RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021. RKPD Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021, serta sudah menyesuaikan dengan SOTK baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

I.1

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir degan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


I.2

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);


I.3

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomr 114). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang. RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 untuk melaksanakan visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan tema “Pengembangan Infrastruktur untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM”. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;(v) Perangkat Daerah pelaksanaannya. 1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:


I.4

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan realisasi capaian RPJMD 2016-2021; Potensi Pengembangan Wilayah serta Permasalahan Pembangunan Daerah yang masih dihadapi.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 Memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI

PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2018 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2018 yaitu memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2018, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2018 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang. Selain itu dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga menjadi dokumen perencanaan tahun kedua dari dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara lebih


I.5

sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang Tahun 2018. 2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021; 3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2018; 4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018; dan 5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.


I.6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Semarang berkembang secara pesat yang ditandai dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut : 2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang. 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah a.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah: sebelah barat : Kabupaten Kendal sebelah timur : Kabupaten Demak sebelah selatan : Kabupaten Semarang sebelah utara : Laut Jawa panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Semarang No

Kecamatan

Jml Kelurahan

Luas (km2)

1

Mijen

14

57,55

2

Gunungpati

16

54,11

3

Banyumanik

11

25,69

4

Gajahmungkur

8

9,07

5

Semarang Selatan

10

5,93

6

Candisari

7

6,54

7

Tembalang

12

44,20

8

Pedurungan

12

20,72


II. 1

No 9

Kecamatan

Jml Kelurahan

Luas (km2)

13

27,39

7

6,18

Genuk

10

Gayamsari

11

Semarang Timur

10

7,70

12

Semarang Utara

9

10,97

13

Semarang Tengah

15

6,14

14

Semarang Barat

16

21,74

15

Tugu

7

31,78

16

Ngaliyan

10

37,99

177

373,70

TOTAL Sumber: BPS Kota Semarang tahun 2015

b.

Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50’ – 70 10’ Lintang Selatan dan garis 1090 35’ – 1100 50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Gambar 2.1. Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Sumber: BPS Jawa Tengah


II. 2

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal-Kab. Demak-Kab. Semarang-Kota Semarang-Kota Salatiga-Kab. Grobogan). Berdasarkan Raperpres yang sedang disusun saat ini perihal Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi tercatat bahwa cakupan Kawasan Perkotaan Kedung Sepur mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan dimana untuk wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. c. Topografi Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain :  Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.  Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.  Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.  Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan


II. 3

adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. d. Geologi Kondisi Geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kali Garang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan. Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua. e. Hidrologi Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase yaitu: 1. Sistem Drainase Mangkang sebagaimana terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); danSub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak). 2. Sistem Drainase Semarang Barat terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo);Sub Sistem Sungai Silandak;Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); danSub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng) 3. Sistem Drainase Semarang Tengah terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru. 4. Sistem Drainase Semarang Timur terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoro), Sub Sistem Sungai Pedurungan. f. Klimatologi Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 4

Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. 2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kota Semarang Didasarkan pada Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain: a. Kawasan Lindung Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup: - Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; - Kawasan Perlindungan Setempat - Kawasan Rawan Bencana, meliputi: o Kawasan Rawan Bencana Rob, disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (land subsidience) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik. o Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi o Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal o Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah o Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan. Terletak di wilayah yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang b. Kawasan Budidaya Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup: Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 5

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; Kawasan Perumahan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya - Kawasan Olah Raga - Kawasan Wisata - Kawasan Transportasi - Kawasan Pertahanan Keamanan - Kawasan Peruntukan Pertanian - Kawasan Perikanan - Kawasan Peruntukan Pertambangan - Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori -

2.1.1.3 Demografi Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2016 berjumlah 1.604.419 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 797.625 jiwa (49,71%) dan penduduk perempuan sejumlah 806.794 jiwa (50,29%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2015, penduduk di tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 0,6% atau bertambah 9.152 jiwa. Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak, dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JUMLAH (JIWA) 85.897 131.926 164.623 81.898 74.391 76.600 31.255 57.678 93.392 65.340 146.124 82.557 132.360 123.741 76.024 180.613 1.604.419

KECAMATAN Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Gunungpati Kecamatan Tugu Kecamatan Mijen Kecamatan Genuk Kecamatan Gajahmungkur Kecamatan Tembalang Kecamatan Candisari Kecamatan Banyumanik Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Gayamsari Kecamatan Pedurungan JUMLAH

PERSENTASE (%) 5,35 8,22 10,26 5,10 4,64 4,77 1,95 3,59 5,82 4,07 9,11 5,15 8,25 7,71 4,74 11,26 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2016 (data sangat sementara, data diolah)


II. 6

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2016 sejumlah 1.147.521 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 456.898 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebesar 28,47%. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Tahun 2016 KELOMPOK UMUR 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65+ Jumlah

JUMLAH (JIWA) 128.948 128.132 124.303 148.644 156.654 151.623 141.479 127.136 120.670 107.925 91.311 65.022 37.057 75.515 1.604.419

PERSENTASE (%) 8,04 7,99 7,75 9,26 9,76 9,45 8,82 7,92 7,52 6,73 5,69 4,05 2,31 4,71 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2016 (data sementara, data diolah) Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar 22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 4,33% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 NO 1 2 3 4

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%) Tidak / belum sekolah 96.542 6,54 Tidak / belum tamat SD 301.282 20,40 Tamat SD/MI sederajat 337.997 22,88 Tamat SLTP/MTs / sederajat 299.785 20,29 5 Tamat SLTA/MA / sederajat 311.934 21,12 6 Tamat Diploma I / II / III 64.103 4,34 7 Tamat D IV / S1 / S2 / S3 65.569 4,44 JUMLAH 1.477.212 100,00 Sumber: BPS Kota Semarang , 2016 (data sementara, data diolah)

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang (12,53%) dan buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian petani dan buruh tani (3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang paling sedikit di Kota Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini: Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 7

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumber:

JUMLAH PERSENTASE (JIWA) (%) Petani Sendiri 27.297 3,89 Buruh Tani 18.713 2,67 Nelayan 2.528 0,36 Pengusaha 54.223 7,73 Buruh Industri 180.389 25,70 Buruh Bangunan 84.414 12,03 Pedagang 87.964 12,53 Angkutan 25.949 3,70 PNS/TNI/POLRI 96.693 13,78 Pensiunan 40.426 5,76 Lainnya 83.220 11,86 JUMLAH 701.816 100,00 BPS Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah) JENIS MATA PENCAHARIAN

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan System of National Accounts 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010.


II. 8

Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (dalam milyar) No 1.

Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan Perikanan

2012

Pertambangan Penggalian

dan

3.

Industri Pengolahan

dan

4.

Pengadaan Gas

5.

Pengadaan Air

2014

2015

2016*

919,39

958,83

990,32

1.080,73

1.085,32

173,03

179,40

181,45

187,59

188,40

23.700,81

25.647,85

27.501,82

30.777,45

30.908,29

114,15

123,48

128,49

129,32

129,87

99,15

99,28

102,77

103,81

104,25 29.859,58

dan

2.

2013

Listrik,

6.

Konstruksi

24.467,35

25.695,37

26.845,87

29.733,18

7.

Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor

14.404,60

14.967,11

15.684,78

17.081,90

17.154,52

3.099,05

3.410,91

3.751,62

4.212,03

4.229,93

8.

Transportasi Pergudangan

&

9.

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

2.866,79

3.047,91

3.281,19

3.725,31

3.741,14

10.

Informasi Komunikasi

7.826,30

8.413,22

9.422,90

11.254,04

11.301,88

11.

Jasa Keuangan

3.809,63

3.978,33

4.145,96

4.644,57

4.664,31

12.

Real Estate

2.640,25

2.843,51

3.050,69

3.498,69

3.513,56

13.

Jasa Perusahaan

497,32

552,63

599,07

713,99

717,02

14.

Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

3.117,27

3.202,26

3.246,38

3.476,08

15.

Jasa Pendidikan

1.946,15

2.126,23

2.339,22

2.790,10

2.801,96

16.

Jasa Kesehatan Keg. Sosial

597,81

641,18

712,98

832,81

836,35

17.

Jasa Lainnya

1.002,97

1.096,27

1.189,92

1.284,74

1.290,20

&

Jumlah

&

91.282,03

96.983,37

103.175,43

109.141,55

3.490,86

115.526,34

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Tabel 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (dalam milyar) No 1.

2. 3. 4. 5.


Harga Berlaku (Milyar Rupiah) 2012

2013

2014 1.231,81

2015

dan

995,39

1.128,73

Pertambangan dan Penggalian

184,89

197,91

230,22

270,12

27.081,66

29.494,27

33.680,04

36.992,39

112,47

115,50

121,38

122,31

99,27

102,13

108,27

113,66

Industri Pengolahan

dan

Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air


II. 9

1.362,22

2016*

No

Harga Berlaku (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016*

6.

Konstruksi

26.644,82

29.033,45

32.779,45

36.287,62

7.


15.143,68

16.241,54

17.434,79

18.953,60

3.265,04

3.785,97

4.442,57

4.989,76

3.235,13

3.649,25

4.147,71

4.576,77

7.645,50

7.999,18

8.725,08

9.488,19

8.


9.

Penyediaan Akomodasi Makan Minum

10.


&

& &

1.497,20

299,70

41.770,13

126,71

114,34

11.

Jasa Keuangan

4.397,83

4.838,52

5.280,39

5.950,78

12.

Real Estate

2.690,97

2.930,11

3.313,58

3.697,26

20.364,68

13.

Jasa Perusahaan

547,93

640,01

715,26

828,57

5.620,49

14.


3.517,89

3.781,96

4.090,43

4.479,66

5.171,05

15.

Jasa Pendidikan

2.456,87

2.912,20

3.358,83

3.676,69

10.182,83

16.

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

691,32

778,68

904,46

1.014,38

6.577,98

17.

Jasa Lainnya

1.043,01

1.177,74

1.364,38

1.464,64

4.043,73

Jumlah

39.941,60

99.753,67

Sumber : BPS Kota Semarang , 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016*

RataRata Pertumb

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,72%

4,29%

3,28%

5,21%

4,16%

3,73%

B

Pertambangan dan Penggalian

4,29%

3,68%

1,14%

1,33%

2,47%

2,58%

C

Industri Pengolahan

7,95%

8,22%

7,23%

4,50%

7,55%

7,09%

D

Pengadaan Listrik, Gas

9,41%

8,17%

4,06%

-3,74%

5,00%

4,58%

E

Pengadaan Air

-2,05%

0,13%

3,52%

1,34%

0,10%

0,61%

F

Konstruksi

6,27%

5,02%

4,48%

6,02%

4,91%

5,34%

G

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

0,72%

3,91%

4,79%

4,51%

4,65%

3,72%

H

Transportasi dan Pergudangan

7,70%

10,06%

9,99%

4,82%

7,56%

8,03%

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

8,11%

6,32%

7,65%

6,32%

7,24%

7,13%

J

Informasi dan Komunikasi

9,96%

7,50%

12,00%

9,75%

9,29%

9,70%

K

Jasa Keuangan

2,97%

4,43%

4,21%

7,78%

4,39%

4,76%

L

Real Estate

5,39%

7,70%

7,29%

7,69%

6,95%

7,00%

Jasa Perusahaan

6,62%

11,12%

8,40%

9,81%

9,00%

8,99%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0,84%

2,73%

1,38%

5,16%

2,26%

2,47%

M,N O


II. 10

Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016*

RataRata Pertumb

P

Jasa Pendidikan

18,36%

9,25%

10,02%

7,34%

11,59%

11,31%

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

11,17%

7,25%

11,20%

7,39%

9,23%

9,25%

0,60%

9,30%

8,54%

3,28%

4,98%

5,34%

R,S,T

Jasa lainnya Sumber : BPS Kota Semarang , 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lain relatif stabil.

b. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. aktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau; Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya lajut inflasi, Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; kelompok Pendidikan dan Olahraga; serta Kelompok Transportasi dan Komunikasi. Di samping pengelompokan berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, BPS juga memublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi yang menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi IHK dikelompokkan menjadi Inflasi Inti (komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi faktor fundamental) seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen serta Inflasi Non Inti (komponen inflasi yang cenderung tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental) yang terdiri dari inflasi komponen bergejolak (volatile food) dan inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah (administered prices). Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2010-2016 sangat fluktuatif khususnya pada Tahun 2011 dimana inflasi tahunan menurun drastis dari 7,11 poin di tahun 2010 menjadi 2,87% di tahun 2011 yang kemudian perlahan naik hingga 2014. Sedangkan di tahun 2015, inflasi menurun drastis menjadi 2,56 poin berlanjut sampai dengan tahun 2016 menjadi 2,32%. Selama lima tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang disebabkan oleh faktor administered price seperti fluktuasi harga Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 11

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru). Gambar 2. 2 Laju Inflasi Kota Semarang 2010-2016

8,19

8,53

7,11 4,85 2,87

2010

2011

2012

2013

2014

2,56

2,32

2015

2016

Sumber : BPS Kota Semarang 2016

c.

Pendapatan per Kapita Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Tabel 2.10 PDRB Per Kapita ADH Berlaku Kota Semarang No

Tahun

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)

1

2016*

85.871.441,63

2

2015

78.929.826,94

3

2014

72.880.505,53

4

2013

66.169.341,89

5

2012

61.711.130,61

6

2011

57.307.817,78

Sumber : BPS Kota Semarang , 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

PDRB perkapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Di tahun 2015, PDRB per kapita Kota Semarang mencapai Rp. 78.929.826,94 dan tahun 2016 mencapai Rp. 85.871.441,63.


II. 12

d. Koefisien Gini Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 0,00 < G < 0,35 0,35 < G < 0,50 G > 0,50

→ pemerataan tinggi / ketimpangan rendah → pemerataan / ketimpangan sedang → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Dari data BPS seperti terlihat pada tabel dibawah ini, indeks Gini Ratio Kota Semarang tahun 2014 mencapai angka 0,3807, sedangkan di tahun 2015 turun menjadi 0,3300 dan tahun 2016 naik kembali menjadi 0,3578. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Semarang berada di level sedang. Gambar 2.3 Indek Gini Kota Semarang Tahun 2011-2016

0,3807

0,3545

0,3578 0,3518

0,3514

0,3300 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: BPS Kota Semarang, bps.go.id, 2016 (data diolah)

e. Rasio Penduduk Miskin Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu : pertama, kemiskinan absolute, dimana dengan pendekatan ini di identifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masingmasing golongan pendapatan.


II. 13

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011-2015 Kota Semarang No

Tahun

Versi Bappeda Jiwa

(%)

Prov Jateng

Versi BPS Jateng Jiwa

(%)

Versi BPS Jiwa

(%)

1

2011

448.398

26,44

88.453

5,68

5.317,39 juta

16,20

2

2012

448.398

26,44

83.346

5,13

4.952,06 juta

14,98

3

2013

373.978

21,49

86.734

5,25

4.811,34 ribu

14,44

4

2014

373.978

21,49

84.640

5,04

4.561,83 ribu

13,58

5

2015

367.848

20,82

84.270

4,97

4.505,78 ribu

13,32

Sumber : - Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015, Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 - Jateng.bps.go.id

Pemerintah Kota Semarang memperhitungkan rasio kemiskinan di Kota Semarang didasarkan pada identifikasi dan verifikasi warga miskin yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan dituangkan kedalam Keputusan Walikota. Untuk tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 jumlah warga miskin mencapai 367.848 jiwa atau mencapai 20,82 %. Yang terbagi menjadi 3 karakteristik yaitu: hampir miskin mencapai 97.654 jiwa, miskin sejumlah 313.258 jiwa dan sangat miskin sebesar 54.485 jiwa. Meski secara statistik angka ini mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun masih diperlukan usaha yang cukup keras bagi Pemerintah Kota Semarang untuk terus menurunkan jumlah warga miskin di Kota Semarang. Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Prov. Jateng, data rilis Desember 2016 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2015 hanya menyentuh angka 4,97% dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 4.505,78 ribu jiwa per bulan September tahun 2015. Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contohnya, JAMKESMASKOT, BOS dan RASKIN. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030. Sebelumnya, pelaksanaan SDGs ini diawali dengan pelaksanaan MDGs yang telah selesai di tahun 2014. Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan MDGs di Kota Semarang, untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan usaha-usaha yang menyasar pada beberapa target diantara: 1. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 dengan indikator:  Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional  Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 2. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, dengan indikator: Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 14

  

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 3. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 dengan indikator:  Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi  Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi f. Angka Kriminalitas Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 6 tahun dari tahun 2010 – 2015, jumlah tindak pidana menonjol (crime index) menurut jenis adalah sebagai berikut : Tabel 2.11 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Jenis Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2016 Jenis Tindak Pidana

Jumlah di Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

a. Pencurian dgn pemberatan

147

539

521

419

441

476

b. Pencurian ranmor

407

884

768

566

633

667

c. Pencurian dgn kekerasan

15

58

92

82

88

206

d. Penganiayaan berat

13

171

206

200

203

42

e. Pembunuhan

1

7

14

2

10

6

f. Perkosaan

6

5

3

3

3

215

g. Uang palsu

0

2

2

3

1

1

h. Narkotika

0

40

63

61

79

463

i. Perjudian

14

81

92

88

42

110

j. Pemerasan / Ancaman

36

94

150

116

N/A

N/A

1

14

11

13

2.005

606

640

1.895

1.922

1.553

3.505

2.792

k. Lainnya Jumlah

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2016

Selama tahun 2015, jumlah kasus tindak pidana di Kota Semarang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang adalah sejumlah 2.792 kejadian, lebih rendah jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2014 yang sebanyak 3.505 kejadian. Dari jumlah kejadian tindak pidana tersebut, yang paling menonjol di tahun 2015 adalah kejadian curanmor yang sebanyak 667 kejadian dan pencurian dengan pemberatan 476 kejadian. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2015 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


II. 15

a.

Indeks Pembangunan Manusia Secara umum, dalam enam lima terakhir yaitu 2012-2016, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Pada gambar 2.4 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2011, capaian IPM Kota Semarang adalah sebesar 77,58 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,87 pada tahun 2016. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 3,29 selama periode tersebut. Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2011 – 2016 80,22 78,68

80,87

79,24

2011 2012

78,04 77,58

2013 2014 2015 2016*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (e0) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni : - Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS). - Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. - Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.


II. 16

Tabel 2.12 IPM Kota Semarang Tahun 2011-2016 No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

1 a b

IPM Angka Harapan Hidup (AHH) Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah

77,58 77,17 13,26 9,80

78,04 77,18 13,37 9,92

78,68 77,18 13,66 10,06

79,24 77,18 13,97 10,19

80,22 77,18 14,33 10,20

80,87 77,18 14,56 10,29

96,44

96,98

97,72

12.271

12.488

12.714

12.802

13.589

13.861

Angka Melek Huruf (AMH) c

Perkembangan Paritas Daya Beli (PPP) (ribu rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016 *) Angka proyeksi ( data diolah)

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 6 tahun terakhir masuk kedalam kategori tinggi dengan angka capaian ≥70. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli. b.

Pendidikan Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep link and match, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna. Tabel 2.13 Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2011-2016 No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 Angka Melek Huruf

96,13

96,98

97,72

-

-

2 Angka Rata-rata lama sekolah

13,26

13,37

13,66

13,97

14,33

14,33

42,20

53,72

57,38

58,95

60,36

76,78

110,96

109,02

107,44

107,11

110,08 109,60

SMP/MTs/Paket B

103,91

105,63

105,75

108,30

105,83 105,17

SMA/SMK/MA/Paket C

111,40

110,04

108,82

109,94

112,90 115,80

3 Angka Partisipasi Kasar: PAUD SD/MI/Paket A

4 Angka Partisipasi Murni:


II. 17

No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SD/MI/Paket A

95,75

93,80

92,08

91,90

94,28

95,49

SMP/MTs/Paket B

72,89

73,16

75,32

80,43

77,99

77,56

SMA/SMK/MA/Paket C

77,77

76,54

75,79

75,67

78,46

80,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk, dan Angka Partisipasi Murni. Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Semarang. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. c.

Kesehatan Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat.peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain:Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah serta program gratis berobat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit. Tabel 2.14 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kota Semarang Tahun 2011-2016 Tahun No

Uraian

1

Angka Kematian kelahiran bayi

Bayi/1000

2

Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

3

Prevalensi Gizi Buruk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

483

466

496

9,37

8,38

8,10

24.498

24.936

122,25

128,04

117,07

0,40%

0,34%

1,05%

0,69%

107,9 0,87%

0,38%

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan 2016

Berdasarkan data dari dinas Kesehatan sesuai tabel di atas terlihat bahwa indikator angka kematian bayi menurun dari tahun 2015 yang sebesar 8,38 menjadi 8,10 pada tahun 2016. Demikian juga dengan Angka kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan. Di tahun 2015 jumlah kematian ibu 35 kasus (128,04/100.000 KH) dan tahun 2016 jumlah kematian ibu 32 kasus (117,07/100.000 KH). Sedangkan untuk persentase gizi buruk tahun 2015 sebesar 0,40% dan tahun 2016 turun menjadi Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 18

0,34%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang baik dalam penanganan kasus gizi buruk di Kota Semarang. d.

Kesempatan Kerja Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni: 1. Tingkat Pengangangguran Terbuka (TPT). Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Semarang TPT dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan khususnya di tahun 2013 dan 2014 dan kemudian perlahan turun di tahun 2015 mencapai 5,77% dan tahun 2016 sebesar 5,48% 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang relatif

stabil dari tahun 2011 hingga 2016 yang secara lengkap tersaji dalam gambar 2.5 dibawah ini:


II. 19

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2011-2016 90 TPT

85

TPAK

7,76

80 75

69,90

67,91

67,75

67,80

66,96

6,92

70 65

68,43

60 5,82

5,96

5,77

55 5,48

50

Sumber: BPS Kota Semarang *) Angka proyeksi (data diolah)

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal. 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di tahun 2016, tercatat 481 grup kesenian yang dibina Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan dari bidang keolahragaan terdapat 42 organisasi olahraga. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dari tahun 2011-2016 telah diupayakan secara bertahap, baik sarana dan prasarana olahraga yang berada di kecamatan ataupun sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Semarang, antara lain pembangunan Gelanggang Olahraga Tri Lomba Juang juga dilaksanakan perbaikan sarana prasarana olahraga lainnya, seperti perbaikan lapangan sepakbola Sidodadi, stadion Citarum, lapangan tenis Tambora dan Kolam renang Manunggal Jati. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara Car Free Day (CFD) yang rutin tiap akhir pekan, juga acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat. 2.1.3

Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.


II. 20

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Urusan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kinerja daerah Urusan Pendidikan sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.15 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2011-2016 No

Indikator Kinerja Daerah

1.1 a.

Pendidikan dasar: RasioKetersediaan Sekolah (%) Rasio guru/ murid Rasio guru/ murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)

b. c. 1.2 a.

b. c.

Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

d.

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

1.3

1.4 a. b. c. 1.5 a. b. c. d. e. f.

PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan Angka Kelulusan SD/MI (%) Angka Kelulusan SMP/MTs (%) Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)

Realisasi Capaian 2011

2012

2013

2014

2015

2016

38.77

38.59

38.37

38.22

38.53

42,10

1:20

1:17

1:18

1:16

1:18

1:18

1:20:40

1:17:36

1:18:32

1:16:32

1:20:32

1:20:32

28.99

28.26

27.88

27.52

27.8

31,24

1:11

1:11

1:11

1:11

1:17

1:17

1:11:39

1:11:34

1:11:32

1:11:32

1:17:30

1:17:30

99.97

99.95

99.91

99.96

99.96

99.96

89.47

90.23

93.75

95.76

44.571

45.798

43 68 311

65 44 273

47 61 272

32 48 138

32 48 138

0,01 0,04 0,15

99.99

99.99

99.99

100

100

99,98

97.2

99.36

99.59

99.89

99.89

99,95

99.62

99.86

98.13

99.89

99.89

99,9

102.69

102.95

102.89

100.57

100.587

102,38

116.4

112.85

116.71

116.58

116.58

116,06

83.67

86.67

88.76

93.07

93.07

88,74

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2016

b.

Kesehatan Pada urusan kesehatan, dari sejumlah 14 indikator, jika dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021, ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan capaian. Berikut kinerja Pemerintah Kota Semarang pada urusan kesehatan selama periode 2011-2016.


II. 21

Tabel 2.16 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2011-2016 No

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Rasio Puskesmas,poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk

1 2 3

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)

4 5 6 7

Cakupan kelurahan UCI (%)

8 9

10

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

11

Cakupan kunjungan bayi (%)

12

Cakupan puskesmas (%)

13

Cakupanpembantu puskesmas


2012

2013

2014

2015

2016

0,11

0,11

0,11

0,11

0,23

0,23

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,53

1,12

1,18

1,29

1,40

1,53

1,67

1,90

1,93

2,01

2,08

2,12

1,97

100

100

100

100

100

100

96,08

98,20

98,33

97,87

97,53

97,58

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

61

70

69,5

73

60 78

100

100

100

100

100

100

99,57

99,3

98,72

98,89

98,03

98,1

231,25

231.25

231,25

231,25

231,25

231,35

19,15

19,22

19,30

19,45

19,45

19,45

Sumber: Badan Pusat Statistik& Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2016

c.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2015 ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 722, 456 kilometer, data ini berbeda dengan data panjang jalan di tahun 2014 yang masih tertulis 2.690,342 kilometer. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspal dengan proporsi mencapai 54,41 %, disusul dengan perkerasan jenis hotmix sebesar 36,27% dan perkerasan beton 6,76%. Kondisi tersebut terbagi kedalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:


II. 22

Gambar 2.17 Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2015 120 100 80 60 40 20 0

Makadam Asphalt Hotmix Beton Paving

Sumber: Dinas Binamarga Kota Semarang, LKPJ Th. 2014

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 722,456 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang sepanjang 256,895 kilometer (52,59%) dan sisanya adalah kondisi rusak (ringan dan berat) sebesar 11,93%. Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Mijen (9,63 % dari total panjang jalan), Gunungpati (6,12%), dan Semarang Tengah (4,83%) dan Tugu (4,11%) untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasikan program dan kegiatan selanjutnya. Gambar 2.18 Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2015 per Wilayah Kecamatan 60,000 baik

50,000

sedang

40,000

rusak

30,000

rusak berat

20,000 10,000 0,000

Sumber: Dinas Binamarga Kota Semarang, LKPJ Th. 2015

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob.


II. 23

Tabel 2.17 Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2014-2015 No

Keterangan

satuan

2014

2015

1

Berkurangnya tinggi air rob &banjir pada elevasi minimal 70 msl

29,50

32

2

Persentase Luas Wilayah yang mengalami rob/banjir Luas wilayah yang terkena dampak rob/banjir Luas wilayah Kota Semarang Persentase Penurunan Luas wilayah yang mengalami rob/banjir Luas Wilayah yang mengalami banjir Luas Wilayah yang mengalami banjir tahun lalu Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob - Lama Genangan - Tinggi Genangan - Lebar Genangan Meningkatnya cakupan layanan penanganan banjir dan rob - Jumlah dan Kondisi Polder - Kapasitas Total Polder - Jumlah dan Kondisi Pompa Air - Kapasitas total pompa air

% msl persen

25

20

persen

25

20

Menit Cm Cm

650 50 12000

540 30 8300

Unit Liter Unit liter

6 12.000.000 116 76.405

6 12.001.200 118 77.605

3

5

6

Sumber: Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang, LKPJ Th. 2016

Namun begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Dari data sektoral SKPD terlihat penambahan jumlah pompa dan kapasitas pompa yang meningkat, selain itu untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob dilakukan kegiatan-kegiatan perawatan sungai-sungai secara berkala. Usaha-usaha tersebut terbukti efektif dalam menurunkan genangan banjir dan rob. Salah satu usaha yang dapat ditempuh Kota Semarang terkait dana penataan sungai yang sangat besar, pemerintah Kota Semarang bisa memanfaatkan dana-dana yang bersumber dari dana non-APBD, seperti APBD provinsi maupun pemerintah Pusat. Hasil positif yaitu dengan menurunnya lama genangan dari semula 650 menit menjdi 540 menit, tinggi genangan dari 50 cm menjadi 30 cm serta lebar genangan dari 12.000 cm menjadi 8.300 cm di tahun 2015. Tabel 2.18 Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2012-2016 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah titik LPJU baru yang terpasang

titik

1.266

1.425

1.425

1.698

1.655

2

Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan

titik

66.715

68.140

68.140

69.838

71.493

3

Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

%

 Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

Lampu

62.180

65.000

n/a

69.838

71.493

65.449

68.500

68.140

69.838

71.493

52

60

60

65

43

 Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang 4

Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman

kegiatan

Sumber: Dinas PJPR Kota Semarang, LKPJ Th. 2016

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel diatas. Yang masih perlu diperhatikan yaitu penerangan wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan di wilayah pinggiran. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 24

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Selama ini penataan ruang di Kota Semarang mengacu kepada dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Sedangkan untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran ijin mendirikan bangunan (IMB). Dari data sementara yang diperoleh, jumlah bangunan ber-IMB per seluruh jumlah bangunan seluruhnya di tahun 2016 mencapai angka 53,35% dan lebih tinggi dari angka tahun 2015 yaitu sebesar 53,25%. Meskipun terdapat peningkatan, namun pemerintah harus lebih serius dalam penataan ruang ini, selain itu yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan/ presisi bangunan dengan IMB yang dikeluarkan, terkait perijinan tersebut yang harus dilakukan pemerintah yaitu menjadikan proses perijinan menjadi murah, mudah dan tepat. Perubahan-perubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan berlaku. Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkanbeberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel 2.19 berikut ini : Tabel 2.19 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No

Uraian

a 1

Pekerjaan Umum : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (%) Penyediaan air baku Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%) Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam ) Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik Jumlah kegiatan penertiban reklame Jumlah reklame ilegal yang dibongkar/ ditertibkan Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Luas irigasi dalam kondisi baik Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pddk (%) Rumah tangga pengguna air minum (%) Rumah tangga berSanitasi (%)

2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

2010

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

2016

77,10

78,81

81,37

81,78

82,60

88,07

88,07

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

80,5

65,5%

66%

66,5%

67%

67,5%

68%

87,5

2,21

2,26

2,31

2,35

2,40

2,45

2,5

345,5

349,2

353,5

357,8

360,2

364,7

722,456

915

1.932

1.061

1.025

1.119

435

623

54

60

60

60

60

60

60

4.732

5.091

27.228

35.891

39.400

27.031

28.867

55,00

50,00

48,70

47,10

46,00

44,20

44,1

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,5

1781

1836

1896

1961

2031

2106

3062

79

81

83

85

87

87,5

0,221

0,226

0,231

0,235

0,240

0,245

0,25

87,2

87,4

87,6

87,8

88

87

89

85,53

85,58

85,63

85,68

85,73

85,78

85.87

77


II. 25

No B 1 2 3

Uraian Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%) Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan (%) Simpangan dalam tata ruang (%)

2010

2011

Tahun 2013

2012

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

43,26

43,31

52,04

52,62

52,80

52,93

53,04

53,25

53.35

0

0

0

0

0

5,54

5,4

Sumber : Badan Pusat Statistik, Binamarga, D.PSDA, DKP, D. PJPR & DTKP Kota Semarang, 2016

Identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang berupa Simpangan Pemanfaatan Ruang terhadap rencana pola ruang mencapai 5,4%, jika dilihat dari wilayah per kecamatan, yang terbesar justru terjadi di kecamatan Gunungpati mencapai 10% dari total luas simpangan yang ada. Jumlah daya tampung sampah apabila menggunakan open damping dalam kajian Masterplan Persampahan adalah 330.723,05 M3 yang akan tercapai pada 2015. Namun karena pelaksanaan pembuangan sampah di TPA saat ini merupakan campuran antara opendumping dan sanitarylandfill sehingga umur TPA jadi bisa lebih lama. Terlaksananya peningkatan pengelolaan reklame di Kota Semarang, dimana di sepanjang tahun 2010-2016 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)

Perkembangan dalam urusan perumahan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

rakyat

dan

kawasan

Tabel 2.20 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman No

Uraian

1

Rumah tangga pengguna listrik (%)

2

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

100

Luas Lingkungan pemukiman kumuh (%)

0,64

0,63

0,60

0,56

1,11

0,99

0.79

3

Rasio permukiman layak huni

99,37

99,40

99,44

99,16

99,26

99,45

99,21

4

Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk

-

10,32

35,92

35,80

35,68

34,35

37.85

Sumber : DTKP Kota Semarang, 2016

Dari penjelasan tabel diatas dijelaskan bahwa Luas Lingkungan Permukiman Kumuh menurun dari tahun 2015 sebesar 0,99% menjadi 0,79% pada tahun 2016., sedangkan Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk meningkat menjadi 37,85. Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang telah


II. 26

diputuskan sebesar 415,83 ha atau 4,16 km2 atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Tabel 2.21 Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang Lokasi No Luas (ha) Kecamatan Kelurahan 1 Tugu Mangunharjo 1,56 Mangkang Kulon 3,79 Mangkang Wetan 13,59 2 Genuk Genuksari 6,19 Banjardowo 3,38 Terboyo Kulon 0,62 Trimulyo 6,00 3 Semarang Barat Tambakharjo 2,67 Ngemplak Simongan 1,32 Krobokan 16,16 4 Semarang Tengah Brumbungan 2,68 Bangunharjo 4,00 Kembangsari 5,00 Jagalan 1,36 Miroto 7,00 Kauman 2.00 Pekunden 5,00 Sekayu 2,32 5 Semarang Timur Bugangan 8,34 Rejosari 1,30 Mlatiharjo 11,52 Mlatibaru 3,93 Rejomulyo 8,43 Kemijen 15,86 6 Semarang Utara Tanjung Mas 37,63 Bandarharjo 33,44 Panggung Kidul 26,00 Kuningan 23,09 Dadapsari 27,24 7 Candisari Jomblang 1,10 Karanganyar Gunung 1,67 8 Pedurungan Gemah 5,50 Muktiharjo Kidul 13,76 Penggaron Kidul 2,19 9 Semarang Selatan Lamper Lor 4,71 Lamper Kidul 1,53 Peterongan 1,33 Lamper Tengah 7,39 10 Tembalang Tandang 3,12 Sendangguwo 4,36 Rowosari 7,07 Meteseh 10,42 11 Gayamsari Sawah Besar 6,14 Kaligawe 7,35 Tambakrejo 5,23


II. 27

No

Lokasi Kecamatan

12

Mijen

13

Banyumanik

14

Gunungpati

15

Ngaliyan

Luas (ha)

Kelurahan Gayamsari Purwosari Jatibarang Ngesrep Padangsari Jabungan Tinjomoyo Srondol Kulon Gedawang Patemon Sekaran Sadeng Sukorejo Nongkosawit Wonosari Kalipancur Purwoyoso

1,57 3,45 0,86 0,59 0,49 11,68 5,53 3,67 5,54 0,14 3,19 2,47 2,60 3,77 3,12 1,32 1,65 415,83

Jumlah Total Sumber : SK Walikota Semarang No. 050/801/2014

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.22 di bawah ini: Tabel 2.22 Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No

1 2 3 4 5

Uraian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,72

1,64

1,55

1,48

1,32

1,41

18,23

26,19

28,42

30,33

31,66

31,71

56

66

76

86

96

100

-

-

-

-

3.600

4.320

0,0012

0,0012

0,0009

0,0014

0,0011

0,0013

78,11

92,13

88,38

Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah 6 pengaduan) daerah 81,46 75,69 68,72 layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Sumber : Satpol PP, D. Kebakaran Kota Semarang, 2016

f.

Sosial Pada urusan sosial terdapat sejumlah tiga indikator yang menjadi ukuran kinerjanya, yaitu: Jumlah PMKS, jumah PMKS yang tertangani dan jumlah sarana Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 28

sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi/rumah singgah yang ada. Dari tiga indikator RPJMD 2016-2021, semuanya berkinerja relatif tinggi, hal ini ditandai dengan jumlah PMKS yang tetap dari tahun 2015 sampai dengan 2016, dan makin tingginya PMKS yang tertangani. Tabel 2.23 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2013-2015 NO

URAIAN

1

Jumlah PMKS

2

Jumlah PMKS yang tertangani

2013

2014

2015

2016

57.244

67.986

67.986

67.986

3.542

54.651

57.844

(6,19%)

(80,39%)

(85,08%)

54.970 (80,85%)

132

132

132

Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti 3 125 rehabilitasi/rumah singgah yang ada Sumber : Dinas Sosial, Pemuda & OR, LKPJ 2016

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a.

Tenaga Kerja Selaras dengan kondusifnya Kota Semarang pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami peningkatan cukup besar mencapai 18,37% menjadi sebesar Rp. 1.685.000,- dari UMK tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.423.500,-. Sedangkan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 13,29 % dari UMK tahun 2015. UMK Semarang tahun 2015 sebesar Rp.1.685.000,- perbulan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jateng nomor 560/85/2014, tanggal 20 Nopember 2014. Sedangkan UMK Semarang tahun 2016 sebesar Rp.1.909.000,- per bulan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jateng nomor 560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015. Tabel 2.24 UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2012-2016 UMK DAN KHL 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Upah Minimum 991.500 1.209.100 1.423.500 1.685.000 Kota Semarang Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LKPJ 2016

2016 (Rp) 1.909.000

Dari tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/ Persetujuan Bersama sebesar: 98 kasus diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungaan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/ Persetujuan Bersama. Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 4 tahun terakhir. Adapun data sesuai tabel di bawah ini:


II. 29

Tabel 2.25 Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2013-2016 NO

URAIAN

2013

2014

2015

2016

211

214

175

213

Jumlah kasus yang ditangani : Penyelesaian : 1

Dalam bentuk PB

42

71

72

98

2

Tahap anjuran mediator

24

92

56

52

3

Secara bipartite usai mediasi

15

25

26

30

4

Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.

130

22

21

33

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LKPJ 2016

Pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan bagi pekerjan mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini diperlihatkan dengan semakin menurunnya angka perselisihan hubungan industrial, jumlah kecelakaan kerja serta semakin meningkatnya jumlah perusahaan dan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 di Kota Semarang pada tahun 2015 seperti terlihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.26 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014-2015 NO

URAIAN

1

4

Cakupan pekerja yang aktif mengikuti program jaminan sosial/ BPJS ketenagakerjaan (pelayanan kepesertaan jamsos bagi pekerja/ buruh); IKK. Menurunnya angka perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) & unjuk rasa Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 : 570 perusahaan (45,6 %) Jumlah kecelakaan kerja

5

Jumlah SP/SB di Kota Semarang (kumulatif)

6 7

Jumlah SP/SB di Kota Semarang yang dibina Disnakertrans Jumlah perusahaan di Kota Semarang

8

Jumlah kasus perselisihan pengusaha-pekerja

9

Jumlah kasus PHI yang berhasil ditangani

kasus

2 3

satuan

2014

2015

Orang

311.994

288.115

%

214

185

%

13.15

14.36

kejadian

411

367

858

890

779

811

persh

3.735

3.990

kasus

214

180

214

175

unit kerja unit kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LKPJ 2015

b.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani serta menurunnya jumlah rasio KDRT yang cukup signifikan di tahun 2016 ini dibandingkan tahun lalu. Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Selain itu pemerintah juga sudah serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum-forum anak yang terbentuk.


II. 30

Tabel 2.27 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014- 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

71,85

71,85

95,56

1

Angka Gender Empowerment Measure

2

Jumlah Forum Anak Kota Semarang yang terbentuk

17

17

17

3

Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak

74

74

74

4

Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA

5

9

1

5

Penurunan Rasio KDRT Jumlah KDRT x100 Jumlah rumahh tangga

0,21

0,056

0,058

6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

90%

90%

100%

6

6,1

2,79

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan x100% Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak

7

Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pekerja perempuan di lembaga pemerintah pemerintah x100

8

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Pekerja perempuan di lembaga swasta x100

94%

93,9

97,21

9

Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x100%

55,47

2,86

63,05

10

Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD  Jumlah anggota DPRD  Jumlah anggota DPRD perempuan

50 12

48 11

48 12

11

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang  Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang  Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang

9

8

8

50

50

47

698

734

711

Jumlah pekerja perempuan

Jumlah pekerja perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan

Sumber: Bapermasper & KB Kota Semarang, LKPJ Th. 2016

c.

Pangan Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Kelurahan mandiri pangan tahun 2016 terkendala oleh kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum sehingga tidak dapat mengajukan bansos-hibah. Begitu juga dengan kelancaran akses pangan masyarakat miskin, juga terhambat dari prosedur kegiatan yang harus melalui pengajuan bansos-hibah. Selebihnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.28 Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2014-2016 No 1 2 3

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang

Satuan

Ketahanan pangan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok (RPJMD) Jumlah warung desa/lumbung pangan masyarakat (RPJMD) Produk pangan/olahan pangan yang memenuhi standar mutu (RPJMD)

Kg /1000/ penduduk Warung Kelurahan

4

Penanganan daerah rawan pangan

5

Fasilitasi warung desa

6

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (RPJMD)

7

Penguatan Cadangan Pangan

2014

2015

2016

227.075

191.760

193.114

46

52

PIRT

191

191

Daerah

74

80

89

KK

598

623

623

angka

90,6

90,9

91

%

40

30

29

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, LKPJ 2016


II. 31

52 191

d.

Pertanahan Pada urusan pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Pemerintah Kota Semarang, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 177 kelurahan. Selain itu indikator kinerja yang digunakan lainnya adalah Tertib Administrasi Pertanahan berupa data kepemilikan bidang tanah (%), Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%), serta Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah tersebut diantaranya digunakan untuk Normalisasi Kali Bringin, Pelebaran Jalan Kartini–Jolotundo - Gajah, Pembangunan Under Pass Jatingaleh, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Tegal – Pekalongan – Semarang, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Semarang – Bojonegoro, dan Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut: Tabel 2.29 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan No

Uraian

2011

2012

2013

Tahun 2014

2015

2016

1

Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)

19,17

21.46

23.37

25.64

26,27

30

2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

100% /20 kasus

100% /19 kasus

100% /25 kasus

100% /20 kasus

100% /20 kasus

100%/20 kasus

Sumber : BPN dan Bag. Tapem Kota Semarang , 2016

e.

Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap lahan yang kritis di Kota Semarang, tingkat cakupan pelayanan persampahan, serta konservasi terhadap kawasan pesisir. Tabel 2.30 Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 NO

INDIKATOR KINERJA

2011

2012

2013

2014

2015

1

Tingkat cakupan pelayanan persampahan wilayah Jumlah kelurahan yang terlayani oleh pengangkutan sampah Tempat pembuangan sementara (TPS) Persatuan Penduduk Jumlah TPS seluruhnya Volume / daya tampung TPS (ritasi) Persentase TPS dalam kondisi baik Pengadaan TPS baru Perbaikan TPS Volume sampah yang ditangani

79%

81%

83%

85%

87%

177

177

177

177

177

79%

81%

83%

85%

87%

401

406

407

416

448

3.697

3.853

4.014

4.179

4.349

75%

75%

75%

75%

75%

1 buah 5 79%

1 buah 10 81%

6 buah 10 83%

10 buah 99 85%

5 buah 9 87%

3697m3 925 ton

3853m3 963 ton

4014m3 1003 ton

4179m 1044 ton

4349m 1087ton

4679m3 1169 ton

4757m3 1189 ton

4836m3 1209ton

4917m3 1229ton

4,15juta m3

4,15juta m3

4,15juta m3

4,15juta m3

4998,65 m3 1249,66 ton 4,15juta m3

2 3

4.

5

Volume /total produksi sampah yang terangkut setiap hari Total produksi sampah di kota semarang perhari Daya tampung TPA


II. 32

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah kendaraan pengangkut sampah milik Pemkot dalam kondisi baik Truk sampah(armroll)

74

92

96

155 unit

160 unit

Sepeda motor roda 3

76

86

96

104 unit

109 unit

Jumlah usaha pengolahan sampah

10

15

15

15

16

NO

INDIKATOR KINERJA

6.

7.

Sumber : Data Olahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan , LKPJ 2015

Jangkauan pelayanan sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sampai akhir tahun 2015 telah menjangkau 177 kelurahan. Total produksi sampah yang terangkut tahun tahun 2015 sampah yang terangkut sebanyak 4.349 m3 per hari. Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 79 % di tahun 2011 menjadi 87% di tahun 2015 dimana volume sampah, sesuai daya tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 3.697 m3/hari pada tahun 2011 meningkat menjadi 4.349 m3/hari pada tahun 2015. Sedangkan sisanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati dan Mijen. Kota Semarang hanya memiliki satu unit area TPA yaitu di Kelurahan Jatibarang, dengan luasan ± 46,1830 Ha, yang terbagi menjadi lahan buang seluas ± 27,7098 Ha, dan sebagai infrastruktur kolam lindi (leachate), green belt, lahan cover seluas ± 18,4732 Ha. Peningkatan kapasitas pengangkutan sampah ke TPA merupakan salah satu bukti peningkatan kinerja pengelolaan sampah, namun di sisi lain harus diantisipasi kapasitas daya tampung TPA yang tidak bertambah, sehingga jangan sampai terjadi over load pada TPA itu sendiri. Secara normal, daya tampung TPA ± 4,15 juta m3, namun saat ini sampah yang tertimbun sudah mencapai ± 5,75 juta m3. Sehingga perlu segera menerapkan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recyle) secara lebih intens. Tabel 2.31 Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2014-2015 NO 1. 2.

3.

4. 5. 6. Sumber :

INDIKATOR KINERJA Luas lahan dan/atau tanah yang kritis di Kota Semarang Terwujudnya peningkat-an kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas kendaraan ber-motor (Car Free Day) Jumlah industry/usaha yang memenuhi persya-ratan perijinan pengendalian limbah cair dan limbah padat Banyaknya Instalasi biogas yang terbangun Luas Areal mangrove yang ditangani atau disulam Cakupan wilayah reha-bilitasi ekosistem pesisir / pantai Badan Lingkungan Hidup, LKPJ 2015

2014 714,5 ha

2015 709,5 ha

80 x

52 x

199

269

2 unit

4 unit

527,5 m

1074,2 m

36.352,5 m

37.824,2 m

Dilihat dari data pencapaian dari BLH Kota Semarang sampai dengan tahun 2015 sudah mengalami kemajuan yang lebih baik terlihat dari indikator menurunnya Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 33

luas lahan kritis menjadi 709,5 ha. Namun saat ini masih perlu penegasan untuk penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang tidak menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan minerba eks galian C, serta pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA. f.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Tabel 2.32 Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2016 No

Uraian Indikator

2014

2015

2016

Keterangan

1

Tingkat Validasi Kependudukan

Database

96%

96%

97%

2

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

96 %

83%

95,46%

3

Rasio keluarga Keluarga)

100%

100%

100%

549.968 KK

4

Rasio bayi berakta kelahiran

92,07%

90,82

89,29%

16.616 bayi

5

Rasio pasangan berakta nikah

100%

100%

100%

1.191 pasangan

6

Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan)

100%

100%

100%

1.629.691 org

berKK

(Kartu

penerapan aplikasi SIAK 1.223.708 berKTP

orang

sistem wajib

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, LKPJ Th. 2016

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang sudah baik. Untuk sisa sebesar 3% pada validasi database, kemungkinan hal itu berasal dari data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang. Sedangkan sejumlah 4,54% penduduk yang belum berKTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. g.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2016 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan jumlah kelompok binaan PKK mencapai 32 buah.


II. 34

Tabel 2.33 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2014-2016 No

Indikator Kinerja Daerah

2014

2015

2016

1

Jumlah LPM

15

15

18

2

PKK aktif (%)

100

100

100

3

Jumlah kelompok binaan PKK

32

32

32

4

Posyandu aktif

1.556

1.559

1.559

5

Jumlah Posyandu Mandiri

588

590

590

6

Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi

15

16

16

7

Jumlah UPPKS dan UED-SP

Uppks :182 Ued-sp :177



Sumber: Bapermasper & KB, LKPJ 2016

h.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusatpusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Tabel 2.34 Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014- 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1

Pengendalian angka kelahiran (TFR)

2 3

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Jumlah peserta KB aktif

4

Rasio Akseptor KB per 1000 PUS

5

Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan

6

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

7

Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga( BKB, BKR, BKL)

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

2,02

2,02

2,10

35,46

35,46

36,05

203.328

200.235

202.207

76,47

75,79

76,88

67

74

78

22,69

60

65

BKB: 140 BKR:78 BKL;115

BKB: 279 BKR:139 BKL:246

BKB: 264 BKR:131 BKL:217

Sumber: Bapermasper & KB Kota Semarang, LKPJ Th. 2016

i.

Perhubungan Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. Tabel 2.35 Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2013-2016 URAIAN

SATUAN

2013

2014

2015

2016

koridor

3

4

4

6

unit

5

5

5

5

Angkutan umum massal 1

Pelayanan angkutan umum massal (BRT)

2

Ketersediaan terminal dan sub terminal - Jumlah Terminal


II. 35

URAIAN

SATUAN

2013

2014

2015

2016

unit

-

-

-

-

Rit

308.297

334.773

391.013

330.853

Orang

4.767.769

4.085.195

5.208.385

4.428.419

org

3.821.144

5.821.623

8.023.869

7.372.263

unit

140

186

232

239

%

90

90

90

90

- Jumlah Sub Terminal 3

Pelayanan Angkutan di Terminal - Jumlah angkutan yang keluar masuk - Jumlah penumpang

4

5

6

Presentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal dibanding jumlah penduduk - Juml penumpang moda transportasi massal / BRT Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal - Jumlah halte BRT Cakupan wilayah terlayani transportasi

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, LKPJ th. 2016

Pelayanan angkutan penumpang umum massal BRT mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 telah dioperasikan 6 koridor BRT. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%. Penambahan shelter menjadi 239 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan BRT telah mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang. Sedangkan untuk pelayanan parkir pada tahun 2016 titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off street tidak banyak berubah dari tahun 2015. Pemerintah kota harus terus gencar dalam melaksanaan penertiban terhadap keberadaan parkir off street serta harus lebih mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang mungkin didapat dari sektor perpakiran. Tabel 2.36 Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2014-2016 URAIAN

SATUAN

2014

2015

2016

titik

1.089

1.127

1.127

lokasi

203

212

212

Parkir 1 Jumlah titik lokasi parkir - Tingkat ketersediaan titik parkir on street - Tingkat ketersediaan titik parkir off street


Secara data statistik sementara, jumlah titik parkir on street di Kota Semarang masih tinggi, perhatian dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan jumlah titik parkir ini terutama yang berada di bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas dalam kota. Tabel 2.37 Kondisi Lalu Lintas Tahun 2014-2016 URAIAN

SATUAN

2014

2015

2016

- Jumlah rambu lalu lintas terpasang

bh

278

- Panjang marka jalan

m

1.169

simpang

13

351 dari 3.347 bh 2.956 dari 34.896 m2 22

191 dari 3.538 bh 2.663 dari 37.559 m2 25

Lalu Lintas 1

Ketersediaan sarpras lalu lintas

- ATCS


II. 36

URAIAN 2

SATUAN

Rata-rata lama waktu tempuh kendaraan angkutan umum pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk Daerah pusat kota

2014

2015

2016

20 mnt/ 15 mnt 12 mnt/ 8,5 mnt



Menit per 5 Km

Daerah pinggiran


Pelayanan Angkutan Penumpang Umum di kota Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2016 ini pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 783 armada jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 13 jalur yang dilayani oleh 1558 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 32 jalur yang dilayani oleh 888 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 2050 armada. Hal yang perlu menjadi perhatian serius yaitu terkait kondisi V/C rasio jalan-jalan di Kota Semarang, dengan bertambahnya armada bus diharapkan rasio jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum kecil lainnya ikut berkurang serta waktu jarak tempuh perjalanan harus semakin cepat. Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain: penambahan/ pemanfaatan Automatic Traffic Control System (ATCS) yang terhubungkan di semua titik lokasi lampu lalu lintas, optimalisasi dan penataan terminal-terminal angkutan darat sebagai terminal penumpang. Kemacetan lalu lintas masih terjadi di beberapa ruas jalan walaupun berkurang. Berkurangnya ruas jalan rawan kemacetan di dukung oleh dibangunnya APILL baru, ATCS dan juga didukung oleh pemasangan ramburambu lalu lintas. Jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS meningkat, yang semula 22 simpang pada 2015 menjadi 25 simpang pada 2016. j.

Komunikasi dan Informatika Dilihat dalam urusan komunikasi dan informatika, kinerja pemerintah terlihat semakin mendukung tuntutan jaman yang semakin membutuhkan teknologi informasi dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, kemudahan akses data dan informasi pada setiap SKPD terlihat dari jumlah aplikasi yang meningkat di tahun 2015 ini. Namun hal itu belum cukup membuat kinerja pemerintah menjadi efisien, untuk itulah Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk menjalin integrasi antar aplikasi yang terdapat di setiap SKPD sehingga selain mempersingkat waktu inputtingjuga meminimalaisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. hal ini terlihat di tahun 2015 ini sudah terdapat 11 aplikasi yang telah terintegrasi. Tabel 2.38 Kinerja Daerah Urusan Komunikasi & Informatika Tahun 2014-2015 No 1 2

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Jumlah wartel/warnet (%) Jumlah surat kabar nasional/lokal

3

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

4

Aplikasi a. Jumlah aplikasi b. Jumlah aplikasi yang terintegrasi c. Jumlah aplikasi mobile Bandwith di Pemerintah Kota Semarang Web site milik pemerintah daerah (SKPD) Konfigurasi Jaringan FO di Pemerintah Kota Semarang

5 6 7

2014 157 11 36 4

2015 310 11 36 5

52 80 Mbps 23

63 11 12 150 Mbps 29

13 SKPD

40 SKPD

Sumber: Data LKPJ Dishubkominfo& bag. PDE Setda Kota Semarang th. 2016 Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 37

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Data dibawah menunjukkan pada tahun 2015 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak 1.007 unit dimana 79,94 % atau sebanyak 805 unit adalah koperasi aktif. Pada Tahun 2016 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 41 unit Dibubarkan 94 unit dan 176 unit Proses Pembinaan , sehingga jumlah koperasi pada tahun 2016 sebanyak 778 unit dimana 686 unit atau 88,17 % adalah Koperasi aktif. Tabel 2.39 Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2015-2016 No 1

2

3

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Data Jumlah UMKM

Satuan

2015

2016

Jumlah UMKM

unit

11.692

5.918

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK)

unit

10.757

5.916

Jumlah UMKM yang dibina

unit

4.677

1.500

Jumlah Tenaga Kerja

orang

19.042

11.753

Jumlah Omset

rupiah

Rp. 357.621.389.000,-

Rp. 46.866.085.000

Fasilitasi permodalan KUMKM

rupiah

Rp. 961.500.000,-

Rp. 873.000.000

Jumlah koperasi aktif

unit

805

686

Jumlah seluruh koperasi

unit

1.007

778

79,94

88,17

Data Kelembagaan UMKM

Data Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif Jumlah omzet koperasi Jumlah asset koperasi

persen rupiah (juta) Rupiah (juta)

1.951.388 1.646.771

2.642.566 1.448.989

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, LKPJ 2016

Jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 11.692 unit pada tahun 2016 menjadi 5.918 unit. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2015 sebanyak 19.042 Orang pada tahun 2016sebanyak 11.753 orang. Jumlah omzet UMKM Tahun 2015 sebesar Rp. 357.621.389.000,- pada Tahun 2016 sebesar Rp. 46.866.085.000,Data yang tersaji untuk tahun 2016adalah data baru berdasarkan pendataan menggunakan program IUMK yang yang mulai diluncurkan akhir tahun 2015 sehingga terjadi selisih data yang signifikan. l.

Penanaman Modal Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut: Tabel 2.40 Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah dan nilai penanaman modal daerah

2

Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota Semarang

3

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi


II. 38

Tahun 2015

Tahun 2016

9.570.413.742.378

10.511.240.381.834

22

16

100

100

NO

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2015

Tahun 2016

13

13

4

Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk mendatangkan investasi (Forum PPTSP, RKPPMD, Sem BIZ, TemuBisnisdll)

5

Laju pertumbuhan investasi

63%

10%

6

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

138

4.889

7

Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan pengakuan ISO 9001 : 2008 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun

29

29

- Penanaman Modal Asing (PMA)

1.398.793.197.537

804.834.988.747

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jumlah permohonan penanaman modal  penanaman modal asing (PMA)  penanaman modal dalam negeri (PMDN)

1.540.981.800.000

263.125.084.353

45

52

4.773

4.847

4.817

4.899

16.723

17.160

3.563

4.560

8

9

10

Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan

11

Jumlah Perijinan yang dilayani Investasi Non Investasi

Sumber: BPPT Kota Semarang, LKPJ 2016

Tahun 2016 jumlah perijinan investasi yang terdata di BPPT mencapai 17.160 dan perijinan non investasi sebanyak 4.560 perijinan. Berbagai upaya perijinan terus ditingkatan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur yaitu pengembangan Bandara Ahmad Yani dan pengembangan obyek wisata. m. Kepemudaan dan Olah Raga Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kepemudaan & olah raga antara lain jumlah organisasi dan sarpras kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.41 Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2011-2016 Realisasi Capaian

No


2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah organisasi kepemudaan

47

47

48

60

60

60

2

Jumlah organisasi olahraga

36

42

42

42

46

42

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

12

12

9

10

15

10

4

Jumlah kegiatan olahraga

18

18

19

20

24

1.208

3

3

3

3

3

4

1 keg

2 keg

2 keg

4 keg

8 keg

4 keg

60 org

60 org

52 org

240 org

460 org

240 org

5 6 7

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda

Sumber: Dinsospora Kota Semarang, 2016


II. 39

n. Statistik Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2016, pelaksanaan urusan Statistik melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan 13 jenis data. Untuk memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan, secara khusus data terkait dengan PDRB Tahun 2015 Kota Semarang telah menggunakan/ menyajikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Tahun Dasar 2010 atau telah menerapkan konsep SNA 2008 (System of National Accounts) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan metode baru yang merupakan rekomendasi dari United Nations Statistics Division (UNSD). Selama tahun 2016, pelaksanaan urusan ststistik menghasilkan kinerja berupa: Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2015; Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015; Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015; Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015; Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015; Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Perhotelan Kota Semarang Tahun 2015; Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015; Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015; Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.54 tahun 2010, indikator keberhasilan pada urusan Statistik diantaranya adalah Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kab/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2010 s.d 2016 telah terpenuhi, bahkan tidak pada kedua jenis produk tersebut saja, rata-rata tersusun 12 s.d 13 jenis produk buku statistik daerah pada setiap tahunnya. Selain dari jenis buku, aksesbilitas data-data tersebut semakin mudah. Realisasi kinerja Urusan Statistik dilihat pada tabel 2.42 berikut : Tabel 2.42 Realisasi Kinerja Urusan Statistik No

Uraian

1

Buku ”Kota/Kabupaten Dalam Angka” Buku ”PDRB Kota/Kabupaten” Banyaknya Publikasi Data (jenis)

2 3

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

13

14

13

13

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

o. Persandian Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi. Tabel 2.43 Realisasi Kinerja Urusan Persandian No 1

Uraian Rasio Pelayanan Persandian

Tahun 2010

2011

100%

100%

Sumber : Setda Kota Semarang, 2016


II. 40

2012 100%

2013 100%

2014 100%

2015 100%

2016 100%

p. Kebudayaan Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Sedangkan gedung kesenian dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kesenian & kebudayaan di Kota Semarang, untuk itu diperlukan fasilitas yang representatif sesuai standar pagelaran. Selengkapnya dapat terlihat dari tabel dibawah ini. Tabel 2.44 Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014-2016 No 1

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang

2014

2015

2016

364 sanggar

415 sanggar

481 group

19

19

19

2

Jumlah organisasi budaya

3

Jumlah grup kesenian

364 group

415 group

481 group

4

Jumlah gedung kesenian

14 gedung

14 gedung

14 gedung

5

Jumlah penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya 28

28

12

Wayang kulit Ketoprak

2

3

4

Upacara Tradisi

10

6

11

Keroncong

20

22

22

2

4

11

Atraksi Budaya Wayang Orang

6 7 8

Band/Vocal Group Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

4

4

5

24

1

1

134 kegiatan

173 kegiatan

228 kegiatan

3 buah

3 buah

3 buah

315 buah

315 buah

315 buah

Sumber: LKPJ Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, 2016

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya. q. Perpustakaan Sampai dengan tahun 2016, Kota Semarang memiliki 189 perpustakaan dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan berjumlah 116.652 buku. Dari data pada tabel 2.45 dibawah menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun terlihat menurun, hal ini dikarenakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2016 tidak lagi mencantumkan jumlah pengunjung di rumah pintar.


II. 41

Tabel 2.45 Kinerja DaerahUrusan Perpustakaan Tahun 2014-2016 No 1

Indikator Kinerja Daerah Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah

2

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)

3

Jumlah Koleksi buku perpustakaan

2014

2015

2016

1

1

1

186

188

189

1.756.224

806.521

814.586

91.641

110.085

116.652

Sumber: Data LKPJ Kantor Perpus & Arsip Kota Semarang th. 2016

r.

Kearsipan Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut: Tabel 2.46 Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2014-2016 1 2 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJA Jumlah arsip dengan system administrasi yang baik Peningkatan klasifikasi arsip Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi Pameran tentang kearsipan yang diikuti

2014 8.657 arsip 5,7%

2015 14.500 arsip 5,8%

2016 18.453 arsip 6%

50,25% 60,73%

57% 95%

56% 96%

29

35

45

5.422 arsip

5.500 arsip

11.000 arsip

16.105 dok 3 kali

18.900 dok 3 kali

22.650 dok 5 kali

Sumber: Kantor Perpus dan Arsip Kota Semarang, LKPJ th. 2016

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan a.

Kelautan dan Perikanan Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja kelompok pelaku usaha perikanan yang meningkat jumlahnya di tahun 2016 menjadi 388 dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 370 kelompok. Selain itu terlihat juga dari meningkatnya konsumsi ikan per kapita, pada tahun 2015 sebesar 30,26 kg/kapita/orang menjadi 31 kg/kapita/orang pada tahun 2016. Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal.


II. 42

Tabel 2.47 Kinerja Daerah Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2014-2016 INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1 2

Kelompok pelaku usaha perikanan Produksi perikanan budidaya

3 4 5

Produksi perikanan tangkap Meningkatkan Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan Produksi ikan olahan

6

Meningkatkan konsumsi ikan

2014

2015

2016 388 2.933,86 ton 2.193,18

Kelompok Ton

308 1.854,38

370 2.705,19

Ton %

1.485,50 15

2.136,29 15,50

Ton

14.157,85

15.650,89

16.427,90

25.93

30.26

31

Kg/ kapita

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kota Semarang, LKPJ 2016

b. Pariwisata Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata. Untuk itu peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 4.682.704 wisatawan. Obyek wisata yang ada di Kota Semarang terdiri dari 10 wisata alam, 23 wisata budaya, dan 31 wisata buatan. Dari 64 obyek ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 5 destinasi, yaitu Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Margasatwa Semarang dan Kampoeng Wisata Taman Lele. Tabel 2.48 Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2014-2016 No 1 2

3 4 5

INDIKATOR KINERJA Kunjungan wisata Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang  Asing  Domestik Jumlah pendapatan sektor pariwisata Jumlah Destinasi Wisata Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata  Hotel  Restoran/Rumah makan  Tempat Hiburan  Biro Perjalanan  MICE

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

3.750.351

4.376.359

4.682.704

51.880

29.283

3.661.424

4.324.479

2.139.321

132.920,7

149.719,4

159.451,2

obyek

45

63

64

unit

122 267 96 109 88

114 297 80 124 175

128 329 97 130 175

% orang

Rp. juta

88.927

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, LKPJ 2016

Perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kunjungan wisata dan jumlah hotel, restoran/rumah makan serta tempat hiburan. c.

Pertanian Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani (NTP petani). Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan nisbah antara harga yang diterima petani dari hasil penjualan komoditas pertaniannya dengan harga yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsinya. Tahun 2016 NTP naik dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 305,88 menjadi 309,82 di tahun 2016. Hal Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 43

ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks harga yang diterima petani tersebut terutama dari kenaikan harga komoditas-komoditas pangan (gabah dan jagung), sayuran, dan sapi potong (daging). Tabel 2.49 Kinerja Daerah Urusan Pertanian Tahun 2011-2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Nilai Tukar Petani (NTP) Tingkat pendapatan petani (%) Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang) Jumlah tenaga penyuluh pertanian (orang) Jumlah petani (orang) Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok) Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan (wilayah)

4 5 6 7

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

329,60 329,60 14.232

326,04 326,04 13.933

311,55 311,55 9.892

304,26 304,26 8.588

305,88 305,88 9.754

309,82 309,82 9.010

29

27

27

27

27

27

44.040 314

45.100 337

45.474 323

45.474 334

45.516 363

45.814 350

-

-

-

-

4

5

Sumber: Data Olahan D. Pertanian Kota Semarang, LKPJ Th. 2016

Dari segi SDM petani, menurunnya kapasitas kelembagaan petani ditunjukkan dengan makin berkurangnya kelompok tani yang dibina dan berkurangnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani, walaupun jumlah petani mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, dengan 177 kelurahan dan jumlah petani 45.814 orang, Kota Semarang masih stagnan dalam jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan yang hanya 27 orang, yang terdiri dari 13 orang penyuluh PNS dan 14 orang penyuluh harian lepas (non PNS). d. Perdagangan Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas tahun 2016 mencapai sebesar 1.218.036.901 USD. Kegiatan pengawasan barang yang beredar pada tahun 2016 telah berhasil memenuhi target yang direncanakan sebanyak 241 kali kegiatan, kegiatan tersebut berupa pengawasan barang yang beredar di toko-toko/pelaku usaha di seluruh Kota Semarang. Selain itu, pemerintah juga sangat memperhatikan perkembangan sarpras perdagangan terutama untuk pasar rakyat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pasar di tahun 2016 menjadi 50 pasar. Tabel 2.50 Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2014-2015 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5% pertahun Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.168.710.182,00 USD

1.155.342.967,83 USD

1.218.036.901 USD

6 kasus

12 kasus

9 kasus


II. 44

NO 3 4

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pengawasan Barang yang beredar Jumlah Pasar

2014

2015

2016

192 kali

260 kali

241 kali

46

46

50

Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Semarang, LKPJ 2016

e.

Perindustrian Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kinerja makro urusan industri dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Kinerja pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan capaian kinerja urusan perindustrian terdapat lima indikator kinerja, kelima indikator kinerja tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan. Kelima indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.51 Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015 No



2012

2013

2014

2015

1

Berkembangnya industri kreatif terutama industri kecil/home industri

163 IKM

160 IKM

163 IKM

395 IKM

478 IKM

2

Jumlah kluster industri

2

3

4

10

10

2,56%

5,26%

4,00%

71,74%

81,06 %

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

4 sentra

8 sentra

12 sentra

16 sentra

20 sentra

3 4 5

Produksi dan transaksi penjualan IKM Peningkatan penataan struktur IKM Penataan kawasan sentrasentra industri potensial

Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Semarang, 2016

2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang a. Perencanaan Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun 2010-2016 pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja sebagai berikut : Tabel 2.52 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan No

1

2

Uraian Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dg Perwal tepat waktu Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

2

2

2

2

2

N/A

81,48

87,77

88,51

92,05

89,69



II. 45

2016 2

99,63

b. Penelitian dan Pengembangan Tujuan yang akan dicapai Bappeda dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2010-2016 pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja sebagai berikut: Tabel 2.53 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan No

1

Tahun

Uraian

2010

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh bid.Litbang Bappeda

2011 9

2012 9

2013

5

2014

4

2015 5

4

2016 5


c. Keuangan Belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah teritama dari pajak daerah, terutama dari sisi kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM pemeriksa pajak dan Perda Pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan on line, juklak juknis Dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun. Pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan asset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran asset menggunakan GIS. Dari permasalahan tersebut diatas menyebabkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Tabel 2.54 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan No

1

Uraian

Tahun 2010

2011

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase 20,20% 25,39% Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah) Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016

2012

2013

2014

2015

2016

30,77%

33,11%

35,96%

26,10%

35,98%

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.


II. 46

Tabel 2.55 Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang Jabatannya Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Sumber : Badan Diklat Kota Semarang

2015

2016

94 Orang

126 Orang

1055 Orang

956 Orang

Kantor Diklat Kota Semarang belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. e.

Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang tidak termasuk kedalam fungsi pelayanan dasar wajib, non wajib maupun pilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditangani oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat serta Sekretariat Daerah. Masalah yang harus ditangani antara lain belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah, belum maksimalnya sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural, dan upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan. Adapun terkait dengan tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Belum tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel 2.56 Realisasi Kinerja Fungsi Lain Sesuai Dengan Perundang-Undangan No

Uraian

Ketentuan

Peraturan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

2

Jumlah Raperda yang diselesaikan

26 perda

26 perda

14 perda

12 perda

11 perda

12 perda

14 perda

Sumber : Inspektorat, Set. DPRD Kota Semarang, 2016

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kota Semarang di lima tahun terakhir ini yang tertinggi adalah lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.


II. 47

Tabel 2.57 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kota Semarang Tahun 2012-2016 No 1.

Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)


2012

dan

2013

2014

2015

2016*

1.085,32

919,39

958,83

990,32

1.041,93

173,03

179,40

181,45

183,86

23.700,81

25.647,85

27.501,82

28.738,97

114,15

123,48

128,49

123,69

129,87

99,15

99,28

102,77

104,15

104,25

2.

Pertambangan Penggalian

dan

3.

Industri Pengolahan

dan

4.

Pengadaan Gas

5.

Pengadaan Air

6.

Konstruksi

24.467,35

25.695,37

26.845,87

28.462,91

29.859,58

7.


14.404,60

14.967,11

15.684,78

16.392,74

17.154,52

3.099,05

3.410,91

3.751,62

3.932,57

4.229,93 3.741,14

Listrik,

30.908,29

8.


9.


2.866,79

3.047,91

3.281,19

3.488,72

10.


7.826,30

8.413,22

9.422,90

10.341,28

11.

Jasa Keuangan

3.809,63

3.978,33

4.145,96

4.468,35

4.664,31

12.

Real Estate

2.640,25

2.843,51

3.050,69

3.285,25

3.513,56

13.

Jasa Perusahaan

497,32

552,63

599,07

657,81

14.


3.117,27

3.202,26

3.246,38

3.413,77

3.490,86

15.

Jasa Pendidikan

1.946,15

2.126,23

2.339,22

2.510,83

2.801,96

16.

Jasa Kesehatan Keg. Sosial

597,81

641,18

712,98

765,70

17.

Jasa Lainnya

1.002,97

1.096,27

1.189,92

1.229,00

Jumlah

&

188,40

&

&

91.282,03

96.983,37

103.175,43

109.141,55

11.301,88

717,02

836,35 1.290,20 116.017,47

Sumber: BPS Kota Semarang, 2015 *) Angka proyeksi (data diolah)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.


II. 48

a. Aksesibilitas Daerah Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain: 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan panjang total sepanjang 2.690,00 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 6,3% serta rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 53% dan rasio jalan rusak ringan mencapai diatas 42% (Bappeda Kota Semarang, 2016). 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional pada tahun 2012 jumlah kedatangan penumpang dari pintu domestik mencapai 1.366.938 penumpang meningkat dari tahun 2011 sebesar 1.212.191 penumpang sedangkan dari sektor keberangkatan mencapai 1.425.328 penumpang meningkat dibanding tahun 2011 lalu yang sejumlah 1.188.853 penumpang. Sedangkan jika dilihat dari pintu kedatangan internasional mencapai 59.335 penumpang, meningkat dibandingkan tahun 2011 lalu yaitu sebanyak 15.201 penumpang, begitu juga yang melalui pintu keberangkatan internasional meningkat dari 17.055 penumpang di tahun 2011 menjadi 56.738 penumpang di tahun 2012 (Bappeda Kota Semarang, 2016). 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjung Emas juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan kapal untuk pelayaran nusantara mencapai 871 kapal, untuk pelayaran rakyat mencapai 575 kapal, untuk pelayaran khusus (non pelayaran) sejumlah 141 kapal, untuk pelayaran luar negri mencapai sebesar 716 kapal (Bappeda Kota Semarang, 2016). 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang (Bappeda Kota Semarang, 2016). 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol (Bappeda Kota Semarang, 2016). b. Penataan Wilayah Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasankawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 49

kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut:kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata /rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota. c. Ketersediaan Air Minum Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami peningkatan lebih baik (Bappeda Kota Semarang, 2016). Jumlah pemakaian air melalui PDAM kota Semarang pada tahun 2015 tercatat 45,99 juta M3. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 3,39 %. Pemakaian terbanyak terdapat pada pelanggan Rumah Tangga sebanyak 37,50 juta M3 atau sekitar 81,52 % dari seluruh pemakaian air minum. Kalau dilihat dari jumlah pelanggan / sambungan, mengalami peningkatan sebesar 5,53 % dari tahun sebelumnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.57. Tabel 2.57 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2011 – 2015 No

Uraian

1.

Jumlah Pelanggan

2.

Pemakaian Air ( Ribu M3 )

3.

Penjualan Air ( Juta Rp )

2011

2012

2013

2014

2015

138.775

141.563

144.626

152.014

160.427

39.888,90

42.059,15

43.162,54

44.488,54

45.996.714

137.414,92

147.106,34

156.163,91

163.453,65

170.330,48

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016; Kota Semarang Dalam Angka 2016

d. Fasilitas Listrik, Telepon Salah satu indikator dari kinerja PLN adalah dari banyaknya laporan gangguan listrik sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Selama tahun 2015 terdapat 1.144 laporan gangguan untuk berbagai jenis gangguan listrik. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2014, dimana tercatat 1.840 laporan gangguan, maka hal ini berarti mengalami penurunan sekitar 37,83 %. Sedangkan untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dll pelanggan secara cepat dapat menggunakannya (BPS Kota Semarang, 2016). e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2016 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 50

mengalami peningkatan, jumlah restoran/rumah makan/kedai sebanyak 345 buah. Perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Semarang pada tahun 2016 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel dari tahun 2015 sebanyak 14 buah, Restoran/rumah makan sebanyak 43 buah. Jumlah hotel berbintang sebanyak 68 buah, hotel non bintang 75 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang. 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. a.

Keamanan dan Ketertiban Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2016 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.812 orang, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 7.768 orang. Sedangkan sampai dengan tahun 2016, Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi masyarakat,bangsa dan Negara sebanyak 50 organisasi, hal ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 30 organisasi. . Sedangkan untuk stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruh oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 5.603 unit. b. Kemudahan Perijinan Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2016 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal (Bappeda Kota Semarang, 2016). c. Pengenaan Pajak Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang biaya pemungutan pajak daerah yang terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, serta bagi hasil pajak & bukan pajak. Penyumbang terbesar dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 berasal dari pajak, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah & bangunan, pajak sarang burung walet, pajak air tanah serta pajak bumi & bangunan pedesaan & perkotaan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 51

Dan pos pajak terbesar berasal dari pos bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta dari pos pajak bumi dan bangunan pedesan dan perkotaan (Bappeda Kota Semarang, 2016). 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Sejak tahun 2010 hingga 2016, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik di tahun 2010 maupun 2016, komposisi penduduk usia produktif di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 71%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun).; dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Bonus demografi dapat dianggap sebagai peluang (windows opportunity) jika diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persiapan yang matang seperti menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas perlu dilakukan sehingga kehadiran MEA di Kota Semarang akan menjadi peluang Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika persiapan yang dilakukan untuk menghadapi MEA kurang matang, maka bukan tidak mungkin peluang bonus demografi dapat berubah bencana demografi. Kehadiran MEA akan menjadi tantangan terbesar baik bagi Pemerintah Kota Semarang maupun bagi warganya untuk meningkatkan kesejahteraan kota. Oleh karena itu, perlu bagi seluruh pelaku pembangunan untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia sebagai akhir tujuan dari seluruh pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang. 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 KOTA SEMARANG TAHUN 2016 DAN REALISASI CAPAIAN RPJMD TAHUN 2016-2021 Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2016 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya yang terbagi kedalam 4 misi Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD dan Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:  Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, (X≤50%)  Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65%≥X>50%)  Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75% ≥X>65%)  Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% (90%≥X>75%)  Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% (X>90%) Hasil evaluasi tiap-tiap urusan diuraikan dibawah ini.


II. 52

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Pendidikan Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pendidikan pada tahun 2016 triwulan IV sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 33 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 26 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, 1 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 3 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori capaian sangat rendah adalah 1) Persentase SD Inklusi; 2) Persentase SMA Inklusi; dan 3) Persentase SMK Inklusi. Sementara itu, kinerja evaluasi hasil RPJMD sampai dengan Triwulan IV juga sudah baik. Dari sebanyak 33 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 24 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 6 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.58 berikut ini: Tabel 2.58. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Capaian Realisasi Realisasi Target Kinerja Target Kinerja Satuan Kinerja Kinerja RKPD thd Status S.D Kinerja thd Status S.D s/d TW IV s/d TW IV Tahun Target 2016 TW IV Akhir Target 2016 TW IV Tahun Tahun 2016 RKPD RPJMD Akhir 2016 2016 2016 RPJMD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

77

76,40

99,22 %

Sangat Tinggi

81,5

76,40

93,74 %

Sangat Tinggi

90

89,65

99,61 %

Sangat Tinggi

92,5

89,65

96,92 %

Sangat Tinggi

85,0 4

81,76

96,14 %

Sangat Tinggi

87,5

81,76

93,44 %

Sangat Tinggi

5.71 2

5680

99,44 %

Sangat Tinggi

5.683

5680

99,95 %

Sangat Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1

APK PAUD 3-6 tahun

%

Program Wajib Belajar DikDas 9 Tahun 1

Persentase SD berakreditasi Minimal B

%

2

Persentase SMP berakreditasi Minimal B

%

3

Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa orang / prestasi, Miskin siswa


II. 53

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja


Capaian Capaian Realisasi Realisasi Target Kinerja Satuan Target Kinerja Kinerja Kinerja RKPD thd Status S.D Kinerja thd Status S.D s/d TW IV s/d TW IV Tahun Target 2016 TW IV Akhir Target 2016 TW IV Tahun Tahun 2016 RKPD RPJMD Akhir 2016 2016 2016 RPJMD

4

Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin

orang / siswa

5

Persentase SD INKLUSI

%

6

Persentase SMP INKLUSI

%

8.02 8

4048

50,42 %

Rendah

7.988

4048

50,68 %

Rendah

15,0 0

3,13

20,87 %

Sangat Rendah

25,00

3,13

12,52 %

Sangat Rendah

5,00

3,33

66,60 %

Sedang

15,00

3,33

22,20 %

Sangat Rendah

69

73,26

106,1 7%

Sangat Tinggi

71,00

73,26

103,1 8%

Sangat Tinggi

25,0 0

78,40

313,6 0%

Sangat Tinggi

27,00

78,40

290,3 7%

Sangat Tinggi

1.95 2

4.181

214,1 9%

Sangat Tinggi

1.942

4.181

215,2 9%

Sangat Tinggi

Program Pendidikan Menengah 1

Persentase SMA berakreditasi minimal B

%

2

Persentase SMK berakreditasi minimal B

%

3

Jumlah Siswa SMA/SMK penerima Beasiswa prestasi, Miskin

4

Persentase SMA INKLUSI

%

10,0 0

2,63

26,30 %

Sangat Rendah

25,00

2,63

10,52 %

Sangat Rendah

5

Persentase SMK INKLUSI

%

10,0 0

1,14

11,40 %

Sangat Rendah

25,00

1,14

4,56%

Sangat Rendah

orang / siswa

Pendidikan Formal dan Informal 1

Persentase Kelurahan VOKASI

%

10,0 0

7,91

79,10 %

Tinggi

18,00

7,91

43,94 %

Sangat Rendah

2

Angka Melek Aksara penduduk usia > 15 tahun

%

99,9 6

99,96

100,0 0%

Sangat Tinggi

99,96

99,96

100,0 0%

Sangat Tinggi

3

Jenjang SD/MI

%

77,5 0

84,79

109,4 1%

Sangat Tinggi

100,0 0

84,79

84,79 %

Tinggi

4

Jenjang SMP/MTs

%

92,4 1

92,25

99,83 %

Sangat Tinggi

100,0 0

92,25

92,25 %

Sangat Tinggi

5

Jenjang SMA/SMK/MA

%

96,3 0

94,89

98,54 %

Sangat Tinggi

100,0 0

94,89

94,89 %

Sangat Tinggi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1

APM SD/MI

%

92,0 0

96,63

105,0 3%

Sangat Tinggi

90,00

96,63

107,3 7%

Sangat Tinggi

2

APK SD/MI

%

100, 00

113,13

113,1 3%

Sangat Tinggi

100,0 0

113,13

113,1 3%

Sangat Tinggi

3

Angka putus sekolah SD/MI

%

0,02

0,02

100,0 0%

Sangat Tinggi

0,001

0,02

0,00%

Sangat Rendah

4

APM SMP/MTs

%

81,2

86,03

105,9 5%

Sangat Tinggi

80,00

86,03

107,5 4%

Sangat Tinggi

5

APK SMP/MTs

%

100, 00

118,01

118,0 1%

Sangat Tinggi

100,0 0

118,01

118,0 1%

Sangat Tinggi

6

Angka putus sekolah SMP/MTs

%

0,07

0,06

114,2 9%

Sangat Tinggi

0,06

0,06

100,0 0%

Sangat Tinggi


II. 54

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja


Capaian Capaian Realisasi Realisasi Target Kinerja Satuan Target Kinerja Kinerja Kinerja RKPD thd Status S.D Kinerja thd Status S.D s/d TW IV s/d TW IV Tahun Target 2016 TW IV Akhir Target 2016 TW IV Tahun Tahun 2016 RKPD RPJMD Akhir 2016 2016 2016 RPJMD

7

Angka melanjutkan SMP/MTs

%

100, 00

102,38

102,3 8%

Sangat Tinggi

100,0 0

102,38

102,3 8%

Sangat Tinggi

8

Rasio APM P/L SD/MI

%

100, 00

91,91

91,91 %

Sangat Tinggi

100,0 0

91,91

91,91 %

Sangat Tinggi

9

Rasio APM P/L SMP/MTs

%

100, 00

95,17

95,17 %

Sangat Tinggi

100,0 0

95,17

95,17 %

Sangat Tinggi

10

APM SMA/SMK/MA

%

76,0 0

88,62

116,6 1%

Sangat Tinggi

75,00

88,62

118,1 6%

Sangat Tinggi

11

APK SMA/SMK/MA

%

100, 00

128,92

128,9 2%

Sangat Tinggi

100,0 0

128,92

128,9 2%

Sangat Tinggi

12

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

%

0,32

0,41

71,88 %

Sedang

0,30

0,41

63,33 %

Rendah

13

Rasio APM P/L SMA/SMK/MA

%

100, 00

91,63

91,63 %

Sangat Tinggi

100,0 0

91,63

91,63 %

Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 pada Urusan Pendidikan perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang masih dihadapi adalah : 1) Terbatasnya SDM yang kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa, khususnya sarana prasarana fisik; 2) Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 3 (tiga) tahun terakhir dilaksanakan pada Triwulan IV melalui APBD Perubahan, dikarenakan penetapan APBD Kota Semarang mendahului penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengadaan barang-jasa yang dilakukan dengan mekanisme lelang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu; 3) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bidang Pendidikan, khususnya DAK dan Bankeu Provinsi dikeluarkan terlambat/ pada anggaran berjalan yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya program kegiatan dimaksud; 4) Masih adanya kekurangpahaman dan kekurangtelitian dalam penempatan Kode Rekening Belanja dan Standar Satuan Harga (SSH) pada waktu perencanaan penganggaran, terutama pada kegiatan pendampingan BOS UPTD Pendidikan Kecamatan, SMP, dan Pendidikan Menengah. 5) Untuk sekolah swasta dan Pendidikan Non Formal terkendala regulasi hibah dan bansos baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri tentang hibah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016). 6) Terkait dengan perubahan kewenangan sekolah menengah, kewenangan SMA ditarik ke provinsi, akan tetapi saat ini proses kewenangan tersebut terkait dengan pengaturan kewenangan masih berada pada proses pengajuan pembatalan dan belum ada kepastian.


II. 55

1)

2)

3)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : Mengusulkan melakukan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan kompetensi SDM khusus bidang pendidikan terkait Pengadaan Barang/Jasa, melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, maupun pergeseran pegawai, agar kegiatan sarana-prasarana fisik bidang pendidikan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi dan tepat waktu; Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan RI c.q. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; Melakukan workshop, sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan/atau penginput RKA/DPA/DPPA di Dinas, UPTD Pendidikan Kecamatan dan sekolah terkait perencanaan, penganggaran dan keuangan agar lebih cermat dan teliti sesuai dengan Kode Rekening Belanja dan Satuan Standar Harga (SSH) tahun berikutnya.

2. Urusan Wajib Kesehatan Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kesehatan pada tahun 2016 triwulan IV sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 30 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 28 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah adalah Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center dengan realisasi capaian sampai triwulan IV sebesar 0,00%. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 18 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori sedang, 3 indikator termasuk dalam kategori rendah, dan 5 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.59. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016


Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thdp thpd Status S.D Status S.D Kinerja Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100, 00

100,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100,0 0

100,0 0%

Sangat Tinggi

%

100, 00

100,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100,0 0

100,0 0%

Sangat Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


II. 56

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja



Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thdp Status S.D Kinerja thpd Status S.D Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

%

100, 00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

%

100, 00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

Presentase penerapan penggunaan obat rasional

%

75,0 0

83,50

111,3 3%

Sangat Tinggi

80,00

83,50

104,3 8%

Sangat Tinggi

Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar

%

80,0 0

80

100,0 0%

Sangat Tinggi

90,00

80

88,89 %

Tinggi

%

10,0 0

10

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

10

10,00 %

Sangat Rendah

Persentase promosi kesehatan melalui media

%

80,0 0

100

125,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

%

50,0 0

92,29

184,5 8%

Sangat Tinggi

85,00

92,29

108,5 8%

Sangat Tinggi

0,39

0,29

125,6 4%

Sangat Tinggi

0,34

0,29

114,7 1%

Sangat Tinggi

20

0

0,00%

Sangat Rendah

100,0 0

0

0,00%

Sangat Rendah

84

84

100,0 0%

Sangat Tinggi

90,00

84

93,33 %

Sangat Tinggi

98,5

121

77,16 %

Tinggi

96,00

121

73,96 %

Sedang

40

40

100,0 0%

Sangat Tinggi

75,00

40

53,33 %

Rendah

10

10,81

108,1 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

10,81

10,81 %

Sangat Rendah

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase puskesmas Branding Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Prevalensi balita gizi buruk Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center

%

%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Angka keberhasilan pengobatan TB

% /100. 000 pddk

IR DBD Persentase ODHA yang aktif minum ARV

%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi

%


II. 57


No

Indikator Kinerja

Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya >8687


%



10

72,97

729,7 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

72,97

72,97 %

Sedang

10

10

100,0 0%

Sangat Tinggi

75,00

10

13,33 %

Sangat Rendah

68

68

100,0 0%

Sangat Tinggi

75,00

68

90,67 %

Sangat Tinggi

20

8,81

155,9 5%

Sangat Tinggi

14,75

8,81

140,2 7%

Sangat Tinggi

93,9

92

97,98 %

Sangat Tinggi

94,9

92

96,94 %

Sangat Tinggi

91

90

98,90 %

Sangat Tinggi

96,00

90

93,75 %

Sangat Tinggi

80

81,5

101,8 8%

Sangat Tinggi

90,00

81,5

90,56 %

Sangat Tinggi

85

85

100,0 0%

Sangat Tinggi

95,00

85

89,47 %

Tinggi

33

33

100,0 0%

Sangat Tinggi

23

33

56,52 %

Rendah

225

201

110,6 7%

Sangat Tinggi

205

201

101,9 5%

Sangat Tinggi

1

5

500,0 0%

Sangat Tinggi

20

5

25,00 %

Sangat Rendah

3

3

100,0 0%

Sangat Tinggi

5

3

60,00 %

Rendah

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Persentase puskesmas prespektif Gender

%

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit mata Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

%

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita AKABA

%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

%

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Kelompok usia lanjut aktif

%

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT

%

Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan

%

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Ibu Maternal

kasus

Jumlah Kematian Bayi

kasus

Program Informasi Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi

unit

Database pelayanan kesehatan terpadu

buah

Program PeningkatanPelayanan Rumah sakit BLUD


II. 58


No

Indikator Kinerja

Kinerja BLUID


indek s



80

80

100,0 0%

Sangat Tinggi

83,00

80

96,39 %

Sangat Tinggi

84

85

101,1 9%

Sangat Tinggi

94,00

85

90,43 %

Sangat Tinggi

80

94

117,5 0%

Sangat Tinggi

91,00

94

103,3 0%

Sangat Tinggi

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Angka Bebas Jentik (ABJ)

%

Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )

%

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD, dan Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang harus ditingkatkan capaiannya pada Triwulan ke-IV adalah terkait dengan sarpras, yaitu Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center melalui kegiatan pembangunan gizi center di puskesmaspuskesmas. Namun secara umum mutu pelayanan kesehatan (penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan), dan peningkatan gizi balita terus didorong untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan, dan perbaikan gizi balita. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pada urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian terhadap target RKPD pada Triwulan IV tahun 2016 secara umum sangat baik. kondisi ini terlihat dari 19 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 17 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori sangat rendah adalah 1) Tersedianya lahan yang terbebaskan; dan 2) Pengendalian dan penataan reklame. Sementara itu, capaian indikator terhadap target akhir RPJMD masih kurang baik. Dari 19 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah dan 6 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut ini.


II. 59

Tabel 2.60. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A.

Indikator Kinerja

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

%

88,07

90,19

102,41%

Sangat Tinggi

93,07

90,19

96,91%

Sangat Tinggi

Program pembangunan Jalan Dan Jembatan Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

E.

Status S.D 2016 Trw IV

%

Capaian Kinerja Status S.D Thd Target 2016 Trw IV RKPD 2016

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D.

Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

Target RKPD Tahun 2016

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

C.

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Satu an


B.


Pembangunan saluran drainase / goronggorong


II. 60

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

F.


%

59,5

55,00

92,44%

Sangat Tinggi

67,00

55,00

82,09%

Tinggi

%

11,93

11,93

100,00%

Sangat Tinggi

16,93

11,93

70,47%

Sedang

Dok

4

4,00

100,00%

Sangat Tinggi

24

4,00

16,67%

Sangat Rendah

%

80

79,30

99,13%

Sangat Tinggi

90,00

79,30

88,11%

Tinggi

Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.


Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan & jembatan

Pembangunan Sistem Informasi / database jalan dan jembatan

Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak

I.



Satu an

Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan H.




Indikator Kinerja

Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi G.


Pengembangan dan pengelolaan jaringan


II. 61


No

Indikator Kinerja








%

75

75,00

100,00%

Sangat Tinggi

80,00

75,00

93,75%

Sangat Tinggi

%

87

87,50

100,57%

Sangat Tinggi

97,00

87,50

90,21%

Sangat Tinggi

%

80

80,00

100,00%

Sangat Tinggi

89,00

80,00

89,89%

Tinggi

%

5

2,50

50,00%

Sangat Rendah

30,00

2,50

8,33%

Sangat Rendah

Titik

71.538

72.140,00

100,84%

Sangat Tinggi

10.400

72.140,00

693,65%

Sangat Tinggi

Satu an


irigasi, rawa, dan jaringan lainnya Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada J.

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari

K.

Program Pengendalian banjir dan rob Persentase wilayah bebas banjir

L.

Program pengembangan wilayah strategis &cepat tumbuh Tersedianya lahan yang terbebaskan

M.

N.

Program Penerangan Jalan Umum Jumlah lampu penerangan yang terpasang Program Peningkatan Sarana Dan


II. 62


No

Indikator Kinerja








Unit

52

53,00

101,92%

Sangat Tinggi

102

53,00

51,96%

Rendah

%

20

20,00

100,00%

Sangat Tinggi

45,00

20,00

44,44%

Sangat Rendah

Dok

2

2,00

100,00%

Sangat Tinggi

7

2,00

28,57%

Sangat Rendah

Rekl ame

3 zonaisas i reklame

1 zonaisasi reklame

33,33%

Sangat Rendah

623

1 zonaisasi reklame

0,00%

Sangat Rendah

Dok

2

5,00

250,00%

Sangat Tinggi

22

5,00

22,73%

Sangat Rendah

%

55

53,35

97,00%

Sangat Tinggi

80,00

53,35

66,69%

Sedang

Satu an


Prasarana Drainase

O.

tersedianya prasarana drainase Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan Pengelolaan infrastruktur kewilayahan

P.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Data kondisi jalan dan jembatan

Q.

Program Pengelolaan Reklame Pengendalian dan penataan reklame

R.

Program Perencanaan Tata Ruang jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun

S.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Sumber: Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Dinas PJPR, DTKP , Bappeda


II. 63

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja pada tahun 2016 Triwulan IV perlu ditingkatkan capaiannya. Beberapa capaian yang perlu ditingkatkan adalah berkaitan dengan pembebasan lahan serta pengendalian dan penataan reklame. Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Penanganan Infrastruktur ke-PU-an dalam skala besar belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan karena sistem anggaran tahun tunggal. 2) Perencanaan kegiatan secara makro belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan masih tergantung pada anggaran yang tersedia pada tahun yang berkenaan, sehingga berakibat pada tertundanya pelaksanaan fisik kegiatan. 3) Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar konstruksi, namun merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus dilalui. 4) Masih banyaknya kegiatan pembangunan di Kota Semarang yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW, selain itu juga banyaknya perencanaan pembangunan di Kota Semarang yang belum teridentifikasi dalam Perda RTRW Kota Semarang; 5) Tingkat ketelitian pada peta RTRW terhadap kondisi eksisting di lapangan masih kurang, sehingga proses penyusunan Perda RDTRK dan peraturan zonasi memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang detail dan meliputi seluruh Kota Semarang; 6) Masih banyak masyarakat pemilik bangunan yang belum mempunyai kesadaran untuk mengurus perijinan (IMB); 7) Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) kepada Pemerintah Kota Semarang; 8) Upaya labelisasi bangunan cagar budaya menghadapi kendala terkait penolakan pemilik bangunan untuk dilabelisasi, karena bangunan yang sudah diberi label tidak bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut; 9) Dalam hal pengelolaan reklame mengalami penurunan realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD, hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana titik reklame yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi dipungut retribusi sewa lahan, dan dengan dicabutnya Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, dimana pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas yaitu : 1) Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada personil yang menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan. 2) Perlu disusun dan diusulkan regulasi tentang konsep / aturan tentang anggaran tahun jamak dalam alokasi infrastruktur pekerjaan umum sebagai perpaduan dalam pembangunan yang berkelanjutan seiring semakin bertambahnya alokasi pembiayaan pembangunan Urusan ke-PU-an.


II. 64

3)

4)

5)

6)

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda Bangunan Gedung supaya masyarakat paham akan aturan dan mekanisme dalam pengajuan ijin bangunan; Melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota Semarang No. 31 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada para Pengembang Perumahan di Kota Semarang agar segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang setelah selesai masa pemeliharaan, dan mempercepat proses legalisasi Perda Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Kota Semarang sebagai dasar hukum dalam penegakan peraturan mengenai penyerahan PSU di Kota Semarang; Dalam upaya labelisasi bangunan cagar budaya dilakukan sosialisasi terus menerus kepada pemilik bangunan, dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya agar para pemilik bangunan cagar budaya tersebut diberi insentif tertentu apabila bangunannya diberi label oleh Pemerintah Kota Semarang; Melakukan intensifikasi pendapatan reklame dengan penambahan titik reklame baru di lahan Pemerintah Kota Semarang, penyederhanaan proses perijinan titik reklame, dan rencana penggantian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pada urusan wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, pencapaian kinerja kurang baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori tinggi dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori sangat rendah adalah 1) Tertanganinya RTLH; dan 2) Terpenuhinya lahan pemakaman. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah, dan 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Ketiga indikator tersebut adalah : 1) Terbangunnya perumahan layak huni, 2 Tertanganinya RTLH; dan 3) Terpenuhinya lahan pemakaman. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.61. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

Indikator Kinerja

Satuan



Realisasi

Capaian

Kinerja s/d TW IV Tahun 2016

Kinerja Target Thd Kinerja Status S.D Target Akhir 2016 Trw IV RKPD RPJMD 2016

Capaian

Realisasi Kinerja S.D TW IV Tahun 2016

Kinerj a Thd Target Akhir RPJMD


Program Pengembangan Perumahan Terbangunnya perumahan layak huni

unit

Pembangu nan & peningkata n sarpras 4 rusun

Pemban gunan & peningk atan

100,00%


II. 65

Sangat Tinggi

5.300

Pembangun an & peningkatan sarpras 4 rusun

0,00%

Sangat Rendah


No

Indikator Kinerja

Satuan



Realisasi

Capaian



Capaian




sarpras 4 rusun B

Program Lingkungan Sehat Perumahan % Tertatanya perumahan yang sehat

75

75,00

100,00%

Sangat Tinggi

85,00

75,00

88,24%

Tinggi

unit

1.598

0,00

0,00%

Sangat Rendah

6.898

0,00

0,00%

Sangat Rendah

ha

369,83

329,04

88,97%

Tinggi

170,00

329,04

88,97%

Tinggi

unit

377.969

379.369 ,00

100,37%

Sangat Tinggi

385.469

379.369,00

98,42%

Sangat Tinggi

Jumlah TPU dalam kondisi baik

TPU

16

16,00

100,00%

Sangat Tinggi

31

16,00

51,61%

Rendah

Terpenuhinya lahan pemakaman

Ha

5

0,00

0,00%

Sangat Rendah

21,00

0,00

0,00%

Sangat Rendah

%

60

60,00

100,00%

Sangat Tinggi

60,00

60,00

100,00 %

Sangat Tinggi

Ijin

700

1.075,0 0

153,57%

Sangat Tinggi

700

1.075,00

153,57 %

Sangat Tinggi

unit Tertanganinya RTLH Tertanganinya kawasan kumuh Terwujudnya rumah tangga bersanitasi C

D

Program Pengelolaan area pemakaman

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Terwujudnya tertib administrasi rusun / rusunanwa

E

Program Pengembangan Teknologi Jasa Konstruksi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang Dikeluarkan


II. 66


No

H

Indikator Kinerja

Satuan


Realisasi

Capaian




17

17,00

Capaian



17,00

62,96%


Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan Pemenuhan sarpras gedung & sarpras dasar perkotaan yg representatif

unit

100,00%

Sangat Tinggi

27

Rendah

Sumber: Dinas Kebakaran, Dinas Tata Kota dan Perumahan

Pelaksanaan program di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut : 1)

Kurangnya sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan peningkatan infrastruktur permukiman antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun antar Lembaga Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Semarang masih bersifat parsial dan kurang menyeluruh yang pada akhirnyamemberikan dampak dan hasil yang kurang signifikan dalam upaya pengurangan kawasan kumuh di Kota Semarang.

2)

Pembangunan infrastruktur sanitasi komunal (IPAL Komunal, MCK Komunal) seringkali mengalami hambatan dalam hal penyediaan lahan masyarakat, karena seringkali mengalami penolakan dari masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan rencana lokasi pembangunan infrastruktur sanitasi komunal tersebut.

3)

Pemenuhan kebutuhan akan lahan makam tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pemakaman (TPU) mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman kepada masyarakat.

4)

Keterbatasan jumlah pos pemadam yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran ,yang mengakibatkan respon time kendaraan pemadam kebakaran untuk wilayahwilayah yang diluar jangkauan wilayah pelayanan pos pemadam relatif rendah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 1)

Melalui Penetapan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Semarang kedepannya diharapkan semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBD Provinsi dan APBN dapat terintegrasi dan saling mengisi, sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bisa dirasakan dampaknya dan


II. 67

2)

3)

4)

upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan hingga 0% di tahun 2019 dapat tercapai. Perlunya dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan sanitasi lingkungan dengan sistem komunal melalui kegiatan sosialisasi kebijakan penangan sanitasi Kota Semarang dan teknis-teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi komunal serta teknis operasionalnya. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan areal pemakaman antara lain dengan melakukan pembangunan TPU baru dan melibatkan peran serta swasta dalam penyediaan lahan pemakaman baru, dimana hal ini akan diakomodir dalam Raperda Prasarana Sarana Utilitas, dimana peran serta swasta dalam hal ini pengembang perumahan berkewajiban menyediakan lahan makam bagi penduduk di perumahan yang bersangkutan, pada akhirnya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk dikelola dan dipelihara. Dalam peningkatan pelayanan pemadam kebakaran di Kota Semarang, perlu disusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagai acuan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Semarang.

5. Urusan Wajib Masyarakat

Ketenteraman,

Ketertiban

Umum

dan

Perlindungan

Pencapaian kinerja RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat terlihat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari capaian 10 indikator, semuanya termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 6 termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 termasuk dalam kategori capaian tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, dan sebanyak 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang 2016 pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.62. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakats.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1


B

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Satuan

bulan


12

Realisasi Kinerja s/d Triwula n IV Tahun 2016

12


Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 RPJMD 2016

100,0 0%


II. 68

Sangat Tinggi

12

12

100,0 0%

Sangat Tinggi


No

Indikator Kinerja

1


C

Program peningkatan disiplin aparatur

1

Tingkat Disiplin Aparatur

D

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

E

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan G

Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1

Cakupan penanganan gangguan trantibum

H

Program Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah

1

jumlah peraturan perundangundangan daerah yang ditegakkan

I

Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas

1

jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan

J

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahasan Bahaya Kebakaran

1

Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap (response time rate )

2

Pencegahan kejadian kebakaran

Satuan

%

%

%

%

%

Peratura n Daerah

orang

%

keluraha n




Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 RPJMD 2016

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

78

78

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,00

78

78,00 %

Tinggi

26

26,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

31

26,00

83,87 %

Tinggi

3.144

3621

115,1 7%

Sangat Tinggi

4.974

3621

72,80 %

Sedang

86,33

88,38

102,3 7%

Sangat Tinggi

88,33

88,38

100,0 6%

Sangat Tinggi

32

32

100,0 0%

Sangat Tinggi

177

32

18,08 %

Sangat Rendah

Sumber: Satpol PP, BPBD dan Badan Kesbangpol

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :


II. 69

1)

Sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat belum membentuk Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Semarang sehingga program-program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Semarang belum dapat dijalankan secara terstruktur dan tersistem; 2) Dalam Penanggulangan Bencana, khususnya dalam penanganan tanggap darurat diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa kepada para korban bencana. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki instrumen yang mengatur secara khusus tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan dana siap pakai untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat; 3) Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan besarnya jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di wilayah Kota Semarang. Dalam mencari penghidupan, para pendatang baru tersebut sebagian besar tidak mengetahui atau memahami larangan-larangan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Semarang, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah khususnya peraturan tentang Pedagang Kaki Lima, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, administrasi kependudukan, pelacuran, pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Mendorong Pemerintah Pusat untuk membentuk Kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Semarang dengan memberikan dukungan berupa personil, fasilitas, sarana dan prasarana; 2) Menyusun instrumen peraturan perundang-undangan tingkat daerah secara khusus yang mengatur tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan dana siap pakai untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. Sehingga pemenuhan kebutuhan barang dan / atau jasa kepada para korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah kepada masyarakatpendatang baru, agar memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum. Pemberdayaan masyarakat agar turut serta mengawasi dan aktif melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi disekitarnya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang. 6. Urusan Wajib Sosial Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan wajib Sosial secara umum cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 15 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian sedang dan sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori capaian sangat rendah adalah : Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial; prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan; dan persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan. Sementara itu, hasil capaian kinerja terhadap hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV, sebanyak 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara


II. 70

rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib sosial disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.63. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja


A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


B

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1


C


1


D

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial

1

Cakupan PMKS yang ditangani

2

Juml keluarga miskin yg memperoleh bantuan sosial

E

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

F

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1

cakupan disabilitas yang mendapat bantuan

G

Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

1

prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan

H

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

I

Program Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam


Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd thd Status S.D Status S.D Kinerja Triwulan Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

%

6

4,86

81,00 %

Tinggi

10,00

4,86

48,60 %

Sangat Rendah

KK

7.100

0

0,00%

Sangat Rendah

10.60 0

0

0,00%

Sangat Rendah

%

44

29,33

66,66 %

Sedang

59,00

29,33

49,71 %

Sangat Rendah

%

16

16

100,0 0%

Sangat Tinggi

83,00

16

19,28 %

Sangat Rendah

%

35

0

0,00%

Sangat Rendah

100,0 0

0

0,00%

Sangat Rendah

%

35

0

0,00%

Sangat Rendah

65,00

0

0,00%

Sangat Rendah


II. 71


No

1

2

3

J

Indikator Kinerja

jumlah kelurahan siaga bencana

persentase kelompok siaga bencana (KSB) jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana



Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

kelu raha n

22

22,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

72

22,00

30,56 %

Sangat Rendah

%

10

30,00

300,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

30,00

30,00 %

Sangat Rendah

Lok asi

2

2,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

4

2,00

50,00 %

Sangat Rendah

Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

1

Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik keagamaan

Kali

60

60

100,0 0%

Sangat Tinggi

60

60

100,0 0%

Sangat Tinggi

2

Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan

Kali

10

10

100,0 0%

Sangat Tinggi

10

10

100,0 0%

Sangat Tinggi

3

Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial keagamaan

Ora ng

1730

1730

100,0 0%

Sangat Tinggi

1.730

1730

100,0 0%

Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, BPBD, dan Bagian Kesra

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang capaiannya perlu yaitu : 1) Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan social; 2) prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan; dan 3)Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut: 1) Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis; 2) Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antar program / kegiatan; 3) Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang hanya 1 (satu) dengan keterbatasan daya tampung dan hanya sebagai penampungan bagi penderita cacat mental dan eks psikotik serta penampungan sementara PGOT dan anak jalanan yang terjaring razia/penertiban PMKS. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitative; 2) Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara massif; 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan PMKS yang terjaring razia/penertiban untuk ditempatkan pada balai-balai sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 72

4)

Melaksanakan pemberdayaan pengelola panti rehabilitasi sosial dan juga memaksimalkan keterbatasan ruangan yang tersedia.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Tenaga Kerja sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 14 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah, dan 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan ketenagakerjaan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.64. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Tenaga Kerja s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja


Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Target Kinerja Satuan Target Kinerja Kinerja s/d RKPD s/d thd thd Status S.D Status S.D Kinerja Triwulan Tahun Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV 2016 IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

A


1


B


1


C


1


D

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1

Persentase tenaga kerja terampil

%

2

Persentase tenaga kerja kompeten

%

3

Pengadaan Sarpras Balai Latihan kerja

E

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

%

%

%

Lokasi

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,0 0

100,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,0 0

100,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,0 0

100,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

40

40,00

100,00%

Sangat Tinggi

60,00

40,00

66,67 %

Sedang

25

25,00

100,00%

Sangat Tinggi

70,00

25,00

35,71 %

Sangat Rendah

1

1,00

100,00%

Sangat Tinggi

2

1,00

50,00 %

Sangat Rendah


II. 73


No

Indikator Kinerja


Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Target Kinerja Satuan Target Kinerja Kinerja s/d RKPD s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Tahun Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV 2016 IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

1

Persentase Pencari kerja yang di tempatkan (Jml pencaker ditempatkan/ Jml pencaker mendaftar x 100%)

%

2

Persentase pencaker ditempatkan

%

3

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan (orang)

F

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1

Pembentukan P2K3

Perusah aan

2

Jumlah pemeriksaan ketenagakerjaan

G

Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial

1

73

73,00

100,00%

Sangat Tinggi

50,00

73,00

146,0 0%

Sangat Tinggi

80

80,00

100,00%

Sangat Tinggi

90,00

80,00

88,89 %

Tinggi

450

410,00

91,11%

Sangat Tinggi

700

410,00

58,57 %

Rendah

50

50,00

100,00%

Sangat Tinggi

50

50,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

Perusah 360 aan

360,00

100,00%

Sangat Tinggi

360

360,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

Harmonisasi hubungan industrial pekerja pengusaha (perusahaan)

Perusah 150 aan

241,00

160,67%

Sangat Tinggi

215

241,00

112,0 9%

Sangat Tinggi

2

Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK ( kasus)

Perusah 180 aan

213,00

118,33%

Sangat Tinggi

250

213,00

85,20 %

Tinggi

3

Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)

75

98,00

130,67%

Sangat Tinggi

150

98,00

65,33 %

Sedang

orang

kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. 2. 3. 4.

1)

2)

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Tenaga Kerja yaitu: Tingkat pengangguran masih cukup banyak. Pencari kerja yang ingin merintis mengembangkan usaha tetapi kesulitan modal. Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang memadai. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap karyawan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: Pemberian bantuan sarana usaha/ modal kerja perlu ditingkatkan sehingga pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha diversifikasi kegiatan dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja / penganggur sesuai kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum sangat baik.


II. 74

Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.65. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A


1


B


1


C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1


D


1


E

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

F

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.

Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan

2. Jumlah kelurahan ramah / layak anak

G

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Cakupan program pengarusutamaan gender


%

%

%

%

%

Capaia Realisasi n Kinerja Kinerja s/d Status S.D thd Triwulan 2016 Trw IV Target IV Tahun RKPD 2016 2016



Realisasi Capaia Kinerja n s/d Kinerja Status S.D Triwulan thd 2016 Trw IV IV Target Tahun Akhir 2016 RPJMD

100

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100, 00%

Sangat Tinggi

6,2

6,70

108, 06%

Sangat Tinggi

6,70

6,70

100, 00%

Sangat Tinggi

4

4

100, 00%

Sangat Tinggi

4

4

100, 00%

Sangat Tinggi

2

3

150, 00%

Sangat Tinggi

12

3

25,0 0%

Sangat Rendah

64

100

156, 25%

Sangat Tinggi

80,0 0

100

125, 00%

Sangat Tinggi

Organis asi kel

%


II. 75


No

Indikator Kinerja

H

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan


Penyelesaian pengaduan 1. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

%

Jumlah petugas perlindungan di kecamatan

orang

2

Sumber

Capaia Realisasi n Kinerja Kinerja s/d Status S.D thd Triwulan 2016 Trw IV Target IV Tahun RKPD 2016 2016



Realisasi Capaia Kinerja n s/d Kinerja Status S.D Triwulan thd 2016 Trw IV IV Target Tahun Akhir 2016 RPJMD

100

100

100, 00%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100, 00%

Sangat Tinggi

16

16

100, 00%

Sangat Tinggi

16

16

100, 00%

Sangat Tinggi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : 1)

Belum optimalnya peran Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik; 2) Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Melaksanakan upaya optimalisasi peran Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik melalui partisipasi Forum Anak dalam tahapan perencanaan pembangunan melalui keterlibatan dalam Musrenbang; 2) Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan melalui sosialisasi kepada kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. 3. Urusan Wajib Pangan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Wajib Pangan secara umum sudah baik terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran semuanya termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV, sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib pangan disajikan pada tabel berikut ini:


II. 76

Tabel 2.66 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

D

E

Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Ketahanan Pangan Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Satuan

%

%

%

kkal / kapita perhari

kelurah an



Realisa si Kinerja S.D Triwula n IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD




100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

3.050

3050

100,00%

Sangat Tinggi

3.055,00

3050

99,84%

Sangat Tinggi

88

89

101,14%

Sangat Tinggi

133

89

66,92%

Sedang


Sumber: Kantor Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pangan diantaranya : Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 77

1)

Belum meratanya kemampuan manajerial kelompok dalam mengelola bantuan, sehingga kelompok tidak dapat berkembang secara optimal. 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan pekarangan dengan budidaya sayur, buah, peternakan maupun perikanan dalam pemenuhan gizi keluarga, meskipun kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain: 1)

2)

Pembinaan secara kontinyu dan memberikan pembekalan administrasi sederhana agar manajemen kelompok lebih baik, serta menyusun skala prioritas kelompok yang harus didukung fasilitasi terlebih dahulu dan mengajukan permohonan pada tingkat provinsi maupun pusat. Memberikan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang serta gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan lokal serta membentuk kader ketahanan pangan di tiap kecamatan.

4. Urusan Wajib Pertanahan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Pertanahan terlihat dari 2 indikator semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil kinerja evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Indikator yang mempunyai capaian sangat rendah adalah Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerahKota Semarang tahun 2016 pada urusan pertanahan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.67. Evaluasi hasil RKPD pada Urusan Pertanahan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja




Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d Status S.D thd thd Status S.D Kinerja Triwulan 2016 Trw Target 2016 Trw IV Akhir Target IV IV RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 RPJMD 2016

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.

2.

Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan

Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan

30

%

%

100% (20 kasus )

30

100,0 0%

Sangat Tinggi

75,0 0

30

40,00 %

Sangat Rendah

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100% (23 kasu s)

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain sebagai berikut :


II. 78

1)

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) belum optimal dikarenakan tidak semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas Kelurahan. Adanya indikasi kekhawatiran masyarakat akan permintaan data bidang tanah akan disalahgunakan; 2) Permasalahan pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang jumlahnya tidak dapat diprediksi. Selain itu kompleksitas permasalahan di bidang pertanahan yang terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang serta melibatkan banyak pihak dalam upaya penyelesaiannya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh antara lain sebagai berikut : 1) Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan manfaat dari inventarisasi data pertanahan di Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran petugas Kelurahan pada saat pengambilan data bidang tanah. Sosialisasi juga diperlukan guna menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya database pertanahan di tingkat Kelurahan; 2) Peningkatan sistem koordinasi dengan unit kerja terkait secara lebih intensif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan. 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 14 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, dan 1 indikator termasuk kategori capaian rendah. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV sebanyak 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori tinggi, 1 indikator termasuk kategori rendah, dan 5 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.68. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A


B

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan

Satuan

%



Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

100

100

100,00%


II. 79


Target Status S.D Kinerja 2016 Trw Akhir IV RPJMD

Sangat Tinggi

100,00




100

100,00%

Sangat Tinggi


No

Indikator Kinerja




100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

90,00

87,50

97,22%

Sangat Tinggi

629.139,0 0

60,31%

Rendah

1.457.3 68,00

629.139,0 0

43,17%

Sangat Rendah

70,00

100,00%

Sangat Tinggi

820

70,00

8,54%

Sangat Rendah




%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

%

87,50

87,50

m3

1.043. 152,00

Perusaha an

70

Satuan



sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

C

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D

Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampahan Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (di 16 kecamatan)

E

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi


II. 80


No

Indikator Kinerja




900

150,00

16,67%

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

65,00

41,00

63,08%

Rendah

100,00%

Sangat Tinggi

6

1,00

16,67%

Sangat Rendah

44,84

100,00%

Sangat Tinggi

55,00

44,84

81,53%

Tinggi

7,00

100,00%

Sangat Tinggi

57

7,00

12,28%

Sangat Rendah




dokumen

150

150,00

100,00%

Sangat Tinggi

Ha

41

41,00

100,00%

dokumen

1

1,00

indeks

44,84

unit

7

Satuan



dan teknis pencegahan pencemaran air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

F

G

I

Program Perlindungan dan Konservasi SDA Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Laporan inventarisasi penurunan GRK Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH)

J

Program Pengendalian Polusi Jumlah Bank Sampah yang terbangun


II. 81


No

Indikator Kinerja

K

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani

L



100,00

99,69

99,69%

Sangat Tinggi

Tinggi

96,00

83,00

86,46%

Tinggi

Sangat Tinggi

324

244

75,31%

Tinggi



%

100

99,69

99,69%

Sangat Tinggi

%

96

83,00

86,46%

lokasi

244

244

100,00%


Program Pengelolaan & Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/panta

M



Satuan


Program Pengelolaan RTH

Terbangunnya taman- taman di setiap wilayah

Sumber: BLH, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 16 Kecamatan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah : 1) Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai keahlian dan kompetensi teknis di bidang Lingkungan Hidup serta jumlah PPNS di bidang Lingkungan Hidup sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang; 2) Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Saat ini sampah yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intensif; 3) Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha penambangan minerba eks galian C di wilayah Kota Semarang dalam mematuhi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan dalam melakukan kegiatan penambangan dan pemulihan/rehabilitasi kualitas lingkungan hidup; Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 82

4)

Pencemaran air, udara dan limbah B3 yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; 5) Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut yaitu : 1) Pengiriman staf Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelatihan PPNS dan PPLH; 2) Peningkatan sistem pengelolaan TPA Jatibarang menjadi Sanitary Landfill murni; 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kasus penambangan minerba eks galian C sebanyak 5 penambang ke Kejaksaan; 4) Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan industri dan jasa serta kegiatan rumah tangga (limbah domestik). Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi bantuan prasarana pengolahan limbah khususnya untuk industri dan / atau kegiatan usaha skala rumah tangga / kecil; 5) Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim. 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV, seluruh indikator juga termasuk dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan kependudukan dan catatan sipil disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.69. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016


Realisasi

No

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Satuan s/d s/d Status S.D Kinerja RKPD Thd thd Status S.D Triwula Triwula Tahun Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV n IV 2016 RKPD RPJMD Akhir Tahun Tahun 2016 RPJMD 2016 2016

Program Pelayanan Administrasi A Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran B

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,00 %

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,00 %

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,00 %

Sangat Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

C

%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


II. 83



Realisasi

No

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Satuan s/d s/d Status S.D Kinerja RKPD Thd thd Status S.D Triwula Triwula Tahun Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV n IV 2016 RKPD RPJMD Akhir Tahun Tahun 2016 RPJMD 2016 2016

Program peningkatan pengembangan D sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan E

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,00 %

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,00 %

Sangat Tinggi

%

100

98

98,00 %

Sangat Tinggi

100, 00

98

98,00%

Sangat Tinggi

%

100

95

95,00 %

Sangat Tinggi

100, 00

95

95,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,00 %

Sangat Tinggi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Tertib administrasi kependudukan

2

Tertib penerbitan dokumen kependudukan

F

Penataan administrasi pencatatan sipil Tertib administrasi pencatatan sipil

G

%

Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk Tertib penataan administrasi pendaftaran penduduk

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1)

Bangunan gedung TPDK Kecamatan belum memenuhi standar pelayanan administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. 2) Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahun. 3) Elektronik arsip yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen. 4) Penerapan KTP_el sampai dengan akhir tahun 2015 masih banyak kendala untuk mencapai target dalam penerbitan KTP_el. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu: 1)

2)

3)

Melakukan pemeliharaan terhadap gedung TPDK Kecamatan yang belum sesuai dengan standar pelayanan, yaitu di Semarang Tengah, Tugu, Gajahmungkur, Gayamsari, Candisari, dan akan diajukan usulan untuk pembangunan 5 gedung TPDK Kecamatan tersebut. Melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis pembangunan gedung arsip sesuai dengan standart menurut Undang-Undang Kearsipan. Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu, selain itu juga melakukan pemeliharaan atas Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 84

4)

arsip dokumen akta catatan sipil agar terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri untuk penerbitan KTP_el di daerah. Selain itu untuk persiapan penerapan KTP_el telah dipersiapkan dengan pengadaan alat cetak dan perlengkapan penunjang lainnya pada tahun 2015.

7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum sudah baik, terlihat dari 8 indikator, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai triwulan IV sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.70. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

1.

2.

B

1

C

Indikator Kinerja

Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakata n) Kelurahan Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan Persentase TTG yang dimanfaatkan




100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

300.627

463.471

154,17%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

80,00

55

68,75%

Sedang



%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

jumlah kegiatan

247.366

463.471

187,36%

%

55

55

100,00%

Satuan


Capaian Kinerja Target Status S.D Kinerja Thd Target 2016 Trw Akhir IV RKPD RPJMD 2016

Program peningkatan partisipasi


II. 85


Indikator Kinerja

No

Satuan








masyarakat dalam membangun kelurahan

1.

Persentase keberlanjutan program Pamsimas

%

85

85

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

85

85,00%

Tinggi

2.

Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata)

lokasi

45

90

200,00%

Sangat Tinggi

45

90

200,00%

Sangat Tinggi

3.

Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang

%

92,88

91,35

98,35%

Sangat Tinggi

86,38

91,35

105,75%

Sangat Tinggi

4.

Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang

%

93,06

84,94

91,27%

Sangat Tinggi

98,19

84,94

86,50%

Tinggi

5.

Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang

%

50,31

76,57

152,19%

Sangat Tinggi

75,31

76,57

101,67%

Sangat Tinggi

Sumber: Bapermas PP dan KB dan 16 Kecamatan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu: 1)

dengan

pelaksanaan

Urusan

Kelembagaan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) belum tertata dengan baik; 2) Banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 3) Jaringan pemasaran produk kelompok usaha mikro masih terbatas. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1) Melaksanakan bimbingan teknis bagi fasilitator pendamping; 2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang ditujukan pada UMKM dan UPK menuju Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum;


II. 86

3)

Melaksanakan pelatihan kemasan dan labelling serta penyuluhan dan sertifikasi PIRT produk makanan / minuman industri rumah tangga

8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera secara umum sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, dari hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV sebanyak 5 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.71. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja


Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

A

Program Keluarga Berencana

1.

1

Cakupan PUS unmet need

%

10,8

10,44

2.

2

TFR

%

2,02

2,1

3.

3

Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)

%

12,3

11,3

B

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 76,25

0,55

1

Cakupan peserta KB aktif

C

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

1

Cakupan PUS umur istri < 20 th

D

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1

%

%

Meningkatnya jumlah kelompok aktif Kelomp 315 UPPKS ok


103,3 3% 96,04 % 108,1 3%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

76,88

100,8 3%

0,48

309,00

50,86 % 95,00 % 99,11 %

7,00

10,44

Rendah

2,00

2,1

11,20

11,3

Sangat Tinggi

78,00

76,88

98,56 %

Sangat Tinggi

112,7 3%

Sangat Tinggi

0,5

0,48

104,0 0%

Tinggi

98,10 %

Sangat Tinggi

340

309,00

90,88 %

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana

Secara umum permasalahan pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah: 1) Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegrasi;


II. 87

2)

Mengoptimalkan peran aktif Paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB; 3) Kondisi jumlah Penyuluh yang minim, maka optimalisasi mitra / jaringan / kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana. Rencana tindak lanjut guna mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu sebagai berikut: 1) 2) 3)

Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif; Mengoptimalkan peran aktif Paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB; Kondisi jumlah Penyuluh yang minim maka optimalisasi mitra/jaringan/kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana.

9. Urusan Wajib Perhubungan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan wajib Perhubungan secara umum sangat baik. Hal ini terlihat dari 20 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 17 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk kategori sedang. Bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya sudah melebihi 100%. yaitu jumlah halte BRT dan jumlah simpang ATCS. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV, sebanyak 8 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian rendah, dan 7 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.72. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Kinerja s.d tahun 2016

No

A

Indikator Kinerja


100

100,00

100,00%



Realisas i Kinerja S.D Triwula n IV Tahun 2016



100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi


B

Satuan



%

Program peningkatan sarana dan


II. 88

Sangat Tinggi



No

Indikator Kinerja





Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi




%

100

100,00

100,00%

%

100

100,00

%

100

%

%

Satuan


prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

E

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

F

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Tingkat fasilitas transportasi terpantau


II. 89



No

Indikator Kinerja








Studi transportasi lokal

Dok

30

30,00

100,00%

Sangat Tinggi

57

30,00

52,63%

Rendah

Rencana Pembangunan MRT / LRT

Dok

1

1,00

100,00%

Sangat Tinggi

5

1,00

20,00%

Sangat Rendah

Orang

4.503.77 7

4.447.12 2,00

98,74%

Sangat Tinggi

28.410.372

4.447.12 2,00

15,65%

Sangat Rendah

%

42,85

42,85

100,00%

Sangat Tinggi

71,42

42,85

60,00%

Rendah

G

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal

2

Satuan


Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

H

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

Jumlah trayek utama

Trayek

33

33,00

100,00%

Sangat Tinggi

37

33,00

89,19%

Tinggi

2

Jumlah trayek cabang

Trayek

11

11,00

100,00%

Sangat Tinggi

24

11,00

45,83%

Sangat Rendah

3

Jumlah trayek ranting

Trayek

51

51,00

100,00%

Sangat Tinggi

55

51,00

92,73%

Sangat Tinggi

4

Jml koridor BRT

Koridor

6

4,00

66,67%

Sedang

8

4,00

50,00%

Sangat Rendah

I

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Unit

232

239,00

103,02%

Sangat Tinggi

292

239,00

81,85%

Tinggi

Jml halte BRT


II. 90



No

Indikator Kinerja

Satuan









J

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

1

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)

%

55

55,00

100,00%

Sangat Tinggi

65,00

55,00

84,62%

Tinggi

2

Jumlah simpang ATCS

Simpang

22

23,00

104,55%

Sangat Tinggi

50

23,00

46,00%

Sangat Rendah

K

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Jml kendaraan lulus uji laik jalan

Kendara an

93.355

83.472,0 0

89,41%

Tinggi

570.736

83.472,0 0

14,63%

Sangat Rendah

%

100

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

orang

9.787.58 0

7.372.26 3,00

75,32%

Tinggi

15.610.665

7.372.26 3,00

47,23%

Sangat Rendah

L

M

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Tersedianya pendukung pelayanan BRT

Sumber: Dishubkominfo

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diantaranya :


II. 91

1)

2) 3)

4) 5) 6)

Belum optimalnya pelayanan perhubungan, karena masih terpisahnya lokasi beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo karena kondisi kantor yang sudah tidak mencukupi; Belum optimalnya pelayanan penumpang di terminal Terboyo dikarenakan kondisinya yang kurang layak; Perubahan kewenangan tentang terminal, yaitu pengelolaan terminal menjadi kewenangan pusat dan langsung di bawah kementerian. Sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang untuk mengelola kawasan komersial di setiap terminal; Belum tercovernya seluruh Kecamatan dalam pelayananan transportasi massal; Belum tersedianya master plan transportasi massal selain bis; Belum optimalnya penerimaan target pendapatan parkir tepi jalan umum. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara

lain: 1) Dipersiapkan pengoperasian BRT koridor selanjutnya; 2) Dipersiapkan masterplan transportasi massal selain bis dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kota Semarang (Monorail Transportation); 3) Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir liar serta penetapan target penerimaan parkir berdasarkan dokumen potensi parkir yang telah tersedia. 10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV secara umum sudah baik terlihat dari capaian 8 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 2 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, dan 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.73 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016 pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

1.

Jumlah domain dan subdomain

Satuan

sub domain


Realisas i Kinerja s/d Triwula n IV Tahun 2016


67

67

100,00%


II. 92


Sangat Tinggi






95

67

70,53%

Sedang


No

Indikator Kinerja


Satuan



Wifi

20

40

200,00%

Sangat Tinggi

150

40

26,67%

Sangat Rendah

Lokasi

50

67

134,00%

Sangat Tinggi

331

67

20,24%

Sangat Rendah







semarangkota. go.id 2. 3.

4.

5.

6.

B

C

Jumlah wi-fi di area publik Jumlah jaringan komunikasi PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi Jumlah peliputan dan dokumentasi Upload berita dan informasi via website dan sosial media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

jumlah peliputa n

720

1105

153,47%

Sangat Tinggi

4.320

1105

25,58%

Sangat Rendah

Kali

480

1113

231,88%

Sangat Tinggi

2.880

1113

38,65%

Sangat Rendah

Terbentuknya SDM yang menguasai TIK

PNS

6

6

100,00%

Sangat Tinggi

6

6

100,00%

Sangat Tinggi

Jumlah

720

1440

200,00%

Sangat Tinggi

4.320

1440

33,33%

Sangat Rendah

%

53

53

100,00%

Sangat Tinggi

58,00

53

91,38%

Sangat Tinggi

Program kerjasama informasi dan media massa Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media

D

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan

Sumber: Sekretariat Daerah


II. 93

Permasalahan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut : 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, namun belum diimbangi sarana prasarana pendukung. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu: 1) 2)

11.

Mengadakan forum koordinasi PPID yang melibatkan masyarakat dan juga Pemerintah Kota Semarang. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang canggih demi mengikuti era perkembangan teknologi informasi. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Indikator yang termasuk kategori capaian sangat rendah adalah jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha, jumlah wirausaha baru dan meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.74. Evaluasi Hasil RKPD Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

Indikator Kinerja



100

100

100,00%





Status S.D 2016 Trw IVI

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi


B

Satuan



%



II. 94

Sangat Tinggi


No

E

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

780

100,00%

Sangat Tinggi

4.780

780

16,32%

Sangat Rendah

390

390

100,00%

Sangat Tinggi

2.550

390

15,29%

Sangat Rendah

%

78,5

78,50

100,00%

Sangat Tinggi

81,00

78,50

96,91%

Sangat Tinggi

%

78,5

78,50

100,00%

Sangat Tinggi

81,00

78,50

96,91%

Sangat Tinggi

100

100,00%

%

100

100

Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha

Orang

780

Jumlah wirausaha baru

Orang

Satuan



Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif

G

Sangat Tinggi

100

Persentase Koperasi Aktif

F


%


D





C




Indikator Kinerja


Program Peningkatan Produktivitas


II. 95


No

Indikator Kinerja




UMKM

1500

1500

100,00%

Provins i

3

3

100,00%

Satuan






Sangat Tinggi

1.500

1500

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

18

3

16,67%

Sangat Rendah


dan Pengembangan Produk UMKM Jumlah UMKM yang dibina

H

Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib Koperasi diantaranya: 1)

Belum optimalnya pengelolaan Koperasi yang dijalankan oleh Pengurus, karena kurangnya pemahaman tentang manajemen kelembagaan, manajemen usaha,serta manajemen keuangan Koperasi. Ditambah lagi Pengawas Koperasi yang terbentuk, belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, atau dengan kata lain cenderung sebagai pelengkap organisasi; 2) Perlunya dorongan terhadap pelaku UMKM dalam hal manajemen usaha dan perlunya kemitraan dengan pengusaha besar untuk berbagi pengalaman. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain: 1)

2)

12.

Diperlukan adanya pembinaan Koperasi kepada pengurus dan anggota melalui pendampingan dalam hal peraturan dan manajemen perkoperasian serta pembinaan bagi pengawas Koperasi, sehingga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya. Pelaku UMKM diberikan pembinaan dan peningkatan SDM dalam manajemen usaha serta fasilitasi kemitraan usaha UMKM dengan pengusaha besar maupun kontak dagang dengan daerah lain Urusan Wajib Penanaman Modal

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan Wajib Penanaman Modal secara umum masih kurang baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi dan 1 indikator kategori capaian sedang. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 96

Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 5 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian sedang dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Wajib Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.75. Evaluasi Hasil RKPD Pada Urusan Wajib Penanaman Modal s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A


B




%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

invest or

5.064

3712

73,30%

Sedang

5.264

3712

70,52%

Sedang

Satuan

Capaian Kinerja Status S.D 2016 Thd Target Trw IV RKPD 2016

Program peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D





C


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai realisasi PMDN dan


II. 97


No

Indikator Kinerja

Satuan



Capaian Kinerja Status S.D 2016 Thd Target Trw IV RKPD 2016






PMA → Jumlah Investor

E

F

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Investasi di Kota Semarang

Rp. (000. 000)

10.500. 000

10.500.00 0,000000

100,00%

Sangat Tinggi

24.500.000 ,00

10.500.00 0,000000

42,86%

Sangat Rendah

Peningkatan nilai investasi

%

10

49,42

494,20%

Sangat Tinggi

12,00

49,42

411,83%

Sangat Tinggi

buah

2

2

100,00%

Sangat Tinggi

2

2

100,00%

Sangat Tinggi

Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Jumlah Pranata

Sumber: BPPT

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sebagai berikut : 1) Masih sulitnya penyederhanaan perijinan karena regulasi sektoral yang mengharuskan adanya persyaratan teknis sesuai bidangnya. 2) Belum terlaksananya penyesuaian kelembagaan BPM-PTSP sesuai dengan Perpres No. 97 tahun 2015 tentang PTSP, karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 3) Adanya perbedaan 2 (dua) regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perbedaan tersebut dalam pelaksanaan kerjasama pihak ketiga antara lain terkait dengan persetujuan DPRD, mekanisme / proses seleksi, serta jumlah peserta seleksi / tender mitra kerjasama. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait teknis pelaksanaan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 98

2) 3) 13.

Evaluasi Kelembagaan BPPT. Perlu peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga sangat baik yang terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori capaian tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah dan 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. 3 indikator dengan capaian sangat rendah adalah ; 1) Persentase wirausaha muda mendapat bantuan; 2) Cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan; dan 3) Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.76. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1

Prosen organisasi pemuda aktif

B

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1

prosen pemuda yang terlibat dalam pembangunan

C

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1

Persentase wirausaha muda mendapat bantuan

D

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1

cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan

E

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1

F

Jml event olah raga tk kota



Realisasi Realisasi Capaian Kinerja Capaian Kinerja Kinerja Target Status S.D s/d Kinerja Status S.D s/d Thd Kinerja 2016 Trw Triwulan thd Target 2016 Trw Triwulan Target Akhir IV IV Akhir IV IV Tahun RKPD RPJMD Tahun RPJMD 2016 2016 2016

%

67

60

89,55%

Tinggi

100, 00

60

60,00%

Rendah

%

15

93,33

622,20%

Sangat Tinggi

65,0 0

93,33

143,58%

Sangat Tinggi

%

33

33

100,00%

Sangat Tinggi

85,0 0

33

38,82%

Sangat Rendah

%

11

9,78

88,91%

Tinggi

100, 00

9,78

9,78%

Sangat Rendah

%

56

49

87,50%

Tinggi

93,0 0

49

52,69%

Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


II. 99


No

1.

Indikator Kinerja


Realisasi Realisasi Capaian Kinerja Capaian Kinerja Kinerja Target Status S.D s/d Kinerja Status S.D s/d Thd Kinerja 2016 Trw Triwulan thd Target 2016 Trw Triwulan Target Akhir IV IV Akhir IV IV Tahun RKPD RPJMD Tahun RPJMD 2016 2016 2016

%

3

3

100,00%

Sangat Tinggi

5,00

3

60,00%

Rendah

Jml

11

11

100,00%

Sangat Tinggi

39

11

28,21%

Sangat Rendah

Jumlah gelanggang OR milik Pemda

2. Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar


Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Beberapa permasalahan dalam Olahraga antara lain sebagai berikut:

pelaksanaan

Urusan

Kepemudaan

dan

1)

Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Urusan Kepemudaan dan belum optimalnya pemberian fasilitasi kepada pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan keterampilan 2) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan sebagai pijakan yang kuat untuk mengembangkan pelaksanaan Urusan Keolahragaan 3) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah perlengkapan dan peralatan olahraga 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas di Kota Semarang Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang timbul di antaranya : 1)

2) 3) 4) 5) 6) 7)

14.

Melaksanakan tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan meningkatkan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengedukasi dan pengembangan minat bakat pemuda melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial Melaksanakan tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dengan masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah secara langsung Mengembangkan sosialisasi dan layanan secara elektronik melalui website Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi secara berkesinambungan sarana dan prasarana olahraga yang ada Optimalisasi dan sinkronisasi peran ruang publik dan taman kota, selain sebagai fungsi estetika kota juga dapat dimanfaatkan sebagai area olahraga Melaksanakan rekonsiliasi data perihal sarana dan prasarana olahraga dengan masyarakat, kelompok/klub olahraga, dan pihak terkait lainnya Urusan Wajib Statistik

Pada RKPD tahun 2016, penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data statistik daerah sebanyak 13 jenis data, namun secara nomenklatur urusan masuk pada urusan perencanaan pembangunan dan program pengembangan data dan informasi melalui satu kegiatan penyusunan dengan anggaran sebesar Rp.640.000.000,-. Sedangkan dalam RPJMD urusan statistik di selenggarakan pada tahun 2017 s.d 2021. Sehingga pencapaian target Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 100

kinerja dan keuangan tahun 2016 pada urusan statistik tidak disajikan dalam tabulasi tersendiri. Secara umum penyelenggaraan urusan statistik masih perlu ditingkatkan. Tingkat ketersediaan data statistik yang kurang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan data dengan baik, minimnya akses terhadap data, dan belum adanya sistem yang baik untuk pengolahan dan pengelolaan data. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik adalah : a. Terdapat jeda waktu yang cukup lama antara pengumpulan data sampai dengan penyajian data hasil analisis, sehingga data yang final (data tetap) belum bisa segera dipublikasikan setelah pengumpulan atau masih bersifat data sementara. b. Beberapa jenis data yang dibutuhkan masih belum tersedia secara lengkap. c. Terbatasnya sumberdaya yang ada dilingkungan Pemerintah kota Semarang dalam pengumpulan data secara mandiri. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: a. Penyusunan data sementara sebelum data resmi (data final) dari BPS terpublikasi. b. Inventarisasi dan reklasifikasi data sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku. c. Mempertahankan kerjasama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 15.

Urusan Wajib Kebudayaan

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Urusan Wajib Kebudayaan secara umum sangat baik yang terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib Kebudayaan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.78. Evaluasi Hasil RKPD Pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

Indikator Kinerja


Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d thd Status S.D Triwulan Target 2016 Trw IV IV Tahun RKPD 2016 2016



II. 101




Capaian Kinerja Status S.D thd 2016 Trw Target IV Akhir RPJMD


No

Indikator Kinerja

1


B


1


C


1


D

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

1

E 1.

2.

Persentase pelestarian budaya lokal

Jumlah Kawasan cagar budaya

Jumlah situs budaya yang dilestarikan

3.

G

%

%

%

Capaian Kinerja Status S.D thd 2016 Trw Target IV Akhir RPJMD

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100,0 0

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

64

64,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

80,00

64,00

80,00 %

Tinggi

Kawasan

10

10,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

10

10,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

Lokasi

1

3

300,0 0%

Sangat Tinggi

3

3

100,0 0%

Sangat Tinggi

Bangunan

315

315

100,0 0%

Sangat Tinggi

315

315

100,0 0%

Sangat Tinggi

222

228

102,7 0%

Sangat Tinggi

297

228

76,77 %

Tinggi

174

220

126,4 4%

Sangat Tinggi

183

220

120,2 2%

Sangat Tinggi

428

481

112,3 8%

Sangat Tinggi

553

481

86,98 %

Tinggi

4

4

100,0 0%

Sangat Tinggi

24

4

16,67 %

Sangat Rendah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 2.

%



Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. jml bangunan cagar budaya yg dilestarikan F


Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d thd Status S.D Triwulan Target 2016 Trw IV IV Tahun RKPD 2016 2016


keg

jumlah sarana festival seni dan budaya

keg

jumlah kelompok seni dan budaya

grup

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Jumlah pentas seni dlm rangka promosi seni budaya

keg

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kebudayaan antara lain : 1)

Generasi muda masih tertarik terhadap seni dan budaya asing di banding budaya lokal;


II. 102

2)

Kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi mempermudah masuknya budaya asing yang lebih diminati generasi muda; Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya tradisonal dan peninggalan bersejarah masih kurang.

3)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam upaya memperkenalkan budaya lokal, melalui media yang sesuai dengan perkembangan jaman; Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif melalui sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya; Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat dengan mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah.

2)

3) 16.

Urusan Wajib Perpustakaan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Perpustakaan secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari capaian 8 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi. Capaian indikator hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 4 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.79. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

Indikator Kinerja

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100,0 0%

Sangat Tinggi

100, 00

100

100,0 0%

Sangat Tinggi


D

%

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

C

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016


B



%

Program pengembangan budaya baca


II. 103


No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Gedung Perpustakaan

2.

Jumlah Rumah Pintar

E


gedung

unit


Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

1

1

100,0 0%

Sangat Tinggi

2

1

50,00 %

Sangat Rendah

188

188

100,0 0%

Sangat Tinggi

193

188

97,41 %

Sangat Tinggi

1

1

100,0 0%

Sangat Tinggi

6

1

16,67 %

Sangat Rendah

5.40 0

4818

89,22 %

Tinggi

42.0 60

4818

11,46 %

Sangat Rendah

500

562

112,4 0%

Sangat Tinggi

4.30 0

562

13,07 %

Sangat Rendah

Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan

1.

2.

F

Jumlah Pustakawan

orang

Jumlah peminjam buku

orang

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara

judul

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan yaitu : 1)

Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia pada Kantor Perpustakaan dan Arsip untuk menjadi tenaga pustakawan; 2) Sarana prasarana gedung perpustakaan yang belum representatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang akan ditempuh yaitu : 1)

2)

17.

Mengusulkan penambahan personil sebagai fungsional pustakawan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, tepat, akurat dan lengkap; Optimalisasi gedung perpustakaan dengan infrastruktur yang memadai untuk peningkatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Urusan Wajib Kearsipan

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Wajib Kearsipan secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 2 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, dan 2 indikator kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut ini:


II. 104

Tabel 2.80. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan

B

Dokume n

400

420

105,00%

Sangat Tinggi

2.400

%

96

96

100,00%

Sangat Tinggi

%

53

53

100,00%

jumlah

500

520

104,00%

Satuan

Capaian Target Kinerja Kinerj Thd Status S.D a Target 2016 Trw IV Akhir RKPD RPJMD 2016




420

17,50%

Sangat Rendah

100,00

96

96,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

58,00

53

91,38%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

3.000

520

17,33%

Sangat Rendah

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Aksesbilitas/k etersediaan layanan informasi kearsipan

D



Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsi p daerah Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara

C


Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip


II. 105

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan antara lain: 1) Kurangnya kesadaran SKPD untuk menyerahkan dan mengumpulkan arsip, khususnya arsip in-aktif ke Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai instansi penyimpanan arsip; 2) Belum tersedianya pengelola arsip yang terampil pada masing masing SKPD; 3) Terbatasnyatempat penyimpanan dalam gedung arsip, sehingga perlu terobosan dalam pengembangan digitally arsip. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh yaitu: 1) 2)

Pembuatan jadwal penyerahan arsip SKPD dan mensosialisasikannya; Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi kebutuhan tenaga arsiparis.

C. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Kelautan dan Perikanan secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari capaian 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori capaian tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Kelautan Dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.82. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A


Satuan



%

100

100


100,00%


II. 106


Sangat Tinggi




Capaian Kinerja Terhad ap Target Akhir RPJMD


100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi


No

B

Indikator Kinerja

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

klmp

388

308,00

79,38%

Tinggi

407

308,00

75,68%

Tinggi

Ton

2.243,10

2329,15

103,84%

Sangat Tinggi

2.355,2 5

2329,15

98,89%

Sangat Tinggi

Ton

2.840,44

3054,61

107,54%

Sangat Tinggi

3.625,1 7

3054,61

84,26%

Tinggi


Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya

G


Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pegendalian Sumberdaya Kelaitan Produktivitas perikanan tangkap

F


Satuan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kelompok pelaku usaha perikanan

E



D





C



Program pengembangan


II. 107


No

Indikator Kinerja







Satuan



Ton

2.243,10

2329,15

103,84%

Sangat Tinggi

2.862,8 1

2329,15

81,36%

Tinggi

Ton

15.885, 65

16427,9

103,41%

Sangat Tinggi

17.113, 32

16427,9

95,99%

Sangat Tinggi

Kelomp ok

388

308

79,38%

Tinggi

493

308

62,47%

Rendah

Ha

15

0

0,00%

Sangat Renda h

15,00

0

0,00%

Sangat Rendah


perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

H

Produk olahan hasil perikanan Kelompok pelaku usaha perikanan (Pengelolaan usaha perikanan terpadu, mulai dari pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran pada satu daerah tertentu) Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

I

Luas lahan konservasi (hektar)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang adalah : 1)

2) 3)

Pengadaan lahan konservasi belum bisa terealisasi pada tahun 2016, karena ketidak sesuaian antara judul dokumen perencanaan (larap,DED, grand design) dengan RTRW. Pada dokumen tertulis lahan konservasi, sedangkan pada RTRW diperuntukkan pariwisata dan permukiman; Belum dimilikinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif; Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan PIH yang disebabkan belum selesainya proses hibah aset dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Semarang; Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 108

4)

Masih kurangnya ketrampilan, dan pengetahuan tentang pengolahan ikan menyebabkan masih rendahnya kualitas produk olahan hasil perikanan; 5) Masih rendahnya ketrampilan dan pengetahuan masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan air tawar; 6) Masih belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang. Saat ini peluang pasar di Semarang (Pasar Rejomulyo/Pasar Kobong) adalah 100 ton / malam atau 36.500 ton / tahun sedangkan produksi perikanan darat dan laut dari Semarang baru mencapai 3.339,88 ton /tahun atau sebesar 9,15 %; 7) Masih kurangnya tingkat konsumsi makan ikan untuk tingkat kota yaitu 25,93 kg / kapita dibandingkan dengan standard konsumsi ikan nasional yaitu 38 kg / kapita pada tahun 2015 atau pencapaiannya baru sebesar 68,23%. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah : 1)

2) 3) 4)

5) 6)

Dilakukan perubahan judul dokumen perencanaan menjadi pengadaan lahan untuk kampung wisata mangrove di Trimulyo. Dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Memantau dan melakukan konsultasi agar pengalihan hibah aset milik negara PIH Mina Rejomulyo segera terlaksana; Mengadakan pelatihan, pembinaan, penyuluhan, uji mutu produk hasil perikanan dan sarana produksi olahan hasil perikanan; Mengadakan pengembangan lahan budidaya terutama memanfaatkan lahanlahan tidur dan tambak-tambak yang terbengkalai, serta mengintensifkan pelatihan dan pembinaan, serta pemberian bantuan dan sarana produksi budidaya ikan; Mengadakan pengembangan usaha penangkapan ikan melalui pelatihan, pembinaan, dan bantuan sarana penangkapan ikan; Mengadakan kegiatan gemar makan ikan, promosi dan pameran hasil perikanan di lingkup Kota Semarang.

2. Urusan Pilihan Pariwisata Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Pariwisata sangat baik. Hal ini terlihat dari 6 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 2 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori tinggi, 1 indikator termasuk kategori sedang dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Pariwisata disajikan pada tabel berikut ini:


II. 109

Tabel 2.83. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

1

Indikator Kinerja





Sangat Tinggi

9,00

7

77,78%

Tinggi

100,4 7%

Sangat Tinggi

6.847.5 43

4.682.7 04

68,39%

Sedang



Capai an Kinerj a Thd Target RKPD 2016

%

6,5

7

107,6 9%

Orang

4.660.8 22

4.682.704

Satuan



Program Pengemban gan Pemasaran Pariwisata Persentase Pertumbuhan

Kunjungan Wisatawan

2

Jumlah kunjungan wisatawan

B

Program Pengemban gan Destinasi Pariwisata

1

Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik

Buah

63

64

101,5 9%

Sangat Tinggi

67

64

95,52%

Sangat Tinggi

2

Jumlah Sarpras MICE

Buah

175

175

100,0 0%

Sangat Tinggi

200

175

87,50%

Tinggi

3

Jumlah Event MICE

Keg

1

1,00

100,0 0%

Sangat Tinggi

25

1,00

4,00%

Sangat Rendah

C

Program Pengemban gan Kemitraan

Orang

520

800

153,8 5%

Sangat Tinggi

770

800

103,90%

Sangat Tinggi

Jumlah SDM pariwisata yang dibina

Sumber: Disbudpar

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata yaitu : 1) 2) 3) 4)

Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap; Promosi pariwisata masih kurang maksimal; Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan; Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 110

5)

Kurangnya informasi/petunjuk jalan menuju objek wisata. Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Urusan Pariwisata yaitu :

1)

Meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana menuju obyek wisata; Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku wisata; Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku wisata; Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat; Dan meningkatkan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

2) 3) 4) 5)

3. Urusan Pilihan Pertanian Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Pertanian sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian 15 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 13 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 2 indikator termasuk kategori capaian tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 7 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 4 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Keempat indikator tersebut adalah : 1) Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan; 2) Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya; 3) Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV); dan 4) Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan pertanian kami sajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.84. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

Indikator Kinerja



100

100

100,00%



Realisa si Kinerj a S.D Triwul an IV Tahun 2016



100,00%

Sangat Tinggi


B

Satuan



%



II. 111

Sangat Tinggi

100,00

100


No

Indikator Kinerja


C




%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

Kelomp ok

33

33

100,00%

Ton

54.976, 00

49.379,80

89,82%

Satuan




100

100,00%

Sedang

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

58

33

56,90%

Rendah

Tinggi

56.657,00

49.379 ,80

87,16%

Tinggi




D

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Per kebunan)

E

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran

F


Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Tingkat produksi pertanian


II. 112


No

Indikator Kinerja


38.044,00

86,15%

Tinggi

45.276,00

38.044 ,00

84,03%

Tinggi

Produksi tanaman hortikultura

Ton

10.567, 00

10.546,00

99,80%

Sangat Tinggi

11.106,00

10.546 ,00

94,96%

Sangat Tinggi

Produksi tanaman perkebunan

Ton

248,00

789,80

318,47%

Sangat Tinggi

275,00

789,80

287,20%

Sangat Tinggi

Wilayah (Kelura han)

5

5,00

100,00%

Sangat Tinggi

85

5,00

5,88%

Sangat Rendah

Kasus

40

4

190,00%

Sangat Tinggi

26

4

184,62%

Sangat Tinggi

Ton

29.076, 43

29.608,99

101,83%

Sangat Tinggi

30.790,75

29.608 ,99

96,16%

Sangat Tinggi

Orang

557

596,00

107,00%

Sangat Tinggi

1.557

596,00

38,28%

Sangat Rendah

Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program pengembangan SDM Pertanian Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya

J


44.161, 00

Jumlah Produksi hasil peternakan (susu, telur, daging)

I




Ton

Jumlah kasus penyakit hewan menular

H



Produksi tanaman pangan

Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan

G

Satuan



Program Penjamin Bahan Asal Hewan yang


II. 113


No

Indikator Kinerja





Sertifik at

5

5

100,00%

Sangat Tinggi

15

Kelp

2

2

100,00%

Sangat Tinggi

Ha

440

442,15

100,49%

Sangat Tinggi

Satuan





5

33,33%

Sangat Rendah

12

2

16,67%

Sangat Rendah

540,00

442,15

81,88%

Tinggi


Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)

K

Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi

L

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan luas penanganan lahan kritis

Sumber: Dinas Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian yaitu : 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya pertanian. Dari segi kuantitas yaitu berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan akibat dari urban spraw; serta pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan unit pengolahan yang belum optimal. Sedangkan dari segi kualitas yaitu penggunaan pupuk an-organik yang masih cukup tinggi yang berpotensi mendegradasi kesuburan tanah, tingkat pendidikan petani yang relatif masih rendah, kelembagaan petani (kelompok tani) yang masih lemah, serta keterbatasan sumber daya Penyuluh / Pembina; 2) Dampak perubahan iklim yaitu curah hujan yang tinggi dan kekeringan yang mengakibatkan fluktuasi dan penurunan produktivitas pertanian; 3) Terbatasnya kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan, serta penanganan produk mulai dari panen sampai pascapanen yang belum dilakukan dengan baik mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan; Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 114

4)

Berkurangnya lahan peternakan, baik untuk kandang maupun hijauan makanan ternak akibat alih fungsi lahan; 5) Kurang berkembangnya populasi ternak besar terutama sapi bibit karena mahalnya harga bibit bakalan sapi. Dengan keterbatasan modal peternak lebih memilih untuk budidaya kambing atau sapi kereman yang turn-overnya lebih cepat daripada sapi bibit. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pada Urusan Pilihan Pertanian yaitu : 1)

Meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertanian untuk mempercepat penyebaran informasi pertanian serta introduksi teknologi baru baik pra maupun pascapanen yang tepat guna; Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim terutama untuk meminimalisir dampaknya terhadap pertanian; Meningkatkan nilai tambah komoditas melalui kegiatan-kegiatan pascapanen seperti pengemasan dan pengolahan hasil pertanian; Mendorong petani untuk menerapkan teknologi anjuran dalam budidaya tanaman; Memberikan insentif dan stimulan kepada para peternak sapi bibit; Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulanggan penyakit menular ternak terutama zoonosis melalui biosecurity, pengobatan ternak, pengawasan keluar-masuk hewan dari dan ke Kota Semarang.

2) 3) 4) 5) 6)

4. Urusan Pilihan Perdagangan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Perdagangan secara umum capaiannya sudah baik, terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi, dan 3 indikator termasuk kategori capaian rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Perdagangan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.85. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan

Satuan



%

100

100






Sangat Tinggi

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%


II. 115

100,00


No






Satuan



%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Jumlah komoditas yang diawasi

Unit

1375

1.375,00

100,00%

Sangat Tinggi

1.500

1.375,00

91,67%

Sangat Tinggi

Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapa nnya) yang sesuai standar

%

60

60,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

60,00

60,00%

Rendah

Indikator Kinerja

Administrasi Perkantoran

B


C

Program peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D

E

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Peningkatan dan Pengemban gan Ekspor


II. 116


No

E








$ (000

1.193.3 00

1.218.036 ,901

102,07%

Sangat Tinggi

1.522.9 87,000

1.218.036 ,901

79,98%

Tinggi

pasar

11

11

100,00%

Sangat Tinggi

21

11

52,38%

Rendah

Indikator Kinerja

Satuan

Peningkatan nilai ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Pembangunan

Pasar Tradisional Berbasis UMKM

Jumlah IKM yang produk produknya dipasarkan

F

pasar

1

IKM

1440

1.440,00

100,00%

Sangat Tinggi

1.650

1.440,00

87,27%

Tinggi

Sentra

6

6

100,00%

Sangat Tinggi

11

6

54,55%

Rendah

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Cakupan bina kelompok pedagang/us aha informal

Sumber: Disperindag dan Dinas Pasar

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut : 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang arti perlindungan konsumen; 2) Terbatasnya fasilitas standardisasi bagi penyelenggaraan tera dan tera ulang UUTP di Kota Semarang; 3) Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya daya saing produk oleh pelaku usaha di Kota Semarang; 4) Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional; 5) Tidak terkendalinya pertumbuhan pasar/toko modern; 6) Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan;


II. 117

7) 8)

Lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak layak konsumsi; Kurangnya partisipasi dari pengusaha dan distributor pada kegiatan pasar murah serta dalam koordinasi ekonomi, keuangan, industri, dan perdagangan. Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut : 1) Menggiatkan kegiatan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya, serta keberadaan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 2) Perlu adanya penyelenggaraan ijin kompetensi bagi tenaga Metrologi Legal berdasarkan lingkup tugasnya; 3) Memperbanyak kegiatan pameran di luar daerah serta pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk; 4) Meningkatkan kualitas produk melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi; 5) Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan pasar tradisional; 6) Meningkatkan pengawasan perijinan dan pengaturan pasar/toko modern; 7) Meningkatkan kegiatan penertiban dan penataan PKL; 8) Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap peredaran barang yang beredar di masyarakat; 9) Membina hubungan baik dengan para pelaku usaha melalui berbagai forum yang ada. 5. Urusan Pilihan Perindustrian Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Perindustrian sudah cukup baik. Dari ke 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Urusan Perindustrian kami sajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.86. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A


Satua n

%




100

100

100,00%


II. 118



Sangat Tinggi

100,00



Status S.D 2016 Trw II

100

100,00%

Sangat Tinggi


No

B

Indikator Kinerja

F

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

785

726,00

92,48%

Sangat Tinggi

40

100,00%

Sangat Tinggi

40

40

100,00%

Sangat Tinggi

660,00

100,00%

Sangat Tinggi

660

660,00

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

IKM

726

726,00

IKM

40

Orang

660

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah

E




D





C



Satua n


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Bertambahnya pemanfaatan teknologi industri Program Penataan Struktur Industri Tercapainya pembinaan lingkungan sosial


II. 119


No

Indikator Kinerja

Satua n




2

2

100,00%






2

10,00%

Sangat Rendah

Program Pengembangan

G

sentra-sentra industri potensial Penguatan Sentra Industri yang ada

Sentra

Sangat Tinggi

20

Sumber: Disperindag

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut : 1) Keterbatasan modal; 2) Peralatan produksi yang masih sangat sederhana; 3) Belum optimalnya penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM); 4) Lemahnya pemasaran produk; 5) Banyak beredarnya rokok tidak bercukai; 6) Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan; 7) Lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha industri dengan Pemerintah. Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan dalam Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut : 1) Memberikan dan memfasilitasi bantuan modal melalui program CSR maupun pinjaman lunak dari Pemerintah maupun non Pemerintah; 2) Pemberian bantuan peralatan dan pendampingan pengelolaan usaha; 3) Penerapan dan pengembangan GKM serta pelatihan tenaga fasilitator baik dari kalangan pegawai, perusahaan besar, dan IKM; 4) Mengikutsertakan IKM pada berbagai kegiatan pameran, sosialisasi dan pelatihan strategi pemasaran; 5) Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran rokok serta sosialisasi rokok bercukai; 6) Meningkatkan forum komunikasi antar para pelaku usaha dengan Pemerintah.

D. FUNGSI PENUNJANG 1. Fungsi Penunjang Perencanaan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV urusan Perencanaan secara umum sudah baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 13 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator termasuk kategori kinerja sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori kinerja sedang. Sementara itu, capaian hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah dari 13 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 8 indikator termasuk kategori kinerja sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori kinerja tinggi, 1


II. 120

indikator termasuk kategori kinerja sedang dan 2 indikator termasuk kategori kinerja sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan fungsi penunjang perencanaan disajikan pada tabel 2.87 berikut ini: Tabel 2.87. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Perencanaan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Capaian Target RKPD Kinerja Kinerja Th. 2016 s/d TW IV thd Target Th 2016 RKPD 2016




Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

98,33%

Sangat Tinggi

100,00

98,33

98,33%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi


%

100

100


%

100

98,33

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100


%

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

95

100,00%

Sangat Tinggi

95,00

95

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100

Program Pengembangan Data dan Informasi

1.

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasinya

%

95

Program Kerjasama Pembangunan Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

%

100

Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar


II. 121

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Satuan

1.

jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun

Dokum en

Realisasi Capaian Target RKPD Kinerja Kinerja Th. 2016 s/d TW IV thd Target Th 2016 RKPD 2016

8

6

75,00%




Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Sedang

39

6

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

15,38%

Sangat Rendah

Program peningkatan kapasitas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah

1.

Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)

%

40

40

100,00%

Sangat Tinggi

80,00

40

50,00%

Sangat Rendah

Program perencanaan pembangunan daerah

1

2

Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

%

90

99,63

110,70%

Sangat Tinggi

100,00

99,63

99,63%

Sangat Tinggi

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100 % (15 jenis koord)


70,00%

Sedang

100,00%

Sangat Tinggi

100 % { 15 jenis koord.}


90,00%

Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100 % (14 jenis koord.)


82,14%

Tinggi

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian

%



Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan sosial budaya

1.

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

%



Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang

%



Sumber: Bappeda Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 122

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perencanaan Pembangunan daerah adalah : 1)

Belum seluruh usulan Musrenbang, terutama Musrenbang Kelurahan dan Musrebang Kecamatan, diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2) Masih terdapat mindset warga yang cenderung ingin dianggap sebagai warga miskin agar dapat memperoleh bantuan dan akses ke program-program dari Perangkat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah : 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang mulai dari Rembug Warga di tingkat Rukun Warga (RW) sampai dengan Musrenbang tingkat Kota untuk dapat menghasilkan usulan berdasarkan prioritas kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaannya agar terbuka dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 2) Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada warga untuk menumbuhkan budaya malu serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah agar tepat sasaran kepada warga miskin yang benar-benar membutuhkan. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan identifikasi dan verifikasi warga miskin karena sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan serta untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. 2. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2016, jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda sebanyak 4 (empat) penelitian. Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. 3. Fungsi Penunjang Keuangan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Fungsi Penunjang Keuangan sudah baik. Dari 8 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk kategori sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada fungsi penunjang keuangan disajikan pada tabel 2.89 berikut ini:


II. 123

Tabel 2.89. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Th. 2016

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d TW IV thdTarget Th 2016 RKPD 2016




Realisasi Capaian Status S.D Kinerja Kinerja thd 2016 Trw s/d TW IV Target Akhir IV Th 2016 RPJMD

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi


1

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

%

100

100

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

%

100

100

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1


%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

41,47

35,98

86,76%

Tinggi

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

%

35,98

35,98

100,00%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 1

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

75

75

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

75

75,00%

Sedang

Program Pengelolaan Aset Daerah

1

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundangundangan

Sumber

%

: BPKAD

Permasalahan yang dihadapi Keuangan sebagai berikut :

dalam


II. 124

penyelenggaraan

Fungsi

Penunjang

1)

Kesulitan dalam pemungutan pajak daerah yang tidak jelas kepemilikannya, dan adanya mutasi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya; 2) Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajaknya; 3) Dalam penelusuran aset daerah saksi-saksi atas keberadaan aset sulit ditemui dan bukti administrasi atas hak aset sulit ditemukan; 4) Masih adanya penyewa aset milik Pemerintah Kota Semarang yang kurang tertib dalam membayar Barang Milik Daerah yang disewa; Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

2)

3)

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan penelusuran/ melacak keberadaan pemilik tanah serta melaksanakan sosialisasi PBB, termasuk yang terkait dengan mutasi PBB; Melakukan kerjasama dengan pihak ke III dengan pemasangan online sistem (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak restoran dan pajak hiburan dan selanjutnya akan dilakukan terhadap objek pajak lainnya; Melakukan pendekatan kepada penyewa aset milik Pemerintah Kota Semarang agar lebih tertib dalam membayar sewa aset.

4. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sudah baik. Dari 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 8 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel 2.90 berikut ini: Tabel 2.90. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan







100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi


1


%

100

100


1


%

100

100



II. 125


1

Indikator Kinerja


Satuan


%

100


100

100,00%




Sangat Tinggi

100,00


100

100,00%

Sangat Tinggi


1


%

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi.

%

2

Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin

%

30

0

0,00%

Sangat Rendah

100,00

0

0,00%

Sangat Rendah

<1%

0,12

188,00%

Sangat Tinggi

0,75

0,12

184,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

sertifik asi mutu (ISO) dan akredit asi

Penyusun an dokumen persiapan (100%)

0,00%

Sangat Rendah

Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

1

Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang

status

Penyu sunan doku men persia pan (100%)

Penyusuna n

dokumen persiapan (100%)

Program Peningkatan Kompetensi Aparatur

1

2

Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan

Orang

%

126

126

100,00%

Sangat Tinggi

128

126

98,44%

Sangat Tinggi

100

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

1

100,00%

Sangat Tinggi

1

1

100,00%

Sangat Tinggi

947

135,29%

Sangat Tinggi

2.490

947

38,03%

Sangat Rendah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1

Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Aparatur

aplikasi

1

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

1

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

Sumber

jumlah orang

700

: BKD dan Kantor Diklat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut : Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 126

1) 2) 3)

4)

Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada Pemerintah Kota Semarang belum dapat terpenuhi; Rincian kegiatan jabatan sebagai bahan penyusunan informasi jabatan (analisis jabatan) belum tersusun secara sistematis di setiap SKPD; Terjadinya perubahan regulasi kegiatan recruitmen CPNS dari Pemerintah Pusat yang setiap tahun selalu berubah baik dari segi Juklak / Juknis maupun SOP nya sehingga sulit untuk merencanakan pengadaan CPNS yang tepat, baik dari segi waktu maupun biaya; Masih ada beberapa PNS dari formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS yang bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

2)

3)

4)

5)

Mengusulkan tambahan pegawai kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dalam rencana penerimaan CPNS yang akan dilakukan pada tahun–tahun berikutnya; Menyusun Tim Analis jabatan dan Analis Beban Kerja yang beranggotakan PNS yang berkompenten; serta melaksanakan asistensi penyusunan rincian kegiatan terhadap pemangku jabatan pada SKPD prioritas analisis jabatan; Melaksanakan optimalisasi kinerja untuk jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan mengusulkan tambahan formasi serta menetapkan PNS mutasi dari luar sesuai skala prioritas kebutuhan SKPD dengan tetap disesuaikan kompetensinya; Mendorong SKPD untuk segera mengusulkan Diklat syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu; Menetapkan prioritas penyelenggaraan dan pengiriman diklat melalui Evaluasi Pasca Diklat dan Analisis Kebutuhan Diklat untuk mengetahui jenis Diklat yang benar–benar dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil atau masing – masing SKPD.

5. Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang tidak termasuk ke dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun pilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditangani oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat serta Sekretariat Daerah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan pada tabel 2.91 berikut ini:


II. 127

Tabel 2.91. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan







96,67%

Sangat Tinggi

100,00

96,67

96,67%

Sangat Tinggi

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi

43,00

97,73%

Sangat Tinggi

44

43,00

97,73%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100,00

100,00%

Sangat Tinggi


1


%

100

96,67


1


%

100

Program peningkatan disiplin aparatur

1

Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD

kegiata n

44


1


%

100

100,00


1


%

100

98,33

98,33%

Sangat Tinggi

100,00

98,33

98,33%

Sangat Tinggi

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1

Jumlah raperda yang diusulkan

raperda

20

23

115,00%

Sangat Tinggi

120

23

19,17%

Sangat Rendah

2

Jumlah raperda yang disetujui DPRD

raperda

12

14

116,67%

Sangat Tinggi

60

14

23,33%

Sangat Rendah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1

Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan

%

2

Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat

%

100

86

86,00%

Tinggi

100,00

86

86,00%

Tinggi

100

84

84,00%

Tinggi

100,00

84

84,00%

Tinggi

Sangat Tinggi

41,47

35,98

86,76%

Tinggi

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

%

35,98

35,98

100,00%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


II. 128


1

2

3





100,00%

Sangat Tinggi

WTP

WDP

75,00%

Sedang

92,5

123,33%

Sangat Tinggi

85,00

92,5

108,82%

Sangat Tinggi

2

200,00%

Sangat Tinggi

3

2

66,67%

Sedang

Indikator Kinerja

Satuan

opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah

predika t

WDP

WDP

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi, inspektorat kota

%

75

leveling

1

Tingkat Maturitas SPIP

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Status S.D Kinerja Kinerja thd 2016 Trw s/d TW IV Target Akhir IV Th 2016 RPJMD

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1

Tingkat leveling kapabilitas APIP

leveling

1

1

100,00%

Sangat Tinggi

3

1

33,33%

Sangat Rendah

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100,00

94,00

94,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

101

117

115,84%

Sangat Tinggi

35 obyek / 3 Kegiata n

35 obyek / 3 Kegiatan

100,00%

Sangat Tinggi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan / Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

%

100

100

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1

Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan

%

100

94,00

94,00%

Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah

1

Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri.

2

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga

3

Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Kegiatan Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya

Dokumen Kerjasama / Perjanjian Kerjasama

%

91

117

128,57%

35 obyek / 3 Kegiat an

35 obyek / 3 Kegiatan

100,00%

Sangat Tinggi

8

9

112,50%

Sangat Tinggi

48

9

18,75%

Sangat Rendah

85,00%

Tinggi

100,00

85

85,00%

Tinggi

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1

Jumlah Produk hukum yang

% Lembar Daerah

100

85


II. 129


Indikator Kinerja

terdokumentasi melalui cetak Lembaran daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)

Satuan







dan Berita Daerah

2

Prosentase Jumlah Sinkronisasi Perda Peraturan Daerah selama dengan peraturan 2017-2021 yang lebih tinggi dan (56 tersosialisasi Perda)

3

Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum (Bantuan Hukum bagi warga miskin)

Jumlah warga miskin

330

340

103,03%

Sangat Tinggi

368

340

92,39%

Sangat Tinggi

609

580

95,24%

Sangat Tinggi

1.424

580

40,73%

Sangat Rendah

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

1

2

3

4

Tersedia pranata dalam penataan / peningkatan organisasi / kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang

dokume n

8

8

100,00%

Sangat Tinggi

57

8

14,04%

Sangat Rendah

Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

skpd

15

15

100,00%

Sangat Tinggi

25

15

60,00%

Rendah

Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang

dokume n

1 Na dan Raper da Revisi Perda kewen angan ,1 Data Invent arisasi P3D

1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenang an, 1 Data Inventaris asi P3D

100,00%

Sangat Tinggi

1 perda, 4 perwal

1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenang an, 1 Data Inventaris asi P3D

100,00%

Sangat Tinggi

Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) / One Way Service

%

72

78

108,33%

Sangat Tinggi

82,00

78

95,12%

Sangat Tinggi


II. 130


5

Indikator Kinerja

Survey Kepuasan Masyarakat

Satuan

spm

Target RKPD Th. 2016 100 % (15 SPM)

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d TW IV thdTarget Th 2016 RKPD 2016 100 % (15 SPM)





100,00%

Sangat Tinggi

100 % (6 SPM)

100 % (15 SPM)

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

6,00

6

100,00%

Sangat Tinggi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1

Jumlah kelurahan yang berprestasi

Sumber

%

6

6

: Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : 1)

Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah, dan adanya tumpang tindih/tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan pusat yang satu dengan yang lain sehingga menghambat dalam implementasi produk hukum daerah; 2) Banyaknya permasalahan hukum yang ada di Pemerintah Kota Semarang dan perlu untuk segera ditangani, dan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 3) Belum adanya SOTK yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4) Adanya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non struktural dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah; 5) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD; Belum memadai sarana dan prasarana pendukung penanganan pengaduan pelayanan publik; 6) Belum semua SKPD menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai mekanisme kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

2)

3)

4) 5)

Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak, baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pakar Hukum dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum dalam rangka optimalisasi penanganan permasalahan hukum di Pemerintahan Kota Semarang; Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh aparatur Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat; Melakukan koordinasi dengan aparat pengawas intern Pemerintah lainnya seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Perlu dilakukan percepatan pembahasan SOTK baru yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Merencanakan penyusunan regulasi Standar Operasional Prosedur bagi masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Regulasi Standar Pelayanan; dan penyediaan


II. 131

sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan penanganan pengaduan pelayanan publik;. Dari 393 indikator yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2016, terdapat sebanyak 267 indikator atau sebesar 67,94% termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 17 indikator atau sebesar 4,33% termasuk dalam kategori capaian tinggi, 9 indikator atau sebesar 2,29% termasuk dalam kategori capaian sedang, 11 indikator atau sebesar 2,80% termasuk kategori rendah, dan 89 indikator atau sebesar 22,65% termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Sementara itu, evaluasi hasil terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 sampai dengan triwulan II, terdapat sebanyak 82 indikator atau sebesar 20,87% termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 24 indikator atau sebesar 6,11% termasuk dalam kategori capaian tinggi, 11 indikator atau sebesar 2,80% termasuk dalam kategori capaian sedang, 25 indikator atau sebesar 6,36% termasuk kategori rendah, dan 251 indikator atau sebesar 63,87% termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. E. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Urusan Pemerintahan Umum sudah baik. Dari 8 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk kategori sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel 2.92 berikut ini: Tabel 2.92. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan







100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

100,00%

Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi


1


%

100

100


1


%

100

100


1


%

100

100



II. 132


1

Indikator Kinerja


Satuan


%

100

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d TW IV thdTarget Th 2016 RKPD 2016 100

100,00%





Sangat Tinggi

100,00

100

100,00%

Sangat Tinggi

Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan

1

Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku agama ras dan antar golongan

jumlah konflik

0

100,00%

Sangat Tinggi

1

0

100,00%

Sangat Tinggi

89

98,89%

Sangat Tinggi

95,00

89

93,68%

Sangat Tinggi

2

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

%

90

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainya yang keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan

jumlah organisa si

50

50

100,00%

Sangat Tinggi

100

50

50,00%

Sangat Rendah

68

98,55%

Sangat Tinggi

82,00

68

82,93%

Tinggi

Program pendidikan politik masyarakat

1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

Sumber

%

69

: Badan Kesbangpol

2.3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Berdasarkan karakteristik wilayah Kota Semarang, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan RTRW Kota Semarang 2011-2031 pengembangan struktur ruang Kota Semarang memiliki 3 fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional; (ii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang; (iii) kebijakan dan strategi pengembangan struktur pelayanan kegiatan (internal) Kota Semarang. Sedangkan pengembangan pola ruang memiliki fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; (ii) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan budidaya. Selain itu, terdapat potensi pengembangan wilayah di beberapa kawasan strategis di Kota Semarang sebagai berikut:


II. 133

2.3.1

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

a)

Kawasan cepat berkembang. Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangnya karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru menimbulkan permasalahan. Sedangkan kawasan perbatasan di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat penting, karena kawasan inilah yang akan mengintegrasikan perkembangan Kota Semarang dengan daerah yang ada disekitarnya. Kawasan cepat berkembang di Kota Semarang adalah kawasan pusat kota yang terletak pada Koridor Peterongan – Tawang – Siliwangi (PETAWANGI). Trend perubahan intensitas kegiatan perdagangan di kawasan PETAWANGI untuk 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus terjadi. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, arahan kebijakan untuk kawasan cepat berkembang dikembangkan untuk:  Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala besar harus memberikan ruang bagi kegiatan sektor informal untuk melakukan kegiatannya.  Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus mempertimbangkan rasio kecukupan ruang parkir dan ruang terbuka hijau dalam rangka menciptakan kawasan PETAWANGI yang nyaman.  Pengaturan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang spesifik per koridor jalan untuk menciptakan spesifikasi perkembangan kawasan.  Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus menghindari perkampungan atau kawasan yang memiliki nilai historis bagi Kota Semarang

b)

Kawasan Perlu Kerja Sama dengan Daerah Sekitarnya (Kawasan Perbatasan). Kawasan perkotaan Semarang telah tumbuh hingga keluar batas administrasi Wilayah Kota Semarang. Kondisi ini menyebabkan terdapat keterkaitan pengembangan antara Wilayah Kota Semarang dengan Daerah Kabupaten disekitarnya, khususnya di kawasan perbatasan. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, perlu dilakukan pengelolaan kawasan di perbatasan sehingga tidak terjadi konflik antar dua wilayah: (1) Kawasan Genuk - Sayung  Pengembangan industri  Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)  Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya  Penanganan rob dan banjir (2) Kawasan Pedurungan - Mranggen  Pengembangan industri  Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)  Penyediaan Perumahan dan fasilitas pendukungnya (3) Kawasan Mangkang – Kaliwungu  Pengembangan industri  Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)  Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya  Penanganan rob dan banjir (4) Kawasan Banyumanik – Ungaran  Perkembangan kawasan perdagangan & jasa  Penyediaan fasilitas transportasi (terminal)  Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya (5) Kawasan DAS Kaligarang  Perkembangan kawasan terbangun di hulu DAS Kaligarang  Pola kerja sama pengelolaan kawasan DAS Kaligarang dalam tataran Pemerintah Kabupaten/ Kota Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

II. 134

2.3.2

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang adalah Kawasan Cagar Budaya Kota Lama. Kawasan bersejarah Kota Lama merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, rencana penanganan Kawasan Kota Lama adalah : a. Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan kontruksi bangunan b. Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan c. Pengembangan sistem kepariwisataan Kota Semarang yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Kota Lama 2.3.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi di Kota Semarang adalah Kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, arahan pengelolaan di kawasan pelabuhan ditekankan pada kegiatan : a. Memperlancar pergerakan manusia dan barang di dalam kawasan pelabuhan maupun kawasan pelabuhan dengan kawasan diluarnya melalui peningkatan jaringan jalan yang memadai dan pengembangan sistem terminal yang terintegrasi dengan pergerakan darat (pergerakan jalan raya dan kereta api) dan pergerakan udara. b. Perlunya dilakukan penanganan percepatan penurunan permukaan tanah dan banjir rob. c. Penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan pelabuhan dalam rangka memadukan kegiatan pelabuhan dengan kawasan yang ada disekitarnya. 2.3.4

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Bendungan/ Waduk Jatibarang. Pembangunan Bendungan/ Waduk Jatibarang berfungsi sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang. Bendungan/waduk ini berlokasi di Kecamatan Mijen dan Gunungpati.


II. 135

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kota Semarang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2018. 3.1.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Semarang, Provinsi dan nasional serta memerhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD tahun 2016-2021. Secara umum, kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2018 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Kondisi perekonomian Kota Semarang diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, nasional dan global. Faktor-faktor yang menunjang perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor rill serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah. a. Pertumbuhan Ekonomi Setelah mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang pada tahun 2016 diprediksikan akan mengalami peningkatan. Perbaikan kondisi infrastruktur yang mempermudah arus barang serta regulasiregulasi yang dikeluarkan sebagai stimulus ekonomi dapat berpengaruh untuk mendorong perekonomian di Kota Semarang. Meskipun di sisi lain terdapat penurunan dari sisi belanja pemerintah akibat pemangkasan anggaran belanja di 2016. Jika di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai 5,79%, maka di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,85%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (5,28%) dan nasional (5,02%). Untuk tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada kisaran 5,90%. Secara lengkap, laju pertumbuhan ekonomi ekonomi dari tahun 2011 sampai dengan perkiraan tahun 2017 dapat terlihat pada gambar 3.1.


III. 1

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011-2017 6,6

6,58

6,5 6,4

6,38

6,3

6,25 6,2 6,1 6

5,97

5,85

5,9

5,9

5,79

5,8 5,7 5,6 2011

2012

2013

2014

2015

2016 *)

2017 *)

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2016 *) Target RPJMD

b. Produk Domestik Regional Bruto Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Semarang terus menunjukkan kenaikan. Untuk tahun 2016, nilai PDRB ADHB diperkirakan akan mencapai Rp. 148.626,43 milyar. Angka ini meningkat sebesar 10,69% dibandingkan dengan nilai PDRB ADHB tahun 2015 yang sebesar Rp. 134.297,9 milyar. Untuk nilai PDRB ADHK, di tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp. 115.526,34 milyar, meningkat sebesar 5,85% dibandingkan dengan nilai di tahun 2015 yang sebesar Rp. 109.141,54 milyar. Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kota Semarang di tahun 2016 didominasi oleh sektorsektor basis yang menjadi andalan setiap tahunnya, yaitu sektor industri dan pengolahan (28,10%) serta sektor konstruksi (26,87%). Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat pada tabel-tabel berikut ini:


III. 2

Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 LAPANGAN USAHA A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan B Pertambanga n dan Penggalian C Industri dan Pengolahan D Pengadaan Listrik, Gas E Pengadaan Air F Konstruksi G

H

I

J K L M , N O

P Q

R, S, T

Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Keg. Sosial Jasa Lainnya

Jumlah

2012 Rp *)

%

2013 Rp *)

%

%

1.231,81

9,13

2015 Rp *)

%

%

6,44

184,89

4,59

27.081,66

11,41

112,47

6,74

99,27

-2,67

26.644,82

10,60

15.143,68

2,75

16.241,54

7,25

17.434,79

7,35

18.953,60

8,71

20.364,68

7,44

3.265,04

10,15

3.785,97

15,95

4.442,57

17,34

4.989,76

12,32

5.620,49

12,64

3.235,13

15,92

3.649,25

12,80

4.147,71

13,66

4.576,77

10,34

5.171,05

12,98

7.645,50

5,97

7.999,18

4,63

8.725,08

9,07

9.488,19

8,75

10.182,83

7,32

4.397,83

12,10

4.838,52

10,02

5.280,39

9,13

5.950,78

12,70

6.577,98

10,54

2.690,97

5,78

2.930,11

8,89

3.313,58

13,09

3.697,26

11,58

4.043,73

9,37

547,93

10,15

640,01

16,80

715,26

11,76

828,57

15,84

944,22

13,96

3.517,89

11,78

3.781,96

7,51

4.090,43

8,16

4.479,66

9,52

4.843,90

8,13

2.456,87

30,15

2.912,20

18,53

3.358,83

15,34

3.676,69

9,46

4.370,29

18,86

691,32

19,16

778,68

12,64

904,46

16,15

1.014,38

12,15

1.167,59

15,10

1.043,01

1,54

1.177,74

12,92

1.364,38

15,85

1.464,64

7,35

1.589,99

8,56

99.753,67

9,58

108.807,15

9,08

121.928,65

12,06

134.268,62

10,12

148.626,43

10,69

197,91 29.494,27 115,50 102,13 29.033,45

7,04 8,91 2,69 2,88 8,96

230,22 33.680,04 121,38 108,27 32.779,45

16,33 14,19 5,09 6,01 12,90

Sumber : BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) dalam milyar rupiah **) angka sangat sementara


III. 3

1.362,22

270,12 36.992,39 122,31 113,66 36.287,62

10,59

2016 **) Rp *)

995,39

1.128,73

13,40

2014 Rp *)

17,33 9,83 0,77 4,98 10,70

1.497,20

299,70 41.770,13 126,71 114,34 39.941,60

9,91

10,95 12,92 3,59 0,59 10,07

Tabel 3.2 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 2012

LAPANGAN USAHA A

B

C

Rp *)

2013 %

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

919,39

1,72

Pertambang an dan Penggalian

173,03

4,29

Industri dan Pengolahan

23.700,81

7,95

114,15

9,41

99,15

-2,04

Rp *) 958,83

2014 %

Rp *)

2015 %

Rp *)

2016 **) %

Rp *)

%

4,29

990,32

3,28

1.041,93

5,21

1.080,73

3,72

3,68

181,45

1,14

183,86

1,33

187,59

2,03

8,22

27.497,73

7,21

28.738,97

4,51

30.777,45

7,09

123,48

8,17

129,35

4,75

123,70

-4,37

129,32

4,55

99,28

0,12

102,77

3,52

104,15

1,34

103,81

-0,33

5,02

26.845,87

4,48

28.462,91

6,02

29.733,18

4,46

3,91

15.684,78

4,79

16.392,74

4,51

17.081,90

4,20

179,40

25.647,85

D

Pengadaan Listrik, Gas

E

Pengadaan Air

F

Konstruksi

G


4.404,60

0,73

Transportasi & Pergudanga n

3.099,05

7,70

3.411,48

10,08

3.751,74

9,97

3.932,57

4,82

4.212,03

7,11


2.866,79

8,11

3.047,91

6,32

3.281,19

7,65

3.488,72

6,32

3.725,31

6,78

J

Informasi & Komunikasi

7.826,30

9,96

8.413,22

7,50

9.422,90

12,00

10.341,28

9,75

11.254,04

8,83

K

Jasa Keuangan

3.809,63

2,97

3.978,33

4,43

4.145,96

4,21

4.468,35

7,78

4.644,57

3,94

L

Real Estate

2.640,25

5,39

2.843,51

7,70

3.050,69

7,29

3.285,25

7,69

3.498,69

6,50

M , N

Jasa Perusahaan

497,32

6,62

553,71

11,34

598,87

8,16

657,81

9,84

713,99

8,54

O


3.117,27

0,84

3.202,26

2,73

3.246,38

1,38

3.413,77

5,16

P

Jasa Pendidikan

1.946,15

18,36

2.126,23

9,25

2.339,22

10,02

2.510,83

7,34

2.790,10

11,12

Q

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

597,81

11,17

7,25

712,98

11,20

765,70

7,40

832,81

8,76

1.002,97

0,60

1.096,27

9,30

1.189,92

8,54

1.229,00

3,28

1.284,74

4,53

81.282,02

5,97

96.985,42

6,25

103.172,12

6,38

109.141,54

5,79

115.526,34

5,85

H

I

R, S, T

24.467,35

Jasa Lainnya Jumlah / % pertumbuhan

6,27

25.695,37

14.967,11

641,18

Sumber : BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) dalam milyar rupiah **) angka sangat sementara


III. 4

3.476,08

1,83

Tabel 3.3 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Kota Semarang Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 ADHK LAPANGAN USAHA A

B C D E F G

H I

J K L M, N O

P Q R, S, T

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Keg. Sosial Jasa Lainnya Jumlah

ADHB

2013

2014

1,01

0,99

0,96

0,95

0,94

0,19

0,18

0,18

0,17

25,96

26,45

26,65

0,13

0,13

0,11 26,80

2014

1,00

1,04

1,01

1,01

1,01

0,16

0,19

0,18

0,19

0,20

0,20

26,33

26,64

27,15

27,11

27,62

27,55

28,10

0,13

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,10 26,49

0,10 26,02

0,10 26,08

0,09 25,74

0,10 26,71

0,09 26,68

0,09 26,88

0,08 27,03

0,08 26,87

15,78

15,43

15,20

15,02

14,79

15,18

14,93

14,30

14,12

13,70

3,40

3,52

3,64

3,60

3,65

3,27

3,48

3,64

3,72

3,78

3,14

3,14

3,18

3,20

3,22

3,24

3,35

3,40

3,41

3,48

8,57

8,67

9,13

9,48

9,74

7,66

7,35

7,16

7,07

6,85

4,17 2,89 0,54

4,10 2,93 0,57

4,02 2,96 0,58

4,09 3,01 0,60

4,02 3,03 0,62

4,41 2,70 0,55

4,45 2,69 0,59

4,33 2,72 0,59

4,43 2,75 0,62

4,43 2,72 0,64

3,41

3,30

3,15

3,13

3,01

3,53

3,48

3,35

3,34

3,26

2,13

2,19

2,27

2,30

2,42

2,46

2,68

2,75

2,74

2,94

0,65

0,66

0,69

0,70

0,72

0,69

0,72

0,74

0,76

0,79

1,10

1,13

1,15

1,13

1,11

1,05

1,08

1,12

1,09

1,07

100

100

100

100

2012

100

100

100

2015

2016 *)

2013

100

2015

2016 *)

2012

100

Sumber : BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) angka sangat sementara

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada tahun 2016, PDRB ADHB di Kota Semarang diperkirakan akan mencapai Rp. 78.929.826,94. Sedangkan untuk tahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp. 93.105.584,43.


III. 5

100

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2011-2017 95.000.000,00

93.105.584,43

90.000.000,00 85.000.000,00

85.871.441,63 78.929.826,94

80.000.000,00 75.000.000,00

72.880.505,53 70.000.000,00

66.169.341,89

65.000.000,00

61.711.130,61

60.000.000,00

57.307.817,78 55.000.000,00 50.000.000,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *)

2017 *)

c. Inflasi Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian daerah adalah Laju Inflasi. Inflasi Kota Semarang tahun 2016 tercatat sebesar 2,32% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,56%. Inflasi yang disebabkan kenaikan harga ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,26%; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,14% dan kelompok kesehatan sebesar 0,12%. Sedangkan deflasi yang disebabkan penurunan harga ditunjukkan dengan penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 0,18% diikuti kelompok sandang sebesar 0,17% dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,13%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di Kota Semarang adalah cabai merah dan tarif dasar listrik. Di tahun 2017, proyeksi angka inflasi Kota Semarang diharapkan akan tetap terkendali pada kisaran 3 ± 1%. Pengendalian laju inflasi diperkirakan masih dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendukung kinerja perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat.


III. 6

Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Semarang 2011-2017 9 8,53 8 8,19 7 6 5

4,85

4

4

3

2,56

2,87

2

2 2,32

1 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: BPS 2016, data diolah Bappeda

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 Kondisi perekonomi daerah tahun 2018 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2018 adalah:   





Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas seperti harga cabai merah dan tarif listrik. Rencana pelaksanaan Pilkada Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 akan menimbulkan berbagai dampak perekonomian. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kota Semarang merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kota Semarang dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016) tercatat rata-rata sebesar 36,20% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.


III. 7

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Semarang di tahun 2018 antara lain: 

Rencana selesainya beberapa proyek infrastruktur strategis di tahun 2018, misalnya seperti pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang, modernisasi terminal serta pengerukan alur pelabuhan Tanjung Emas, tol Semarang-Solo, serta tol Batang-Semarang.

 

Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan Kota Semarang. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kota Semarang; Posisi Kota Semarang yang sangat strategis, sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan fasilitas lainnya sangat berpotensi terhadap kondisi perekonomian di daerah.





Peluang pengembangan pasar ekspor pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka perekonomian Kota Semarang ditargetkan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Target Ekonomi Kota Semarang di Tahun 2018 NO

3.2.

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

%

5,95

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2

PDRB ADHB

Milyar Rupiah

181.076,75

3

PDRB ADHK

Milyar Rupiah

129.621,76

4

Inflasi

%

3±1

5

Angka Kemiskinan

%

4,89

6

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

5,17

7

Nilai Investasi

Juta Rupiah

13.500.000

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2018 antara lain : 1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:  Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB dan Pajak Reklame.  Pembenahan manajemen penerimaan PAD  Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif,  Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;


III. 8

3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

3.2.1. Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2016 dan Tahun 2017 Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya tercermin dalam besaran APBD. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya, dan Dana Insentif Daerah . Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. Secara rinci, realisasi penerimaan pendapatan daerah di tahun 2015, 2016 dan target 2017 ditunjukkan oleh tabel 3.5.


III. 9

Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2015, 2016, dan Target 2017 2015 KODE

URAIAN

1.1 1.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak

1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

1.3

1.3.1

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/ Kab/Kota Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Intensif Daerah

1.3.4

1.3.5

1.3.6

JUMLAH

2016

2017

1.201.581.778.459

Pertum buhan (%) 5,55

1.496.668.633.083

24,56

816.208.853.784

3,12

999.987.561.148

88.329.210.805

(20,06)

10.530.576.700

Pertumbuhan (%)

Rerata (%)

1.513.277.689.000

1,11

10,41

22,52

1.080.695.471.000

8,07

11,24

121.473.200.629

37,52

117.775.919.000

(3,04)

4,81

31,04

52.309.979.748

396,74

30.177.110.000

(42,31)

128,49

286.513.137.170

25,48

322.897.891.558

12,70

284.629.189.000

(11,85)

8,78

1.270.371.271.674

(0,34)

1.644.277.729.716

29,43

1.901.703.664.000

15,66

14,91

95.124.155.500

(30,95)

182.951.352.221

92,33

211.672.784.000

15,70

25,69

1.738.332.174

(42,65)

2.731.426.525

57,13

2.755.743.000

0,89

5,12

1.126.847.634.000

2

1.211.708.204.000

7,53

1.376.255.966.000

13,58

7,70

46.661.150.000 875.207.156.305

59,60 16,25

246.886.746.970 472.885.657.702

429,11 (45,97)

311.019.171.000 567.527.200.000

25,98 20,01

171,56 (3,24)

-

-

-

-

3.060.000.000 -

-

0 -

-

-

432.645.344.655

8,28

427.901.413.702

-1,10

535.160.000.000

25,07

10,75

355.298.952.000

25,14

0

(100)

0

-

(37,43)

66.532.836.650

(4,14)

41.924.244.000

(36,99)

32.367.200.000

(22,80)

(21,31)

20.730.023.000 3.347.160.206.438

5,72

0

(100)

0

-

(100)

3.613.832.020.501

7,97

3.982.508.553.000

10,20

7,96

Realisasi (Rp)

Pertumbuhan (%)

Realisasi (Rp)

-

Realisasi (Rp)

Dari tabel di atas, realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016 sebesar Rp. 3.613.832.020.501,- atau mengalami peningkatan sebesar 7,97% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. 3.347.160.206.438,-. Peningkatan pendapatan di tahun 2016 berasal dari pos Dana Perimbangan yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 29,43% dan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar 24,56%. Sedangkan untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar -45,97%. Sedangkan penerimaan pendapatan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 3.982.508.553.000,- atau naik 10,20% dari realisasi 2016. Realisasi penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.496.668.633.083,- atau mengalami peningkatan sebesar 24,56% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

III. 10

1.201.581.778.459,-. Kontribusi terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah yang tercatat sebesar 41,42%, terutama dari penerimaan PBB dan BPHTB. Selanjutnya pos Lain-lain PAD Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 8,94% dari total PAD, dengan penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang dan Pendapatan Bunga Deposito. Pos Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 3,36%, dengan proporsi terbesar berasal dari Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Sewa Lahan Hotel Tentrem. Pos yang paling sedikit proporsinya terhadap PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang hanya sebesar 1,45%, walaupun mengalami peningkatan 396,74% dari penerimaan tahun 2015, yaitu dari bagi laba penyertaan modal Bank Jateng Cabang Semarang. Tahun 2017 ditargetkan Pendapatan Asli daerah Rp. 1.513.277.689.000,- atau hanya mengalami kenaikan 1,11% dari tahun 2016, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah, sedangkan dari pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan penerimaan. Pada pos Dana Perimbangan, penerimaan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 1.644.277.729.716,- atau mengalami peningkatan sebesar 29,43% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. 1.270.371.271.674,-. Penerimaan dari pos ini tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp Rp. 1.901.703.664.000,- atau naik 15,66% dari tahun 2016. Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 472.885.657.702,- atau mengalami penurunan sebesar 45,97% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. 875.207.156.305,-. Sedangkan target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp. 567.527.200.000,-. Target kontribusi terbesar pada pos ini di tahun 2017 berasal dari Pos Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 25,07%. Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi turun sebesar 22,80%. Dilihat dari pertumbuhan penerimaan pendanaan Kota Semarang kurun waktu 2015-2017 mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 7,96% per tahun. Dari tiga pos penerimaan pendapatan daerah yang dapat secara langsung diupayakan untuk dapat meningkatkan adalah pada Pos Penerimaan PAD, sedangkan untuk pos penerimaan Dana Perimbangan dan Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak dapat secara langsung. Penerimaan pendapatan kota Semarang tahun 2016 masih diperoleh dari berbagai sumber yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah belum memberikan lonjakan yang signifikan rata-rata sebesar 38,44% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Kontribusi penerimaan pendapatan terbesar diperoleh dari dana perimbangan dimana dana tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari APBD yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiscal (fiscal need) dengan kapasitas fiscal (fiscal capacity). Komposisi penerimaan pendapatan terbesar masih pada pos Dana Perimbangan dengan rata-rata sebesar 43,73%, hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Semarang masih bergantung pada dana perimbangan. Jika ketergantungan tersebut berlanjut maka pemerintah kota tidak akan optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah sehingga untuk mengurangi ketergantungan tersebut diperlukan upaya-upaya yang meminimalisir guna meningkatkan proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain


III. 11

pendapatan daerah yang sah. Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.6 Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2015 - 2016, dan Target 2017 No

2015

URAIAN

2016

2017

Rerata (%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

% 35,90

% 41,42

% 38,00

1.1.1

Pajak Daerah

24,39

27,67

27,14

26,40

1.1.2

Retribusi Daerah

2,64

3,36

2,96

2,99

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0,31

1,45

0,76

0,84

1.1.4

Lain-Lain PAD Yang Sah

1.2

DANA PERIMBANGAN

8,56 37,95

8,94 45,50

7,15 47,75

8,21 43,73

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak

2,84

5,06

5,32

4,41

1.2.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

0,05

0,08

0,07

0,07

1.2.3

Dana Alokasi Umum

33,67

33,53

34,56

33,92

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

1,39 26,15

6,83 13,09

7,81 14,25

5,35 17,83

0 -

0 -

1.1

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

38,44

1.3.1

Hibah

-

1.3.2

Dana Darurat

-

0,08 -

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya

12,93

11,84

13,44

12,73

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/ Kab/Kota

10,61

0

0

3,54

1.3.5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

1,99

1,16

0,81

1,32

1.3.6

Dana Intensif Daerah

0,62 100,00

0

0,00

0,21

100,00

100,00

100,00

JUMLAH Sumber : DPKAD Kota Semarang

Dari data tabel 3.7, dapat terlihat bahwa kecenderungan penerimaan peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2015-2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan variatif, sedangkan pencapaian penerimaan pendapatan khususnya dari Pos pendapatan PAD mengalami peningkatan dengan rerata 10,41%. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan yang lebih intensif yang disertai dengan peningkatan pelayanan pubik serta upaya peningkatan potensi penerimaan pendapatan yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat secara optimal.


III. 12

Tabel 3.7 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2015-2016, dan Target 2017 No

URAIAN

2015

2016

2017

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

Rerata (%)

I

PENDAPATAN

5,72

7,97

10,20

7,96

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5,55

24,56

1,11

10,41

1.1.1

Pajak Daerah

3,12

22,52

8,07

11,24

1.1.2

Retribusi Daerah

-20,06

37,52

-3,04

4,81

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

31,04

396,74

-42,31

128,49

1.1.4

Lain-Lain PAD Yang Sah

25,48

12,70

-11,85

8,78

1.2

DANA PERIMBANGAN

-0,34

29,43

15,66

14,91

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak

-30,95

92,33

15,70

25,69

1.2.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

-42,65

57,13

0,89

5,12

1.2.3

Dana Alokasi Umum

2

7,53

13,58

7,70

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

59,60

429,11

25,98

171,56

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

16,25

-45,97

20,01

-3,24

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

8,28

-1,10

25,07

10,75

25,14

-100

-

-37,43

-4,14

-36,99

-22,80

-21,31

-

-100

-

-100,00

1.3.3 1.3.4

1.3.5 1.3.6

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/ Kab/Kota Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Intensif Daerah

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Kecenderungan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2015 – 2017 terlihat mengalami peningkatan yang variatif, sedangkan pencapaian pendapatan khususnya dari pos pendapatan PAD mengalami kenaikan. Namun demikian peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2017 dapat mengalami peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Dari sisi Belanja Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (20152016) pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 46,39% dibanding tahun 2015.


III. 13

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2015, 2016 dan target 2017 No 1

Uraian Belanja BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2015


Pertumbu han (%)

Target 2017

1.363.708.247.623

1.518.476.740.977

11,35

1.599.095.148.000

1.325.339.022.371 34.483.084.427

1.478.722.154.555 24.482.212.342

11,57 -29,00

1.517.508.236.000 48.746.500.000

1.998.500.000

11.472.700.000

474,07

21.856.150.000

-

-

-

-

865.658.275

1.016.840.775

17,46

984.262.000

1.021.982.550

2.782.833.305

172,30

10.000.000.000

1.837.151.848.510

2.413.492.560.514

31,37

2.951.062.556.000

Jumlah Belanja 3.200.860.096.133 Sumber : DPKAD Kota Semarang

3.931.969.301.491

22,84

4.550.157.704.000

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

2

BELANJA LANGSUNG

Dilihat dari proporsi belanjanya, pada tahun 2016 proporsi belanja tidak langsung mencapai 38,62% dan belanja langsung sebesar 61,38%. Perbandingan belanja langsung yang memiliki porsi lebih besar dan sangat signifikan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah kota dalam peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2017 belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.550.157.704.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 15,72% dibanding realisasi tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp. 3.931.969.301.491,-. Dilihat dari proporsinya, tahun 2017 proporsi belanja tidak langsung mencapai sebesar 35,14% dan belanja langsung sebesar 64,86%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, proporsi belanja langsung di tahun 2017 mengalami peningkatan yang menunjukkan masih adanya komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk lebih memprioritaskan program/kegiatan pembangunan yang berdampak pada masyarakat. Dari tabel 3.9, dapat terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 22% dibanding tahun 2015. Pada tahun 2017 pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 600.016.351.000,- atau turun sebesar 9,50% dibandingkan dengan tahun 2016.


III. 14

Tabel 3.9 Pembiayaan Daerah Kota Semarang Realisasi Tahun 2015-2016 dan Target 2017 No 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Uraian Belanja Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Sisa Dana DPPID

Pertum buhan (%)



1.089.735.415.117

851.527.989.808

(22)

624.255.351.000

1.050.503.075.467

851.527.989.808

(19)

624.255.351.000

39.232.339.650

0

(100)

-

41.686.874.742

55.552.285.000

33,26

24.239.000.000

-

-

874.742

176.340.000

-

-

-

-

-

2.350.000.000

Dana Bergulir

Penyertaan Modal Pemerintah 41.686.000.000 Daerah Penyertaan Modal 18.361.000.000 (Bank Jateng) Penyertaan Modal Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahter Penyertaan Modal 20.000.000.000 (PDAM) Penyertaan Modal 1.000.000.000 BKK Penyertaan Modal 1.000.000.000 Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda 1.325.000.000 Percetakan Penyertaan Modal RPH dan BHP Jumlah Pembiayaan 1.048.048.540.375 Daerah Sumber : DPKAD Kota Semarang 2.6

Target 2017

-

-

20.059,09

-

-

-

-

53.025.945.000

27,20

24.239.000.000

48.901.000.000

166,33

9.339.000.000

-

-

10.000.000.000

0

(100)

0

1.000.000.000

0

900.000.000

2.000.000.000

100

4.000.000.000

1.124.945.000

(15,10)

0

-

-

-

(795.975.704.808)

(24,05)

600.016.351.000

3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2018 Dengan melihat kontribusi dan pertumbuhan pada masing-masing pos Penerimaan Pendapatan diuraikan tersebut di atas, maka kerangka pendanaan tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 3.979.217.302.000,- atau menurun sebesar 0,08% dibanding target tahun 2017. Perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang diproyeksikan sebesar Rp. 32.367.200.000,-, Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp. 1.211.708.204.000,- atau sama dengan tahun 2016, Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp. 311.019.171.000,- atau sama dengan tahun 2016.


III. 15

Tabel 3.10 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Kota Semarang Tahun 2018 No 1.1.

Uraian Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi Tahun 2018 (Rp) 1.674.481.205.000 1.189.720.000.000 116.228.266.000 38.060.192.000 330.472.747.000

Lain-Lain PAD yang sah 1.2.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Insentif Daerah Jumlah Pendapatan Sumber : DPKAD Kota Semarang

1.737.208.897.000 211.672.784.000 2.808.738.000 1.211.708.204.000 311.019.171.000 567.527.200.000 535.160.000.000 32.367.200.000 3.979.217.302.000

3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang terdiri dari penerimaan dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan pencairan dana cadangan. Pada tahun 2018 penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SILPA. Dengan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang, diharapkan pada tahun 2018 penerimaan dari SILPA dapat menurun menjadi Rp. 0,- dengan rincian pembiayaan daerah seperti terlihat pada tabel 3.10. Tabel 3.11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2018 No

Uraian

Proyeksi 2018

1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)

0

1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

0


Dari uraian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah Kota Semarang tersebut di atas, secara total proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.979.217.302.000,- yang terdiri dari penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.979.217.302.000,- dan penerimaan dari pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,-. Secara rinci proyeksi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang tahun 2018 sebagaimana tabel 3.12.


III. 16

Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kota Semarang Tahun 2018 No 1

PENDAPATAN

Uraian

Proyeksi Tahun 2018 (Rp)

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.674.481.205.000

1.2.

Dana Perimbangan

1.737.208.897.000

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

567.527.200.000

Jumlah Pendapatan (1) 2 2.1

3.979.217.302.000

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan

0

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) Jumlah Penerimaan Pembiayaan (2)

0

TOTAL PENERIMAAN (1 + 2)

0 3.979.217.302.000


3.2.4. Pengeluaran Daerah 3.2.4.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018 Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Keapda Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Belanja Daerah tahun 2018 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang laksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 adalah: -

-

Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2018 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, accress dan kenaikan tunjangan-tunjangan. Di tahun 2018 sudah tidak memerhitungkan gaji untuk guru dan tenaga kependidikan di SMA/SMK dan Sekolah Inklusi serta SLB yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi; Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2018 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang sudah ditetapkan di Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan PNS Kota Semarang. Kenaikan TPP ini merupakan pengalihan dari efisiensi belanja perjalanan dinas dan honorarium pada kegiatan-kegiatan, sehingga diharapkan penambahan TPP ini tidak menambah beban keuangan APBD. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;


III. 17

-

-

-

Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2018 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja langsung merupakan belanja yang kinerja dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan belanja langsung pada tahun 2017 antara lain : -

-

-

-

-

-

Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2018; Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran; Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah baru beserta kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya; Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan pengurangan Belanja Pegawai untuk Honorarium PNS dan belanja perjalanan dinas. Honorarium Non PNS disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja; Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut; Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien; Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2018; Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

III. 18

-

Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.4.2

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018

Pengeluaraan pembiayaan dalam RKPD Kota Semarang tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan BUMD serta potensi sumbangannya kepada penerimaan Kota Semarang. Di tahun 2018 ini dilakukan pengalokasian anggaran tahap kedua untuk BUMD baru, yaitu PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera yang merupakan BUMD holding company. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2018 No

Uraian

Proyeksi 2018

1.1

Pembentukan Dana Cadangan

45.000.000.000

1.2

Penyertaan Modal

43.892.787.000

Bank Jateng

15.100.000.000

Dana Bergulir UKM, LKM & Koperasi) PDAM

-

BPR/BKK

2.000.000.000

Bank Pasar

4.292.787.000

Perusda Percetakan

-

Perusda RPH & BHP

-

Holding BUMD (PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera)

22.500.000.000

1.3

Pembayaran Pokok Hutang

-

1.4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

1.5

Pengembalian Sisa Dana DPPID

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

88.892.787.000

Perumusan kebijakan Belanja Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan antara lain : 1. Pemenuhan belanja Gaji dan tunjangan seseuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan pemerintahan; 3. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan; Dengan mempertimbangkan kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka untuk melihat kemampuan pembiayaan pembangunan di tahun 2018, perlu untuk menghitung kebutuhan wajib dan mengikat yang harus disediakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kota Semarang seperti terlihat pada tabel 3.14 di bawah ini:


III. 19

Tabel 3.14 Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 No

Uraian

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan ASN serta Gaji DPRD dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan/Anggota DPRD serta Walikota/Wakil Walikota Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tdk Terduga

1. 3. 4. 5. 6. B.

BELANJA LANGSUNG Program/kegiatan pada tiap OPD

Proyeksi RKPD tahun 2018 (Rp) 1.432.937.056.000 1.421.952.794.000 984.262.000 10.000.000.000 265.683.645.000 265.683.645.000

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1. Pembentukan Dana Cadangan 1. Pembayaran Pokok Hutang 2. Pemberian Pinjaman Daerah 3. Pengembalian Sisa Dana DPPID 4. Dana Bergulir 5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT (A+B+C)

88.892.787.000 45.000.000.000

43.892.787.000 1.787.513.488.000

Total pengeluaran belanja wajib dan mengikat di atas menjadi dasar dalam menentukan rumusan kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunan di Kota Semarang tahun 2018. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2018, yaitu: a. Total penerimaan daerah (I) Rp 3.979.217.302.000 b. Total Pengeluaran belanja wajib/mengikat (II) Rp. 1.787.513.488.000 (-) Pengeluaran wajib tidak mengikat (III)

Rp

2.191.703.814.000

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara rinci penggunaan rencana anggaran program/kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut : Tabel 3.15. Penggunaan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2018 No

Uraian Belanja

1 2 3 4 5 6

Belanja Program/Kegiatan DBHCHT Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Program/Kegiatan di SKPD sesuai kewenangannya Jumlah

7


III. 20

Rencana Anggaran (Rp) 3.535.000.000 32.367.200.000 246.250.171.000 64.769.000.000 48.746.500.000 21.856.150.000 1.774.179.793.000 2.191.703.814.000

Dari uraian penggunaan dana pembangunan tahun 2018 tersebut diatas, maka kemampuan riil keuangan Daerah dalam membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.191.703.814.000,-. Dengan kemampuan keuangan riil tersebut maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus diprioritaskan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran untuk melaksanakan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021.


III. 21

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah.Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2016-2021 tahun kedua. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down). Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain(1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2)Urgensitas penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembanganuan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 20162021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional. Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 2021 yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai Kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. HEBAT, mengandung arti bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraanya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu: Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

IV. 1

Misi 1 Misi 2

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Misi 3 Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan Misi 4 Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah. Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah dioperasionalkan,maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotongroyongan dengan slogan: “Bergerak Bersama Membangun Semarang” Makna slogan tersebut adalah: Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM Semarang) diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:


IV. 2

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. Misi

Tujuan

Misi 1: Mewujudkan 1. Meningkatkan kualitas Kehidupan Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Sasaran 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1.

Misi 2: Mewujudkan 3. Mewujudkan tata Pemerintahan yang kelola pemerintahan Semakin Handal yang baik dan untuk melayani

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin 2. Pengendalian penyakit menular 3. Peningkatan Penyehatan lingkungan 4. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

2. Meningkatkan nilainilai budaya masyarakat

Strategi

2.

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan

1. Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua masyarakat 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik

3. Meningkatnya kualitas daya 3. saing tenaga kerja

Perluasan kesempatan kerja

1. Peningkatan jaringan tenaga krja

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 5. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat 6. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal

4.

Pemberdayaan masyarakat miskin Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan

1. Penurunan jumlah keluarga miskin

6.

Pengembangan budaya lokal

1. Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal

7.

7.

Reformasi birokrasi

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah

8.

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

5.


IV. 3

2. Peningkatan ketrampilan masyarakat

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender

2. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

Misi

Tujuan

Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran 9.

Strategi

Meningkatnya integritas aparatur

4. Meningkatkan kualitas 10. Terwujudnya pelayanan pelayanan publik prima

8.

Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik

5. Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman

11. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

9.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan

12. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang

10. Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan

Misi 3: Mewujudkan 6. Mewujudkan tata Kota Metropolitan ruang yang terpadu yang Dinamis dan dan berkelanjutan Berwawasan 7. Mewujudkan sistem Lingkungan pengelolaan Drainase Kota Semarang yang terintegrasi 8. Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan 9. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Arah Kebijakan 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja) 6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi) 1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik 1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundangundangan 2. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat 1. Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan

13. Menurunnya genangan banjir dan rob

2. Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan

14. Menurunnya kemacetan jalan

3. Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum

15. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas

4. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan


IV. 4

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

10. Meningkatkan kualitas 16. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan perkotaan hidup Misi 4: Memperkuat 11. Menjamin ketahan 17. Meningkatnya kualitas 11. Peningkatan Produksi Ekonomi pangan bagi penduduk dan kuantitas Pangan Kerakyatan Berbasis ketersediaan pangan Keunggulan Lokal 18. Meningkatnya pendapatan dan Membangun petani Iklim Usaha yang 19. Meningkatnya Kondusif kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan 12. Meningkatkan sektor 20. Meningkatnya sektor 12. Peningkatan Produksi perdagangan dan jasa perdagangan dan jasa Pangan unggulan 13. Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global

21. Meningkatnya produkproduk unggulan daerah 22. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW) 23. Meningkatnya iklim investasi kota

13. Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan


IV. 5

Arah Kebijakan 5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 1. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan 2. Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul 3. Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan 1. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota 2. Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul 2. Peningkatan Produktivitas IKM 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal) 4. Peningkatan pengelolaan kepariwisataan 5. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada tahun ke-2. Prioritas sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 diarahkan pada: 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujuan dan pelayanan kesehatan miskin. b. Pengendendalian penyakit menular; c. Peningkatan penyehatan lingkungan d. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua masyarakat b. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik; 3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja,dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan jaringan tenaga kerja b. Peningkatan ketrampilan masyarakat 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada penurunan jumlah keluarga miskin. 5. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender. 6. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal, dengan arah kebijakan diprioritas pada Pelestarian seni, budaya yang berbasis kearifan lokal. 7. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, meningkatnya integritas aparatur, dan pelayanan prima dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah; c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; d. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja); f. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang professional (kompetensi birokrasi); g. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. 8.

Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, Menurunnya genangan banjir dan rob, menurunnya kemacetan jalan, terwujudnya


IV. 6

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunnan sesuai dengan peraturan; b. Pembenahan system jaringan drainase perkotaan; c. Peningkatan kualitas layanan transportasi umum; d. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan; e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan. Meningkatnya pendapatan petani, denganm arah kebijakan diprioritaskan pada Pengembangan budaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan arahkan kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan. Meningkatnya sector perdagangan dan jasa unggulan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota. b. Pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul. b. Peningkatan produktivitas IKM c. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal) Meningkatkan daya tarik wisata, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan pengelolaan kepariwisataan. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan arah kebijakan diprioritas pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi.

4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2018 Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal,penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya; peningkatan prestasi pemuda dan olah raga. 2.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial


IV. 7

di Kota Semarang mengingat terdapat 5,04% penduduk Kota Semarang yang terkategorikan miskin pada tahun2015 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasanakses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Semarang. Penanganannya dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerjaserta perluasan jaringan kerja. 3.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peranpenting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untukmewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, pengembangan Semarang Knowledge Sharing, dan pendidikan inklusi.

4.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain : Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

5.

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Prioritas utama KotaSemarangdalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputikapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitasdan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di KotaSemarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terkaitdengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan penggelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di KotaSemarang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfataan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset.


IV. 8

6.

7.

8.

9.

10.

Peningkatan Pelayanan Publik Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan yang prima (one stop service) meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city);pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat. PenangananBanjir dan Rob Banjir dan rob merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi oleh Kota Semarangdan diprioritaskan penanganannya. Letakkota Semarang yang berada dipinggir pantai Utara Jawa Tengah dan sebagian wilayah mengalami penurunan muka tanah menjadikan Kota Semarang sebagai langganan rob dan banjir. Luas genangan rob dan banjir pada tahun 2015 masih seluas 2.600 ha, dengan lama genangan maksimal 9 jam dengan ketinggian genangan rata-rata 50 cm. Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama Internasional. Penanganan rob dan banjir meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, polder serta pembangunan tandon air dan sumur resapan/biopori dan penanganan konservasi lahan. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mengandung pengertiandimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingangenerasisaatini,namunjugagenerasiyangakandatang. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infrastruktur yang baik, sistem transportasi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan, serta peningkatan jejaring kerjasama penyediaan pelayanan infrastrukur. Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup Pembangunan tata ruang dan kulitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah Struktur perekonomian daerah Kota Semarang yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UKM dan


IV. 9

Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas KUMKM/IKM, pengembangan Ekonomi kreatif/berbasis pengetahuan dan inovasi; pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan daerah. 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan priotas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, m a k a ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi: 1. 2.

3.

Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi padaekonomi kerakyatan; Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;

4.

Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;

5.

Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;

6.

Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam prosesperencanaanpembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program. Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu: 1.

2.

Pendidikan a.

Pendidikan Vokasi

b.

Pendidikan kualitas guru

Kesehatan a.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak

b.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit


IV. 10

c. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

Perumahan dan Permukiman a.

Penyediaan perumahan layak

b.

Air bersih dan sanitasi

Pengembangan Dunia Usahadan Pariwisata a.

Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)

b.

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

c.

Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

d.

Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja

e.

Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi

Ketahanan Energi a.

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konservasi energi

b.

Pemenuhan kebutuhan energi

Ketahanan Pangan a.

Peningkatan produksi pangan

b.

Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

Penanggulangan Kemiskinan a.

Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran

b. c.

Pemenuhan kebutuhan dasar Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman a. b.

9.

Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) Pengembangan telekomunikasi dan informatika

Pembangunan wilayah a.

Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal

b. c.

Pembangunan perdesaan Reforma agraria

d.

Pencegahan dan penanggulangan bencana

e.

Percepatan pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan a. Penguatan pertahanan b. Stabilitas politik dan keamanan c. Kepastian hukum d. Reformasi birokrasi Memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 serta prioritas pembangunan nasional, maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang tahun 2018 adalah “Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan Dan Daya Saing SDM”, dengan rumusan sasaran dan target RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : a. IPM sebesar 80,95 poin Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

IV. 11

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13. 14. 15.

b. AHH 77,22 tahun c. AKB 217 kasus. d. AKBa 15,75 per 1000 KH e. % Gizi Buruk 0,37% f. Incident Rate (IR) DBD 97,5% Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,64 tahun. b. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,43 tahun; Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95%. b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17%. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator target pembangunan Angka Kemiskinan 4,89%. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Indeks Pembangunan Gender 95,79% b. Indeks Pemberdayaan Gender 77,58 poin. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, dengan indikator target jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 13 unit. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran target pembangunan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan melalui Evaluasi atas penerapan SAKIP yakni dengan nilai CC; Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran target teraihnya predikat sebagai kota dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik (Parasamya Purnakarya Nugraha). Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yaitu nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.200 kasus. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (simpangan) sebesar 4%. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 37,31% Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul kemacetan sebanyak 6 simpul; Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah tangga x100% sebesar 91% b. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,92% c. Luas lingkungan permukiman kumuh 0,40 %.


IV. 12

16. Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran target rasio indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 49. 17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk sebesar 3.052 Kkl / kapita/ hari. 18. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp. 10.659.040/tahun 19. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp. 21.750.000/tahun. 20. Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB sebesar 31,20% b. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95% 21. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%. 22. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.361.111 wisatawan. 23. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi sebesar Rp. 17.500.000.000.000. Rumusan sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang tahun 2018 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target dan sasaran pokok pembangunan Kota Semarang tahun 2018, yaitu : a. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar + 5,95 %; b. Tingkat inflasi Kota Semarang di kisaran 3 + 1%; c. Tingkat kemiskinan Kota Semarang sebesar 4,89 %: d. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang menjadi 5,17 %. Keselarasan antara isu strategi Jangka Menengah Daerah, Prioritas Daerah Kota Semarang Tahun 2018, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional dapat dilihat sebagaimana tabel 4.3.


IV. 13

Tabel 4.2. Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 No 1 1

Isu Strategis  



2 Penanganan Banjir dan Rob Peningkatan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas LIngkungan Hidup

2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus

Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional

3 4 5 PD 5. Pemantapan pembangunan PN 3. Perumahan & Permukiman P1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis infrastruktur PN 8. Infrastruktur, konektivitas 1. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: & kemaritiman a. pengembangan infrastruktur perhubungan PN 9. Pembangunan wilayah b. pengembangan infrastruktur jalan 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: a. Penanganan Banjir dan Rob b. Peningkatan kesiapsiagaan bencana 3. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: a. Penataan Kawasan Kumuh b. Peningkatan Pelayanan Air Minum c. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak d. Peningkatan Pelayanan Sampah 4. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: a. Pemanfaatan Tata Ruang b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup P2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan Perlindungan Sosial kemiskinan 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: a. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan b. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan c. Pemenuhan kebutuhan rumah layak


IV. 14

No

Isu Strategis

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus 2.

3.

3 Peningkatan kualitas pendidikan


Prioritas Nasional

Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: a. Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin b. Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin Peningkatan perlindungan sosial, fokus: a. Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

P3. Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus: a. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: a. Peningkatan kegiatan pembentukan karakter b. Pendidikan untuk semua


IV. 15

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

PN 1. Pendidikan

No

Isu Strategis

4 Peningkatan kualitas kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus P4. Peningkatan kualitas kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular b. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan c. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas d. Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: a. Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan b. Pelayanan kesehatan rujukan

Prioritas Provinsi Jawa Tengah PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Prioritas Nasional PN 2. Kesehatan

PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan P5. Penurunan Pengangguran 1. Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: kemiskinan a. Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi

Peningkatan Kesejahteraan P6. Pembangunan Gender 1. Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, Sosial Masyarakat

fokus: a. Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia


IV. 16

PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & tata pemerintahan pertahanan keamanan

No

Isu Strategis

7

Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah



PD 1. Penguatan daya saing P7. Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung PD 4. ekonomi perdagangan dan jasa, fokus: Penguatan ketahanan a. Peningkatan fasilitas distribusi barang pangan & energI b. Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata 2. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: a. Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan b. Penguatan ketahanan pangan

Prioritas Nasional PN 4. Pengemb. dunia usaha & pariwisata PN 5. Ketahanan energi PN 6. Ketahanan pangan

8 Tata Kelola Pemerintahan dan P8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & Reformasi Birokrasi pertahanan keamanan tata pemerintahan 1. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: a. Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan b. Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, fokus: a. Pengembangan kompetensi aparatur b. Pengembangan sistem pembinaan karir


IV. 17

No

Isu Strategis



Prioritas Nasional

9 Peningkatan Pelayanan Publik P9. Pemantapan pelayanan publik PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & tata pemerintahan pertahanan keamanan 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: a. Peningkatan pelayanan perizinan b. Pengembangan E-government mendukung Smart City c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan d. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: a. Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban b. Peningkatan ketentraman lingkungan 10 Peningkatan Kesejahteraan P10. Pelestarian pengembangan budaya 1. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: Sosial Masyarakat a. Pembinaan Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: a. Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya b. Penguatan Kelembagaan Budaya


IV. 18

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Tabel 4.3. Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,64 tahun. b. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,43 tahun;

PN 2 Kesehatan

PN 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : b. IPM sebesar 80,95 poin c. AHH 77,22 tahun d. AKB 217 kasus. e. AKBa 15,75 per 1000 KH f. % Gizi Buruk 0,37% g. Incident Rate(IR) DBD 97,5%

PN 3. Perumahan & Permukiman

PD 5 Pemantapan pembangunan infrastruktur



Prioritas Nasional PN 1

Pendidikan

PN 8. Infrastruktur, konektivitas & kemaritiman



PN 9. Pembangunan wilayah  




IV. 19

Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (simpangan) sebesar 4%. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 37,31% Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul kemacetan sebanyak 6 simpul; Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah tangga x100% sebesar 91% b. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,92% c. Luas lingkungan permukiman kumuh 0,40 %. Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran target rasio indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 49.

Prioritas Nasional PN 10 Politik, hukum & pertahanan keamanan

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 PD 6 Pemantapan penyelenggaran tata pemerintahan







 

PN 7 Penanggulangan kemiskinan

PD 2 Penanggulangan kemiskinan



 



PN 4 Pengemb. dunia usaha & pariwisata PN 5 Ketahanan energi PN 6 Ketahanan pangan

PD 1 Penguatan daya saing ekonomi PD 4 Penguatan ketahanan pangan & energi








IV. 20

Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran target pembangunan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan melalui Evaluasi atas penerapan SAKIP yakni dengan nilai CC; Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran target teraihnya predikat sebagai kota dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik (Parasamya Purnakarya Nugraha). Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yaitu nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.200 kasus. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95%. b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17%. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator target pembangunan Angka Kemiskinan 4,89%. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Indeks Pembangunan Gender 95,79% b. Indeks Pemberdayaan Gender 77,58 poin. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, dengan indikator target jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 13 unit. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk sebesar 3.052 Kkl / kapita/ hari. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp. 10.659.040/tahun Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp. 21.750.000/tahun.

Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 







Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB sebesar 31,20% b. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95% Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.361.111 wisatawan. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi sebesar Rp. 17.500.000.000.000.

Untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2018 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian visi, misi Pembangunan Kota Semarang, maka dirumuskan matriks sasaran RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :


IV. 21

Tabel 4.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota SemarangTahun 2018 SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas 1.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator P4 target a. IPM sebesar 80,95 poin b. AHH 77,22 tahun c. AKB 217 kasus. d. AKBa 15,75 per 1000 KH e. % Gizi Buruk 0,37% f. Incident Rate(IR) DBD 97,5%

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :  Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,64 Tahun.  Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,43 Tahun;


IV. 22

P3

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Peningkatan kualitas kesehatan 3. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :  Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95 %  Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17 %

P5

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Penurunan Pengangguran  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: - Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai kerja/kompetensi

pasar

-

4. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran target pembangunan sebagai berikut : - Angka Kemiskinan 4,89%

1.2

indikator

P2.

5. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : Indeks Pembangunan Gender 95,79 % Indeks Pemberdayaan Gender 77,58 poin. Meningkatnya Nilai - Nilai Budaya masyarakat Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal , dengan indikator sasaran target pembangunan jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 13 unit

P6


IV. 23

P10

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin c. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembangunan Gender  Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

Pelestarian pengembangan budaya a. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: - Pembinaan Budaya Lokal b. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 2.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan P8 Penguatan revolusi mental aparat birokrasi a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pelaksanaan dan pengawasan 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar indikator sasaran target Predikat Akuntabilitas Kinerja Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP) b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas berkategori CC; aparatur berbasis kompetensi, fokus: Pengembangan kompetensi aparatur 3. Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran Pengembangan sistem pembinaan karir target yakni Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkategori Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik; 2.2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

P9.

Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yakni Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81.

2.3

Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.200 Angka Kriminalitas.


IV. 24

Pemantapan pelayanan publik a. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan E-government mendukung Smart City - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga b.

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan 3.1 Mewujudkan Tata Ruang Yang Terpadu dan Berkelanjutan P1 Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis 1. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanan Tata Ruang (simpangan) sebesar 4%. 3.2

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Drainase Kota Semarang yang Terintegrasi 1. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 37,31% 3.3 Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul kemacetan sebanyak 6 simpul. 3.4 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : 1. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah tangga x100% sebesar 91% 2. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,92% 3. Luas lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,40% 3.5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator saran target rasio Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 49.


IV. 25

1.

Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana

3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan

4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan Pelayanan Air Minum Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak Peningkatan Pelayanan Sampah

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif 4.1 Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk P7 Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk permodalan sebesar 3.052 Kkl / kapita/ hari. - Penguatan ketahanan pangan 2. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp. 10.659.040/tahun 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp. 21.750.000/tahun 4.2 Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa  Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan Peningkatan fasilitas distribusi barang indikator sasaran target sebagai berikut : Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap prasarana destinasi wisata PDRB sebesar 31,20% Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95% 4.3 Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global 1. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%. 2. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.361.111 wisatawan. 3. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi sebesar Rp. 17.500.000.000.000.


IV. 26

Tabel 4.5 Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas 1.

Peningkatan Kualitas Kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan

1

Program upaya kesehatan masyarakat

Persentase Puskesmas Branding

%

40

Dinas Kesehatan

2

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Persentase Puskesmas yang terakreditasi

%

40

Dinas Kesehatan

Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya > 8687 Persentase Puskesmas Prespektif Gender

%

40

%

40

Dinas Kesehatan

Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang Angka keberhasilan pengobatan TB (success rate) Persentase ODHA yang aktif minum ARV

%

72

RSUD

%

86

Dinas Kesehatan

%

50

Persentase promosi kesehatan melalui media

%

90

3 4

5

6

Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarpras kesehatan dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


IV. 27

Dinas Kesehatan

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

- Pelayanan kesehatan rujukan

2.

Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

7

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

9

10

Perangkat Daerah

%

TARGET CAPAIAN 2018 60

%

60

Dinas Kesehatan

kasus

29

Dinas Kesehatan

%

79

Dinas Pendidikan

Lembaga

4

%

91

%

86

Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi/Miskin

Orang/Sis wa

5.700

Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin

Orang/Sis wa

8.012

Persentase SD INKLUSI Persentase SMP INKLUSI

% %

20 10

Persentase SMA berakreditasi minimal B Persentase SMK berakreditasi minimal B

%

69,5

%

25,5


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center Angka Kematian Ibu Maternal APK PAUD 3-6 tahun Jumlah Lembaga PAUD Holistik Persentase SD berakreditasi Minimal B Persentase SMP berakreditasi Minimal B

11

Program Pendidikan Menengah


IV. 28

SATUAN

Dinas Pendidikan


PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah siswa SMA/K penerima beasiswa prestasi/ miskin Persentase SMA INKLUSI

12

13

14

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


IV. 29

SATUAN Orang/ siswa

TARGET CAPAIAN 2018 1.948

%

20

Persentase SMK INKLUSI

%

20

Persentase Kelurahan VOKASI

%

15

Penduduk Yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi A Persentase Kelembagaan Kursus dan Pelatihan Rujukan

%

99,96

%

10

%

5

Jenjang SD/MI

%

90,50

Jenjang SMP/MTs

%

98,50

Jenjang SMA/SMK/MA

%

98,50

APM SD/MI

%

91,20

APK SD/MI

%

100

Angka putus sekolah SD/MI

%

0,02

APM SMP/MTs

%

80,70

APK SMP/MTs

%

100

Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan


3.

Penurunan Pengangguran  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: - Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi

PROGRAM PEMBANGUNAN

15

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan

SATUAN

Angka putus sekolah SMP/MTs

%

TARGET CAPAIAN 2018 0,07

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Rasio APM P/L SD/MI

%

100

%

100

Rasio APM P/L SMP/MTs

%

100

APM SMA/SMK/MA

%

75,60

APK SMA/SMK/MA Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

% %

100 0,32

Rasio APM P/L SMA/SMK/MA

%

100

Persentase tenaga kerja terampil Persentase tenaga kerja kompeten

%

50

%

40

lokasi

2

%

50

%

84

%

8

Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja 16

4.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


17

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil


IV. 30

Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % ) Persentase Pencaker ditempatkan Cakupan PMKS yang ditangani

Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Sosial

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN Sosial 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak

5.

PROGRAM PEMBANGUNAN

cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

%


%

35


(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

SATUAN

Perangkat Daerah

18

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

%

40

Dinas Sosial

2. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin 3. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

39

Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin

Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan

%

100

Dinas Kesehatan

Cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

%

75

Pembangunan Gender  Pemberdayaan dan

18

Cakupan program pengarusutamaan gender

%

74

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan


IV. 31

Dinas P3A

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

PROGRAM PEMBANGUNAN 16


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

6.

Pelestarian pengembangan 23 Program Pengembangan Nilai budaya Warisan Budaya 1. Pelestarian Warisan 24 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, fokus: Pembinaan Cagar Budaya Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 1. Penguatan revolusi mental 1 Program Peningkatan Sistem aparat birokrasi Pengawasan Internal dan 1. Penguatan sistem Pengendalian Kebijakan Kepala pencegahan dan Daerah pengawasan, fokus: - Pengendalian sistem perencanaan, 2 Program Peningkatan dan penganggaran, pengembangan pengelolaan pelaksanaan dan keuangan daerah pengawasan


IV. 32

Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan Jumlah kelurahan ramah/layak anak Persentase pelestarian budaya lokal Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota Tingkat Maturitas SPIP Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

Organisas


kelurahan

6

%

74

kawasan

12

lokasi

2

Bangunan

315

%

79

Leveling %

2 37,64

SATUAN

Perangkat Daerah Dinas P3A

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Inspektorat

Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah ,

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN -

Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, focus - Pengembangan kompetensi aparatur - Pengembangan sistem pembinaan karir

PROGRAM PEMBANGUNAN


SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

3

Program Pengelolaan Aset Daerah

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundangundangan

%

85

4

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan

%

100

Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

%

100

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD) Persentase koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan

%

100

Sekretariat daerah

%

100 % ( 2 keg)

Sekretariat daerah

%

75

Sekretariat daerah

Leveling

2

Inspektorat

5

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

7

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan


IV. 33

Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Bappeda


PROGRAM PEMBANGUNAN 8

2.

Pemantapan pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan Egovernment mendukung Smart City - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola

1

2

Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum


IV. 34

Perangkat Daerah

%


%

0,9

Indeks

76

Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang

%

100

Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

%

100

Sekretariat Daerah

Indeks / Perang-kat Daerah

81

Sekretariat Daerah

%

88

Sastpo PP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi. Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) / One Stop Service

Cakupan penanganan gangguan trantibum

SATUAN

BKD dan Diklat

Dinas Penanmaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sekretariat Daerah

CAPAIAN TARGET

-

ketentraman dan ketertiban Peningkatan ketentraman lingkungan

Perangkat Daerah

2

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada setiap Pemilu

%


3

Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

%

91

Badan Kesbanglinmas

4

Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan

%

92

Satpol PP

jumlah konflik

2

Satpol PP

% (jumlah siskamling /jumlah RT)

82

Satpol PP

%

70

Dinas Penataan Ruang

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN


Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

SATUAN

Badan Kesbanglinmas

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan 1

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis 1. Pengembangan Wilayah

1

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan


IV. 35


PROGRAM PEMBANGUNAN


2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana

3

Program Pengendalian Banjir dan rob

Persentase wilayah bebas banjir

3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan

4

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah koridor BRT

5

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan Pelayanan Air Minum

6

Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Pemenuhan sarpras gedung dan sarpras dasar yang representatif

Strategis, fokus: - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup


IV. 36

SATUAN Perusahaa n


Perangkat Daerah Dinas LIngkungan Hidup

%

82

DInas Pekerjaan Umum

Koridor

6

Dinas Perhubungan

%

90


unit

381.104


CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN -

PROGRAM PEMBANGUNAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

Ton

55.642

Dinas Pertanian

Wilayah

37

Kelompok

43

Dinas Pertanian

Ton

2.473,01

Dinas Perikanan

Ton

3.131,58

Dinas Perikanan

Tingkat produktifitas ikan olahan

Ton

16.365,78

Dinas Perikanan

Persentase koperasi aktif

%

79,50

Provinsi

9

Dinas Koperasi dan Usaha Miko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro


SATUAN

Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak Peningkatan Pelayanan Sampah

Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif 1

Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan - Penguatan ketahanan pangan

1

Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

3

Program Pengembangan perikanan tangkap Program Pengembangan Budidaya perikanan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM

4 5 6 7


IV. 37

Tingkat produksi pertanian Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran Tingkat produktivitas perikanan tangkap Produksi Perikanan Budidaya

Produktivitas dan jangkauan pemasaran UMKM

CAPAIAN TARGET

Penguatan sentra industri yang ada Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah

Sentra IKM

568

10

Program Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Kreatif Program Pengembangan IKM

IKM

746

11

Program Ketahanan Pangan

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun

3.052

Dinas Ketahanan Pangan

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan Nilai Ekspor

Jumlah (kkal/ kapita perhari) $US

1.315.613

Dinas Perdagangan

2

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Sentra

8

Dinas Perdagangan

3

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pasar

15

Dinas Perdagangan

4

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan

%/Tahun

7,5

5

Program Pengembangan destinasi wisata

Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik

Buah

65

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM PEMBANGUNAN 8 9

2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: Peningkatan fasilitas distribusi barang Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata

Perangkat Daerah





IV. 38

SATUAN

Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian

CAPAIAN TARGET

6

Program Pengembangan Industri Pariwisata

Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Buah


7

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor

investor

225

8

Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan nilai investasi

Rp. (Juta)

13.500.000


PROGRAM PEMBANGUNAN



IV. 39

SATUAN

Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum. 5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. Urusan Wajib Pendidikan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Fokus kegiatan pada : Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Pengelola Paud Dan Pos Paud dan Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan Sarana Prasarana TK Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu APK PAUD 3-6 tahun sebesar 79,00% dan Jumlah Lembaga PAUD Holistik sebanyak 4 lembaga. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Fokus kegiatan pada : Pendampingan Bos Uptd Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SD Uptd Pend Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SMPN, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kecamatan, Pendampingan Bos Smp Negeri, Penelusuran Minat Bakat Siswa Sd, Penelusuran Minat Bakat Siswa Smp, Pengembangan Kurikulum SD dan Pengembangan Kurikulum SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase SD berakreditasi Minimal B sebesar 91%, Persentase SMP berakreditasi Minimal B sebesar 86%, Jumlah SD yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas sebanyak 64 Satuan Pendidikan, Jumlah SMP yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi sebanyak 16 Satuan Pendidikan, Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi, Miskin sebanyak 5.700 siswa, Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin sebanyak 8.012 siswa, Persentase SD Inklusi sebesar 20% dan Persentase SMP Inklusi sebesar 10%. c. Pendidikan Formal dan Informal Fokus kegiatan pada : Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C, Fasilitasi Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat dan Pengembangan Desa Vokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Kelurahan Vokasi sebesar 15%, Angka Melek Aksara penduduk usia > 15 tahun sebesar 99,96%, Persentase Kelembagaan PKBM terakreditasi A sebesar 10% dan Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan sebesar 5%.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 V.1

d. Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP, Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SD dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang SD/MI sebesar 90,50%, jenjang SMP/MTs sebesar 98,50% dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 98,50%. e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan Teknologi Informasi (PPD TI), Semarang Mengajar (semarang Knowledge Sharing) dan Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UASBN Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu APM SD/MI sebesar 91,20%, APK SD/MI sebesar 100%, Angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,02%, APM SMP/MTs sbesar 80,70%, APK SMP/MTs sebesar 100%, Angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,07%, Angka melanjutkan SMP/MTs sebesar 100%, Rasio APM P/L SD/MI sebesar 100%, Rasio APM P/L SMP/MTs sebesar 100%, APM SMA/SMK/MA sebesar 75,60%, APK SMA/SMK/MA sebesar 100%, Angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,32% dan Rasio APM P/L SMA/SMK/MA sebesar 100%. 2. Urusan Wajib Kesehatan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada : Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit dan Pengadaan Alat-alat kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Presentase penerapan penggunaan obat rasional sebesar 77% dan Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar sebesar 84%. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan pada : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya, Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan sebsar 40% dan Persentase puskesmas Branding sebsar 40%. c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Fokus kegiatan pada : Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat dan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase promosi kesehatan melalui media sebsar 90% dan Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 60%.


d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan pada : Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,37% dan Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center sebesar 60%. e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Fokus kegiatan pada : Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik . Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 86%, IR DBD sebesar 97,5/100.000 penduduk dan Persentase ODHA yang aktif minum ARV sebesar 50%. f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan pada : Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan serta Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi sebesar 40% dan Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya >8687 sebesar 40%. g. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Fokus kegiatan pada : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu dan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014 sebesar 0%, Persentase puskesmas prespektif Gender sebesar 40% dan Jumlah RSUD Type D sebesar 0%. h. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata Fokus kegiatan pada : Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK), Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit, Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) dan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang sebesar 72%. i. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Fokus kegiatan pada : Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita dan Usaha Kesehatan Institusi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu AKABA sebesar 15,75% dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 94,3%.


j. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Fokus kegiatan pada : Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan serta Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kelompok usia lanjut aktif sebesar 93% dan Persentase Posyandu terpadu sebesar 80% k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Fokus kegiatan pada : Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT sebesar 86% dan Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sebesar 89%. l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Fokus kegiatan pada : Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu dan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka Kematian Ibu Maternal sebanyak 29 kasus dan Jumlah Kematian Bayi sebanyak 217 kasus. m. Program Informasi Kesehatan Fokus kegiatan pada : Manajemen Informasi Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi sebanyak 10 unit dan Database pelayanan kesehatan terpadu sebanyak 5 buah. n. Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit BLUD Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pelayanan Rs Blu. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kinerja BLUD sebesar 81,5 indeks. o. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada : Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat dan Penyehatan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 88% dan Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) sebesar 89%. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan Fokus kegiatan pada : Pembangunan Semarang Outer Ring Road Jl. Mangkang-Arteri dan Jl. Mangkang-Mijen Tahap 1, Pembangunan perlintasan tidak sebidang serta Peningkatan Jalan Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 90%.


b. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Fokus kegiatan pada : Pembangunan sistem drainase subsistem Wilayah Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase sebesar 63%. c. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan & jembatan Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Semarang serta Pemeliharaan Berkala Jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi sebesar 13,93%. d. Pembangunan Sistem Informasi/database jalan dan jembatan Fokus kegiatan pada : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan serta Visualisasi Hasil Pembangunan & Up Dating Data Jalan/jembatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan sebanyak 12 dokumen. e. Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan Fokus kegiatan pada : Pengadaan Alat-alat Berat, Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat serta Pengadaan Kelengkapan Operasional Pemeliharaan Jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 84% f. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya Fokus kegiatan pada : Pembangunan embung dan kolam retensi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada sebesar 77%. g. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku Fokus kegiatan pada : Pengadaan Lahan SPAM Semarang Barat, Pendampingan SPAM Jatisari dan Program HKP (Hibah Khusus Pamsimas). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 91%. h. Program Pengendalian Banjir dan rob Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan sistem drainase Semarang Timur dan Normalisasi sungai-sungai. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase wilayah bebas banjir sebesar 82%.


i. Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh Fokus kegiatan pada : Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya lahan yang terbebaskan sebesar 15% j. Program Penerangan Jalan Umum Fokus kegiatan pada : Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju dan Pemasangan Lampu PJU Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah lampu penerangan yang terpasang sebanyak 74.988 titik. k. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Fokus kegiatan pada : Pengadaan lahan normalisasi sistem drainase Semarang Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu tersedianya prasarana drainase sebanyak 72 unit. l. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Fokus kegiatan pada : Inspeksi Kondisi Jalan serta Pengawasan & Pengendalian Jalan – Jembatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Data kondisi jalan dan jembatan sebanyak 4 dokumen. m. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan Fokus kegiatan pada : UPTD Wilayah Barat, UPTD Wilayah Timur, UPTD Wilayah Selatan dan UPTD Wilayah Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengelolaan infrastruktur kewilayahan sebesar 30%. n. Program Pengelolaan Reklame Fokus kegiatan pada : Pengawasan Reklame dan Pengendalian Dan Penertiban Reklame. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengendalian dan penataan reklame sebanyak 436 reklame. o. Program Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan pada : Kajian Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun sebanyak 4 dokumen. p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fokus kegiatan pada : Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Bangunan dan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Dan Perda Ijin Gangguan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan sebesar 65%. 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :


a. Program Lingkungan Sehat Perumahan Fokus kegiatan pada : Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh Dan Permukiman Nelayan, Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tertatanya perumahan yang sehat sebesar 85%, Tertanganinya RTLH sebanyak 3.898 unit, tertanganinya kawasan kumuh seluas 289,83 hektar dan terwujudnya rumah tangga bersanitasi sebanyak 380.969 unit. b. Program Pengelolaan area pemakaman Fokus kegiatan pada : Pengadaan Lahan TPU dan Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah TPU dalam kondisi baik sebanyak 22 TPU dan Terpenuhinya lahan pemakaman seluas 12 hektar. c. Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Fokus kegiatan pada : Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial dan Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial. d. Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan Fokus kegiatan pada : Pembangunan Fasilitas Publik dan Pengembangan Kawasan Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pemenuhan sarpras gedung & sarpras dasar perkotaan yang representatif sebanyak 384.915 unit. e. Program perencanaan sarana dan prasarana dasar perkotaan Fokus kegiatan pada : Kajian Kawasan Perkotaan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pemenuhan dokumen teknis perencanaan. 5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan Fokus kegiatan pada : Data Base Dan Aplikasi Linmas serta Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas sebesar 90%, Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan sejumlah 1 konflik dan Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan sebesar 82%. b. Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Ketertiban Umum Fokus kegiatan pada : Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum


Dan

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan penanganan gangguan trantibum sebesar 88%.. c. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Fokus kegiatan pada : Penertiban Dan Penindakan serta Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penegakan Perda Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan sebanyak 28 perda. d. Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas Fokus kegiatan pada : Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan SDM Linmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan sebanyak 3.876 orang. e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Fokus kegiatan pada : Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap (response time rate) sebesar 87% dan Pencegahan kejadian kebakaran di 90 kelurahan. f. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana Fokus kegiatan pada : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase pemenuhan sarpras penanggulangan bencana sebesar 100%. 6. Urusan Wajib Sosial Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial Fokus kegiatan pada : Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PMKS yang ditangani sebesar 8% dan Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 8.500 kepala keluarga. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 50%.


c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Fokus kegiatan pada : Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan disabilitas yang mendapat bantuan sebesar 43%. d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Fokus kegiatan pada : Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo dan Operasional Penyantunan Santunan Kematian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan sebesar 54%. e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan sebesar 45%. f. Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam Fokus kegiatan pada : Kelurahan Siaga Bencana, Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB serta Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kelurahan siaga bencana sebanyak 42 kelurahan, persentase kelompok siaga bencana (KSB) sebesar 40% dan jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana sebanyak 3 lokasi. 5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan pada : Peningkatan Profesionalisme Dan Kompetensi Tenaga Kerja dan Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase tenaga kerja terampil sebesar 50%, Persentase tenaga kerja kompeten sebesar 40% dan Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja di 2 lokasi. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan pada : Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai serta Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempatkan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % ) sebesar 50%, Persentase pencari kerja ditempatkan sebesar 84% dan Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan sebanyak 550 orang. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 V.9

c. Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Harmonisasi hubungan industrial pekerja-pengusaha di 215 perusahaan, Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK di 250 perusahaan dan Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB) sebanyak 110 kasus. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan pada : Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 6,4% b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan sebanyak 4 organisasi dan Jumlah kelurahan ramah/layak anak sebanyak 6 kelurahan. c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Fokus kegiatan pada : Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan program pengarusutamaan gender sebesar 74%. d. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebesar 100% dan Jumlah petugas perlindungan di kecamatan sebanyak 16 orang. 3. Urusan Wajib Pangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :


a. Program Ketahanan Pangan Fokus kegiatan pada : Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kotadan Penguatan Distribusi Pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun sebesar 3.052 kkal/kapita perhari. b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Fokus kegiatan pada : Aksi Desa Mandiri dan Pengembangan Sumber Daya Pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan di 106 kelurahan. 4. Urusan Wajib Pertanahan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Fokus kegiatan pada : Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan Di Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase keakurasian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan sebesar 48% dan Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan sebesar 100% (21 kasus). 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Fokus kegiatan pada : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan dan Pembangunan TPST. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah sebesar 88,50% dan Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (di 16 kecamatan) sebesar 1.339.376 m3. b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 serta Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejumlah 370 perusahaan, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebanyak 450 dokumen dan Dokumen Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen. c. Program Perlindungan dan Konservasi SDA Fokus kegiatan pada : Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Air dan Pembangunan Taman Ke Hati Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang


terbangun sejumlah 2 unit dan Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air seluas 51 hektar. d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Laporan inventarisasi penurunan GRK sebanyak 3 dokumen. e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Fokus kegiatan pada : Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH) sebesar 49 indeks. f. Program Pengendalian Polusi Fokus kegiatan pada : Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Bank Sampah yang terbangun sebanyak 27 unit. g. Program Pengelolaan RTH Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman dan Pembangunan Taman-taman Baru Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terbangunnya taman-taman di setiap wilayah sebanyak 276 lokasi. h. Program Penguatan kapasitas mitigasi perubahan iklim Fokus kegiatan pada : Mitigasi Perubahan Iklim Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Solar Cell yang terbangun sebanyak 15 unit. i. Program Penguatan adaptasi perubahan iklim Fokus kegiatan pada : Konservasi Sumber Daya Air dan Program Kampung Iklim. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah bibit mangrove yang ditanam sebanyak 132.000 batang dan jumlah kampung Proklim sebanyak 13 lokasi. j. Program Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah Fokus kegiatan pada : Infrastruktur Sanitasi serta Pembangunan Dan Perbaikan MCK. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah sebesar 50%. k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat.


Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi sebesar 100%. 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tertib administrasi kependudukan sebesar 100% dan Tertib penerbitan dokumen kependudukan sebesar 100% 7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan Fokus kegiatan pada : Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan serta Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif sebesar 100%, Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan sebanyak 265.905 kegiatan dan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) di 59 kelurahan. b. Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan Fokus kegiatan pada : Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase TTG yang dimanfaatkan sebesar 65%. c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Fokus kegiatan pada : Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum, Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan serta Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (KULIAH KERJA NYATA) di 45 lokasi, Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang sebesar 86,94%, Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang sebesar 95,06% dan persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang sebesar 60,31%. 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada : Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi (alokon). Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 V.13

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PUS unmet need sebesar 9,88%, TFR sebesar 2,02% dan Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) sebesar 11,80%. b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan peserta KB aktif sebesar 76,64%. c. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, PIK Remaja Dan Bina Keluarga Remaja. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PUS umur istri < 20 th sebesar 0,53%. d. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Fokus kegiatan pada : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Peningkatan Kewirausahaan Dan Ketrampilan (UPPKS) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS sebanyak 325 kelompok. 9. Urusan Wajib Perhubungan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Fokus kegiatan pada : Pemantauan Traffigh Light, Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal / Pesawat, Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Dan Updating Data Transport, Survey Inventarisasi Perlengkapan Dan Keselamatan Jalan serta Studi Perencanaan Pembangunan LRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat fasilitas transportasi terpantau sebesar 100%, Studi transportasi lokal sebanyak 41 dokumen dan Rencana Pembangunan MRT/LRT sebanyak 2 dokumen. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi Sub Terminal Gunungpati, Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Cangkiran dan Pembangunan Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal sebanyak 4.685.730 orang dan Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik sebesar 54,27%. c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Fokus kegiatan pada : Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, Pengoperasian Bus Rapid Transit, Fasilitasi Shuttle Bus dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 V.14

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah trayek utama sebanyak 35 trayek, Jumlah trayek cabang sebanyak 15 trayek, Jumlah trayek ranting sebanyak 53 trayek dan jumlah koridor BRT sebanyak 6 koridor. d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi BRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah halte BRT sebanyak 292 unit. e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Fokus kegiatan pada : Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas serta Pengadaan Dan Pemasangan Controller ATCS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) sebesar 59% dan Jumlah simpang ATCS sebanyak 35 simpang. f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan sebanyak 94.760 kendaraan. g. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Fokus kegiatan pada : Pengendalian Jaringan Komunikasi Dan Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi sebesar 100%. h. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pelayanan UPTD Trans Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya pendukung pelayanan BRT sebanyak 13.616.860 orang. 10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa Fokus kegiatan pada : Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi, Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi, Peliputan, Dokumentasi Dan Informasi Multi Media serta Penyebarluasan Informasi Publik Dan Promosi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id sejumlah 80 sub domain, Jumlah wi-fi di area public sebanyak 90 wifi, Jumlah jaringan komunikasi sebanyak 235 lokasi, PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi sebesar 100%, Jumlah peliputan dan dokumentasi sebanyak 720 peliputan dan Upload berita dan informasi via website dan sosial media sebanyak 480 kali.


b. Program kerjasama informasi dan media massa Fokus kegiatan pada : Penyediaan Informasi, Pemberitaan Dan Analisa Media. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media sejumlah 720. c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Fokus kegiatan pada : Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar 55%. 11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah UMKM yang dibina sebanyak 4.500 UMKM. b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha sebanyak 2.380 orang dan Jumlah wirausaha baru sebanyak 1.230 orang. c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Fokus kegiatan pada : Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Fasilitasi Kelembagaan Koperasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Koperasi Aktif sebesar 79,50%. d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM Fokus kegiatan pada : Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan UMKM serta Perluasan Akses Pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah ke 9 provinsi. 12. Urusan Wajib Penanaman Modal Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan pada : Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha serta Penyelenggaraan Promosi Investasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Nilai realisasi PMDN dan PMA sebanyak 5.114 investor.


b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan pada : Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan serta Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan Perijinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Investasi di Kota Semarang sebesar 13,5 Trilyun dan Peningkatan nilai investasi sebeasr 11,50%. c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Pelayanan serta Pengembangan Potensi Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pranata sebanyak 2 orang. 13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase organisasi pemuda aktif sebesar 83%. b. Program peningkatan peran serta kepemudaan Fokus kegiatan pada : Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase pemuda yang terlibat dalam pembangunan sebesar 35%. c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Fokus kegiatan pada : Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase wirausaha muda mendapat bantuan sebesar 71%. d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Fokus kegiatan pada : Pengelolaan Dana Hibah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan sebesar 56%. e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Fokus kegiatan pada : Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga serta. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah event olahraga tingkat kota sebesar 63% f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga serta Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah gelanggang OR milik Pemda sebesar 4% dan Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standard sebanyak 20 unit.


14. Urusan Wajib Statistik Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Fokus kegiatan pada : Pengumpulan Dan Penyusunan Data Dan Statistik Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 80%. 15. Urusan Wajib Persandian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Persandian Daerah Fokus kegiatan pada : Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian serta Peningkatan Kapasitas SDM Persandian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyusunan , penataan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi sebesar 100% dan Peningkatan kapasitas SDM persandian sebesar 100%. 16. Urusan Wajib Kebudayaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya Fokus kegiatan pada : Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pelestarian budaya lokal sebesar 74%. b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Fokus kegiatan pada : Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Kawasan cagar budaya sebanyak 10 kawasan, Jumlah situs budaya yang dilestarikan sebanyak 2 lokasi dan jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 315 bangunan. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah serta Pengelolaan Kelompok Kesenian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 256 kegiatan, jumlah sarana festival seni dan budaya sebanyak 177 kegiatan dan jumlah kelompok seni dan budaya sebanyak 478 kelompok. d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Fokus kegiatan pada : Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta, Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta, Pelaksanaan Pameran Di Semarang dan Pelaksanaan Pameran Di Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya sebanyak 4 kegiatan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 V.18

17. Urusan Wajib Perpustakaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program pengembangan budaya baca Fokus kegiatan pada : Rehab Rumah Pintar Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Gedung Perpustakaan sebanyak 2 gedung dan Jumlah Rumah Pintar sebanyak 190 unit. b. Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan Fokus kegiatan pada : Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah serta Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pustakawan sebanyak 1 orang dan Jumlah peminjam buku sebanyak 6.600 orang. c. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara sebanyak 2.200 judul buku. 18. Urusan Wajib Kearsipan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Fokus kegiatan pada : Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dan Pengklasifikasian Data. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan sebanyak 400 dokumen. b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Fokus kegiatan pada : Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara sebesar 98%. c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar 55%. d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Fokus kegiatan pada : Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta dan Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Kearsipan.


Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik sejumlah 500 arsip. 5.3. Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program pengembangan budidaya perikanan Fokus kegiatan pada : Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3.131,58 ton. b. Program pengembangan perikanan tangkap Fokus kegiatan pada : Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap serta Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 2.473,01 ton.

2. Urusan Pilihan Pariwisata Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata dan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan sebesar 7,5% dan Jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 5.361.111 orang. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus kegiatan pada : Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik Wisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik sebanyak 65 buah dan Jumlah Sarpras MICE sebanyak 185 buah. c. Program Pengembangan Kemitraan Fokus kegiatan pada : Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah SDM pariwisata yang dibina sebanyak 620 orang. d. Program Pengembangan Industri Pariwisata Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan sebanyak 762 buah.


3. Urusan Pilihan Pertanian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan pada : Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran sebanyak 43 kelompok. b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan pada : Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat produksi pertanian sebesar 55.642 ton (yang terdiri dari produksi tanaman pangan 44.603 ton, tanaman hortikultura 10.779 ton dan tanaman perkebunan 260 ton), serta Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan sebanyak 37 wilayah kelurahan. c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 32 kasus. d. Program peningkatan produksi hasil peternakan Fokus kegiatan pada : Peningkatan Populasi Ternak serta Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Produksi hasil peternakan (susu, telur, daging) sebesar 29.742,92 ton. e. Program pengembangan SDM Pertanian Fokus kegiatan pada : Peningkatan SDM Petanidan Peningkatan SDM Penyuluh. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 957 orang. f. Program Penjamin Bahan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (ASUH) Fokus kegiatan pada : Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (BAH) g. Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak Fokus kegiatan pada : Penyusunan Database Peternakan & Informasi Harga Komoditas Peternakan serta Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan.


4. Urusan Pilihan Perdagangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fokus kegiatan pada : Pengembangan Kemetrologian Di Daerah serta Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Serta Pengawan Kemetrologian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah komoditas yang diawasi sebanyak 1.425 unit dan Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar sebesar 80%. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Fokus kegiatan pada : Pengembangan Kluster Produk Ekspor. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan nilai ekspor sebesar $ 1.315.613.000. c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fokus kegiatan pada : Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan, Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk, Perbaikan Pasar-pasar, Pembangunan Pasar Tradisional, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative sebanyak 15 pasar, Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis UMKM sebanyak 1 pasar dan Jumlah IKM yang produkproduknya dipasarkan sebanyak 1.520 IKM. d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Fokus kegiatan pada : Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan serta Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 8 sentra. 5. Urusan Pilihan Perindustrian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah sebanyak 746 IKM.. b. Program Penataan Struktur Industri Fokus kegiatan pada : Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir, Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir serta Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan (DBHCHT).


5.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan 1. Perencanaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar Fokus kegiatan pada : Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun sebanyak 20 dokumen. b. Program perencanaan pembangunan daerah Fokus kegiatan pada : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan sebesar 100% dan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan sebesar 100%. c. Program perencanaan pembangunan ekonomi Fokus kegiatan pada : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian sebesar 100% (10 jenis koordinasi) d. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan sosial budaya Fokus kegiatan pada : Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebesar 100% (13 jenis koordinasi) 2. Keuangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fokus kegiatan pada : Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan, Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir PBB, Optimalisasi Penerimaan Retribusi serta Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) sebesar 37,64%.


b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Fokus kegiatan pada : Asistensi Laporan Keuangan Pada SKPD. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fokus kegiatan pada : Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan, Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan APBD serta Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD. d. Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada : Pengadministrasian Aset Daerah, Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 85% 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fokus kegiatan pada : Pengembangan Jabatan Struktural PNS dan Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi sebesar 100% dan Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin (dari jumlah total pegawai Pemkot Semarang) sebesar 0,9%. b. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Fokus kegiatan pada : Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu lembaga Diklat Pemkot Semarang mendapatkan status sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi. c. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Fokus kegiatan pada : Pengiriman Diklat Pim Tk. II, Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. III dan Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya sebanyak 128 orang dan jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan sebesar 100%. d. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Fokus kegiatan pada : Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional sejumlah 1.520 orang.


4. Penelitian dan Pengembangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Penelitian dan Pengembangan Fokus kegiatan pada : Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi, Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya serta Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan pengkoordinasian /fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi sebesar 100% (8 kajian, 4 kegiatan). 5.5. Fungsi Lainnya Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fokus kegiatan pada : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah raperda yang diusulkan sebanyak 20 Raperda dan Jumlah raperda yang disetujui DPRD sebanyak 24 Raperda. b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Fokus kegiatan pada : Kegiatan Keprotokolan dan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan sebesar 100% dan Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat sebesar 100%. c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Evaluasi Lakip SKPD, Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi SPIP dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah berpredikat WTP, Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi, inspektorat kota sebesar 79% dan Tingkat Maturitas SPIP leveling 2. d. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Fokus kegiatan pada : Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat leveling kapabilitas APIP 2.


e. Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah Fokus kegiatan pada : Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri sebanyak 95 dokumen kerjasama, Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 obyek/3 kegiatan dan Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya sebanyak 8 kegiatan. f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fokus kegiatan pada : Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan serta Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Produk hukum yang terdokumentasi melalui cetak Lembaran daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) sebesar 100%, Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi sebanyak 345 perda dan Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum (Bantuan Hukum bagi warga miskin) sebanyak 919 warga miskin. g. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Fokus kegiatan pada : Pengembangan Organisasi, Pengelolaan Ketatalaksanaan, Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pendayagunaan Aparatur dan Pengelolaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedia pranata dalam penataan / peningkatan organisasi / kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang sebanyak 51 dokumen, Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sejumlah 20 SKPD, Tersedia pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot Semarang sebanyak 1 perda dan 1 perwal, Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)/One Way Service 76 poin, Persentase PD yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang 100% (6 SPM), Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan sebesar 100% dan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 81/25 indeks/SKPD. h. Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada : Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 638 bidang tanah.


i. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah Fokus kegiatan pada : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD, Pengendalian TEPRA, Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa, Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan, Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah serta Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar 100% dan Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD sebesar 100%. j. Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kualitas SDM BUMD, Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan Kinerja BUMD sebesar 78,50%, Rumusan kebijakan perekonomian daerah sebanyak 12 dokumen dan Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah sebesar 100%. k. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada : Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan serta Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%, Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi sebesar 55,36% (98 Kelurahan), Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum sebesar 100%, Cakupan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%, Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sebanyak 79 kelurahan dan Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak 398.018. l. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Fokus kegiatan pada : Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan sebesar 91,50%. m. Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah (BMD) Fokus kegiatan pada : Penyusunan Laporan Pengadaan BMD, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan BMD serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana BMD. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD ) sebanyak 16 dokumen. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 V.27

n. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fokus kegiatan pada : Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang, Penyusunan LPPD Kota Semarang dan ILPPD Pemerintah Kota Semarang serta Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pemilu Dan Pilkada. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD) sebesar 100% (4 laporan), Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 80% dan Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah sebesar 100% (2 kegiatan). o. Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan AIDS serta Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sejumlah 3 jenis kegiatan. 5.6. Urusan Pemerintahan Umum Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik serta Penguatan Pengamanan Masyarakat Terhadap Kerawanan Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan sebanyak 2 konflik. b. Program pengembangan wawasan kebangsaan Fokus kegiatan pada : Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama serta Pendayagunaan Potensi Ormas / LSM. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebesar 92%. c. Program pendidikan politik masyarakat Fokus kegiatan pada : Pendidikan Politik Kewarganegaraan Bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik Dan Generasi Muda. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik sebesar 75%.


BAB VI PENUTUP Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kota Semarang telah memiliki arahan dalam pembangunan untuk mewujudkan visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengambil tema Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan Dan Daya Saing SDM”. Penyusunan RKPD tahun 2018 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2018.

Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2018 VI.1

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Recommend Documents