BAB I PENDAHULUAN. Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel Tahun

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen yang memuat penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada tingkat instansi. Renja SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Renja Tahun 2016 merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016. Renja TA. 2016 SKPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya berisi hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya

dari

perkembangan

tersebut,

kemudian

dirumuskan

sasaran

pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2020. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Renja Tahun 2016 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016

1

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737); 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817);


2

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

18.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

21.

Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

23.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

24.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLHD Provinsi Kalsel Tahun 2016. Renja ini disusun untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen perencanaan satuan perangkat kerja daerah periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja 2016 adalah untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dibidang pengendalian dampak lingkungan serta mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.


3

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD.

Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja

Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III.

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV.

INDIKATOR

KINERJA

DAN

KELOMPOK

SASARAN

YANG

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan. BAB V.

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB VI.

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII.

PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang telah disusun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BLHD Provinsi Kalsel selama tahun 2014, perkiraan capaian Tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016.

Evaluasi Program Tahun 2014 Total plafond anggaran BLHD Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2014 sebesar

Rp.14.544.000.000,-

bersumber

dari

APBD

murni

sebesar

Rp.10.030.835.500,- dan APBD Tambahan sebesar Rp. 4.513.164.500,-. Realisasi belanja sebesar

Rp.11.994.740.950-, (82,47%).

sebesar Rp.2.549.259.050,-.

Sehingga terdapat sisa dana

Sisa anggaran tersebut disebabkan beberapa hal

seperti: 1.

Dalam perencanaan ada 5 kab/kota yang akan mendapatkan Piala Adipura pada Tahun 2014, ternyata hanya 3 kabupaten (Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, dan Kab. Hulu Sungai Tengah) yang mendapatkan piala adipura, sehingga hadiah berupa truck, amroll, dan container yang diadakan untuk ketiga kabupaten tersebut, sedangkan anggaran hadiah untuk 2 kabupaten/kota lainnya batal diadakan.

2.

Adanya sisa-sisa anggaran yang berasal dari pelaksanaan kegiatan dihemat. Berikut ini merupakan evaluasi pelaksanaan program.

1.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan - Jumlah dana sebesar Rp. 93.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 57.159.000 (61,20 %). - Output kegiatan, tersosialisasinya peningkatan kinerja pengelolaan sampah - Outcomes, meningkatnya kinerja pengelolaan sampah - Benefit, semakin sadarnya masyarakat dalam mengolah sampah - Program dan kegiatan terealisasi 100%

2.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura - Jumlah dana sebesar Rp. 5.852.910.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.824.673.100 (82,43 %) - Output kegiatan, penilaian Adipura di 13 kab/kota dan 45 SKPD, Penyediaan hadiah 3 (tiga) unit truck dan 36 Unit Roda 3


5

- Outcomes, Hasil penilaian Adipura dan tersedianya hadiah 3 (tiga) unit truck dan 36 Unit Roda 3 - Program dan kegiatan terealisasi 100%

3.

Pemantauan Kualitas Lingkungan - Jumlah dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 975.385.300 (88,67 %) - Output kegiatan, terlaksananya pemantauan kualitas air sebanyak 126 sampel dan 78 sampel kualitas udara - Outcomes, tersediannya data kualitas air dan udara - Program dan kegiatan terealisasi 100%

4.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah dana sebesar Rp. 198.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 109.195.400 ( 55,15 %) - Output kegiatan, terlaksananya kegiatan pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan dengan terbuatnya 7 (tujuh) buah laporan hasil pengawasan - Outcomes, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan sesuai baku mutu - Benefit , mempermudah pembinaan selanjutnya - Program dan kegiatan terealisasi 100%

5.

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) - Jumlah dana sebesar Rp. 394.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 281.041.200 (71,24 %). - Output kegiatan, tersedianya data penilaian 10 (sepuluh) perusahaan. - Outcomes, meningkatnya pengelolaan lingkungan perusahaan. - Benefit, meningkatnya kesadaran perusahaan tentang Lingkungan Hidup - Program dan kegiatan terealisasi 100%

6.

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih - Jumlah dana sebesar Rp. 45.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 29.797.000 (65,49 %) - Output kegiatan, terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di 5 kabupaten - Outcomes, memperbaiki kualitas air sungai prioritas di 5 kabupaten - Benefit, mempermudah pengawasan kualitas air


6

- Program dan kegiatan terealisasi 100%

7.

Koordinasi Penyusunan AMDAL - Jumlah dana sebesar Rp. 211.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 128.427.000 (60,86 %) - Output kegiatan, terevaluasinya 17 (tujuh belas) buah dokumen AMDAL - Outcomes, adanya kesesuaian AMDAL dengan pelaksanaannya - Benefit , berkurangnya dampak lingkungan - Program dan kegiatan terealisasi 100%

8.

Koordinasi Pembinaan Teknis AMDAL - Jumlah dana sebesar Rp.

170.660.000,- dengan realisasi keuangan

Rp. 146.581.100,- (85,89%). - Output kegiatan Pelaksanaan pembinaan teknis AMDAL pada 13 (tiga belas) Kab/Kota - Outcomes, terbinanya teknis Amdal di 13 Kab/Kota - Benefit, meningkatnya kemampuan teknis proses Amdal kab/kota dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan perusahaan dalam pelaporan RKL-RPL. - Program dan kegiatan terealisasi 100%

9.

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan

Akibat

Penambangan Rakyat - Jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.116.700 (64,15 %) - Output kegiatan, teridentifikasinya data kerusakan lahan di 7 Kabupaten - Outcome, tersedianya data kerusakan lahan di 7 kabupaten - Benefit, meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menangani kerusakan lahan - Program dan kegiatan terealisasi 100%

10. Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan - Jumlah dana sebesar Rp.

646.020.000,- dengan realisasi keuangan

Rp. 607.688.950 ( 94,06 %) - Output kegiatan, pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas SDM Laboratorium di 13 kab/kota


7

- Outcomes, peningkatan kinerja laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan kab/kota serta peningkatan kapasitas SDM Laboratorium. - Benefit, memperlancar untuk proses Akreditasi laboratorium lingkungan. - Program dan kegiatan terealisasi 100%

11. Pengendalian dan Pengawasan Limbah B3 - Jumlah dana sebesar Rp. 138.485.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48. 480.000 (35,00 %) - Output kegiatan, terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul Limbah B3 di 13 kab/kota - Outcomes, terkendalinya pencemaran akibat limbah B3 di 13 kab/kota - Benefit, berkurangnya pencemaran akibat limbah B3 - Program dan kegiatan terealisasi 100%

12. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

175.890.000,-.

Realisasi

keuangan

Rp. 125.811.300,- ( 71,57%). - Output kegiatan, tertanamnya 1000 pohon penghijauan - Outcomes, bertambahnya daerah penghijauan - Benefit, meningkatnya produsen oksigen -

Program dan kegiatan terlaksana 100%.

13. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA & LH - Kegiatan

perencanaan

program

dengan

alokasi

dana

sebesar

Rp. 194.105.000,- Realisasi keuangan Rp. 170.232.700, (80,7%). - Output kegiatan, tersusunnya program lingkungan hidup BLHD Provinsi Kalimantan Selatan. - Outcomes,

tersedianya

program

lingkungan

hidup

BLHD

Provinsi

Kalimantan Selatan. - Benefit, terkoordinirnya pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

14. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

119.385.000,-

Realisasi

keuangan

Rp. 103.129.900, (86,38%).


8

- Output kegiatan, adanya bahan untuk penyusunan program lingkungan hidup BLHD Provinsi Kalimantan Selatan. - Outcomes, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang lingkungan hidup. - Benefit, terkoordinirnya pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

15. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

173.500.000,-

Realisasi

keuangan

Rp. 142.324.700,- ( 82, 03%). - Output, terolahnya buku Status Lingkungan Hidup Daerah. - Outcomes, tersedianya 60 buku Status Lingkungan Hidup Daerah. - Benefit, sebagai bahan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

16. Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

71.500.000,-

Realisasi

keuangan

Rp. 19.128.200,- ( 26,75%). - Output, sosialisasi dan penegakan hukum, Laporan 1 (satu) laporan. - Outcomes, tersosialisasinya dan penegakan hukum, 1 (satu) paket. - Benefit, tertingkatkannya kesadaran hukum tentang lingkungan hidup. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

17. Workshop tentang pengelolaan LH dan pos pengaduan - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

46.500.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp 37.166.900,- (79,93%). - Output, terlaksananya verifikasi kasus pengaduan 9 kasus lingkungan. - Outcomes, pemahaman aparatur dalam pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa semakin baik. - Benefit, tertingkannya kesadaran terhadap LH. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

18. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

21.500.000,-

Realisasi

keuangan

Rp. 3.140.000,- (14, 60%). - Output, terlaksananya penyuluhan emisi 2 (dua) kali. - Outcomes, tersedianya laporan.


9

- Benefit, tersosialisasinya bahaya emisi. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

19. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

21.535.000,-

Realisasi

keuangan

Rp. 11.405.000,- ( 52,96%). - Output, terevaluasinya emisi dan udara ambien sebanyak 4 (empat) kabupaten - Outcomes, laporan hasil uji emisi dan udara ambien di 4 (empat) Kabupaten - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

20. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair - Jumlah dana sebesar Rp. 18.400.000,- Realisasi Keuangan Rp.13.790.000,( 74,95%). - Output, terlaksananya pengambilan data dan informasi limbah padat (sludge) sebanyak 4 kali. - Outcomes, adanya laporan uji limbah padat dan limbah cair 4 Laporan - Benefit, tersedianya data uji limbah padat dan cair. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

21. Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) - Jumlah dana sebesar Rp. 74.250.000,- Realisasi Keuangan Rp.62.500.000,(84,18%). - Output, data emisi GRK - Outcomes, diketahuinya tingkat emisi GRK di Kalsel - Benefit, tersedianya data pengurangan emisi GRK - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

22. Pengkajian Pemanfaatan Ruang/Kawasan - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

229.700.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp. 156.825.800,- ( 68,27%). - Output, terlaksananya pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan. - Outcomes, tersedianya hasil pengkajian 1 paket. - Benefit, keterpaduan pemanfaatan ruang/kawasan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.


10

23. Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

41.200.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp. 31.515.000,- ( 76,49%). - Output, terlaksananya overlay izin penggunaan lahan dalam RTRWP - Outcomes, diketahuinya perubahan penggunaan lahan. - Benefit, mudahnya dalam pengawasan ruang. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

24. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah dana sebesar Rp. 1.559.950.000,- Realisasi Keuangan Rp. 1.358.808.950,- (87,11%). - Output, tersedianya 1 (satu) laporan administrasi kantor. - Outcomes, tersedianya layanan publik. - Benefit, lancarnya pelayanan publik. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

2.638.710.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp. 2.327.630.750,- (88,21%). - Output, terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dan tersedianya minibus 2 (dua) unit. - Outcomes, peningkatan kinerja yang lebih baik. - Benefit, lancarnya pelayanan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

26. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

39.000.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp. 28.000.000,- (88,21%). - Output, terlaksananya pengadaan pakaian kerja 1 paket - Outcomes, tersedianya pakaian kerja 1 paket - Benefit, meningkatnya disiplin pegawai. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

27. Kursus, Pendidikan, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

155.000.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp. 114.166.800,- ( 73,66%). - Output, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM sebanyak 9 orang


11

- Outcomes, tersediannya SDM yang telah mengikuti kursus/pelatihan sebanyak 9 orang - Program dan kegiatan terlaksana 100%.

28. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan - Jumlah

dana

sebesar

Rp.

38.400.000,-

Realisasi

Keuangan

Rp. 32.550.000,- (99%). - Output, terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP ,LPPD dan LKPJ. - Outcomes, tersusunnya laporan keuangan, LAKIP , LPPD dan LKPJ -

Benefit, meningkatnya akuntabilitas pemerintah.

- Program dan kegiatan terlaksana 100%.


12

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014

Kode

1 1

08

01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

2

3

4

Program pelayanan ADM Perkantoran Pengadaan Jasa surat menyurat

penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa administrasi Keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

penyediaan bahan logistik kantor penyediaan makanan dan

Penyediaan Perangko, materai, dan benda pos lainnya Penyediaan komponen instalasi listrik Honor penyedia jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar Penyediaan bahan logistic kantor, BBM, dan gas

penyediaan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan Kegiatan Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd Tahun 2015 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisasi dan Target Kegiatan sd Renstra (%) Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100


13

minuman

rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

rapatrapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1

08

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

1

1

08

08

06

15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sosialisasi pengelolaan

makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup

pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Laporan kinerja dan keuangan

sosialisasi

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

5 tahun

100

120 orang

60 orang

30 orang

30 orang

100

90 orang

120 orang

100


14

persampahan 1

08

16

Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH koordinasi penilaian kota sehat/adipura pemantauan kualitas lingkungan

pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH

peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER ) koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

koordinasi penyusunan AMDAL

koordinasi pembinaan teknis AMDAL

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan rakyat

pengelolaan persampahan

Terlaksanya program kota sehat/adipura Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara

Terlaksananya kegiatan pengawasan penataan pengelolaan lingkungan Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten Dokumen AMDAL provinsi dan kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota Pembinaan AMDAL di kab/kota oleh Provinsi Teridentifikasi data kerusakan lahan di 7 lokasi

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota 704 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara




100



100

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

66 perusahaan

42 perusahaan

10 perusahaan

10 perusahaan

100

15 perusahaan

67 perusahaan

102

13 kab/kota

8 kab/kota

10 kab/kota

10 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

48 AMDAL

25 AMDAL

15 AMDAL

17 AMDAL

100

15 AMDAL

57 AMDAL

119

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

22 lokasi

11 lokasi

7 lokasi

7 lokasi

100

8 lokasi

27 lokasi

123


15

Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan

Pengendalian dan Pengawasan limbah B3

1

1

1

08

08

08

17

18

19

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pengembangan data dan

Pembinaan laboratorium penguji parameter lingkungan Terlaksananya pembinaan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

24 perusahaan penghasil dan pengumpul limbah B3 13 RS

100



100


-


13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

10 kali

6 kali

2 kali

2 kali

100

2kali

10 kali

100

Adanya bahan untuk penyusunan program

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

13 kab/kota

100

Terlaksananya

5 dokumen

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

1 dokumen

5 dokumen

100

Terlaksananya penanaman pohon/ mangrove; terlaksananya pembinaan, survey lokasi/evaluasi penanaman pohon; terlaksananya pembinaan konservasi SDA

Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH


16

informasi lingkungan

sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum workshop tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pos pengaduan

1

08

20

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM LH Program pengendalian Polusi pengujian emisi kendaraan bermotor pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

1

08

25

Pengendalian pemanfaatan ruang pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan pengawasan pemanfaatan Ruang

penyusunan buku SLHD; pameran hari lingkungan hidup; profil pengelolaan tutupan vegetasi database spasial AMDAL Terverifikasinya kasus lingkungan hidup Terselenggaranya workshop fasilitator, negosiator, dan mediator penyelesaian sengketa

Terpantaunya uji emisi kendaraan bermotor Laporan hasil uji emisi/polusi akibat aktivitas industry Termonitor dan evaluasi polusi akibat limbah padat dan cair

Data hasil kajian pemanfaatan ruang (beban pencemaran) Peta penggunaan lahan/ruang

13 kab/kota

9 kab/kota

4 kab/kota

4 kab/kota

100

4 kab/kota

13 kab/kota

100

10 kasus

11 kasus

2 kasus

2 kasus

100

-

11 kasus

110

13 kab/kota

6 kab/kota

2 kab/kota

2 kab/kota

100

5 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

12 kab/kota

4 kab/kota

4 kab/kota

100

4 kab/kota

13 kab/kota

100

13 kab/kota

12 kab/kota

4 kab/kota

4 kab/kota

100

5 kab/kota

13 kab/kota

100

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100


17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Kalsel No

SPM/ Standar Nasional

Indikator

1

Tingkat pencemaran air

2

Jumlah adipura

3

Jumlah perusahaan menyusun AMDAL

4

-

IKK

Target Renstra SKPD Tahun 2014 Tahun 2015

Realisasi Capaian Tahun 2014 Berat

Ringan

Ringan

5 kota

5 kota

15 perusahaan

15 perusahaan

17 perusahaan

Jumlah laboratorium lingkungan

13

13

13

5

Akreditasi laboratorium lingkungan

1

1

1

6

Tingkat kualitas udara

Baik

Baik

Baik

7

Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan cair

25 perusahaan

30 perusahaan

25 perusahaan

8

Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya diatas baku mutu batas baku mutu

30%

25%

30%

Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya diatas baku mutu batas baku mutu

30%

25%

30%

3 titik/3 kota

3 titik/ 7 kota

3 titik

10%

5%

10%

Sanitary landfill

Sanitary landfill

Controoled landfill (9 kab/kota) Sanitary landfill (4 kab/kota)

1 laporan

1 laporan

1 laporan

9

kota

yang

mendapat yang

10

Jumlah titik/kota di kendaraan bermotor

11

Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya diatas baku mutu (kandungan B3)

12

13

uji

polusi

Pola pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Jumlah laporan pemanfaatan ruang

pengendalian


18

3 kota

Catatan Analisis

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada setiap program berdasarkan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut. 1.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh BLHD Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, UPT Laboratorium lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu dan UPT Laboratorium Lingkungan (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten HST) sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 42 titik lokasi pada sungai dan saluran irigasi. Berdasarkan evaluasi hasil uji laboratorium terhadap kualitas air yang dipantau, maka dapat disimpulkan bahwa air tercemar berat. Kabupaten Kotabaru yang merupakan salah satu Kota yang dilakukan penilaian adipura dan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 520/000907/Eko/2013 tanggal 28 Agustus 2013, perihal penetapan Kabupaten Kotabaru sebagai Tempat Penyelenggara Puncak Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014, serta berdasarkan proposal pengajuan dari Pemkab Kotabaru untuk pengadaan tempat sampah, maka dengan APBD Perubahan diberikan 80 unit bak sampah sistem pemilahan. Untuk

lebih

meningkatkan

pengelolaan

lingkungan

sekolah

di

Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari penilaian adipura, maka ditetapkanlah sekolah Pilot Project Adiwiyata 4 (empat) satuan Pendidikan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014/2015. Selain melakukan pembinaan dan penilaian kab/kota mengenai Adipura, juga dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan sekolah (Adiwiyata) yang merupakan bagian dari penilaian Adipura. b. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki dokumen AMDAL perlu untuk menyusun dokumen AMDAL sehingga dapat mengeliminir adanya

dampak

lingkungan

yang

diakibatkan

dari

aktivitas

perusahaan. Pada tahun 2014 ada 17 (tujuh belas) dokumen AMDAL lagi yang telah dievaluasi. c. Tingkat kualitas udara.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh

BLHD Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan kualitas udara dilakukan dua kali per tahun di lokasilokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalulintas


19

kendaraan bermotor pada 13 kabupaten/kota.

Terdapat sejumlah

parameter yang melebihi baku mutu udara yakni kebisingan, debu, dan PM10. Berdasarkan hasil uji laboratorium, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara pada titik yang dipantau dalam kondisi baik.

2.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program

ini

dilaksanakan

melalui

kegiatan

sosialisasi

kebijakan

pengelolaan persampahan yang melibatkan 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dilaksanakan demplot pembangunan Bank Sampah di SMAN 2 Banjarmasin yang merupakan sekolah Pilot Project Provinsi

Kalsel

berdasarkan

188.44/0451/KUM/2014

tentang

Keputusan Penetapan

Gubernur

Sekolah

Nomor

Pilot

Project

Adiwiyata 4 (empat) satuan pendidikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014/2015.

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi pengelolaan konservasi SDA. tersebut

dilaksanakan

dengan

mengadakan

Kegiatan

kerjasama

dengan

instansi/unit kerja terkait untuk memandu kegiatan pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang meliputi koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam, Kalpataru, Saka Kalpataru, Duta Lingkungan Hidup, sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang harmonis.

Selain itu juga dilakukan demplot penanaman pohon pada

beberapa titik di sekolah pilot project Provinsi Kalsel yaitu: SMKN I Banjarbaru; SMA Banua Prov. Kalsel di Kab. Banjar; SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin.

Selain itu dilakukan pula demplot penanaman pohon

pada TK Mawaddah di Banjarmasin berdasarkan proposal yang mereka ajukan.

4.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan limbah cair, telah mencapai sasaran yaitu 25 (dua puluh lima) perusahaan. b. Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya di atas baku mutu, mencapai target yaitu 30% di atas baku mutu. Perhitungan tersebut didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan


20

baku mutu. Kemudian dibandingkan antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu tersebut dengan jumlah seluruh parameter. c. Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya diatas baku mutu, setelah diadakan uji ternyata juga mencapai target yaitu 30% di atas baku mutu. Perhitungan tersebut juga didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu. Kemudian dibandingkan antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu tersebut dengan jumlah seluruh parameter. d. Jumlah titik/kota yang diuji polusi kendaraan bermotornya sebanyak 3 (tiga) titik di kota Banjarmasin telah mencapai target 100%. Lokasi pengujian di Jalan Anang Adenansi; Jl. A. Yani km.6; dan Jalan Hasan Basri. e. Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya di atas baku mutu (kandungan B3) dari target 10%, juga mencapai target 10%. Perhitungan tersebut juga didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu.

Kemudian dibandingkan

antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu tersebut dengan jumlah seluruh parameter.

5.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan pemantauan aturan pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) laporan.

6.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang merupakan gambaran secara lengkap keadan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, telah dapat dicetak sebanyak 60 buah.

Kendala Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatann antara lain: 1.

Belum

singkronnya

instrument

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2.

Belum maksimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan yang perijinan kelayakan lingkungannya diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.

3.

Masih kurangnya komunikasi dari pihak kabupaten/kota dalam memberikan informasi proses AMDAL serta informasi perubahan struktur organisasi dan


21

perubahan personil tim teknis dan komisi yang terkait dengan pemenuhan administrasi lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota serta informasi proses AMDAL yang dilakukan oleh kabupaten/kota. 4.

Belum dapat secara optimal melakukan evaluasi seluruh laporan RKL/RPL yang masuk karena tidak lengkapnya arsip dokumen AMDAL khususnya yang diterbitkan oleh kabupaten maupun oleh pusat.

5.

Belum dapat maksimal melakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL yang telah lebih dari 5 (lima) tahun karena kurangnya biaya dan tenaga sumberdaya manusia.

6.

Pemerintah Provinsi tidak dapat memberi sanksi administrasi terhadap perusahaan yang izin lingkungannya/ dokumen lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau kabupaten/kota.

7.

Persepsi terhadap peraturan pengelolaan limbah B3 di perusahaan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta perusahaan sering tidak singkron, sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan.

8.

Belum terkendalinya peredaran limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul dari luar Kalimantan Selatan.

9.

Sulitnya pengawasan terhadap perusahaan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota, sehingga pengawasan lingkungan di dunia usaha tidak berjalan optimal.

10. Turunan dari Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya terealisasi dan kurang tersosialisasinya oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan. 11. Kurangnya tenaga teknis pemantauan terhadap kualitas air, udara dan tenaga penganalisis kualitas lingkngan hidup. 12. Sering terlambatnya hasil uji laboratorium /LHU yang disampaikan oleh laboratorium yang terakreditasi baik air dan udara, karena kemampuan laboratorium di Kalimantan Selatan sudah over load, sehingga data yang keluar sudah tidak up date lagi, jadi juga terlambat dalam pengambilan keputusan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup. 13. Terbatasnya kuantitas penilai Adipura, baik kalangan pemerintah, LSM, media masa dan perguruan tinggi, karena penilai yang lama sudah mutasi, pensiun, sehingga perlu peremajaan Tim penilai Adipura. 14. Dari 13 laboratorium yang ada di Kabupaten/Kota baru 1 (satu) Kabupaten Tanah Bumbu yang terakreditasi, sedangkan 12 lainnya masih memerlukan


22

pembinaan dan kelengkapan sarana prasarana dan SDM untuk dapat mencapai akreditasi. 15. Dalam

hal

pengembangan

laboratorium

lingkungan kabupaten/kota

penerima DAK LH, masih terdapat kelemahan dalam kinerja laboratorium karena belum sepenuhnya memenuhi persyaratan manajemen dan persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium lingkungan dan SNI 17025:2008. 16. Kesulitan memperoleh tenaga ahli yang berkompeten dan bersedia dibayar (menerima honor) sesuai pagu yang tersedia. 17. Kesulitan mendapatkan update data 18. Keterbatasan kualitas SDM yang menguasai GIS.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan bahkan di dunia.

Kedudukan yang strategis

disebabkan antara lain, adanya eksploitasi hasil tambang dan hutan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sehingga akan membahayakan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan pada khususnya. Mengingat dampak lingkungan hidup ada yang tidak dapat dirasakan dalam waktu segera (hanya jangka panjang), maka penanganan/pembinaan terhadap pengusaha/masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidup mutlak dilakukan agar dalam jangka panjang tidak menimbulkan penderitaan bagi anak cucu kita. BLHD Provinsi Kalimantan Selatan juga berperan dalam isu lingkungan internasional, dimana iklim pemanasan global sudah sangat terasa, sebagai contoh semakin tidak jelasnya batas antara musim hujan dan musim panas. Formulasi isu-isu penting ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dalam hal yang berkaitan dengan

tupoksi, BLHD Provinsi Kalsel harus tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat.

Untuk peningkatan

Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan dengan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan serta rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. Selain itu dilakukan pula peningkatan Sarana dan Prasarana dengan mengembangkan perangkat dalam mendukung manajemen pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik dalam


23

menunjang pembangunan serta menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. Isu strategi dan permasalahan lingkungan yang ditangani BLHD Provinsi Kalimantan Selatan secara garis besar antara lain: 1. Rendahnya kualitas air dan tutupan lahan 2. Kerusakan lapisan ozon 3. Banjir dan longsor 4. Asap (terutama pada musim kemarau panjang) 5. Pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan kaidah konservasi SDA dan LH 6. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.


24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 No. 1

Program/ kegiatan

Rancangan Awal RKPD Indikator Lokasi Kinerja

Program pelayanan ADM Perkantoran

Pengadaan Jasa surat menyurat

SKPD; Provinsi; Banjarbaru

penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa administrasi Keuangan


penyediaan jasa kebersihan kantor


penyediaan alat tulis kantor

SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru

penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Honor penyedia dan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK

Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar

Target Capaian 1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Pagu Indikatif (Rp) 1.381.712.000

Program/ kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Lokasi Kinerja

Program pelayanan ADM Perkantoran



penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa administrasi Keuangan


7.500.000



24.000.000



3.000.000

312.000.000

159.400.000

15.000.000

7.500.000

15.000.000


penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

25



Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Honor penyedia dan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK

Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 tahun

1.451.263.000

1 tahun

3.000.000

1 tahun

312.000.000

1 tahun

159.400.000

1 tahun

7.500.000

1 tahun

24.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

7.500.000

1 tahun

15.000.000

Catatan Penting

penyediaan bahan logistik kantor penyediaan makanan dan minuman

2

SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru

rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor


Pengadaan Taman Kantor


Pengadaan Alat-alat Laboratorium

pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Penyediaan bahan logistik kantor, BBM, dan gas penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup Lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor

1 tahun

pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kantor

1 tahun

Pengadaan peralatan laboratorium menuju laboratorium akreditasi Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus

1 paket

3.000.000

penyediaan bahan logistik kantor

115.000.000

penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

1 tahun 907.000.000 1 tahun 125.000.000

1 tahun 2.101.500.000

150,000,000 1 paket 200,000,000






Pengadaan Taman Kantor Pengadaan Alat-alat Laboratorium

1.063.500.000

1 tahun 260.000.000 1 tahun 398.000.000



pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

26



Penyediaan bahan logistic kantor, BBM, dan gas penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapatrapat koordinasi ke luar daerah

1 tahun

3.000.000

1 tahun

115.000.000

1 tahun

664.863.000

Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup Lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor

1 tahun

125.000.000

1 tahun

1.974.000.000

pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kantor

1 tahun

150.000.000

1 paket

200.000.000

Pengadaan peralatan laboratorium menuju laboratorium akreditasi Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus

1 paket

750.000.000

1 tahun

438.800.000

1 tahun

405.200.000

3

4

pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

kursus, pendidikan, pelatihan sosialisasi bimbingan teknis PNS 5

6

7

SKPD; Provinsi Luar Daerah; Banjarbaru;

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Program pengendalian pencemaran dan


13 kab/kota

pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur

1 tahun

Pakaian kerja batik tradisional, seragam kerja lapangan Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur LH

1 tahun

Peningkatan SDM dan kelembagaan LH

1 tahun

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

4 laporan

30.000.000 1 tahun 36.000.000

36.000.000 1 tahun 165.000.000

165,000,000

23.400.000


4 laporan

Indeks Kualitas air

58

Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan pengelolalaan sampah di Kalsel Indeks Kualitas air dan udara

13 kab/kota

23,400,000

340.650.000

340,650,000

58 37.467.262.550


pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kursus, pendidikan, pelatihan sosialisasi bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Program pengendalian pencemaran dan

27




pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur

1 tahun

30.000.000

1 tahun

36.000.000

1 tahun

36.000.000

1 tahun

165.000.000

1 tahun

165.000.000

4 laporan

23.400.000


4 laporan

23.400.000

Indeks Kualitas air

58

102.350.000

Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan pengelolalaan sampah di Kalsel Indeks Kualitas air dan udara

13 kab/kota

102.350.000

Pakaian kerja batik tradisional, seragam kerja lapangan Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur LH Peningkatan SDM dan kelembagaan LH Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan


13 kab/kota

58

9.669.905.000

perusakan LH penilaian kota sehat/adipura

pemantauan kualitas lingkungan

13 kab/kota

13 kab/kota


13 kab/kota

peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER )

Kab/kota

pengelolaan prokasih/superkasih

Tabalong; Tanah Bumbu; Kotabaru; Balangan; SKPD Prov; Banjarbaru; Kab. Banjar; Tanah Laut; Banjarmasin; HST; HSU; Tapin; Barito Kuala; HSS Tabalong; SKPD Prov;

penyusunan AMDAL

dan 85

perusakan LH

Terlaksananya program kota sehat/adipura

13 kab/kota dan 45 kantor

penilaian kota sehat/adipura

13 kab/kota



4.301.200.000

Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara

9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota


13 kab/kota



1.536.000.000


13 kab/kota

40 perusahaan

811.000.000


Kab/kota

Terlaksananya kegiatan pengawasan kebijaakan LH terhadap 40 perusahan Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan

20 perusahaan

775.000.000


Tabalong; Tanah Bumbu; Kotabaru; Balangan; SKPD Prov; Banjarbaru; Kab. Banjar; Tanah Laut; Banjarmasin; HST; HSU; Tapin; Barito Kuala; HSS Tabalong; SKPD Prov;

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten

13 kab/kota

190.000.000

Dokumen AMDAL provinsi dan

10 kab/kota

352.000.000


40 perusahaan


13 kab/kota

30.892.542.550

1.656.550.000

811.000.000

20 perusahaan

861.000.000

302.410.000

Dokumen AMDAL provinsi dan

10 kab/kota

dan 85

523.745.000


penyusunan AMDAL

28

pembinaan teknis AMDAL

Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium

Pengendalian & Pengawasan Limbah B3

8

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Kab. Banjar; Barito Kuala; Banjarmasin; Balangan; Kotabaru; HSS; Tapin; Tanah Laut; Tanah Bumbu

kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota

Tabalong Banjarbaru; Kotabaru; SKPD Prov: HSS; Kab. Banjar; Balangan; Barito Kuala; Tanah laut; Tapin SKPD Provinsi dan 13 kab/kota

Pembinaan AMDAL di kab/kota oleh Provinsi

SKPD Provinsi dan 13 kab/kota

10 kab/kota


319.515.000

Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM lab kab/kota Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3 Indeks tutupan lahan

13 lab di kab/kota


Kab. Banjar; Barito Kuala; Banjarmasin; Balangan; Kotabaru; HSS; Tapin; Tanah Laut; Tanah Bumbu

kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota



10 kab/kota

Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM lab kab/kota Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3

13 lab di kab/kota

1.866.570.000

7 perush. pengumpul; 4 perush. Penghasil; 13 RS

Pengendalian & Pengawasan Limbah B3 233.930.000

49


Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

29


Indeks tutupan lahan

255.000.000

1.199.705.000

7 perush. pengumpul; 4 perush. Penghasil; 13 RS

250.000.000

49

960.000.000

pengelolaan konservasi SDA

9

10

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Prov. Kalsel Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan


SKPD Provinsi

SKPD Provinsi

13 kab/kota

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH pengembangan data dan informasi lingkungan

Penanaman pohon, pembinaan/survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekoregion laut Prov. Kalsel Indeks tutupan lahan

pengelolaan konservasi SDA 13 kab/kota 389.250.000

1 Dokumen 800.000.000 49 375.000.000

Tersusunnya program BLHD, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH

1 Dokumen

Bahan untuk penyusunan program Indeks tutupan lahan

13 kab/kota

200,000,000

175,000,000 49 3.483.488.450

SKPD Provinsi; 13 kab/kota SKPD Provinsi

Terlaksananya kegiatan Adiwiyata dan pilot project Kalsel Tersusunnya buku SLHD; Peringatan hari lingkungan hidup dan pameran pekan lingkungan hidup


16 sekolah 2.565.488.450 1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Prov. Kalsel Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH pengembangan data dan informasi lingkungan

300,000,000


30

SKPD Provinsi

Penanaman pohon, pembinaan/survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekoregion laut Prov. Kalsel Indeks tutupan lahan

260.000.000 13 kab/kota

1 Dokumen

700.000.000

49

380.000.000

SKPD Provinsi

Tersusunnya program BLHD, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH

1 Dokumen

230.000.000

13 kab/kota

Bahan untuk penyusunan program Indeks tutupan lahan

13 kab/kota

150.000.000

49

854.450.000

SKPD Provinsi; 13 kab/kota SKPD Provinsi


16 sekolah

536.450.000

1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari

200.000.000

Lingkungan sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum

11

12

Balangan; Kotabaru; Provinsi; Tabalong; Tanah Laut; Tapin

Program peningkatan pengendalian Polusi

Terverifikasinya kasus LH di 5 lokasi Kabupaten

Indeks kualitas udara

pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) Pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang

SKPD; Provinsi

inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

SKPD; Provinsi

SKPD; Provinsi

Lingkungan

5 lokasi di kab 618,000,000

85 250,000,000

Data emisi GRK

1 paket data

Indeks tutupan lahan Data/ Peta Penggunaan lahan/ ruang Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

49 1 paket data

250,000,000 550.000.000 300,000,000

1 Dokumen 250,000,000


sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum

Program peningkatan pengendalian Polusi pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) Pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

31

Balangan; Kotabaru; Provinsi; Tabalong; Tanah Laut; Tapin

Terverifikasinya kasus LH di 5 lokasi Kabupaten

Indeks kualitas udara SKPD; Provinsi

SKPD; Provinsi SKPD; Provinsi

5 lokasi di kab

118.000.000

85

100.000.000

Data emisi GRK

1 paket data

100.000.000

Indeks tutupan lahan Data/ Peta Penggunaan lahan/ ruang Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

49

415.000.000

1 paket data

130.000.000

1 Dokumen

285.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BLHD Provinsi Kalsel akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari kondisi di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Setelah itu akan dilakukan kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas SKPD.

Tabel. 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Selatan No

Program/Kegiatan

1

Bimtek Kompetensi Tim Komisi Penilai AMDAL

Balangan (Paringin);

2

Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung sungai Pemantauan Kualitas Air sungai

Balangan (Paringin);

3

4

5

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Pengelolaan dan konservasi (green and clean)

Lokasi

Paringin Selatan; Halong; Batu Mandi; Paringin; Juai; Awayan; Tebing Tinggi; Lampihong; Banjarbaru (Banjarbaru); Banjarbaru (Banjarbaru);

Indikator Kinerja Meningkatnya Kompetensi Komisi Penilai AMDAL Tersedinya data daya dukung dan daya tampung sungai Tersedianya data kualitas air sungai Kabupaten Balangan

Besaran/ Volume 1 kali

1 paket

12 kali/tahun

Pagu (Rp)

Keterangan

Status

35.000.000

Sudah terakomodir di Renja SKPD

100.000.000


24.000.000


Luas taman kehati yang dikelola

15 HA

160.000.000

Pengelolaan taman kehati

Masuk List APBN

Persentase Green and Clean

1 Paket

214.799.950

Persentase Green and Clean

Masuk List APBN


32

6

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Banjarbaru (Banjarbaru);

Jumlah titik pengujian

15 Titik

7

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air


status tanah untuk produksi biomassa

2 Kecamatan


Jumlah sumur resapan dan lubang biopori yang dibuat

15 buah

9

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk

15 unit

10

Koordinasi Penyusunan Amdal


Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL,UKL,UPL

11

Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup


12

Pemantauan Kualitas Lingkungan

13

kerjasama Pengelolaan sampah Pengkajian Dampak Lingkungan

8

14

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Masuk List APBN

104.015.000

status tanah untuk produksi biomassa

Masuk List APBN

168.000.000

Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori dilahan perkarangan Lingkungan Kantor dan Pemukiman

Masuk List APBN

76.379.950

terbentuknya 15 kelompok pengelolaan Bank Sampah


65 Perusahaan

38.834.750

Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL,UKL,UPL



1 Paket

40.000.000




Titik pemantauan pada Sungai,Danau,Irigasi,dan TPA

54 Titik

95.000.000

Sungai,Danau,Irigasi, dan TPA


Barito Kuala (Marabahan);

Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk Jumlah Pengadaan peralatan dan bahan

5 kelompok

150.000.000

Ditolak

1 Paket

100.000.000

Masuk List APBN


50.379.950

33

15

kerjasama Pengelolaan sampah

16

Pemantauan Kualitas Lingkungan

17

Bimbingan Teknis Persampahan

18

Pengadaan mobil tinja

19

Pembuatan control landfill di TPA Telang

20

Pengadaan TPST

21

Pengadaan bak sampah pemilahan, bak sampah perumahan Pengadaan truck operasional persampahan Penyediaan Tenaga analis laboratorium lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

22

23

kimia Lab Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk

Hulu Sungai Tengah(Barabai); Batang Alai Utara; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Labuan Amas Selatan; Batang Alai Selatan; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Utara;

5 kelompok

150.000.000


Jumlah titik sampling air, sungai dan udara yang dipantau Jumlah Kelompok yang dilakukan bintek persampahan Pengurangan cemaran dari limbah tinja Berfungsinya penangan air limbah di TPA Telang

1 Paket

120.000.000


5 kelompok

150.000.000


1 buah

1.500.000.000

Masuk List APBN

1 tahun

1.000.000.000

Masuk List APBN

Jumlah TPST

3 buah

2.000.000.000

Masuk List APBN

Jumlah bak sampah pemilahan dan perumahan Jumlah truck operasional persampahan

100 buah

50.000.000

Masuk List APBN

3 buah

900.000.000

Terangkutnya sampah di TPA

Masuk List APBN

Tersedianya tenaga analis pada laboratorium lingkungan di Kab. HSU (analis kimia, biologi dan fisika air)

4 orang

120.000.000

- Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis pada laboratorium pada KPLH Kab. HSU, terutama tenaga yang menguasai analisa parameter fisika, kimia



34

dan biologi air dalam mendukung peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan. - Sumber dana : APBD Provinsi 24

25

26

27

28

29

30

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (DAK) Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)

Kabupaten Banjar (Martapura); Martapura Kota;

Pemulihan hutan kota

1 tahun

1.750.000.000

APBN (DAK)

Masuk List APBN

Kabupaten Banjar (Martapura);

1 tahun

500.000.000

APBN (DAK)

Masuk List APBN

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (DAK) Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran


Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup Sarana dan Prasarana penunjang Sekolah Adiwiyata

1 tahun

750.000.000

APBN (DAK)

Masuk List APBN

1 Kali

200.000.000

APBN Provinsi


Pengawasan Kebijakan LH kepada perusahaan (Kepatuhan Dok. Lingkungan) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura


Penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian polusi dan pencemaran Pengawasan terhadap perusahaan dan polusi lingkungan

1 Laporan

500.000.000

APBD Provinsi


1 Kegiatan

500.000.000

APBD Provinsi


Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan


Terciptanya kota sehat, mempertahankan Adipura Kencana Terlaksananya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan

1 Laporan

300.000.000

APBN Provinsi





35

31

Pengadaan sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan

32

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan

33

Pelatihan Bagi Pengelola Bank sampah

34

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Tapin Selatan; Lokpaikat; Kabupaten Tapin (Rantau); Bungur; Binuang; Salam Babaris; Tapin Utara; Bakarangan; Tapin Utara; Salam Babaris; Tapin Selatan; Kabupaten Tapin (Rantau); Lokpaikat; Bungur; Binuang; Lokpaikat; Tapin Selatan; Kabupaten Tapin (Rantau); Tapin Utara; Binuang; Lokpaikat; Bakarangan; Hatungun; Tapin Tengah; Candi Laras Selatan; Tapin Utara; Bungur; Tapin Selatan; Kabupaten Tapin (Rantau); Piani; Salam Babaris; Candi Laras

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

10 buah

100.000.000

Masuk List APBN

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

100 set

500.000.000

Masuk List APBN

Meningkatnya Sumber daya manusia pengelola Bank Sampah

100 orang

100.000.000


Terlaksananya sosialisasi Bank Sampah, pelatihan komposting, pembuatan lubang resapan biopori, pelatihan 3R

12 Kecamatan

120.000.000



36

35

36

37

38

39

40

41

42

Komputer Pengolah data dan perlengkapan akses transfer data Pengadaan sarana dan Prasarana pengolahan air limbah (IPAL) Pengadaan 1 paket Mobil Laboratorium Lapangan Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pembuatan terumbu karang buatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pembangunan TPS3R - Fisik - Perencanaan\ - Pengawasan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Utara; Binuang; Kotabaru (Kotabaru);

Jumlah Sarana alat Pengolahan data

1 Unit

50.000.000

APBN

Masuk List APBN

Kotabaru (Kotabaru);

jumlah IPAL

2 Unit

800.000.000

APBN

Masuk List APBN


Jumlah sarana alat pemantauan lingkungan

1 Unit

85.000.0000

APBN

Masuk List APBN


Jumlah Areal Terumbu Karang

1 Areal

300.000.000

APBN

Masuk List APBN

Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

Jumlah Role Model Prilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan Meningkat Setiap Tahun Berkurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA

175.000.000

APBD I / APBN

Ditolak

Prioritas Daerah

Ditolak

Simpang Empat; Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

1 unit

1070


Peningkatan Kapasitas Pengebangan Laboratorium Lingkungan

1 unit

500.000.000

APBD I / APBN

Masuk List APBN



1 unit

180.000.000

APBD I / APBN

Masuk List APBN


37

43

44

45

46

47

48

49

Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Pembangunan TPA dgn sistem Sanitary Landfill - Fisik - Perencanaan - Pengawasan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pengadaan Mobil Mini Bus 1 unit ( Rp 550.000.000) - Pengadaan Roda Tiga 30 unit ( Rp 1.200.000.000 ) Kegiatan Penataan RTH - Pengadaan Tanaman Peneduh Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pengadaan Mobil Mini Bus dan Tossa Pembangunan TPS3R Fisik Perencanaan Pengawasan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian



1 Paket

820.000.000

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Satui;

Tertanganinya pengelolaan sampah di TPA dengan baik

1 Buah


Tersedianya kendaraan operasional pengelolaan sampah kebersihan

31 Unit

Sungai Loban; Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

Tertanamnya Tanaman Trambesi di sepanjang RTH Jalur Hijau Jalan

1000 Pohon


Tersedianya kendaraan operasional pengelolaan sampah kebersihan



APBD I / APBN

Masuk List APBN

5.350.000.000

Prioritas Daerah

Masuk List APBN

1.750.000.000

Prioritas Derah

Masuk List APBN

500.000.000

Prioritas Daerah

Masuk List APBN

31 unit

1.750.000.000

Prioritas Daerah

Masuk List APBN

Berkurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA

1 unit

1.070.000.000

Prioritas Daerah

Masuk List APBN

Jumlah Role Model Prilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan

3 Paket

1.690.000.000

APBD I / APBN

Masuk List APBN


38

50

51

52

Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tanah Laut (Pelaihari)

Meningkat Setiap Tahun Kegiatan penanaman

1 penanaman

500.000.000

Usulan sesuai dengan arah kebijakan

Masuk List APBN


Jumlah sosialisasi

1 sosialisasi

350.000.000


Masuk List APBN


Jumlah laporan pemantaaun kualitas lingkungan

2 Dokumen

200.000.000




39

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-Royong

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan,

dan

demokratis

berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat

Pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.


40

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut: Tabel 5. Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup No.

Pembangunan

Baseline 2014

Sasaran 2019

a.

Emisi Gas Rumah Kaca

15,5%

26%

b.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

63,0-64,0

66,5-68,5

2 juta ha (dalam

750 ribu ha (dalam

dan luar kawasan)

kawasan)

(IKLH) c.

Tambahan Rehabilitasi Hutan

Dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah: a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-


41

wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. c. Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

untuk

pertumbuhan

dan

pemerataan Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air,

pangan

dan

energi

untuk

mendukung

ketahanan

nasional,

dan

mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses

pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.


42

g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusatpusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi

BLHD Provinsi Kalsel yakni agenda ketujuh.

Mewujudkan Kemandirian

Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. 1.

Ketahanan Air Ketahanan air dicerminkan pada kondisi terpenuhinya air yang layak dan

yang berkelanjutan untuk seluruh kebutuhan hidup dan kemampuan mengurangi risiko kekurangan dan akibat kelebihan air pada masa-masa tertentu. Oleh karena itu, dimensi ketahanan air tersebut mencakup 5 (lima) dimensi: yaitu memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistem, terutama di tingkat hulu (catchment area); 2) keterpenuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, 3) keterpenuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, 4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk akibat dampak dari perubahan iklim, dan didukung 5) kelembagaan dan tatalaksana yang mantap. Ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional yaitu pertanian, produksi, energi, industri dan lain-lain. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: a. Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; b. Meningkatkan

kemampuan

komunikasi,

kerjasama,

dan

koordinasi

antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan pemeliharaan. d. Meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, aspek konservasi dan aspek fisik; serta pengelolaaan banjir dan pengendalian pencemaran air.


43

e. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air. f.

Mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan jaringan basis data, standardisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi yang handal.

2.

Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan b. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 2) Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup : kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Strategi yang dilakukan, yaitu: 1) Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi: (i) Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup; (ii) Penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); (iii) Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; dan (iv) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan; 2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup a. Peningkatan kualitas air: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk);


44

b. Peningkatan kualitas udara: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien.

Tabel 6. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalsel No. 1

Kebijakan Nasional

Sumber

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim

RPJMN 2015 - 2019

Keterangan Bappenas

Sehubungan dengan kebijakan nasional tersebut, kebijakan di Provinsi Kalsel yang berkaitan adalah mengenai kebijakan seperti hal-hal berikut: 1. Penerapan SPM Lingkungan Hidup 2. Penyusunan SLHD 3. Pengendalian

kawasan

untuk

melindungi

keanekaragaman

hayati

dan

ekosistem 4. Pemantauan kualitas lingkungan 5. Pemantauan emisi gas rumah kaca 6. Pengawasan pengumpulan limbah B3 7. Pemantauan pengawasan pengendalian dampak lingkungan perusahaan 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas Lingkungan Hidup melalui penegakan hukum; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi BLHD Provinsi Kalsel. Sasaran yang akan dicapai adalah: 1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup; 2. Terjadi peningkatan pengendalian polusi; 3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan Hidup; 6. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

7. Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM BLHD Provinsi Kalsel.


45

3.3 Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2016, program yang akan

dilaksanakan sebanyak 12 program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 7 program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan. Dengan pagu sebesar Rp. 16.131.368.000,- dengan program rutin sebesar Rp. 3.649.663.000,dan Non Rutin sebesar Rp. 12.481.705,-. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

tersebut

berlokasi

di

lingkungan

kantor,

sekolah,

beberapa

perusahaan pada 13 kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan kebijakan nasional dan sasaran utama pembangunan nasional, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan prioritas seperti pada Tabel 7. Tabel 7. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 No.

Program

Kegiatan

Dana

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Rp. 102.350.000,-

2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penilaian kota sehat/ Adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan AMDAL Pembinaan Teknis AMDAL Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium lingkungan Pengendalian dan pengawasan limbah B3

Rp. 4.301.200.000,Rp. 1.536.000.000,Rp. 811.000.000,Rp.775.000.000,Rp. 190.000.000,Rp.352.000.000,Rp.255.000.000,Rp. 1.199.705.000,Rp. 250.000.000,-

3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengelolaan konservasi SDA Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH

Rp. 260.000.000,Rp. 700.000.000,-

4

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Rp. 230.000.000,-

Rp.150.000.000,-

5

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan data dan informasi lingkungan Sosialisasi dan koodinasi penegakan hukum Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Rp. 200.000.000,Rp. 118.000.000,Rp. 536.450.000,-

6

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pemantauan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Rp. 100.000.000,-

7

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dalam pemanfaatan ruang/kawasan

Rp. 130.000.000,Rp. 285.000.000,-


46

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Pada Renstra Tahun 2011 – 2015 terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, yakni: 1.

Tingkat pencemaran air

2.

Jumlah kota yang mendapat adipura

3.

Jumlah perusahaan yang menyusun AMDAL

4.

Jumlah laboratorium lingkungan

5.

Akreditasi laboratorium lingkungan

6.

Tingkat kualitas udara

7.

Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat, dan cair

8.

Presentase hasil uji polusi udara pada sumbernya di atas baku mutu

9.

Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya di atas baku mutu

10. Jumlah titik/kota diuji polusi kendaraan bermotor 11. Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya di atas baku mutu (kandungan B3) 12. Pola pengelolaan sampah di TPA 13. Jumlah laporan pengendalian pemanfaatan ruang Pencapaian indikator pada periode renstra tersebut telah dijelaskan pada bab 2.2 di atas.

Namun pada Renstra 2016 – 2020 Indikator Kinerja Utama

tersebut berganti menjadi 3 (indikator). Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dari tahun 2016- 2020 adalah: 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dapat dicapai melalui beberapa program dan kegiatan seperti pada tabel 8 berikut. Kelompok sasaran dari BLHD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 1. Dunia usaha 2. Masyarakat 3. Instansi terkait


47

Tabel 8. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2016 – 2020 NO. 1

2

Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup

dan

Penilaian kota sehat/ Adipura

Indikator Kinerja (Outcome dan Output) Indeks Kualitas Air

Terlaksananya program kota sehat/ adipura; Terlaksananya lingkungan kantor yang sehat, bersih, dan teduh Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara

Pemantauan kualitas lingkungan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Penyusunan AMDAL Pembinaan Teknis AMDAL

Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium lingkungan

Pengendalian dan pengawasan limbah B3

Terlaksananya pengawasan kebijakan LH Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten Dokumen AMDAL provinsi dan kab/kota serta evaluasi dokumen AMDAL kab/kota Pembinaan AMDAL di Kab/kota oleh Provinsi Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan SDM lab kab/kota serta tersedianya peralatan laboratorium Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3

2020 60

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

58,5 dan 86

59 dan 87

59,5 dan 88

60 dan 89






9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 195 sampel air dan udara




40 perusahaan

45 perusahaan

45 perusahaan

50 perusahaan

20 perusahaan

25 perusahaan

30 perusahaan

35 perusahaan

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 280 sampel air dan udara 50 perusahaan 35 perusahaan 13 kab/kota

10 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

10 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 lab di kab/kota

13 lab di kab/kota

13 lab di kab/kota

13 lab di kab/kota

13 lab di kab/kota

7 perush. Penghasil; 4 perush.






2017 58,5

13 kab/kota

13 kab/kota

58 dan 85

Target Kinerja 2018 59

2019 59,5

Sosialisasi/kampanye/pembinaan pengelolaan sampah di Kalsel Indeks Kualitas Air dan Udara

2016 58

48

3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan konservasi SDA

4

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

5

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Sosialisasi dan koodinasi penegakan hukum Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 6

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pemantauan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

7

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dalam pemanfaatan ruang/kawasan

Indeks Tutupan Lahan Penanaman pohon, pembinaan/ survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekorogion laut Prov. Kalsel Indeks Tutupan Lahan

Pengumpul; 13 RS 49

Pengumpul; 13 RS 49,5

Pengumpul; 13 RS 50

Pengumpul; 13 RS 50,5

Pengumpul; 13 RS 51

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

49

49,5

50

50,5

51

Tersusunnya program BLHD dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis LH Adanya bahan untuk penyusunan program Indeks Tutupan Lahan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

Tersusunnya buku SLHD; Peringatan Hari Lingkungan Hidup; dan Pameran pekan LH

1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan

Terverifikasinya Kasus LH

50

50,5

51




5 lokasi di Kabupaten 16 sekolah




1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan 7 lokasi di Kabupaten 30 sekolah

85 1 paket data

86 1 paket data

87 1 paket data

88 1 paket data

89 1 paket data

Indeks Tutupan Lahan Data/peta penggunaan lahan/ ruang

49 1 paket data

49,5 1 paket data

50 1 paket data

50,5 1 paket data

51 1 paket data

Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Terlaksananya kegiatan adiwiyata; Terlaksananya kegiatan pilot project Kalsel Indeks Kualitas Udara Data Emisi GRK

49


49,5

49

BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 9 berikut. Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BLHD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode (1)

(2) Program pelayanan ADM Perkantoran

1

08

01

1

08

01

01


1

08

01

02

penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1

08

01

07

penyediaan jasa administrasi Keuangan

1

08

01

08


1

08

01

10


1

08

01

11

1

08

01

12

1

08

01

15

penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5) (6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (9) (10)

1 tahun

1.451.263.000

APBD

1 tahun

1.862.400.000


1 tahun

3.000.000

APBD

1 tahun

5.000.000


1 tahun

312.000.000

APBD

1 tahun

320.000.000


1 tahun

159.400.000

APBD

1 tahun

159.400.000


1 tahun

7.500.000

APBD

1 tahun

10.000.000

1 tahun

24.000.000

APBD

1 tahun

30.000.000

Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik


1 tahun

15.000.000

APBD

1 tahun

20.000.000

1 tahun

7.500.000

APBD

1 tahun

15.000.000

Penyediaan bahan

SKPD; Provinsi;

1 tahun

15.000.000

APBD

1 tahun

18.000.000

Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Honor penyedia dan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK


50

dan peraturan perundangundangan 1

08

01

16

penyediaan bahan logistik kantor

1

08

01

17

penyediaan makanan dan minuman

1

08

01

18


1

08

01

19


1

08

02

1

08

02

09

1

08

02

11

Pengadaan Taman Kantor

1

08

02

120

Pengadaan Alat-alat Laboratorium

1

08

02

22

pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1

08

02

24

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1

08

02

28

1

08

03

1

08

03

pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

05


bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar Penyediaan bahan logistic kantor, BBM, dan gas penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapatrapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup Lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kantor Pengadaan peralatan laboratorium menuju laboratorium akreditasi Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur Pakaian kerja batik tradisional, seragam kerja lapangan

Banjarbaru


1 tahun

3.000.000

APBD

1 tahun

5.000.000


1 tahun

115.000.000

APBD

1 tahun

130.000.000


1 tahun

664.863.000

APBD

1 tahun

1.000.000.000


1 tahun

125.000.000

APBD

1 tahun

150.000.000

1 tahun

1.974.000.000

APBD

1 tahun

2.245.000.000


1 tahun

150.000.000

APBD

1 tahun

250.000.000


1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

1 paket

750.000.000

APBD

1 paket

1.000.000.000


1 tahun

438.800.000

APBD

1 tahun

400.000.000


1 tahun

405.200.000

APBD

1 tahun

410.000.000


1 tahun

30.000.000

APBD

1 tahun

35.000.000

1 tahun

36.000.000

APBD

1 tahun

40.000.000

1 tahun

36.000.000

APBD

1 tahun

40.000.000



51

1

08

05

1

08

05

1

08

06

1

08

06

1

08

15

1

08

15

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 10

01

10

kursus, pendidikan, pelatihan sosialisasi bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH penilaian kota sehat/adipura

1

08

16

1

08

16

01

1

08

16

03


1

08

16

04


1

08

16

09


Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur LH Peningkatan SDM dan kelembagaan LH


Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Laporan kinerja dan keuangan


Indeks kualitas air

1 tahun

165.000.000

APBD

1 tahun

175.000.000

1 tahun

165.000.000

APBD

1 tahun

175.000.000

4 laporan

23.400.000

APBD

4 laporan

23.400.000

APBD

4 laporan

58

102.350.000

APBD

58,5

4 laporan

50.000.000

50.000.000

300.000.000 Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan pengelolalaan sampah di Kalsel Indeks kualitas air dan udara

13 kab/kota


13 kab/kota


13 kab/kota


13 kab/kota

13 kab/kota

102.350.000

APBD

13 kab/kota 300.000.000

Kab/kota


58 dan 85

9.669.905.000

APBD

58,5 dan 86

41.300.000.000

13 kab/kota dan 45 kantor 9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota 40 perusahaan

4.301.200.000

APBD


35.000.000

1.536.000.000

APBD


2.000.000.000

811.000.000

APBD

40 perusahaan

1.000.000.000

20 perusahaan

775.000.000

APBD

20 perusahaan

900.000.000

52

1

08

16

10



1

08

16

13

penyusunan AMDAL

Dokumen AMDAL provinsi dan kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota

1

08

16

20



1

08

16

25


Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM lab kab/kota

Tabalong; Tanah Bumbu; Kotabaru; Balangan; SKPD Prov; Banjarbaru; Kab. Banjar; Tanah Laut; Banjarmasin; HST; HSU; Tapin; Barito Kuala; HSS Tabalong; SKPD Prov; Kab. Banjar; Barito Kuala; Banjarmasin; Balangan; Kotabaru; HSS; Tapin; Tanah Laut; Tanah Bumbu

13 kab/kota

190.000.000

APBD

13 kab/kota

350.000.000

10 kab/kota

352.000.000

APBD

13 kab/kota

500.000.000


10 kab/kota

255.000.000

APBD

13 kab/kota

350.000.000

APBD

13 lab di kab/kota

900.000.000


13 lab di kab/kota 1.199.705.000

53

1

08

16

1

08

17

1

08

17

1

08

17

27

09

41

1

08

18

1

08

18

02

1

08

18

08

1

08

19

1

08

19

01

1

08

19

02

1

08

19

06

Pengendalian & Pengawasan Limbah B3

Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengelolaan konservasi SDA

Indeks Tutupan Lahan

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Prov. Kalsel Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH pengembangan data dan informasi lingkungan

sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum


Penanaman pohon, pembinaan/survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekoregion laut Prov. Kalsel Indeks Tutupan Lahan


Tersusunnya program BLHD, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH Bahan untuk penyusunan program Indeks Tutupan Lahan


Terverifikasinya kasus LH di 5 lokasi

Balangan; Kotabaru;

7 perush. Penghasil; 4 perush. Pengumpul; 13 RS 49

250.000.000

APBD

300.000.000

APBD

7 perush. Penghasil; 4 perush. Pengumpul; 13 RS 49,5

960.000.000

260.000.000

APBD

13 kab/kota

400.000.000

700.000.000

APBD

1 Dokumen

1.200.000.000

13 kab/kota

SKPD Provinsi

1 Dokumen

800.000.000 49

380.000.00

APBD

49,5

475.000.000

SKPD Provinsi

1 Dokumen

230.000.000

APBD

1 Dokumen

275.000.000

13 kab/kota

13 kab/kota

150.000.000

APBD

13 kab/kota

200.000.000

49

854.450.000

APBD

49,5

1.600.000.000

SKPD Provinsi; 13 kab/kota

16 sekolah

536.450.000

APBD

17 sekolah

600.000.000

SKPD Provinsi

1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan 5 lokasi di kab

200.000.000

APBD


350.000.000

118.000.000

APBD

7 lokasi di kab

650.000.000


54

Kabupaten

1

08

20

1

08

20

1

08

25

1

08

25

02

1

08

25

04

07

Program peningkatan pengendalian Polusi pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) Pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

Provinsi; Tabalong; Tanah Laut; Tapin

Indeks Kualitas Udara Data emisi GRK Indeks Tutupan Lahan Data/ Peta Penggunaan lahan/ ruang Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan

85

100.000.000

APBD

86

250.000.000

1 paket data

100.000.000

APBD

1 paket data

250.000.000

49

415.000.000

APBD

49.5

700.000.000

SKPD; Provinsi

1 paket data

130.000.000

APBD

1 paket data

200.000.000

SKPD; Provinsi

1 Dokumen

285.000.000

APBD

1 dokumen

500.000.000

SKPD; Provinsi


55

BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2016, program yang akan dilaksanakan sebanyak 12 program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 7 program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan. Dengan pagu sebesar Rp. 16.131.368.000,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalsel. Untuk Program rutin sebesar Rp. 3.649.663.000,- dan Non Rutin sebesar Rp. 12.481.705,-. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, sekolah, beberapa perusahaan pada 13 kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.


56

BAB VII PENUTUP

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan

lingkungan

akan

semakin

meningkat

sehingga

kesadaran

masyarakat, pengusaha yang mengekploitasi sumber daya alam sangat diharapkan partisipasinya dalam rangka mengolah alam menjadi ramah lingkungan. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan lainnya, yang akan memberikan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin berat. Dengan program-program BLHD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini hendaknya mampu menimalisir masalah lingkungan yang dimotori oleh aparatur sebagai kunci keberhasilan melalui Rencana Kerja. Oleh sebab itu tugas dan misi BLHD Provinsi Kalimantan Selatan perlu pula ditunjang oleh anggaran yang memadai

disamping

dukungan komitmen dari

semua

pihak

(masyarakat,

pengusaha maupun instansi terkait) agar dimasa yang akan datang pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi kini dan mendatang terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2016 diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel adalah Program Tahunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran. Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel Tahun 2016 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan

kegiatan

tahun

anggaran

2016

sehingga

diharapkan

dapat

memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada BLHD Provinsi Kalsel sehingga kualitas kinerja yang lebih lagi dan berdaya guna bagi masyarakat Provinsi Kalsel. Sebagai wujud upaya pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dalam pencapaian “Good Governance”, maka BLHD telah menetapkan indikator utama kunci, sebagai tolok ukur keberhasilan BLHD secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi BLHD. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Ir. IKHLAS, MP Pembina Utama Muda NIP. 19591223 199103 1 002


57

BAB I PENDAHULUAN. Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel Tahun

Recommend Documents