RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/

/KEP/421.013/2015

TENTANG PENGESAHAN

RANCANGAN

RENCANA

KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2016. Rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Rencana Kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang, salah satu SKPD yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.

Rencana

Kerja

Badan

Perumahan

Kabupaten

Malang

merupakan

penerjemahan dari visi, misi serta program Rencana Kegiatan yang dituangkan

dalam

rencana

strategis

(renstra)

sebagai

landasan

operasional untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan penetapan kinerja (tapkin) yang menjadi prioritas penanganan.

2 2.

Rencana Kerja merupakan acuan Badan Perumahan Kabupaten Malang untuk menentukan

program dan kegiatan pada Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta perencanaan program kegiatan sehingga menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016; 3.

Rencana

Kerja

Badan

Perumahan

Kabupaten

Malang

merupakan

instrumen dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanakan program. Hal ini

perlu

dibuat

untuk

mengukur

capaian

kinerja

yang

telah

diprogramkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Rencana Kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2016 mengacu

kepada

Rencana

Kerja

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat Tahun 2016 dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2016, serta pada visi dan misi Kabupaten Malang. Tahapan

penyusunan

hingga

penetapan

dokumen

Renja

Badan

Perumahan mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pembangunan

perumahan

akan

mempunyai

dampak

terhadap

peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena ada multiplier effect

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

dan

pengembangan

wilayah,

peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Issue strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung

oleh

prasarana,

sarana

dan

utilitas

yang

memadai,

serta

penanganan permukiman kumuh. Sasaran

umum

pembangunan

perumahan,

pembangunan

kawasan

permukiman adalah meningkatkan akses untuk rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure). Pembangunan

perumahan

dan

permukiman

kebijakan, strategi dan program, kegiatan

dilandasi

oleh

suatu

yang komprehensif dan terpadu

sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Kabupaten Malang dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.

3

I.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13.1/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah

Tahun 2008 tentang diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Bupati Malang nomor 22 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Badan Perumahan Kabupaten Malang; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/571/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; I.3.

Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah : a. Menjabarkan arah rencana kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang selama satu tahun kedepan; b. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran / dana untuk memenuhi

pelaksanaan

program

kegiatan

Badan

Perumahan

Kabupaten Malang selama satu tahun berjalan; c. Sebagai landasan dan sekaligus tolok ukur kinerja Badan Perumahan Kabupaten Malang. Adapun Tujuannya adalah : a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perumahan Kabupaten Malang; b. Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang; c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

5 I.4. Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Perumahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang

I.2

Landasan Hukum

I.3

Maksud dan Tujuan

I.4

Sistematika Penyusunan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014-2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perumahan Tahun 2014-2015 dan Capaian Renstra Badan Perumahan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perumahan 2.3. Isu-isu

penting

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Badan

Perumahan 2.4. Review terhadap RKPD BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, Daerah 3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. 3.1.2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.1.3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 tahun 2012 tentang Rencana Strategi Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014 3.1.4. Peraturan

Bupati

Malang Nomor

22

Tahun

2013

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perumahan 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perumahan 3.2.1. Tujuan 3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Badan Perumahan BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

PENUTUP

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 - 2015 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang

Tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja Tahun Anggaran

2014 dan Realisasi Capaian Renstra Badan Perumahan Kabupaten Malang tahun 2011-2015 Program kegiatan yang ada di Badan Perumahan Kabupaten Malang sudah terlaksana dengan baik, adapun program-program tersebut antara lain Evaluasi Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.242.910.909,00, realisasi sebesar Rp 1.001.292.728,00 (capaian realisasi sebesar 10,83%). Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 323.889.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 320.535.000,00 (capaian realisasi sebesar 98,96%). Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah merupakan bentuk kesinambungan dan realisasi dari program tahun 2014. Secara umum capaian kinerja tahun 2014 telah mencapai 100%, walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai target sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 2.1. Adapun kegiatan yang belum bisa tercapai dengan maksimal antara lain: 1) Program Pengembangan Perumahan  Pembangunan

PSU

perumahan

swadaya,

merupakan

program

Kementerian Perumahan Rakyat, sumber dana APBN tahun 2013, sehingga program tidak berjalan rutin setiap tahun.  Kajian tentang PSU perumahan swadaya, belum dapat alokasi anggaran.  Rehabilitasi

PSU

perumahan

swadaya

dengan

bentuk

kerjasama

kemitraan, belum dapat alokasi anggaran.  Pembangunan perumahan PNS, mengalami keterlambatan terhadap pemasaran sehingga mempengaruhi proses pembangunannya.  PSU

kawasan

petunjuk

teknis

perumahan

dan

Kementerian

fleksibel terhadap kondisi daerah.

permukiman,

Perumahan

disebabkan

Rakyat

bersifat

karena kurang

7  Penanganan lingkungan perumahan & permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK). merupakan program Kementerian Perumahan Rakyat, mendapatkan dana APBN tahun 2010 dan 2011, sehingga program tidak berjalan rutin setiap tahun. 2) Program pemberdayaan komunitas perumahan 

Fasilitasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan, prioritas pelaksanaan diawali tahun anggaran 2014.



Sosialisasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan prioritas pelaksanaan diawali tahun anggaran 2014.



Kajian tentang bantuan rusunawa, program tidak berjalan rutin setiap tahun. Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sederhana

Sehat

(Pendamping DAK + BOP) memperoleh alokasi anggaran Rp 1.177.276.090,90 dengan realisasi Rp. 345.313.672,00 (capaian realisasi 29,33%). Capaian kinerja terkait program pengembangan perumahan yang dilaksanakan Badan Perumahan tahun 2014 mencakup: 1. Pembangunan Drainase di 1 lokasi perumahan : -

Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen

2. Pembangunan Tandon Air dan Jaringan Air Bersih di 1 lokasi perumahan : -

Perumahan

Puri

Wikan

(Bumi

Perkasa

Regency),

Kecamatan

Karangploso. Pembangunan Penerangan Jalan Umum di 5 (lima) lokasi perumahan: -

Perumahan

Puri

Wikan

(Bumi

Perkasa

Regency),

Kecamatan

Karangploso. -

Perumahan Karangploso View, Kecamatan Karangploso.

-

Perumahan Malang Anggun Sejahtera, Kecamatan Lawang Alokasi Anggaran Program kegiatan Badan Perumahan Kabupaten

Malang Tahun 2015

Rp.10.441.697.288,15 yang meliputi : Program

Pengembangan Perumahan adalah sebagai (Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat DAK) memperoleh alokasi anggaran Rp 10.241.776.288,15 (sedang proses pelaksanaan). Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp.

82.019.000, dan Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan Rp. 117.902.200. Program yang belum mencapai target rencana strategis tahun 20112015, diprogramkan pada tahun selanjutnya yaitu tahun

2016 dan 2017.

8 Tabel 2.1 Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Badan Perumahan Kabupaten Malang

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan

1

Indikator Kinerja Program(Outcomes) Kegiatan (Output)

2

1.04

Urusan Wajib

1.04

Bidang Perumahan

1.04.1.04.01.01

Program

Pelayanan

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 20112015)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran kegiatan s/d th 2013

4

5

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

6

7

8=(7/6)

Target Program/ Kegiatan Th 2015

9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra SKPD s/d th

Realisasi Capaian

Tk. Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Kinerja pelayanan

Administrasi

administrasi perkantor

Perkantoran

an yang tertib & lancar.

 Penyediaan jasa

Tersedianya jasa

komunikasi,

komunikasi, sumber

sumber daya air

daya air & listrik

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

54 bulan

100 %

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

54 bulan

100%

dan listrik  Penyediaan jasa administrasi

Tersedianya jasa administrasi keuangan

keuangan

8

9

Kode


1

2

 Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan kompo


3

Tersedianya jasa



4

5


Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tk. Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

54 bulan

100 %

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

54 bulan

100 %

50 bk

50 bk

100 %

193 bk

100 %

kebersihan kantor Tersedianya komponen

nen instalasi

instalasi listrik/ penera

listrik/

ngan bangunan kantor

penerangan bangunan kantor  Penyediaan bahan

Tersedianya bahan

bacaan &

bacaan dan peraturan

peraturan

perundang-undangan

230 bk

140 bk

50 bk

perundangundangan

9

10

Kode


1

2

 Rapat-rapat

1.04.1.04.01.02


3

Terlaksananya rapat-

koordinasi dan

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

konsultasi keluar

daerah

daerah

Program

Penigkatan sarana dan

Peningkatan Sarana

prasarana aparatur



4

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan Th 2015


Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

122 kl

48 kl

24 kl

24 kl

100 %

24 kl

96 kl

100 %

44 unit

18 unit

8 unit

8 unit

100 %

8 unit

34 unit

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

54 bulan

100 %

32 unit

100%

dan Prasarana Aparatur  Pengadaan

Tersedianya

perlengkapan

perlengkapan gedung

gedung kantor

kantor

 Pemeliharaan rutin/ berkala

Pemeliharaan rutin

60 bulan

48 bulan

berkala gedung kantor

gedung kantor  Pemeliharaan rutin/ berkala

Tersedianya

50 unit

14 unit

10 unit

9 unit

90 %

9 unit

pemelihara an

10

11

Kode


1


2

3

kendaraan dinas/

rutin/berkala kendara

operasional

an dinas/operasional

 Pemeliharaan

Tersedianya

rutin/ berkala

pemeliharaan

peralatan gedung

rutin/berkala gedung

kantor

kantor

1.04.1.04.01.03. Program



4



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

55 unit

20 unit

10 unit

10 unit

100 %

10 unit

40 unit

100 %

-

14 org

18 org

25 org

138 %

35 org

74 org

100 %

Jumlah pakaian

Peningkatan Disiplin

khusus yang

Aparatur

disediakan SKPD untuk hari-hari tertentu

 Pengadaan

1.04.1.04.01.05

Jumlah pengadaan

pakaian khusus

pakaian olah raga dan

hari-hari tertentu

pakaian batik

Program

Jumlah aparatur yang

peningkatan

mengikuti pelatihan

11

12

Kode


1

2

kapasitas sumber




4

74 org

3



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

2 org

1 org

1 org

100 %

2 org

5 org

6,7%

40 laporan

100%

dan kursus-kursus

daya aparatur  Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

1.04.1.04.01.06

Program

Jumlah sistem

peningkatan

pelaporan capaian

pengembangan

kinerja dan keuangan

system pelaporan

yang tersusun

capaian kinerja dan keuangan  Penyusunan

Terlaksananya

50

laporan capaian

penyusunan laporan

laporan

kinerja dan

capaian kinerja &

ikhtisar kinerja

ikhtisar kinerja SKPD

20 laporan

10 laporan

10 laporan

100 %

10 laporan

SKPD

12

13


Kode

1


2





4

5

3

Penyusunan

Terlaksananya

10

pelaporan

pelaporan keuangan

laporan

keuangan akhir

akhir tahun

4 laporan


Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

6

7

8=(7/6)

100 %


9

2 laporan


Realisasi Capaian

Tk. Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

8 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

1 Desa

2 Desa

0 Desa

0%

0

1 Desa

10%

0

3 Kec.

7 Kec

100%

7 Kec.

14 Kec.

100 %

tahun 1.04.1.04.01.15

Program Pengem-

Meningkatnya keter-

bangan Perumahan

sediaan rumah layak huni bagi masyarakat

 Peningkatan PSU

Jumlah prasarana,

untuk perumahan

sarana dan utilitas

swadaya

perumahan swadaya

10 Desa

yang tertata dengan baik  Sosialisasi tentang prasarana, sarana

Tersosialisasikannya

10 Kec

tentang prasarana,

13

14

Kode

1



4

Tersedianya kajian

5 studi

PSU perumahan

tentang PSU

kasus

swadaya

perumahan swadaya



2

& utilitas (PSU)

3



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

0

1 studi

0

0

1 studi

1 studi

20%

kasus

kasus

sarana dan utilitas (PSU)

 Kajian tentang

 Rehabilitasi PSU

Tersedianya

perumahan

rehabilitasi PSU

swadaya dengan

perumahan swadaya

bentuk kerjasama

dengan bentuk

kemitraan

kerjasama kemitraan

 Sosialisasi Perbup RP4D/RP3KP

Tersosialisasikan

kasus

10 Desa

1

1 Desa

0

0%

2 Desa

1 Desa

10%

1 kegiatan

1

0

0

0

0

0

100%

regulasi perbup RP4D/RP3KP

14

15

Kode





4



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 kegiatan

1 kegiatan

0

0

0

0

1 kegiatan

100%

413 unit

0

50 unit

72 unit

144%

0 unit

176 unit

42,6%

Tersedianya

3

3

1

1

1

5

pembangunan

perencanaan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

Kegiatan

100 %

kegiatan

kegiatan

167%

perumahan PNS

perumahan PNS 100 unit

0 unit

0%

50 unit

50 unit

12,5%

0 kegiatan

0 kegiatan

0%

0 kegiatan

0 kegiatan

0%

1

2

3

 Land banking

Tersedianya kajian

perumahan

pencadangan lahan untuk perumahan

 Pembangunan perumahan PNS

Terlaksananya pembangunan perumahan PNS

 Perencanaan &

 Fasilitasi dan

Terlaksananya

stimulasi kawasan

fasilitasi dan stimulasi

khusus nelayan

kawasan khusus

400 unit

nelayan  Kajian perencanaan

Terlaksananya kajian

4 kegiatan

0 kegiatan

perencanaan kawasan

15

16

Kode


1

2

kawasan khusus


3



4

17.800



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

3936 unit

3500 unit

100 unit

2,85 %

100 unit

4136 unit

23,2 %

8276 unit

4279 unit

1224 unit

230 unit

18,79 %

72 unit

4509 unit

54,48%

40 Ha

20 Ha

10 Ha

-

0

0

20 Ha

50%

khusus nelayan

nelayan  PSU kawasan

Terlaksananya

perumahan dan

fasilitasi dan stimulasi

permukiman

kawasan perumahan Fasilitasi DAK

unit

perumahan dan kaw.permukiman  Penanganan

Terlaksananya pena-

lingkungan

nganan lingkungan

perumahan &

perumahan &

permukiman

permukim an kumuh

kumuh berbasis

berbasis kawasan

kawasan (PLP2K-

(PLP2K-BK)

BK)

16

17

Kode

1



2

 Kajian dan

3

Terlaksananya kajian

perencanaan

dan perencanaan

kawasan kumuh

kawasan kumuh

 Sosialisasi dan

Terlaksananya sosiali-

stimulasi kawasan

sasi dan stimulasi

khusus nelayan

kawasan khusus



4



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

4 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

1 kegiatan

3 kegiatan

75%

4 kegiatan

0 kegiatan

0%

0 kegiatan

0 kegiatan

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

100 %

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1365 KK

350 KK

1197 KK

342%

400 KK

2.962 KK

169%

0 kegiatan

0 kegiatan

0%

nelayan  Penyelenggaraan Adiupaya Puritama

Terlaksanakannya penilaian

Adiupaya

Puritama 1.04.1.04.01.16

Program lingkungan

Meningkatnya kualitas

sehat perumahan

lingkungan di kawasan perumahan

 Program

Jumlah

penyelenggaraan

swadaya

perumahan

huni

rumah yang

1750 KK

layak

17

18

Kode


1


2

rumah

swadaya sehat

dan

 Kajian

tentang sehat

&

Terlaksananya sosialisa

si

17 Kec.

 Penyusunan

dan

pengelolaan

data

perumahan

Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

14 Kec.

3 Kec.

7 Kec

233%

7 Kec.

28 Kec

164%

0

0%

tentang

rumah swadaya yang

Terlaksananya

kajian

tentang rumah sehat &

5

objek

studi kajian

1

objek

studi kajian

1

objek

studi kajian

Terlaksananya

15 Kec

penyusunan

1

0bjek

studi kajian

studi kajian

3 Kec

33 Kec

20%

33 Kec

3 Kec

15 Kec

500%

220 %

pengelolahan data base

huni

tidak layak huni (tiap

anggaran 3 kec.)

studi

objek

&

perumahan

tahun

objek

0

kajian

rumah tidak layak (tiap



Target

layak huni

layak huni

base

4


sehat dan layak huni

layak huni

rumah


3

 Sosialisasi tentang yang


tahun

rumah

anggaran

tiga

kecamatan)

18

19

Kode


1


2


4

5

3

 Kajian tentang ban tuan


untuk

Terlaksananya

kajian

tentang bantuan untuk

peningkatan

peningkatan kualitas &

kualitas dan pem

pembangunan

bangunan

bagi MBR

baru

5

studi

kasus

0

studi

kasus


Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

6

7

8=(7/6)

0

studi

kasus

0

studi

0%

kasus



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

0

studi

kasus

0

studi

0

kasus

baru

rumah bagi MBR  Pendampingan

Terlaksananya

kegiatan sertifikasi

pendampingan

Hak

kegiatan

atas

Tanah

10 Kec.

sertifika

1 Kec.

2 Kec.

0 Kec.

0%

6 Kec.

7 Kec.

100%

si

(SHAT) masyarakat

Hak atas Tanah (SHAT)

berpenghasilan

masyarakat

ber-

rendah (MBR)

penghasilan

rendah

(MBR)

19

20

Kode


1

2

3

 Rehabilitasi

Terlaksananya

swadaya


4



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

750 KK

0 KK

565 KK

565 KK

100 %

1.070 KK

1635 KK

218 %

1 kegiatan

0

1 Kegiatan

100%

0

1 Kegiatan

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

0%

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

rehabilitasi perumahan

perumahan

1.04.1.04.01.17



dengan

swadaya

dengan

bentuk kerjasama

bentuk

kerja

kemitraan

kemitraan.

sama

Program pemberdayaan komunitas

peruma

han  Sosialisasi

Tersosialisasikannya

mengenai

pembangunan

rusunawa

susun

rumah sewa

(rusunawa) pekerja

1 kegiatan

bagi

dan

buruh

Terlaksananya

kajian

wanita.  Kajian

tentang

pembangunan

0 kegiatan

tentang pembangunan

20

21

Kode


1


2

3

rusunawa  Kajian



4



Realisasi Capaian

Tk. Capaian

Target

Realisasi

Tk.

Renja

Renja

Realisasi

Th 2014

Th 2014

(%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

4 Kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

0%

0 kegiatan

0 kegiatan

0%

2 TB

2 TB

0 TB

0 TB

0%

0 TB

2 TB

100%

4

2 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 kegiatan

4 Kegiatan

100 %

rusunawa tentang

bantuan rusunawa

Terlaksananya tentang

kajian bantuan

rusunawa  Bantuan Stimulan Rusunawa  Sosialisasi mengenai

Terlaksananya rumah

umum tapak

sosialisasi

mengenai

Kegiatan

rumah umum tapak

21

22 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perumahan Kinerja Badan Perumahan berdasarkan Indikator Kinerja utama dan Standar Pelayananan Minimal (SPM), anatara lain sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja utama Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 a) Rasio peningkatan ketersediaan rumah layak huni b) Rasio backlog perumahan 2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan. a) Cakupan ketersediaan rumah layak huni b) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau c) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman dengnan didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memenuhi ketentuan teknis. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Malang pada akhir tahun 2014 adalah 88,14% dan diproyeksikan pada akhir tahun 2015 persentase rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang diharapkan menjadi 88,46 %. Data tersebut diperoleh dari pengumpulan data kecamatan dengan rumusan perhitungan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah rumah di Kabupaten Malang, (sesuai tabel 2.2.). Rasio backlog di Kabupaten Malang pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 6,6 % dan diproyeksikan pada akhir tahun 2015 persentase backlog di Kabupaten Malang menjadi 6,5% (semester 2). Data tersebut diperoleh

dari

pengumpulan

data

kecamatan

dengan

rumusan

perhitungan jumlah rumah tangga di Kabupaten Malang yang belum memiliki

rumah

dibandingkan

dengan

jumlah

rumah

tangga

di

Kabupaten Malang, (sesuai tabel 2.2.). Persentase rumah tidak layak huni dan persentase backlog yang ada ini

menggambarkan bahwa penanganan Perumahan di Kabupaten

Malang

harus

mendapatkan

perhatian

dengan

sungguh-sungguh.

Adapun langkah-langkah Badan Perumahan untuk menyelesaikan hal tersebut melakukan beberapa kegiatan, antara lain: -

Kegiatan Bantuan Prasarana dan Sarana Utilitas baik dari sumber dana DAK dan APBN;

-

Pembangunan Perumahan PNS;

-

Klinik Rumah Sehat;

-

Bantuan Sertipikasi Hak Atas Tanah;

22

23 -

Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Badan

Perumahan

Kabupaten

Malang

dalam

melaksanakan

program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 dengan alokasi anggaran sebagai berikut Rp. 13.198.309.219,90; dan pada Tahun Anggaran 2015 Rp.10.441.697.688,15 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun demikian dengan upaya yang sungguh-sungguh pada akhirnya mulai tahun 2010 sampai dengan 2014, Badan Perumahan Kabupaten Malang secara berturut-turut meraih penghargaan Adi Upaya Puritama dari Kementerian Perumahan Rakyat, walaupun dukungan anggaran yang ada belum meningkat secara signifikan

23

24 Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

24

25 2.3. Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Badan

Perumahan Capaian kinerja Badan Perumahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan

Pembangunan

Permukiman dan

di

Daerah)

Pengembangan

atau

RP3KP

Perumahan

dan

(Rencana Kawasan

Permukiman) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengukur kepuasan pelayanan bidang Perumahan kepada masyarakat. Nilai IKM Badan Perumahan Kabupaten Malang tahun 2014 adalah 76,05 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pelayanan oleh Badan Perumahan kepada masyarakat relatif Baik. 2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tupoksi Pembangunan

perumahan

dan

kawasan

permukiman

telah

menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Malang kewajiban

untuk

memfasilitasi

kebutuhan

dasar

memiliki

tersebut

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

seperti tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permasalahan yang ada di Badan Perumahan Kabupaten Malang berdasarkan Tupoksi adalah : 1. Kurangnya data-data yang diperlukan guna penyusunan Indeks Keterjangkauan (IK) antara lain data harga rumah standar RST, data harga lahan dan data harga material pokok; 2. Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D/ RP3KP); 3. Terbatasnya

data

perumahan

khususnya

tentang

status

kepemilikan dan kebutuhan rumah; 4. Keterbatasan penyediaan rumah; 5. Makin meningkatnya rumah

yang

tidak

jumlah rumah tangga yang menempati layak

huni

dan

tidak

didukung

oleh

prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; 6. Belum maksimalnya penanganan Kawasan Permukiman kumuh. Hambatan

yang

dihadapi

Badan

Perumahan

Kabupaten

Malang adalah: 1. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan institusi baik dalam koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan;

25

26 2. Belum

tersedianya

data

dasar

perumahan

dan

permukiman

berdasarkan survei primer ; 2.3.2. Dampak terhadap pencapaian visi,misi MADEP MANTEB Terhadap pencapaian program nasional/internasional Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang periode 2010 -2015 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri,

Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.” Dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut,

Kabupaten Malang

memiliki 8 kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Malang yaitu : 1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adatistiadat dan budaya. 2. Mewujudkan

pemerintahan

good

governance

(tata

kelola

kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. 3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM. 4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perumahan Kabupaten Malang, fokus pada Misi Kabupaten malang Poin 4 yaitu Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai serta poin 5 yaitu Mewujudkan peningkatan

keserasian

dan

kualitas

infrastruktur

serta

Poin

8:

Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Program

kegiatan

yang

dilaksanakan

Badan

Perumahan

Kabupaten Malang untuk mendukung MADEP MANTEB

khususnya

ketiga point tersebut diatas adalah :

26

27 1. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan; 2. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian; 3. Fasilitasi

pembangunan

prasarana

dan

sarana

dasar

permukiman berbasis masyarakat; 4. Memfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

bagi

Masyarakat MBR berupa pembangunan baru, Peningkatan kualitas serta PSU; 5. Diklat Keswadayaan, Bintek perumahan swadaya serta fasilitasi pra dan paska Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT); 6. Fasilitasi Rusunawa dan Pembangunan Rusunawa; 7. Pembangunan rumah khusus; 8. Fasilitasi rumah tapak / rumah umum; 9. Pengembangan

kebijakan

Undang-Undang

Perumahan

dan

kawasan Permukiman ; 10. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK); 11. Bantuan Stimulan PSU Kawasan; 12. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan di daerah melalui Bintek RP4D/RP3KP; 13. Program pengembangan kawasan khusus; 14. DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

Program

Kegiatan

Badan

Perumahan

untuk

Mendukung

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni melalui program lingkungan sehat perumahan dengan persentase 88,14% tahun 2014. 1) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau melalui program lingkungan sehat perumahan sebesar 81,33 % tahun 2014, dan pada tahun 2015 (semester 2) sebesar 81,97 %. 2) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebesar 22.82 % tahun 2014, dan pada tahun 2015 (semester 2) sebesar 23,66 %. Indikator ini dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan.

27

28 2.3.3.

Tantangan dan Peluang Badan Perumahan Kabupaten Malang Tantangan dan peluang yang

dihadapi Badan Perumahan

Kabupaten Malang antara lain : Tantangan 1. Belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; 2. Belum optimalnya integrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Peluang 1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Percepatan pembangunan Perumahan Rumah Sejahtera Tapak (RST); 3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan; 4. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 5. Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengentasan kemiskinan. 2.3.4. Isu-Isu Strategis 1. Keterbatasan penyediaan rumah layak huni. 2. Peningkatan jumlah rumah tangga dengan kondisi rumah tidak layak huni serta kondisi prasarana, sarana utilitas yang kurang layak. 3. Kawasan permukiman kumuh. 4. Jumlah rumah tangga yang menempati rumah sendiri yang telah mempunyai bukti legalitas hukum masih rendah. 5. Dukungan

Perijinan

Perumahan

terutama

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. 6. Keterbatasan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Perlu didukung kebijakan Land Banking untuk pencadangan lahan khusus untuk Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Kebutuhan Badan Perumahan Kabupaten Malang tahun 2016 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang perlu dilakukan tinjau ulang (revisi) adalah sebagai berikut:  Program Pengembangan Perumahan;

28

29  Program Lingkungan Sehat Perumahan;  Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan. Tahap analisis telah dilakukan pada saat penyusunan Rencana Awal RKPD dengan KUA PPAS, terdapat beberapa perubahan anggaran, sesuai RKPD sebesar Rp 1.113.000 dalam KUA PPAS Rp. 1.064.400.000, namun demikian bahwa kebutuhan berdasarkan kegiatan yang kami rencanakan adalah Rp.4.280.139.880. (sesuai dengan tabel 2.3.) 

Bertambahnya honorarium untuk tenaga honorer



Anggaran dialokasikan pada penyediaan jasa administrasi keuangan



Perubahan harga satuan



Bertambahnya

kebutuhan

alat

tulis

kantor

sejalan

dengan

bertambahnya jumlah pegawai 

Aktifitas kegiatan meningkat



Pemakaian daya listrik meningkat



Dialokasikan kegiatan yang lebih prioritas



Kebutuhan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Propinsi Jatim serta instansi lintas sektoral meningkat



Bertambahnya pemeliharaan kendaraan operasional



Dialokasikan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur



Kebutuhan data dasar perumahan



Pemenuhan kebutuhan data capaian kinerja dan keuangan yang meningkat



Pemenuhan kebutuhan data dasar perumahan formal



Pemenuhan Fasilitasi pembangunan rusunawa nelayan, pekerja, dan pondok pesantren sesuai Undang-undang nomor 20 Tahun 2011.

29

30

tabel 2.3.

30

31

31

32

32

33

33

34

Tabel 2.3.

34

35

35

36 2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan perencanaan

pembangunan

berbasis

partisipasi

masyarakat

yang

dilakukan secara berjenjang dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional. Kebutuhan masyarakat sebagai input untuk Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) masingmasing SKPD. Musyawarah

perencanaan

pembangunan

tahun

2015

untuk

kegiatan tahun 2016 pada Badan Perumahan terdapat usulan program lingkungan sehat perumahan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Bidang Perumahan Swadaya sesuai Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil Musrenbang Kecamatan

Tahun 2015, berada di lokasi sebagai berikut:

Dampit,

Kecamatan

Kecamatan

Kalipare,

Kecamatan

Bantur,

Singosari,

Kecamatan Kecamatan

Kecamatan

Pagak,

Donomulyo,

Kecamatan

Kalipare,

Sumbermanjingwetan,

Kecamatan

Poncokusumo, Kecamatan Turen, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Wonosari, Pakisaji,

Kecamatan

Pakisaji,

Kecamatan

Karangploso,

Kecamatan

Jabung, Pujon,

Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Tumpang,

Kecamatan

Kasembon,Kecamatan Ngantang,

Kecamatan

Lawang , Kecamatan Gondanglegi

36

37

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16

Program/Kegiatan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Lokasi Desa Amadanom Kecamatan Dampit Seluruh RW se Kelurahan Candirenggo Kec.Singosari RW.01 RW.11 Desa Dengkol Desa Sumberoto Kec.Donomulyo Desa Kedungsalam Kec.Donomulyo 7 Dusun se desa Kalipare Kec. Kalipare Desa Kaliasri Kec. Kalipare Desa Pagak Dsn. Krajan, Tempur, Banyuurip & Sumbernongko Desa Tlogorejo Dsn.Dadapan, Judeg dan Dsn. Druju Kec.Pagak Ds. Bantur Kec. Bantur Desa Sumbermanjingwetan Kec. Sumbermanjingwetan Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Desa Pajaran Kec.Poncokusumo Desa Karanganyar Kec.Poncokusumo Desa Talangsuko Kec.Turen Desa Sananrejo Kec.Turen

Indikator Kinerja Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni Ketersediaan rumah layak Huni

Volume 45 KK 19 unit 50 Rumah gakin 15 Unit 20 Unit

Catatan Berdasarkan Rekap Musrenbang tertulis Program Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Sedangkan dalam pelaksanaannya adalah program lingkungan sehat perumahan

70 Rumah 50 m2 10 unit 25 unit 228 KK 20 KK 20 unit 20 unit 20 unit 12 unit 10 unit

37

38 17

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Desa Jeru Kec.Turen

Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni

10 unit

25

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Desa Jeru Kec Tumpang

Jumlah Rumah tidak layak Huni

70 unit

26


Desa Pulungdowo Kec Tumpang


25 unit

27


Desa Tulusbesar Kec Tumpang


45 unit

28


Desa Gunungjati Kec.Jabung


30 unit

29


Desa Slamparejo Kec.Jabung


100 unit

30

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Desa Taji Kec.Jabung

Jumlah Rumah tidak layak Huni Jumlah Rumah tidak layak Huni

74 unit


Desa Wonoagung Kec.Kasembon


100Unit

18 19 20 21 22 23 24

31 32

Desa Panggungrejo Dusun KrajandanBoro Kec. Gondanglegi Desa Sumbertempur Kec. Wonosari Desa Pakisaji Kec.Pakisaji Desa Permanu Kec.Pakisaji Desa Pandanajeng Kec.Tumpang Desa Kaliasri Kec. Kalipare Desa Glanggang Kec. Pakisaji

Desa Pait Kec.Kasembon

20 unit 10 unit 7 unit 8 unit

Berdasarkan Rekap Musrenbang tertulis Program Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Sedangkan dalam pelaksanaannya adalah program lingkungan sehat perumahan

23 unit 50 m2 13 unit

150 Unit Berdasarkan Rekap Musrenbang tertulis Program Program Pemberdayaan

38

39 33


Desa Sukosari Kec.Kasembon;


75Unit

34


Desa Bayem Kec.Kasembon;


75 Unit

35


Desa Pondokagung Kec.Kasembon;


150 Unit

36


Desa Kasembon Kec.Kasembon


50 Unit

37


Desa Donowarih Kec. Karangploso


10 unit

38


Desa Pujon Kidul Kec Pujon


50 Unit

39


Desa Ngroto Kec Pujon


50 Unit

40


Desa Wiyurejo Kec Pujon


15 Unit

41


Desa Pandansari Kec.Ngantang


72 unit

Komunitas Perumahan Sedangkan dalam pelaksanaannya adalah program lingkungan sehat perumahan

Berdasarkan Rekap Musrenbang tertulis Program Program Pemberdayaan

39

40 42


Desa Wonorejo Kec. Lawang


3 Unit

43


Desa Srigading Kec. Lawang


15 Runah

44


Jl.Pahlawan Ds.Sukorejo Kec. Gondanglegi


15 Unit

45


Desa Sukosari Kec. Gondanglegi


37 Rumah

Komunitas Perumahan Sedangkan dalam pelaksanaannya adalah program lingkungan sehat perumahan

40

41 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, Daerah Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan

kegiatan antara lain : 3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007,

Kebijakan

Nasional

perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:  Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.  Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat Arah

kebijakan

perumahan

dan

kawasan

permukiman

yang

dimanatkan dalam Undang- Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan

Pembangunan

Perumahan

yang

berkelanjutan,

memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien. 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya pembiayaan

yang

yang

mandiri

berasal

dari

mampu

membangkitkan

masyarakat

dan

pasar

potensi modal,

menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

41

42 3.1.2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada perumahan

Undang-Undang tercantum

Nomor

pada

1

pasal

Tahun

129

2011,

huruf

a

pembangunan yaitu:

Dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut: a) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi; b) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa; c) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; d) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; e) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan,

permukiman,

lingkungan

hunian,

dan

kawasan

permukiman; f)

melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan

g) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan; h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang

perumahan

dan

kawasan

permukiman

pada

tingkat

kabupaten/kota; i)

melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;

j)

melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

k) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; l)

melaksanakan penyelenggaraan

kebijakan

dan

perumahan

strategi

dan

daerah

kawasan

provinsi

permukiman

dalam dengan

berpedoman pada kebijakan nasional;

42

43 m) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; n) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang

perumahan

dan

kawasan

permukiman

pada

tingkat

kabupaten/kota; o) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; p) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; q) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan r) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. 3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015

tahun 2015 tentang Rencana Strategi

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan

kebijakan

yang

menjadi

acuan

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:  Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.  Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :  Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

permukiman

dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua". Sasaran

Rencana

Strategis

Kementerian

Pekerjaan

Umum

Perumahan Rakyat 1. Meningkatnya

Penyusunan

Kebijakan,

Program

dan

Anggaran,

Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan 2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.

43

44 3. Terbangunnya

50.000

unit

rumah

khusus

di

daerah

pasca

bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara. 4. Terwujudnya

keswadayaan

untuk

peningkatan

kualitas

dan

pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah 5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial: a) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial b) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas c) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN. 3.1.4. Peraturan

Bupati

Malang Nomor

22

Tahun

2013 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Badan Perumahan Kebijakan perumahan tercantum pada Pasal 6, sebagai berikut : a.

Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

b.

Perencanaan strategis bidang perumahan;

c.

Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;

d.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perumahan;

e.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan;

f.

Penyelenggaraan dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan di bidang perumahan;

g.

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Badan Perumahan;

h.

Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang perumahan;

i.

Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perumahan;

j.

Pelaksanaan fasilitasi teknis bidang perumahan;

k.

Pemberdayaan pelaku bidang perumahan;

l.

Pemberian fasilitas bantuan pembangunan bidang perumahan;

m.

Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bidang perumahan.

44

45 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perumahan 3.2.1. Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut : a. Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan; b. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan. Tujuan organisasi adalah sebagai berikut:  Keberpihakan para pengembang untuk membangun rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan secara swadaya perumahan yang layak huni. 3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Badan Perumahan Sasaran Badan Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah : 1)

Mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

2)

Mendorong terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim;

3)

Menyusun Norma Standar Panduan Manual (NSPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman berbasis masyarakat;

4)

Mensosialisasikankan pola subsidi baru yang tepat sasaran;

5)

Mengembangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;

6)

Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

7)

Meningkatkan peran Badan Perumahan Kabupaten Malang

dalam

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 8)

Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

9)

Mendorong pelaksanaan penataan ruang kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;

10) Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) bagi MBR; 11) Mendorong peran serta swasta/masyarakat dalam pembangunan rumah

susun sewa (Rusunawa);

45

46 BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2016 Rencana program kegiatan Badan Perumahan Kabupaten Malang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut (tabel 4.1) : a. Program Pengembangan Perumahan; 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK) dan Pendamping 3. Kegiatan Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman b. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 1. Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan 2. Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 1. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat 2. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Perumahan d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Kegiatan

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor 8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

46

47 e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/

operasional 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

47

48

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Badan Perumahan Kabupaten Malang

48

49

49

50

50

51

51

52 BAB V PENUTUP Berdasarkan uraian yang sudah kami sajikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Rencana Kerja Badan Perumahan Kabupaten Malang sampai dengan tahun anggaran 2016, telah kami susun dan senantiasa kami jadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perumahan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Sebagai upaya untuk memberikan layanan kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Badan Perumahan Kabupaten Malang senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 dan RKPD Kabupaten Malang. Namun kita menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja belum maksimal. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2015 Badan Perumahan sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagaimana kami lampirkan pada tabel 2.1., dengan penjelasan sebagai berikut:  Ada beberapa kegiatan yang belum dapat kami laksanakan, hal ini disebabkan karena belum tersedianya sarana penunjang.  Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan.  Ada beberapa kegiatan yang progressnya telah telah mencapai 100% atau telah maksimal. Hal ini diupayakan agar semua program dan kegiatan yang ada di Badan Perumahan dapat dilaksanakan secara maksimal, maka kami mengajukan anggaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Rp.1.113.000.000, dalam KUA PPAS Rp. 1.064.400.000, namun demikian bahwa kebutuhan berdasarkan kegiatan yang kami rencanakan adalah Rp. 4.280.139.880.

52

53 Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Badan Perumahan, sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif. Dengan

mengimplementasikan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) yang transparan dan akuntabel serta

komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana ,

sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Badan Perumahan Kabupaten Malang. Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak

huni

harus

dilaksanakan

melalui

berbagai

sumber

dana,

diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat. Rencana kerja Badan Perumahan ini kami buat bersifat adaptif terhadap ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih tinggi. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaianpenyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan. Demikian untuk dilaksanakan

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

53

54

DAFTAR ISI Daftar isi Kata Pengantar ……………………………………………………............. BAB I.1 I.2 I.3 I.4

I PENDAHULUAN……………………………………………….......... Latar Belakang……………………………………………………….... Landasan Hukum Penyusunan ............................................ Maksud dan Tujuan.............................................................. Sistematika Penyusunan ......................................................

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014-2015............ 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perumahan Tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2014 dan Realisasi Capaian Renstra Badan Perumahan Kabupaten Malang tahun 2011-2015................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perumahan..................... 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perumahan ........................................................................... 2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tupoksi ................................................. 2.3.2.Dampak terhadap pencapaian visi, misi MADEP MANTEB Terhadap pencapaian program nasonal/internasional ................................. 2.3.3.Tantangan dan Peluang Badan Perumahan Kabupaten Malang....................................... 2.3.4.Review Terhadap Rencana Awal RKPD............... 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD.................................. 2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Tahun 2016.............................

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.......... 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, Daerah 3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentangRencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025....................................................... 3.1.2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman...................... 3.1.3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 24 tahun 2012 tentang Rencana Strategi Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014......... 3.1.4. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perumahan

i i 1 1 2 3 4 5

6

6 10 25 25 26 28 28 28 28 34 36

41 41 41

42 43

44

54

55 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perumahan......... 3.2.1. Tujuan ....................................................................... 3.2.2. Sasaran Renja Badan Perumahan............................... BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................ 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2015 ......................................

46 46

BAB V . KESIMPULAN DAN PENUTUP …………............................

52

55

56

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perumahan.. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.... Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2015...................... Usulan Musrenbang Tahun 2014 ……………………………….... Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Hasil Musrenbang Tahun 2014...................................................... Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program / Kegiatan 2015........

56

57

DAFTAR ISI

57

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents