang
Monitoring
dan
Evaluasi
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi dalam melaksanakan monitoring
dan
evaluasi
menyelenggarakan
tugas
kinerja
pembangunan
sebagaimana
daerah.
dimaksud,
Untuk
Sub
Bidang
Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan
bahan
perumusan
monitoring,
evaluasi
kinerja
pembangunan daerah; b. Monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kebijakan
perencanaan pembangunan daerah; dan c. Pelaporan
kinerja
penyelengaraan
pemerintahan
daerah
serta
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati. 8. Jabatan Fungsional Perencana Berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: Kep. 1106/Ka/08/2001
Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa tugas pokok Pejabat Fungsional Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah. Adapun unsur dan sub unsur kegiatannya terdiri atas : a. Pendidikan, meliputi : 1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; dan 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan.
II-9
b. Kegiatan Perencanaan, meliputi: 1. Identifikasi permasalahan; 2. Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan; 3. Pengkajian alternatif; 4. Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan; 5. Pengendalian pelaksanaan; dan 6. Penilaian hasil pelaksanaan. c. Pengembangan Profesi, meliputi: 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan; 2. Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan; 3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan; 4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan; 5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan; dan 6. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan. d. Penunjang Kegiatan Perencanaan, meliputi: 1. Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan; 2. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan; 3. Menjadi pengurus organisasi profesi; 4. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional; 5. Menjadi anggota tim penilai jabatan perencana; 6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan 7. Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
II-10
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG PEMERINTAHAN
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
SUB BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA
SUB BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG INDUSTRI DAN DUNIA USAHA
SUB BIDANG SOSIAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA, TATARUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENELITIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG SARANA PRASARANA
SUB BIDANG PENELITIAN DAN STATISTIK
SUB BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor
2.2. Sumber Daya pada Bappeda 2.2.1.
Sumber Daya Manusia Aparatur
Untuk Kabupaten
menjalankan Bogor
tugas
didukung
oleh
pokok
dan
Sumber
fungsinya,
Daya
Bappeda
Manusia
(SDM)
aparatur sebanyak 89 orang, yang terdiri dari 88 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak. Selain itu, dibantu pula oleh 7 orang petugas keamanan, 9 orang petugas kebersihan dan 7 orang tenaga pendukung administrasi.
Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bappeda
seluruhnya berjumlah 112 orang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.
II-11
Tabel 2.1.
No
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 Pegawai
Jenis Kelamin
Total
L
%
P
%
∑
%
59
52,68
29
25,89
88
78,57
1.
PNS
2.
Tenaga Kontrak
1
0,89
0
0
1
0,89
3.
Petugas keamanan
7
6,25
0
0
7
6,25
4.
Petugas kebersihan
9
8,04
0
0
9
8,04
5.
Tenaga Pendukung Administrasi
7
6,25
0
0
7
6,25
83
74,11
29
25,89
112
100,00
Total
Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti. a. SDM Bappeda Berdasarkan Jabatan Sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kabupaten Bogor, maka formasi jabatan struktural di Bappeda terdiri dari eselon II/a, III/a, III/b dan IV/a dengan jumlah seluruhnya sebanyak 20 orang. Sedangkan formasi jabatan fungsional baik pejabat fungsional perencana maupun peneliti di Bappeda saat ini tidak terisi.
Tidak adanya pejabat fungsional perencana dan peneliti
atau perencana dan peneliti yang bersertifikat di Bappeda perlu mendapat perhatian, sehubungan akan diberlakukannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data SDM Bappeda berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.2.
No
Sumber Daya Manusia Bappeda Berdasarkan Jabatan Tahun 2014 Jabatan
Kabupaten
Jenis Kelamin
Bogor
Total
L
%
P
%
∑
%
1.
Eselon II/a
0
0
1
1,14
1
1,14
2.
Eselon III/a
1
1,14
0
0
1
1,14
3.
Eselon III/b
4
4,55
1
1.14
5
5,68
4.
Eselon IV/a
7
7,95
6
6,82
13
14,77
II-12
Jenis Kelamin
Jabatan
No
Total
L
%
P
%
∑
%
0
0
0
0
0
0,00
5.
Fungsional Perencana/peneliti
6.
Staf/fungsional umum
47
53,41
21
23,86
67
77,27
Total
59
67,05
29
32,95
88,00
100,00
b. SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar pegawai Bappeda adalah Golongan III, yaitu sebanyak 54 orang atau 61,36%. Namun demikian, masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu sebanyak 5 orang atau 5,68%.
Upaya
peningkatan pangkat dan golongan ruang untuk pegawai golongan I dapat dilakukan dengan penyesuaian tingkat pendidikan. Data secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.3.
No
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Bogor Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2014
Pangkat
Jenis Kelamin
Total
Gol/ Ruang
L
%
P
%
∑
%
1.
Pembina Utama Muda
IV/c
0
0,00
1
1,14
1
1,14
2.
Pembina Tk. I
IV/b
1
1,14
0
0,00
0
1,14
3.
Pembina
IV/a
4
4,55
2
2,27
6
6,82
4.
Penata Tk. I
III/d
5
5,68
3
3,41
8
9,09
5.
Penata
III/c
12
13,64
8
9,09
20
22,73
6.
Penata Muda Tk. I
III/b
8
9,09
12
13,64
20
22,73
7.
Penata Muda
III/a
5
5,68
1
1,14
6
6,82
8.
Pengatur Tk. I
II/d
1
1,15
0
0,00
1
1,15
9.
Pengatur
II/c
3
3,41
0
0,00
3
3,41
10.
Pengatur Muda
II/b
9
10,23
2
2,27
11
12,50
11.
Pengatur Muda Tk. I
II/a
5
5,58
0
0,00
5
5,58
12.
Juru Tk. I
I/d
2
2,27
0
0,00
2
2,27
13.
Juru
I/c
3
3,41
0
0,00
3
3,41
II-13
Jenis Kelamin
Total
No
Pangkat
Gol/ Ruang
L
%
P
%
∑
%
14.
Juru Muda Tk. I
I/b
0
0,00
0
0,00
0
0,00
15.
Juru Muda
I/a
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Total
59
67,05
29
32,95
88
100,00
c. SDM Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dilihat dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Bappeda adalah lulusan Strata-2, yaitu sebanyak 42 orang atau mencapai 47,73%. Hal ini menjadi faktor kekuatan atau strength bagi Bappeda
dalam
upaya
menghasilkan
produk
perencanaan
pembangunan yang semakin berkualitas. Namun demikian masih ada pegawai Bappeda dengan tingkat pendidikan SLTP, yaitu sebanyak 5 orang atau 4,60%. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel 2.4.
No
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Pendidikan
Jenis Kelamin
Bogor
Total
L
%
P
%
∑
%
1.
Strata-3 (S3)
0
0,00
1
1,14
1
1,14
2.
Strata-2 (S2)
20
22,73
22
25,00
42
47,73
3.
Strata-1 (S1)
12
13,64
3
3,41
15
17,05
4.
Sarjana Muda/D3
5
0
0,00
5
5,68
5.
SLTA/SMK
18
5,68 20,45
2
2,27
20
22,73
6.
SLTP
5
5,68
0
0,00
5
5,68
Total
60
68,18
28
31,82
88
100,00
d. SDM Bappeda berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu Apabila dilihat dari segi latar belakang disiplin ilmunya, terdapat 41 orang doktor dan magister dengan latar belakang 13 jenis disiplin ilmu, 21 orang sarjana dan diploma dengan latar belakang 11 jenis disiplin ilmu, 24 orang berlatar belakang pendidikan kejuruan dan umum. Beragamnya disiplin ilmu pegawai Bappeda menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Bappeda yang meliputi perencanaan seluruh urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Data selengkapnya
dapat dilihat
tabel berikut. II-14
Tabel 2.5.
No
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu
Disiplin Ilmu
Jenis Kelamin
Bogor
Total
L
%
L
%
∑
%
0
0
1
1,15
1
1,15
I.
Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
II.
Magister
1.
Ilmu Administrasi Negara/Publik
3
3,45
0
0
5
5,75
2.
Ilmu Pemerintahan
0
0
0
0
1
1,15
3.
Kajian Pengembangan Perkotaan
1
1,15
0
0
1
2,30
4.
Perencanaan dan Kebijakan Publik
0
0
1
1,15
2
2,30
5.
Ilmu Kesejahteraan Sosial
2
2,30
0
0
2
2,30
6.
Manajemen
8
9,20
12
13,79
20
22,99
7.
Manajemen Sistem Informasi
1
1.15
0
0
1
1,15
8.
Manajemen Ekowisata
1
1,15
0
0
1
1,15
9.
Manajemen Pembangunan Daerah
1
1,15
3
3,45
4
4.60
1
1,15
0
0
1
1,15
10. Agronomi 11.
Ilmu Lingkungan
0
0
2
2,30
2
2,30
12.
Perencanaan Wilayah
0
0
1
1.15
1
1,15
II.
Sarjana
1.
Administrasi Negara/Publik
4
4,60
3
3.45
7
8,05
2.
Manajemen Informatika
1
1,15
0
0
1
1,15
II-15
No
Disiplin Ilmu
3.
Jenis Kelamin
Total
L
%
L
%
∑
%
Ilmu Pemerintahan
1
1,15
0
0
1
1,15
4.
Planologi
1
1,15
1
1,15
2
2,30
5.
Ekonomi
1
1,15
0
0
3
3,45
6.
Pertanian
0
0
0
0
1
1,15
7.
Teknologi Pertanian
0
0
1
1,15
1
1,15
III.
Diploma III
1.
Manajemen Transportasi Udara
1
1,15
0
0
1
1,15
2.
Teknik Konstruksi gedung
1
1,15
0
0
1
1,15
3.
Manajemen
2
2,30
0
0
2
2,30
4.
Akuntansi
1
1,15
0
0
1
1,15
IV.
SLTA Kejuruan (SMEA/STM)
1
1,15
2
2,30
2
2,30
V.
SLTA Umum (SMA)
17
19,54
1
1.15
18
20,69
VI.
SLTP
5
4,60
0
0
5
4,60
Total
88
e. SDM Bappeda Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti Disamping
pendidikan
formal,
pegawai
Bappeda
juga
mendapatkan diklat struktural maupun diklat fungsional. Dari 87 orang pegawai Bappeda, sebanyak 1,15% telah mengikuti Sepala/Diklat PIM II,
5,75% telah mengikuti Diklat Sepama/Diklat PIM III dan
17,24% telah mengikuti Diklat Adum/Adumla/PIM IV. Seluruh pegawai yang
telah
memenuhi
persyaratan
seyogyanya
mendapatkan
kesempatan yang sma untuk mendapatkan diklat baik struktural maupun fungsional. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
II-16
Tabel 2.6.
No
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti Jenis Kelamin
Jenis Diklat
Bogor
Total
L
%
P
%
∑
%
1.
Sepala/Diklat PIM II
0
0
1
1,15
1
1,15
2.
Spama/Diklat PIM III
4
4,60
1
1,15
5
5,75
3.
Adum/Adumla/ Diklat PIM IV
7
8,06
4
4,60
13
14,94
4.
Belum mengikuti diklat struktural
44
50,57
22
25,29
66
78,16
87
100,00
Total
2.2.2.
Sumber Daya Anggaran
Kewenangan
dalam
perumusan
kebijakan
umum
anggaran
merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki Bappeda mengingat kedudukan Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Posisi yang strategis ini dapat dimanfaatkan
seoptimal
mungkin
oleh
Bappeda
dalam
rangka
pencapaian visi dan misi Bappeda pada khususnya dan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran antara tahun 2008-2013 beserta penyerapannya, sebagai berikut: Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Tahun 2008-2013
Tahun
Anggaran (Rp)
Realisasi
%
2008
11.983.864.000
10.612.117.000
88,55
2009
16.668.421.000
14.941.337.766
89,64
2010
17.141.544.000
16.357.081.610
95,42
2011
14.934.182.000
14.168.542.270
94,87
2012
17.668.283.000
16.364.203.535
92,62
2013
19.829.072.000
17.485.793.220
88,18
II-17
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan alokasi anggaran
Bappeda
tidak
berbanding
lurus
dengan
penyerapan
anggarannya. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan merupakan kegiatan baru yang diusulkan pada APBD Perubahan tahun berjalan di Bulan Oktober/November sehingga ada keterbatasan waktu dalam penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan tingkat penyerapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
2.2.3.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda, dari segi sarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja, sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bogor pun tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja. Sedangkan dari segi prasarana dalam bentuk gedung dan ruangan di dalamnya masih terdapat beberapa kekurangan. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, sampai saat ini Bappeda
masih
membutuhkan
tambahan
ruang
rapat
yang
representatif, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang, dan data center. Data sumber daya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Bappeda dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.8.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Bappeda
No
Uraian
Banyaknya
Satuan
± 4.375
M2
4.750
M2
1.
Tanah
2.
Gedung
3.
Listrik
2
Jaringan
4.
Air
1
Jaringan
5.
Telpon
3
Line (1 Fax)
6.
Area Parkir
1
Area
7.
Ruang Rapat
3
Ruang
II-18
No
Uraian
Banyaknya
Satuan
8.
Ruang Arsip
1
Ruang
9.
Koperasi
1
Buah
10.
Taman Dalam
1
Area
11.
Kantin
1
Buah
12.
Musolla
1
Buah
13.
Toilet
11
Ruang
14.
Kendaraan Roda 4
11
Unit
15.
Kendaraan Roda 2
6
Unit
16.
Meja Rapat
39
Set
17.
Air Conditioner
35
Unit
18.
Komputer PC
46
Unit
19.
Komputer Notebook
27
Unit
20.
Server
1
Unit
21.
Meja Kerja
150
Unit
22.
Kursi Kerja
242
Unit
23.
Filling Kabinet
109
Unit
24.
Rak Arsip
13
Unit
25.
LCD Projector
7
Unit
26.
Jaringan Internet
1
Jaringan
27.
Buku Perpustakaan
250
Buah
28.
Area Taman Luar
1
Area
29.
Lemari Arsip
103
Unit
Berdasarkan data luas gedung pada tabel 2.8. di atas, dapat dihitung bahwa rasio antara jumlah pegawai Bappeda dengan luas gedung adalah 1 berbanding 54,60 M 2, artinya, satu orang pegawai Bappeda rata-rata memiliki ruang kerja seluas 54,60 M2. Di dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan,
Kebersihan
Serta
Penerangan
dalam
Tempat
Kerja
disebutkan bahwa Setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga tiap orang yang bekerja dalam ruangan itu mendapat ruang udara (cubic space) yang sedikit-dikitnya 10 M3 sebaiknya 15 M3.
Dengan demikian, dilihat dari segi ketersediaan
ruang kerja, Bappeda Kabupaten Bogor sudah memadai.
II-19
Permasalahan inventarisasi
asset
dalam
pengelolaan
(barang
dan
barang
berkaitan
kendaraan)
terutama
dengan yang
dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda sehingga keberadaan gudang penyimpanan barang dan dokumen menjadi kebutuhan. 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, Indikator kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 4. Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 5. Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan pembangunan. 6. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi. 7. Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya. 8. Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 9. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit). 10. Buku "Kabupaten Dalam Angka". 11. Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten". 12. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor. II-20
13. Nilai PDRB (Rp. Juta) a. Berdasarkan harga berlaku -
Primer
-
Sekunder
-
Tersier
b. Berdasarkan harga konstan -
Primer
-
Sekunder
-
Tersier
14. Laju Pertumbuhan Ekonomi 15. Inflasi 16. Laju Inflasi Provinsi 17. PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku 18. PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan 19. Kemampuan Daya Beli Masyarakat 20. Pertumbuhan PDRB 21. Indeks Gini 22. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 23. Pertumbuhan Ekonomi 24. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 25. Persentase Penduduk di Atas garis Kemiskinan 26. Kemiskinan Terkait dengan 26 indikator kinerja pelayanan Bappeda seperti tersebut di atas, maka Tabel 2.9. di bawah ini menunjukkan Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Bappeda Kabupaten Bogor selama periode 2008-2013.
II-21
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kabupaten Bogor 2013-2018 No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
(1) 1
Tersedianya dokumen
Target Rensta SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian padaTahun ke-
perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2
Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
4
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
5
Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan pembangunan
6
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
7
Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
II-22
No (1) 8
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Tersedianya dokumen
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
(3)
(4)
(5)
Target Rensta SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian padaTahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(6) Ada
(7) Ada
(8) Ada
(9) Ada
(10) Ada
(11) Ada
(12) Ada
(13) Ada
(14) Ada
(15) Ada
(16) 100%
(17) 100%
(18) 100%
(19) 100%
(20) 100%
71.63
72.30
72.88
73.46
74.03
71.35
72.16
72.58
72.87
73.45
99.61%
99.81%
99.59%
99.20%
99.22%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
perencanaan prasarana wilayah dan SDA 9
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
10
Buku "Kabupaten Dalam Angka"
11
Buku "PDRB Kabupaten"
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
12
Dokumen evaluasi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
66,083,790
73,800,700
79,654,981
86,606,808
93,575,957
66,083,790
73,800,700
83,032,460
95,905,597
109,670,735.45
100.00%
100.00%
104.24%
110.74%
117.20%
- Primer
3,704,830
4,125,459
4,381,024
4,685,897
4,978,241
3,704,830
4,126,720
4,493,721
4,946,530
N/A
- Sekunder
44,952,880
49,616,211
53,265,286
57,599,287
61,900,495
44,952,880
49,614,610
55,358,466
64,040,699
N/A
- Tersier
17,426,080
20,059,030
22,008,671
24,321,624
26,697,221
17,426,080
20,059,370
23,180,273
26,918,369
N/A
30,952,178
32,527,644
34,703,744
37,091,361
39,710,011
30,952,140
32,526,440
34,464,837
36,530,743
38,731,833.87
100.00%
100.00%
99.31%
98.49%
97.54%
- Primer
1,887,553
1,987,439
2,200,541
2,392,304
2,557,285
1,887,540
1,987,610
1,986,714
1,998,117
N/A
- Sekunder
21,220,253
22,180,601
23,327,007
24,631,407
26,111,760
21,220,240
22,178,630
23,474,528
24,877,114
N/A
- Tersier
7,844,372
8,359,605
9,176,196
10,067,650
11,040,966
7,844,360
8,360,200
9,003,596
9,655,512
N/A
4.14
5.09
6.69
6.88
7.06
4.14
5.09
5.96
5.99
6.03
100.00%
100.00%
89.09%
87.06%
85.41%
2.78
6.79
6.00
5.50
5.00
2.77
6.99
3.57
3.56
8.57
100.36%
97.14%
168.07%
154.49%
58.34%
perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor 13
Nilai PDRB (Rp. Juta) a. Berdasarkan Harga Berlaku
b. Berdasarkan Harga Konstan
14
Laju pertumbuhan ekonomi (%)
15
Inflasi (%)
II-23
No (1) 16 17
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Laju inflasi provinsi PDRB Perkapita Atas Dasar
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
(3)
(4)
(5)
Target Rensta SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian padaTahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(6) 2.02
(7) 6.62
(8) 4-6
(9) 3.5 - 5.5
(10) 9.00
(11) 2.02
(12) 6.62
(13) 4-6
(14) 3.5 - 5.5
(15) N/A
(16) 100.00%
(17) 100.00%
(18) 100.00%
(19) N/A
(20) N/A
14,470,968
15,372,388
16,273,809
17,223,881
18,118,846
14,232,423
1,546,581
16,632,422
18,889,429
21,454,556.23
98.35%
10.06%
102.20%
109.67%
118.41%
6,912,094
6,828,935
7,090,104
7,376,524
7,688,936
6,666,142
6,816,201
6,903,730
719,504,285
7,576,992.20
96.44%
99.81%
97.37%
9753.97%
98.54%
629,340
629,500
633,800
636,000
638,800
628,340
629,500
630,890
632,060
636,620
99.84%
100.00%
99.54%
99.38%
99.66%
4.14
5.09
6.69
6.88
7.06
4.14
5.09
5.7
5.99
6.03
100.00%
100.00%
85.20%
87.06%
85.41%
Harga Berlaku (Rp.) 18
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan
19
Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)
20
Pertumbuhan PDRB
21
Indeks gini
0.28520
0.26846
0.25172
0.23498
0.21824
0.28520
0.26846
0.25172
0.33
0.36
100.00%
100.00%
100.00%
71.21%
60.62%
22
Pemerataan pendapatan
0.131935
0.11520
0.09846
0.08172
0.06498
0.131935
0.11520
0.09846
0.08172
0.06498
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Pertumbuhan ekonomi
4.14
5.09
6.69
6.88
7.06
4.14
5.09
5.7
5.99
6.03
100.00%
100.00%
85.20%
87.06%
85.41%
Indeks ketimpangan
6.016
5.972
5.928
5.884
5.840
6.016
5.972
5.928
5.884
5.840
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
89.19
90.03
91.03
92.03
93.03
89.19
90.35
90.61
90.61
91.84
100.00%
100.36%
99.54%
98.46%
98.72%
10.81
9.65
9.39
7.97
6.97
10.81
9.65
9.39
9.39
9.16
100.00%
100.00%
100.00%
84.88%
76.09%
versi Bank Dunia 23 24
Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 25
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
26
Kemiskinan
II-24
Tabel 2.9. di atas menunjukkan bahwa di tahun 2013 yang merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, dari 26 indikator kinerja pelayanan Bappeda, 15 indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan di awal periode.
Bahkan 2
indikator diantaranya melampaui target (pencapaian di atas 100%), yaitu Nilai PDBR berdasarkan harga berlaku dan PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku. Ada pun indikator yang pencapaiannya paling rendah adalah inflasi yang pada tahun 2013 hanya tercapai 58,34%.
Hal ini
disebabkan karena pada tahun 2013 terjadi kenaikan BBM yang memicu angka inflasi.
Tingginya inflasi kemudian berimbas pada rendahnya
pencapaian target penanggulangan kemiskinan yang hanya mencapai 79,75% pada tahun 2013. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Bappeda dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Ada pun kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan pada Bappeda Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel 2.10. di bawah ini.
II-25
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Bogor
II-26
Tabel 2.10. menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran pada tahun 2013 paling rendah selama 5 tahun.
Hal ini
disebabkan adanya lonjakan anggaran sebesar Rp. 6.659.354.000 atau mencapai 50,57% pada APBD Perubahan tahun berjalan di Bulan Oktober/November
sehingga
ada
waktu
yang
tersedia
untuk
penyerapan sangat sempit. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan tingkat penyerapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk program/kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan tidak adanya standar baku yang dalam
penyusunan
penyusunan
alokasi
dokumen
anggaran
perencanaan
untuk
tiap
maupun
kegiatan
kegiatan
baik
kajian.
Akibatnya penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki
dasar
yang
secara
normatif
maupun
akademik
dapat
Pelayanan
pada
dipertanggungjawabkan.
2.4. Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Bappeda Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan
dan
mengembangkan
pelayanan
pada
Bappeda
Kabupaten Bogor. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah
dinamika
pembangunan
daerah
yang
harus
bergerak
sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor
kehidupan
masyarakat
yang
tidak
dapat
dihindari.
Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar tetap
II-27
sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan. Analisis
terhadap
berbagai
permasalahan
internal
maupun
eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi oppurtunity (peluang) dan ancaman threaths (ancaman). Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut : a. Lingkungan Internal Kekuatan (S): 1. Kewenangan yang dimiliki berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008
tentang
Pembentukan
Lembaga
Teknis
Daerah
dalam
perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi; 2. Sebagian besar pegawai Bappeda berpendidikan magister; 3. Tersedianya dukungan anggaran; 4. Sarana kerja yang memadai; 5. Sudah tersedia Sistem Informasi, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi (SIPPE); 6. Tersedianya data pokok pembangunan Kabupaten Bogor yang selalu di update setiap tahun. Kelemahan (W): 1. Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi; 2. Masih kurangnya prasarana pendukung, seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center; 3. Belum optimalnya peran Bappeda dalam TAPD sehingga masih terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran; 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda maupun oleh SKPD teknis terkait;
II-28
5. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis komputer; 6. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah; 7. Belum
tersusunnya
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. b. Lingkungan Eksternal Peluang (O): 1. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan; 2. Tuntutan stakeholders akan produk perencanaan yang berkualitas, transparan dan partisipatif; 3. Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda sebagai lembaga teknis
yang
melaksanakan
fungsi
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan; 4. Peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan evaluasi yang lengkap dan rinci; 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan; 6. Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Ancaman (T): 1. Belum
adanya
perencanaan
Peraturan
pembangunan
Daerah
yang
daerah
sebagai
mengatur
tentang
penjabaran
dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian yang berada di Kabupaten Bogor; 3. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam;
II-29
4. Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan); 5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran; 6. Ketatnya jadwal penyusunan dokumen perencanaan.
II-30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Jumlah
SDM
yang
terbatas,
khususnya
tenaga
fungsional
perencana dan peneliti yang bersertifikasi; 2. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3. Belum
adanya
perencanaan
Peraturan
pembangunan
Daerah
yang
daerah
sebagai
mengatur
tentang
penjabaran
dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam; 5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda maupun oleh SKPD teknis terkait; 6. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai produk perencanaan dan kajian apa saja yang sudah dihasilkan tidak
mudah
didapatkan,
akibatnya
kemungkinan
duplikasi
penyusunan dokumen perencanan dan kajian menjadi lebih besar; 7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran; 8. Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan)
yang
menyebabkan
kurang
efektifnya
proses
perencanaan bottom up;
III-1
9. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis komputer; 10. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Hasil
identifikasi
tentang
faktor-faktor
penghambat
dan
pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 bahwa
visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun
20013-2018 adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskanlah misi Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan
daya
saing
perekonomian
masyarakat
dan
pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan
integrasi,
koneksitas,
kualitas
dan
kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. III-2
4. Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Bappeda terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Bappeda berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat
dan
pendorong
pelayanan
Bappeda
yang
dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tabel 3.1.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Visi: Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong KDH terpilih (1) (2) (3) (4) (5) 1
Misi 5: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik Program Pengembangan Data/Informasi
Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam; Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda
Sumber data masih beragam
Sudah dilakukan kerjasama kelembagaan antara Bappeda dengan BPS
Kajia-kajian perencanaan pembangunan yang dilakukan Bappeda
Tersedia dukungan anggaran untuk melakukan berbagai kajian
III-3
Visi: Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong KDH terpilih (1) (2) (3) (4) (5) maupun oleh kurang SKPD teknis aplikatif terkait; Program Lemahnya Lemahnya Tersedia Peningkatan kapasitas lembaga kualitas SDM dukungan Kapasitas perencanaan di perencana di anggaran untuk Kelembagaan tingkat bawah tingkat bawah melaksanakan Perencanaan (khususnya desa (khususnya berbagai diklat Pembangunan dan kecamatan) desa dan dan bimtek Daerah yang kecamatan) perencanaan menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up; Program Kurangnya Belum adanya Adanya Perencanaan kosistennya Peraturan dorongan yang Pembangunan perencanaan Daerah yang kuat dari Daerah mulai dari tingkat mengatur stakeholders desa/kelurahan, tentang untuk kecamatan dan perencanaan menciptakan kabupaten pembangunan konsistensi daerah antara sebagai perencanaan penjabaran desa/kelurahan, dari Undangkecamatan dan Undang kabupaten Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Belum efektifnya Keterbatasan Sudah tersedia penyelenggaraan SDM yang sistem sistem memahami pengendalian pengendalian dan cara kerja dan evaluasi evaluasi rencana sistem rencana pembangunan pembangunan daerah yang daerah yang berbasis berbasis komputer; komputer; Hasil Kurangnya Kegiatan pengendalian dan koordinasi pengendalian evaluasi serta antara bidang dan evaluasi, kajian dan evaluasi kajian dan penelitian belum dengan penelitian dimanfaatkan bidang sudah secara optimal perencana dilaksanakan sebagai input bagi dalam oleh Bappeda perencanaan penyusunan pembangunan perencanaan daerah. pembagunan
III-4
Visi: Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong KDH terpilih (1) (2) (3) (4) (5) Program Informasi Belum adanya Banyaknya Perencanaan mengenai produk sistem dokumen hasil Pembangunan perencanaan dan pengelolaan kajian Ekonomi, Program kajian apa saja data dan perencanaan Perencanaan yang sudah informasi pembangunan Kesejahteraan dihasilkan tidak yang dapat oleh Bappeda Rakyat dan Sosial, mudah menghimpun Program didapatkan, seluruh Perencanaan akibatnya produk Prasarana Wilayah kemungkinan perencanaan dan Sumber Daya duplikasi Bappeda Alam, Program penyusunan secara Perencanaan dokumen terintegrasi Pembangunan perencanan dan Bidang kajian menjadi Pemerintahan dan lebih besar; Pendanaan Pembangunan Belum optimalnya Belum Sudah tersedia koordinasi dan efektifnya sistem sinkronisasi sistem pengendalian proses penyusunan dan evaluasi perencanaan perencanaan rencana pembangunan pembangunan pembangunan daerah antara yang berbasis daerah yang Bappeda dengan komputer berbasis SKPD lain yang komputer; sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor masuk dalam Wilayah 1 yaitu:
Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
III-5
b. Pemantapan kawasan lindung; c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan; e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat; f.
Perlunya
peningkatan
penanggulangan
dan
pemberantasan
penyakit menular; g. Belum
adanya
kebijakan
yang
jelas
tentang
mitigasi
dan
penanggulangan bencana; h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi
dari
bawah
serta
mengikuti mekanisme
yang
telah
ditentukan; i.
Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
j.
Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kabupaten Bogor menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan
mempengaruhi
penanganan
permasalahan
yang
telah
diidentifikasi. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2.
No (1) 1
2
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat (2) Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda
Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bogor
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(3) Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi
(4) Minat untuk berkarir sebagai pejabat fungsional perencana dan peneliti rendah
Kebijakan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung terhadap pejabat fungsional
Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Padatnya volume pekerjaan Bappeda
Dorongan stakeholders akan produk perencanan,
(5)
III-6
No (1)
Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat (2) Bappeda
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bogor (3) Bappeda Kab. Bogor
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
membuat faktor-faktor pendukung kinerja terabaikan
pengedalian dan evaluasi pemb. yang berkualitas, transparan dan partisipatif
3
Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan
Perlu optimaoisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan
Ketatnya jadwal penyusunan dokumen perencanaan
Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
4
Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat
Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam;
Sumber data masih beragam
Sudah dilakukan kerjasama kelembaga an antara Bappeda dengan BPS
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah
untuk mewujudkan : (a)
terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan
III-7
perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan
desa–desa
potensial;
(d)
pembangunan
dan
pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya
dalam
RTRW
juga
telah
ditetapkan
kebijakan
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor bagian
barat
dengan
bagian
Kabupaten
Bogor
lainnya.
Isu
ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Bappeda dan dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Isu
selanjutnya
berkaitan
dengan
semakin
meningkatnya
konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi
III-8
hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan
alam
masih
menjadi
keunggulan
Kabupaten
Bogor
khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Bappeda untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tataruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan
upaya
untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan.
Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya
yang
dimiliki
Kabupaten
Bogor
seperti
pariwisata
dan
pertanian. Oleh karena itu, Bappeda perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah pertambangan dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan
dan
tidak
sesuai
dengan
peruntukannya
dapat
III-9
mengakibatkan
terjadinya
degradasi
lahan.
Hal
ini
dapat
mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak
negatif
pembangunan
terhadap aksesibilitas
kualitas jalan
lingkungan. secara
Peningkatan
berlebihan
akan
mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappeda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Bappeda tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya
perumusan
rencana
pembangunan
berwawasan
lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi
yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi
lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Perumusan
isu-isu
strategis
didasarkan
analisis
terhadap
lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Bappeda Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program
III-10
dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (20132018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Kurangnya
kapasitas
SDM
perencana/penyusun
perencanaan
pembangunan; 2. Belum
efektifnya
perencanaan
pembangunan
daerah
dalam
mencapai tujuan pembangunan; 3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral di Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, Bidang Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan; 4. Masih terbatasnya fungsi pengelola data dan informasi sebagai bank data serta hasil evaluasi pembangunan belum digunakan sebagai feed back dalam perencanaan; 5. Belum adanya aturan daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran; 7. Lemahnya
kapasitas
lembaga
perencanaan
di
tingkat
bawah
(khususnya desa/kelurahan dan kecamatan) yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.
III-11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Bappeda Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum
mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten
Bogor
Bogor
adalah
Kabupaten
Tahun
2013-2018,
“KABUPATEN
visi
Pemerintah
BOGOR
MENJADI
KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“. Bappeda sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Bogor
yang
memiliki
tugas
pokok
dan
fungsi
dalam
urusan
perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi yang strategis dalam kerangka pencapaian visi tersebut. Dengan demikian, rumusan visi Bappeda harus mencerminkan suatu daya upaya dalam mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bogor oleh Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hal yang menjadi kondisi, harapan, dan fokus perhatian yang mempengaruhi dan melandasi Bappeda dalam merumuskan visinya adalah sebagai berikut : 1. Visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia harus menjadi acuan dan spirit tidak saja bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dalam membangun daerahnya; 2. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan PerundangUndangan yang menjadi turunannya, Bappeda menjadi lembaga yang strategis sebagai “lokomotif” dan think tank-nya pembangunan daerah;
IV-1
3. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal
sehingga
perencanaan
pembangunan
yang
dibangun
melalui proses yang panjang dengan berbegai pendekatan baik politik, teknokratik, top down, dan bottom up serta partisipatif seringkali “dikalahkan” oleh kepentingan yang bersifat pragmatis. 5. Tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat akan akuntabilitas Bappeda sebagai lembaga perencana dengan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas. 6. Besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor sebagai modal dasar pembangunan belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam misi ke 5 (lima) yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka rumusan visi Bappeda untuk 5 tahun ke depan adalah: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA” Makna dari pernyataan visi di atas adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan
yang
tepat
melalui
urutan
pilihan
dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Bogor untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik (sejahtera). 3. Berkualitas memiliki arti yang kurang lebih sama dengan bermutu. Dalam konteks perencanaan pembangunan,
berkualitas adalah
proses penyusunannya sudah terstandarisasi, terintegrasi dengan proses penganggaran, berbasis pada data yang berkualitas dan disusun oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. 4. Kabupaten
Bogor
menjadi
Kabupaten
Termaju
di
Indonesia
merupakan visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.
IV-2
Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan visi Bappeda, tugas pokok dan fungsi Bappeda masukan
dari
pihak
yang
berkepentingan
serta masukan-
(stakeholders),
maka
ditetapkan Misi Bappeda Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana Misi ini mengandung makna bahwa Bappeda sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan akan selalu meningkatkan kapasitas SDM Perencana yang dimilikinya untuk memenuhi tuntutan yang semakin tinggi akan produk-produk perencanaan pembangunan yang berkualitas. Misi Kedua: Meningkatkan hasil guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan Misi
ini
mengandung
pembangunan
daerah
perundang-undangan
makna
bahwa
diselenggarakan yang
berlaku
mekanisme sesuai
dan
perencanaan
dengan
produk
peraturan
perencanaan,
pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Bogor. Misi Ketiga: Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Misi ini mengandung makna bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan Bappeda Kabupaten Bogor menjadi acuan yang akan digunakan oleh SKPD untuk menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannnya. Selain itu,
melalui misi ini
Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berupaya semaksimal mungkin merespon tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, IV-3
sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka
Bappeda
Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam penilaian dan
pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan
dalam
RPJMD
adalah
Meningkatnya
kualitas
perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif. Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama:
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
perencana Tujuan 1. Meningkatnya daya dukung sumber daya perencanaan Sasaran 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; 2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD.
Misi Kedua: Meningkatkan daya guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan Tujuan 1. Meningkatnya daya dukung terhadap mekanisme dan penyusunan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Sasaran IV-4
1. Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu;
Misi Ketiga: Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Tujuan 1. Peningkatan daya dukung terhadap sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Sasaran 1. Tersedianya
data
dan
informasi
sebagai
basis
perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan 2. Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel;
Tujuan
dan
sasaran
pelayanan
Bappeda
lebih
lengkapnya
sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1.:
IV-5
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bogor No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terwujudnya SDM
Persentase pegawai Bappeda yang
Dukung terhadap
Meningkatnya daya
1
Perencana yang
bersertifikat perencana
kinerja SDM
Kompeten
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
25
50
75
100
50
70
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
Perencana 2
Terpenuhinya
Prosentase kebutuhan sarana dan
kebutuhan
Prasarana
sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas 2
Meningkatnya daya
1
Terwujudnya mekanisme
dukung terhadap
perencanaan
mekanisme dan
pembangunan
penyusunan produk
partisipatif dan sesuai
perencanaan,
dengan jadwal
pengendalian dan
pelaksanaan
evaluasi pembangunan
berdasarkan peraturan
-
Terlaksananya musrenbang RPJPD yang
100
partisipatif dan tepat waktu (%) -
Terlaksananya musrenbang RPJMD yang
100
partisipatif dan tepat waktu (%) -
perundang-undangan
Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu (%)
yang berlaku 2
Tersusunnya dokumen
-
Tersedianya dokumen perencanaan
perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
pembangunan daerah
PERDA (dokumen)
yang berkualitas dan tepat waktu
IV-6
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4) -
Tersedianya dokumen perencanaan
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) -
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (dokumen)
-
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)
-
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Ekonomi yang berkualitas (dokumen)
-
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas (dokumen)
-
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas (dokumen)
-
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas (dokumen)
IV-7
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4) -
Tersusunnya dokumen evaluasi
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
1
85
90
95
100
100
74.41
75.47
75.53
76.13
76.37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
124,289,720.00
139,516,210.00
156,155,900.00
174,322,470.00
193,683,000.00
41,081,150.00
43,590,880.00
46,274,550.00
49,140,730.00
52,191,120.00
23,750,000.00
26,060,000.00
28,520,000.00
31,160,000.00
33,900,000.00
7,850,000.00
8,140,000.00
8,450,000.00
8,780,000.00
9,140,000.00
perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu (dokumen) 3
Meningkatnya
-
Persentase kesesuaian kegiatan yang
kesesuaian antara
direncanakan dengan kegiatan yang
perencanaan dan
Dianggarkan
penganggaran pembangunan daerah 3
Peningkatan daya
Tersedianya data dan
dukung terhadap
informasi sebagai basis
sistem pengelolaan
perencanaan,
data dan informasi
pengendalian
yang kredibel sebagai
dan evaluasi
basis perencanaan,
Pembangunan
pengendalian dan
-
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
-
Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen)
-
Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen)
-
evaluasi pembangunan
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)
-
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)
-
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
-
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
-
Laju Petumbuhan Ekonomi (%)
-
Inflasi (%)
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
IV-8
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
-
Laju inflasi provinsi
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
-
Kemampuan Daya Beli Masyarakat
638,850
638,970
639,010
639,070
639,170
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
80
100
100
100
100
(Rp/kap/bln) -
Pertumbuhan PDRB
-
Indeks gini
-
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
-
Pertumbuhan ekonomi
-
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
-
Persentase penduduk diatas garis Kemiskinan
Terbangunnya sistem pengelolaan data dan
-
Kemiskinan
-
Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer (%)
informasi yang kredibel
IV-9
4.3. Strategi dan Kebijakan Rumusan
strategi
merupakan
pernyataan-pernyataan
yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Perumusan alternatif strategi pada Renstra Bappeda dilakukan dengan menggunakan metode SWOT
(kekuatan/strengths,
kelemahan/weaknesses,
peluang/
opportunities, dan tantangan/threats) seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.2. Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT
Faktor Eksternal
Peluang (O):
Tantangan (T):
1. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan
1. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah
2. Tuntutan stakeholders akan produk perencanaan, pengedalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif 3. Kepercayaan Kepala Daerah Kepada Bappeda sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan 4. Peraturan perundangundangan tentang perencanaan dan evaluasi yang lengkap dan rinci 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam perencanaan pembangunan Faktor Internal
6. Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat 7. Indikator pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
2. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian yang berada di Kabupaten Bogor 3. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam 4. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan) 5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan
IV-10
menengah Pemerintah Kabupaten Bogor yang jelas dan terukur melalui 25 Penciri Termaju.
penganggaran 6. Ketatnya jadwal penyusunan dokumen perencanaan
Kekuatan (S) :
Alternatif Strategi (S-O):
Alternatif Strategi (S-T):
1. Kewenangan yang dimiliki berdasarkan Perda Nomor 12/2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.
1. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan (Tim Pakar Pendamping)
1. Mengajukan rancangan Perda Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
2. Sebagian besar pegawai Bappeda berpendidikan magister 3. Tersedianya dukungan anggaran 4. Sarana kerja yang memadai 5. Sudah tersedia Sistem Informasi, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi (SIPPE) 6. Tersedianya data pokok pembangunan Kabupaten Bogor yang selalu di update dalam interval tahunan
2. Optimalisasi penggunaan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 3. Meningkatan intensitas Sosialisasi Program/ Pembangunan tahun berjalan melalui berbegai media komunikasi 4. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi dan wilayah melalui peningkatkan peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif
2. Membangun sistem pengelolaan data dan informasi berbasis komputer dengan mengintegrasikan data pokok ke dalam sistem tersebut 3. Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (muali dati tingkat RT, RW, desa dan kecamatan) melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 4. Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD 5. Sosialisasi jadwal penyusunan dokumen perencanaan kepada SKPD
5. Membangun sistem perencanaan on line untuk untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan 6. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaiaan 25 Penciri Termaju
IV-11
Kelemahan (W): 1. Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi 2. Belum optimalnya peran Bappeda dalam TAPD sehingga masih terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran 3. Masih kurangnya prasarana pendukung, seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasilhasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD teknis terkait; 5. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang berbasis komputer 6. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah 7. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda
Alternatif Strategi (WO):
Alternatif Strategi (WT):
1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui pengiriman pegawai bappeda untuk mengikuti diklat fungsional
1. Membagi tugas kepada seluruh aparat Bappeda secara proporsional sesuai dengan tupoksi
2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai Bappeda 3. Membangun prasarana pendukung, seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center untuk meningkatkan kinerja Bappeda 4. Memanfaatkan dukungan stakeholders dan kepercayaan Kepala Daerah dalam rangka optimalisasi peran Bappeda dalam TAPD
2. Membangun website untuk melakukan sosialsiasi program/kegiatan pembangunan 3. Memanfaatkan peraturan perundangundangan yang ada untuk mendukung mekanisme kerja 4. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian yang berada di Kabupaten Bogor melalui perluasan dan intensifikasi jaringan peneltian
5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan yang aplikatif 6. Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi 7. Menyusun SOP pelaksanaan tupoksi Bappeda guna menghasilkan produk perencanaan, pengedalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif
IV-12
Dari beberapa alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT di atas, maka dipilih beberapa strategi yang paling tepat (efektif dan efisien), sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya kompetensi SDM Perencana dicapai dengan strategi, sebagai berikut: -
Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui pengiriman pegawai Bappeda untuk mengikuti diklatdiklat fungsional;
-
Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai Bappeda.
2. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas penunjang kinerja SDM Perencana dicapai dengan strategi, sebagai berikut: -
Membangun prasarana pendukung, seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center untuk meningkatkan kinerja Bappeda;
-
Menyusun
SOP
pelaksanaan
tupoksi
Bappeda
guna
menghasilkan produk perencanaan, pengedalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif. 3. Sasaran sesuai
Terwujudnya dengan
jadwal
mekanisme
perencanaan
pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan strategi, sebagai berikut: -
Mengajukan rancangan Perda/Perbup tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor;
-
Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
-
Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi dan wilayah melalui peningkatkan peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif;
IV-13
-
Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan) melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
-
Membangun
sistem
perencanaan
on
line
untuk
untuk
meningkatkan kualitas produk perencanaan dan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan. 4. Sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan strategi, sebagai berikut: -
Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan (Tim Pakar Pendamping/Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor).
5. Sasaran
Meningkatnya
penganggaran
kesesuaian
pembangunan
antara
daerah
perencanaan
dengan
strategi,
dan
sebagai
berikut:
-
Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian 25 Penciri Termaju;
-
Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD.
6. Sasaran Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan strategi, sebagai berikut: -
Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan yang aplikatif serta perluasan dan intensifikasi jaringan peneltian;
-
Membangun
website
Bappeda
yang
representatif
untuk
melakukan sosialisasi program/kegiatan pembangunan. 7. Sasaran Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel dengan strategi, sebagai berikut:
IV-14
-
Membangun sistem pengelolaan data dan informasi berbasis komputer dengan mengintegrasikan data pokok ke dalam sistem tersebut. Setelah perumusan strategi selanjutnya dirumuskan kebijakan
sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan petimbangan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dirumuskan kebijakan, sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia aparatur melalui
pengiriman peserta diklat fungsional perencana dan peneliti. 2. Penyelenggaran Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan bagi aparat pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan. 3. Peningkatan sarana dan parasarana aparatur melalui pembangunan ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center. 4. Penyusunan SOP tupoksi Bappeda dalam rangka pencapaian sertifikasi ISO 9001:2008 dan Anugerah Pangripta Nusantara. 5. Penyusunan Rancangan Perda/Perbub Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. 6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, pengedalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan SKPD dan lembaga vertikal. 7.
Pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
pencapaiaan
25
Penciri
Termaju. 8. Perluasan dan intensifikasi jaringan peneltian dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian. 9. Implementasi
dan
Pengembangan
SIPPE
untuk
mendukung
Penyusunan RKPD on line. 10. Peningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan melalui pengembangan Web Site resmi Bappeda Kabupaten Bogor dan data pokok on line. IV-15
11. Pengembangan sistem pengelolaan kearsipan berbasis elektronik.
IV-16
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Bogor 2013-2018, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. di bawah ini:
V-1
TABEL 5 SHEET RENCANA PROGKEG (V) OK
V-2
V-70
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 bahwa Bappeda Kabupaten Bogor
menyelenggarkan
2
urusan,
yaitu
Urusan
Perencanaan
Pembangunan dan Urusan Statistik. Masing-masing urusan memiliki indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 tahun
ke depan sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator-indikator tersebut
adalah sebagai berikut: A. Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 15 indikator sebagai berikut: 1. Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu. 2. Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu. 3. Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu. 4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA. 5. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
VI-1
8. Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 9. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas. 10. Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas. 11. Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas. 12. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas. 13. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu. 14. Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara. 15. Pelayanan Bappeda berstandar ISO 9001:2008.
B. Urusan Statistik terdiri dari 17 indikator, sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit). 2. Buku "Kabupaten Dalam Angka". 3. Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten". 4. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku 5. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi 7. Inflasi 8. Laju Inflasi Provinsi 9. PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku 10. PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan 11. Kemampuan Daya Beli Masyarakat 12. Pertumbuhan PDRB 13. Indeks Gini 14. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 15. Kemiskinan 16. Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer 17. Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor
VI-2
Tabel 6.1. di bawah ini adalah indikator-indikator tersebut di atas yang disertai dengan target pencapaiannya sampai tahun 2018.
VI-3
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja No
(1)
1
Indikator
(2)
Terlaksananya musrenbang RPJPD yang
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
partisipatif dan tepat waktu (%)
2
Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu (%)
3
Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu (%)
4
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
5
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
VI-4
Kondisi Kinerja No
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PERDA (dokumen) 6
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (dokumen)
7
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)
8
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Ekonomi yang berkualitas (dokumen)
9
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas (dokumen)
10
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang
VI-5
Kondisi Kinerja No
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
85.00
90.00
95.00
100.00
100.00
100.00
74.41
75.47
75.53
76.13
76.37
76.37
berkualitas (dokumen)
11
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas (dokumen)
12
Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu (dokumen)
13
Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dianggarkan
14
Indeks Pembangunan Manusia
73.45
(Komposit)
VI-6
Kondisi Kinerja No
Indikator
(1) 15
(2) Buku "Kabupaten Dalam Angka"
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
109,670,735.45
124,289,720.00
139,516,210.00
156,155,900.00
174,322,470.00
193,683,000.00
193,683,000.00
38,731,833.87
41,081,150.00
43,590,880.00
46,274,550.00
49,140,730.00
52,191,120.00
52,191,120.00
21,454,556.23
23,750,000.00
26,060,000.00
28,520,000.00
31,160,000.00
33,900,000.00
33,900,000.00
7,576,992.20
7,850,000.00
8,140,000.00
8,450,000.00
8,780,000.00
9,140,000.00
9,140,000.00
6.03
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.21
(dokumen)
16
Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen)
17
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)
18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)
19
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
20
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
21
Laju Petumbuhan Ekonomi (%)
VI-7
Kondisi Kinerja No
Indikator
(1)
(2)
22
Inflasi (%)
23
Laju inflasi provinsi
24
Kemampuan Daya Beli Masyarakat
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
8.57
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
636,620
638,850
638,970
639,010
639,070
639,170
639,170
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.21
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.21
(Rp/kap/bln)
25
Pertumbuhan PDRB
6.03
26
Indeks gini
0.36
27
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
28
Pertumbuhan ekonomi
29
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
VI-8
Kondisi Kinerja No
Indikator
(1) 30
(2) Persentase penduduk diatas garis
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
95.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
5.00
80
100
100
100
100
100
kemiskinan
31
Kemiskinan
32
Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer (%)
VI-9
BAB VII PENUTUP
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta disusun dengan memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
Tahun
2013-2018
merupakan
penjabaran
dari
RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
71,63
72,30
72,88
73,46
74,03
71,35
72,16
72,58
72,87
73,45
99,61%
99,81%
99,59%
99,20%
99,22%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
(1)
1
Tersedianya dokumen
Target Rensta SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian padaTahun ke-
perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
2
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA
3
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
4
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
5
Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan pembangunan
6
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
7
Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
8
Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA
9
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
10 Buku "Kabupaten Dalam Angka"
11 Buku "PDRB Kabupaten"
II-22
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
(1)
12 Dokumen evaluasi
Target Rensta SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian padaTahun ke-
100%
100%
100%
100%
100%
perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor
13 Nilai PDRB (Rp. Juta) a. Berdasarkan Harga Berlaku - Primer
66.083.790 3.704.830
73.800.700
79.654.981
86.606.808
93.575.957
66.083.790
73.800.700
83.032.460
95.905.597
4.125.459
4.381.024
4.685.897
4.978.241
3.704.830
4.126.720
4.493.721
4.946.530
109.670.735 N/A
100,00% 100,03% 102,57% 105,56%
100,00% 100,00% 104,24% 110,74% 117,20% -
- Sekunder
44.952.880
49.616.211
53.265.286
57.599.287
61.900.495
44.952.880
49.614.610
55.358.466
64.040.699
N/A
100,00% 100,00% 103,93% 111,18%
-
- Tersier
17.426.080
20.059.030
22.008.671
24.321.624
26.697.221
17.426.080
20.059.370
23.180.273
26.918.369
N/A
100,00% 100,00% 105,32% 110,68%
-
30.952.178
32.527.644
34.703.744
37.091.361
39.710.011
30.952.140
32.526.440
34.464.837
36.530.743
38.731.833,87
100,00% 100,00%
99,31%
98,49%
1.987.439
2.200.541
2.392.304
2.557.285
1.887.540
1.987.610
1.986.714
1.998.117
N/A
100,00% 100,01%
90,28%
83,52%
-
22.180.601
23.327.007
24.631.407
26.111.760
21.220.240
22.178.630
23.474.528
24.877.114
N/A
100,00%
99,99% 100,63% 101,00%
-
8.359.605
9.176.196
10.067.650
11.040.966
7.844.360
8.360.200
9.003.596
9.655.512
N/A
100,00% 100,01%
98,12%
95,91%
4,14
5,09
6,69
6,88
7,06
4,14
5,09
5,96
5,99
6,03
100,00% 100,00%
89,09%
87,06%
85,41%
15 Inflasi (%)
2,78
6,79
6,00
5,50
5,00
2,77
6,99
3,57
3,56
8,57
100,36%
97,14% 168,07% 154,49%
58,34%
16 Laju inflasi provinsi
2,02
6,62
4-6
3.5 - 5.5
9,00
2,02
6,62
4-6
3.5 - 5.5
N/A
100,00% 100,00% 100,00%
14.470.968
15.372.388
16.273.809
17.223.881
18.118.846
14.232.423,00
1.546.581,00
16.632.422,00
18.889.428,92
21.454.556,23
98,35%
10,06% 102,20% 109,67% 118,41%
6.912.094
6.828.935
7.090.104
7.376.524
7.688.936
6.666.142,00
6.816.201,00
6.903.730
7.195.042,85
7.576.992,20
96,44%
99,81%
97,37%
97,54%
98,54%
629.340
629.500
633.800
636.000
638.800
628.340
629.500
630.890
632.060
636.620
99,84% 100,00%
99,54%
99,38%
99,66%
4,14
5,09
6,69
6,88
7,06
4,14
5,09
5,7
5,99
6,03
100,00% 100,00%
85,20%
87,06%
85,41%
0,28520
0,26846
0,25172
0,23498
0,21824
0,28520
0,26846
0,25172
0,33
0,36
100,00% 100,00% 100,00%
71,21%
60,62%
0,131935
0,11520
0,09846
0,08172
0,06498
0,131935
0,11520
0,09846
0,08172
0,06498
4,14
5,09
6,69
6,88
7,06
4,14
5,09
5,7
5,99
6,03
b. Berdasarkan Harga Konstan - Primer - Sekunder - Tersier
14 Laju pertumbuhan ekonomi
1.887.553 21.220.253 7.844.372
97,54%
-
(%)
17 PDRB Perkapita Atas Dasar
N/A
N/A
Harga Berlaku (Rp.)
18 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
19 Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)
20 Pertumbuhan PDRB
21 Indeks gini
22 Pemerataan pendapatan versi
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Bank Dunia
23 Pertumbuhan ekonomi
100,00% 100,00%
85,20%
87,06%
85,41%
II-23
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
6,016
5,972
5,928
5,884
5,840
6,016
5,972
5,928
5,884
5,840
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
89,19
90,03
91,03
92,03
93,03
89,19
90,03
90,35
91,18
91,26
100,00% 100,00%
99,25%
99,08%
98,10%
10,81
9,65
9,39
7,97
6,97
10,81
9,97
9,65
8,82
8,74
100,00%
97,31%
90,36%
79,75%
(1)
24 Indeks ketimpangan
Target Rensta SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian padaTahun ke-
Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
25 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
26 Kemiskinan
96,79%
II-24
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
Uraian (1)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
4.760.965.000
5.518.930.000
6.378.407.000
6.654.521.000
7.178.425.000
4.289.766.384
5.429.495.217
5.871.268.977
6.146.175.216
6.148.735.076
90,10
98,38
92,05
92,36
85,66
483.492.000
371.793.738
4.760.965.000
5.518.930.000
6.378.407.000
6.654.521.000
7.178.425.000
4.289.766.384
5.429.495.217
5.871.268.977
6.146.175.216
6.148.735.076
90,10
98,38
92,05
92,36
85,66
483.492.000
371.793.738
11.274.277.000
11.622.614.000
8.564.775.000
11.013.762.000
19.829.072.000
10.651.571.382
10.927.113.379
8.297.273.293
10.218.028.319
17.679.762.970
94,48
94,02
96,88
92,78
89,16
1.710.959.000
1.405.638.318
1.
Belanja Pegawai
5.610.775.000
5.658.250.000
4.153.875.000
5.626.975.000
9.088.336.000
5.444.631.000
5.388.515.000
4.027.225.000
5.275.450.000
8.141.202.100
97,04
95,23
96,95
93,75
89,58
695.512.200
539.314.220
2.
Belanja Barang dan Jasa
4.683.138.000
5.376.117.000
4.117.580.000
4.666.637.000
7.815.274.000
4.268.895.382
4.964.499.679
3.977.927.793
4.279.333.319
6.919.248.870
91,15
92,34
96,61
91,70
88,53
626.427.200
530.070.698
3.
Belanja Modal
980.364.000
588.247.000
293.320.000
720.150.000
2.925.462.000
938.045.000
574.098.700
292.120.500
663.245.000
2.619.312.000
95,68
97,59
99,59
92,10
89,53
389.019.600
336.253.400
16.035.242.000
17.141.544.000
14.943.182.000
17.668.283.000
27.007.497.000
14.941.337.766
16.356.608.596
14.168.542.270
16.364.203.535
23.828.498.046
93,18
95,42
94,82
92,62
88,23
1.558.651.209
1.777.432.056
TOTAL
II-26
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya daya dukung sumber daya perencanaan
1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok
- Terwujudnya kelancaran pelayanan
2014 (5) 100
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke2015 2016 2017 (6) (7) (8) 100
100
100
2018 (9) 100
Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
administrasi perkantoran (%)
dan fungsi masing-masing - Terwujudnya kecepatan, kenyamanan
100
100
100
100
100
dan keamanan kerja aparatur (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Terwujudnya peningkatan Disiplin
100
100
100
100
100
Aparatur (%) - Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
100
100
100
100
kinerja sumberdaya aparatur (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja
- Tersusunnya perencanaan dan
100
100
100
100
100
laporan yang akuntabel (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
dan keuangan SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2
Meningkatnya daya dukung terhadap mekanisme dan
1 Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan
penyusunan produk
partisipatif dan sesuai
perencanaan,
dengan jadwal pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi
berdasarkan peraturan
pembangunan
- Terlaksananya musrenbang RPJPD yang
0
0
1
0
0
partisipatif dan tepat waktu (kali) - Terlaksananya musrenbang RPJMD yang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
0
1
0
0
partisipatif dan tepat waktu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
perundang-undangan yang berlaku
- Terlaksananya musrenbang RKPD yang
1
1
1
1
1
partisipatif dan tepat waktu 2 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan
- Tersedianya dokumen RTRW yang telah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
1
1
1
1
ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
daerah yang berkualitas dan tepat waktu - Tersedianya dokumen perencanaan
1
1
1
1
1
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
PERDA (dokumen) - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
1
1
1
1
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
PERDA (dokumen)
IV-6
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4) - Tersedianya dokumen perencanaan :
2014 (5) 1
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke2015 2016 2017 (6) (7) (8) 1
1
1
2018 (9) 1
RKPD yang telah ditetapkan dengan
Program
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
PERKADA (dokumen) - Penjabaran program RPJMD ke dalam
100
100
100
100
100
RKPD (%) - Tersusunnya dokumen perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2
2
2
2
2
pembangunan Bidang Ekonomi yang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
berkualitas (dokumen) - Tersusunnya dokumen perencanaan
2
2
2
2
2
Program Perencanaan
pembangunan Bidang Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat
Rakyat dan Sosial yang berkualitas
dan Sosial
(dokumen) - Tersusunnya dokumen perencanaan
2
2
2
2
2
Program Perencanaan
pembangunan Bidang Sarana Prasarana
Prasarana Wilayah dan
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang
Sumber Daya Alam
berkualitas (dokumen) - Tersusunnya dokumen perencanaan
2
2
2
2
2
Program Perencanaan
pembangunan Bidang Pemerintahan
Pembangunan
dan Pendanaan Pembangunan yang
Pemerintahan dan
berkualitas (dokumen)
Pendanaan Pembangunan
- Tersusunnya dokumen evaluasi
1
1
1
1
1
perencanaan pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu (dokumen)
- Tercapainya Anugerah Pangripta
0
0
0
0
1
Nusantara (kali)
- Pelayanan Bappeda berstandar ISO
1
1
1
1
1
9001:2008 (sertifikat) 3
Peningkatan daya dukung
Tersedianya data dan
terhadap sistem
informasi sebagai basis
pengelolaan data dan
perencanaan, pengendalian
informasi yang kredibel
dan evaluasi pembangunan
sebagai basis perencanaan,
- Indeks Pembangunan Manusia
(dokumen)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
73,63 – 73,72
73,74 – 74,04
74,55 – 75,43
74,63 – 75,65
74,77 – 75,80
(Komposit) - Buku "Kabupaten Dalam Angka"
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi
1
1
1
1
1
Program Pengembangan Data/Informasi
IV-7
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke2015 2016 2017 (6) (7) (8)
2014 (5)
Program
2018 (9)
pengendalian dan evaluasi pembangunan
- Buku "PDRB Kabupaten"
1
1
1
1
1
Program Pengembangan
(dokumen) - Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp.) - Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Data/Informasi 110.000 – 130.000
110.000 – 140.000
110.000 – 150.000
110.000 – 160.000
39.118 – 42.183
40.096 – 44.614
40.188 – 47.664
40.369 – 50.779
110.000 – 170.000
Data/Informasi 21,45 – 25,38
22,41 – 27,22
23,15 – 29,46
23,45 – 30,25
24,00 – 32,25
Berlaku (Rp. Juta) - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Program Pengembangan Data/Informasi
7,58 – 7,90
7,60 – 8,15
7,70 – 8,45
7,80 – 8,60
7,85 – 8,90
Konstan (Rp. Juta) - Laju Petumbuhan Ekonomi (%)
Data/Informasi
42.388 – 55.979 Program Pengembangan
(Milyar Rp.) - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Program Pengembangan
Program Pengembangan Data/Informasi
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6,50
Program Pengembangan Data/Informasi
- Inflasi (%)
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
Program Pengembangan Data/Informasi
- Laju inflasi provinsi (%)
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
Program Pengembangan Data/Informasi
- Kemampuan Daya Beli Masyarakat
665,27
686,56
703,72
712,17
Program Pengembangan
726,21
(Rp.000/kap/bln) - Pertumbuhan PDRB (%)
Data/Informasi 5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6,50
Program Pengembangan Data/Informasi
- Indeks gini (indeks)
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
Program Pengembangan Data/Informasi
- Persentase penduduk di atas garis
91,26 - 91,67
91,67 - 91,98
91,98 - 92,76
92,76 - 93,00
93,00 - 95,00
kemiskinan (%) - Kemiskinan (%)
Program Pengembangan Data/Informasi
8,74 – 8,33
8,33 – 8,02
8,02 – 7,24
7,24 – 7,00
7,00 – 5,00
Program Pengembangan Data/Informasi
Terbangunnya sistem pengelolaan data dan
- Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer (%)
80
100
100
100
100 Program Pengembangan Data/Informasi
informasi yang kredibel
IV-8
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tujuan
Sasaran
(1)
Indikator Sasaran
(2)
Meningkatnya
Terwujudnya
daya dukung
kelancaran
kelancaran
sumber daya
pelaksanaan
pelayanan
tugas pokok
administrasi
dan fungsi
perkantoran
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Meningkatnya
perencanaan
Kode
Indikator Kinerja
(5)
106 01
1
106
1
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Program Pelayanan Administrasi
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
2.133.008.000
2.320.587.000
2.552.645.700
2.807.910.270
3.088.701.297
6.297.000
0
0
0
0
(19)
Unit Kerja SKPD
(20)
Lokasi
(21)
12.902.852.267 Bappeda
Cibinong
6.297.000 Bappeda
Cibinong
1.838.856.120 Bappeda
Cibinong
90.041.640 Bappeda
Cibinong
Cibinong
Perkantoran
01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai 3000 yang digunakan
867
867
buah
Jumlah Materai 6000 yang digunakan
365
365
buah
867
buah
365
buah
masing-masing
Terwujudnya
4
4
line
kenyamanan
106
01
1
Jumlah jaringan listrik yang digunakan
2
2
line
dan
Jumlah jaringan Internet yang digunakan
1
1
line
1
line
1
keamanan
Jumlah jaringan Air yang digunakan
1
1
sambungan
1
sambungan
1
kecepatan,
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jaringan telepon yang
301.200.000
4
line
2
line
331.320.000
4
line
2
line
364.452.000
4
line
2
line
400.897.200
4
line
2
line
440.986.920
20
line
10
line
line
1
line
1
line
5
line
sambungan
1
sambungan
1
sambungan
5
sambungan
11
unit
6
unit
digunakan
kerja aparatur 106
01
1
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Terwujudnya
Perizinan Kendaraan
peningkatan
Dinas/Operasional
Jumlah pembayaran STNK Mobil
11
11
unit
Jumlah pembayaran STNK Motor
6
6
unit
15.600.000
11
unit
6
unit
16.040.000
11
unit
6
unit
17.644.000
19.408.400
11
unit
6
unit
21.349.240
55
unit
30
unit
Disiplin Aparatur
106
01
1
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah orang petugas kebersihan
10
10
orang
189.660.000
10
orang
173.000.000
10
orang
190.300.000
10
orang
209.330.000
10
orang
230.263.000
50
orang
992.553.000 Bappeda
Terwujudnya
106
01
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dipergunakan
60
60
item
97.100.000
60
item
113.764.000
60
item
125.140.400
60
item
137.654.440
60
item
151.419.884
300
item
625.078.724 Bappeda
Cibinong
106
01
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah cetakan yang dipergunakan
17
17
item
102.160.000
17
item
106.380.000
17
item
117.018.000
17
item
128.719.800
17
item
141.591.780
85
item
595.869.580 Bappeda
Cibinong
106
01
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah komponen instalsi listrik yang
14
14
jenis
25.223.000
14
jenis
27.757.000
14
jenis
30.532.700
14
jenis
33.585.970
14
jenis
36.944.567
70
jenis
154.043.237 Bappeda
Cibinong
5
5
koran
20.400.000
5
koran
22.920.000
5
koran
25.212.000
5
koran
27.733.200
5
koran
30.506.520
25
koran
126.771.720 Bappeda
Cibinong
1
1
majalah
1
majalah
1
majalah
1
majalah
1
majalah
131.071.122 Bappeda
Cibinong
peningkatan kapasitas
Penggandaan
dan kinerja sumberdaya aparatur
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terwujudnya
dipergunakan
Tersusunnya
pertanggung
perencanaan
jawaban
dan laporan
kinerja dan
yang
keuangan
akuntabel
106
01
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Jumlah bahan bacaan yang diperlukan
Peraturan Perundang-undangan
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jenis bahann logistik yang tersedia
0
28.242.000
31.066.200
34.172.820
5
majalah
37.590.102
SKPD 106
01
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman rapat
106
01
1
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Perjalanan dinas dalam daerah
106
01
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Ke Dalam dan Luar Daerah
Administrasi/Teknis Perkantoran
106
01
1
20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
106
01
1
21 Penyediaan Pelayanan Administrasi
1625
1625
12
12
kali
82.288.000
Bulan
527.190.000
114.000.000
1625
12
kali
72.025.000
Bulan
469.550.000
1
honorer SMA
178.210.000
2
honorer SMP
1625
12
kali
79.227.500
Bulan
516.505.000
196.031.000
1625
12
kali
87.150.250
Bulan
568.155.500
215.634.100
1625
12
kali
95.865.275
Bulan
624.971.050
237.197.510
8125
60
kali
Bulan
416.556.025 Bappeda
Cibinong
2.706.371.550 Bappeda
Cibinong
941.072.610 Bappeda
Cibinong
1.051.026.330 Bappeda
Cibinong
849.075.385 Bappeda
Cibinong
1.369.988.224 Bappeda
Cibinong
1.008.180.000 Bappeda
Cibinong
- Perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan
Jumlah tenaga pendukung teknis/adm
1
1
honorer SMA
perkantoran
2
2
honorer SMP
10
10
orang
6
6
bidang
106
106
Jumlah tenaga arsiparis/agendaris Jumlah rekapitulasi arsip
Jumlah aparatur
108.300.000
honorer SMA honorer SMP
10
orang
6
bidang
pegawai
168.283.500
Buku
269.790.400
10
orang
6
bidang
pegawai
152.985.000
106
Buku
245.264.000
6
pegawai
139.072.000
106
Buku
231.718.000
6
203.130.000
1 2
223.443.000
1
honorer SMA
2
honorer SMP
10
orang
6
bidang
106
pegawai
Buku
1
honorer SMA
2
honorer SMP
10
orang
6
bidang
185.111.850
106
pegawai
296.769.440
6
Buku
245.787.300
5
honorer SMA
10
honorer SMP
50
orang
30
bidang
203.623.035
530
pegawai
326.446.384
30
270.366.030
Kepegawaian
106
01
1
22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
106
01
1
24 Penyediaan Pelayanan Keamanan
Jumlah laporan RKBU
6
6
6
Buku
Jumlah laporan RPBU
6
6
Buku
6
Buku
6
Buku
6
Buku
6
Buku
30
Buku
Jumlah laporan KIR
6
6
Buku
6
Buku
6
Buku
6
Buku
6
Buku
30
Buku
Jumlah Laporan Inventarisir Barang
6
6
Buku
6
Buku
6
Buku
6
Buku
6
Buku
30
Buku
Jumlah rekapitulasi dokumen kegiatan
4
4
dok
4
dok
4
dok
4
dok
4
dok
20
dok
Jumlah orang petugas keamanan
6
6
orang
6
orang
6
orang
6
orang
6
orang
30
orang
Jumlah Kendaraan roda 4
0
unit
Jumlah kendaraan roda 2
6
unit
172.800.000
180.000.000
198.000.000
217.800.000
239.580.000
Kantor
106
01
2
106
01
2
Program Peningkatan Sarana dan
2.633.403.000
7.496.275.000
9.745.902.500
1.920.492.750
2.112.542.025
166.700.000
0
0
0
0
23.908.615.275 Bappeda
Cibinong
166.700.000 Bappeda
Cibinong
Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
0
unit
6
unit
V-2
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
106
01
2
12 Penyusunan Detail Engineering Design
106
01
2
13 Pengadaan Peralatan Kantor
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Jumlah dokumen DED
Tahun ke-1
1
dok
17
item
Tahun ke-2
150.000.000
Tahun ke-3
0
Tahun ke-4
0
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
0
0
(19)
Unit Kerja SKPD
(20)
Lokasi
(21)
150.000.000 Bappeda
Cibinong
5.921.890.375 Bappeda
Cibinong
(DED) Gedung Kantor
Jumlah Peralatan kantor yang
1.200.253.000
17
item
1.017.375.000
17
item
1.119.112.500
17
item
1.231.023.750
17
item
1.354.126.125
85
item
dibutuhkan
106
01
2
14 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang
11.800.000
0
100.000.000
110.000.000
121.000.000
342.800.000 Bappeda
Cibinong
Jumlah jaringan listrik yang tersedia
181.750.000
0
0
0
0
181.750.000 Bappeda
Cibinong
Jumlah jaringan komputerisasi yang
191.700.000
0
0
0
0
191.700.000 Bappeda
Cibinong
1.442.492.300 Bappeda
Cibinong
539.869.350 Bappeda
Cibinong
tersedia
106
01
2
17 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
106
01
2
18 Pengadaan Inatalasi Jaringan Komputerisasi
106
01
2
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
106
01
2
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
106
01
2
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
tersedia
Luas gedung yang terpeliharaLuas
5000
m2
512.900.000
5000
m2
12
unit
5
unit
200.300.000
5000
m2
220.330.000
5000
m2
242.363.000
5000
m2
266.599.300
12
unit
104.885.000
12
unit
115.373.500
12
unit
126.910.850
5
unit
5
unit
5
unit
25000 m2
taman yang terpelihara
Jumlah Pemeliharaan Mobil
12
unit
Jumlah Pemeliharaan Motor
5
unit
97.350.000
95.350.000
60
unit
25
unit
Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor
4
item
95.950.000
4
item
168.250.000
4
item
185.075.000
4
item
203.582.500
4
item
223.940.750
20
item
876.798.250 Bappeda
Cibinong
Jumlah Pemeliharaan Jaringan internet
1
unit
25.000.000
1
unit
15.000.000
1
unit
16.500.000
1
unit
18.150.000
1
unit
19.965.000
5
unit
94.615.000 Bappeda
Cibinong
0
1
unit
6.000.000.000
1
unit
8.000.000.000
0
0
14.000.000.000 Bappeda
Cibinong
Gedung Kantor
106
01
2
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
106
01
2
105 Pembangunan Gedung Kantor Baappeda
106
01
3
106
01
3
106
01
5
Program Peningkatan Kapasitas
106
01
5
02 Sosialisasi Peraturan Perundang-
106
01
5
05 Pembinaan Mental dan Rohani bagi
& komputer
Jumlah gedung yang dibangun
Program Peningkatan Disiplin
18.000.000
0
0
0
0
18.000.000 Bappeda
Cibinong
18.000.000
0
0
0
0
18.000.000 Bappeda
Cibinong
Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Jumlah seragam batik
Perlengkapannya
1.778.079.200 Bappeda
Cibinong
10
10
orang
530.200.000
55.000.000
10
orang
184.025.000
60.000.000
10
orang
294.820.000
66.000.000
10
orang
354.302.000
72.600.000
10
orang
414.732.200
79.860.000
50
orang
333.460.000 Bappeda
Cibinong
88
88
orang
25.200.000
88
orang
26.200.000
88
orang
28.820.000
88
orang
31.702.000
88
orang
34.872.200
440
orang
146.794.200 Bappeda
Cibinong
88
88
orang
88
orang
88
orang
88
orang
88
orang
440
orang
88
88
orang
88
orang
450.000.000 Bappeda
Cibinong
120
orang
847.825.000 Bappeda
Cibinong
6.994.671.898 Bappeda
Cibinong
961.380.025 Bappeda
Cibinong
Sumber Daya Aparatur
Undangan
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU
Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani Jumlahpeserta dan frekuensi yang mengikuti senam
106
01
5
28 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Terlaksananya sinergitas pegawai
450.000.000
0
0
0
0
Bappeda
106
01
5
30 Peningkatan Kualitas SDM Perencana
Pengiriman peserta diklat fungsonal
0
120
orang
97.825.000
120
orang
200.000.000
120
orang
250.000.000
120
orang
300.000.000
perencana
106
01
6
Program Peningkatan Pengembangan
1.082.140.000
1.273.978.000
1.401.375.800
1.541.513.380
1.695.664.718
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 106
01
6
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
106
01
6
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
106
01
6
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
106
01
6
05 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah LAKIP Jumlah LKPJ
10
buku
37.705.000
10
buku
199.025.000
10
buku
218.927.500
10
buku
240.820.250
10
buku
264.902.275
50
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
buku
Jumlah Tapkin Tahunan
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
Jumlah dokumen laporan keuangan
1
dok
32.900.000
1
dok
36.190.000
1
dok
39.809.000
1
dok
43.789.900
1
dok
48.168.890
5
dok
200.857.790 Bappeda
Cibinong
1
dok
58.000.000
1
dok
63.800.000
1
dok
70.180.000
1
dok
77.198.000
1
dok
84.917.800
5
dok
354.095.800 Bappeda
Cibinong
buku
733.694.270 Bappeda
Cibinong
sementara
Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan akhir tahun
Jumlah Dok Perubahan Anggaran 2013
50
50 buku
114.260.000
50
50 buku
133.470.000
50
50 buku
146.817.000
50
50 buku
161.498.700
50
50 buku
177.648.570
250
V-3
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(2)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Jumlah Dok Anggaran 2014
106
01
6
06 Penatausahaan Keuangan SKPD
106
01
01
6
6
07 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
01
6
13 Publikasi Kinerja SKPD
50
50 buku
1
Dok/bln
Tahun ke-2
50
50 buku
1
Dok/bln
7
buku
7
buku
207.735.000
50
50 buku
1
Dok/bln
7
buku
7
buku
309.435.000
50
50 buku
1
Dok/bln
7
buku
7
buku
340.378.500
7
buku buku
- Laporan kinerja bulanan
36
buku
36
buku
36
buku
36
- Visualisasi
48
buku
48
buku
48
buku
5
buah
5
buah
5
buah
284.108.000
104.280.000
50
50 buku
1
Dok/bln
114.708.000
250
buku
7
buku
buku
36
48
buku
5
buah
5
Lokasi
(20)
(21)
1.643.822.835 Bappeda
Cibinong
523.166.800 Bappeda
Cibinong
1.766.885.228 Bappeda
Cibinong
610.510.000 Bappeda
Cibinong
Dok/bln
35
buku
35
buku
buku
180
buku
48
buku
240
buku
5
buah
25
buah
50
kali
5
dk
343.770.680
126.178.800
(19)
Unit Kerja SKPD
buku
411.857.985
7
312.518.800
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
374.416.350
7
448.340.000
94.800.000
Tahun ke-4
Jumlah Renja
Jumlah dokumen hasil monitoring dan
83.200.000
Tahun ke-3
Jumlah Renstra
378.147.748
evaluasi program/kegiatan SKPD
- Laporan Tahunan SPIP Bappeda
106
Tahun ke-1
Jumlah dokumen laporan fungsional bendahara yang tersusun
106
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Jumlah Publikasi kinerja SKPD di media
10
kali
1
dok
100.000.000
10
kali
1
dok
110.000.000
10
kali
43.150.000
1
dok
121.000.000
10
kali
1
dok
133.100.000
10
kali
1
dok
146.410.000
massa
Peningkatan
Tersedianya
Indeks
daya dukung
data dan
Pembangunan
terhadap
informasi
Manusia
sistem
sebagai basis
pengelolaan
perencanaan, Buku
01
6
01
15
106
01
15
15 Penyusunan SOP Pelayanan Bappeda
pengendalian
"Kabupaten
dan evaluasi
Dalam
kredibel
pembangunan Angka"
Tersusunnya SOP Pelayanan Bappeda
Program Pengembangan
0
4.163.433.000
2.910.534.000
47.465.000
4.124.996.040
52.211.500
4.170.995.644
57.432.650
4.930.095.208
200.259.150 Bappeda
Cibinong
20.300.053.892 Bappeda
Cibinong
2.280.476.000 Bappeda
Cibinong
1.746.851.000 Bappeda
Cibinong
1.918.790.000 Bappeda
Cibinong
3.062.533.400 Bappeda
Cibinong
1.297.603.070 Bappeda
Cibinong
380.316.000 Bappeda
Cibinong
606.778.542 Bappeda
Cibinong
Data/Informasi 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi
informasi yang
data dan
106
106
Jumlah buku panduan
5
buku
Jumlah bahan survey bidang ekonomi
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
3
buku
15
buku
Jumlah laporan hasil survey bidang
3
buku
434.107.000
5
3
buku
buku
436.369.000
5
3
buku
buku
460.000.000
5
3
buku
buku
470.000.000
5
3
buku
buku
480.000.000
25
15
buku
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
150
buku
ekonomi Jumlah laporan bahan perencanaan bidang ekonomi
sebagai basis perencanaan,
Buku "PDRB
pengendalian
Kabupaten"
106
01
15
dan evaluasi pembangunan
06 Penyusunan dan Pengumpulan Data
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
set
Informasi Bidang Kesejahteraan
- Jumlah Laporan Survey
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
buku
Rakyat dan Sosial
- Jumlah bahan perencanaan pemb.
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
buku
1
dok
1
dok
1
dok
5
dok
PDRB Atas
- Jumlah Bahan Survey
5
buku
277.800.000
294.051.000
350.000.000
400.000.000
425.000.000
Bidang kesrasos
Dasar Harga Berlaku
106
01
15
PDRB Atas
07 Penyusunan dan Pengumpulan Data
- Tersusunnya dok panduan survey
1
dok
253.050.000
315.740.000
370.000.000
1
dok
445.000.000
535.000.000
Informasi Bidang Sarana Prasarana dan
- Terselenggaranya administrasi kegiatan
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
20
kali
TRLH
- Terlaksananya perjalanan dinas dalam
2
bulan
2
bulan
2
bulan
2
bulan
2
bulan
10
bulan
15
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
95
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
75
Dasar Harga
daerah dalam rangka survey pasca
Konstan
musrenbang - Tersusunnya Dokumen Laporan Survey
PDRB
Pasca Musrenbang
Perkapita Atas
- Tersusunnya Instrumen Perencanaan
buku
Dasar Harga Berlaku
106
01
15
08 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan
Jumlah dokumen perencanaan bidang
1 dok
1
10
10
dok
448.740.000
1
dok
buku
5
10
322.148.000
1
dok
buku
5
buku
buku
10
692.340.000
1
dok
5
buku
761.574.000
1
dok
5
buku
837.731.400
5
dok
Pemerintahan
PDRB Perkapita Atas
106
01
15
Dasar Harga
14 Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen data dan informasi
228.450.000
- KAK (buku)
Laju
- Pengumpulan Bahan (buku)
1
-
Petumbuhan
- Draft (buku)
25
40
buku
Ekonomi
- Laporan akhir (buku)
50
100
buku
- Variabel dan Format (buku)
- Buku Saku Inflasi
Laju inflasi
- Buku Rekap Data Kemiskinan
106
01
15
provinsi
20 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan
230.740.000
253.297.000
278.626.700
306.489.370
pokok perencanaan pembangunan :
Konstan
Jumlah laporan/Dokumen Bidang
1
-
-
-
buku
5
buku
5
buku
70
buku
80
buku
80
buku
80
buku
80
buku
420
buku
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
80
buku
80
buku
380.316.000
0
0
1 laporan/
3
dok rakor
dokumen
10
dok raker
- KAK (buku)
10
10
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
- Laporan hasil Forum (buku)
15
20
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
- Laporan akhir (buku)
10
20
Pemerintahan dan Pendanaan
buku
-
-
-
30
0
0
0
160
0
buku
3
dok rakor
10
dok raker
buku
30
buku
buku
80
buku
Pembangunan Kemampuan
Daya Beli Masyarakat
Pertumbuhan
PDRB
106
01
15
22 Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian
Terlenggaranya Forum Koordinasi Jaringan
175.056.000
93.612.000
102.148.200
112.363.020
123.599.322
Penelitian Kab. Bogor:
- Terselenggaranya Forum Koordinasi
2
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
40
buku
kali
3
kali
3
kali
3
kali
3
kali
14
kali
Indeks gini
V-4
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(2)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3) 106
01
Indikator Kinerja
(5) 15
Persentase
28 Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2014
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor
Tahun ke-2
649.300.000
Tahun ke-3
0
Tahun ke-4
0
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
0
0
- Buku Panduan
10
buku
10
buku
penduduk di
- Laporan Pendahuluan
50
buku
50
buku
atas garis
- Laporan Antara
80
buku
80
kemiskinan
- Laporan Akhir
80
buku
80
buku
100
buku
100
buku
- Buku IPM
(19)
Unit Kerja SKPD
(20)
Lokasi
(21)
649.300.000 Bappeda
Cibinong
1.592.442.000 Bappeda
Cibinong
967.817.042 Bappeda
Cibinong
258.298.000 Bappeda
Cibinong
1.052.922.000 Bappeda
Cibinong
352.697.000 Bappeda
Cibinong
2.201.609.561 Bappeda
Cibinong
1.668.943.277 Bappeda
Cibinong
262.677.000 Bappeda
Cibinong
3.499.258.068 Bappeda
Cibinong
1.803.631.590 Bappeda
Cibinong
buku
Kemiskinan 106
01
15
Terbangunnya
28 Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor
Jumlah dok IPM Kabupaten Bogor
0
- Buku Panduan
sistem
- Laporan Pendahuluan
pengelolaan
- Laporan Antara
data pokok
- Laporan Akhir
berbasis
- Buku IPM
217.442.000
550.000.000
225.000.000
600.000.000
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
20
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
200
buku
60
buku
60
buku
60
buku
60
buku
240
buku
60
buku
60
buku
60
buku
60
buku
240
buku
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
400
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
20
buku
5
unit sistem,
komputer 106
01
15
34 Manajemen Sistem Analisis Data
- Jumlah KAK
10
buku
161.773.000
158.127.000
195.745.330
215.319.863
4
buku
4
buku
4
buku
4
buku
4
buku
Cakupan
Perencanaan, Pengendalian dan
- Jumlah Laporan Pemeliharaan/
layanan
Evaluasi Rencana Pembangunan
maintenance
informasi
Daerah
- Maintenance sistem analisis data
1
unit sistem,
1
unit sistem,
1
unit sistem,
1
unit sistem,
1
unit sistem,
perencanaan, pengendalian dan evaluasi
4
triwulan
4
triwulan
4
triwulan
4
triwulan
4
triwulan
program dan
236.851.849
20
triwulan
10
buku
kegiatan pembangunan 106
01
15
Kab. Bogor
106
01
15
35 Penyusunan Tabel Social Acounting
- Jumlah KAK
106
106
01
01
01
15
15
15
buku
258.298.000
0
0
0
0
6
buku
6
buku
Matric (SAM) untuk Perencanaan
- Jumlah Dokumen Kontrak
Pembangunan Daerah Kab. Bogor
- Jumlah Laporan Pendahuluan
25
buku
25
buku
- Jumlah Laporan Antara
25
buku
25
buku
- Jumlah Laporan Akhir
25
buku
25
buku
- Jumlah KAK
10
buku
30
buku
36 Pengembangan Sistem Database
233.952.000
5
buku
200.000.000
5
buku
187.000.000
5
buku
205.700.000
5
buku
226.270.000
sebagai Bank Data Perencanaan
- Jumlah Dokumen Kontrak
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
30
buku
Pembangunan Daerah
- Jumlah Laporan Pendahuluan
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
125
buku
- Jumlah Laporan Antara
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
125
buku
- Jumlah Laporan Akhir
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
125
buku
1
sistem
1
sistem
1
sistem
1
sistem
1
sistem
1
sistem
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
20
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
40
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
- Sistem Database Pembangunan
106
10
44 Dukungan Manajemen Bagi Tim
- Jumlah KAK
Pengelola Sistem Informasi
- Jumlah Buku Data Pembangunan
Pembangunan Daerah (SIPD)
Daerah (8 kel data)
38 Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor
40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Informasi Triwulan I
200
buku
399.914.000
82.697.000
200.000.000
85.000.000
483.895.940
90.000.000
532.285.534
95.000.000
585.514.087
Jumlah Dokumen Informasi Triwulan II
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
Jumlah Dokumen Informasi Triwulan III
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
Jumlah Dokumen Informasi Triwulan IV
200
buku
Jumlah KAK
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jumlah Dokumen/buku bahan
Daerah
monitoring dan evaluasi
0
Jumlah Dokumen/buku laporan evkin
200
buku
10
buku
buku
20
40
buku
20
buku
10
buku
20
359.608.000
200
buku
10
buku
buku
20
40
buku
20
buku
395.569.570
200
buku
10
buku
buku
20
40
buku
20
buku
435.126.527
800
buku
50
buku
buku
100
buku
40
buku
200
buku
20
buku
100
buku
478.639.180
triwulanan Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan Monitoring Lapangan
106
01
15
40 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Desa
Meningkatnya
106
20
Terlaksananya
mekanisme
musrenbang
Kelembagaan Perencanaan
terhadap
perencanaan
RPJPD yang
Pembangunan Daerah
mekanisme
pembangunan
partisipatif
dan
partisipatif
dan tepat
penyusunan
dan sesuai
waktu
produk
dengan jadwal
01
20
04 Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
106
01
20
08 Dukungan Manajemen bagi Komite
perencanaan, pelaksanaan
Terlaksananya
Perencana Pembangunan Kabupaten
pengendalian
berdasarkan
musrenbang
Bogor
dan evaluasi
peraturan
pembangunan perundang-
1 dokumen
1
dok
262.677.000
0
0
0
0
239.661.000
702.348.000
772.582.800
849.841.080
934.825.188
1
dok
Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas
Terwujudnya
daya dukung
106
01
Jumlah dokumen perencanaan bidang
Jumlah materi sosialisasi Program dan
10500 lembar
239.661.000
10500 lembar
336.990.000
10500 lembar
370.689.000
10500 lembar
407.757.900
10500 lembar
448.533.690
52.500 lembar
Kegiatan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan
365.358.000
401.893.800
442.083.180
486.291.498
1.695.626.478 Bappeda
Cibinong
7.065.474.000
6.873.108.750
8.805.569.625
8.666.756.588
40.633.660.963 Bappeda
Cibinong
pembangunan yang disusun
RPJMD yang partisipatif
undangan
dan tepat
yang berlaku
waktu
106
01
21
Program Perencanaan Pembangunan
9.222.752.000
Daerah
V-5
Tujuan
Sasaran
(1)
Indikator Sasaran
(2)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
106
01
21
1
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Dokumen RKPD
6 dokumen
106
01
21
x
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah Dokumen RKPD
8 dok
Tahun ke-1
1
dok
Tahun ke-2
706.605.000
Tahun ke-3
0
Tahun ke-4
0
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
0
0
(19)
Unit Kerja SKPD
(20)
Lokasi
(21)
1 dok
706.605.000 Bappeda
Cibinong
3.475.393.686 Bappeda
Cibinong
326.917.000 Bappeda
Cibinong
279.389.000 Bappeda
Cibinong
Cibinong
Terlaksananya musrenbang
RKPD yang
0
8
dok
645.370.000
8
dok
854.992.050
8
dok
940.491.255
8
dok
1.034.540.381
40
dok
0
Pemerintah Daerah (RKPD)
partisipatif dan tepat
106
01
21
2
waktu
Tersusunnya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah KAK
10
buku
10
buku
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jumlah Dokumen/buku bahan
20
buku
20
buku
Daerah
monitoring dan evaluasi 40
buku
40
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
40
buku
40
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
40
buku
40
buku
6 dokumen
8
dok
472.971.000
4
dok
803.021.000
4
dok
885.500.000
4
dok
900.000.000
4
dok
912.000.000
24
dok
3.973.492.000 Bappeda
3 dokumen
8
dok
470.460.000
4
dok
339.505.000
4
dok
514.250.000
4
dok
565.675.000
4
dok
622.242.500
24
dok
2.512.132.500 Bappeda
Cibinong
1 dokumen'
1
dok
156.342.000
156.342.000 Bappeda
Cibinong
Tersedianya
Jumlah Dokumen/buku laporan evkin
dokumen
dokumen
triwulanan
perencanaan
RTRW yang
Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan
pembangunan
telah
Monitoring Lapangan
daerah yang
ditetapkan
berkualitas
dengan PERDA
106
01
21
3
dan tepat waktu
Tersedianya
Pengkajian dan Penyusunan Perubahan
- Rancangan awal rekapitulasi
Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun
program/kegiatan untuk RAPBD'-P
Berikutnya
- Rancangan akhir rekapitulasi
dokumen
program/kegiatan untuk RAPBD'-P
perencanaan
- Rekapitulasi program/kegiatan
RPJPD yang
RAPBD'-P
telah
- Rancangan awal rekapitulasi
ditetapkan
program/kegiatan untuk RAPBD
dengan PERDA
- Rancangan akhir rekapitulasi
326.917.000
0
279.389.000
0
0
0
0
0
0
program/kegiatan untuk RAPBD Tersedianya
- Rekapitulasi program/kegiatan untuk
dokumen
RAPBD
perencanaan RPJMD yang
106
01
21
4
telah
Penyusunan Prioritas dan Plafon
Jumlah Dokumen PPAS
Anggaran Sementara
ditetapkan dengan PERDA
106
01
21
5
Tersedianya
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Musrenbang Kecamatan
dokumen
Jumlah Dokumen KUA
Jumlah Laporan Hasil Musrenbang
0
0
0
0
1
381.010.729
4
dok
1.345.928.019 Bappeda
Cibinong
0
1
dok
377.741.000 Bappeda
Cibinong
1.094.776.782
5
dok
3.779.481.602 Bappeda
Cibinong
1.468.298.114 Bappeda
Cibinong
247.840.000 Bappeda
Cibinong
1.195.670.112 Bappeda
Cibinong
519.380.000 Bappeda
Cibinong
Kecamatan
perencanaan : RKPD yang
106
01
21
6
telah
Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Jumlah Laporan Hasil Musrenbang
RKPD di Kecamatan
Kecamatan
1 dokumen'
0
1
dok
303.659.000
1
dok
314.884.900
1
dok
346.373.390
1
dok
ditetapkan dengan
106
01
21
7
Musrenbang Kabupaten
PERKADA
Penjabaran
Jumlah Laporan Hasil Musrenbang
1 dokumen
1
dok
377.741.000
0
0
0
Kebupaten
106
01
21
program
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Laporan Hasil Musrenbang
Kabupaten
Kebupaten
0
1
dok
784.679.000
1
264.554.000
dok
904.774.200
1
291.009.400
dok
995.251.620
1
320.110.340
dok
RPJMD ke dalam RKPD
106
01
21
8
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir
Anggaran
Tahun Anggaran
Tersusunnya
Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir
dokumen
Tahun Anggaran
perencanaan
Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir Tahun
Bidang
Anggaran
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
500
buku
100
buku
240.503.000
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
352.121.374
500
buku
150
buku
150
buku
150
buku
150
buku
150
buku
750
buku
Ekonomi yang berkualitas
Tersusunnya
106
01
21
9
Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran
Jumlah Dokumen Verifikasi Pra RKA:
2 dokumen
1
dok
247.840.000
0
0
0
0
1
dok
dokumen
38
SKPD
38
SKPD
perencanaan
40
kec
40
kecamatan
17
kel
Bidang
17
kelurahan
4
dok
Kesejahteraan Rakyat dan
Fasilitasi Penyusunan Pra Rencana
Sosial yang
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Dokumen Verifikasi Pra RKA:
0
berkualitas
Tersusunnya
106
01
21
10 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor
- Tersusunnya Panduan Rakor WISMP
1
dok
70.000.000
1
dok
257.632.000
1
dok
283.395.200
1
dok
311.734.720
1
dok
342.908.192
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
152
SKPD
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
160
kecamatan
1
dok
1
dok
84.380.000
100.000.000
1
dok
115.000.000
1
dok
150.000.000
5 20
dok
dokumen
- Terselenggaranya administrasi kegiatan
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
perencanaan
- Terlaksananya Kegiatan WISMP
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
5
Tahun
kali
Bidang Sarana
- Terlaksananya Rakor WISMP
1
Kali
0
Kali
0
Kali
0
Kali
0
Kali
1
Kali
V-6
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(2)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
Prasarana
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
- Terselenggaranya Rapat Berkala Komir
Tahun ke-1
4
Kali
Tahun ke-2
4
Tahun ke-3
Kali
5
Tahun ke-4
Kali
5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
Kali
6
Kali
24
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
Kali
Tata Ruang dan
106
01
21
11 Koordinasi Penyusunan Penetapan
Lingkungan
Jumlah Dokumen TAPKIN
156 dokumen
Kinerja
Hidup yang
1
dok
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
190
SKPD
40
kecamatan
423.589.000
40
1
kecamatan
dok
239.689.000
40
1
kecamatan
dok
365.237.290
40
1
kecamatan
dok
401.761.019
40
1
kecamatan
dok
441.937.121
200
5
kecamatan
dok
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
100
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
1.872.213.430 Bappeda
Cibinong
1.028.869.939 Bappeda
Cibinong
139.775.000 Bappeda
Cibinong
261.929.000 Bappeda
Cibinong
1.180.866.742 Bappeda
Cibinong
217.717.000 Bappeda
Cibinong
120.800.000 Bappeda
Cibinong
305.575.521 Bappeda
Cibinong
405.728.000 Bappeda
Cibinong
1.615.224.000 Bappeda
Cibinong
196.961.000 Bappeda
Cibinong
870.892.000 Bappeda
Cibinong
267.348.000 Bappeda
Cibinong
90.312.000 Bappeda
Cibinong
berkualitas 106
01
21
12 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
Tersusunnya
Dana Alokasi Khusus
dokumen
Jumlah buku pelaporan triwulanan
Jumlah Buku Pelaporan Akhir
perencanaan
20
buku
35
buku
168.526.000
185.379.000
203.916.900
224.308.590
246.739.449
Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pemerintahan
106
01
21
13 Koordinasi dan Fasilitasi
KAK
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
dan
Sumber-sumber Pendanaan
Dokumen Analisis Usulan Dana Bantuan
Pendanaan
Pembangunan Non APBD
Non APBD
Pembangunan
Dokumen Usulan Program/Kegiatan Non
yang
APBD
139.775.000
0
0
0
0
berkualitas 106
01
21
x
Forum Gabungan SKPD
Laporan hasil Forum Gabungan SKPD
1 dokumen
Tersusunnya
1
dok
78
OPD
261.929.000
0
0
0
0
1
dok
78
OPD
dokumen evaluasi
106
01
21
14 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan
perencanaan
Laporan hasil Forum Gabungan SKPD
1 dokumen
Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
1
dok
78
OPD
201.212.000
1
dok
78
OPD
295.968.200
1
dok
78
OPD
325.565.020
1
dok
78
OPD
358.121.522
4
dok
312
OPD
pembangunan daerah
106
01
21
16 Bimbingan Teknis Sistem Analisis Data
Kab.Bogor
Perencanaan Pembangunan
yang
Jumlah peserta bimbingan teknis
120
org
120
org
Jumlah Buku Petunjuk Teknis
130
buku
130
buku
Jumlah Modul Bintek
130
buku
217.717.000
0
0
0
0
130
buku
berkualitas dan tepat
106
01
21
17 Pelaporan Rencana Aksi Daerah
waktu
Pendukung Inpres 3 Tahun 2010
Jumlah pelaporan rencana aksi daerah
4
kali
120.800.000
0
0
0
0
4
kali
- Laporan B.03 (bulan 3)
20
buku
20
buku
- Laporan B.06 (bulan 6)
20
buku
20
buku
Tercapainya
- Laporan B.09 (bulan 9)
20
buku
20
buku
Anugerah
- Laporan B.12 (bulan 12)
20
buku
20
buku
Pangripta Nusantara
106
01
21
18 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat
Terpenuhinya pelaporan secara berkala
66.431.000
rencana aksi daerah ke Provinsi dan Pusat
72.249.100
79.474.010
87.421.411
0
Tercapainya
Laporan B 03
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
SMM ISO
Laporan B 06
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
9001:2008
Laporan B 09
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
Laporan B 12
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
5
buku
106
106
01
01
21
21
19 Analisa Optimalisasi Fungsi dan Peran
01
21
01
21
01
21
01
21
0
0
10
buku
10
buku
buku
75
buku
20
buku
Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD
22 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan
23 Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD
x
0
75
2013-2018
106
0
Jumlah Laporan Pendahuluan
Renja SKPD
106
405.728.000
Jumlah Laporan Akhir
KAK
10
buku
826.190.000
10
buku
789.034.000
0
0
0
Rancangan Awal RPJMD
150
buku
150
buku
300
buku
Rancangan RPJMD
150
buku
150
buku
300
buku
Rancangan Akhir RPJMD
150
buku
150
buku
300
buku
Buku RPJMD
150
buku
150
buku
300
buku
Laporan Kompilasi Renja
1
SKPD
106
buku
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
21 Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor
x
5
Pembangunan di Kecamatan
Tahun 2013-2018
106
Jumlah Kerangka Acuan Kerja
Laporan Kompilasi Renja
dok
196.961.000
0
0
0
0
1
38
SKPD
38
40
kec
40
17
kel
2 dokumen
17
0
SKPD
2
dok
142.692.000
2
dok
220.000.000
2
dok
242.000.000
2
dok
266.200.000
8
dok
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
152
SKPD
40
kec
40
kec
40
kec
40
kec
160
kec
KAK
10
buku
10
buku
Renstra OPD
78
buku
78
buku
Laporan
10
buku
10
buku
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD
KAK
2013-2018
Renstra OPD
267.348.000
0
0
2 78
dokumen SKPD
90.312.000
0
0
0
0
0
0
2 78
dokumen SKPD
V-7
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
106
01
(5)
21
24 Analisa Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Sosial
106
01
21
25 Kajian Percepatan Pengembangan wilayah Kecamatan
106
01
Indikator Kinerja
21
26 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
- Kak
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
- Laporan akhir
buku
5
buku
Jumlah Laporan Pendahuluan
10
Jumlah Laporan Antara
10
Jumlah Laporan Akhir
50
buku
- Tersusunnya PSETK
1
0
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
- Laporan antara
30
0
Tahun ke-4
- Laporan pendahuluan
Jumlah Kerangka Acuan Kerja
358.854.000
Tahun ke-3
0
0
30
buku
5
buku
buku
10
buku
buku
10
buku
dok
98.195.000
0
0
0
0
50
199.161.000
1
dok
94.813.000
1
dok
240.984.810
1
dok
265.083.291
1
dok
291.591.620
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
5
dok
- Internalisasi PPSIP dalam RPJMD
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
5
dok
- Tersedianya TPM/KTPM
4
orang TPM
4
orang TPM
4
orang TPM
4
orang TPM
4
orang TPM
1
orang KTPM
1
orang KTPM
1
orang KTPM
1
orang KTPM
1
orang KTPM
5
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
5
20
Lokasi
(20)
(21)
358.854.000 Bappeda
Cibinong
98.195.000 Bappeda
Cibinong
1.091.633.721 Bappeda
Cibinong
383.382.000 Bappeda
Cibinong
137.844.000 Bappeda
Cibinong
93.204.000 Bappeda
Cibinong
473.914.000 Bappeda
Cibinong
buku
5
- Tersusunnya profil KPI
- Tersusunnya laporan tahunan
(19)
Unit Kerja SKPD
orang TPM orang KTPM dok
WISMP'-2 tahun 2013 106
01
21
27 Pengembangan Model Sistem Analisis RPJMD Kabupaten Bogor Berbasis WEB
106
01
21
x
Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT
- Jumlah KAK
10
- Jumlah Dokumen Kontrak
buku
383.382.000
0
0
0
0
10
buku
6
buku
6
buku
- Jumlah Laporan Pendahuluan
30
buku
30
buku
- Jumlah Laporan Antara
30
buku
30
- Jumlah Laporan Akhir
30
buku
30
buku
- Model Sistem Analisis
1
sistem
1
sistem
10
buku
10
buku
Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi
137.844.000
0
0
0
buku
0
DBHCHT Dokumen KAK Laporan Semester I
106
01
21
28 Fasilitasi dan Koordinasi dana Bantuan Keuangan DKI
buku
20
buku
Laporan Semester II
20
buku
20
buku
Laporan Hasil Verifikasi Proposal SKPD
30
20
buku
30
buku
Dokumen Pendukung Realisasi Bankeu DKI
93.204.000
0
0
0
0
KAK
10
buku
10
buku
Laporan Hasil Verifikasi Proposal SKPD
20
buku
20
buku
Laporan Hasil Kegiatan SKPD Penerima Dana
20
buku
20
buku
Bankeu DKI
106
106
106
106
01
01
01
01
21
21
21
21
29 Penyusunan Data Potensi Kerjasama
01
21
01
21
0
0
0
10
buku
10
buku
Dokumen laporan awal
10
buku
10
buku
Dokumen laporan akhir
20
buku
20
buku
Dokumen Final
20
buku
20
Buku Saku Data Base
50
buku
50
Cetak Peta
3
set
Jumlah naskah dokumen perubahan
1
dok
RPJPD Kabupaten Bogor
Perda RPJPD Kab Bogor
Penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor
Dokumen Revisi RPJPD Tahun
Tahun 2005-2025
2005-2025
32 Fasilitasi Surveilan Penerapan SMM
32 Penyusunan SMM-ISO Perencanaan Pembangunan Daerah
106
0
Dokumen Potensi TJSL Kab. Bogor
ISO
106
473.914.000
KAK
Perusahaan
30 Penyusunan Naskah Perubahan Perda
x
Dokumen Database Potensi TJSL
Pembangunan Berbasis TJSL
33 Penyusunan Analisis Distribusi Perencanaan Pendanaan Daerah
KAK
1 dok
565.820.000
0
1
dok
buku set
0
0
0
0
1
dok
565.820.000 Bappeda
Cibinong
834.352.000
0
0
0
1
dok
834.352.000 Bappeda
Cibinong
0
0
0
0
96.144.000 Bappeda
Cibinong
670.610.577 Bappeda
Cibinong
254.454.000 Bappeda
Cibinong
5
buku
5
buku
Hasil audit internal
10
buku
10
buku
Tinjauan manajemen
10
buku
10
buku
Laporan
10
buku
KAK
96.144.000
buku
3
0
5
buku
Hasil audit internal
10
Tinjauan manajemen
10
Laporan
10
Dokumen analisis Peta distribusi anggaran
144.497.000
5
buku
buku
10
buku
10
buku
10
158.946.700
5
buku
buku
10
buku
10
buku
10
174.841.370
10
buku
20
buku
buku
40
buku
buku
40
buku
buku
40
buku
5
buku
buku
10
buku
10
buku
10
192.325.507
254.454.000 1
dok
1
dok
V-8
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
106
01
Indikator Kinerja
(5)
21
x
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
Laporan Awal
30
buku
30
buku
Laporan Antara
30
buku
30
buku
Laporan Final
45
buku
45
buku
Penyusunan Sistem D-Base
184.449.000
0
0
0
0
0
0
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
184.449.000 Bappeda
Cibinong
801.020.000 Bappeda
Cibinong
dok
598.950.000 Bappeda
Cibinong
dok
332.750.000 Bappeda
Cibinong
994.263.000 Bappeda
Cibinong
1.100.000.000 Bappeda
Cibinong
Perencanaa Pembangunan Daerah Terintegrasi
106
01
21
34 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Dokumen juknis penyelenggaraan
1 dokumen
Musrenbang Desa/Kelurahan
1
dok
417
desa
17
106
01
21
35 Penyusunan Pedoman RPJMD Transisi
Laporan RPJMD Transisi
1 dokumen
Laporan Pedoman Renstra
1 dokumen
242.000.000
1
dok
417
kelurahan
266.200.000
desa
17
1
1
dok
417
kelurahan
dok
598.950.000
dok
332.750.000
292.820.000
desa
17
3 1251
kelurahan
51
1
dok desa kelurahan
Tahun 2019-2020
106
01
21
36 Fasilitasi Penyusunan Pedoman Renstra SKPD Transisi tahun
1
SKPD Transisi
2019-2020
106
01
21
x
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
KAK
10
buku
RKPD Online Kabupaten Bogor
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem
25
buku
94.263.000
1
Sistem
1
38
SKPD
38
SKPD
40
kec
40
kec
10
buku
25
buku
250.000.000
1
Sistem
300.000.000
1
Sistem
350.000.000
RKPD Online (data base sistem
1
Sistem
4
dokumen
perencanaan pembangunan terintegrasi)
106
01
21
x
Evaluasi Capaian Indikator 25 Penciri
- Jumlah dokumen yang disusun
0
1
dokumen
200.000.000
0
1
dokumen
200.000.000
3
inovasi
300.000.000
1
dokumen
275.000.000
3
inovasi
400.000.000
1
dokumen
300.000.000
1
dokumen
325.000.000
Kabupaten Termaju
106
01
21
x
Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor
- Jumlah dokumen yang disusun
21
x
Pengembangan Strategi Inovasi Daerah
Jumlah inovasi daerah terbaik
1
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
106
01
22
106
01
22
Program Perencanaan Pembangunan
0
1
dokumen
300.000.000
1
dokumen
325.000.000
3
3
inovasi
500.000.000
3
inovasi
600.000.000
12
dokumen
inovasi
825.000.000 Bappeda
Cibinong
1.800.000.000 Bappeda
Cibinong
2.320.879.000
2.403.545.000
4.508.649.500
3.808.314.450
3.655.645.895
16.697.033.845 Bappeda
Cibinong
814.017.000
897.500.000
850.000.000
870.000.000
900.000.000
4.331.517.000 Bappeda
Cibinong
3.363.604.845 Bappeda
Cibinong
1.324.000.000 Bappeda
Cibinong
Ekonomi Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor : 5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
buku
- Laporan pendahuluan
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
- Laporan antara/Semester 1
- Buku KAK
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
- Laporan akhir/Semester 2
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
- Buku saku indikator ekonomi daerah
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
250
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
350
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
350
buku
- Jumlah buku panduan rakor dan raker
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
- Jumlah bahan rakor
50
buku x 2 urs
50
buku x 2 urs
50
buku x 2 urs
50
Kab Bogor - Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor buku 1 - Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor buku 2
106
01
22
2
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen rapat koordinasi dan rapat
Bidang Ekonomi
kerja perencanaan bidang ekonomi :
550.950.000
22
3
733.314.450
806.645.895
50
buku x 2 urusan
- Jumlah rakor perencanaan ekonomi
2
kali
2
kali
2
kali
2
kali
2
kali
10
kali
8
buku x 2 urusan
8
buku x 2 urs
8
buku x 2 urs
8
buku x 2 urs
8
buku x 2 urs
40
buku x 2 urs
- Jumlah buku hasil raker
35
buku x 8 urusan
35
buku x 8 urs
35
buku x 8 urs
35
buku x 8 urs
35
buku x 8 urs
175
buku x 8 urs
buku x 2 urs
250
buku x 2 urs
- Jumlah raker perencanaan ekonomi
8
kali
8
kali
8
kali
8
kali
8
kali
40
kali
- Jumlah buku hasil raker
8
buku x 8 urusan
8
buku x 8 urs
8
buku x 8 urs
8
buku x 8 urs
8
buku x 8 urs
40
buku x 8 urs
8
buku x 1 urs
8
buku x 1 urs
8
buku x 1 urs
8
buku x 1 urs
32
buku x 1 urs
8
buku
8
buku
8
buku
8
buku
40
buku
5
buku
5
buku
5
buku
15
buku
35
buku
35
buku
35
buku
105
buku
- Jumlah buku laporan akhir kegiatan
01
666.649.500
- Jumlah buku hasil rakor
- Jumlah laporan study perencanaan
106
606.045.000
Penyusunan Tabel Input Output Sektor
Dokumen tabel input output sektor
Unggulan
unggulan - Buku KAK - Laporan pendahuluan
8
buku
400.000.000
440.000.000
484.000.000
V-9
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
106
01
Indikator Kinerja
(5)
22
4
Penyusunan Rencana Pengembangan
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
- Laporan antara
35
buku
35
buku
35
buku
105
buku
- Laporan akhir
35
buku
35
buku
35
buku
105
buku
- Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan
30
buku
30
buku
30
buku
90
buku
Jumlah dokumen perencanaan
Pariwisata dalam Meningkatkan
pengembangan pariwisata daerah :
Perekonomian Daerah (Riparda)
- Jumlah dokumen KAK
336.050.000
0
0
0
0
0
15
buku
15
buku
- Jumlah dokumen kontrak
8
buku
8
buku
- Jumlah laporan pendahuluan
5
buku
5
buku
- Jumlah laporan antara
5
buku
5
buku
- Jumlah laporan akhir
5
buku
5
buku
40
buku
40
buku
- Jumlah bahan diskusi laporan antara
40
buku
40
buku
- Jumlah bahan diskusi laporan akhir
50
buku
50
buku
- Jumlah dokumen RIPPDA
45
buku
45
buku
- Jumlah bahan sosialisasi
70
buku
70
buku
- Jumlah laporan kegiatan
10
buku
10
buku
- Panduan kegiatan
10
buku
10
buku
400
buku
400
buku
80
buku
80
buku
5
buku
5
buku
- Jumlah bahan diskusi laporan
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
336.050.000 Bappeda
Cibinong
332.000.000 Bappeda
Cibinong
487.862.000 Bappeda
Cibinong
1.432.000.000 Bappeda
Cibinong
350.000.000 Bappeda
Cibinong
260.000.000 Bappeda
Cibinong
pendahuluan
106
01
22
5
Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan
- Jumlah bahan rakor perencanaan RP3
Tingkat Zona
per zona - Jumlah buku laporan hasil rakor
332.000.000
0
0
0
0
perencanaan RP3 per zona - Jumlah buku laporan kegiatan
106
01
22
6
Penyusunan Dokumen Pengembangan
Buku panduan
5
buku
5
buku
10
buku
Komoditas UMK Unggulan Kecamatan
Draf document penyusunan komoditas
5
buku
287.862.000
5
buku
200.000.000
0
0
0
10
buku
20
buku
20
buku
40
ukm unggulan Document pengembangan komoditas ukm
buku
unggulan kecamatan Peta komoditas ukm unggulan Album peta komoditas ukm unggulan
106
01
22
7
Koordinasi Perencanaan Peningkatan
- Panduan kegiatan
Daya Saing Komoditas Tingkat Zona
- Jumlah bahan rakor perencanaan
3 20
set
3
album
0
set
20
album
10
buku
400
6
350.000.000
10
buku
buku
400
80
buku
5
buku
357.000.000
10
buku
buku
400
80
buku
5
buku
360.000.000
set
40
album
40
buku
buku
1600
buku
80
buku
320
buku
5
buku
20
buku
10
buku
buku
400
80
buku
5
buku
365.000.000
peningkatan daya saing per zona - Jumlah buku laporan hasil rakor perencanaan peningkatan daya saing per zona - Jumlah buku laporan kegiatan
106
01
22
8
Roadmap Pengembangan Komoditas
Jumlah dokumen roadmap komoditas
Hortikultura Unggulan
hortikultura unggulan :
0
0
Buku panduan Draf document penyusunan komoditas
350.000.000
5
buku
0
0
0
5
buku buku
5
buku
5
45
buku
45
buku
8
album
8
album
10
buku
10
buku
hortikultura unggulan Document pengembangan komoditas hortikultura unggulan Album peta komoditas ukm unggulan
106
01
22
9
Masterplan Pengembangan Pariwisata
Jumlah dokumen perencanaan
Per Zonasi
pengembangan pariwisata per zonasi : - Jumlah dokumen KAK
0
0
260.000.000
0
0
0
- Jumlah dokumen kontrak
5
buku
5
buku
- Jumlah laporan pendahuluan
5
buku
5
buku
- Jumlah laporan antara
5
buku
5
buku
- Jumlah laporan akhir
5
buku
5
buku
45
buku
45
buku
- Jumlah bahan diskusi laporan antara
45
buku
45
buku
- Jumlah bahan diskusi laporan akhir
45
buku
45
buku
- Jumlah dokumen Masterplan pariwisata
45
buku
45
buku
10
buku
10
buku
- Jumlah bahan diskusi laporan pendahuluan
per zona - Jumlah laporan kegiatan
V-10
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3) 106
01
Indikator Kinerja
(5) 22
10 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pariwisata Tingkat Zona
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
- Panduan kegiatan
Tahun ke-2
0
Tahun ke-3
0
- Jumlah bahan rakor perencanaan
10
buku
400
80
5
buku
Tahun ke-4
150.000.000
10
buku
buku
400
buku
80
5
buku
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
155.000.000
10
buku
buku
400
buku
80
5
buku
175.000.000
30
buku
buku
1200
buku
buku
240
buku
15
buku
(19)
Unit Kerja SKPD
(20)
Lokasi
(21)
480.000.000 Bappeda
Cibinong
250.000.000 Bappeda
Cibinong
400.000.000 Bappeda
Cibinong
450.000.000 Bappeda
Cibinong
300.000.000 Bappeda
Cibinong
600.000.000 Bappeda
Cibinong
1.100.000.000 Bappeda
Cibinong
900.000.000 Bappeda
Cibinong
pengembangan pariwisata per zona - Jumlah buku laporan hasil rakor perencanaan pengembanban pariwisata per zona - Jumlah buku laporan kegiatan
106
01
22
11 Kaji Tindak Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen kaji tindak pembangunan
0
0
250.000.000
0
0
0
Kabupaten Bogor Pasca Pengembangan
ekonomi pasca pengembangan wilayah
Wilayah (RP3 Pasca Pengembangan
- Panduan kegiatan
10
buku
10
buku
Wilayah)
- Jumlah draft dokumen kaji tindak
25
buku
25
buku
45
buku
45
buku
5
buku
5
buku
pembangunan ekonomi pasca pengembangan wilayah - Jumlah dokumen kaji tindak pembangunan ekonomi - Album peta zonasi ekonomi per lapangan usaha
106
01
22
12 Penyusunan Target Indikator Ekonomi Daerah (2018-2022)
Dokumen target indikator ekonomi daerah
0
0
0
- Buku KAK
106
106
01
01
22
22
x
x
106
01
22
x
buku
5
buku
- Laporan pendahuluan
25
buku
25
buku
- Laporan antara
25
buku
25
buku
- Laporan akhir
25
buku
25
buku
- Dokumen Target IED 2018-2022
25
buku
25
buku
Dokumen Perencanaan Pasar Induk
Kabupaten Bogor
- Buku KAK
UMKM
0
0
450.000.000
0
5
buku
30 buku
5 buku
30
buku
- Laporan antara
30 buku
30
buku
- Laporan akhir
30 buku
30
buku
- Dokumen Akhir
30 buku
30
buku
Dokumen Perencanaan Gallery UMKM
0
0
300.000.000
- Buku KAK
0
22
x
5
buku
30 buku
30
buku
- Laporan antara
30 buku
30
buku
- Laporan akhir
30 buku
30
buku
- Dokumen Akhir
30 buku
30
buku
10
buku
Penyusunan Analisis Ekonomi
Dokumen yang tersusun:
Berdasarkan Sensus Ekonomi
- Buku KAK
Pengendalian Capaian Indikator
0
- Laporan pendahuluan
5 buku
0
0
300.000.000
300.000.000
5 buku
5 buku
30 buku
30 buku
60
buku
- Laporan antara
30 buku
30 buku
60
buku
- Laporan akhir
30 buku
30 buku
60
buku
- Dokumen Akhir
01
0
- Laporan pendahuluan
- Laporan pendahuluan
106
0
5
Penyusunan Perencanaan Pasar Induk
Penyusunan Perencanaan Galerry
400.000.000
Kab Bogor :
30 buku
- Jumlah dokumen yang disusun
0
30 buku
60
buku
1
dokumen
200.000.000
1
dokumen
275.000.000
1
dokumen
300.000.000
1
dokumen
325.000.000
4
dokumen
3
PT
150.000.000
3
PT
200.000.000
3
PT
250.000.000
3
PT
300.000.000
3
PT
Kabupaten Termaju Bidang Ekonomi
22
x
Sinergitas Pengabdian Masyarakat
Jumlah perguruan tinggi yang bersinergi
Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian
dengan Bappeda
mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
106
01
23
106
01
23
Program Perencanaan Kesejahteraan
913.685.000
2.129.626.000
2.585.000.000
2.195.000.000
2.325.000.000
0
10.148.311.000 Bappeda
Cibinong
198.321.000
194.728.000
435.000.000
445.000.000
450.000.000
0
1.723.049.000 Bappeda
Cibinong
Rakyat dan Sosial 1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen hasil koordinasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
perencanaan pembangunan bidang
Sosial
kesrasos - Jumlah Panduan Kegiatan - Jumlah Materi / Bahan Rakor - Jumlah laporan Rakor
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
30
buku
buku
- Jumlah Materi / Bahan Raker
8
buku
8
buku
8
buku
8
buku
8
buku
40
buku
- Jumlah Laporan Raker
8
buku
8
buku
8
buku
8
buku
8
buku
40
buku
V-11
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
106
01
Indikator Kinerja
(5)
23
2
(6)
Penyusunan Laporan Pencapaian Target
Jumlah dokumen pencapaian sasaran
MDG'S
MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
126.929.000
- Jumlah Bahan Survey
40
set
Tahun ke-3
132.840.000
40
set
Tahun ke-4
225.000.000
40
set
250.000.000
40
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
set
275.000.000
40
set
0
200
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
1.009.769.000 Bappeda
Cibinong
2.150.720.000 Bappeda
Cibinong
220.205.000 Bappeda
Cibinong
500.000.000 Bappeda
Cibinong
2.150.000.000 Bappeda
Cibinong
set
- Jumlah Laporan Survey
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
buku
- Jumlah bahan perencanaan pemb.
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
5
buku
25
buku
Bidang kesrasos
106
01
23
3
Dukungan Manajemen bagi Tim
Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi
Koordinasi Penanggulangan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah,
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
berupa
368.230.000
- Jumlah panduan kegiatan
4
- Jumlah Bahan Rakor
100
buku
307.490.000
4
set
100
buku
450.000.000
4
set
100
buku
500.000.000
4
set
100
buku
525.000.000
4
set
100
buku
20
set
500 60
buku set
- Jumlah Laporan Rakor
12
buku
12
buku
12
buku
12
buku
12
buku
buku
- Jumlah Bahan Raker
80
set
80
set
80
set
80
set
80
set
400
set
- Jumlah Laporan Raker
20
set
20
set
20
set
20
set
20
set
100
set
- Jumlah laporan capaian
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
75
buku
10
buku
penanggulangan kimiskinan
106
01
23
4
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
- Jumlah kerangka acuan kerja
(RAD) Kependudukan
- Jumlah dok pengadaan barang /jasa
10 1
dok
buku
220.205.000
0
0
0
0
- Jumlah laporan pendahuluan
10
buku
10
buku
- Jumlah laporan antara
10
buku
10
buku
- Jumlah laporan akhir
10
buku
10
buku
- Jumlah dokumen pemeriksa hasil
30
buku
30
buku
1
dok
pekerjaaan
106
01
23
5
Penyusunan Strategi Pencapaian
- Jumlah kerangka acuan kerja
MDG's 2015-2018
- Jumlah dok pengadaan barang /jasa
0
0
10 1
buku
500.000.000
0
0
dok
- Jumlah laporan pendahuluan
10
buku
- Jumlah laporan antara
10
buku
- Jumlah laporan akhir
10
buku
- Jumlah dokumen pemeriksa hasil
30
buku
pekerjaaan
106
01
23
6
Penyusunan Data dan Analisa Bidang
- Jumlah dokumen yang disusun
0
0
0
Penyusunan Strategi Pencapaian RRLS
- Jumlah laporan pendahuluan
0
0
1
dokumen
melalui Pendidikan Non Formal
- Jumlah laporan antara
1
dokumen
- Jumlah laporan akhir
1
dokumen
1
1
dokumen
700.000.000
1
dokumen
700.000.000
1
dokumen
750.000.000
3
buku
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial di Kabupaten Bogor
106
106
01
01
23
23
7
8
Penyusunan Strategi Percepatan
201.674.000
0
0
0
1
dokumen
201.674.000 Bappeda
Cibinong
dokumen
507.246.000
0
0
0
1
dokumen
507.246.000 Bappeda
Cibinong
- Jumlah dokumen yang disusun
0
- Jumlah dokumen yang disusun
0
0
1
dokumen
415.796.000
0
0
0
1
dokumen
415.796.000 Bappeda
Cibinong
- Jumlah dokumen yang disusun
0
0
1
dokumen
153.740.000
0
0
0
1
dokumen
153.740.000 Bappeda
Cibinong
- Jumlah dokumen yang disusun
0
0
1
dokumen
216.112.000
0
0
0
1
dokumen
216.112.000 Bappeda
Cibinong
- Jumlah dokumen yang disusun
0
0
3
dokumen
900.000.000 Bappeda
Cibinong
Penanggulangan Kemiskinan melalui Kemitraan yang berkelanjutan
106
01
23
106
01
23
9
Penyusunan RAD Penanganan PMKS
11 Analisis Pencapaian Indikator Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos
106
01
23
x
Strategi Pengembangan Sekolah Menengah Universal di Kabupaten Bogor
106
01
23
x
Pengendalian Capaian Indikator
0
1
dokumen
1
dok
8
kali
275.000.000
1
dokumen
1
dok
8
kali
300.000.000
1
dokumen
1
dok
8
kali
325.000.000
Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos
106
01
24
106
01
24
Program Perencanaan Prasarana
3.852.298.000
3.611.095.000
3.199.373.000
5.255.000.000
3.670.000.000
0
600.000.000
5
dok
40
kali
Wilayah dan Sumber Daya Alam 1
19.587.766.000 Bappeda
Cibinong
2.194.770.000 Bappeda
Cibinong
0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
- Tersusunnya dokumen panduan rakor
1
dok
Bidang Sarpraswil, TRLH
- Terselenggaranya rapat kerja
8
kali
314.501.000
1
dok
8
kali
350.269.000
420.000.000
510.000.000
V-12
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6) - Tersusunnya bahan rakor - Terlaksananya kegiatan rakor - Tersusunnya laporan rakor - Tersusunnya bahan raker - Tersusunnya laporan raker
106
01
24
2
Fasilitasi Penyelenggaraan Badan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
60 2 30 1500 64
buku
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Bogor : - Tersusunnya KAK - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Tersusunnya bahan rapat BKPRD - Tersusunnya bahan rapat koordinasi
60
kali
2
buku
30
lembar
1500
buku
Terfasilitasi program kerja BKPRD
Kabupaten Bogor
Tahun ke-2
64
buku
15 8400 50
buku
kali
15
lembar
8400
buku
2
buku
30 1500
buku
64
50
buku kali
15 8400
buku
60
kali
2
buku
30
lembar
1500
buku
64
50
buku kali
15
lembar
8400
buku
60
kali
2
buku
30
lembar
1500
buku
64
buku
50
buku
kali
kali
15 8400
buku
10
buku
150 7500
buku
50
buku kali
Lokasi
(20)
(21)
kali buku lembar
320
buku
5
buku
75
lembar
(19)
Unit Kerja SKPD
buku
480.000.000
1
lembar
300
lembar
440.000.000
1
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
buku
420.000.000
1
lembar
Tahun ke-4
buku
400.348.000
1
kali
60
lembar
230.693.000
1
Tahun ke-3
1.971.041.000 Bappeda
Cibinong
893.750.000 Bappeda
Cibinong
296.875.000 Bappeda
Cibinong
450.503.000 Bappeda
Cibinong
296.875.000 Bappeda
Cibinong
294.250.000 Bappeda
Cibinong
190.050.000 Bappeda
Cibinong
kali
42000 lembar
buku
250
buku
tim inti BKPRD 2
kali
2
kali
2
kali
2
kali
2
kali
10
- Terlaksananya rapat koordinasi BKPRD
- Terselenggaranya rapat koordinasi tim
12
kali
12
kali
12
kali
12
kali
12
kali
60
kali
- Tersusunnya laporan evaluasi BKPRD
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
Penyusunan Master Plan Drainase
- Tersusunnya KAK
15
buku
Perkotaan di Kabupaten Bogor
- Terlaksananya kegiatan pembahasan
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
8
buku
8
buku
inti BKPRD
106
01
24
3
893.750.000
0
0
0
0
kali
100
buku
15
buku
laporan pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan laporan antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan laporan akhir - Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa - Dokumen kontrak
106
106
01
01
24
24
4
5
Penyusunan Model Simulasi
Tersedianya Alat/Tools untuk
Pemanfaatan Ruang Sebagai Bahan
Mengetahui Perubahan Pemanfaatan
Monitoring Pemanfaatan Ruang
Fungsi Guna Lahan
Pemetaan Neraca Sumber Daya Air
296.875.000
0
0
0
0
- Buku Laporan Pendahuluan
1
dok
1
dok
- Buku Laporan Antara
1
dok
1
dok
- Buku Laporan Akhir
1
dok
1
dok
dok
1
dok
Terpantaunya Jumlah Kuantitas Sumber
450.503.000
0
0
0
0
Daya Air - Buku Laporan Pendahuluan
106
106
01
01
24
24
6
7
- Buku Laporan Antara
1
dok
1
dok
- Buku Laporan Akhir
1
dok
1
dok
- Buku Laporan Pendahuluan
1
dok
1
dok
- Buku Laporan Antara
1
dok
1
dok
- Buku Laporan Akhir
1
dok
1
dok
Kajian Pengembangan Kawasan
Tersusunnya Rencana Pengembangan
Strategis Industri
Kawasan Industri
RISPAM Kabupaten Bogor
1
296.875.000
Tersusunnya dokumen rencana induk sistem
294.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
penyediaan air minum - Tersusunnya KAK - Terlaksananya kegiatan pembahasan
15
buku
15
buku
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
8
buku
8
buku
8
buku
8
buku
15
buku
15
buku
laporan pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan laporan antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan laporan akhir - Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa - dokumen kontrak
106
01
24
8
Kajian Penyelesaian Permasalahan
Tersusunnya dok kajian penyelesaian
Transportasi di Kecamatan Ciawi,
permasalahan transportasi
Leuwiliang, Cibinong, Ciomas, Parung,
- KAK
Cileungsi dan Citeureup
- Laporan pendahuluan
190.050.000
0
0
0
0
V-13
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6) - Laporan akhir
106
01
24
9
Penyusunan Kajian Rencana Tata
Tersusunnya dokumen rencana tata ruang
Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Barat
wilayah Kabupaten Bogor Barat : - Buku KAK
106
106
106
01
01
01
24
24
24
10 Penyusunan Dokumen Pendukung
x
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
20
buku
10
buku
Tahun ke-2
497.150.000
Tahun ke-3
0
Tahun ke-4
0
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
0
20
buku
10
buku
- Buku laporan pendahuluan
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
- Buku laporan akhir
1
dok
1
dok
8
buku
8
buku
Tersusunnya dokumen rencana tata ruang wilayah Kab Bogor
Kabupaten Bogor
- Buku KAK
299.760.000
0
0
0
0
- Buku laporan pendahuluan
10
buku
10
buku
- Buku laporan fakta dan analisa
10
buku
10
buku
- Buku laporan akhir
20
buku
20
buku
- Buku Dokumen Database Kondisi dan
10
Buku
87.891.000
0
0
0
0
10
Buku
Database Kondisi dan Penanganan
Penanganan Jalan
Jaringan Jalan Kabupaten Bogor
- CD Instalasi Software
15
CD
15
CD
- Buku Panduan Penggunaan
20
Buku
20
Buku
11 Pembangunan Sistem Informasi Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor
Tersedianya sistem informasi
0
300.022.000
0
(19)
0
- Buku laporan antara
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan Program Manajemen
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
0
0
-
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
497.150.000 Bappeda
Cibinong
299.760.000 Bappeda
Cibinong
87.891.000 Bappeda
Cibinong
300.022.000 Bappeda
Cibinong
525.000.000 Bappeda
Cibinong
276.929.000 Bappeda
Cibinong
300.000.000 Bappeda
Cibinong
178.983.000 Bappeda
Cibinong
725.000.000 Bappeda
Cibinong
300.261.000 Bappeda
Cibinong
ketersediaan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Bogor - Buku KAK
15 Buku
01
24
12 Updating Informasi Data Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor
Buku
1 Dokumen
1
Dokumen
- Buku laporan antara
1 Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
- Buku laporan akhir
106
15
- Buku laporan pendahuluan
Terbaharuinya informasi ketersediaan
1 Dokumen
0
150.000.000
175.000.000
200.000.000
Sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Bogor - Buku KAK
106
01
24
13 Updating Informasi Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bogor
15 Buku
15 Buku
15 Buku
45
Buku
- Buku laporan pendahuluan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
3
Dokumen
- Buku laporan akhir
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
3
Dokumen
Terbaharuinya informasi perubahan
0
276.929.000
0
0
0
penggunaan penggunaan lahan di Kabupaten Bogor - Buku KAK
10 Buku
01
24
14 Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
1
Dokumen
1 Dokumen
1
Dokumen
Tersosialisasikannya RTRW Kabupaten
1 Dokumen
0
01
24
18 Updating Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Bogor
300.000.000
0
0
0
1
Dokumen
0
Kegiatan
4
Dokumen
1
Dokumen
3
Dokumen
Bogor - Pelaksanaan Sosialisasi RTRW
106
Buku
1 Dokumen
- Buku Laporan Antara - Buku laporan akhir
106
10
- Buku laporan pendahuluan
Tersusunnya Updating Dokumen RPIJM
1 Kegiatan
0
178.983.000
0
0
0
Kabupaten Bogor - Buku RPIJM
1 Dokumen
- Dokumen Kebijakan Strategis SPAM
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Tahun 2015 -2019
106
01
24
x
Updating Dokumen RPIJM Kabupaten
Tersusunnya Updating Dokumen RPIJM
Bogor
Kabupaten Bogor
0
0
- Buku RPIJM
200.000.000
1 Dokumen
250.000.000
1 Dokumen
275.000.000
1 Dokumen
- Dokumen Kebijakan Strategis SPAM Tahun 2015 -2019
106
01
24
19 Kajian Penentuan Fungsi Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Bogor
Tersusunnya Dokumen Penentuan
0
300.261.000
0
0
0
Pusat Pelayanan Lingkungan di
V-14
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
Kabupaten Bogor - Buku KAK
15
106
01
01
24
24
x
1
Dokumen
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
Tersusunnya Dokumen Penentuan
Pelayanan Lingkungan di Kabupaten
Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan di
Bogor
Kabupaten Bogor
Program Jaringan Jalan
0
106
106
01
01
01
24
24
24
x
x
0
300.000.000
0
0
- Buku KAK
1
Dokumen
1
Dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
1
Dokumen
1
Dokumen
- Buku Laporan Antara
1
Dokumen
1
Dokumen
- Buku Laporan Akhir
1
Dokumen
1
Dokumen
Tersedianya Sistem Evaluasi Program
0
300.293.000
0
0
0
10
Buku
10
1
Dokumen
1
- Buku Laporan Akhir
1
Dokumen
1
Dokumen
Kajian Persiapan Penyusunan Cibinong
- Buku KAK
1
Dokumen
1
Dokumen
City Galery
- Buku Laporan Pendahuluan
1
Dokumen
1
Dokumen
- Buku Laporan Akhir
1
Dokumen
Penataan Lingkungan Permukiman
- Buku KAK
1
Dokumen
untuk Pengurangan Resiko Bencana
- Buku Laporan Pendahuluan
1
- Buku Laporan Akhir
1
Prasarana di Kabupaten Bogor
Cibinong
300.293.000 Bappeda
Cibinong
350.000.000 Bappeda
Cibinong
399.000.000 Bappeda
Cibinong
900.000.000 Bappeda
Cibinong
500.000.000 Bappeda
Cibinong
254.990.000 Bappeda
Cibinong
350.000.000 Bappeda
Cibinong
630.000.000 Bappeda
Cibinong
334.373.000 Bappeda
Cibinong
Buku
- Buku Laporan Pendahuluan
25 Rencana Induk Pengembangan Sarana
300.000.000 Bappeda
Jaringan Jalan - Buku KAK
106
Buku
Dokumen
1
Kajian Penentuan Fungsi Pusat
22 Penyusunan Aplikasi Sistem Evaluasi
15
1
- Buku Laporan Antara - Buku Laporan Akhir
106
Buku
- Buku Laporan Pendahuluan
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk
350.000.000
0
0
0
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
Dokumen
1
Dokumen
Dokumen
1
Dokumen
0
399.000.000
0
0
0
0
0
900.000.000
0
Pengembangan Sarana Prasarana di Kabupaten Bogor - Buku KAK
10 Buku
01
24
x
1
Dokumen
1 Dokumen
1
Dokumen
Strategi Pengembangan Wilayah
- Buku KAK
Perdesaan di Kabupaten Bogor
- Buku Laporan Pendahuluan - Buku Laporan Antara
1 Dokumen
0
0
0
- Buku Laporan Akhir
106
01
24
x
Buku
1 Dokumen
- Buku Laporan Antara - Buku Laporan Akhir
106
10
- Buku Laporan Pendahuluan
Inventarisasi Data Penggunaan Lahan
Tersedianya dokumen inventarisasi
di Kabupaten Bogor
Penggunaan Lahan dalam rangka
1
Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
500.000.000
0
1 Dokumen
0
254.990.000
0
0
0
penyusunan Neraca Sumber Daya Lahan
106
01
24
x
- Buku KAK
1 Dokumen
1
Dokumen
- Buku laporan pendahuluan
1 Dokumen
1
Dokumen
- Buku Laporan Antara
1 Dokumen
1
Dokumen
- Buku laporan akhir
1 Dokumen
1
Dokumen
Pengembangan Sistem Informasi
Terbaharuinya Alat/Tools untuk
Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor
Mengetahui Perubahan Pemanfaatan
350.000.000
0
0
Ruang di Kabupaten Bogor - KAK
1 Dokumen
106
01
01
24
24
x
x
Dokumen
1 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
- Buku Laporan Akhir
106
1
- Buku Laporan Pendahuluan - Buku Laporan Antara
Updating Informasi Pemanfaatan Ruang
Terbaharuinya informasi perubahan
di Kabupaten Bogor
pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor
1 Dokumen
0
0
0
300.000.000
330.000.000
- Buku KAK
1 Dokumen
1 Dokumen
2
Dokumen
- Buku laporan pendahuluan
1 Dokumen
1 Dokumen
2
Dokumen
- Buku Laporan Antara
1 Dokumen
1 Dokumen
2
Dokumen
- Buku laporan akhir
1 Dokumen
1 Dokumen
2
Fasilitasi Persiapan Penyusunan RAD
Terfasilitasinya Persiapan Penyusunan
GRK Kabupaten Bogor
RAD GRK Kabupaten Bogor
0
0
15 Buku
334.373.000
0
0
15
Dokumen
Buku
V-15
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
- Tersusunnya KAK
Tahun ke-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
1 kali
1
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
kali
- Terselenggaranya Sosialisasi RAD GRK
1 kali
1
kali
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi RAD
5 kali
5
kali
GRK - Terselenggaranya Rapat Kerja RAD GRK
250 lembar
250
lembar
- Tersusunnya Bahan Sosialisasi RAD
250 lembar
250
lembar
5000 lembar
5000
lembar
15 Buku
15
Buku
15 Buku
15
Buku
15 Buku
15
Buku
GRK - Tersusunnya Bahan Rapat Koordinasi RAD GRK - Tersusunnya Bahan Rapat Kerja RAD GRK - Tersusunnya Dokumen Inventarisasi GRK - Tersusunnya Dokumen Perhitungan Emisi Baseline - Tersusunnya Laporan Kegiatan
106
01
24
x
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Tersedianya dokumen Rencana Aksi
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
350.000.000
350.000.000 Bappeda
Cibinong
250.000.000 Bappeda
Cibinong
1.200.000.000 Bappeda
Cibinong
600.000.000 Bappeda
Cibinong
500.000.000 Bappeda
Cibinong
990.000.000 Bappeda
Cibinong
200.000.000 Bappeda
Cibinong
Kaca
106
106
01
01
24
24
x
x
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Antara
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Akhir (Rencana Aksi)
1 dokumen
Perancangan Sistem Basis Data
Tersedianya basis data Wilayah
Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
0
0
250.000.000
1 dokumen
0
0
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Antara
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Akhir
1 dokumen
1 dokumen
Pembangunan Basis Data Wilayah
Terbangunnya Tool/Alat untuk
Kabupaten Bogor
Penyusunan Basis Data Wilayah
0
0
0
1.200.000.000
0
Kabupaten Bogor
106
01
24
x
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Antara
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Akhir
1 dokumen
Penyempurnaan Sistem Basis Data
Terbangunnya Basis Data Wilayah
Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor yang lebih
0
0
0
1 dokumen
0
600.000.000
komprehensif - Buku KAK
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Antara
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Akhir
106
01
24
x
Penyusunan Neraca Sumber Daya
Tersedianya Dokumen Neraca Sumber
Mineral Kabupaten Bogor
Daya Mineral Kabupaten Bogor
1 dokumen
0
0
0
0
- Buku KAK
01
24
x
1 dokumen
500.000.000
1 dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
106
1 dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Antara
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Laporan Akhir
1 dokumen
1 dokumen
Updating Dokumen Program Percepatan
Terbaharuinya Dokumen Program
Sanitasi Perkotaan
Percepatan Sanitasi Perkotaan
0
0
300.000.000
330.000.000
360.000.000
Kabupaten Bogor
106
01
24
x
Penyusunan Petunjuk Teknis
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
- Buku Laporan Pendahuluan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
- Buku Laporan Antara
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
- Buku Laporan Akhir
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Jumlah dokumen yang tersusun
0
0
1 dokumen
200.000.000
0
3 dokumen
0
1 dokumen
Klasifikasi Jenis Kegiatan
V-16
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun ke-5
(19)
Unit Kerja SKPD
Lokasi
(20)
(21)
Pemanfaatan Ruang
106
01
24
x
Pengendalian Capaian Indikator
- Jumlah dokumen yang disusun
0
1
dokumen
200.000.000
1
dokumen
275.000.000
1
dokumen
300.000.000
1
dokumen
325.000.000
4
dokumen
1.100.000.000 Bappeda
Cibinong
10.596.732.000 Bappeda
Cibinong
Kabupaten Termaju Bidang Sarpras
106
01
Program Perencanaan Pembangunan
25
0
2.156.471.000
2.394.112.000
2.691.023.000
3.355.126.000
Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
106
01
25
1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen pelaksana raker dan
Bidang Pemerintahan dan Pendanaan
rakor
13 dokumen
0
1 Laporan/
13
dokumen
392.955.000
21
dokumen
510.407.000
21
dokumen
561.448.000
21
dokumen
0
1 dokumen
660.582.000
0
1 dokumen
206.154.000
1 dokumen
730.205.000
1 dokumen
803.225.000
1 dokumen
0
1 dok
119.297.000
1 dok
302.500.000
1 dok
332.750.000
0
1 dok
151.314.000
1 dok
176.000.000
1 dok
193.600.000
617.593.000
76
dokumen
2.082.403.000 Bappeda
Cibinong
1
dokumen
660.582.000 Bappeda
Cibinong
883.548.000
4
dokumen
2.623.132.000 Bappeda
Cibinong
1 dok
366.025.000
4
dok
1.120.572.000 Bappeda
Cibinong
1 dok
212.960.000
5
dok
733.874.000 Bappeda
Cibinong
1 dok
350.000.000
Pembangunan
106
106
106
01
01
01
25
25
25
2
3
5
Workshop Perencanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil
Desa
Workshop
Workshop Perencanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil
Bidang Pemerintahan
Workshop
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Jumlah dokumen
Pendanaan Pembangunan
perencanaan pendanaan
0
0
0
Dokumen
1 Laporan/ Dokumen
4 dokumen
pembangunan (Banprov, APBN, APBD II dan sumber dana lainnya)
106
01
25
6
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Jumlah dokumen
Pembangunan Berbasis TJSL
- Rakor
2 dokumen
1 dok
- Updating data
106
01
25
7
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
106
01
25
x
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan
1 dokumen
0
0
0
1
dok
350.000.000 Bappeda
Cibinong
Jumlah dokumen bahan perencanaan
1 dokumen
0
1 dok
228.745.000
0
0
0
0
1
dok
228.745.000 Bappeda
Cibinong
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen
0
1 dok
197.424.000
0
0
0
1
dok
197.424.000 Bappeda
Cibinong
- Jumlah dokumen yang disusun
0
0
325.000.000
4
dokumen
1.100.000.000 Bappeda
Cibinong
Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Jumlah desa dengan dokumen
0
0
0
600.000.000
9
desa
1.500.000.000
Desa
perencanaan tahunan terbaik
27.109.459.000
32.253.958.000
desa/ kelurahan
106
01
25
x
Kajian Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pasca Pemekaran
106
01
25
x
Pengendalian Capaian Indikator
1
dokumen
200.000.000
1
dokumen
275.000.000
1
dokumen
300.000.000
1
dokumen
Kabupaten Termaju Bidang Pemerintahan dan PP
25
x
3 desa
400.000.000
38.452.566.090
3 desa
500.000.000
34.399.962.199
3 desa
34.849.089.119
167.065.034.408
V-17
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(1)
(2)
(3)
Tahun 2014 (4)
Tahun 2015 (5)
Tahun 2016 (6)
Tahun 2017 (7)
Tahun 2018 (8)
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)
1
Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu (kali)
0
0
0
1
0
0
1
2
Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu (kali)
0
1
0
1
0
0
2
3
Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu (kali)
1
1
1
1
1
1
5
4
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
5
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
6
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
7
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
8
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (% )
100
100
100
100
100
100
100
9
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas (dokumen)
2
2
2
2
2
2
2
10
Tersusunnya dokumen perencanaan
2
2
2
2
2
2
2
VI-4
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(3)
Tahun 2014 (4)
Tahun 2015 (5)
Tahun 2016 (6)
Tahun 2017 (7)
Tahun 2018 (8)
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas (dokumen)
2
2
2
2
2
2
2
12
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas (dokumen)
2
2
2
2
2
2
2
13
Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
14
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
73,45
73,63 – 73,72
73,74 – 74,04
74,55 – 75,43
74,63 – 75,65
74,77 – 75,80
74,77 – 75,80
15
Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
16
Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen)
1
1
1
1
1
1
1
17
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)
109.670.735,45
110.000 –
110.000 –
110.000 –
110.000 –
110.000 –
110.000 –
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
170.000
18
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)
38.731.833,87
39.118 – 42.183
40.096 – 44.614
40.188 – 47.664
40.369 – 50.779
42.388 – 55.979
42.388 – 55.979
19
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)
21.454.556,23
21,45 – 25,38
22,41 – 27,22
23,15 – 29,46
23,45 – 30,25
24,00 – 32,25
24,00 – 32,25
(1)
(2) pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas (dokumen)
11
(9)
VI-5
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(1)
(2)
(3) 7.576.992,20
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 2014 (4)
Tahun 2015 (5)
Tahun 2016 (6)
Tahun 2017 (7)
Tahun 2018 (8)
7,58 – 7,90
7,60 – 8,15
7,70 – 8,45
7,80 – 8,60
7,85 – 8,90
7,85 – 8,90
(9)
20
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)
21
Laju Petumbuhan Ekonomi (% )
6,03
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6,50
5,20 - 6,50
22
Inflasi (% )
8,57
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
23
Laju inflasi provinsi (% )
8,57
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
24
Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Rp.000/kap/bln)
25
Pertumbuhan PDRB (% )
6,03
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6.50
5,20 - 6,50
5,20 - 6,50
26
Indeks gini (indeks)
0,36
0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
0,28
27
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (% )
91,26
91,26 - 91,67
91,67 - 91,98
91,98 - 92,76
92,76 - 93,00
93,00 - 95,00
93,00 - 95,00
28
Kemiskinan (% )
8,74
8,74 – 8,33
8,33 – 8,02
8,02 – 7,24
7,24 – 7,00
7,00 – 5,00
7,00 – 5,00
29
Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer (% )
0
80
100
100
100
100
100
30
Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
31
Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara (kali)
0
0
0
0
0
1
1
32
Pelayanan Bappeda berstandar ISO
0
1
1
1
1
1
5
636,62
665,27
686,56
703,72
712,17
726,21
726,21
9001:2008 (sertifikat)
VI-6
