RINGKASAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

Ringkasan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BUPATI LOMBOK TENGAH Nomor : 050 / /BAPEDA Tanggal : Februari 2017 RINGKASAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan Tahun ketiga RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Periode II (2016 – 2021) merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode I, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016 – 2021 yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu : 

kata ‘beriman’ berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;



kata ‘sejahtera’ berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;



kata ‘bermutu’ berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masingmasing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5

(lima) misi pembangunan sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN BERMASYARAKAT

DAN

BERAGAMA

MELALUI

REVOLUSI

MENTAL

KEHIDUPAN DENGAN

MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam

1


kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal. 2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata

dan terjangkau. Meningkatnya

kesadaran individu, keluarga dan

masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu. 3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli. 4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat

yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan 2


dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. 5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

DENGAN

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang profesional. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan rancangan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 20162021, sehingga diharapkan ada kesinambungan program–program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau gabungan program prioritas. Berdasarkan tema dan grand strategi pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan tahun 2018 adalah : 1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Pengelolaan SDA secara berkelanjutan; 3. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar; 5. Peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, prioritas pembangunan tersebut harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018. 3


Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 yang merupakan penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana tabel berikut : Program Prioritas dan Penetapan Indikator Kinerja Outcome Tahun 2018 BIDANG URUSAN Pendidikan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Pendidikan Anak Usia Dini Program wajib belajar dikdas 9 tahun Program pendidikan menengah Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program pendidikan non formal Program pendidikan luar biasa

Kesehatan

Program peningkatan kapasitas aparatur kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAUD terakreditasi Capaian SPM pendidikan dasar SMA terakreditasi minimal B SMK terakreditasi minimal B Capaian SPM pendidikan dasar Capaian SPM pendidikan dasar Persentase melek huruf Daya Tampung Lembaga Pendidikan dan Kursus Cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi Tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi Rasio puskesmas terhadappenduduk Jumlah fasilitas pelayanan primer terakreditasi Ketersediaan obat dan vaksin Implementasi SPM pelayanan kesehatan primer Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lombok Tengah Cakupan Desa Siaga Aktif Prevalensi status gizi masyarakat Prevalensi Case Notification Rate (CNR) - Rata-rata penemuan penyakit menular TB dan HIV-AIDS Cakupan Penanganan KLB penyakit menular Cakupan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular Cakupan Desa Universal Child Imunization (UCI) - Imunisasi Keselurahan bagi Anak

4


BIDANG URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Jaminan Kesehatan Nasional Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan mutu pelayanan BLUD Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program perencanaan ruang

Program pengendalian dan pemanfaatan ruang Program peningkatan sarana pendukung kawasan Program pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan kebinamargaan Program pengembangan wilayah perkotaan Program pemeliharaan jaringan irigasi, bendungan/waduk/rawa

perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Program pengelolaan sampah Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan Program lingkungan sehat perumahan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Cakupan masyarakat Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Capaian SPM RSUD

Capaian SPM RSUD

Capaian SPM RSUD Akreditasi BLUD RSUD Cakupan Layanan Penerbitan Surat Pengesahan Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan Kasus Kematian Bayi Kasus Kematian Ibu jumlah persetujuan substansi rencana rinci RTRW jumlah dokumen rencana rinci tata ruang jumlah dokumen tata ruang yang dipublikasikan Jumlah kawasan strategis kabupaten yang memiliki PJU Persantase jalan dalam kondisi mantap cakupan layanan utilitas perkotaan Luas Layanan Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)

persentase Panjang Saluran irigasi Induk dan sekunder dalam kondisi baik debit air irigasi yang tersedia Cakupan layanan persampahan Bangunan gedung Kantor DPRD dan Kantor Bupati Jumlah Desa Open Defication Free (ODF) - Bebas Buang Air Besar Sembarangan Cakupan penduduk dengan akses terhadap jamban Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terpugar 5


BIDANG URUSAN

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pengembangan pengelolaan air minum Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal Program peningkatan kapasitas aparatur kebencanaan Program pengadaan sarana prasarana kebencanaan Program pengembangan sistem kebencanaan Program penanganan Bencana

Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pangan

Pertanahan Kehutanan

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Luasan Kawasan kumuh perkotaan Cakupan layanan air bersih angka kriminalitas Keahlian bidang kebencanaan yang dimiliki Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik Ketersediaan sistem peringatan dini kebencanaan di daerah rawan bencana Lembaga kebencanaan yang siap berkerjasama dalam penanggulangan bencana Korban bencana yang mendapatkan bantuan persentase penangananpelanggaran perda Cakupan layanan PMKS Lembaga sosial yang aktif dan berbadan hukum yang diverifikasi

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan lembaga ketenagakerjaan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Tingkat pengangguran terbuka

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang aktif Kabupaten Layak Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang aktif Cadangan pangan pemerintah

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Tingkat pengangguran terbuka Tingkat pengangguran terbuka Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terlapor yang tertangani

Desa rawan pangan Skor Pola Pangan Harapan persentase ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur Jumlah Kawasan Pengembangan HHBK (kawasan)

6


BIDANG URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Rehabilitasi hutan dan lahan

Lingkungan Hidup

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program penataan administrasi kependudukan

Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa Program pengembangan ekonomi pedesaan Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Program pemberdayaan lembaga adat perdesaan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan reproduksi remaja Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kelompok Reproduksi Remaja Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Perhubungan

Program peningkatan sarpras keselamatan jalan

Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program peningkatan pelayanan angkutan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Luas lahan kritis dalam kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis luar kawasan hutan (Ha) Cakupan titik pantau kualitas air, udara dan media lingkungan lainnya persentase tenaga laboraturium terdidik Persentase masyarakat/ dunia usaha sadar lingkungan Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi Cakupan data/ informasi SDA dan LH Tingkat kepemilikan KTP elektronik Tingkat kepemelikan akta kelahiran tingkat kepemilikan kartu keluarga Desa kurang berkembang menjadi desa berkembang Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang Jumlah BUMDes aktf Jumlah lembaga kemasyarakatan dan kelompok pemberdayaan aktif Jumlah lembaga adat desa aktif Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata usia kawin pertama Pemahaman Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Rasio Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan Keluarga Sasaran BKB Keluarga prasejahtera Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan Jumlah terminal yang berfungsi Cakupan layanan telekomunikasi (coverage area) Jumlah koperasi berkualitas Jumlah koperasi baru 7


BIDANG URUSAN


INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olah Raga Statistik

Jumlah Usaha Menengah Jumlah Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro Program peningkatan iklim investasi dan Nilai investasi PMDN realisasi investasi Nilai investasi PMA Program peningkatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat di pengembangan penyelenggaraan Bidang Perizinan pelayanan perijinan terpadu Program pembinaan dan Jumlah atlet dan pemuda pengembangan prestasi pemuda dan berprestasi yang dicapai pada olahraga tingkat regional, nasional dan internasional Program pengembangan data/informasi Ketersediaan data yang valid dan berkualitas

Kebudayaan

Program Pegelolaan Keragaman Budaya

Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan

Perpustakaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Kearsipan

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Rasio ketersediaan buku di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Cakupan pelayanan arsip daerah

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Pertanian

Program Pengembangan perikanan tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut - Ikan Budidaya Kawasan perikanan unggulan Produksi Perikanan Tangkap (ton) Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan Produksi garam rakyat Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (overnight visitor)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wistawan domestik (overnight visitor) Rata-rata lama tinggal wisatawan

Program pengembangan kemitraan

Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang tersertifikasi Penyuluh Bersertifikat

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Jumlah Kelompok Tani Madya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Padi - Jagung - Kedelai - Melon 8


BIDANG URUSAN


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Perdagangan

Kehutanan Perindustrian

Transmigrasi Pengawasan

Perencanaan

Program peningkatan pemasaran hasil peternakan Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pembinaan pedagang kaki lima Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Produksi Hasil Perkebunan - Tembakau virginia - Tembakau rajangan - Kelapa - Kopi - Jambu Mete - Kakao Kawasan pertanian/perkebunan unggulan Produksi hasil peternakan - Sapi - Kambing - Ayam Buras - Itik Jumlah ternak (sapi, kerbau, kambing, kuda) terjual Jumlah pasar yang baik Jumlah kawasan PKL yang tertata Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang % Kasus tindak pidana kehutanan tertangani

Pengembangan industri kecil dan menengah

Jumlah fasilitasi HKI bagi IKM

Program pengembangan wilayah transmigrasi Program peningkatan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah

Jumlah keluarga transmigrasi yang dibina Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah Rekomendasi hasil temuan yang ditindaklanjuti Ketersediaan dokumen rencana pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah Program kerjasama pembangunan

Keuangan


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah

IKM yang difasilitasi PIRT Jumlah IKM yang menerapkan GKM (Gugus Kendali Mutu) Kawasan wisata industri kecil menengah Nilai ekspor

Kerjasama pembangunan yang difasilitasi Nilai kinerja pemda opini laporan keuangan pemerintah daerah Realisasi PAD

9


BIDANG URUSAN



kepegawaian dan diklat

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah aparatur mengikuti diklat dalam jabatan Cakupan layanan kepegawain

Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum

Program pengembangan sistem inovasi daerah Program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah

jumlah kerjasama inovasi

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program penanganan konflik sosial Administrasi dan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran Program perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program kerjasama informasi dengan media Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

Keterlibatan pengurus rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat Konflik horisontal yang dapat diselesaikan Konflik horisontal yang dapat diselesaikan Pemilih aktif dalam pemilukada Rasio sarana prasarana pemerintah daerah yang laik pakai Cakupan layanan administrasi perkantoran Nilai kinerja pemda persentase koordinasi intensitas penyebarluasan informasi cakupan layanan administrasi kecamatan cakupan layanan administratif pada anggota DPRD

10


PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

4

KODE REKENING

URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

APBD 2017

RKPD 2018

1.833.758.150.546

1.435.017.732.000

4

1

170.294.219.546

170.294.225.000

4

1

1

Hasil Pajak Daerah

53.901.083.054

53.901.086.000

4

1

2

Hasil Retribusi Daerah

23.680.550.849

23.680.553.000

4

1

3

11.303.149.644

11.303.150.000

4

1

4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

81.409.436.000

81.409.436.000

4

2

1.493.293.040.000

1.096.552.616.000

4

2

1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

97.901.885.000

97.901.885.000

4

2

2

Dana Alokasi Umum

998.650.731.000

998.650.731.000

4

2

3

Dana Alokasi Khusus

396.740.424.000

-

4

3

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

170.170.891.000

168.170.891.000

4

3

1

Pendapatan Hibah

1.700.000.000

1.700.000.000

4

3

3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

42.373.716.000

40.373.716.000

4

3

4

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

126.097.175.000

126.097.175.000

4

3

5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

BELANJA DAERAH

1.824.001.732.263

1.435.017.732.000

Belanja Tidak Langsung

1.132.948.841.446

1.163.571.580.000

861.941.535.812

909.725.287.000

Dana Perimbangan

5 5

1

5

1

1

Belanja Pegawai

5

1

2

Belanja Bunga

350.000.000

-

5

1

4

Belanja Hibah

26.811.014.644

10.000.000.000

5

1

5

Belanja Bantuan Sosial

1.048.691.000

1.048.691.000

5

1

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa

7.758.163.390

7.758.165.000

5

1

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

234.039.436.600

234.039.437.000

5

1

8

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000

1.000.000.000

5

2

691.052.890.817

271.446.152.000

9.756.418.283

-

(9.756.418.283)

-

Penerimaan Pembiayaan Daerah

7.343.581.717

-

7.343.581.717

-

-

-

17.100.000.000

-

Belanja Langsung Surplus/Defisit

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6

1

6

1

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

6

1

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

6

2

6

2

2

6

2

3

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

-

-

17.100.000.000

-

Pembiayaan Neto

(9.756.418.283)

-

(0)

-

1.841.101.732.263

1.435.017.732.000

1.841.101.732.263

1.435.017.732.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN

11


KEBIJAKAN BELANJA TAHUN 2018 1. Alokasi Belanja yang bersifat Wajib dan Mengikat. a. Belanja Pegawai dengan asumsi kenaikan gaji sebesar 5% dan acres 2,5% b. Alokasi Belanja untuk Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 2. Alokasi Belanja dalam rangka mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi NTB. 3. Alokasi Belanja untuk pembayaran kewajiban tahun kedua atas pembangunan Kantor Bupati. 4. Alokasi Belanja untuk penyediaan tanah untuk Infrastruktur Pembangunan. 5. Alokasi Belanja untuk BLUD RSUD, Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi. 6. Alokasi Belanja Daerah pada Urusan Pemerintahan Konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 7. Alokasi Belanja Pembangunan, Pemberdayaan dan Operasional Kecamatan dan Kelurahan.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT, SH.

12

RINGKASAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

Recommend Documents