RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA CILEGON TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Perkembangan pembangunan Kota Cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat tercapai. Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Banten dan Nasional) maupun lingkup waktu (menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan tahunan daerah di Kota Cilegon maka diperlukan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon. Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, lingkup perencanaan pembangunan nasional diklasifikasikan atas rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Pada tingkat daerah, periode jangka panjang diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), periode jangka menengah diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan periode tahunan diwujudkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu untuk menjaga terlaksananya kesinambungan pembangunan maka keterkaitan, keselarasan, dan sinergitas antar setiap dokumen perencanaan sangat diperlukan. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menandai lahirnya paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu maupun antarfungsi pemerintahan. ...
BAB VI
PENUTUP
6.1.
KAIDAH PELAKSANAAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, serta dalam satu unit kerja dan antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada struktur pemerintahan Kota Cilegon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dilaksanakan dengan memanfaatkan antara lain Forum Perencanaan Pembangunan Daerah dan ForumForum Lintas Pelaku. Oleh karena itu, RKPD Kota Cilegon Tahun 2014 merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah khususnya, serta masyarakat dan stakeholder pembangunan dalam upaya mencapai sinergi pelaksanaan program pembangunan di Kota Cilegon. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Cilegon Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya.
2.
Bagi seluruh perangkat daerah, RKPD Kota Cilegon Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik yang berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran (budget intervention) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam forum koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu membuat Rencana Kerja Tahun 2014, sebagai berikut:
a.
Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
b.
Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka anggaran (budget intervention) sesuai dengan kewenangannya;
c.
Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pokok sesuai kewenangannya.
3.
Pemerintah Kota Cilegon dengan dikoordinasikan oleh Bappeda, melakukan kompilasi dari seluruh Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014, sebagaimana yang dimaksud butir 2 diatas, merumuskan matriks rencana tindak untuk setiap urusan pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap urusan pembangunan), menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.
4.
Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
5.
Dalam membuat Rencana Kerja Tahunan, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forumforum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
6.
Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap SKPD di lingkungan Kota Cilegon wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
7.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasilhasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Cilegon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6.2.
PENUTUP
Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah dan pembangunan di Kota Cilegon yang lebihefektif, optimal dantepatsasaran, makaPemerintah Kota Cilegon menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota CilegonTahun2014. RKPD Kota Cilegon Tahun 2014 diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Langkah-langkah persiapan RKPD Kota Cilegon Tahun 2014 dimulai sejak tanggal penetapan sampai dengan waktu pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan dari RKPD Kota Cilegon Tahun 2014 ini tergantung dari kinerja Pemerintah Daerah selaku penyelenggara. Oleh karena itu diperlukan disiplin, semangat yang tinggi, loyalitas, mental dan tekad yang kuat dalam melaksanakan RKPD Kota Cilegon Tahun 2014.
Karena adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka diperlukan dukungan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kota Cilegon Tahun 2014 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata bagi masyarakat Kota Cilegon.
WALIKOTA CILEGON, Ttd. Tb. IMAN ARIYADI
