Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang A. LATAR BELAKANG Menyadari tentang pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.215.584 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 2,56, kondisi ini bila tidak dikendalikan akan terus melaju seiring deret hitung dan bila tidak diimbangan dengan peningkatan sumberdaya manusia akan berdampak terhadap masalah sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap hasil pembangunan. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Program keluarga berencana sejak otonomi daerah diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian penduduk. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sudah membuat kebijakan melalui program dan Kegiatan dalam pengendalian kelahiran. Keberhasilan program Keluarga Berencana telah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2011 sebanyak 102. 515 akseptor, dapat diasumsikan akan terkendali kelahiran 102.515 kelahiran apabila menjadi peserta KB baru tersebut menjadi peserta KB aktip yang lestari. Data tersebut bila kita analisis secara ekonomis merupakan investasi masa depan karena dengan terkendali 102.515 kelahiran maka dapat dihemat
biaya
persalinan
yang
ditanggung
pemerintah
sebesar
Rp.
61.509.000.000,00 dimana penghematan tersebut dapat digunakan untuk meningkatan IPM bidang pendidikan dan kesehatan atau pembangunan lain. 1
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Namun disisi lain perkembangan progran Keluarga Berencana masih dihadapkan dengan permasalahan yang harus dihadapi seperti : a. Masih rendahnya peran pria dalam ber KB hanya 2,5% b. Perserta KB aktif masih tertupu pada suntik 53% dan pil 23% c. Total Fertility Rate masih 2,35 % d. Laju Pertambahan Penduduk 2,56 % Permasalahan tersebut perlu komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, steakholder dan masyarakat agar pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menurunkan Total Fertiltu Rate (TFT) menjadi 2,10 dengan Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 sehingga terjadi Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015. Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan MDGs dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB pada era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child). Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena factor modernisasi berakibat membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat. Factor modernisasi itu juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah factor pendorong perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan balita dan meningkatnya status perempuan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 2
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Perempuan Kabupaten Bandung.
Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.
Visi tersebut
adalah :
“Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu : 1.
Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga serta Peningkatan Keluarga Sejahtera.
2.
Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di daerah
3.
Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB
4.
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan, Kesetaraan, keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
5.
Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung yang disesuaikan dengan keragaman etnis, budaya serta pembangunan berkelanjutan. Pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Anak
diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan
dan
perlindungan
anak
di
berbagai
bidang
pembangunan. Penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
terhadap
perempuan 3
dan
anak
serta
penguatan
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistik gender. Situasi dan kondisi merupakan
fenomena
yang
Pembangunan Keluarga Berencana perlu
memerlukan
perhatian
dan
penanganan yang serius, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Hal ini diarahkan karena keberhasilan pembangunan Program KB akan berdampak terhadap pembangunan lainnya dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bandung yang sejahtera. Dengan
demikian
untuk
meningkatkan
keberhasilan
program KB dan pemberdayaan perempuan tahun 2013 kinerja Badan KB dan Pemberdayaan terfokus kepada meningkatkan peserta KB aktif menjadi 83,50 % dan pencapain peserta KB baru sebanyak 82.000 akseptor, sehingga akan mendukung penurunan TFR menjadi 2,10 tahun 2015. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
secara
intensif
melaksanakan program KB dan PP bekerjasama dengan dinas instansi terkait, dan seluruh kecamatan di kabupaten Bandung maupun dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta BKKBN Propinsi Jawa Barat.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2010
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
(Renja) 2013 ini dimaksudkan sebagai
bentuk laporan perencanaan yang dibutuhkan dalam tahun mendatang sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan (renja) 2013 ini 4
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
secara
berkelanjutan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja (RENJA) 2013 ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan gambaran perencanaan umum tahun mendatang tentang kondisi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta kondisi kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Gambaran proses pembangunan program keluarga berencana yang berisikan Rencana Kinerja dalam
mewujudkan
Visi, Misi, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Melaporkan
Rencana
Kerja
(RENJA)
2013
Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi kegiatan Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja
dan Analisis
Pencapaian Kinerja Keuangan. 4. Menjadi Bahan masukan bagi kepentingan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.
1.4 Sistematika Penulisan Rencana kerja SKPD tahun 2013 ini mencakup implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang tercantum dalam program kerja maupun kegiatan selama tahun Anggaran 2013. 5
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Adapun
sistematika
Rencana
Kerja
Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2013 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dan proses penyusunan Rencana Kerja. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKBPP 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja 2013 BKBPP 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 6
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
1.
Realisasi
program/kegiatan
yang
tidak
memenuhi
target
kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan; 2.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3.
Realisasi
program/kegiatan
yang
melebihi
target
kinerja
hasil/keluaran yang di rencanakan; 4.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;dan
6.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengangaran yang perlu di ambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-VI C.5 yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, Dengan format table sebagai berikut: 1.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara pokok dan fungsi, serta norma 7
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. T-VI C.1 Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010). Pada pembehasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menerut SKPD masingmasing, dengan format sebagai berikut: 1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementrian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapapian kinerja oembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGS (Millenium Develpmnet Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioitas tahun yang direncanakan. Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD).
1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai; 8
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampirkan table berikut,yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (telaahan rancangan awal RKPD) Tabel T-VI C.7.
1.5. Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan
kepada
SKPD
provinsi
maupun
berdasarkan
hasil
pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah di lakukan). Deskripsi yang perlu disajkan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelesan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fugsi SKPD; 3. Sajikan table berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Tabel T-VI C.9 sebagai berikut:
9
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas dan sebagaimana dimaksud,yaitu penelaahan yang menyangkut ara kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Deskripsi intuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (telaahan terhadap kebijakan nasional).
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengesi sub-sub ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).
3.3.
Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan missal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah teisolir, g. Dsb 10
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
b.
Uraian garis besar mengenai rekapatulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
a.
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
c.
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pembendanaanya.
c.
Penjelesan jika rumusan program dan dan kegiatan tidak
sesuai
dengan
rancangan
awal
RKPD,
baik
jenis
program/kegiatan,pagu induktif,maupun kombinasi keduanya. d.
Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (perumusan program dan kegiatan) Tabel T-VI.C.10.yaitu sebagai berikut:
BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantmkan tempat dan tanggal dokumen. Nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
11
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pada waktu penyusunan Renja BKBPP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKBPP tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKBPP tahun lalu, dan realisasi Renstra BKBPP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BKBPP dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKBPP tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BKBPP). Kami sajikan tabel sebagai berikut:
A. PROGRAM PENINGKATAN KESERTAAN BER – KB 1. Peserta KB aktif Jumlah peserta KB
aktif sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat
sebanyak
akseptor
542.758
atau
83,42
%
650.758.Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif
dari
PUS
sampai dengan
sebesar bulan
Desember 2011 jika dibanding PPM CU tahun 2011 sebesar 98,35 % , sedang
jika dibanding dengan PUS Proyeksi sebesar
mencapai 84,85 %. 2. Partisipasi Pria dalam Program KB 12
639.652, sudah
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Jumlah peserta KB aktif Pria sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak : 13.586 akseptor atau 2,50 % dari total peserta KB aktif 542.758 akseptor dengan metoda kontrasepsi MOP : 5.620 akseptor dan Kondom sebanyak : 7.966 akseptor . Tabel 3 Pencapaian Peserta KB Aktif Bulan Desember 2011
NO KONTRAS . EPSI
PPM PA 2011
PENC PA BLN DESEMBER 2011
% PENC THDP PPM PA 2011
% PENC TRHDP TOTAL PA
1
IUD
79.157
83.041
104,91
15,30
2
MOW
12.842
13.245
103,14
2,44
3
MOP
5.430
5.620
103,50
1,04
4
KONDOM
8.488
7.966
93,85
1,47
NON HORMON AL
105.917
109.872
103,73
20,24
5
IMPLANT
14.873
16.513
111,03
3,04
6
SUNTIKA N
289.508
291.922
100,83
53,78
7
PIL
141.586
124.451
87,90
22,93
HORMON AL
445.967
432.886
97,07
79,76
JML TOTAL
551.884
542.758
98,35
100,00
13
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
3. Pelayanan Peserta KB Aktif menurut cara dan tempat KKB
Pemerintah
pelayanan
dan KKB Swasta )
Peserta KB aktif bulan Desember 2011 sebanyak 542.758 akseptor, dengan menggunakan pasilitas sarana pelayanan KKB Pemerintah sebanyak 219.234 Akseptor ( 40,39 % ) dan melalui KKB Swasta sebanyak 323.524 akseptor ( 59,61 % ), hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. 4. Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED) Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada sebanyak 650.652 sedangkan yang sudah ber KB sebanyak : 542.758 akseptor ( 83,42 %) dan yang belum ber KB tercatat sebanyak : 107.894 atau 19,88 % pasangan dengan alasan 1.
PUS Hamil sebanyak
:
21.860 Orang ( 20,26 % )
2.
Ingin anak segera
: 29.847 Orang ( 27,66 % )
3.
Ingin anak ditunda
: 26.817 Orang ( 24,85 % )
4.
Tidak ingin anak lagi
: 29.370 Orang ( 27,22 % )
Nomor : 1 , 3 dan 4 merupakan unmet need ( sasaran untuk di motivasi menjadi peserta KB baru ) 5. Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi khususnya pelayanan peserta KB Baru sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebanyak 102.515 akseptor atau 108,39 % dari PPM tahun 2011 sebanyak 94.584 akseptor.
B. Cakupan Laporan 1. Laporan hasil pelayanan kontrasepsi dari tingkat Kecamatan dengan formulir F/II/KB/08 pada bulan Desember 2011 dari 31 kecamatan masuk 100 %. 14
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
2. Laporan Bulanan Hasil Pelayanan Kontrasepsi Menurut Tempat Pelayanan KB,berdasarkan Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelayanan Kontrasepsi dari Kecamatan dengan formulir F/II/KB/08 pemasukannya sebagai berikut: a.
Laporan Klinik KB Pemerintah Laporan yang masuk bulan Desember sebanyak 77 klinik dari 77 klinik yang ada atau 100 % jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011 keadaannya tetap.
b. Laporan Klinik KB Swasta Laporan yang masuk pada bulan Desember 2011 sebanyak 90 klinik dari 90 klinik yang ada atau 100 %, jika dibandingkan dengan laporan bulan Nopember 2011 masih sama. c.
Laporan Dokter Praktek Swasta ( DPS ) Jumlah klinik DPS yang masuk pada bulan Desember 2011 sebanyak 52 klinik atau 39,39 % dari jumlah DPS yang ada sebanyak 123 buah,
d. Laporan Bidan Praktek Swasta ( BPS ) Jumlah laporan yang masuk dari klinik KB BPS bulan Desember 2011 sebanyak 309 buah atau 88,29 % dari klinik yang ada sebanyak 350 buah.
C. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI 1. Pelayanan Peserta KB Baru Berdasarkan tempat pelayanan pencapaian peserta KB baru bulan Desember 2011 melalui klinik KB Pemerintah sebanyak 3.519 akseptor atau 46,60 %,, melalui klinik swasta sebanyak 331 akseptor atau 4,38 % klinik KB Dokter Praktek Swasta ( DPS ) sebanyak 27 akseptor atau 0,36 % dan melalui Bidan Praktek Swasta sebanyak 3.675 akseptor atau
48,66 % ,
melihat data tersebut diatas bulan Nopember 2011 kebanyakan peserta KB baru menggunakan pasilitas klinik KB Bidan Praktek Swasta. 15
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Pencapaian Peserta KB Baru dari bulan Januari s/d . Desember 2011 Pencapaian Peserta KB Baru dari bulan Januari s/d Desember 2011 atau selama 12 ( Dua belas ) bulan pada tahun anggaran 2011 mencapai : 102.515 akseptor atau 102,39 % dari PPM tahun 2011 sebesar 94.584 akseptor . Adapun rincian pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :
No
Mix Kontrasepsi
PPM Peserta KB Baru Tahun 2011
Realisasi Peserta KB Baru s/d Bln Des 2011
% Pencapaian dibanding PPM PB
10.248
12.365
120,66
1.
IUD
2.
MOW
953
1067
111,96
3.
MOP
1.084
1.299
119,83
4.
IMPLANT
4.212
4.179
99,22
5.
SUNTIKAN
56.893
57.684
101,39
6.
PIL
15.871
19.220
121,10
7.
KONDOM
5.323
6.701
125,89
94.584
102.515
108,39
JUMLAH
Adapun Kecamatan – kecamatan yang PB di atas 100 % (melampaui PPM) ada 23 Kecamatan dan Kecamatan yang pencapaian PB nya dibawah 100 % (tidak tercapai PPM PB) ada 8 Kecamatan. Secara terinci dapat dilihat pada lampiran. 2. Pelayanan Peserta KB Ulang 16
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Jumlah Komplikasi Berat IUD 1 Akseptor dan Implan 3 Akseptor. Jumlah Kegagalan sebanyak 3 akseptor terdiri dari IUD 2 Akseptor, MOW 1 Akseptor. Jumlah pencabutan IUD dan Implant , IUD 43 akseptor dan Implant 73 akseptor. Jumlah Peserta Ganti Cara sebanyak 27 Akseptor terdiri dari IUD 10 akseptor, Implant 9 akseptor, Suntikan 5 akseptor dan Pil 5 akseptor. Jumlah Pemasangan Ulang IUD dan Implant sebanyak 19 Akseptor terdiri dari IUD 14 akseptor dan Implant 5Akseptor.
3. Peserta KB Drop Out ( DO ) Keadaan Peserta KB Drop Out sampai dengan bulan
Desember
2011
tercatat sebanyak 74.058 akseptor atau 12,01 % dengan rincian sebagai berikut :
NO.
MIX KONTRASEPSI
PA / CU S.D DESEMBER 2010
Peserta KB Baru ( PB) S/D DES 2011
1
2
3
4
Peserta KB Aktif (PA) SEHARUSNYA DES 2011
PA / CU S.D DES 2011
Perkiraan Drop Out (DO)
%
5
6
7
8
1
IUD
75.965
12.365
88.330
83.041
5.289
5,99%
2
MOW
12.312
1067
13.379
13.245
134
1,00%
3
MOP
4.566
1.299
5.865
5.620
245
4,18%
4
IMP
14.041
4.179
18.220
16.513
1.707
9,37%
5
STK
273.204
57.684
330.888 291.922
17
38.966 11,78%
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
6
PIL
7
KDM JUMLAH
127.718
19.220
6.495
6.701
146.938 124.451 13.196
514.301 102.515
22.487 15,30%
7.966
5.230 39,63%
616.816 542.758
74.058 12,01%
Dari data tersebut diatas dapat dilihat peserta KB drop out per Mix Kontrasepsi sampai dengan bulan Desember 2011 terdapat pada kontrasepsi seperti : Suntikan 11,78 %, Pil 15,30 %, Kondom 39,63 % . Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan administrasi pencatatan dan pelaporan yang masih belum rapih di setiap tingkatan (Klpk Akseptor, Sub PPKBD ,PPKBD dan PKB/PLKB ) . Adapun Kecamatan – kecamatan yang tingkat drop out akseptornya di atas rata-rata Kabupaten ada 17 Kecamatan, tertinggi Kecamatan Pangalengan 21,82 %; Sedangkan Kecamatan – kecamatan dibawah rata-rata Kabupaten ada 14 Kecamatan, terendah berada di Kecamatan Dayeuhkolot 2,13 %, dan akseptor Reaktif berada di Kecamatan Paseh sejumlah 2.066 ( 7,60% ) . Secara terinci dapat dilihat seperti terlampir. 4. Pengeluaran dan Persediaan Alat Kontrasepsi NO
Persediaan alat Kontrasepsi
IUD (Unit)
Kondom (Lusin)
Implant (Set)
Suntikan (Vial)
Pil (Strip)
1
2
3
4
5
6
7
1.064 5.853
6.169
1
Sisa Akhir bulan ini
1.323
2.207
2
Diterima bulan ini
694
3.680
269
3
Dikeluarkan
1.896
243
18
30.609
69.917
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
4
bulan ini
526
SisaAkhir bulan ini
1.491
3.991
1.090
23.564
50.605
12.898
25.481
Dilihat dari data tersebut diatas maka pengeluaran alat kontrasepsi yang paling banyak yaitu
Kontrasepsi Pil dan Suntikan , sedangkan stock / persediaan Alat
Kontrasepsi untuk bulan selanjutnya masih cukup 1.
Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional dari Kecamatan ( F/I/Kec-Dal/08 ) pada tingkat desa dan institusi masyarakat pedesaan. a. Laporan Bulanan Desa Desa yang ada pada bulan Desember 2011 sebanyak 276 dan yang melapor sebanyak 276 desa atau 100 %
b. Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB ) Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada pada bulan Desember 2011 sebanyak 215 orang yang melapor sebanyak 156 orang atau 72,56 %, jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 keadaannya menurun sebanyak 2 orang (0,93 %) c. Laporan Bulanan PPKBD PPKBD yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 299 orang dan yang memberikan laporan sebanyak 286 orang atau 95,65 %, jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011, masih tetap sama. d. Laporan Bulanan SUB PPKBD 19
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Jumlah Sub PPKBD yang ada sampai dengan bulan Desember
2011
sebanyak 4.228 dan yang melapor sebanyak 3.970 atau 93,90 % , keadaanya turun 22 Sub PPKBD jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 . e. Laporan Bulanan Kelompok KB Kelompok KB yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 15.633 kelompok, dan yang melapor sebanyak 15.272 atau 97,69%. Adanya penurunan laporan sebanyak 54 kelompok bila dibanding dengan bulan Nopember 2011. 2.
Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan dari Kelompok Bina-Bina a. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Jumlah kelompok BKB yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 545 kelompok dan yang aktif melapor sebanyak 439 klp atau 80,55 %. jika dibanding dengan bulan Nopember 2011,ada penurunan laporan sebanyak 13 klp.
b. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Jumlah kelompok BKR yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 276 klp dan melapor sebanyak 226 klp atau 81,88 %, jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011 ada penurunan laporan sebanyak 13 klp. c. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Jumlah kelompok BKL yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 355 klp dan melapor 274 Klp atau 77,18 %. jika di bandingkan dengan bulan Nopember 2011, ada kenaikan 4 Klp..
20
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
d. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS ). Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 609 kelompok dan yang melapor sebanyak 328 klp atau 53,86 % .yang melapor naik 4 kelompok jika dibandingkan dengan bulan Nopember 2011 . e. Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 78 klp dan yang melapor sebanyak 55 klp atau 70,51 %, jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 yang melapor keadaannya menurun 2 klp.
D. Hasil Pengendalian Lapangan 1. Kegiatan Oprasional Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan pada bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 32 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 103,23 %, sedangkan rapat koordinasi program KB Nasional tingkat desa dilaksanakan sebanyak 332 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau
120,29 %,
kegiatan penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.242 kali atau rata-rata tiap desa melaksanakan sebanyak 5 sampai dengan 6 kali dalam satu bulan dari jumlah desa sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke tingkat desa tercatat 192 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan antara 6 sampai dengan 7 kali, Jumlah Tokoh masyarakat/ Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 641 kali atau tiap desa rata-rata melaksanakan kegiatan 2 kali sampai 3 kali dan Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sebanyak 529 kali. 2. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina ) 21
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Tabel I HASIL PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2011 BKB NO
BKR
BKL
KEGIATAN NOP
DES
NOP
DES
NOP
DES
1
Jumlah Keluarga yang menjadi Anggot a Kelompok Kegiatan
2
Jumlah Keluarga yang menjadi Anggot a kelompok kegiatan 58.963 Hadir/Aktif dalam Pertemuan/Penyuluhan
3
ProsentaseAnggota kelompok kegiatan 82,88% 80,64% 73,38% 69,12% 76,24% 74,25% Hadir/Aktif dalam Pertemuan/Penyuluhan
4
Jumlah Pertemuan/Penyuluhan Kelompok Kegiatan
71.143
431
58.739
47.365
421
62.173
45.621
42.675
29.496
246
246
28.264
21.549
252
24.404
18.120
271
Sumber : Laporan Bulanan Dallap ( F/I/Kec-Dal/08 )
Selanjutnya jumlah poktan BKB yang melapor pada bulan Desember 2011 sebanyak 439 klp jika dibanding dengan laporan pada bulan Nopmber 2011 keadaannya menurun 13 kelompok, sedang jumlah keluarga yang menjadi anggota poktan BKB juga menurun . Rata – rata anggota per Poktan BKB sebanyak 139 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB bulan Desember 2011, rata-rata setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali keadaanya masih tetap jika dibanding bulan Nopember 2011. 22
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Untuk jumlah
anggota keluarga Poktan BKB
yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2011 sebesar 47.365 keluarga (80,64%). Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKB yang mengikuti pertemuan/penyuluhan menurun bila dibanding dengan bulan sebelumnya, untuk itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu. Jumlah Poktan BKR yang melapor pada bulan Desember 2011 sebanyak 226 kelompok bila dibanding dengan bulan sebelumnya kondisinya ada penurunan 13 klp dan keluarga yang menjadi anggota pada bulan Desember 2011sebanyak 42.675. Jumlah Keluarga yang hadir dalam
pertemuan
sebesar 29.496 keluarga (69,12%) di bulan Desember 2011, keadaannya menurun jika dibanding dengan bulan sebelumnya.Rata-rata anggota poktan BKR pada bulan Desember 2011 sebanyak 189 keluarga, sedangkan ratarata pertemuan /penyuluhan poktan BKR setiap bulan masih tetap 1 (satu ) kali. Hal ini berarti partisipasi anggota poktan BKR yang menghadiri pertemuan/penyuluhan
menurun sehingga masih perlu menjadi perhatian
para pengelola program KB Kecamatan dan desa. Jumlah Poktan BKL yang melapor pada bulan Desember 2011 sebanyak 274 klp bila dibanding dengan bulan sebelumnya ada peningkatan sebanyak 4 kelompok dan yang menjadi anggota pada bulan Desember 2011 sebanyak 24.404 keluarga jika dibanding dengan bulan Nopember 2011 keadaannya menurun. Rata-rata anggota per poktan BKL pada bulan Desember 2011 sebanyak 89 keluarga dan jumlah keluarga yang hadir dalam pertemuan /penyuluhan poktan BKL pada bulan Desember
2011 sebanyak 18.120
keluarga (74,25%). Rata-rata pertemuan/penyuluhan tiap poktan setiap bulan 1 (satu ) kali . Hal ini berarti partisipasi anggota poktan BKL yang menghadiri pertemuan/penyuluhan menurun sehingga masih perlu menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan dan desa. 23
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
GRAFIK I Prosentase Keluarga Yang Hadir Dalam Pertemuan / Penyuluhan Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB 3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tabel 2 Hasil pembinaan kesejahteraan keluarga ( poktan uppks ) bulan nopember dan desember 2011 NO
JUMLAH KELUARGA PRA KS DAN KS I
KEGIATAN
NOPEMBER 1
Semua anggota kelompok UPPKS
2
Keluarga Pra KS dan KS I
3
Jumlah angg. Klp UPPKS Yg masih 24
DESEMBER
18.463
6.682
8.043
4.941
15.075
5.255
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PUS
4
Jml ,angg.klp UPPKS status PUS ber KB
11.482
3.813
5
Jml.angg.UPPKS Klg.PraKs dan KS I yg status PUS
7.301
4.104
6
Jml.angg klp UPPKS Pras dan Ks I Status PUS Ber KB
5.868
3.484
7
Jumlah Pertemuan Kelp. UPPKS
187
127
8
Jml.Klp UPPKS Yg Mempergunakan modal dan jmlh s/d bulan ini
590.000.000
645.000.000
9
Jumlah Klp.Penerima modal
115
127
10
Sumber modal
APBN/APBD
APBN/APBD
Pada table 2 di atas yang menggmbirakan adalah terjadi penurunan jumlah keluarga Pra Ks dan Ks I yang menjadi anggota UPPKS, pada bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 4.941 keluarga (61,43 %) .Hal ini berarti ada anggota kelompok yang mengalami peningkatan status tahapan KS sebagai dampak dari kegiatan UPPKS ini. .Jumlah anggota UPPKS yang status PUS sebanyak yang sudah menjadi peserta KB sebanyak 3.813 Akseptor atau 72,56 % , sedangkan anggota UPPKS dari keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta KB aktif sebanyak 3.484 Akseptor atau 84,89 %. Sedangkan modal yang masih bergulir sebesar Rp. 645.000.000,- yang bersumber dari APBN maupun APBD tersebar di 127 kelompok. 4. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dari keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan secara terpadu dengan sektor lain. Jumlah PIK Remaja yang
25
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
ada sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 78 kelompok terdiri dari Tumbuh 48 Klp, Tegak 26 Klp dan Tegar 4 Klp.
E. BIDANG KELUARGA SEJAHTERA KETAHANAN KELUARGA Bidang Keluarga Sejahtera di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan daerah No. 21 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bandung Bahwa, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok, Memimpin, Mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pelayanan dan pengendalian keluarga sejahtera. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Keluarga Sejahtera salah satunya adalah pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan melalui pembangunan kualitas ketahanan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai wahana pembangunan agar setiap keluarga dapat menjadi sumber kekuatan dan potensi pembangunan. Peraturan Bupati Bandung no 6 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata cara kerja lembaga tekhins Daerah Kabupaten Bandung. Dalam rangka pemberdayaan keluarga dipandang perlu mengembangkan kegiatan kelompok berdasarkan permasalahan : a. Keluarga yang mempunyai bayi dan balita masalah utama yang di hadapi adalah pola asuh anak. b. Keluarga yang mempunyai remaja 12 s/d 23 tahun belum kawin permasalahannya adalah memberikan belajar dan membimbing anak untuk menemukan identitas / kepribadian . c. Keluarga yang salah satunya atau seluruh anggotanya 50 tahun ke atas permasalahan utamanya perawatan, perhatian sehingga lansia tidak merasa tidak diperhatikan. 1. Tujuan Umum. 26
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan lingkungannya yang saling mendukung, meningkatkan kualitas serta kesejahteraan keluarga melalui Program Keluarga Sejahtera. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan peran aktif institusi masyarakat dalam mendukung program KB di lini lapangan. b. Meningkatkan
intregrasi Program di lapangan sebagai upaya
penggarapan sasaran. c. Setiap kecamatan memiliki billboard atau media luar ruang d. Minimal satu atau dua Toma toga di desa aktif melakukan KIE e. Meningkatkan Kualitas kelompok Tribina dan UPPKS f.
Meningkatkan Jumlah anggota kelompok yang aktif di kelompok Tribina dan UPPKS
g. Meningkatkan meningkatnya kelompok UPPKS yang mendapat modal usaha h. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran aktif Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa i. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku tokoh masyarakat dan tokoh Agama.
3. Sasaran Langsung a. Kelompok BKB b. Kelompok BKR c. Kelompok BKL d. Kelompok UPPKS e. Sub Pos KB Desa dan Pos KB Desa 4. Sasaran Tidak Langsung a. Dinas Instansi terkait b. Tokoh Masyarakat c. Tokoh Agama 27
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
d. Tim Penggerak PKK e. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) f. Organisasi Pemuda Pemerintah Kabupaten Bandung menyadari betapa pentingnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera , karena jika tidak dikendalikan akan memberikan indikasi negatif terhadap upaya pembangunan akselerasi yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan Manusia ( IPM) di Kabupaten Bandung. Pencapaian kondisi ini tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan program di lapangan yang sangat menunjang propes operasional pelayanan program KB Nasional di Kabupaten Bandung.Untuk terwujudnya program tersebut harus ada peningkatan kegiatan pelayanan keluarga sejahtera dengan keberadaan penyuluh / petugas Lapangan KB ( PKB / PLKB ) di Kabupaten Bandung dan penyelenggaraan Program KB yang digerakan oleh intitusi pelayanan program dan kelompok kegiatan lainnya seperti Pos KB , Sub Pos KB Para Tokoh Masyarakat dan LSM dapat menjadi pelengkap dalam perluasan jangkauan pelayanan Program sampai dengan kelompok masyarakat tingkat bawah. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN a. Pelayan KIE Massa : 1.
Siaran Radio yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali di Radio Qyu FM, Mayanada dan Kandaga dengan cara siaran KIE , dialog interaktif dan talk show
2.
Dengan Media Billboard menempatkan di tempat - tempat strategis Seperti Kec. Nagreg, Kec. Cilenyi, Kec. Margahayu, Kec. Rancabali dan Kec. Pangalengan.
3.
Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten Bandung dalam rangka hari jadi Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 10 april di lapangan parkir gadingtutuka desa Cingcin Kec. Soreang. 28
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
4.
Kegiatan JUMBARA Petugas KB Tingkat Propinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2011.
5.
Kegiatan HARGANAS Petugas KB Tk. Nasional dan Tk. Propinsi Jawa Barat Di Kota Baru Parahiangan Kab. Bandung Barat pada Bulan Juli 2011.
6.
Kegiatan HARGANAS Petugas KB Tk. Kabupaten Bandung di Kampung Batu Kec. Baleendah yang diselenggarakan pada bulan Agustus . a.
Saka Kencana Tk. Propinsi Jawa Barat Yang dilaksanakan Pada bulan Juni yang bertempat di Jatinangor Kab. Sumedang
b.
Saka Kencana Tk. Kabupaten Bandung diselenggarakan pada bulan Juni dan Agustus Bertempat diPakusorong Kec. Arjasari
c.
Pelaksanaan Program Bhakti TNI Terpadu
KB – Kes yang
diselenggarakan secara rutin pada bulan mei s/d Oktober , untuk meningkatkan peran serta pengelola Program KB dan kesertaan ber KB.dan kegian tersebut di laksanakan di kec. Paseh di Koramil 0904 dan berhasil mendapat juara pertama pada Tk. Kodim 0609 . Dan kodim 0609 Juara Satu Tingkat Kodam III Siliwangi. d.
Penutupan Bhakti TNI terpadu KB – Kes Tk. Kodim 0609 dan tk. Kodam III Siliwangi dan pencangan Kesatuan Gerak PKK KB – Kes yang dilaksanakan pada bulan 31 Oktober .
e.
Pelaksanaan Program Kesatuan Gerak PKK KB – Kes Tk. Kabupaten yang dilakukan secara rutin setiap tahun pada bulan Oktober s/d Desember 2011 di laksanakan di Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih.
f. Promosi KB dan KS Melalui Pameran 7.
Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dalam rangka Jumbara Tk. Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Pangandaran Kab. Ciamis pada bulan Februari 2011 29
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
8.
Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dan Keberhasilan Program KB dalam rangka Hari Jadi Kabupaten bandung
yang dilaksanakan di
termilal Gading Desa Cingcin Kecamatan Soreang bulan April 2011 9.
Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dalam rangka Harganas Tk. Nasional dan Tk. Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Lembang Kab. Bandung Barat pada bulan Juli 2011.
10. Gelar Dagang Produk Unggulan UPPKS dan keberhasilan KB dalam rangka Pencanangan TNI Manunggal terpadu KB – Kes TK. Kodim 0609 di Cimahi. Pada tanggal 14 Juli 2011 a.
Fasilitas Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli KB yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan sasarannya adalah Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa Di 31 Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Program KB serta menjadi Media Informasi dan fasilisator Program KB dan KS.
b.
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh Kembang Anak yang dilaksanakan pada bulan September 2011 dengan mengadakan pengadaan Kartu Kembang Anak .
c.
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
11. Pembinaan pengelolaan Tribina ( BKB, BKR, BKL ) dan UPPKS yang dilaksanakan pertemuan rutin sebulan sekali pada bulan Pebruari, april, mei, Juli, September dan Nopember di tk. Kecamatan, bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat yang berperan aktif dan berambahnya pengetahuan
kader
dalam penyuluhan
kelompok Tribina
serta
meningkatnya peserta KB. 12. Pendampingan
kelompok
Percontohan
Tk.
Kabupaten
yang
dilaksanakan rutin setiap bulan Februari, April, Juni , Agustus, dan Oktober ke 6 kelompok kegiatan program ketahanan keluarga Bertujuan untuk terbentuknya kelompok Percontohan ,meningkatkan peran 30
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
masyarakat yang berperan aktif dan bertambahnya pengetahuan kader dalam penyuluhan. 13. Pendampingan kelompok BKB Tk. Kecamatan yang dilaksanakan Rutin se bulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2011 di 31 Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah keluarga yang berperan
aktif
dalam
ketahanan
keluarga
serta
bertambahnya
pengetahuan kader dalam program ketahanan keluarga khususnya BKB dan supaya meningkatnya peserta KB. 14. Pendampingan kelompok BKR di laksanakan pada rutin pada bulan April untuk meningkatkan jumlah keluarga yang berperan aktif dalam ketahanan keluarga serta bertambahnya pengetahuan kader dalam penyuluhan , terus meningkatnya PUP dan PAP dan bertambahnya keluarga sasaran yang ikut ber KB. 15. Pendampingan Kelompok BKL dilaksanakan rutin pada bulan Juli untuk meningkatkan jumlah keluarga yang berperan aktif dalam ketahanan keluarga serta bertambahnya pengetahuan kader dalam penyuluhan BKL Khususnya bagi lansia. 16. Pendampingan kelompok UPPKS dilaksanakan secara rutin pada bulan Februari, mei, Juli dan Nopember di 31 kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok UPPKS dalam Produktifitas
,
Pemasaran
,
kemasan
dan
meningkatkan data basis kelompok UPPKS
Kewirausahaan,dan sehingga terciptanya
keharmonisan atau kesejahteraan keluarga dengan meningkatnya ekonomi keluarga dengan pondasi norma keluarga kecil sehat dan sejahtera. 17. Pendampingan BLK yang dilaksanakan pada bulan Juni dengan sasaran masyarakat dan keluarga untuk meningkatnya lingkungan keuarga yang 18. Berkualitas dan terciptanya kesadaran anggota masyarakat dan keluarga supaya memahami dan mengamalkan 8 fungsi keluarga dilaksanakan di 31Kecamatan. 31
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
a.
Evaluasi dan cakupan hasil kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera 1. Sub Bidang Advokasi - Sarana KIE media luar ruang yaitu dengan adanya pengadaan 1 Mobil Unit Pelayanan ( MUPEN ) Lengkap dengan Audio dan Visual yang di akomodasi untuk KIE di Desa- desa . -
Pengadaan Media luar Ruang Billboard jumlah 20 Buah tersebar di 31 kecamatan dengan menempatkan di jalan – jalan Strategis .
-
Pengadaan Media Luar Ruang Billboard 3 Buah dari BKKBN Propinsi Jawa Barat di sebar di 3 Kecamatan dan di tempatkan di jalan – jalan Protokol
-
Pengadaan Media Luar Ruang Spanduk dan Umbul – Umbul 225 buah
-
Bender 2 Buah.
2. Sub Bidang Ketahanan 1) Pengeluaran Alat Peraga Edukatif ( APE ) yang telah di realisasikan ke Desa lebak Muncang Kecamatan Ciwidey Sebanyak 1 Set. 2) Penyerahan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) KIT yang telah diberikan ke 5 kecamatan yaitu Kec. Paseh, Kec. Majalaya ( RSUD Majalaya ), Kec. Cicalengka ( RSUD Kec. Majalaya ), Kec. Pangalengan, Kec. Ciwidey, yang masing – masing mendapat 1 set. 3) Pengeluaran Dana UPPKS a.
penyaluran dana uppks sebanyak 26 Kelompok di 14 Kecamatan yang bersumber dana dari perguliran BKKBN
b.
Penyaluran dana UPPKS sebanyak 5 Kelompok di 4 Kecamatan yaitu kec. Rancaekek, Ibun, Ciparay, 32
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Banjaran
sebersar
Rp.20.000.000,- per
kelompok
sumber dana dari PPKB Propinsi Jawa Barat 4)
Hasil Kegiatan Dasa Lomba a. Hasil Kegiatan Dasa Lomba Tk. Propinsi Jawa Barat a)
Juara I TMKK KB-Kes Kodim 0609 Tk. Jawa Barat
b) Juara I TMKK KB – Kes Koramil Paseh Tk. Kodam III Siliwangi c)
Kelompok BKB kemas Mentari RW.01 Desa Sayati kec. Margahayu sebagai juara I Tk. Propinsi Jawa Barat.
d) Juara I Keluarga Harmonis RT. O4 RW.09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah e)
Juara
III
Akseptor
Lestari
RW.06
Desa
Manggahang Kec. Baleendah. b. Hasil Kegiatan Dasa Lomba Tk. Kabupaten Bandung a)
Kelompok BKB Sekarwangi II RW 2 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot sebagai juara I Tk. Kabupaten
b) Kelompok BKR Mawar RW.09 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang juara I Tk. Kabupaten c)
Kelompok
BKL
Sindangpanon
Nusa
Kec.
Indah
Banjaran
RW.12 juara
Desa I
Tk.
Kabupaten. d) Kelompok BKB Kemas Mentari RW.01 Desa Sayati Kec. Margahayu juara I Tk. Kabupaten e)
BLK/PKLK Mawar RW.09 Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang juara I Tk. Kabupaten
33
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
f)
Kelompok UPPKS Larose RW.06 Desa Cileunti Kulon Kecamatan Cileunyi sebagai juara I Tk. Kabupaten.
g)
Keluarga Harmonis RT.04
RW.09 kelurahan
Baleendah Kec. Baleendah sebagai juara I Tk. Kabupaten. h) Peserta KB Lestari RW.06 Desa Manggahang Kec. Baleendah sebagai juara I Tk. Kabupaten i)
PLKB Teladan Nama Dedeh Kecamatan Pacet
j)
IMP Teladan Nama : Emma Deti P
k)
Pos KB Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang
F. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK 1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengendalian perlindungan anak yang meliputi kesejahteraan anak dan integrasi anak.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung
3. Gambaran Umum 34
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencan dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas
di
bidang
pelayanan
dan
pengendalian
perlindungan anak yang meliputi kesejahteraan anak dan integrasi anak. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 Sub Bidang : 1. Sub Bidang Hak Anak 2. Sub Bidang kesejahteraan Anak
4. Program Dan Kegiatan Memperhatikan
kondisi Kabupaten Bandung
yang memiliki potensi
permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar, aspirasi dan dinamika yang berkembang, Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikedepankan adalah “Terwujudnya Keluarga Kecil Berkualitas Tahun 2015”. Maka misi untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskan dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan keluarga sejahtera.
2.
Menyediakan data dan informasi keluarga mikro untuk pengembangan program di daerah.
3.
Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender kesejahteraan dan perlindungan anak.
Cara mencapai tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi kepada informasi, data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor 35
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
kunci keberhasilan. Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indicator keberhasilan pembangunan yang merupakan gabungan komposit dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2010 adalah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
5. Program Kerja BELANJA Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : Belanja langsung sebesar Rp. 142.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 142.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 100% terbagi dalam 1 program dan 2 kegiatan yaitu Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui kegiatan sebagai berikut : 1.
Pemetaan Potensi Anak sebesar Rp. 92.800.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 92.800.000 atau 100 %.
2.
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 50.000.000 atau 100%.
6. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 36
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 142.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : A. Pemetaan Potensi Anak Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yairu diantaranya: 1. Diskusi panel remaja, dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 bertempat di Gedung Bersama Pemkab Bandung. Dihadiri oleh 62 orang peserta siswa SMP dan SMA yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Bandung. 2. Gugus Tugas Kota Layak Anak dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2011 dengan peserta SKPD dan stakeholders. 3. Lomba Hafidz Qur’an dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011 bertempat di Gedung Bersama Pemkab Bandung. Dihadiri oleh 82 orang peserta, merupakan perwakilan anak kelas 5 SD di masingmasing kecamatan. 4. Fasilitasi Korban Kekerasan Terhadap Anak dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2011. 5. Pembentukan Forum Anak Daerah dilaksanakan pada April dan Mei 2011 bertempat di Ruang Rapat Dekopinda Kabupaten Bandung yang Dihadiri oleh 50 orang peserta, yang merupakan perwakilan dari sekolah.
B. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada tanggal 23, 24, 25, 26 dan 30 Mei 2011. Dihadiri oleh 370 orang, terdiri dari 277 orang 37
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Ketua TP PKK Desa dan 93 orang Guru yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Bandung.
G. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : Belanja Langsung sebesar Rp. 173.720.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 173.720.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 100% terbagi dalam 2 program dan 2 kegiatan yaitu : 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan(P2TP2) sebesar Rp. 111.720.000,- ( Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) dengan realisasi Rp. 111.720.000,- ( Seratus Sebelas Juta Tujuh Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) atau 100 %. 2. Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
Dalam
Pembangunan melalui kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 62.000.000,- ( Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah ) atau 100 %.
1. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Anggaran langsung Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung sebesar 173.720.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), yaitu : 1.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak, melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan ( P2TP2 ) dengan sub kegiatan : 38
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
a. Pendataan Korban Trafficking dan KDRT di 268 Desa. b. Sosialisasi Pendataan Korban Trafficking dan KDRT Tingkat Kabupaten. c. Sosialisasi Pendataan Korban Trafficking dan KDRT di 31 Kecamatan. d. Pemantauan Korban Trafficking di 6 Kecamatan. e. Monitoring Pendataan Korban Trafficking dan KDRT ke 31 Kecamatan. f. Kunjungan Kerja Ke Daerah Khusus Propinsi Kepulauan Riau.
2.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan melalui kegiatan penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Pembangunan keluarga sejahtera, dengan sub kegiatan : a. Survey Calon Lokasi P2WKSS. b. Evaluasi Penilaian Awal P2WKSS c. Sosialisasi Program Terpadu P2WKSS ke 100 Orang KK Binaan di Kabupaten Bandung. d. Sosialisasi Pencegahan KDRT ke 100 Orang KK Binaan di Kabupaten Bandung. e. Pelatihan Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin ke 100 Orang KK Binaan di-Kabupaten Bandung. f. Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender ke 100 Orang KK Binaan di-Kabupaten Bandung. g. Pembinaan Lokasi P2WKSS. h. Evaluasi Akhir P2WKSS.
H.
KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2011 SEKRETARIAT Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana 39
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
dan Pemberdayaan Perempuan mendapat dukungan sarana dan prasarana serta anggaran ayang dikoordinasikan oleh kesekretariatan yaitu: 1.
B ELANJA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah: •
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.468.900.900,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
•
Belanja Langsung sebesar Rp. 5.756.849.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
Belanja Lansung terdiri dari : •
Urusan SKPD sebanyak 4 Program dan 19 Kegiatan
•
Urusan Keluarga Berecana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 6 Program dan 9 Kegiatan
•
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 3 Program dan 4 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
•
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan berupa ; •
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
•
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
•
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
•
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
•
Penyediaan Alat Tulis Kantor
•
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
•
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
•
Penyediaan Makanan dan Minuman 40
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
•
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
•
Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran
•
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
•
Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
sebesar
Rp.865.548.825 (Delapan ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima Rupiah). •
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur •
Kegiatan Pembangunan Gedung/Gudang Kantor
•
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
•
Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor
•
Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.
2.109.602.275,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). •
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 25.380.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan •
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
•
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sementara
•
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 56.967.500,- (Lima Puluh Enam Juta 41
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).
Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2011
NO
(1)
URAIAN
TARGET TAHUN 2011
REALISASI TAHUN 2011
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(3)
(4)
7.717.082.000
7.616.622.200
99%
(2)
(%)
(5)
1
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2
Tunjangan Keluarga
738.164.000
730.177.421
99%
3
Tunjangan Jabatan
624.574.000
619.280.000
99%
4
Tujangan Fungsional
475.470.000
469.165.000
99%
5
Tunjangan Fungsional Umum
65.293.000
64.055.000
98%
6
Tunjangan Beras
584.472.000
491.247.820
84%
7
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
243.060.000
238.631.486
98%
8
Pembulatan Gaji
162.000
154.961
96%
2.735.593.900
2.717.527.950
99%
284.760.000
265.020.000
93%
13.468.900.900
13.211.881.838
98%
Tambahan penghasilan PNS 9 Berdasarkan Beban Kerja 10
Belanja Makan dan Minum Pegawai JUMLAH
42
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung (Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011)
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,- atau sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel berikut.
Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2011
NO
(1)
URAIAN
(2)
TARGET TAHUN 2011
REALISASI
PROS ENTA SE
(Rp)
(Rp)
(%)
(3)
(5)
(6)
1.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Rp.2.050.000,-
Rp.2.050.000,-
100%
2
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Rp.15.360.000,-
Rp. 4.309.449
28%
3.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Rp.24.011.000,-
Rp.24.011.000,-
100%
4.
PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
Rp. 23.100.000,-
Rp. 23.100.000,-
100%
5.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Rp.75.126.825,-
Rp.74.454.775,-
99%
6.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Rp.55.656.500,-
Rp. 54.044.000,-
97%
7.
PENYEDIAAN PERALATAN
Rp.60.364.000,-
Rp. 60.106.000,-
100%
43
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Rp.284.760.000,-
Rp.284.760.000,-
100%
9.
KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH
Rp.144.630.000,-
Rp. 137.730.000,-
95%
10
PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TEKNIS PERKANTORAN
Rp.13.200.000,-
Rp.13.200.000,-
100%
11
KEG.RAPAT-RAPATKOORD DAN TRANSPORTASI KE DALAM DAERAH
Rp.149.665.500,-
Rp.149.665.500,-
100%
12
PERINGATAN HARI-HARI BERSEJARAH
Rp.17.625.000,-
Rp.17.625.000,-
100%
13
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Rp. 1.007.116.075,-
Rp. 927.331.875
92%
14
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GD. KANTOR
Rp. 26.725.000,-
Rp.26.254.000,-
98%
15
PEMEL.RUTIN/BERKALA KEND.DINAS/OPS
Rp.896.693.500,-
Rp. 869.323.250
97%
16
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Rp. 25.380.000,-
Rp.25.380.000,-
100%
17
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Rp.43.332.500,-
Rp.43.332.500,-
100%
18
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
Rp.4.762.500,-
Rp.4.762.500,-
100%
44
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
19
PENYUSUSAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
Rp.8.872.500,-
Rp.8.872.500,-
100%
20
PENY.PELAYANAN KB &ALAT KONTRASEPSI BAGI GAKIN
Rp.224.581.375,-
Rp.224.581.375,-
100%
21
PELAYANAN KIE
Rp. 274.195.025,-
Rp. 273.995.000,-
100%
22
PROMOSI PELAYANAN KHIBA Rp.35.985.000,-
Rp.35.985.000,-
100%
23
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
Rp. 1.053.204.600,-
Rp. 1.053.204.600,- 100%
24
MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Rp. 141.000.000,-
Rp.140.225.000,-
99%
25
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
Rp.366.019.000,-
Rp.366.019.000,-
100%
26
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS
Rp. 22.000.000,-
Rp. 22.000.000,-
100%
27
PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN
Rp.70.660.000,-
Rp.70.660.000,-
100%
28
FASILITASI PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2)
Rp. 111.720.000,-
Rp. 111.292.200,-
100%
29
PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM
Rp. 92.800.000,-
Rp. 92.800.000,-
100%
45
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
30
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
Rp.50.000.000,-
Rp. 50.000.000,-
100%
31
PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
Rp.62.000.000,-
Rp.62.000.000,-
100%
Rp. 5.756.849.000,-
Rp. 5.613.189.174,- 98%
JUMLAH
(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung)
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK 2011 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2011
NAMA BARANG VOL
PAGU
F
SISA
%
REALISASI
Gudang Kontraspsi
1
126.555.800
1 120.231.000
6.324.800
95
Kendaraan Roda 2
25
375.000.000
25 356.250.000
18.750.000
95
IUD KIT
43
191.350.000
43 189.200.000
2.150.000
99
1
599.394.200
1 540.000.000
59.394.200
90
Mobil Mupen JUMLAH
1.292.300.000
46
1.205.681.000
86.619.000
93
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
47
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Target KODE REKENING
1.12.15
Kinerja,
program (
capaian
Target
Outcomes ) /
(Program
]Renja
Kegiatan (Output)
SKPD)
SKPD
Tahun
tahun (n2)
4
5
Pemerintahan Daerah dan
1
2 Program Berencana
dan Kegiatan Tahun Lalu (n2)
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Program / Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program
3 Keluarga Tercapaianny a
pelayanan
keluarga berencana melalui
:
pelayanan KB MOP
dan
MOW kesepakatan pelayanan dengan medis, pelayanan KB
Tercapain ya pesersert a KB baru 100.000 akseptor, Meningka tnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningka tnya CPR 72% 48
Perkiraan realisasi capaian target Target
RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan
Program dan
Realisasi
Realisasi
Tingkat
Kegiatan
capaian program
Tingkat Capaian
renja SKPD
Realisasi
(renja SKPD
dan kegiatan s/d
realisasi target
Tahun (n2)
(%)
tahun n-1)
tahun berjalan
Renstra (%)
(tahun n1)
6
7
8
9
10
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
sehingga Raio KB meningka t
paksa pelayanan, menurunya LPP
(laju
pertumbuhan penduduk) melalui pengaturan kelahiran, cakapun PUS dibawah
20
tahun,cakupan PUS
menjadi
peserta KB(CPR),caku pan kontroveksi MKJP, cakupan 49
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
unmetneed, penyedian informasi data mikro keluarga 1.12.15.01
Program KB
Tercapainya peserserta KB baru 100.000 akseptor, Meningkatn ya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatn ya CPR 72% sehingga Raio KB meningkat
Pelayanan Terlayaninya
dan
Alat kesertaan
Kontrasepsi
bagi peserta
keluarga miskin
KB
baru
dan
peserta
KB
aktif
dan
tersedianya pelayanan KB dan
alat
kontrosepsi bagi keluarga miskin
1.12.15.02
Program berencana
keluarga Terselengaran nya pelayanan
Meningka tnya partisipas
Meningkatn ya partisipasi 50
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
KIE
KBPP, i
masyarakat 60% dalam program KB 31 Kecamatan dan tercapai akseptor Kb baru 100%
masyarak at 60% Momentdalam program moment KB 31 Harganas, Kecamata TMKK KB- n dan tercapai KES, bhakti akseptor IBI Kb baru 100%
melalui
1.12.15.04
Program berencana
terlayani Kematian ibu Peserta KB baru dan angka 100 di kematian Bayi 276 Desa,31 melalui Kecamata kegiatan n
terlayani Peserta KB baru 100 di 276 Desa,31 Kecamatan
keluarga Menurunnya
promohi Kesehatan ibu dan
belita 51
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
melalui kegiatan medis
teknis
dengan dinas kesehatan 1.12.15.05
Program Berencana
Keluarga Terlaksananya pengenn
pengenndali an data keluarga, data demografi, data perkembang an KB, data keluarga sejahtera pra KS dan KS 1
dalian data keluarga keluarga, data berencana demograf melalui i, data penyedian perkemb data mikro angan KB, data keluarga keluarga sejahtera sejahtera KS pada kegiatan pra dan KS 1
pembinaan
pendataan
R/1/KS tahun terdata 2011, - seluruh terkendalinnya jiwa 52
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
data
sbanyak
pengguna
3,2
gakinda
jiwa
juta
melalui penyediaan kartu gakinda yang baru 1.12.16
meningka tnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun
Program Kesehatan Meningkatnya Reproduksi Remaja
pengetahuan remaja tentang kesehatan
meningkatn ya usia kawin pertama menjadi 21 tahun
reproduksi yang dilakukan melalui
:
lokakarnya remaja. Pembentikan 53
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
kelompok PIKR, pertemuan PIKR, percontohan pembinaan remaja
di
pesantren, pembinaan Remaja
di
sekolah, pembentukan desa
model
PUP, pengembanga n
kelompok
PIKR 1.12.16.02
Program
meningkatn ya usia kawin
kesehatan Terbinarnya
reproduksi remaja
para
remaja 54
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
pertama menjadi 21 tahun
dalam kegiatan
Re-
produksi sehat 1.12.18
Meningka tnya pembinaan peran peningkatan pengetah serta masyarakat peran serta uan tentang dalam pelayanan masyarakat KB bagi KB/KR yang madiri dalam masyarak program KB dl at di setiap desa sebanyak 1000 melalui kader KB
Program
31 Kecamatan, 276 desa/kel, 320 PoS KB, 1000 Sub Pos KB, 5000 Kel Akseptor, 31 Paguyuban MOP,
Tercapainnya
pembinaan pos kb desa. Sub
pos
kb
desa. Kelompok KB, penguyuban MOP
dan
Forum pos KB 55
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
desa 1.12.18.01
Program pembinaan Pembinaan para
serta pos KB 70%,
masyarakat
dalam 50% sub pos
pelayanan
KB/KR KB,30% forum
yang mandiri
perduli,
30%
Penguyuban MOP 1.12.21
Program
Menurunkan
peningkatan
kasus
penanggulangan
penularan
narkoba,
difasilitasi kegiatan peran pemuda dalam pencegahan HIV/AIDs, sebanyak 1000 Peserta,
PMS penyakit
termasuk HIV/ AIDS
HIV/AIDS dan Penyakit menular
56
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
1.12.21.01
penangulangan, PMS HIV/AIDS
1.12.22
terbima 1000 pengetahuan unsur masyarakat masyarak at untuk tentang berperan bahaya dalam narkoba, PMS KIE pencehan termasuk an HIV/AIDS HIV/Aids dan Penyakit Menular melalui unsur pemuda
Program peningkatan Meningkatnya
termasuk
tersedia Kartu pengembangan pengetahuan Tumbuh bahan informasi ibu melalui Kembang Anak, di tentang kartu 45 pengasuhan dan kembang anak Kelompok
Program
tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok BKB di 31
Meningkatnya
57
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
BKB di 31 Kecamata n
pembinaan tumbuh sehingga kembang anak
tercapai tumbuh
Kecamatan
kembang anak yang ideal 1.12.22.01
Program
Tersedia kartu
pengembangan
tumbuh
bahan
informasi kembang
tentang pengasuhan anak, dan tumbuh anak 1.12.23
di
45
pembinaan kelompok BKB kembang di
31
kecamatan
Program Penyiapan Meningkatkan tenaga pendamping peran kelompok keluarga
tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok BKB di 31 Kecamatan
bina kelompok BKB, BKR,BKL dan UPPKS
60 %. Kelompok KBK. BKL,BKR, UPPKS berperan
di
tingkat 58
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
kecematan 1.12.23.01
Program tenaga
60 %. Kelompok KBK. BKL,BKR, UPPKS berperan
Penyiapan Meningkatnny pendamping a pengolahan
kelompok
bina BKB,BKR,UP
keluarga
PKS,
dan
PKLK
dalam
upaya peningkatan keluarga sejahtra 1.11.16
Tercapain ya 1 desa jumlah binaan tranfiking dan Program KDRT, serta P2WKSS dengan meningkatnya terbina organisasi 100 KK PPA dan miskin
Program Penguatan Menurutnya Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak
terbentuknya 59
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
P2TP2 tingkat kabupaten 1.11.16.03
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutan
menurun nya 60% kasus KDRT dan trafiking di 31 kecamata n, dan terbentuk kota layak anak di 31 Kecamata n, Meningka tnya kesejahte raan Perempu an Kepala Keluarga
100 KK tidak mampu dapat ditingkatkan kesejahtera annya
60
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
61
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
2.2. Analisis Kerja Pelayanan BKBPP Berdasrkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh seseuai dengan rencana kerja tahun 2012, program dan kegiatan dapat dilaksanakan 100 persen, dan anggaran dapat direalisasikan sebesapunr 98 %, sedangkan DAK dapat direalisasikan Kegiatan 100% dan Anggran Sebesar 93%, sedangkan yang 7% adalah Return dari pengadaan barang dan jasa.d Walaupun demikian masih terdapat program dan kegiatan yang harus terus ditingkatkan dan mendapat program prioritas untuk anggaran tahun 2013. Hal ini dikarenakan untuk pencapain kinerja Badan KB PP berdasrkan SPM yang harus dicapai tahun 2014, mengingat kondisi maka anggaran tahun 2013 akan digunakan untuk mencapai SPM sebagai acuan kinerja BKBPP, dengan demikian maka rencana kerja tahun 2013 berisikan kajian terhadap pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang di kaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akamn diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinirja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas hasil analisinya disajikam pada bagian ini (lihat keras kerja di bagian C.1.2. TVI C.1 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010). Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisi pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas di bagian C.1.2. (Analisi kierja pelayana SKPD), yang disesuaikan menuru SKPD masing-masing dengan format sebagai berikut: 62
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran dengan program keluarga berencana dihadapkan dengan isu
–
isu
kependudukan
yang
akan
berpengaruh
terhadap
keberhasilan pengendalian pendudukan yaitu, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 penduduk kabupaten bandung berjumlah 3.215.584 jiwa, Laju Pertumbuhan penduduk 2,56, Total Fertility Rate (TFR) 2,35%, Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) 68%, Usia Kawin pertama Masih rendah Antara 17-18 tahaun, kondisi ini akan berdampak terhadap upaya yang harus maksimal yang dilakukan Badan
Keluarga
Brencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dicapai sesuai dengan struktur organisasi BKBPP secara berjenjang sesuai dengan tupoksi masing-masing yaitu sebagai berikut: a. Tugas Pokok Sesuai dengan perturan daerah nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Badan
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan,
mengatur,
membina,
mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Pembinaan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 63
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut: •
Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
6 tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung
bahwa
kepala
Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan
mengkoordinasikan dan mempertanggung
jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. •
Fungsi
•
Perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya •
Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
•
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
• 64
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu : •
Bagian Sekretariat
•
Sub Bagian Penyusunan Program
•
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Bidang Informasi dan Data Keluarga
•
Sub Bidang Data Mikro Keluarga
•
Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
•
Bidang Keluarga Berencana
•
Sub Bidang Pengendalian KBKR
•
Sub Bidang Reproduksi Remaja
•
Bidang Keluarga Sejahtera
•
Sub Bidang Ketahanan Keluarga
•
Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
•
Bidang Pemberdayaan Perempuan
•
Sub Bidang Pengurus utama Gender
•
Sub Bidang Perlindungan Perempuan
•
Bidang Perlindungan Anak
•
Sub Bidang Kesejahteraan Anak
•
Sub Bidang Integrasi hak anak
•
UPT Pengendali Program KB,
dibantu oleh Sub Bagian
Tata Usaha Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari : •
Kepala Badan
: 65
1 Orang
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
• Sekretaris • Kepala Bidang • Kepala Sub Bagian • Kepala Sub Bidang • Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) • PLKB • CPNS • Pelaksana • UPT Pengendali Program KB • Kasubag TU • TKK Jumlah
: : : : : : : : : : : :
1 Orang 5 Orang 3 Orang 10 Orang 105 Orang 4 Orang 2 Orang 17 Orang 31 Orang 31 Orang 1 Orang 211 Orang
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sesuai dengan proses pelaksanaan anggran berdasarkan Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2010, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yang memuat tentang program kegiatan kinerja pemerintah tahun 2013, berdasarkan proses tersebut dari rancangan awal program kediatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengalami perubahan anggaran dari rencana awal sebesar Rp. 4.506.130.680 setelah musrembang terjadi kenaikan anggaran seseuai dengan kebutuhan anggaran tahun 2013 sebesar 7.315.785.500., anggran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegitan dan program yaitu anggran berbasis kinerja dengan berpedoman pada Peratur Pemerintah No. 38, yang memuat tentang pembagian urusan wajib pemerintah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan. Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung mempuyai kewenangan dalam pembangunan sebagai berikut: Bersadarkan
Peraturan
Pemerintah
No
38
dalam
pembagian urusan pemerintah bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu:
66
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG 1. Pelayanan
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, 67
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota. b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan 68
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
skala kabupaten/kota. c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota. 5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hakhak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
1. Kesehatan 1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan Reproduksi HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Remaja (KRR) kabupaten/ kota b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan 69
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
NAPZA skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.
b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya 70
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
NAPZA skala kabupaten/kota. f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. 5. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. 2. Ketahanan dan Pemberdayaa n Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota. b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. 71
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota. 4. Penguatan 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan Pelembagaan penguatan pelembagaan keluarga kecil Keluarga Kecil berkualitas dan jejaring program skala Berkualitas kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring 72
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
program skala kabupaten/kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama 73
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan 74
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program 75
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan egovernment dan melakukan diseminasi informasi. 7. Keserasian 1. Kebijakan Kependudukan
Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.
2.
Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
76
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG 8. Pembinaan
Kemudian
1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.
kewenangan
dalam
urusan
bidang
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak meliputi:
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
SUB BIDANG 1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala 77
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
SUB BIDANG
kabupaten/kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 78
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
SUB BIDANG
hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 79
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
SUB BIDANG 3. Perlindungan Anak
1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
5. Data dan Informasi
1. Penjabaran dan penetapan 80
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
SUB BIDANG Gender dan Anak
kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional. 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 1.
Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.
1.
Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota. 2. ―
2.5 Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 81
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil musrembang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten diperoleh beberapa kegiatan Program yang memelukan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir. Berdaasrkan anaslisis semua program dan kegiatan yang diusulkan dari dareah sudah tersedia pada anggaran yang ada di Badan KB dan permberdayaan Perempuan. Program dan kegiatan yang dilakukan diutamakan untuk pemerataan program diseluruh Desa, Kecamatan sampai ketingkat RT sehingga mendapat program dan kegiatan yang merata untuk menjaga agar program dapat dilakukan disemua tingkatan program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat diantaranya, Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin, Pendataan Keluarga, Pembinaan Pos KB desan Pendapingan Bagi Kelompok UPPS, BKB, BKR, dan BKL,Kegiatan tersebut secara umum telah tersedia dalam mata anggran SKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2013 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Tujuan yang tertuang dalam visi BKBPP harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan 82
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai berikut: 1. Rencana
Kerja
Perencanaan
Tahun
Strategis
2013 Badan
merupakan Keluarga
bagian
dari
Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun. 2. Rencana Kerja 2013 ini merupakan kelanjutan dari pada capaian kinerja tahun 2012 3. Rencana Kerja 2013 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis
Badan
keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Badan.
a. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengarah pada meningkatkan Indek pembangunan
Manusia
(IPM)
dengan
indikator
peningkatan
Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Berdasarkan kondisi di atas maka sasaran strategis dituangkan dalam rencana kegiatan jangka waktu bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran untuk tahun 2013 sebagai berikut: 1. Menurunnya TFR=2,10 melalui CPR=70%, Unmetneed 33%, Do=15% CU/Pus=78,5% Rata-rata anak dalam keluarga 2,43 (2-3). Meningkatnya kepedulian
dan
peran
serta
masyarakat dalam
pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program Keluarga 83
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Berencana sehingga lebih optimal. 4. Meningkatnya rata-rata usia kawin dari 19 tahun menjadi 20 tahun 5. Meningkatnya peran serta keluarga dalam kegiatan-kegiatan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL,BLK dan UPPKS) sebagai ketahanan keluarga dalam pembinaan kemandirian keluarga 6. Meningkatnya aktivitas kegiatan kelompok Bina Keluarga agar lebih efektif 7. Meningkatnya pengetahuan dan peran serta intitusi masyarakat pedesaan dalam kegiatan Bina Keluarga sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas 8. Meningkatnya penyelenggaraan advokasi dan KIE yang lebih terbuka sehingga program KB secara edukasi dapat dipahami oleh masyarakat. 9. Pencapaian target kesertaan ber KB aktif tahun 2012 sebanyak 594.770 akseptor KB 10. Pencapaian target peserta KB baru sebanyak 85.000 akseptor dengan focus penggarapan pada kontrasepsi IUD, MOP dan MOW. 11. Menurunnya jumlah Pra KS dan KS I, 12. Pembinaan kecamatan
pusat informasi konsultasi remaja (FIKR) di 31 dengan
materi
reproduksi
sehat,
tentang
pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. 13. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 14. Pembinaan 100 KK miskin secara terpadu untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga keluarga miskin dapat berdaya dan mandiri. 15. Menurunnya angka traffiking, kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan keberpihakan kepada kaum perempuan 84
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
16. Terbentukan kota layak anak,tersedianya data potensi anak, meningkatnya
pemahaman
tentang
hak-hak
anak
dan
perlindungan anak
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Didalam
RPJMD
Pemerintah
Kabupaten
Bandung
yang
selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran terdapat 14 program prioritas anggaran pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2013. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana penganggaran pada tahun 2013 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung sebesar Rp. 737.900.480.799,sedangkan untuk anggran Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan mendapat alokasi anggaran pada perencanaan anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 7.315.785.500. Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2012 mencapai 27,94%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 21,86%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Nasional serta sejalan dengan fokus 85
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan ketiga mencapai 15,19% dalam rangka meningkatkan kualitas fisik dan kemampuan SDM, sehingga diharapkan kualitas SDM Kabupaten Bandung meningkat dari sisi kualitas derajat
kesehatannya.
sedangkan
anggaran
untuk
Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk belanja SKPD sebesar Rp.3.160.785.000
atau
43,%,
sedang
untuk
belanja
langsung
Rp.
4.155.000.000 atau 56,79% dari total anggaran sebesar Rp. 7.315.785.500 untuk tahun anggran 2013.
4.2 Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013. Menindaklanjuti
Program
Prioritas
Anggaran
tahun
2013
sebagai rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten bandung, maka kebijakan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan masuk dalam prioritas kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana kerja 2013 sebagai berikut: a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana
melalui
keterlibatan
ketahanan
keluarga. Diharapkan
masyarakat
dalam
pembinaan
tingkat pertisipasi
masyarakat
dengan pelaksanaan delapan fungsi keluarga sebagai pelaksanaan program Ketahanan keluarga melalui kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja melalui Pembinaan kelompok BKB, BKR,BKL dan UPPKS 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas institusi penggerak program KB tingkat desa dengan focus terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan institusi menjadi anggota UPPKS. b. Meningkatkan program pengaturan kelahiran melalui peningkatan kualitas kesertaan ber KB sehingga TFR turun menjadi 2.10 atau 86
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
penduduk tampak pertumbuhan tahun 2015 kondisi ini dapat dicapai apabila jumlah pencapaian peserta KB aktif terus meningkat. c. Meningkatan
program
kesehatan
reproduksi,
yang
bertujuan
memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga dapat merencana kapan dia harus menikah dan punya anak. Dengan demikian diharapkan usia kawin pertama atau rata-rata usia kawin di Kabupaten Bandung naik dari 19 tahun menjadi 20 tahun. Program kesehatan reproduksi dilakasanakan melalui pembinaan kualitas dan kuantitas Pusat informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) yang tersebar di 31 kecamatan. d. Peningkatan
validitas
data
mikro
keluarga
agar
dapat
dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi data mikro untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Penyediaan data keluarga dilakukan melalui : 1. Kegiatan Pendataan Keluarga sejahtera dan memutakhiran data keluarga yang
dilanjutkan
dengan
updating
data sehingga
validitasnya lebih tepat sasaran. 2. tersedianya data Pra KS dan KS I alasan ekonomi sebagai indicator Keluarga sejahtera. e. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan Gender, menurunkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking melalui kegiatan: a. Pelaksanaan P2WKSS sebagai program terpadu dengan instansi terkait melalui membinaan 100 KK miskin yang dibina tentang Kesehatan, Pendidikan, dan kemandirian melalui kegiatan ekonomi. b. Terwujudnya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A ) untuk tingkat Kabupaten c. Pembentukan kota layak anak 87
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
d. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak
4.3 Rencana
Program
/Kegiatan
Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan tahun 2013.
Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada periode tahun 2013 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2013. Beberapa
Program
Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Kerja Bagian Sekretariat Bidang sekretariatan memiliki 3 bagian yaitu : 1. Bagian Umum dan Kepegawaian 88
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
2. Bagian Keuangan 3. Bagian Penyusunan Program
Yang mempunyai Program-program dan kegiatan Sbb: 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan makanan dan minuman i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah j. Penyediaan jasa pendukung teknis perkantoran k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah l. Penunjang perayaan hari-hari bersejarah 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Program peningkatan pengembangan 89
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Program kerja keluarga berencana 1. Program keluarga berencana melalui kegiatannya : a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin b. Pelayanan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) c. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu d. Promosi pelayanan KHIBA e. Pembinaan peserta keluarga berencana f. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling g. Dst Ksi 2. Program kesehatan reproduksi remaja a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c. Dst.. 3. Program pelayanan kontrasepsi melalui kegiatannya : a. Pelayanan konseling KB b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB c. Pengadaan alat kontrasepsi d. Pelayanan KB medis operasi e. Dst.. 90
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri melalui kegiatannya : a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Dst.. 5. Program promosi kegiatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat, kegiatnya: a. Penyuluhan kesehatn ibu, bayi dan anak melalu kelompok kegiatan di masyarakat. b. Dst.. 6. Program pembangunan pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) melalui kegiatanya : a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) b. Fasilitasi forum pelayanan (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah. 7. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS a. Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah b. Dst 8. Penyedian data mikro keluarga melalui kegiatan: a. Pengumpulan data/analisa data/evaluasi data b. Pendataan
penduduk,keluarga,warga
prasejahtera
dan
sejahtera 1, (keluarga miskin) c. Pembinaan dan monitoring/bimbingan teknis dari tingkat kabupaten,kecamatan,dan desa/kelurahan. d. Pembuatan
data-base
melalui
dinamis,profil,leafleath,spanduk keluarga sejahtera.
91
visualisasi
keluarga
data
berencana
yang dan
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Program Keluarga Sejahtera 1. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatannya: a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak b. Pengumpulan
bahan
materi
tentang
pola
asuh
dan
pembinaan tumbuh kembang anak c. Penyusunan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak d. Penyebarluasan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak terhadap tokoh masyarakat, kader dan keluarga e. Penguatan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak terhadap tugas f. Pengumpulan bahan informasi tentang pembentukan karakter sejak usia dini g. Penyebarluasan materi tentang pembentukan karakter sejak usia dini. 2. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga bagi petugas c. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di desa (kader BKB,BKR,BKL,institusi,PKK) 3. Program pengembangan model operasional BKB-posyanduPADU a. Pengkajian
pengembangan
Posyandu PADU 92
model
operasional
BKB-
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
b. Penyusunan strategi pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU tingkat kecamatan c. Pembentukan model operasional BKB-operasional BKBPosyandu-PADU di desa, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memperhatikan kondisi kabupaten bandung yang memiliki potensi permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar, asprasi dan dinamika yang berkembang, program pemberdayaan perempuan tahun 2013 meliputi: 1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Peningkatan
peran
serta
dan
kesetaraan
gender
dalam
pembangunan.
Sedangkan sasaran program tahun 2013 meliputi : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan perilaku perempuan dalam pengembangan potensi. 2. Meningkatkan status kesehatan dan kesejaheraan keluarga 3. Meningkatkan kualiatas hidup. 4. Meningkatnya peran ibu dalam keluarga 5. Menurunya tingkat kekerasan di dalam keluarga 6. Meningkatnya peran perempuan dalam perlindungan anak 7. Meningkatnya peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif 8. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik. 9. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kestaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 10. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam peberdayaan perempuan dan anak. 11. Pengembangan system informasi gender dan anak. 93
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Dengan demikian program dan kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bandung secara strategis untuk mendukung
Progran
Priotas Anggaran yang secara umum untuk dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2013 meliputi: 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Re-produksi Remaja 3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak 8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan 9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Dengan demikian diharapkan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung
dapat
mendukung
pembangunan secara keseluruhan.
94
keberhasilan
program
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
3.3.1 VISI DAN MISI a. VISI Tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung tertuang dalam Visi dan Misi yang harus dicapai yaitu dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola
Pemerintahan
Yang
Baik
dan
Pemantapan
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, ”. b. MISI Berdasarkan Visi yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maka diimplentasikan melalui Misi yaitu: 2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 3. Meningkatkan
Kualitas
Sumberdaya
Manusia
(SDM)
(pendidikan dan Kesehatan), yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan Budaya Sunda. 4. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. 6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing. 8. Memulihkan
Keseimbangan
Lingkungan
Pembangunan yang Berkelanjutan.
95
dan
Menerapkan
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Berdasarkan
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Bandung maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dituangkan dalam Visi dan Misi yang mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu: “Terwujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Dengan Visi tersebut diharapkan tujuan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung pembangunan dapat terwujud. Sedang
untuk
mewujudkan
Visi
Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan dicapai melalui Misi sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
pendewasaan
usia
perkawinan,
pengaturan
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 2.
Menyediakan data dan informasi Keluarga berskala mikro untuk pengembangan program di daerah
3.
Meningkatkan Kualitas Kesertaan Peserta KB.
4.
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Melalui Penegakan, Kesetaraan, Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
5.
Meningkatkan Peran serta Swasta/Steak Holder Dalam Pembangunan Keluarga Berencana.
96
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja tahun 2013 Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan Sumber dana realisasi tahun anggaran 2013 berasal dari APBD dan APBN
yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam
pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan
upaya pengembangan
system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional.upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan rencana kerja 2013 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melihatkan stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempun telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate sama dengan satu (NRR = 1) tahun 2015 akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada anggka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di 97
Rencana Kerja Tahun 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kabupaten Bandung
Indonesia hanya 2 orang anak, kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2013 ini. Diharapkan penyusunan rencana Kerja Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
dapat
memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Soreang, Pebruari 2012 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA
Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Pembina Tk. I/IV-b NIP. 19621214 198803 2 004
98