RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BAPPEDA TAHUN 2014

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS Contents To Our Stockholders ______________________________________________________________________________________ 1 Financial Summary _______________________________________________________________________________________ 2 Financial Statements _____________________________________________________________________________________ 3 Notes to Financial Statements ___________________________________________________________________________ 4 Independent Auditor’s Report___________________________________________________________________________ 5 Contact Information ______________________________________________________________________________________ 6 Company Information ____________________________________________________________________________________ 6

TO OUR STOCKHOLDERS To Our Stockholders STRATEGIC HIGHLIGHTS We’ve added a few tips (like this one) to help you get started. When you click tip text, the whole tip is selected. Just start typing to replace it with your own. The headings, however, are typical annual report headings that you might want to use as-is.

FINANCIAL HIGHLIGHTS We love the cover page of this template. But we also think you should have options. On the Insert tab, click Cover Page for a gallery of choices. And don’t worry about text you’ve already added to that page. It will still be there after you choose another cover. If you like the cover page but would rather show off your own fantastic photo, just right click on the picture and then click Change Picture.

OPERATING HIGHLIGHTS Want to add another heading or quote? You can match any formatting you see on this page in one click, using Styles. Find a gallery of styles for this template on the Home tab of the ribbon.

LOOKING AHEAD If you change or add headings in this document, you can update the table of contents in a snap. To see new headings, click anywhere in the table of contents and then click Update Table.

Chief Executive Name Chief Executive Title [Date]

Page 1

FINANCIAL SUMMARY Financial Summary Use this section to give a brief summary of your financials, highlighting important points. This is also the perfect place for a few charts that demonstrate key financial information. To add a chart, on the Insert tab, click Chart. The chart will automatically coordinate with the look of your report. Need some help choosing a chart type? No problem. •

To show values across categories, such as to compare the revenues of different business units, try a column or bar chart.

•

To show values over time, such as for revenue or profit trends, try a line chart.

•

To compare two sets of related values, such as to compare executive salaries relative to number of years with the company, try a scatter chart.

And when you’re ready to customize the look of your chart, just click in the chart and then check out the icons you see on the right for everything from style and layout to managing data.

Page 2

FINANCIAL STATEMENTS Financial Statements STATEMENT OF FINANCIAL POSITION •

Liabilities

•

Statement of Financial Position

•

Ownership Equity

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (PROFITS AND LOSSES) •

Income

•

Expenses

•

Profits

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY Well, it wouldn’t be an annual report without a lot of numbers, right? This section is the place for all those financial tables. To get started with a table that looks just like the sample here, on the Insert tab, click Tables, then choose Quick Tables.

TABLE HEADING DESCRIPTION

STATEMENT OF CASH FLOWS •

Operating

•

Investing

•

Financing

Page 3

REVENUE

EXPENSES

EARNINGS

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS Notes to Financial Statements ACCOUNTS When you have a document that shows a lot of numbers, it’s a good idea to have a little text that explains the numbers. You can do that here.

DEBT Of course, we would all prefer to just have profits. But if you’ve got any debt, this is the place to make notes about it.

GOING CONCERN Okay, you get the idea. If you’ve got notes to add about your financials, add them here.

CONTINGENT LIABILITIES Keep in mind that some of these headings might not apply to your business (and you might have others to add). This one, for example, is about potential liabilities that could arise if something happens in the future, such as a pending legal decision.

TAKEAWAYS What would you like your readers to understand? Add notes on key takeaways here.

Page 4

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Independent Auditor’s Report 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Unqualified Opinion Qualified Opinion Report Adverse Opinion Report Disclaimer of Opinion Report Auditor’s Report on Internal Controls of Public Companies Going Concern

Page 5

CONTACT INFORMATION Contact Information To replace a photo with your own, right-click it and then choose Change Picture.

NAME TITLE

NAME TITLE

NAME TITLE

Tel[Telephone] Fax[Fax] [Email Address]



Company Information [Company] [Street Address, City, ST ZIP Code] Tel [Telephone] Fax[Fax] [Website]

Page 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2013-2018

dapat

terselesaikan. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur

guna memudahkan dalam

penyusunan laporan kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 20132018 ini, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan daerah serta pusat penelitian dan pengembangan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yakni dengan visi Bupati terpilih 20132018 adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Disadari dokumen ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna perbaikan di masa mendatang. Atas partisipasi dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,

Drs. MURIADI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690207 199012 1 001

DAFTAR ISI Halaman PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR .... TAHUN 2011

-1-

DAFTAR ISI

Vi

DAFTAR TABEL

Vii

DAFTAR LAMPIRAN BAB I

BAB II

iv

PENDAHULUAN :

I-1

1.1 Latar Belakang

I-1

1.2 Landasan Hukum

I-5

1.3 Maksud dan Tujuan

I-9

1.4 Sistematika Penulisan

I-9

GAMBARAN : PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

II-1 II-1

SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD

II-8

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

II-13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

II-21

Pelayanan SKPD BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi

BERDASARKAN

Permasalahan

III-1

Berdasarkan

III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

III-7

Tugas dan Fungsi SKPD Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3 Telaahan

Renstra

Kalimantan Tengah

Bappeda

Provinsi

III-12

BAB IV

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, :

MISI,

TUJUAN,

SASARAN

III-14

III-38

DAN

IV-1

STRATEGI KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD

IV-1

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

IV-5

SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

IV-12

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

V-1

BAB VI

INDIKATOR :

VI-1

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII

LAMPIRAN

PENUTUP :

VII-1

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga

II.10

Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang Tabel 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda

II.12

Kabupaten Lamandau Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

II.17

Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda

II.20

Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2013 Tabel 3.1

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta

III.3

Tindak Lanjut terhadap Peran Bappeda di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau Tabel 3.2

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta

III.5

Tindak Lanjut terhadap Peran Bappeda di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

III.9

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tabel 3.4

Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau- Bappeda Kabupaten Lamandau

III.15

Tabel 3.5

Hasil

Telaahan

Pola

Ruang

Wilayah

Kabupaten

III.25

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten

III.37

Lamandau- Bappeda Kabupaten Lamandau Tabel 3.6

Lamandau- Bappeda Kabupaten Lamandau Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau

IV.8 IV.13 V.2

Tahun 2014-2018 Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

VI.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berkaitan dengan dokumen Renstra SKPD, ada 3 (tiga) masalah yang sering ditemukan ketika dilakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah : 1.

Ketidakkonsistenan isi (content) dari dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Seharusnya anatr dokumen merupakan satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan;

2.

Banyak rumusan substansi kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD atau Renstra SKPD;

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-1

3.

Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat capaian program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci dan terukur. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Bappeda

melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD dengan maksud untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan

rancangan

awal RPJMD, antara lain dalam : 1.

Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD;

2.

Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

3.

Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

4.

Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

5.

Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (kerangka pendanaan). Sedangkan

keterkaitan

Renstra

SKPD

dengan

Renstra

Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disertai penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi SKPD. Hal ini bertujuan yaitu agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Renstra K/L, Renstra SKPD Provinsi menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra SKPD Kabupaten didalam penyusunan program kegiatan. Selain itu verifikasi dilakukan

untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.


I-2

Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip

good

governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapantahapan sebagai berikut : 1.

Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2.

Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.

3.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Penyusunan

rancangan

akhir

Renstra

SKPD

merupakan

penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD

yang

telah

ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah.

Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. 4.

Penetapan Renstra SKPD Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian


I-3

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a.

Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;

b.

Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bappeda;

c.

Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;

d.

Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

SKPD

dengan

RPJMD,

dan

keterpaduan

dengan

rancangan akhir Renstra SKPD lainnya; e.

Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

f.

Berdasarkan

keputusan

kepala

daerah

tentang

pengesahan

Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD; g.

Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

h.

Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah. Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis

untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan, RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-4

mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen

Renstra

SKPD

sesuai

tupoksi

SKPD.

Sehingga

Renstra

merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati. Dengan adanya Renstra

SKPD,

diharapkan SKPD

memiliki

pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.2

Landasan Hukum Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 disusun atas dasar : 1. Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

2002

tentang

Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


I-5

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-6

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


I-7

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);


I-8

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 Seri D); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E).

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

untuk secara konsekuen dan konsisten didalam

penyusunan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan

untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dalam RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-9

mendukung

suksesnya

pencapaian

target

indikator

serta

sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 20132018. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas SKPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2

Landasan Hukum, undang,

peraturan

memuat

penjelasan

pemerintah,

Peraturan

tentang undangDaerah,

dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3

Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud

dan

tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.


I - 10

1.4

Sistematika

Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2

Sumber Daya SKPD,

memuat penjelasan ringkas tentang

macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas

dan

fungsinya,

mencakup

sumber

daya

manusia,

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD,

berisi uraian mengenai tingkat

capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 2.4

Tantangan dan SKPD,

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L

dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian besaran

ini

mengemukakan

kebutuhan

macam

pelayanan,

pelayanan, dan

perkiraan

arahan

lokasi

pengembangan yang dibutuhkan.


I - 11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.

3.2

Telaahan

Visi,

Misi,

dan

Program Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3

Telaahan

Renstra

K/L dan

Renstra Provinsi, bagian

ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran

jangka

menengah

Renstra

Kementerian/Lembaga

ataupun Renstra SKPD Provinsi. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menguraikan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor permasalahan

dari

pelayanan

pelayanan

SKPD

SKPD


yang

ditinjau

mempengaruhi dari:

gambaran

I - 12

pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran

jangka

menengah

provinsi/kabupaten/kota,

dari

implikasi

RTRW

Renstra bagi

SKPD pelayanan

SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi

dan

Misi

SKPD,

pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

pada

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD,

berisi tentang

rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


I - 13


I - 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten Lamandau, Bappeda Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Statistik. Tugas pokok Bappeda Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah,

melakukan

analisis

dan

memberikan

masukan-masukan,

mengkoordinasikan SKPD dalam penyusunan program kegiatan. Sebagai leading sector dalam pelaksanaan

pembangunan daerah Bappeda

mempunyai tugas untuk memberikan masukan kepada SKPD, penyediaan data

statistik

bagi

pemerintah

daerah,

melakukan

pengevaluasian

anggaran, pengevaluasian dokumen perencanaan SKPD serta pengawasan pelaksanaan kegiatan SKPD. Juga melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, pertanian, industri,

sosial, budaya,

kesehatan serta infrastruktur. Dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamandau, Bappeda Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, litbang dan statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;


II - 1

2.

Kondisi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah di daerah;

3.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;

4.

Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah;

5.

Pengkoordinasian,

penyusunan,

perencanaan

pelaksanaan

tugas

pembangunan

dan

investasi daerah; 6.

Pembinaan

dan

di

Bidang

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Statistik; 7.

Penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan daerah;

8.

Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan 5 (lima) tahun;

9.

Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, litbang dan statistik; 10. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum; 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya; 12. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. Bappeda Kabupaten Lamandau terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut : 1.

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan


II - 2

mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, statistik, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. 2.

Sekretariat Sekretariat

mempunyai

koordinasi,

pengendalian

tugas serta

melaksanakan bimbingan

penyiapan

dalam

bahan

pelaksanaan

penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perpustakaan, humas, ketatausahaan dan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu : a.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Mempunyai tugas mempersiapkan Perencanaan Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan

bidang – bidang dalam rangka penyusunan program kerja

tahunan unit kerja,

mengumpulkan dan mengolah data yang

berkenaan dengan perencanaan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan di unit kerja serta melakukan analisis juga menyusun rencana

kebutuhan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

bahan

rangka

selanjutnya; b.

Sub Bagian Keuangan Mempunyai

tugas

mempersiapkan

dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan bulanan, triwulan

dan

tahunan

keuangan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 3

pertanggungjawaban serta membuat administrasi pertanggung jawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau; c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan administrasi surat-menyurat, mengkoordinir pengelolaan

administrasi

barang

daerah,

membuat

laporan

pengadaan barang dan menyusun investaris barang, melaksanakan kegiatan

kehumasan

dan

kepustakaan,

mengatur

dan

mengkoordinir urusan rumah tangga kantor, pemeliharaan kantor, keamanan

dan

administrasi

tugas

lainnya,

kepegawaian,

ketatalaksanaan,

melaksanakan

menyusun

menghimpun

dan

dan

menyusun

pengelolaan mengatur inventarisasi

permasalahan kepegawaian. 3.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan kajian-kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga,

menginventarisasi

hasil–hasil

penelitian

terapan

guna

kepentingan pembangunan daerah, melakukan kajian terhadap segala urusan kerjasama bagi kepentingan penelitian bersama, melakukan pekerjaan–pekerjaan

yang

berkaitan

dengan

penelitian

dan

pengembangan, mensosialisasikan hal–hal yang berkaitan dengan hasil suatu penelitian dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah

juga

meningkatkan

pengetahuan

dan

peningkatan

perekonomian masyarakat. 4.

Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Mempunyai

tugas

melakukan

pengkoordinasian,

monitoring,

penyusunan dan mengajukan rencana program/kegiatan pembangunan tahunan di bidang Ekonomi, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi

serta

melaksanakan

pengembangan inventarisasi

dan

dunia

usaha

evaluasi


di

daerah.

permasalahan

Juga umum

II - 4

perencanaan di bidang ekonomi yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, melakukan pengumpulan, penyusunan, analisa data daerah di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. 5.

Bidang Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan dan telekomunikasi serta prasarana dan sarana pendukungnya. Bidang sarana dan prasarana melaporkan hasil kegiatan perencanaan pembangunan secara periodik. Melaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan analisa data daerah di bidang tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih. Menyusun/membuat data base perencana di

bidang tata ruang, tata guna lahan, dan

lingkungan hidup. 6.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Mempunyai tugas menghimpun dan menganalisa data, membuat dokumentasi, pelaksanaan

memperagakan pembangunan

dan

menyusun

serta

melakukan

laporan

kinerja

penelitian

dan

pengembangan dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah, melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan, dan dana pembangunan lainnya, mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah, pemerintah pusat, dan bantuan pihak ketiga. Melakukan analisa dan evaluasi dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pelaporan dan peragaan (display) hasil-hasil pembangunan.


II - 5

7.

Bidang Pelaporan dan Statistik Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaporan dan statistik serta melaksanakan dan mengkoordinasikan penghimpunan data dan informasi, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan serta penyusunan statistik, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan LAKIP serta dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau.

8.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Bappeda sesuai keahlian dan kebutuhan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, adalah pada Gambar 2.1 berikut.


II - 6

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI

BIDANG SARANA & PRASARANA

BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PEMERINTAHAN, INDUSTRI & JASA


SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTB

II - 7

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK

SUB BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM

SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG EVALUASI

SUB BIDANG STATISTIK

2.2

Sumber Daya SKPD Sumber Daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lamandau kondisi 10 Pebruari 2014 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.2.1

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamandau didukung oleh 46 (empat puluh enam) orang Pegawai, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil atau 63,04% dan

17 (tujuh belas) orang Pegawai

Honorer atau 36,96%. Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau sampai dengan 10 Pebruari 2014 adalah sebagai berikut : a)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 29 orang;

b)

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

c)

d)

1)

Golongan IV sebanyak 2 orang;

2)

Golongan III sebanyak 18 orang;

3)

Golongan II sebanyak 6 orang;

4)

Golongan I

sebanyak 1 orang;

Berdasarkan Pendidikan : 1)

Pascasarjana (S-2)

sebanyak 2 orang;

2)

Sarjana (S-1)

sebanyak 19 orang;

3)

SLTA

sebanyak 7 orang;

4)

SD

sebanyak 1 orang;

Berdasarkan Eseloning : 1)

Eselon II b sebanyak 1 orang;

2)

Eselon III a sebanyak 1 orang;

3)

Eselon III b sebanyak 1 orang;

4)

Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 17 orang;


II - 8

e)

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 1)

Diklatpim III sebanyak 2 orang;

2)

Diklatpim IV sebanyak 6 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.2 sedangkan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.3.


II - 9

TABEL 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang

Unit Kerja di Lingkungan Bappeda Kabupaten Lamandau N o

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

2

Kepala Badan

Sek

Bidang Eko Sosbud

3

4

5

6

Pembina Tingkat I

IV/b

1

-

-

Pembina

IV/a

-

1

Penata Tingkat I

III/d

-

Penata

III/c

Penata Muda Tingkat I

Total

Bidang Sapras

Bidang Pelaporan

Bidang Litbang

7

8

9

10

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

2

1

1

1

1

-

6

III/b

-

1

-

1

2

-

-

4

Penata Muda

III/a

-

3

2

-

-

-

1

6

Pengatur Tingkat I

II/d

-

-

-

-

-

-

-

0

Pengatur

II/c

-

-

-

-

-

-

-

0

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

5

1

-

-

-

-

6

Pengatur Muda

II/a

-

-

-

-

-

-

-

0

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

0

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

0

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

1

-

-

-

-

-

1

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

16

-

-

-

2

-

18

1

29

4

2

3

3

2

44

1 1

2

Bidang Pengen dalian

PNS

Honorarium Daerah

TOTAL


II - 10

GAMBAR 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% S2

S1

SMA

SD

GAMBAR 2.3 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

2.2.2

Sarana dan Prasarana Dalam

melaksanakan

tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut :


II - 11

TABEL 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43

JENIS SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung kantor Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Genset AC Lemari besi Rak besi Filling besi/metal Brankas Lemari kayu Papan pengumuman Meja resepsionis White board Elekrik white board Umbul-umbul Meja kayu/rotan Meja panjang Kursi putar Kursi lipat Meja komputer Tenda pameran Meja biro Sofa Jam dinding Lemari es Kipas angin TV Wireless Unit Power Supply (UPS) Stabilisator/stavol Tiang umbul-umbul Tangga alumunium Dispenser Mimbar/podium Kamera Water jet pump PC unit Laptop Speaker komputer Flash disk Hard disk external Printer


JUMLAH 1 unit 3 unit 12 unit 1 buah 11 buah 15 buah 6 buah 10 buah 1 buah 15 buah 1 buah 1 buah 10 unit 1 buah 25 buah 41 buah 17 buah 16 buah 239 buah 2 buah 1 buah 6 buah 8 buah 8 buah 1 buah 14 buah 1 buah 3 buah 12 buah 8 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 8 buah 2 unit 24 unit 20 buah 2 buah 5 buah 11 buah 28 buah

II - 12

NOMOR 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2.3

JENIS SARANA DAN PRASARANA Scanner Kursi kerja pejabat eselon II Kursi kerja pejabat eselon III Kursi kerja pejabat eselon IV Proyektor aula Lensa kamera Sound system Pesawat telepon Mesin fax Proyektor Antena parabola GPS

JUMLAH 1 buah 4 buah 9 unit 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah

Kinerja Pelayanan SKPD Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu : 1.

Sebagai pengambil kebijakan;

2.

Koordinator perencanaan pembangunan daerah;

3.

Pusat penelitian dan pengembangan daerah;

4.

Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan;

5.

Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika, pekerjaan umum;

6.

Penghimpunan

data, informasi, dokumentasi

berkaitan pelaporan

pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyusunan statistik; RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 13

7.

Koordinator

penyusunan

data

pokok,

pengendalian

program,

pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketujuh

kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan

dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. 2.3.1

Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau

merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam KUA, PPAS dan APBD. 2.3.2

Pelayanan Sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah Pelayanan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan

para

pemangku

kepentingan

dalam

rangka

perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Lamandau

termasuk Desa dalam

wilayah Kabupaten Lamandau. 2.3.3

Pelayanan

Sebagai

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Pelayanan sebagai pusat penelitian dan pengembangan, Bappeda telah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan.


II - 14

2.3.4

Pelayanan

Sebagai

Pengawasan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Pelayanan sebagai pengawasan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, Bappeda telah mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan di bidang Ekonomi, Pertanian,

Industri,

Perdagangan

dan

Koperasi

serta

Pengembangan Dunia Usaha. Bappeda melakukan menyusun rencana aksi dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah, penyusunan rencana dan program pembangunan serta pelayanan bidang

pendidikan,

kesejahteraan

sosial,

perumahan

dan

pemukiman, peranan wanita, anak dan remaja. 2.3.5

Pelayanan

Sebagai

Pembangunan

Daerah di Bidang Sarana Prasarana Pada

Bidang

Perhubungan,

Pengawasan Komunikasi,

Perencanaan Informatika

dan

Pekerjaan Umum Pelayanan

sebagai

pengawasan

perencanaan

pembangunan daerah di bidang sarana prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum, Bappeda

telah

melaksanakan

merencanakan,

monitoring

dan

mengolah, menyusun

menganalisa, program

kerja,

pelaksanaan kegiatan operasional dan standar kerja bidang sarana prasarana,

perhubungan,

informatika,

pekerjaan

umum,

Penghimpunan

Data,

pendidikan dan kesehatan. 2.3.6

Pelayanan

Sebagai

Informasi, Dokumentasi Berkaitan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di daerah dan Penyusunan Statistik Pelayanan dokumentasi

sebagai

penghimpunan

data, informasi,

berkaitan pelaporan pelaksanaan pembangunan di

daerah dan penyusunan statistik, Bappeda Kabupaten Lamandau telah melakukan penghimpunan data informasi berkaitan dengan RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 15

pelaporan mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau, melakukan analisa serta penilaian, dokumentasi, mempersiapkan pelaksanaan

laporan

pemerintah

pembangunan

di

daerah

Kabupaten

mengenai

Lamandau,

dan

melakukan penyusunan statistik. 2.3.7

Pelayanan

Sebagai

Koordinator

Penyusunan

Data

Pokok, Pengendalian Program, Pelaporan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pelayanan

sebagai

koordinator

penyusunan

pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi perencanaan

pembangunan

daerah,

Bappeda

data

dokumen Kabupaten

Lamandau mengkoordinasikan persiapan penyusunan data pokok kegiatan

pembangunan

pengendalian

program,

di

daerah,

pelaporan

koordinator

dan

peragaan

kegiatan hasil-hasil

pembangunan daerah dengan SKPD, Instansi Vertikal di tingkat Kabupaten, terhadap

menginventarisasi pelaksanaan

pembangunan

daerah

kendala

rencana dan

dan

program

melakukan

permasalahan dan

kegiatan

evaluasi

dokumen

perencanaan pembangunan daerah. Untuk

mengukur

capaian

kinerja

pelayanan

Bappeda

Kabupaten

Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 7 (tujuh) tugas dan fungsi utama Bappeda diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Bappeda periode 2009-2013 disajikan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.


II - 16

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

1 Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009 2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 Kali

1 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

100%

100%

100%

80%

80%

Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

80%

100%

90%

90%

90%

80%

90%

93%

90%

90%

100%

100%

94,30%

100%

100%

Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu

31-Mar-09 (3 Bulan)

31-Mar-10 (3 Bulan)

31-Mar-11 (3 Bulan)

31-Mar-12 (3 Bulan)

31-Mar-13 (3 Bulan)

31-Mar-09 (3 Bulan)

31-Mar-10 (3 Bulan)

31-Mar-11 (3 Bulan)

31-Mar-12 (3 Bulan)

31-Mar-13 (3 Bulan)

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD

31-Mar-09 (3 Bulan)

31-Mar-10 (3 Bulan)

31-Mar-11 (3 Bulan)

31-Mar-12 (3 Bulan)

31-Mar-13 (3 Bulan)

31-Mar-09 (3 Bulan)

31-Mar-10 (3 Bulan)

31-Mar-11 (3 Bulan)

31-Mar-12 (3 Bulan)

31-Mar-13 (3 Bulan)

100%

100%

100%

100%

100%

Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya musrenbang daerah

2 Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan

Target Renstra SKPD Tahun ke-

5 Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah


II - 17

Catatan Analisis (22)

Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 3 Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

4 Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate

8 Kecamatan

40 Kegiatan, 8 Kecamatan

8 Kecamatan, 3 desa PM2L



8 Kecamatan 3 desa PM2L

8 Kecamatan 100% 3 desa PM2L

Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

1 Kajian

Tersedianya laporan kajian dan penelitian

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

7 Buku

7 Buku

7 Buku

7 Buku

7 Buku

7 Buku

7 Buku

8 Buku

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

7 Buku

7 Buku

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pengembangan Data/Informasi/Statis tik Daerah Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan

5 Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

30 30 8 Kegiatan, Kegiatan, Kecamatan 8 8 3 desa Kecamatan Kecamatan PM2L

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersedianya sarana promosi

Terciptanya iklim investasi yang kondusif

1 Paket

1 Tahun

1 Paket

1 Tahun

1 Paket

1 Tahun


1 Paket

1 Tahun

1 Paket

1 Tahun

1 Paket

100%

1 Paket

1 Tahun

II - 18

1 Paket

100%

1 Paket

1 Tahun

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahk an ke BPPTPM Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahk an ke BPPTPM

Jumlah pameran yang diikuti

Meningkatnya nilai investasi

5 Kali

100%

5 Kali

100%

5 Kali

100%


5 Kali

100%

1 Kali

100%

4 Kali

80%

5 Kali

80%

II - 19

5 Kali

13,50%

5 Kali

30%

-

-

5 Kali 5 Kali 5 Kali

80%

30%

13,50%

5 Kali

10%

-

-

Tahun 2013 pameran dalam dan luar negeri dipindahk an ke BPPTPMK ecuali Kegiatan Penyeleng garan Pameran Tingkat Kabupaten tetap di Bappeda, karena merupaka n agenda rutin tahunan. Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahk an ke BPPTPM

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2013 Uraian (1) Bidang Pemerintahan: Perencanaan Pembangunan

2008 (2)

7.687.071.356,DPA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU

2008 6.554.963.176,2008 85,27

2009 (3)

Anggaran pada Tahun ke2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

8.366.405.150,- 6.529.042.400,- 7.889.741.223,- 6.830.911.563,Realisasi Anggaran pada Tahun ke2009 2010 2011 2012 6.762.306.249,- 6.048.818.712,- 7.319.762.298.- 6.605.184.774,Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2009 2010 2011 2012 80,79 92,64 92,18 96,69

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi

2013 (7)

7.205.845.158 2013 6.440.042.434 2013 89,37

-3,58% 76,16%

Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, disajikan pada Lampiran Tabel 2.5.


II - 20

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Bappeda Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang. 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi: 1.

Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan

yang ada di dalam struktur organisasi

Bappeda Kabupaten Lamandau; 2.

Banyak

peraturan

perubahan

perundangan

yang

terus

mengalami

di dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah; 3.

Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;

4.

Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk

informasi

perencanaan,

pertanggungjawaban

penganggaran

program-program

kerja

dan

pemerintah

Kabupaten Lamandau; 5.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak

pada

kualitas

produk

rencana

pembangunan

tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6.

Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa tahun kedepan akan menambah beban kerja bagi Bappeda


II - 21

Kabupaten Lamandau kalau tidak diiringi dengan pertambahan jumlah pegawai; 7.

Panjangnya siklus proses mekanisme rangkaian kegiatan yang berurutan dalam perencanaan dan penganggaran serta konflik kepentingan politis

yang mengakibatkan sering tidak tepat

waktu/tidak sesuai jadwal didalam pelaksanaannya; 8.

Ketidakpatuhan aparatur SKPD dalam menjalankan hasil evaluasi, monitoring, laporan dan hasil-hasil analisa yang dilakukan oleh Bappeda sehingga mempengaruhi hasil dari perencanaan pembangunan daerah;

9.

Tidak

semua program kegiatan Bappeda dapat tertampung

pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran; 10. Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah; 11. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan

pembangunan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan; 12. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan dianggap hanya kegiatan seremonial. 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang

yang

pengembangan

dapat

diupayakan

pelayanan

Badan

dan

dimanfaatkan

Perencanaan

untuk

Pembangunan

Daerah, meliputi: 1.

Penambahan keahlian

jumlah pegawai

yang

ada

sehingga

yang

memiliki

Bappeda

kompetensi,

maksimal

dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;


II - 22

2.

Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;

3.

Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan;

4.

Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;

5.

Konsistensi penganggaran,

dan

sinkronisasi

pelaksanaan,

antara

evaluasi,

perencanaan, pelaporan

dan

pengawasan; 6.

Optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah;

7.

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


II - 23


II - 24

2013-2018 RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 25


II - 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahanpermasalahan

pelayanan

SKPD

beserta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Perencanaan

Lamandau

2013-2018,

Pembangunan

serta

Daerah

telaahan

Provinsi

Renstra

Kalimantan

Badan Tengah.

Identifikasi permasalahan Bappeda Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin

dan

dioptimalkan

berintegritas dengan

sehingga

regenerasi

di atau

masa

mendatang

penambahan

perlu

pegawai,

pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi; 2.

Permasalahan

asset

barang

yang

tumpah

tindih

dikarenakan

pemindahan asset masih belum dilimpahkan pada saat asset menjadi asset tetap Bappeda maupun asset yang sudah keluar dari Bappeda Kabupaten Lamandau. Diharapkan dengan adanya pelimpahan asset menjadi asset tetap maupun asset

keluar, penataan asset barang

menjadi tertib administrasi;


III - 1

3.

Belum optimalnya peran Bappeda Kabupaten Lamandau sebagai koordinasi perencanaan daerah. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi perencanaan daerah berjalan lancar dan tanpa adanya kendala;

4.

Kurangnya

partisipasi

pemangku

kepentingan

(stakeholder),

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya

Masyarakat

dalam

perencanaan

juga

pelaksanaan

pembangunan daerah sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal; 5.

Kesesuaian sistematika dan konsistensi antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan mekanisme pengganggaran (APBD dan P-APBD);

6.

Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian pada masyarakat serta penyusunan perencanaan pembangunan sehinggga mempengaruhi keefektifan hasil dari penelitian pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau;

7.

Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;

8.

Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

serta

pelaksanaan

pembangunan; 9.

Peningkatan kualitas dan validitas data baik statistik maupun data pembangunan daerah. Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi

potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, baik di


III - 2

lingkungan strategis eksternal pada Tabel 3.1, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.2. Tabel 3.1 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Bappeda di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau Potensi

Permasalahan

Tindak Lanjut

1. Globalisasi

1.a. Ketatnya tingkat persaingan global menuntut peningkatan kapasitas SDM Bappeda;

1.a.i. Mempersiapkan SDM Bappeda dengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga;

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.a. Tuntutan pemekaran wilayah;

2.a.i. Mempersiapkan sejak dini hal-hal yang terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah;

2.b. Permasalahan dalam memenuhi jadwal penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi. 3. Koordinasi antar lembaga

3.a. Belum sesuainya agenda, tata tertib DPRD Kabupaten Lamandau dengan jadwal pembahasan penganggaran yang ditetapkan Peraturan Perundangundangan yang terkait jadwal perencanaan dan penganggaran;


2.b.i. Mempersiapkan agenda kegiatan Bappeda yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan rutin Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah pada awal tahun. 3.a.i. Perlunya kesepakatan dan kesepahaman dengan DPRD Kabupaten Lamandau mengenai jadwal pembahasan dan penganggaran;

III - 3

3.b. Koordinasi antar lembaga, dinas dan badan serta instansi vertikal terkait agenda perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

3.b.i. Peningkatan komitmen bersama, harmonisasi dan intensitas antar lembaga, dinas dan badan serta instansi vertikal dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.

4. Peraturan Perundangundangan

4.a. Perubahan Peraturan Perundangundangan tentang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut perubahan didalam perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;

4.a.i. Menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan.

5. Lingkungan Hidup

5.a. Belum tersedianya SDM Bappeda Kabupaten Lamandau yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu lingkungan hidup.

5.a.i. Menyiapkan SDM Bappeda melalui manajemen kepegawaian yang khusus menangani isuisu lingkungan hidup.


III - 4

Tabel 3.2 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Bappeda di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau Potensi 1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan 1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki; 1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus; 1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.

2. Sarana dan Prasarana

2.a. Tuntutan terhadap pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana kantor semakin meningkat; 2.b. Penyediaan sarana prasarana belum menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.

3. Kewenangan

3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Bappeda dalam koordinasi perencanaan pembangunan daerah;


Tindak Lanjut 1.a.i. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja; 1.b.i.Penerapan manajemen berbasis kinerja; 1.c.i. Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin. 2.a.i. Peningkatan anggaran pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor; 2.b.i. Pemilihan sarana prasarana kantor dengan tepat dan memiliki kualitas serta kuantitas yang memadai. 3.a.i. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat mengenai perencanaan pembangunan daerah;

III - 5

4. Data dan Informasi

5. Anggaran

3.b. Ketidakpatuhan instansi vertikal dalam pemenuhan ketersedian data pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

3.b.i. Menekankan kepada instansi vertikal pentingnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga tujuan organisasi, maksimalisasi serapan anggaran dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal;

4.a. Data perencanaan pembangunan daerah dan data daerah yang belum terorganisasi dengan baik;

4.a.i. Adanya database perencanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

4.b. Kurang tertata, tercatat dan terarsipkannya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dengan baik.

4.b.i. Perpustakaan dan ruang arsip sangat diperlukan sebagai wadah penataan kearsipan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

5.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan;

5.a.i. Perlunya pemeringkatan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan;

5.b. Penentuan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat; 5.c. Anggaran koordinasi yang tidak terserap secara maksimal.


5.b.i. Mengefisiensikan penggunaan anggaran kegiatan dengan hasil yang efektif; 5.c.i. Memaksimalkan fungsi koordinasi dan konsultasi baik ke provinsi maupun ke pusat.

III - 6

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah

terpilih

dan

untuk

mengidentifikasi

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Misi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah : 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;


III - 7

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan

menjadi

kuat,

berwibawa,

demokratis

dan

serta

melayani; 8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : a.

Pernyataan misi ke 1: Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan sebagai memfasilitasi, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;

b. Pernyataan misi ke 7 : Pada misi ini terlihat jelas Pada misi ini terlihat peran serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan berupa perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Bappeda Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi 7 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani; Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 8

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

No (1) 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Lemahnya pendapatan masyarakat dan ketersediaan peluang kerja disektor pemerintahan dan swasta;

Terpusatnya kegiatan perekonomian hanya pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan saja.

Adanya dukungan anggaran dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak swasta terkait pembukaan lapangan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja lokal.

2. Belum meratanya pembangunan infrastruktur yang menopang arus orang, barang dan jasa dikarenakan keterbatasan anggaran;

Pembangunan infrastruktur kecamatan dan desa terkendala anggaran pembangunan infrastuktur

Potensi perekonomian daerah masih terus akan berkembang seiring peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah.

Faktor

Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


III - 9

No



Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

Faktor

3. Terbatasnya sarana-sarana pendukung sanitasi, komunikasi, kelistrikan, pendidikan, akses kesehatan bagi masyarakat.

Banyaknya pos-pos anggaran lainnya yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah sehingga masih belum fokusnya pembangunan sarana pendukung vital bagi masyarakat.

Adanya keinginan dan dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah bagi pembangunan sarana-sarana pendukung bagi masyarakat sehingga mengurangi ketertinggalan

1. Belum optimalnya pemanfaatan data-data perencanaan pembangunan daerah ;

Belum maksimalnya pemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah terhadap datadata perencanaan.

2. Lemahnya database dan pengarsipan data-data perencanaan daerah;

Belum tersedianya ruangan pengarsipan/kepustakaan Bappeda Kabupaten Lamandau dan penyimpanan database perencanaan pembangunan daerah.

Potensi pemanfaatan data perencanaan khususnya statistik sangat berguna bagi masyarakat dalam menentukan pengambilan keputusan untuk pemilihan sektor dunia usaha yang akan dijalankan. Penyediaan ruangan/bangunan untuk pengarsipan dokumen perencanaan dan database berbasis teknologi informasi.

3. Inkonsistensi peraturan yang mendasari evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;

Sering berubahnya peraturan, bentuk pelaporan dari pusat yang mendasari evaluasi dokumen perencanaan.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani;

- Program Pengembangan Data dan Informasi;


Kooordinasi yang intens dengan pemerintah pusat, provinsi dan SKPD dalam pengevaluasian dokumen perencanaan daerah.

III - 10

No



Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. Lemahnya kapasitas aparatur perencanaan SKPD dan kesadaran instansi vertikal terhadap pelaporan realisasi penyerapan anggaran.

Kurangnya keterbukaan data pada instansi vertikal dan seringnya pergantian aparatur perencanaan SKPD sehingga mempengaruhi pelaporan pengendalian program dan anggaran.

1. Lemahnya kapasitas aparatur perencanaan SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

Belum meratanya kapasitas SDM dan jumlah aparatur perencanaan SKPD kurang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2. Kurangnya kesadaran SKPD akan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan;

Dokumen perencanaan pembangunan daerah hanya dianggap dokumen pelengkap SKPD saja.

3. Kesesuaian sistematika dan konsistensi antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan mekanisme pengganggaran (APBD dan P-APBD);

Banyaknya kerancuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan belum lengkapnya data-data pendukung yang mengakibatkan ketidaksesuaian sistematika.

Keterbukaan anggaran dan pembangunan kapasitas aparatur perencanaan SKPD akan mendorong percepatan pembangunan daerah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas dan penambahan pegawai mengatasi putusnya generasi perencanaan pembangunan daerah. Mendorong SKPD lebih memacu kinerja perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat baik kementerian maupun lembaga, provinsi, DPRD sehingga sistematika dokumen perencanaan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebaran hasil kajian/penelitian dan kegiatan sosialisasi pada masyarakat dan media cetak/elektronik.

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian;

Faktor

Tidak tersosialisasikan dengan baik hasil kajian/penelitian sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hasil-hasil kajian/penelitian.


III - 11

No



Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Keterbatasan SDM dalam melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan perhubungan, informatika dan pekerjaan umum komunikasi.

Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah didalam pelaksanaan kegiatan.

- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

3.3

1. Tumpang tindihya pekerjaan mengakibatkan kurang fokusnya dalam pelayanan SKPD.

Faktor

Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Hasil

telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan

Tengah 2010-2015, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih (duplikasi) program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, berikut ini Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Komprehensif, Sinergis dan Harmonis Dalam Rangka Menunjang Pencapaian Masyarakat Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat “ Sedangkan Misi Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 : 1.

Menyusun

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

antisipatif-

responsif, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah; RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 12

2.

Melaksanakan koordinasi yang efektif dalam rangka perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, dengan SKPD dan kabupaten/kota;

3.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja SKPD sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah;

4.

Melaksanakan fungsi statistik (pengumpulan, analisis dan publikasi data), penelitian dan pengembangan sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

2010-2015, maka Bappeda Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan : 1.

Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak

melanggar

daripada

kaidah-kaidah,

sistematika,

evaluasi,

pengendalian maupun pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi; 2.

Lebih mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga ke

depannya

hasil-hasil

penelitian

dan

pengembangan

dapat

diterapkan dan dilaksanakan ke dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lamandau serta menjadi masukan didalam perumusan kebijakan pembangunan juga percepatan pembangunan di berbagai bidang; 3.

Lebih melibatkan organisasi pemuda, wanita, lintas agama dan lembaga

swadaya

masyarakat

di

dalam

proses

perencanaan

pembangunan daerah sehingga pelibatan peran masyarakat didalam RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 13

fungsi pengawasan, pemberi masukan dan pelaksanaannya lebih optimal. Beberapa

hal

tersebut

di

atas

menjadi

masukan

didalam

menentukan visi dan misi Bappeda Kabupaten Lamandau 2013-2018.

3.4

Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 3.4.1

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan pelaksanaan

ruang

perlu

pembangunan

dijadikan

sehingga

pedoman

pembangunan

dalam Bappeda

Kabupaten Lamandau selaras dengan struktur dan pola ruang. Kondisi

dokumen

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten Lamandau yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan

menjadi

Peraturan

daerah

(Perda),

tetapi

draft

rancangan akhir RTRW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. Dalam Tabel 3.4 dibawah ini, terdapat hasil telaahan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Lamandau pada Bappeda Kabupaten Lamandau. Pada Tabel 3.5, terdapat hasil telaahan pola

ruang

wilayah

Kabupaten

Lamandau

pada

Bappeda

Kabupaten Lamandau.


III - 14

Tabel 3.4 Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Bappeda Kabupaten Lamandau

No

(1)

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

(2)

(3)

(4)

A

Pusat-Pusat Kegiatan

1

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) :  Pengembangan Ibukota Kabupaten dengan pusat kota Nanga Bulik.

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Nanga Bulik sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; Penataan infrastruktur jalan dan jembatan; Penataan kawasan perdagangan dan jasa; Penataan pemusatan kawasan industri skala besar, skala menengah dan skala kecil; Penataan kawasan perkebunan di desa-desa didalam wilayah Kecamatan Bulik.; Penataan taman-taman dan pengembangan pusat rekreasi Nanga Bulik; Penataan sarana dan prasarana pemerintahan dan perkotaan skala Kabupaten di kota Nanga Bulik; Pengembangan pusat budaya, olahraga dan kepemudaan; Pengembangan kawasan pemukiman dan sanitasinya; Penataan kawasan pendidikan; Penataan rencana industri pabrik pengolahan CPO di daerah Simpang Sepaku di Kecamatan Bulik; Pengembangan kota layak anak.

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Program Perencanan Prasarana Wilayah dan SDA.


Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang yang sesuai dengan peruntukan nya

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD (6)

Kecamatan Bulik

III - 15

No




(1)

(2)

(3)

(4)

2

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)  Pengembangan Kecamatan Sematu, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang dengan pusat kota : - Purwareja; - Tapin Bini; - Kudangan.

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Purwareja, Tapin Bini dan Kudangan menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; Penataan sarana dan prasarana pemerintahan dan perkotaan skala kecamatan; Penataan rencana industri pabrik pengolahan CPO di daerah Purwareja; Pengembangan pertanian sawah dan irigasinya dalam rangka mendukung ketahanan pangan; Penataan kawasan perkebunan; Penataan pemukiman dan sarana prasarana pendukung sanitasi pemukiman ; Pengembangan dan penataan objek pariwisata di Kecamatan Sematu, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang; Penataan Pengembangan pusat budaya, kepemudaan dan olahraga.; Penataan kawasan pendidikan; Penataan kawasan perdagangan dan jasa



Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD

(5)

(6)


Kecamatan Sematu, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang

III - 16

No




(1)

(2)

(3)

(4)

3

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)  Pengembangan Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, dengan pusat– pusat kota : - Melata; - Bayat; - Merambang; - Kinipan

-

-

-

-

-

-

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD

(5)

(6)

Pengembangan Melata, Bayat, Merambang dan Kinipan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa; Penataan Pengembangan pusat budaya, kepemudaan dan olahraga; Penataan kawasan perkebunan Pengembangan pertanian sawah dan irigasinya dalam rangka mendukung ketahanan pangan; Penataan pemukiman dan sarana prasarana pendukung sanitasi pemukiman ; Penataan sarana dan prasarana pemerintahan skala kecamatan; Penataan kawasan perekonomian , perdagangan dan jasa skala kecamatan. Penataan kawasan pendidikan dan sarana penunjangnya.



Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa

Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan jaringan transportasi nasional lintas Kalimantan poros selatan yang berfungsi sebagai arteri primer yaitu : Batas Provinsi Kalbar – Kudangan, Kudangan – Penopa, Penopa – Kujan, Kujan – Runtu;



Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat

-

B

Sistem Jaringan Prasarana Utama

1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan : - Jaringan jalan Nasional; - Jaringan jalan Provinsi - Jaringan jalan Kabupaten; - Jaringan jalan lokal/desa.

-


III - 17

No




(1)

(2)

(3)

(4)

- Peningkatan dan Pembangunan jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 meliputi: 1. Jalan Nanga Bulik – Batu Kotam; 2. Kujan – Rantau Pulut; 3. Jalan yang menghubungkan antara PKL Nanga Bulik – PPK Kudangan; 4. Jalan yang menghubungkan antara PKL Nanga Bulik – PPK Purwareja; 5. Jalan yang menghubungkan antara PKL Nanga Bulik – PPK Tapin Bini; 6. Jalan yang menghubungkan antara PPK Kudangan – PPK Purwareja; dan 7. Jalan yang menghubungkan antara PPK Purwareja – PPK Tapin Bini.


Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD (6) Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa

- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi: 1. PPL – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Bulik Timur; 2. PPK – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Sematu Jaya; 3. PPL – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Mentobi Raya; 4. PPK – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Lamandau; 5. PPL – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Belantikan Raya; 6. PPL – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Batang Kawa; 7. PPK – PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di kecamatan Delang.


III - 18

No




(1)

(2)

(3)

(4)

2

Rencana Pengembangan Sistem Angkutan dan Terminal : - Sistem angkutan Perkotaan; - Sistem angkutan pedesaan; - Pengembangan Pembangunan Terminal dan sub Terminal.

- Penataan angkutan umum perkotaan dan pedesaan; - Pengembangan sistem angkutan massal; - Pembangunan Pengembangan Terminal : a. Rencana Terminal Tipe A, terdapat di Simpang Sepaku Nanga Bulik; b. Rencana Terminal Tipe C, terdapat di: 1. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik; 2. Merambang, Kecamatan Bulik Timur; 3. Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya; 4. Melata, Kecamatan Menthobi Raya; 5. Tapin Bini, Kecamatan Lamandau; 6. Bayat, Kecamatan Belantikan Raya; 7. Kinipan, Kecamatan Batang Kawa; dan 8. Kudangan, Kecamatan Delang. -

-

3

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan : - Penataan sistem lalu lintas pelayaran dan ASDP; - Pembangunan dermaga dan sarana pendukungnya;



- Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Pengembangan Data dan Informasi; - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Program Perencanan Prasarana Wilayah dan SDA.


Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa; Kalimantan Barat; Kotawaringin Barat; Palangka Raya.



Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa

Rencana Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) : Nanga Bulik – Palangka Raya, Nanga Bulik– Pangkalan Bun dan Nanga Bulik – Sukamara; Rencana Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) : Nanga Bulik – Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat).

a. alur pelayaran, meliputi : 1. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Lamandau – Delang; 2. Kotawaringin Lama – Bulik Timur; 3. Nanga Bulik – Kinipan; 4. Nanga Bulik – Bayat; 5. Nanga Bulik – Merambang; dan 6. Antar desa di beberapa kecamatan.


III - 19

No



(1)

(2) - Penataan kawasan lingkungan dermaga.

(3) b. dermaga, meliputi: 1. Dermaga Kujan di Nanga Bulik; 2. Dermaga Batu Bisa di Nanga Bulik; 3. Dermaga Yakes di Nanga Bulik; 4. Rencana dermaga Tapin Bini; 5. Rencana dermaga Kinipan; 6. Rencana dermaga Bayat; dan 7. Rencana dermaga Merambang.

4

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Perkeretaapian: - Persiapan lokasi dan lahan untuk jalur rel kereta api dan lokasi stasiun kereta;

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian terdiri atas : 1) jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi meliputi : a. Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan b. Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai;

5

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara: - Persiapan penataan lokasi dan sarana prasarana pelengkap Bandar Udara di Desa Guci;

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)




Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Barat


Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang yang sesuai dengan peruntukan nya.

Kecamatan Bulik

2) rencana pembangunan stasiun kereta api yang berlokasi di Kota Nanga Bulik pada salah satu simpul jaringan jalur kereta api di Kalimantan Tengah di Nanga Bulik. Bandar Udara Guci terdapat di Desa Guci sebagai bandar udara domestik dengan fungsi sebagai bandara pengumpan.



III - 20

No

(1) C

1


(2) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Rencana Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan Jaringan Prasarana Energi : - Pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik; - Terobosan pemanfaatan energi terbarukan daerah; - Penggunaan limbah-limbah kelapa sawit sebagai sumber energi daerah.



(3)

(4)

Pembangkit tenaga listrik terdiri atas: a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Delang; b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di KecamatanBatang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur dan Kecamatan Menthobi Raya khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut; c. pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Pangkalan Bun – Nanga Bulik; d. perluasan pembangunan jaringan distribusi dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban diseluruh kecamatan; e. perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi ke wilayah pemukiman diseluruh kecamatan; dan f. pembangunan Gardu Induk (GI) di Nanga Bulik (Perigi) dan Penopa.



(1)



Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2)

Jaringan prasarana energi, terdiri atas : a. pengembangan jaringan tegangan menengah tersebar di wilayah Kabupaten Lamandau; dan b. pengembangan jaringan tegangan rendah tersebar di wilayah Kabupaten Lamandau.


III - 21

No




(1)

(2)

(3)

(4)

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi - Penataan jaringan komunikasi; - Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas: a. Sistem jaringan kabel; b. Sistem jaringan nirkabel; c. Sistem jaringan satelit; dan d. Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro.

- Sistem jaringan kabel tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau; - Sistem jaringan nirkabel tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Lamandau; - Sistem jaringan satelit tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Lamandau; - Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro terdapat di Jambi Km-8.


Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air : - Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi: a. Wilayah Sungai; b. Sumbersumber air baku; c. Jaringan prasarana air baku untuk air minum; d. Daerah Irigasi; e. Daerah Rawa; dan f. Pengendalian Banjir.

- Wilayah Sungai yaitu Wilayah Sungai Lintas Provinsi meliputi Wilayah Sungai (WS) JelaiKendawangan (DAS Lamandau);


2

3

-

Dalam rangka pelestarian sumber-sumber air baku dilakukan penetapan sempadan sungai dan danau/waduk melalui peraturan daerah dan atau peraturan bupati;

- Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan;




Kabupaten Lamandau


Kabupaten Lamandau

- Pembangunan sistem baru bagi daerah yang belum terlayani untuk penyediaan air bersih;


III - 22

No




(1)

(2)

(3)

(4)



- Jaringan prasarana air baku untuk air minum meliputi: a. Sistem air baku untuk air minumperpipaan yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di kota Nanga Bulik dan setiap Ibukota Kecamatan dengan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau masyarakat; b. Sistem air baku untuk air minum non perpipaan milik perorangan berupa sumur; dan c. Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian yang terdapat di Air PermukaanSungai Lamandau. - Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud tersebar di Kabupaten Lamandau dengan luas pelayanan kurang lebih 3500 hektar. Rencana pengembangan Daerah Irigasi ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau yang potensial; -

Daerah Rawa tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau dengan luas pelayanan 6.114 Ha pada 83 lokasi. - Jaringan pengendalian banjir dengan sistem gravitasi yaitu dengan normalisasi saluran drainase atau sungai.


III - 23

No

(1) 4


(2) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan : - Rencana sistem prasarana lingkungan meliputi: a. prasarana pengolahan limbah; dan b. prasarana pengelolaan persampahan .


(3) Prasarana pengolahan limbah meliputi: a. prasarana limbah domestik; dan b. prasarana limbah industri. -

Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan dilakukan melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pengolahan sanitary landfill di Nanga Bulik dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Nanga Bulik serta dilakukan Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam penanganan persampahan;

-

Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik dilakukan melalui pengembangan septik tank individual;

-

Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri dilakukan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di lokasi-lokasi industri dan pabrik-pabrik baik yang ada di kawasan industri maupun yang terdapat di lokasi-lokasi perkebunan besar swasta dan areal pertambangan.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) - Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Program Perencanan Prasarana Wilayah dan SDA.




Kabupaten Lamandau

Sumber: Draft RTRW Kabupaten Lamandau 2013-2033


III - 24

Tabel 3.5

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Bappeda Kabupaten Lamandau

No

(1) A 1

Rencana Pola Ruang (2) Kawasan Lindung Kawasan Hutan Lindung

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan

(3)

(4)

- Kawasan hutan lindung terdapat di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 5.731,64 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 418,80 hektar dan Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 hektar. Luas total kawasan hutan lindung kurang lebih 54.755,62 hektar;



Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Delang



Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Delang,

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)

- Perlindungan dan observasi; - Rehabilitasi dan pemulihan hutan; - Menjaga dan mempertahankan fungsi kawasan hutan. 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terdapat di area hutan lindung dengan luas kurang lebih 54.755,62 hektar, tersebar di wilayah : a. Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 9.722 hektar; b. Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 28.491,73 hektar; c. Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 5.731,64 hektar; d. Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 418,80 hektar;dan e. Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 hektar; - Pengembangan budidaya tanaman tahunan dengan mempertimbangkan konservasi lahan pada hutan produksi terbatas dan hutan rakyat.


III - 25

No

(1) 3

Rencana Pola Ruang (2) Kawasan Perlindungan Setempat : - Penetapan Garis Sempadan Sungai; - Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Pola Ruang Saat Ini

-

-

(3) Kawasan perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 13.777 hektar, terdapat di : a. sungai Lamandau dengan luas kurang lebih 6.513 hektar; b. sungai Bulik dengan luas kurang lebih 2.253 hektar,; c. sungai Belantikan dengan luas kurang lebih 2.026 hektar; d. sungai Palikodan dengan luas kurang lebih 1.629 hektar; e. sungai Menthobi dengan luas kurang lebih 1.356 hektar;

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) - Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Program Perencanan Prasarana Wilayah dan SDA.

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang yang sesuai dengan peruntukan nya

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Kabupaten Lamandau

Pada sempadan sungai berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi: 1. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (limaratus) kilometer persegi atau lebih; dan 2. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (limaratus) kilometer persegi. b. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurangkurangnya 100 (seratus)meter, sedangkan pada sungai kecil sekurangkurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.


III - 26

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


(1)

(2)

(3)

(4)



- Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, meliputi: a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh persen); - Penataan taman kota, pusat rekreasi, industri, pendidikan, perdagangan, olahraga, peribadahan, investasi daerah dan areal pemakaman. 4

Kawasan Rawan Bencana

- Kawasan rawan bencana merupakan kawasan rawan rawan banjir yaitu pada daerahdaerah sekitar Sungai Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan kebakaran yaitu pada daerah Kecamatan Sematu Jaya; - Pengendalian kawasan rawan bencana; - Pembangunan jalur evakuasi bencana dan posko penanggulangan bencana.

5

Kawasan Hutan Adat

- Kawasan hutan adat merupakan kawasan hutan yang statusnya tidak tumpang tindih dan jelas keberadaannya di tiap-tiap desa; - Mempertahankan kawasan hutan adat dan legal formalnya.



Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya



Kabupaten Lamandau


III - 27

No

Rencana Pola Ruang

(1) B

(2) Kawasan Budidaya

1

Kawasan Peruntukan Hutan : - Hutan Produksi Terbatas (HPT); - Hutan Produksi Tetap (HP); - Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK); - Hutan Penelitian dan Pendidikan (HPP).

Pola Ruang Saat Ini


(3)

(4)

Kawasan peruntukan hutan meliputi : a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih299.378,11hektar yang tersebar di wilayah: - Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 93.200,00 hektar; - Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 102.700,00 hektar; - Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 36.370,00 hektar; - Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 21.820,01 hektar; - Kecamatan MenthobiRaya dengan luas kurang lebih 105,1 hektar; dan - Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 45.183 hektar; b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 93.525,45 hektar yang tersebar di wilayah: - Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 43.210,00 hektar,; - Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 27.211,45 hektar; Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 15.330,00 hektar,; - Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 4.503,00 hektar; dan - Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.271,00 hektar; c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25 hektar yang tersebar di wilayah: - Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 13.970,00 hektar;






Kabupaten Lamandau

III - 28

No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini


(3) Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 56.270,01 hektar; - Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.535,00 hektar; - Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 14.450,00 hektar; - Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 4.635,00 hektar; - Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 31.080,00 hektar; - Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 35.508,13 hektar; dan - Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.426,11 hektar. d. Hutan penelitian dan pendidikan (HPP) seluas kurang lebih 6.893 hektar yang lokasinya berada di dalam hutan produksi di : - Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 3.673,08 hektar;dan - Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 3.219,72 hektar; - Perlindungan dan pelestarian kawasan hutan.

(4)

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi : 1. kawasan pertanian lahan basah difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, dengan luas kurang lebih 6.239 hektar tersebar di: - kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 2.705 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 298 hektar; - kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 451 hektar;




-

2

Kawasan Peruntukan Pertanian


Kabupaten Lamandau

- kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 435 hektar,; RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 29

No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini

2.

-

(3) - kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 735 hektar; - kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 630 hektar; - kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 625 hektar; - kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 360 hektar; kawasan pertanian lahan kering direncanakan penyebarannya difokuskan pada seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 111.619 hektar tersebar di: kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.308 hektar,; kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 18.494 hektar; kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 10.489 hektar; kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 1.648 hektar; kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 19.855 hektar; kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 20.516 hektar,; kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 14.209 hektar; kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 12.100 hektar;

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)



3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,77 hektar tersebar di : - kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.686,85 hektar; - kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 12.838,56 hektar; - kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 6.137,86 hektar; -

kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 2.924,86 hektar;


III - 30

No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini

(3) kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 10.620,53 hektar; - kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 13.270,80 hektar; kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 8.527,06 hektar; - kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 6.492,27 hektar; b. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 50.108 hektar tersebar di : - kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 1.398 hektar; kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 6.059 hektar; - kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 hektar; - kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 462 hektar; kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 9.663 hektar; kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.516 hektar; - kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 11.964 hektar; - kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9.066 hektar;




-

- Pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya pertanian lahan kering dengan tanaman semusim;

3

Kawasan Peruntukan Perkebunan

- Perluasan lahan pertanian bagi masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. - Kawasan perkebunan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 212.127 hektar tersebar di: a. kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 46.981,90 hektar;

b. kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 44.290,11 hektar;




Kabupaten Lamandau

III - 31

No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini

c. d. e. f. g. h.

(3) kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 34.053,82 hektar; kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 8.542,83 hektar; kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 40.987,39 hektar; kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 22.270,23 hektar; kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 7.114 hektar; kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 7.887 hektar;




- Pengembangan tanaman tahunan/perkebunan. 4

Kawasan Peruntukan Peternakan

- Kawasan Peruntukan Peternakan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 4.033 hektar tersebar di : a. kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 703,82 hektar; b. kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 555 hektar; c. kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 466 hektar; d. kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 386,14 hektar; e. kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 455 hektar; f. kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 529 hektar; g. kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 516 hektar; h. kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 422 hektar; - Pengembangan kawasan peruntukan peternakan.




Kabupaten Lamandau

III - 32


No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


(1)

(2)

(3)

(4)

- Kawasan Peruntukan Perikanan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 166,02 hektar tersebar di: a. kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 70,78 hektar; b. kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 8,95 hektar; c. kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 16,95 hektar; d. kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 20,06 hektar; e. kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 11,66 hektar; f. kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 15,24 hektar; g. kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 12,42 hektar; h. kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9,96 hektar;



Kabupaten Lamandau



Kabupaten Lamandau

5

Kawasan Peruntukan Perikanan


- Pengembangan perikanan baik perikanan darat/tambak dan sungai. 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

- Kawasan peruntukan pertambangan meliputi: a. Mineral Logam, terdiri dari: 1. bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi Raya dan Kecamatan Lamandau; 2. bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik Timur; 3. galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa; dan 4. zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya. b. Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau.


III - 33

No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini

c.

(3) Batuan khusus, terdiri dari: 1. granit tersebar di kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya; 2. andesit tersebar di Kecamatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau; dan 3. pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)Lamandau




d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari: 1. emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin; dan 2. ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa Penopa. - Pengendalian dampak lingkungan dari wilayah pertambangan. 7

Kawasan Peruntukan Industri: - Industri menengah dan besar; - Industri mikro dan kecil

- Kawasan peruntukan industri meliputi: a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan kecamatan Bulikdengan luas kurang lebih 230hektar; dan b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan. Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah; - Penataan kawasan industri dan infrastrukturnya; - Pengendalian dampak lingkungan kawasan industri.




Kabupaten Lamandau

III - 34


No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


(1)

(2)

(3)

(4)

Kawasan Peruntukan Pariwisata : - Wisata alam; - Wisata Budaya

Kawasan Peruntukan Pariwisata: - Kawasan peruntukan wisata alam antara lain: a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau;



Kabupaten Lamandau



Kabupaten Lamandau

8

b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang, kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik Timur, kecamatan Bulik; dan c.


Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung serta Sopanan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pancing di Danau Sematu.

- Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain Rumah Betangdi kecamatan Delang, kecamatan Bulik Timur dan kecamatan Lamandau; - Penataan dan pembangunan objek wisata; - Peningkatan pendapatan daerah dari obyek wisata. 9

Kawasan Peruntukan Permukiman: - Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan; - Kawasan peruntukan pemukiman perdesaan.

- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berada di Nanga Bulik dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 21.031 hektar; - Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas kurang lebih 277.852 hektar; - Penataan pemukiman perkotaan dan perdesaan dengan sarana prasarana sanitasi pemukiman dan sarana penunjang pemukiman.


III - 35

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


(1)

(2)

(3)

(4)

- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi : a. Kodim, terdapat di ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik; b. Koramil, terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Lamandau; dan c. Lapangan Hely sebagai Pertahanan Pangkal Perlawanan di Desa Penyombaan Kecamatan Delang;


10

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang yang sesuai dengan peruntukan nya

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Kabupaten Lamandau

- Penentuan tata batas daerah.

Sumber: Draft RTRW Kabupaten Lamandau 2013-2033

3.4.1

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Selanjutnya hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada Tabel 3.6.


III - 36

Tabel 3.6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lamandau BAPPEDA Kabupaten Lamandau NNo o ((1) 1 )11. .

Aspek Kajian (2) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2 . 2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

3 3. .

Kinerja layanan/jasa ekosistem

4,.

Ringkasan KLHS (3) Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu pengembangan Perencanaan pembangunan dimana program pengembangan kota-kota menengah dan besar, program perencanaan pembangunan daerah, program perencanaan pembangunan ekonomi dan program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam mempunyai dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan di kawasan tersebut.

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD (4)  Pusat perkotaan diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti kegiatan pemerintahan dan pertanian tanaman pangan;  Pemanfaatan ruang pada kawasan Lamandau sebagai sentra produksi pangan;  Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, Persampahan, air bersih,dst) yang memenuhi standar nasional;  Penentuan program/kegiatan SKPD yang mendukung pelestarian lingkungan hidup;  Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.  Pengawasan/monitoring pengalihan fungsi kawasan hutan, pertambangan dan perkebunan;  Pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau;  Kajian/Penelitian dampak lingkungan hidup.

 Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum (perda, perbup).

 Pengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;  Pengawasan pemanfaatan hasil-hasil sumber daya RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN alam; LAMANDAU Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

TAHUN 2013-2018

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD (5)  Program Perencanaan Pembangunan Daerah;  Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah;  Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah;  Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.  Program Perencanaan Pembangunan Daerah;  Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

III - 37

Aspek Kajian

No (1)

(2)

5.

6.

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

(3)

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

(4)

(5)

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

 Mendukung rehabilitasi hutan dan lahan;  Pencegahan pembakaran hutan dan lahan.

 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

 Perlindungan hutan, sungai dan konservasi sumber daya alam;  Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana

 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama di Kabupaten Lamandau adalah pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikarenakan aktifitas pertambangan dan aktivitas perkebunan Perusahaan Besar Swasta (PBS) didalam pembuangan limbah pabrik dan pengolahannya. Kedepannya diharapkan bagaimana limbah-limbah tersebut dapat dioptimalkan menjadi sumber-sumber energi daerah serta tidak mencemari DAS yang juga menjadi sumber mata air bagi masyarakat.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Setelah

direview

kembali

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau ditentukan isuisu strategis : 1.

Belum konsistensinya perencanaan dan penganggaran di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

2.

Belum optimalnya fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau sebagai pusat penelitian dan pengembangan daerah;


III - 38

3.

Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

4.

Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan,

penganggaran

dan

pertanggungjawaban

program-

program kerja pemerintah Kabupaten Lamandau; 5.

Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa tahun kedepan akan menambah beban kerja bagi Bappeda Kabupaten Lamandau kalau tidak diiringi dengan pertambahan jumlah pegawai;

6.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan

dan di tingkat SKPD yang menyebabkan

kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada

kualitas

produk

rencana

pembangunan

tahunan,

contoh

penyusunan prioritas usulan pembangunan; 7.

Belum maksimalnya pengarsipan dan perpustakaan Bappeda di dalam pendataan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

8.

Rencana Tata Ruang Wilayah terimplementasi sesuai peruntukkannya;

9.

Pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam menentukan program dan kegiatan yang akan secara langsung berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.


III - 39


III - 40


III - 41


III - 42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Lamandau akan menunjang dan menjabarkan dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamandau pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. 4.1.1

Visi Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa

depan

yang

ingin

dicapai

SKPD

melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Berkualitas, Sinergis Berdasarkan Data dan Kajian yang Akurat Menuju Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera ”


IV - 1

Makna yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut : 1.

Perencanaan

adalah

suatu

proses

untuk

menentukan

tindakan di masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 2.

Pembangunan

atau

pembangunan

daerah,

yaitu

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat,

pendapatan,kesempatan

kerja,

baik lapangan

dalam

aspek

berusaha,

akses

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; 3.

Partisipatif artinya menghargai hak masyarakat untuk terlibat

dalam

setiap

proses

tahapan

perencanaan

pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalisasikan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan; 4.

Berkualitas artinya adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Berkualitas dalam hal ini baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan daerah nya, data dan kajian perencanaan yang dihasilkan, serta

hasil

perencanaan pembangunan daerah yang bisa dipertanggung jawabkan; 5.

Sinergis artinya adanya kerjasama dan sinkronisasi berbagai tindakan dari para pemangku kepentingan sehingga dapat memperoleh

hasil

yang

lebih

baik

atau

lebih

unggul.

Pemangku kepentingan di sini mencakup unsur Pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat), masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu, sinergi dimaknai pula sebagai keterpaduan antara sektor dan wilayah, keterpaduan antar SKPD dan keserasian

dengan

rencana


pembangunan

daerah

IV - 2

Kabupaten/Kota lain, rencana pembangunan Provinsi dan rencana pembangunan nasional; 6.

Yang dimaksud dengan data dan kajian yang akurat adalah tepat

sasaran,

tepat

anggaran,

tepat

penempatan

dan

sistematis yang diinginkan dari sasaran yang ingin dicapai dari data dan kajian tersebut; 7.

Pengertian tentang Masyarakat Maju adalah masyarakat yang memiliki pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya dengan kebersamaan meskipun berbeda golongan. Maju dalam hal ini mampu menerima perbedaan, maju karena memperoleh pendidikan dan kesehatan yang memadai serta berwawasan kedepan atau visioner;

8.

Pengertian tentang Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam

penanganan

masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah

daerah

permasalahannya

dalam dan

menyelesaikan

dalam

upaya

permasalahanmeningkatkan

kesejahteraannya; 9.

Pengertian tentang Masyarakat Sejahtera adalah dimana tercapainya Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup di lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga seluruh aktivitas kehidupan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Sejahtera dapat diartikan sebagai masyarakat yang: a. Mempunyai mata pencaharian/penghasilan yang memadai (mampu memenuhi kebutuhan dasar);


IV - 3

b. Mempunyai rasa aman dan nyaman dalam keluarga dan masyarakat; c. Bisa beribadah dengan baik (beriman) dan rukun; d. Memperoleh perlakuan hukum yang adil (supremasi hukum dapat ditegakkan); e. Bisa hidup dengan demokratis; f. Semakin meningkatnya pendapatan perkapita; g. Pertumbuhan ekonomi meningkat secara keseluruhan serta meratanya pembangunan infrastruktur dan hasil-hasil pembangunan lainnya; h. Penurunan jumlah penduduk miskin, terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja. 4.1.1

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, implementatif, sistematik dan selaras;

2.

Menyediakan

data

dan

informasi

yang

akurat

serta

mengoptimalkan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah; 3.

Melakukan koordinasi yang efektif dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;


IV - 4

4.

Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang

bisa

dikembangkan

sebagai

dasar

perencanaan

berikutnya.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau. Tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang proses penyusunannya melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkualitas, terintegrasi, selaras dengan perencanaan Provinsi dan Nasional yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah;

2.

Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;

3.

Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;

4.

Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan;

5.

Terlaksananya fungsi penelitan dan pengembangan.


IV - 5

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Bappeda Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Pertama, Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang proses

penyusunannya

melibatkan

semua

pemangku

kepentingan yang berkualitas, terintegrasi, selaras dengan perencanaan Provinsi dan Nasional yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 1.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2.

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Perubahan RKPD) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu;

3.

Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan.

Kedua,

Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan dan dapat

dipertanggung

jawabkan

sebagai

masukan

dalam

penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni: 1.

Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate;


IV - 6

Ketiga,

Mengoptimalkan monitoring,

evaluasi

dan pengendalian

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 1.

Terlaksananya

evaluasi

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN dan APBD (Provinsi dan Kabupaten); 2.

Terlaksananya

evaluasi

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja SKPD). Keempat, Mengoptimalkan

kuantitas

dan

kualitas

koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 1.

Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi,pemerintahan,

sosial

budaya,

sarana

prasarana wilayah dan sumber daya alam; 2.

Terfasilitasinya

pencarian

sumber-sumber

pendanaan

pembangunan; Kelima,

Terlaksananya fungsi penelitan dan pengembangan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : a.

Tersedianya dokumen/buku hasil kajian dan penelitian yang terkait

dengan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.


IV - 7

N O (1) 1. 2.

TUJUAN (2)

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEINDIKATOR SASARAN SASARAN 2014 2015 2016 2017 2018 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Mewujudkan 1.1 Meningkatnya dokumen kualitas perencanaan perencanaan pembangunan daerah pembangunan yang proses daerah; penyusunannya 1.2 Tersusunnya melibatkan semua dokumen pemangku perencanaan kepentingan yang pembangunan berkualitas, daerah terintegrasi, selaras (RPJMD, dengan perencanaan RKPD, Provinsi dan Perubahan Nasional yang RKPD) yang didukung oleh berkualitas, koordinasi terpadu dan perencanaan dan tepat waktu; penyusunan program dengan perangkat 1.3 Terlaksananya daerah mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan

1.1 Persentase pencapaian target sasaran RPJMD

85%

87%

90%

95%

100%

1.2.a Perda RPJMD

1 Perda

-

-

-

-

1.2.b Perbup RKPD

1 Perbup

1 Perbup

1 Perbup

1 Perbup

1 Perbup

1.2.c Perbup Perubahan RKPD

1 Perbup

1 Perbup

1 Perbup

1 Perbup

1 Perbup

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

80%

80%

80%

80%

80%

1.3.a Terselenggaranya musrenbang Daerah 1.3.b Jumlah SKPD yang mengikuti pelaksanaan musrenbang daerah 1.3.c Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran


IV - 8

N O (1) 3.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Menyediakan data 2.1 Tersedianya dan informasi yang data akurat, transparan perencanaan dan dapat yang akurat dipertanggung dan uptodate; jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN (4) 2.1.a Jumlah Data perencanaan yang dihasilkan; 2.1.b Tingkat pemanfaatan data perencanaan; 2.1.c Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD; 2.1.d Jumlah buku LKPJ yang disusun.

4.

Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

3.1 Terlaksananya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN dan APBD (Provinsi dan Kabupaten);

3.1.a Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengendalian Kabupaten;


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

3 bulan (s/d 31 Maret 2014

3 bulan s/d 31 Maret 2014

50 Buku 4 Kali

50 Buku 4 Kali

IV - 9

3 bulan 3 bulan (s/d 31 Maret (s/d 31 Maret 2014 2014

50 Buku 4 Kali

50 Buku 4 Kali

3 bulan s/d 31 Maret 2014

50 Buku 4 Kali

N O (1)

5.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan

INDIKATOR SASARAN (4)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9)

3.2 Terlaksananya 3.2.b Laporan Evaluasi 3 evaluasi Dokumen Laporan dokumen Perencanaan Daerah perencanaan (RPJMD, Renstra pembangunan SKPD, RKPD, daerah Perubahan RKPD (RPJMD, dan Rencana Kerja Renstra SKPD, SKPD). RKPD, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja SKPD). 4.1 Terselenggara 4.1.a. Jumlah kajian, 4 nya koordinasi penelitian dan Kegiatan perencanaan studi potensi pembangunan sumber daya alam bidang yang ekonomi, dilaksanakan; pemerintahan, sosial budaya, 4.1.b. Tersedianya 4 Buku sarana laporan kajian dan prasarana penelitian; wilayah dan sumber daya 4.1.c. Jumlah kegiatan 30 alam; pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang dimonitoring; 4.1.d. Jumlah lokasi pelaksanaan 8 pembangunan Kecamatan yang dimonitoring.


3 Laporan

4 Laporan

3 Laporan

4 Laporan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Buku

4 Buku

4 Buku

4 Buku

30 Kegiatan

30 Kegiatan

30 Kegiatan

30 Kegiatan

8 Kecamatan

IV - 10

8 Kecamatan

8 Kecamatan

8 Kecamatan

N O (1) 5.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Terlaksananya fungsi 5.1 Tersedianya penelitan dan dokumen/buku pengembangan hasil kajian dan penelitian yang terkait dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

INDIKATOR SASARAN (4) 5.1.a Dokumen/buku laporam publikasi hasil penelitian


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 2 Dokumen

2 Dokumen

IV - 11

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan

dalam

mengelola

pelaksanaan

program-program

pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.2.


IV - 12

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi Bappeda Kabupaten Lamandau 2013-2018

: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Berkualitas, Sinergis Berdasarkan Data dan Kajian yang Akurat Menuju Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera ”

Misi I

: Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, implementatif, sistematik dan selaras;

Tujuan 1. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang proses penyusunannya melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkualitas, terintegrasi, selaras dengan perencanaan Provinsi dan Nasional yang didukung oleh koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah

Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 1.2 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Perubahan RKPD) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu; 1.3

Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan.

Strategi a. Penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau; b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD; c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lamandau; d. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kabupaten Lamandau; e. Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Daerah Kabupaten Lamandau; f. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD.


IV - 13

Kebijakan 1. Peningkatan peran serta organisasi pemuda, wanita, lintas agama, LSM dan dunia usaha dalam pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten Lamandau; 2. Penerapan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan pendukungan pelestarian lingkungan hidup; 3. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; 5. Keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi perencanaan pembangunan daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah.

Misi II Tujuan 2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;

: Menyediakan data dan informasi yang akurat serta mengoptimalkan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah; Sasaran Strategi Kebijakan 2.1 Tersedianya data perencanaan yang 1. Mengembangkan sistem 1. Pengembangan sistem dan peningkatan akurat dan uptodate; informasi perencanaan validasi data dan informasi untuk pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah; dengan dukungan penggunaan teknologi informasi; 2. Peningkatan kualitas dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi perencanaan, 2. Pemanfaatan website sebagai pelaksanaan dan hasil-hasil pusat penyebaran informasi pembangunan; yang bisa diakses secara terbuka; 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Lamandau dalam pengolahan data statistik dan peningkatan 3. Publikasi data statistik hasilkerja sama dengan instansi vertikal yang hasil pembangunan daerah; menangani data-data statistik; 4. Memaksimalkan pemanfaatan data perencanaan pembangunan daerah.


IV - 14

4. Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan daerah secara mandiri.

Misi II Tujuan 3. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

: Menyediakan data dan informasi yang akurat serta mengoptimalkan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah; Sasaran Strategi Kebijakan 3.1 Terlaksananya evaluasi dan 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi 1. Pengembangan sistem dan peningkatan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengendalian (Rakordal) validasi data dan informasi untuk rencana pembangunan baik yang Program Pembangunan APBN perencanaan pembangunan daerah; dibiayai dari APBN dan APBD dan APBD secara periodik; (Provinsi dan Kabupaten); 2. Optimalisasi koordinasi dengan melaksanakan pertemuan/rapat secara 3.2 Terlaksananya evaluasi dokumen 2. Melaksanakan percepatan periodik dan rutin sehingga perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan penyerapan mempengaruhi kendala serta (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, anggaran dengan melaksanakan permasalahan didalam penyerapan Perubahan RKPD dan Rencana Kerja monitoring terhadap anggaran; SKPD). pelaksanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dalam perencanaan dan 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan sesuai Pengendalian (Rakordal) mekanisme yang berlaku; Program Pembangunan APBN dan APBD secara periodik; 4. Mengefektifkan pelaporan pelaksanan program/kegiatan secara berkala serta 4. Melaksanakan pelaporan rutin monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan di daerah secara pembangunan daerah; menyeluruh; 5. Melaksanakan koordinasi mengenai evaluasi pengendalian baik ke Provinsi dan Pusat; 6. Memberikan masukan-masukan kepada SKPD didalam hal penyusunan dan sistematika penulisan dokumen terkait hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah;


IV - 15

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

7. Penyediaan software data perencanaan dan hasil-hasil pembangunan; 8. Penyempurnaan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan SKPD; Misi III

: Melakukan koordinasi yang efektif dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Optimalisasi koordinasi 1. Peningkatan kualitas dan keefektifan 4. Mengoptimalkan kuantitas dan 4.1 Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan laporan hasil laporan pelaksanaan bidang kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama perencanaan pembangunan bidang pelaksanaan pembangunan pembangunan serta fasilitasi pencarian sumberekonomi, pemerintahan, sosial ekonomi, pemerintahan, melalui kerjasama antar sumber pendanaan budaya, sarana prasarana wilayah kesejaheteraan rakyat, sosial budaya, lembaga, antar sektor dan sumber daya alam; sarana prasarana wilayah dan sumber dan antar sub wilayah daya alam secara periodik; dengan memanfaatkan dokumen perencanaan 2. Mendukung program-program pemerintah pembangunan yang ada; provinsi dan pusat dalam bidang 2. Memaksimalkan monitoring ekonomi, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kesejaheteraan rakyat, sosial budaya, bidang ekonomi, pemerintahan, sarana prasarana wilayah dan sumber sosial budaya, kesehatan, daya alam; pertanian, industri dan jasa; 3. Melaksanakan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan;

3. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas perencanaan program antar kegiatan, antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan; 4. Mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah dan indeks pembangunan manusia daerah;


IV - 16

Tujuan

Sasaran

Strategi 4. Melaksanakan koordinasi perencanaan PM2L atau program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka pembangunan;

Kebijakan 5. Memacu setiap SKPD untuk dapat menyusun proposal/usulan pembangunan secara baik dan berdasarkan studi yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Melaksanakan pemantapan program kesejahteraan rakyat; 6. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program bidang infrastruktur, perhubungan, komunikasi dan informatika; 7. Memperbanyak proposal/usulan pembangunan untuk dapat mengakses program/kegiatan di pemerintahan dan dunia usaha. Misi IV Tujuan 5. Terlaksananya fungsi penelitan dan pengembangan

: Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sebagai dasar perencanaan berikutnya. Sasaran Strategi 5.1 Tersedianya dokumen/buku hasil 1. Menfasilitasi izin penelitian; 1. kajian dan penelitian yang terkait dengan kebijakan perencanaan 2. Kerjasama penelitian dengan pembangunan daerah. lembaga/akademisi; 3. Terbentuknya Dewan Riset Daerah.

sumber daya yang bisa dikembangkan Kebijakan Sosialisasi dokumen/ buku hasil kajian dan penelitian melibatkan masyarakat secara keseluruhan sehingga hasil kajian dan penelitian dapat lebih diketahui oleh masyarakat;

2. Pemanfaatan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai wadah penyebaran informasi hasil kajian/penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian lebih efektif; 3. Melibatkan unsur masyarakat lebih intensif dalam proses kajian dan penelitian.


IV - 17


IV - 18


IV - 19

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.


V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No.

Bidang Urusan

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja Awal

2014

2015

2016

2017

2018

Tahun 2013 A 1 1.1 1.1.4

Akhir Tahun 2018

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase penduduk miskin (%) 4,46 4,18 4,04 3,91 3,78 3,65 3,65

B

Aspek Pelayanan Umum

1

Fokus Layanan Urusan Wajib

1.6

Perencanaan Pembangunan

1.6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1.6.2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1.6.3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1.6.4

Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

persen

100

100

100

100

100

100

1.22

Statistik

1.22.1

Buku Kabupaten Dalam Angka

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1.22.2

Buku PDRB Kabupaten

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Sumber : Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018


VI - 1


VI - 2

BAB VII PENUTUP

Rencana

Strategis

(Renstra)

Bappeda

Kabupaten

Lamandau

digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD). Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Perencanaan

Stategis

(Renstra)

dibuat

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber

daya

dan

pelaksanaan

kebijaksanaan

yang

dipercayakan kepada setiap SKPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.


VII - 1

Lampiran Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Lamandau Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuhan

Program

Kegiatan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Belanja

7.687.071.356

8.366.405.150

Belanja Tidak Langsung

1.002.684.156

1.589.266.200 1.489.712.000

6.529.042.400

Realisasi

7.889.741.233

6.830.911.563

7.205.845.158

6.554.963.176

6.762.306.249

6.048.818.712

7.319.762.298

6.605.184.774

6.440.042.434

85

81

93

93

97

89

-0,04

-3,01

1.488.904.648

1.691.943.533

1.600.239.024

1.685.031.654

923.764.766

1.178.140.884

1.266.791.944

1.460.508.613

1.599.151.287

654.390.300

855.249.900

892.156.750

922.152.579

1.037.050.254

972.621.654

558.211.423

724.453.163

822.963.370

858.226.912

974.970.450

92

74

85

86,32

99,93

88

10,95

-6,33

863.351.701

85

85

92

93,07

94,01

89

7,44

9.000.000

11.000.000

11.400.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

8.998.000

9.795.000

11.190.000

7.479.000

-4,78

7.425.000

7.465.000

100

89

98

99,72

99,00

100

-1,39

-1,77

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27.000.000

29.700.000

38.400.000

44.400.000

42.800.000

32.400.000

18.697.923

20.294.738

28.860.426

26.363.583

19.704.408

24.838.801

69

68

75

59,38

46,04

77

4,50

-4,21

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

65.595.000

91.308.000

45.550.000

3.200.000

3.300.000

5.850.000

49.386.500

60.292.000

33.744.000

2.538.000

3.244.500

5.210.200

75

66

74

79,31

98,32

89

-3,92

113,59

Penyediaan jasa administrasi keuangan

85.395.500

124.040.000

214.633.000

298.408.400

307.050.000

325.404.000

61.700.800

103.104.000

188.504.000

271.221.600

282.135.200

309.877.600

72

83

88

90,89

91,89

95

27,70

6,65

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.020.000

17.600.000

16.651.200

42.432.000

54.270.000

43.416.000

9.982.000

10.888.250

13.388.600

40.803.200

49.446.000

43.174.800

59

62

80

96,16

91,11

99

26,79

13,39

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

18.000.000

20.000.000

14.300.000

9.530.000

9.480.000

Penyediaan alat tulis kantor

66.151.800

72.766.500

68.308.000

44.172.500

44.172.500

9.480.000

11.244.000

17.440.000

12.700.000

9.048.000

9.355.000

8.988.000

62

87

89

94,94

98,68

95

-8,55

-7,30

44.172.500

58.129.800

64.484.975

68.032.500

44.109.500

44.097.500

44.094.500

88

89

100

99,86

99,83

100

-5,24

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40.228.000

50.000.000

48.090.000

34.300.000

34.300.100

-1,64

32.225.100

26.172.000

46.007.300

45.069.900

34.130.000

34.259.300

32.169.500

65

92

94

99,50

99,88

100

-2,38

-9,55

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.000.000

9.900.000

14.000.000

9.575.000

7.025.000

7.025.000

9.000.000

8.530.000

12.168.000

9.529.000

6.981.000

6.822.000

100

86

87

99,52

99,37

97

-1,14

1,88

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

-

-

-

-

-

96,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

-

-

9.044.954

7.978.254

9.744.054

-

-

-

8.899.379

7.859.000

9.487.000

-

-

-

98,39

98,51

97

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

43.000.000

16.500.000

17.000.000

20.000.000

18.000.000

18.000.000

12.190.000

9.590.000

11.680.000

16.190.000

17.970.000

17.960.000

81

58

69

80,95

99,83

100

3,45

-3,60

65.120.000

67.983.000

65.916.000

73.500.000

73.500.000

38.484.000

33.302.000

61.939.000

54.868.000

66.060.000

61.630.000

89

51

91

83,24

89,88

84

10,72

-5,80

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

239.000.000

299.690.400

281.614.050

270.124.225

281.714.400

276.210.000

234.796.400

293.414.900

281.486.944

269.902.650

281.519.792

221.449.300

98

98

100

99,92

99,93

80

2,94

-3,79

20.000.000

47.625.000

54.227.500

63.549.500

99.960.000

87.695.000

19.430.000

47.310.000

54.200.000

63.145.000

99.925.000

70.185.000

97

99

100

99,36

99,96

80

35,70

-0,29

-

-

-

-

21.000.000

-

-

-

-

-

20.988.750

-

-

-

-

-

99,95

1.965.975.000

445.959.100

277.132.500

2.821.356.871

1.176.571.875

1.177.755.000

1.839.196.441

385.773.900

272.500.000

2.691.779.676

1.147.665.125

1.159.313.000

94

87

98

95,41

97,54

98

124,11

146,36

Pembangunan gedung kantor

-

-

-

-

485.725.625

498.960.000

-

-

-

-

481.529.125

496.000.000

-

-

-

-

99,14

99

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

-

-

-

-

79.940.000

22,21

7,98

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Pameran Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

79.586.000

100

168.500.000

241.158.700

175.100.000

126.350.000

109.050.000

282.500.000

163.199.000

211.375.900

172.200.000

120.575.000

103.750.000

277.330.000

97

88

98

95,43

95,14

Pembangunan Gapura Kantor Bappeda

-

123.800.400

-

-

-

-

-

105.688.000

-

-

-

-

-

85

-

-

-

Pembangunan Pagar Samping

547.300.000

-

-

-

-

-

494.504.999

-

-

-

-

-

90

-

-

-

-

Pembangunan Tempat Parkir Kantor

191.900.000

-

-

-

-

-

179.971.443

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

Pengaspalan Halaman Kantor

346.100.000

-

-

-

-

-

324.739.999

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

Penataan Halaman Kantor

339.200.000

-

-

-

-

-

319.531.000

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

-

-

-

2.614.406.871

-

-

-

-

-

2.491.451.676

-

-

-

-

-

95,30

-

359.975.000

51.000.000

-

-

340.000.000

-

347.000.000

50.850.000

-

-

331.401.000

-

96

100

-

-

97,47

-

-

-

-

110.851.250

188.750.000

-

-

-

-

100.630.000

186.490.000

-

-

-

-

90,78

Pengadaan Gedung Informasi (LPSE) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pembangunan Mushola

98

99

Uraian





Program

Kegiatan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

6.000.000

13.500.000

47.900.000

29.419.000

40.190.000

75

90

98

99,42

99,73

99

108,97

80,18

Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.000.000

15.000.000

48.702.500

Pemeliharaan rutin/berkala Aula Bappeda

-

-

38.330.000

-

-

-

-

-

37.800.000

-

-

-

-

-

99

-

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

-

-

43.600.000

58.945.000

83.505.000

-

-

-

43.429.000

58.719.000

76.847.000

-

-

-

99,61

99,62

92

5.000.000

15.000.000

15.000.000

6.000.000

4.000.000

3.500.000

4.250.000

4.360.000

14.600.000

5.985.000

3.930.000

2.870.000

85

29

97

99,75

98,25

82

15,69

-14,07

-

-

-

25.000.000

38.500.000

-

-

-

-

24.374.000

38.287.000

-

-

-

-

97,50

99,45

40.106.400

66.000.000

10.250.000

39.903.000

17.000.000

41.700.000

26.968.600

54.780.000

10.250.000

39.903.000

16.750.000

41.700.000

67

83

100

100,00

98,53

100

59,55

42,90

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

19.786.400

38.000.000

-

-

-

-

16.998.100

32.175.000

-

-

-

86

85

-

-

-

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

20.320.000

28.000.000

10.250.000

39.903.000

17.000.000

41.700.000

9.970.500

22.605.000

10.250.000

39.903.000

16.750.000

41.700.000

49

81

100

100,00

98,53

100

58,60

39,62

147.000.000

473.000.000

34.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

64.760.000

360.607.400

24.400.000

31.400.000

32.460.000

15.500.000

44

76

72

62,80

81,15

52

21,84

4,19

147.000.000

163.000.000

34.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

64.760.000

133.345.600

24.400.000

31.400.000

32.460.000

15.500.000

44

82

72

62,80

81,15

52

-11,03

6,46

-

310.000.000

-

-

-

-

-

227.261.800

-

-

-

-

-

73

-

-

-

-

-

-

-

-

18.250.000

-

-

-

-

-

18.245.000

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

18.250.000

-

-

-

-

-

18.245.000

-

-

-

-

-

100

925.694.500

1.122.929.950

769.041.800

811.751.875

1.036.008.000

763.357.250

796.160.846

917.860.902

703.285.100

778.157.150

1.003.117.125

727.897.100

86

82

91

95,86

96,83

95

-0,56

-3,39

Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data/Informasi Capaian Target Kinerja

158.260.000

216.900.000

-

-

-

-

132.593.000

158.052.100

-

-

-

-

84

73

-

-

-

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

166.434.500

187.829.950

172.698.350

144.977.750

116.673.000

113.875.000

154.623.875

169.444.900

168.499.600

136.664.650

113.240.250

106.579.000

93

90

98

94,27

97,06

94

-5,53

-1,71

Pengolahan,updating dan analisis data dan statistik daerah

385.000.000

425.900.000

220.740.000

254.816.250

218.373.000

251.983.750

379.396.000

313.452.500

218.853.000

251.373.000

216.957.000

234.823.000

99

74

99

98,65

99,35

93

-3,50

3,15

-

-

217.288.800

236.479.375

215.155.000

231.725.500

-

-

181.005.600

236.196.000

203.474.625

223.132.100

-

-

83

99,88

94,57

96

99

-2,42

0,25

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Study Banding Sistem Perencanaan Pembangunan ke Kabupaten Yang Maju Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Lamandau Pengembangan Website Kab. Lamandau

6.000.000

29.500.000

40.600.000

5.965.000

Realisasi

216.000.000

134.100.000

158.314.650

175.478.500

175.807.000

165.773.000

129.547.971

122.102.402

134.926.900

153.923.500

166.516.750

163.363.000

60

91

85

87,72

94,72

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

-

-

-

-

150.000.000

-

-

-

-

-

146.515.000

-

-

-

-

-

97,68

Penyusunan GIS PPLS dan PODES Kabupaten Lamandau

-

-

-

-

160.000.000

-

-

-

-

-

156.413.500

-

-

-

-

-

97,76

Uraian





Program

Kegiatan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

-

98

-

-

-

0,32

4,43

36,19

26,69

8,58

7,85

Belanja Profil Daerah Dalam Pembuatan Bentuk Video Profil/Dokumenter

-

158.200.000

-

-

-

-

-

154.809.000

-

-

-

1.520.765.000

1.243.840.000

1.554.666.100

1.056.911.625

1.236.638.400

1.362.545.500

1.450.433.900

906.382.050

1.516.828.500

1.012.082.151

1.203.398.687

1.198.028.650

95

73

98

95,76

97,31

88

335.975.000

-

-

-

-

582.151.250

330.611.500

-

-

-

-

516.590.750

98

-

-

-

-

89

Review RPJMD

-

-

345.827.750

-

-

-

-

-

343.129.750

-

-

-

-

-

99

-

-

Evaluasi RPJMD

-

-

-

-

-

168.692.000

192.500.000

234.000.000

794.020.750

221.062.500

271.824.650

286.708.750

-

60.500.000

129.873.750

-

-

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

77.000.000

88.000.000

-

146.468.500

52.401.000

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

69.000.000

68.000.000

116.401.000

55.302.500

39.688.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang sarana dan prasarana pelaksanaan Rancana Pembangunan

75.230.000

217.500.000

62.085.000

68.154.250

68.059.250

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian dan Jasa

-

120.500.000

-

-

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan

-

115.500.000

-

-

-

81.340.000

-

264.652.000

-

-

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Lamandau

Pemetaan Potensi Sosbud dan Ekonomi Masyarakat Identifikasi Mikrohidro di Kabupaten Lamandau

-

131.419.200

78

185.103.000

224.906.150

785.604.600

220.675.500

259.255.000

266.941.450

96

96

99

99,82

95,38

-

59.513.425

128.170.350

-

-

-

-

98

99

-

-

69.932.000

74.667.500

86.364.800

-

144.920.100

51.626.475

68.416.000

97

98

-

98,94

98,52

98

64.483.000

60.732.500

63.689.500

109.764.100

51.754.000

39.251.000

55.493.000

88

94

94

93,58

98,90

86

65.007.500

164.533.750

48.435.000

57.891.750

66.908.250

86

76

78

84,94

98,31

-

-

83.608.875

-

-

-

-

-

69

-

-

-

-

-

-

89.701.350

-

-

-

-

-

78

-

-

-

-

-

-

-

50.800.750

-

-

-

-

-

62

-

-

-

-

-

-

251.657.000

-

-

-

-

-

95

-

-

-

-

96,77

-

Penyusunan Strada PDT

-

-

-

219.337.500

-

-

-

-

212.255.326

-

-

-

-

-

Penyusunan Strada PPDT Kabupaten Lamandau 2009-2013

-

150.000.000

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

Koordinasi Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Lamandau

330.250.000

-

-

96.586.375

106.609.000

59.018.000

310.882.000

-

-

75.611.375

106.579.762

59.018.000

94

-

-

Dana Sharing P4DT

-

-

98

-

-

176.158.000

-

-

-

-

-

171.772.900

-

Penyusunan Strada penanggulangan Kemiskinan Kab. Lamandau

-

-

-

250.000.000

-

-

-

-

Konreg PDRB Se-Kalteng

-

-

-

-

222.717.000

-

-

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan

-

108.500.000

-

-

52.690.000

-

-

83.263.450

-

Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah

-

-

106.457.850

-

111.887.500

-

-

-

Penyusunan KUA PPAS

-

-

-

-

10.122.000

38.367.000

-

-

93

4,55

-

78,28

99,97

-

-

-

-

248.974.100

-

-

216.041.800

-

-

-

-

97,00

-

52.355.000

-

77

-

-

99,36

101.724.700

-

108.839.500

-

-

96

-

97,28

-

-

8.312.400

-

-

-

-

82,12

100

99,59

33.227.000

87

Uraian





Program

Kegiatan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

46.135.000

34.577.000

-

-

-

-

95,14

99

Belanja TAPKIN Penyusunan

-

-

-

-

48.490.000

35.100.000

Percepatan, Penerapan dan Pencapaian SPM

-

-

-

-

-

58.093.500

Kajian Pengembangan Perikanan Darat

-

-

-

-

252.150.000

-

-

-

-

-

248.094.500

0

1.012.160.000

122.895.000

116.058.500

351.388.000

579.692.000

0

861.001.200

120.239.800

113.640.900

344.402.500

Fasilitasi Kegiatan PM2L

-

-

122.895.000

116.058.500

109.551.000

109.916.000

-

-

120.239.800

113.640.900

108.203.500

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

-

-

-

-

241.837.000

220.456.000

-

-

-

-

236.199.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

-

-

-

-

-

193.460.000

-

-

-

-

-

161.755.695

84

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan

-

-

-

-

-

55.860.000

-

-

-

-

-

53.376.000

96

Kajian Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau

-

340.269.700

-

-

-

-

-

302.757.100

-

-

-

-

89

-

-

-

Penelitian/Kajian Keberadaan Masyarakat Adat dan Tradisional Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

-

285.904.100

-

-

-

-

-

269.173.600

-

-

-

-

94

-

-

-

Kajian Tata Adat Masyarakat di Kabupaten Lamandau

-

278.826.200

-

-

-

-

-

212.075.900

-

-

-

-

76

-

-

-

Dana Pendamping Kegiatan PDT

-

107.160.000

-

-

-

-

-

76.994.600

-

-

-

-

72

-

-

-

200.000.000

803.000.000

780.577.250

62.047.000

30.000.000

526.664.100

169.424.900

759.468.000

773.039.750

55.872.000

29.925.550

85

95

99

90,05

99,75

200.000.000

-

-

-

-

-

169.424.900

-

-

-

-

-

85

-

-

-

-

Study Kelayakan PLTA Setongah

-

-

780.577.250

-

-

-

-

-

773.039.750

-

-

-

-

-

99

-

-

Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

-

503.000.000

-

-

-

-

-

482.026.000

-

-

-

-

-

96

-

-

-

Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

-

-

-

62.047.000

-

-

-

55.872.000

-

-

-

90,05

-

Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

-

-

-

-

30.000.000

55.000.000

-

-

-

-

29.925.550

54.883.300

-

-

-

-

99,75

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

-

-

-

-

-

93.675.000

66.933.000

71

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan

-

-

-

-

-

67.958.000

67.103.000

99

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

-

-

-

-

-

310.031.100

Pembuatan Maket dan Billboard Penataan Kota Kabupaten Lamandau

-

300.000.000

-

-

-

-

-

277.442.000

-

-

-

109.056.000

-

-

-

-

-

22.368.500

-

-

-

-

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Tata Ruang

-

-

-

-

32.346.250

56

-

-

-

-

98,39

-

85

98

97,92

98,01

90

105.601.100

-

-

98

97,92

98,77

96

203.643.000

-

-

-

-

97,67

92

524.375.795

378.976.540

190.057.240

72

100

61

-

-

92

-

-

-

21

-

-

-

-

12,39

301,76

240,20

Uraian





Program

Kegiatan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

0

-33,60

511,66

0

-20,94

158,61

Belanja Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang

84.056.000

-

-

-

-

21.168.500

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

Pengelolaan GIS

25.000.000

-

-

-

-

1.200.000

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1.121.400.000

755.000.000

598.611.000

317.616.250

290.500.010

21.075.000

703.673.800

613.838.750

538.520.248

278.191.896

243.484.550

0

63

81

90

87,59

83,82

75.000.000

75.000.000

-

-

-

-

70.575.000

59.571.750

-

-

-

-

94

79

-

-

-

132.500.000

-

-

-

-

-

103.827.000

-

-

-

-

-

78

-

-

-

-

Sosialisasi Kebijakan Investasi Kepada Masyarakat di 8 Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau

45.000.000

100.000.000

-

-

-

-

25.000.000

89.172.750

-

-

-

-

56

89

-

-

-

Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal

15.000.000

-

-

-

-

-

3.040.000

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

Penyuluhan Tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal Bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Kepada Masyarakat di 20 desa pada 8 kecamatan

215.000.000

100.000.000

75.955.000

-

-

-

202.451.000

99.370.250

74.489.500

-

-

-

94

99

98

-

-

-

75.000.000

-

-

-

-

-

61.304.000

-

-

-

-

-

82

-

-

-

Pendataan/Inventarisasi Perijinan dan Penanaman Modal

45.000.000

-

-

-

-

-

13.040.000

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

143.900.000

100.000.000

47.260.000

75.000.000

66.500.000

-

50.500.000

90.886.000

46.671.250

73.219.500

66.227.750

-

35

91

99

97,63

99,59

-

100.000.000

104.410.000

75.000.000

75.000.000

-

96.395.000

78.066.698

74.546.000

73.196.250

-

-

96

75

99,39

97,60

450.000.000

175.000.000

331.000.000

139.441.500

121.000.000

235.240.800

91.784.000

306.447.800

102.378.646

76.066.800

52

52

93

73,42

62,87

-

30.000.000

39.986.000

28.174.750

28.000.010

-

25.355.000

32.845.000

28.047.750

27.993.750

-

-

85

82

99,55

99,98

-

-

-

-

15.516.000

27.153.000

-

-

-

-

9.859.500

23.750.000

-

-

-

-

63,54

87

-

-

-

-

15.516.000

27.153.000

-

-

-

-

9.859.500

23.750.000

-

-

-

-

63,54

87

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah Daerah

Peningkatan Kerjasama Pemantauan Investasi

Pertemuan Dengan Para Investor Dalam Rangka Peningkatan Investor Dalam Rangka Peningkatan Investor dan Promosi

Peningkatan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar negeri Penyediaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan PBS Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

21.075.000

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Lamandau Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatkan kualitas kelembagaan

Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan

Persentase administrasi perkantoran

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2014

2015

2016

2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Sekretariat

N.Bulik

60 Bulan

50.750.000

Sekretariat

N.Bulik

60 Bulan

251.920.000

Sekretariat

N.Bulik

47.050.000

Sekretariat

N.Bulik

60 Bulan

1.773.646.000

Sekretariat

N.Bulik

60.000.000

60 Bulan

282.375.000

Sekretariat

N.Bulik

12 Bulan

15.000.000

60 Bulan

60.100.000

Sekretariat

N.Bulik

48.000.000

12 Bulan

50.000.000

60 Bulan

233.297.500

Sekretariat

N.Bulik

12 Bulan

36.000.000

12 Bulan

38.000.000

60 Bulan

171.950.000

Sekretariat

N.Bulik

12.000.000

12 Bulan

14.000.000

12 Bulan

16.000.000

60 Bulan

59.035.000

Sekretariat

N.Bulik

12 Bulan

10.250.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

14.000.000

60 Bulan

55.984.054

Sekretariat

N.Bulik

20.000.000

12 Bulan

24.000.000

12 Bulan

26.000.000

12 Bulan

28.500.000

60 Bulan

116.500.000

Sekretariat

N.Bulik

10.000.000

12 Bulan

10.250.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

14.000.000

60 Bulan

52.250.000

Sekretariat

N.Bulik

50 Kali

340.000.000

250 Kali

1.544.820.000

Sekretariat

Luar Daerah

25 Kali

132.000.000

125 Kali

599.290.000

Sekretariat

Dalam Daerah

5.241.870.000

Sekretariat

N.Bulik

Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

12 Bulan

7.500.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

10.250.000

12 Bulan

11.000.000

12 Bulan

12.000.000

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

35.670.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

51.250.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

60.000.000

6

1

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jaminan perizinan dan Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas / operasional Operasional

21 blangko pajak

10.500.000

21 blangko pajak

11.500.000

21 blangko pajak

13.000.000 95 blanko pajak

1

6

1

7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

329.896.000

12 Bulan

350.000.000

12 Bulan

358.750.000

12 Bulan

365.000.000

12 Bulan

370.000.000

1

6

1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

53.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

56.375.000

12 Bulan

58.000.000

12 Bulan

1

6

1

9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 Bulan

9.100.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

14.000.000

1

6

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

44.172.500

12 Bulan

45.000.000

12 Bulan

46.125.000

12 Bulan

1

6

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan dan Penggandaan

12 Bulan

31.950.000

12 Bulan

32.000.000

12 Bulan

34.000.000

1

6

1

Penyediaan Komponen Instalasi 12 Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan

7.035.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

1

6

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

9.734.054

12 Bulan

10.000.000

1

6

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

12 Bulan

18.000.000

12 Bulan

1

6

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

1

6

1

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah

50 Kali

269.820.000

50 Kali

300.000.000

50 Kali

315.000.000

50 Kali

320.000.000

1

6

1

20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah

25 Kali

84.165.000

25 Kali

125.000.000

25 Kali

128.125.000

25 Kali

130.000.000

1

6

2

1

6

2

1

6

2

6

1

1

6

1

1

6

1

911.592.554

16 blangko pajak

Program Peningkatan Sarana Meningkatkan Kapasitas dan Prasarana Aparatur dan Efektivitas Layanan

3

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Penataan Halaman Kantor

Terlaksananya penataan halaman Aula Bappeda

5.550.000

1.395.245.000

2 paket

1.112.800.000

1.078.875.000

1.033.500.000

16 blangko pajak

Lokasi

5.298.967.554

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

6.500.000

2.100.000.000

603.125.000

1.112.500.000

767.500.000

1.162.500.000

376.000.000

1 Paket

1.115.000.000

3 paket

2.227.800.000

Sekretariat

N.Bulik

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000

Sekretariat

N.Bulik

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana

Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat

2

Menyediakan data dan Tersedianya data perencanaan informasi yang akurat, yang akurat dan uptodate transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang baik

Keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Jumlah dokumen statistik, terupdatenya informasi melalui website dan pelaporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

2014

2015

2016

2017


2018


Lokasi

(20)

(21)

614.000.000

Sekretariat

N.Bulik

1.642.900.000

Sekretariat

N.Bulik

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

10 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4

1

6

2

5

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Bertambahnya kendaraan dinas roda 2/roda 4

5 unit Roda 2

1

6

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1 Paket

1

6

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung kantor terpelihara

12 Bulan

15.600.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

20.500.000

12 Bulan

22.000.000

12 Bulan

25.000.000

60 Bulan

103.100.000

Sekretariat

N.Bulik

1

6

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan dinas/operasional terpelihara

12 Bulan

58.945.000

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

70.000.000

12 Bulan

75.000.000

60 Bulan

328.945.000

Sekretariat

N.Bulik

1

6

2

29

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

Mebeleuir yang terpelihara

10 Buah

3.500.000

10 Buah

5.000.000

10 Buah

5.125.000

10 Buah

5.500.000

10 Buah

6.000.000

50 Buah

25.125.000

Sekretariat

N.Bulik

1

6

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan Efektivitas dan Produktivitas Layanan

300.320.000

Sekretariat

N.Bulik

1

6

3

300.320.000

Sekretariat

N.Bulik

1

6

5

317.000.000

Sekretariat

Luar Daerah

1

6

5

317.000.000

Sekretariat

Luar Daerah

1

6

6

251.170.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

1

6

6

251.170.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

1

6

15

132.975.500

Sekretariat

Kab. Lamandau

1

6

15

132.975.500

Sekretariat

Kab. Lamandau

1

6

30

244.853.000

Sekretariat

Kab. Lamandau

1

6

30

3

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Keikutsertaan dalam kegiatan Bhakti Gotong Royong bulan bhakti gotong royong Masyarakat masyarakat

1

6

30

6

Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa

1

6

15

1

6

15

5

1

1

16

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Terlaksananya pengadaan hari Tertentu pakaian dinas aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Kerja Layanan

Pendidikan dan Pelatihan formal

Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatkan Efektivitas Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten

Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan

2 jenis

Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Buku-buku statistik dan informasi daerah

1 Paket

52.320.000

10 kali

50.000.000

2 jenis

46.670.000

8 kali

20.975.500

1 Paket

55.000.000

60.000.000

7 Dokumen

47.500.000

2 jenis

45.653.000

22.000.000

420.000.000

1 Paket

250.000.000

58.000.000

8 kali

65.000.000

2 jenis

50.000.000

8 kali

48.000.000

25.000.000

2 jenis

70.000.000

7 Dokumen

52.000.000

8 kali

49.200.000

35.000.000

70.000.000

10 jenis

72.000.000

40 kali

55.000.000

7 Dokumen

35.000.000

1 Kali

5 Paket

72.000.000

52.000.000

25.000.000

1 Kali

65.000.000

270.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

7 Dokumen

1 Paket

65.000.000

65.000.000

22.000.000

1 Kali

512.500.000

1 unit Roda 4

58.000.000

47.500.000

20.975.500

1 Kali

500.000.000

60.000.000

46.670.000

7 Dokumen

100.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

7 Dokumen

30.000.000

1 Kali

50.000.000

30.000.000

5 Kali

52.000.000

1 Kali

27.153.000

1 Kali

28.000.000

1 Kali

28.700.000

1 Kali

29.000.000

1 Kali

30.000.000

5 Kali

142.853.000

Sekretariat

Kab. Lamandau

2400 bibit

18.500.000

2400 bibit

20.000.000

2400 bibit

20.500.000

2400 bibit

21.000.000

2400 bibit

22.000.000

12000 bibit

102.000.000

Sekretariat

3 Desa

3.203.783.250

Bidang Pelaporan

N.Bulik

1.577.918.250

Bidang Pelaporan

N.Bulik

Program Pengembangan Data Meningkatnya Kualitas dan dan Informasi Kuantitas Data/Informasi

2

110.400.000

52.320.000

Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Partisipasi Masyarakat dalam Masyarakat dalam Membangun Desa Membangun Desa

Tersalurnya bibit tanaman dalam kegiatan bina desa

94.000.000 5 unit Roda 2

605.033.250

7 buku

308.168.250

630.000.000

8 buku

310.000.000

645.750.000

8 buku

317.750.000

658.000.000

8 buku

322.000.000

665.000.000

8 buku

320.000.000

39 buku

2

Menyediakan data dan Tersedianya data perencanaan informasi yang akurat, yang akurat dan uptodate transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan Tujuan rencana Sasaran pembangunan daerah

(1)

(2)


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Sasaran

Kode




(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

15

8

Pengembangan Website Kab. Lamandau

Terupdate nya informasi daerah melalui website daerah

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

12 Bulan

179.168.000

12 Bulan

200.000.000

12 Bulan

205.000.000

12 Bulan

210.000.000

12 Bulan

215.000.000

60 Bulan

1.009.168.000


Lokasi

(20)

(21)

Bidang Pelaporan

N.Bulik

2

3

Menyediakan data dan Tersedianya data perencanaan informasi yang akurat, yang akurat dan uptodate transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk perencanaan pembangunan daerah, evaluasi perencanaan pembangunan serta pemanfaatan hasil litbang

Meningkatnya konsistensi, sinkronisasi serta ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

11

Koordinasi penyusunan data SIPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Daerah

2015

2016

2017


2018

(21)

Bidang Pelaporan

N.Bulik

3.094.690.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

6

21

1

6

21

7

1

6

21

28 Sosialisasi RPJMD

Sosialisasi RPJMD

1

6

21

8

Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015

2 Dokumen

235.786.000

2 Dokumen

250.000.000

2 Dokumen

265.000.000

2 Dokumen

270.000.000

2 Dokumen

285.000.000

1

6

21

22 Penyusunan KUA PPAS

KUA PPAS APBD dan Perubahan KUA PPAS APBD

2 Dokumen

36.239.750

2 Dokumen

40.000.000

2 Dokumen

42.000.000

2 Dokumen

44.000.000

2 Dokumen

47.000.000

1

6

21

Review RPJPD Kab. Lamandau

Review RPJPD Kab. Lamandau

1 Dokumen

240.000.000

1

6

21

Review RPJMD Kab. Lamandau

Review Lamandau

1

6

21

Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

21

16

1

6

21

27 Kajian Bahasa Daerah Lamandau

1

6

21

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Lamandau

RPJMD

(20)

Rp.

15

Penyusunan Rancangan RKPD

Lokasi

(8)

6

2 Kali

117.697.000

2 Kali

421.690.000

Penetapan RPJMD


Target

1

Jumlah dokumen penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen penyusunan LAKIP dan LKPJ

Koordinasi Penyusunan Data SIPD

2014

120.000.000

2 Kali

530.000.000

123.000.000

2 Kali

307.000.000

126.000.000

2 Kali

534.000.000

130.000.000

10 Kali

1.302.000.000

616.697.000

1 Dokumen

94.851.000

1 Dokumen

94.851.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

1 Kali

54.813.250

1 Kali

54.813.250

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

10 Dokumen

1.305.786.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

10 Dokumen

209.239.750

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

1 Dokumen

240.000.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

1 Dokumen

220.000.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

Kab.

1 Dokumen

220.000.000

Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah

1 Kali

120.000.000

1 Kali

120.000.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik

Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD 2018-2023

1 Dokumen

850.000.000

1 Dokumen

850.000.000

Subbag. Perencanaan

N.Bulik



624.312.500

Bidang Pelaporan

N.Bulik

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen LAKIP

1 Dokumen

58.934.500

1 Dokumen

60.000.000

1 Dokumen

62.000.000

1 Dokumen

65.000.000

1 Dokumen

66.000.000

5 Dokumen

311.934.500

Bidang Pelaporan

N.Bulik

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ

1 Dokumen

57.378.000

1 Dokumen

60.000.000

1 Dokumen

63.000.000

1 Dokumen

65.000.000

1 Dokumen

67.000.000

5 Dokumen

312.378.000

Bidang Pelaporan

N.Bulik



116.312.500

120.000.000

125.000.000

130.000.000

133.000.000

\ Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Koordinasi Penelitian Pengembangan Daerah

dan Terlaksananya koordinasi litbang daerah

Dokumen kajian bahasa daerah Lamandau

Dokumen Hasil Musyawarah DPRD Kabupaten Lamandau tentang Strategis dan Kebijakan di bidang IPTEK serta Agenda Riset Daerah

330.000.000

1 Kali

132.000.000

1 Kajian

198.000.000

635.000.000

1 Kali

150.000.000

1.093.750.000

1 Kali

1 Kali

153.750.000

300.000.000

2.025.000.000

1 Kali

1 Kali

155.000.000

350.000.000

1.427.000.000

1 Kali

1 Kali

157.000.000

350.000.000

5.510.750.000 Bidang Litbang

N.Bulik

5 Kali

747.750.000 Bidang Litbang

N.Bulik

1 Kajian


N.Bulik

1.000.000.000 Bidang Litbang

N.Bulik

3 Kali


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

21

Penyusunan Buletin Litbang Kabupaten Lamandau

Buletin litbang Kabupaten Lamandau

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 Kali

150.000.000

1 Kali

150.000.000

1 Kali

150.000.000

4 Kali


Lokasi

(20)

(21)


N.Bulik


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)

1

6

21

Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau

1 Kajian

245.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1

6

21

Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Kajian Penerapan SPM pemerintah Kabupaten Lamandau.

1 Kajian

240.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1

6

21

Kajian Pengembangan Potensi Biomassa yang Berasal dari Limbah Sawit sebagai Sumber Energi Listrik di Kabupaten Lamandau

Dokumen Kajian Pengembangan Potensi Biomassa yang berasal dari Limbah Sawit sebagai Sumber Energi Listrik di Kabupaten Lamandau

1

6

21

1

6

21

1

6

21

Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Lamandau.

Tersusunnya Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Lamandau

1

6

21

Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

1 Kajian

1

6

21

Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau

1

6

21

Penyusunan Masterplan Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen master plan Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Lamandau.

1

6

21

Penyusunan Grand Desain Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lamandau.

1

6

21

Studi Penataan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Penataan Perumahaan dan Permukiman di Kabupaten Lamandau.

1

6

21

Studi Pengelolaan Sampah B3 di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Pengelolaan Sampah B3 di Kabupaten Lamandau.

1

6

21

1

6

21

Penyusunan Master Plan Tersusunnya Master Plan Pendidikan Kabupaten Pendidikan Kabupaten Lamandau (Pemetaan dan Lamandau Pemerataan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Kajian Pengembangan Village Breeding Center di Kabupaten Lamandau

14

Tersusunnya Kajian Pengembangan Village Breeding Center di Kabupaten Lamandau.



Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan hasil evaluasi dokumen perencanaan

381.538.500

2 dokumen

55.559.000

75.000.000

250.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1 Kajian

280.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1 Kajian

240.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1 Kajian

250.000.000

1 Kajian


N.Bulik

240.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1 Kajian

250.000.000

1 Kajian


N.Bulik

1 Dokumen

350.000.000

1 Dokumen


N.Bulik

425.000.000

2 dokumen

1 Kajian

435.625.000

2 dokumen

76.875.000

1 Dokumen

250.000.000

1 Dokumen


N.Bulik

1 Dokumen

280.000.000

1 Dokumen


N.Bulik

1 Dokumen

240.000.000

1 Dokumen


N.Bulik

455.000.000

2 dokumen

80.000.000

470.000.000

2 dokumen

85.000.000

2.167.163.500

10 dokumen

372.434.000

Bidang Pengendalian

Dalam dan Luar Daerah


Tujuan

(1)

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunanSasaran

(2)

Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dokumen Indikator Sasaran perencanaan dan pelaksanaan rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan (3)

Kode




(4)

(5)

(6)

(7)

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

4

5

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Mengoptimalkan kuantitas serta kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi

Mengoptimalkan monitoring, penyampaian hasil-hasil pembangunan dan koordinasi bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya alam

Terselenggaranya monitoring, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

Terselenggaranya monitoring, koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan rapat Indikator Sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Kode




(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

Jumlah lokasi monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

6

21

Koordinasi Pengendalian dan 30 Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

1

6

21

Monitoring, Evaluasi dan 31 Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan

Terlaksananya monev dan koordinasi DAK / TP

1

6

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi

1

6

22

9

Fasilitasi Kegiatan PM2L

Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik

3 desa PM2L

1

6

22

10

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

2 kali

1

6

22

Koordinasi perencanaan Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi, 11 Pembangunan Bidang Ekonomi, sosbud dan pemerintahan ke Sosial, Budaya dan Pemerintahan dalam dan luar daerah

2 kali

1

6

22

12

1

6

24

1

6

24

4

Updating Sistem Jalan Kabupaten

1

6

24

5

Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan gambar materi baliho

1

6

24

6

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah ke dalam dan luar daerah

1

6

24

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Daerah

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang sarana dan prasarana daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kegiatan

1

6

24

8

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tersusunnya buku putih dan SSK

Rapat evaluasi dan rapat koordinasi pengendalian

8 kali

264.938.000

8 kali

275.000.000

8 kali

281.875.000

8 kali

290.000.000

8 kali

295.000.000

40 kali

8 kali

61.041.500

8 kali

75.000.000

8 kali

76.875.000

8 kali

85.000.000

8 kali

90.000.000

40 kali

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan ekonomi, sosbud dan pemerintahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kegiatan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA

Tersusunnya dokumen Transportasi Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

399.899.000

1 Laporan

93.156.000

411.000.000

Lokasi

(20)

(21)

1.406.813.000

Bidang Pengendalian


387.916.500

Bidang Pengendalian


2.112.174.000

Bidang Ekososbud

Kab. Lamandau

421.275.000

430.000.000

450.000.000

102.500.000 3 desa PM2L

105.000.000 3 desa PM2L

110.000.000

15 desa PM2L

510.656.000

Bidang Ekososbud

Kab. Lamandau

3 desa PM2L

100.000.000

3 desa PM2L

139.971.000

2 kali

140.000.000

2 kali

143.500.000

2 kali

145.000.000

2 kali

150.000.000

10 kali

718.471.000

Bidang Ekososbud

Kab. Lamandau

111.032.000

2 kali

115.000.000

2 kali

117.875.000

2 kali

120.000.000

2 kali

125.000.000

10 kali

588.907.000

Bidang Ekososbud


5 Laporan

294.140.000

Bidang Ekososbud

Kab. Lamandau

55.740.000

1 Laporan

407.866.000

55.383.000

2 Baliho

55.000.000

2 Baliho

12 kali

82.755.000

1 Laporan

60.928.000

153.800.000

56.000.000

1 Laporan

354.000.000

1 Dokumen

2 Dokumen


57.400.000

1 Laporan

259.975.000

300.000.000

1.546.841.000 Bidang Sapras

Kab. Lamandau

60.000.000

3 Dokumen

171.383.000 Bidang Sapras

Kab. Lamandau

65.000.000

2 Baliho

70.000.000

10 Baliho


Kab. Lamandau

12 kali

95.000.000

12 kali

60 kali


Kab. Lamandau

1 Laporan

65.000.000

1 Laporan

5 Laporan


Kab. Lamandau

10 Dokumen


Kab. Lamandau

55.000.000

2 Baliho

56.375.000

2 Baliho

12 kali

83.000.000

12 kali

85.075.000

1 Laporan

61.000.000

1 Laporan

62.525.000

2 Dokumen

65.000.000

1 Dokumen

56.000.000

155.000.000

1 Laporan

225.000.000

1 Dokumen

2 Dokumen

60.000.000

2 Dokumen

2 Dokumen

100.000.000

70.000.000


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TOTAL

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

5.184.795.304

5.206.330.000

7.031.923.500

7.840.075.000

7.629.042.000

32.892.165.804


Lokasi

(20)

(21)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

Recommend Documents