RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA MATARAM

2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2016

idoel private Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1/1/2016

Kota Mataram

WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rangkuman hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota Mataram Tahun 2015 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan Provinsi; b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Kota Mataram, perlu rencana kerja sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Kota Mataram Tahun 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018; 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) 18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) 19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kota Mataram.

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Walikota adalah Walikota Mataram.

5.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram.

7.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

8.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2015.

9.

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat, dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang. 14. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi rencana kerja selama 1 (satu) tahun. BAB II PENYUSUNAN RKPD Pasal 2 (1)

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(2)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP Pasal 3 RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini digunakan sebagai: a. pedoman SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)-SKPD Tahun 2016; b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD bagi SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram. Pasal 4 Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016: a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD; b. SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan DPRD. Pasal 5 Dalam hal RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila terdapat perbedaan dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2016 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, maka Program dan Kegiatan menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUA Tahun 2016 dan PPAS Tahun 2016.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 6 April 2015 WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 6 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

Pemerintah Kota Mataram

BAB 1 PENDAHULUAN Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.

LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016 menjadi

pedoman transisi sebagai akibat telah berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, dan belum tersusunnya RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Mataram ini berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagi daerah yang memiliki masa RPJMD yang telah berakhir, penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2016 agar berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Tahun 2016 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a.

Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab program/kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

1


b.

Sebagai normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

c.

Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;

d.

Secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2016 dilakukan melalui proses tahapan

sesuai Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut: a.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi tahapan-tahapan: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016 (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 363/III/2015 tanggal 18 Maret 2015); orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; serta koordinasi forum perencana SKPD Kota Mataram (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 87/I/2015 tanggal 29 Januari 2015);

b.

Perumusan rancangan awal RKPD Kota Mataram 2016, meliputi pengolahan data dan informasi; analisis gambaran umum dan kondisi daerah; analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional/provinsi;

c.

Penyusunan Rancangan RKPD, merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan melakukan sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan nasional/provinsi.

d.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD di Kota Mataram dilakukan melalui pola yang bernama "Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001; merupakan suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat (tindakan bersama dengan masyarakat) dengan pelibatan berbagai perwakilan stakeholder pembangunan, antara lain delegasi DPRD, SKPD Pemerintah

Provinsi

NTB

dan

lingkup

Pemerintah

Kota

Mataram,

tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, fasilitator pembangunan, pimpinan organisasi

profesi, LSM, kepala lingkungan kader


2


Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan persentase keterwakilan gender. Pelaksanaan MPBM meliputi tahapan-tahapan:  MPBM Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 18 Februari 2015, proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan Kelurahan.  MPBM Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada 21 s/d 28 Februari 2015, proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan Kecamatan.  MPBM Tingkat Kota Mataram Tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Maret 2015. SKPD pelaksana MPBM Perencanaan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Mataram didampingi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram; dan pelaksana MPBM Tingkat Kota adalah Bappeda Kota Mataram.  Forum Gabungan SKPD, adalah wadah pembahasan Renja SKPD untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai tupoksi SKPD berdasarkan usulan hasil MPBM Kecamatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyelenggaraan Forum SKPD dapat dilaksanakan

dengan

mempertimbangkan

menggabungkan

tingkat

urgensi,

beberapa efisiensi

SKPD dan

sekaligus

efektifitas,

dengan sehingga

pelaksanaan Forum SKPD di Kota Mataram dibagi dalam tiga forum sesuai dengan Tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram, yaitu: 1) Forum Gabungan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram; 2) Forum

Gabungan

Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi

Rakyat

(PER)

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram; dan 3) Forum Gabungan Bidang Sarana dan Prasarana (SARPRAS) dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram. Penetapan SKPD penyelenggara Forum Gabungan SKPD Kota Mataram sesuai Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 63/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dan pelaksanaannya pada tanggal 3 s/d 4 Maret 2015. e.

Perumusan rancangan akhir RKPD, merupakan tahap finalisasi RKPD Kota Mataram 2016 oleh Tim Koordinasi Penyusunan RKPD 2016 dan TAPD Pemerintah Kota Mataram dengan melibatkan Tim Pengkaji Kebijakan Publik Pemerintah Kota Mataram.

f.

Penetapan RKPD, RKPD Kota Mataram Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RKPD ditetapkan paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2015.


3


Adapun prinsip penyusunan RKPD Kota Mataram 2016 adalah sebagai berikut: a.

Proses perencanaan, dilakukan melalui proses bottom up dan top down planning dengan

keterpaduan

dilaksanakan

melalui

pendekatan

participatory

empat

strategi

jalur

dan

yaitu:

komprehensif,

pro-growth,

yang

serta dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; pro job, yang dapat memperluas kesempatan

kerja;

masyarakat

miskin;

pro-poor, serta

yang

memihak

pada

pemenuhan

pro-environment/pro-green economy,

kebutuhan

dengan

tetap

memperhatikan keberlanjutan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. b.

Program dan kegiatan pembangunan direncanakan dengan memperhatikan usulan masyarakat pada MPBM, prioritas dan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kota, didasarkan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi. Prioritas pembangunan juga difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan Kota Mataram yang kondusif.

c.

Kemampuan fiskal daerah, berpengaruh dalam penyusunan program prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPKD 2016.

1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2016, sebagai berikut:

1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);


4


8.

9.

10.

11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19.

20. 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;


5


22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029; 23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram; 24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013; 26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031; 28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum; 29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam sistem negara kesatuan, perencanaan pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu sekaligus merupakan penjabaran dari rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu dokumen-dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan harus selaras dan sejalan satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) diterjemahkan di daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kedua dokumen

tersebut

menjadi

dasar

penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah di masing-masing tingkatan, selanjutnya RPJMN maupun RPJMD menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam menyusun RENSTRA K/L dan menjadi acuan SKPD di Kota Mataram untuk menyusun RENSTRA SKPD. Rencana lima tahunan diterjemahkan ke dalam rencana tahunan berupa RKP di tingkat nasional dan RKPD Kota Mataram di tingkat Kota Mataram. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD disusun berdasarkan Renja SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD yang mana dokumen ini mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah yang bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan daerah yang bersifat teknis operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD. Lebih jelas lihat Gambar 1.


6


Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Sumber: Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan uraian diatas, maka RKPD Kota Mataram Tahun 2016 disusun mengacu kepada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025, karena RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, program Kepala Daerah terpilih telah berakhir. Selain itu, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RKP Tahun 2016, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016. Selanjutnya RKPD Kota Mataram 2016 dijadikan pedoman bagi penyusunan RAPBD Kota Mataram TA. 2016. 1.4.

SISTEMATIKA DOKUMEN Sistematika RKPD Kota Mataram Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan Memuat

latar

belakang,

dasar

hokum

penyusunan,

hubungan

antar

dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan. BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.


7


BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Memuat penjelasan tentang kondisi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumbersumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Mengemukakan

secara

eksplisit

perumusan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah

beserta kerangka

pendanaan. BAB V

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI 1.5.

Penutup MAKSUD DAN TUJUAN RKPD

memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah,

program

prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerja, pendanaan dan prakiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah. RKPD juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memberikan arahan perencanaan pembangunan Kota Mataram Tahun 2016. Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal, melalui: a. Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; b. Perumusan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah; c.

Penetapan target indikator kinerja dan pagu anggaran indikatif per kegiatan.


8

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2016

Recommend Documents