RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.013/2015 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan

Daerah,

maka

ada

keterpaduan

pola

perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan

yang

efektif,

efisien,

partisipatif,

transparan

dan

akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu : 1. Asas

Kepastian

peraturan

Hukum:

mengutamakan

perundang-undangan

dan

landasan

keadilan

ketentuan

dalam

setiap

kebijakan penyelenggara Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara; 3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; 6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2 7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Asas

Efisiensi:

berorientasi

pada

minimalisasi

penggunaan

sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik; 9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yag tepat guna dan berdaya guna; 10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau disebut Rencana Kerja Satuan

Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah

nomor 8

Penyusunan,

tahun

Pengendalian

2008 dan

tentang

Evaluasi

Dalam Peraturan

Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

pemerintah

daerah

baik

maupun

yang yang

dilaksanakan ditempuh

langsung

dengan

oleh

mendorong

partisipasi masyarakat. Seluruh

dokumen

pembangunan

daerah

merupakan

satu

kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

tahunan.

Rencana

Kerja

3 Pembangunan

Daerah

digunakan

sebagai

pedoman/acuan

dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Dengan

mengacu

pada

Rancangan

awal

RKPD,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga mengakomodasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD & RTRW

RPJM Daerah

Pedoman

Dijabarkan

Ranwal RKP Daerah

Bahan

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

DPA SKPD

RKP Daerah

Diacu

Pedoman

RENSTRA

Pedoman

SKPD

Rencana Kerja SKPD

Bahan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 dan tentunya tidak terlepas dari visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016 dan selanjutnya akan

dievaluasi

melalui

penilaian

terhadap

realisasi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,

4 dan penyerapan anggaran. Sesuai

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung salah satu misi pembangunan Kabupaten Malang yaitu Mewujudkan pemerintahan good governance

(tata

kelola

kepemerintahan

yang

baik),

clean

government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis melalui visi dan misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. 1.2 Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

dan

Evaluasi

5 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015. 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2015; 18. Keputusan

Bupati

Malang

Nomor:

180/581/KEP/421.013/2011

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 20112015. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah: a. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. b. Menjadi

dasar

pelaksanaan

kegiatan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah; c. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan

6 kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah: a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya; c. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi. 1.4 Sistematika Penyusunan Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi

pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu

capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis kinerja pelayanan 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Bab III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional/Provinsi/Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program 4.2 Kegiatan Bab V PENUTUP

dan

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun

2015

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

melaksanakan 14 program dan 40 kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan baru yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Revisi Rencana Tata Ruang. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2015 dapat terealisasi rata-rata 34,92%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 50%. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2016 dan Perubahan 2015, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Siklus Tahunan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Malang.

Kegiatan

Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah target Rencana Strategis 1 dokumen, capaian ada 2 dokumen yaitu Hasil-hasil Pembangunan dan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2015 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

8

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan

2

Indikator Kinerja Program (outc omes) dan Kegiatan (output)

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d th 2013

4

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Renja Tahun 2014

Realisasi Renja Tahun 2014

Tk. Realisasi (%)

5

6

7

8 (7/6)

25.000 surat

15.000 surat

5.000 surat

5.000 surat

3SST

3SST

3SST

21 Orang

21 Org

21 Org

Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/ kegiatan s/d th. 2015 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

100

5.000 surat

25.000 surat

100

3SST

100

3SST

3SST

100

21 Org

100

21 Org

21 Org

100

Urusan Wajib : Perencanaan Pembangunan

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah pengiriman Surat dan Penerimaan Surat serta Kearsipan

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Pembayaran Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak

3

9

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Adanya Alat Tulis Kantor

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan: amplop, blangko kop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan juklak, juknis dll

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Surat kabar terbitan periodik dan peraturan perundangundangan

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan konsumsi untuk rapatrapat dinas dan makanan minuman harian pegawai

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

10

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sapras yang berfungsi dengan baik

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan 1 (satu) unit Mesin Foto Copy, 1 (satu) unit Printer Scanner, 4 (empat) unit Printer Modif dan 6 (enam) unit Tabulet

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bappeda Kab. Malang

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (6 unit) dan Roda 2 (15 unit)

60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

35 Unit 60 Bln

36 Bln

12 Bln

12 Bln

100

12 Bln

60 Bln

100

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pembelian Pakaian Khusus hari-hari tertentu berupa seragam baju batik Tradisional Malangan

268 Orang

156 Orang

55 Orang

55 Orang

100

57 Orang

268 Orang

100

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan pemenuhan kapabilitas dan profesional sumberdaya aparatur

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

25 Orang

15 Orang

5 Orang

5 Orang

100

5 Orang

25 Orang

100

11

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

5 Dok

3 Dok

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

5 Dok

100

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran SKPD

10 Dok

6 Dok

2 Dok

2 Dok

100

2 Dok

10 Dok

100

3

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2015

-

-

2 Dok

2 Dok

100

2 Dok

4 Dok

100

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 Dok

3 Dok

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

5 Dok

100

VI

Program Pengembangan Data/Informasi

Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah

1

Penyusunan dan pengumpulan Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS th. n+1

20 dok

12 dok

4 dok

4 dok

100

4 dok

20 dok

100

12

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

4 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

4 dok

100

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah.

Program Kerjasama Pembangunan:

Cakupan kerjasama yang dilakukan

1

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga

Jumlah kegiatan fasilitasi Dunia usaha/Lembaga dalam Pembangunan Daerah

5 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

2

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga

Jumlah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang difasilitasi

2 dok

-

1 dok

1 dok

100

1 dok

2 dok

100

VIII

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Monevpor Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

5 dok

3 dok

1

1

100

1

5 dok

100

2

VII

1

13

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

IX

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.

1

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Jumlah dokumen Perencanaan penanganan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

2 dok

2 dok

-

-

-

-

2 dok

100

2

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Jumlah dokumen Perencanaan penanganan perumahan

1 dok

-

1 dok

1 dok

100

-

1 dok

100

3

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Industri

Jumlah dokumen Penanganan pusat-pusat industri

1 dok.

1 dok

1 dok

100

-

1 dok

100

4

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah dokumen Penanganan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

2 dok.

1 dok

1 dok

2 dok)

100

X

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1

Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2020 yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dok

-

-

-

-

1 dok

1 dok

100

2

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD

15 kegiatan

9 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

100

3 kegiatan

15 kegiatan

100

14

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

3

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

4

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

6 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

2 dok

6 dok

100

XI

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Cakupan Perencanaan Ekonomi Daerah

1

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun

3 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

3 dok

100

2

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok

-

1 dok

1 dok

100

1 Dok

2 dok

100

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

4 dok

2 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

4 dok

100

4

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Masyarakat

Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan Kesra

Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu

5 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

15

1

XII

1

XIII

1

2

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

5 dok

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

1 dok

100

25 keg

100

Program Perencanaan Sosial Budaya:

Cakupan perencanaan Sosial Budaya

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan & Sosbud disusun tepat waktu

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Ruang Terbuka Hijau Ibu Kota Kecamatan (RTH IKK) di Kab. Malang.

1 dok

-

1 dok

1 dok

100

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SUmberdaya Alam disusun tepat waktu (al kegiatan: Jalan Lintas Selatan (JLS), Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Dana Alokasi Khusus (DAK), BK & Tugas Pembantuan (TP).

25 kegiatan

15 keg

5 keg (1 dok)

5 keg (1 dok)

100

5 keg

16

1

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 (5+7+9)

11 (10/4)

XIV

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat

1

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

10 dok

6 dok

2 dok

2 dok

100

2 dok

10 dok

100

2

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5 dokumen

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

3

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5 dokumen

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100

17 Pada penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian indikator kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan satuan indikator yang terukur (seperti dokumen, kali, bulan, orang)

agar

lebih

spesifik

dan

menggambarkan

pembelanjaan

anggaran yang sesungguhnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu : a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; c. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan; d. Melaksanakan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

tingkat

kabupaten; e. Mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha; f. Mengadakan sosialisasi

dan diseminasi

produk

perencanaan

(jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis); g. Menyusun dan menyediakan data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan; h. Menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan. Dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan

maka

telah

dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016, serta Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030. Mengacu pada fungsi yang lain, pelaksanaan fungsi koordinator pada beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lintas S atuan Kerja Pemerintah Daerah, seperti dana Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, serta program pengentasan kemiskinan

melalui

Kabupaten Malang.

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

18 Sebagai penyedia data statistik dan informasi perencanaan pembangunan maka telah dihasilkan produk berupa Buku Hasil-hasil pembangunan,

Buku

Kabupaten

Malang

Dalam

Angka,

Buku

Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, serta data/informasi pembangunan lainnya, yang diterbitkan secara berseri setiap tahun. Selain itu dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 indikator sasaran terdiri dari: 1. Terwujudnya

kuantitas

dan

kualitas

dokumen

perencanaan

Bappeda; 2. Terwujudnya partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). 3. Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan akuntabel sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 berikut ini:

19 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Malang No.

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK/IKU

1

2

3

4

1.

Terwujudnya Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda

-

Persentase dokumen perencanaan yang dan a. berkualitas disusun sesuai kriteria yang ditetapkan Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti b. dalam KUA dibanding Jumlah total program RKPD

2.

3.

Terwujudnya Partisipasi Stakeholders dalam Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan akuntabel

-

-

Persentase usulan yang diakomodir dalam Forum SKPD

Tahun 2014 5

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 6 7

Tahun 2017 8

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015 9 10

Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 11 12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 dokumen 2 2 dokumen







3 dokumen 3 dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

175 program 176 program 175 program 176 program

175 program 175 program



175 program 175 program

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

2403 usulan 2403 usulan








100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase dokumen tahunan yang disusun 10 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen dan dipublikasikan 10 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

Catatan Analisis 13

Rata-rata capaian 100%


Ratarata capaian 95%


20 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, memiliki tugas pokok : a. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah; e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah; f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah; g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; h. Pengkoordinasian,

pengintegrasian,

sinkronisasi

pelaksanaan

kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah; i. Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah; j.

Penggunaan

dan

pelaksanaan

kerjasama

Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

dengan

masyarakat,

21 Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis,

Produktif,

Maju,

Aman, Tertib dan

Berdaya Saing

atau MANDEP MANTEB (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015) maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

bertanggungjawab

Kabupaten

terhadap

Malang

penyusunan

bertugas

dokumen

dan

perencanaan

pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek

yang

sinergis,

pelaksanaannya

partisipatif

diawali

dan

dengan

akuntabel,

yang

musyawarah

dalam

perencanaan

pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk penyelarasan

usulan

program/kegiatan

kecamatan

dengan

program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

maka

peran

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

mendukung

peningkatan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu

menyusun

dokumen

perencanaan

berkualitas secara sinergis, partisipatif dan

pembangunan

yang

akuntabel, maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada isu strategis yaitu masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring

dan

evaluasi

perencanaan

pembangunan

dan

masih

terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

22 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dengan mengacu tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Malang

berdasarkan

Peraturan

Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012, salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah seperti Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

dan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan regional, nasional maupun global dan diterbitkannya beberapa ketentuan yang ada, maka perlu kiranya ada beberapa penyesuaian strategi dan kebijakan, maka pada tahun Pembangunan

2016

ini

Daerah

dilaksanakan tahun

2016

Penyusunan Rencana Kerja yang

dalam

pelaksanaannya

diawali dengan musyawarah rencana pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat juga Penyusunan Buku

Disparitas

wilayah,

Penyusunan

naskah

akademis

dan

pengadaan pakaian seragam. Untuk kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah (Review implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) belum dilaksanakan evaluasi karena masih relevan untuk dilaksanakan. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut ini:

23 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2016 Bappeda Kab. Malang RKPD No

1

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian

2

3

4

5


Kab. Malang

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran


Kab. Malang

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar

1200 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik

Kab. Malang

Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun


Kab. Malang

Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun


Kab. Malang

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

Penyediaan Alat tulis Kantor

Kab. Malang

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

Pagu indikatif (Rp.)

Program/Kegiata n

Lokasi

6

7

8

Indikator kinerja

Target Capaian

Kebutuhan dana (Rp.)

9

10

11

1200 surat

12,332,000


Kab. Malang


35,000,000


Kab. Malang


6 rekening telepon

20,000,000


Kab. Malang


6 rekening telepon

6,600,000

12 kali

32,604,000


Kab. Malang


12 kali

137,920,000

1 paket

23,566,400


Kab. Malang


1 paket

38,953,300

1 paket

28,385,170


Kab. Malang


1 paket

28,967,900

Catatan Penting 12

24 1

2

2

3


Kab. Malang

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

4

5

6

7

8

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

1 paket

16,962,440


Kab. Malang

Kab. Malang

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

1 paket

3,206,060


Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

Kab. Malang

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang di beli

20 eksemplar

5,847,600

Penyediaan Makanan Minuman

Kab. Malang

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

59 pack

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Malang

Jumlah penugasan dinas ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Malang

Jumlah penugasan dinas dalam daerah

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kab. Malang



Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

17 orang

17 orang

12 Bln

10

11


1 paket

30,934,000

Kab. Malang


1 paket

3,100,000


Kab. Malang

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

20 eksemplar

3,000,000

103,455,000


Kab. Malang


59 pack

17,550,000

97,311,500


Kab. Malang


17 orang

103,732,000

120,000,000


Kab. Malang


17 orang

91,750,000


Kab. Malang



Kab. Malang


1 paket

11.650.000

65.500.000

9

12

25 1

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 lantai

3.040.000

6 Mobil 15 Sepeda Motor

80.000.000

1 lantai

11.100.000

57 set

11.062.500

5 Orang

3.650.000

Kab. Malang

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bappeda Kab. Malang

12 Bln

35,000,000


Kab. Malang

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Kab. Malang

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (6 unit) dan Roda 2 (15 unit)

12 Bln

45,000,000


Kab. Malang

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan


Kab. Malang

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

15,400,000


Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan


Kabupaten Malang

Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur


Kab. Malang


Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Kab. Malang

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli


Kab. Malang


Kab. Malang


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kab. Malang


Pendidikan dan pelatihan formal

Kab. Malang

Jumlah PNS yang menjadi peserta Diklat Formal


12 Bln

57 Orang

12,000,000

12

26 1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cakupan Laporan Kinerjaa dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang



Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17,250,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan kinerja bappeda yang disusun tepat waktu

1 Dok

15.343.000


Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran SKPD

17,250,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

2 Dok

15,378,000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2015

17,250,000

Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan

Kab. Malang

Jumlah laporan prognosis keuangan

2 Dok

8.640.000


Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun

17,250,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

1 Dok

15,378,000


Kab. Malang

1 Dok

2 Dok

2 Dok

1 Dok

12

27 1

6

7

2

3

4

Kab. Malang

Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kab. Malang

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Perubahan TA. 2016 & Kebijakan Umum APBD dan PPAS TA. 2017 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Program kerjasama pembangunan

Kab. Malang

Cakupan Kerjasama yang dilakukan


Kab. Malang

Jumlah koordinasi dan fasilitasi antar lembaga yang difasilitasi

Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga

Kab. Malang

Jumlah kegiatan fasilitasi dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah


5

6

7

8

9

10

11

Kab. Malang


100%

250,000,000

4 dok

250,000,000

275,000,000


4 dok

275,000,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen KUAPBD dan Perubahan tahun anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2017 yang disusun

100%

280,000,000

Program Kerjasama Pembangunan:

Kab. Malang


100%

280,000,000

130,000,000


Kab. Malang

Jumlah koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi

9 kali

75.000.000

150,000,000

Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga

Kab. Malang


3 keg

150,000,000

100%

9 kali

3 keg

12

28 1

2

8


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3

4

Kab. Malang

Cakupan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5

100%

5 keg

6

7

8

9

10

11

Kab. Malang

Cakupan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

100%

275,000,000

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5 keg

275,000,000

275,000,000


275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengaembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Malang

175,000,000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

200,000,000

12

29 1

9

2





3

4

Kab. Malang

Cakupan Perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

Jumlah Dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Malang

Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5

100%

1 dok

3 keg

1 dok

6

8

9

10

11

Kab. Malang


100%

1. 425,000,000

350,000,000


Kab. Malang

Jumlah Dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

350,000,000

375,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten malang Tahun 2017

Kab. Malang

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 keg

350,000,000

300,000,000

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017

Kab. Malang

Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

225,000,000

1. 425,000,000

7


12

30 1

2


3

Kab. Malang

4

Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5

2 dok

6

400,000,000

7

8

9

10

11

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok

266,805,000

Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Kab. Malang

Jumlah dokumen Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

86 dok

58,114,300

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes

Kab. Malang

Jumlah dokumen RPJMDes Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

378 dok

150,000,000

Fasilitasi Penyusunan RKPDes

Kab. Malang

Jumlah dokumen RKPDes Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

378 dok

150,000,000

Kab. Malang

Jumlah dokumen RPJM Pronangkis Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dok

125,000,000


Koordinasi Penyusunan RPJM Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJM Pronangkis)

12

31 1

10

2

Program Perencanaan Sosial Budaya

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud.

3

4

Kab. Malang

Cakupan Perencanaan Sosial Budaya

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

5

100%

1 dok

6

7

8

9

10

11

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016

Kab. Malang

Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

100,000,000

275,000,000


Kab. Malang


100%

275,000,000

275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud.

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

1 dok

75,000,000

Kab. Malang

Jumlah Capaian Indikator Kabupaten Sehat Tatanan Wiwerda yang dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu

4 Indikator Tatanan Wiweda

50,000,000

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Perencanaan Sosial Budaya Bidang Kesejahteraan Sosial Kab.Malang 20162020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dok

150,000,000

Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat Lintas Sektor

Koordinasi Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial

12

32 1

11

2

3

4


Kab. Malang



Kab. Malang

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

Jumlah dok. hasil evaluasi program dan kegiatan koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

Jumlah dokumen hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu



Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5

100%

1 dok

4 keg

1 dok

1 dok

6

1.125,000,000

125,000,000

7

8

9

10

11


Kab. Malang


100%

1.125,000,000


Kab. Malang

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu

1 dok

150,000,000

Kab. Malang

Jumlah Buku Penanggulangan Kemiskinan yang disusun dengan ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu

1 dok

150,000,000

Kab. Malang

Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu

1 dok

175,000,000

Kab. Malang

Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

300,000,000

250,000,000


165,000,000


285,000,000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

12

33 1

2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

12


Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

13

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

3

4

Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

Kab. Malang


Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu

Kab. Malang

Cakupan perencanaan pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

5

1 lap

100%

5 keg

100%

6

7

300,000,000

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Ekonomi

275,000,000


275,000,000

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

165,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar


8

9

10

11

Kab. Malang

Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan bidang Ekonomi disusun tepat waktu

1 dok

300,000,000

Kab. Malang


100%

275,000,000

Kab. Malang

Jumlah kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu

5 keg

275,000,000

Kab. Malang

Cakupan perencanaan pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

100%

175,000,000

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

50,000,000

12

34 1

14

2




3

4

Kab. Malang


Kab. Malang

Jumlah dokumen HasilHasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang


5

2 dok

1 dok

6

7

8

9


Kab. Malang


200,000,000


175,000,000


10

11

Kab. Malang

Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok

200,000,000

Kab. Malang


1 dok

100,000,000

Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

75,000,000

12

35 1

2


3

4

Kab. Malang


JUMLAH

5

1 dok

6

100,000,000

4,570,000,000

7


8

9

10

11

Kab. Malang


1 dok

125,000,000

JUMLAH

6,500,000,000

12

36 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan M asyarakat Bagian ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2015, yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai

dengan

tugas

dan

fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

bidang

perencanaan pembangunan daerah, maka dalam hal ini tidak ada usulan program/kegiatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 NO.

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

LOKAS I

INDIKATOR KINERJA

VOLUM E

CATATAN

2

3

4

5

6

NIHIL

37 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional tahun 2016, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan

ekonomi

dan

pengurangan

pengangguran

dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui: 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 3. Perluasan Lapangan Kerja; 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis; 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata; 9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur; 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; 11. Pemeliharaan

Kualitas

dan

Fungsi

Lingkungan

Hidup,

serta

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang; 12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik; 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial; 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;

38 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga; 16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia; 17. Peningkatan

Keamanan

dan

Ketertiban,

dan

Penanggulangan

Kriminalitas; Keterpaduan

perencanaan

wilayah

dilaksanakan

antara

teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa pokok-pokok pikiran kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah: 1. Dalam mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Bumi Agrowisata tidak cukup dengan dukungan fisik sarana dan prasarana, namun yang lebih utama kesadaran dan peran aktif pelaku pariwisata dan pertanian yang meliputi dunia industri, aparat maupun masyarakat; 2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka potensi sumber daya alam yang beragam (pertanian, perkebunan, perikanan, budaya dan pariwisata) dikelola secara terpadu lintas sektor dan lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah; 3. Meningkatnya upaya kelompok masyarakat untuk melestarikan budaya lokal, perlu mendapat apresiasi dan di dorong untuk dilaksanakan secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menggerakkan industry pariwisata; 4. Pesatnya pekembangan Bandara Abdurahman Saleh sebagai bandara komersial yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Malang Raya, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis agar Kabupaten Malang tidak hanya sekedar dilewati. Untuk itu kerjasama antar daerah

yang

saling

menguntungkan

perlu

dilaksanakan

dan

dituangkan dalam dokumen yang berkekuatan hukum; 5. Bidang

Bina

Marga

sebagai

pendukung

utama

pertumbuhan

ekonomi membutuhkan biaya yang tidah sedikit, untuk itu agar dilaksanakan dengan proposional dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar peningkatan kualitas jalan di wilayah Kabupaten Malang seimbang dengan daerah lain; 6. Adanya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai unsur penyumbang pendapatan daerah bukan sebaliknya menjadikan beban keuangan daerah;

39 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Malang yaitu : “MENJADI

LEMBAGA

PROFESIONAL

PERENCANA

DALAM

YANG

KAPABEL

MEMPERSIAPKAN

DAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH.” Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk

mewujudkan

visi. Misi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel. 3.2.1 Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Sesuai dengan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah maka tujuan Rencana Kerja yaitu : a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian

dan

evaluasi

kebijakan

dan

perencanaan

pembangunan. b. Meningkatkan sistem pendataan/informasi/data statistik. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran Rencana Kerja yaitu : a. Terwujudnya kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda; b. Terwujudnya

partisipasi

stakeholders

dalam

proses

perencanaan pembangunan (Musrenbang). c. Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan akuntabel.

40 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, maka pada tahun 2016 terdapat usulan program/kegiatan sebanyak 14 program dan 48 kegiatan, termasuk kegiatan rutin. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Program Pengembangan Data/Informasi. 3. Program Kerjasama Pembangunan. 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya. 7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.2 Kegiatan 1. Penyusunan

dan

Pengumpulan

Data

Informasi

Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan. 2. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha atau Lembaga. 3. Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga. 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

41

5. Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi. 6. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 7. Koordinasi

Perencanaan

Air

Minum,

Drainase

dan

Sanitasi

Perkotaan. 8. Monitoring,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam. 9. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 10. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 11. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 12. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban. 13. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD. 14. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes. 15. Fasilitasi Penyusunan RKPDes. 16. Koordinasi

Penyusunan

RPJM

Program

Penanggulangan

Kemiskinan (RPJM Pronangkis). 17. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016. 18. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

(Bid.

Pemerintahan

dan

Sosbud). 19. Rakor Kabupaten Sehat Lintas Sektor. 20. Koordinasi Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial. 21. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. 22. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 23. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. 24. Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan. 25. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Bid. Perencanaan Ekonomi). 26. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. 27. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah. 28. Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto.

42 29. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 30. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 31. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 32. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 33. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 34. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 35. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 36. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 37. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan. 38. Penyediaan Makanan dan Minuman. 39. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 40. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 41. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya. 42. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 44. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor. 45. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. 46. Penyusunan Laporan Prognosis. 47. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 48. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan mendukung

Badan

Perencanaan

program

responsif

Pembangunan

gender

adalah

Daerah

yang

penyelenggaraan

Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Musyawarah

koordinasi pemerintah,

Rencana

perencanaan swasta,

antar

organisasi

Pembangunan pelaku wanita,

merupakan

pembangunan Pendidikan

baik

forum unsur

Kesejahteraan

Keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan adalah untuk merumuskan skala prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, komposisi peserta laki-laki dan perempuan

43 yaitu 70% dan 30%, dimana setiap kecamatan mengirimkan 3 delegasi terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan. Selain

itu

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

juga

mengkoordinir kegiatan Tugas Pembantuan/dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus tahun 2016. Program dan Kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

44

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bappeda Kab. Malang

Rencana tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outc omes) dan Kegiatan (output)

2

3

1 1.

Urusan Wajib

1.06

Perencanaan Pembangunan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Ket.

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

9

10





1200 surat

12,332,000

1300 surat

13.000.000



6 rekening telepon

6,600,000

6 rekening telpon

6,600,000



12 kali

137,920,000

12 kali

137,920,000



1 paket

38,953,300

1 paket

38,953,300



1 paket

28,967,900

1 paket

28,967,900

475.407.200

11

45 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1 paket

30,934,000

1 paket

30,934,000



1 paket

3,100,000

1 paket

3,100,000



20 eks

3,000,000

20 eks

3,000,000



59 pack

17,550,000

59 pack

17,550,000



17 orang

103,732,000

17 orang

103,732,000



17 orang

91,750,000

17 orang

91,750,000





105.790.000

1 paket

11.650.000

1 paket

11.650.000

11

46 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.040.000

1 lantai

3.040.000

80.000.000

11.100.000



1 lantai




80.000.000




1 lantai

11.100.000

1 lantai









11.062.500

57 set

11.062.500

57 set

11.062.500

3.650.000

5 orang

3.650.000

5 orang

3.650.000

11

47 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





1 Dok

15.343.000

1 Dok

15.343.000



2 Dok

15,378,000

2 Dok

15,378,000



2 Dok

8.640.000

2 Dok

8.640.000



1 Dok

15,378,000

1 Dok

15,378,000



Kab. Malang

100%

250,000,000

PAD

100%

325,000,000


Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2017 dan KUA-PPAS perubahan tahun 2016.

Kab. Malang

4 dok

250,000,000

PAD

4 dok

325,000,000

1.06.1.06.15.

1.06.1.06.15.02

54.739.000

11

48 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.06.1.06.16. Program kerjasama pembangunan


Kab. Malang

100%

280,000,000

PAD

100%

300,000,000

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga


Kab. Malang

3 keg

150,000,000

PAD

3 keg

160,000,000


Jumlah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang difasilitasi

Kab. Malang

9 kali

130,000,000

PAD

9 kali

140,000,000


Cakupan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

100%

650,000,000

PAD

100%

775,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kab. Malang

5 kegiatan

275,000,000

PAD

5 kegiatan

350,000,000

1.06.1.06.16.03.

1.06.1.06.16.06.

1.06.1.06.18.

1.06.1.06.18.04.

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Malang

175,000,000

175,000,000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

200,000,000

250,000,000

11

49 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100%

2.160.000.000

1.06.1.06.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Kab. Malang

100%

1,774,919,300

PAD


Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

350,000,000

PAD

-

Sosialisasi RPJMD Th 2-162020

Jumlah sosialisasi RPJMD yang dilaksanakan

Kab. Malang

15 kali

-

PAD

250.000.000

Review RPJPD

Jumlah dokumen RPJPD yang direview

Kab. Malang

1 Dok

-

PAD

250.000.000

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

100,000,000

PAD

1 dok

150,000,000


Jumlah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Malang

3 keg

350,000,000

PAD

3 keg

400,000,000


Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

2 dok

266,805,000

PAD

2 dok

280,000,000

1.06.1.06.21.05.

1.06.1.06.21.08.

1.06.1.06.21.09.

1.06.1.06.21.12.

11

50 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Jumlah Dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

225,000,000

1 dok

250,000,000

Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Jumlah Dokumen Rancangan Renja SKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

86 dok

58,114,300

86 dok

60,000,000

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes

Jumlah dokumen RPJMDes disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

378 dok

150,000,000

378 dok

200,000,000

Fasilitasi Penyusunan RKPDes

Jumlah dokumen RKPDes disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

378 dok

150,000,000

378 dok

170,000,000

Koordinasi Penyusunan RPJM Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJM Pronangkis)

Jumlah dokumen RPJM Pronangkis Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

125,000,000

1 dok

150,000,000



Kab. Malang

100%

1.125,000,000

PAD

100%

1.187.500.000


Jumlah Dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

125,000,000

PAD

1 dok

137,500,000

1.06.1.06.22.

1.06.1.06.22.02.

11

51 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.06.1.06.15.03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

285,000,000

PAD

1 dok

300.000,00


Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

165,000,000

PAD

1 dok

175.000,00


Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

250,000,000

PAD

1 dok

275,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi Bidang ekonomi yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

300,000,000

PAD

1 dok

300,000,000



Kab. Malang

100%

275,000,000

PAD

100%

315.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (bid. Sosbud)

Jumlah dokumen hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dok

75,000,000

PAD

1 dok

80.000,00

1.06.1.06.22.04.

1.06.1.06.22.06.

1.06.1.06.22.08.

1.06.1.06.23.

1.06.1.06.23.04.

11

52 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat Lintas Sektor

Jumlah capaian indikator Kabupaten Sehat Tatanan Wiwerda yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

Kab. Malang

4 Indikator tataanan wiwerda

50.000.000

75.000.000

Koordinasi Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen perencanaan sosial budaya Bidang Kesejahteraan Sosial Kab.Malang Th 2016-2020

Kab. Malang

1 Dok

150.000.000

160.000.000

Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam (SDA)


Kab. Malang

100%

275,000,000

PAD

100%

300.000,00

Monevpor Perencanaan Praswil dan SDA

Jumlah kegiatan koordinasi, monevpor perencanaan Praswil dan SDA disusun tepat waktu.

Kab. Malang

5 Keg

275.000.000

PAD

5 keg

300.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Kab. Malang

100%

50.000,00

PAD

100%

60.000.000


Jumlah dokumen studi Environment Health Risk Assesment (EHRA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 Dok

50.000.000

PAD

1 Dok

60.000,00

1.06.1.06.24.

1.06.1.06.24.03

1.06.1.06.24.

1.06.1.06.24.03

11

53 1 1. 1.23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Urusan Wajib Statistik

1.23.1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah


Kab. Malang

100%

500,000,000

PAD

100%

530.000.000


Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

2 dok

200,000,000

PAD

2 dok

220,000,000


Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

2 dok

175,000,000

PAD

2 dok

185.000,00



Kab. Malang

1 dok

125,000,000

PAD

1 dok

125,000,000





1.23.1.06.15.01.

1.23.1.06.15.02.

1.23.1.06.15.03.

475.407.200

1200 surat

12,332,000

1300 surat

13.000.000

11

54 1

2

3

4

5

6

6 rekening telepon

7

8

9

10

6,600,000

6 rekening telpon

6,600,000





12 kali

137,920,000

12 kali

137,920,000



1 paket

38,953,300

1 paket

38,953,300



1 paket

28,967,900

1 paket

28,967,900



1 paket

30,934,000

1 paket

30,934,000



1 paket

3,100,000

1 paket

3,100,000



20 eks

3,000,000

20 eks

3,000,000

11

55 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



59 pack

17,550,000

59 pack

17,550,000



17 orang

103,732,000

17 orang

103,732,000



17 orang

91,750,000

17 orang

91,750,000





1 paket

11.650.000

1 paket

11.650.000



1 lantai

3.040.000

1 lantai

3.040.000




80.000.000


80.000.000

105.790.000

11

56 1

2

3















4

5

6

1 lantai

11.100.000

7

8

9

10

1 lantai

11.100.000

11.062.500

57 set

11.062.500

57 set

11.062.500

3.650.000

5 orang

3.650.000

5 orang

3.650.000

54.739.000

1 Dok

15.343.000

1 Dok

15.343.000

11

57 1

2

3


5

6


2 Dok





JUMLAH

4

9

10

15,378,000

2 Dok

15,378,000

2 Dok

8.640.000

2 Dok

8.640.000

1 Dok

15,378,000

1 Dok

15,378,000

6.500.000.000

7

8

JUMLAH

6.603.148.700

11

58 BAB V PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung

jawab

masyarakat

pemerintah

dengan

dalam

keterlibatan

mengadopsi

lebih

banyak

berbagai pelaku

kebutuhan

pembangunan

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan. Pada tahun 2016 terdapat program/kegiatan sebanyak 13 program dan

39

kegiatan.

program/kegiatan

Jika terjadi

dalam

proses

perubahan

perkembangan

disebabkan

adanya

pelaksanaan kebijakan-

kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2016

ini

dibuat

untuk

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016. Demikian untuk dilaksanakan. D

2010 BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents