BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Proses penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang,

dilaksanakaan melalui mekanisme /

tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut: 1.

Prinsip partisipatif (participative) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2010

1

2. Prinsip kesinambungan (sustainable) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terusmenerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan

koreksi dan perbaikan selama

perencanaan dijalankan. 3. Prinsip Keseluruhan (holistic). Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Dalam

konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis. Perencanaan Pembangunan Daerah terpisahkan

dari

Perencanaan

Kota Semarang merupakan bagian tak

Pembangunan

Nasional

dan

Perencanaan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena RKPD Kota Semarang Tahun 2010 merupakan tahun terakhir (Tahun ke 5) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

Selain itu, penyusunan RKPD dilakukan

dengan memperhatikan capaian hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, isu strategis, sinergitas antar urusan, antar wilayah serta lintas sektor, lintas SKPD, serta kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD dalam kerangka

pencapaian Visi Kota “Semarang Kota Metropolitan yang

Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa”.

1.2

LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2010 disusun berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 200 tentang Perbendaharaan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/752/SJ tanggal 12 Maret 2009 perihal Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010. 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010. 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang


3

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2010 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2010 adalah sebagai pedoman : a. SKPD Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD); b. Penyusunan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010. c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang Tahun 2010..

1.4

SISTEMATIKA RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan RKPD dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang 2010 1.2. Landasan Hukum


4

Merupakan daftar dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang 2010 1.3

Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Semarang 2010 dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi jangka menengah Kepala Daerah

1.5

Sistematika Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU Menjelaskan pencapaian pelaksanaan RKPD tahun 2008 dan prakiraan tahun 2009 2.1

Evaluasi Pencapaian Kinerja Makro Pembangunan Daerah Evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator makro pembangunan, kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada serta merumuskan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan pada tahun 2010

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun lalu dan realisasi RPJMD yang meliputi program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, yang mencakup : Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, Faktor-faktor penyebab

tidak

tercapaianya

target

kinerja

keluaran

program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan


5

penganggaran yang perlu diambil dalam mengatasi faktor-faktor tersebut. 2.3

Isu Strategis dan Masalah Mendesak Permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi masyarakat atau Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH Menjelaskan

tentang

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

tahun

sebelumnya, kondisi dan perkiraan ekonomi, serta arah kebijakan regulasi dan anggaran 3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2008 dan perkiraan Tahun 2009 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan 2011 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 Menjelaskan perumusan prioritas pembangunan daerah, dan sinergitas perencanaan antarsektor dan antarwilayah, serta prioritas program pembangunan Kota Semarang Tahun 2010.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2010

BAB VI

PENUTUP


6

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun

Recommend Documents