Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Kapasitas Pemda. Infrastrukturur. Ekonomi. Rancangan Akhir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 20177

Rancangan Akhir

Ekonomi

Sosial Budaya

Rancangan Akhir RKPD 2017 --- BAPPEDA Lombok Tengah, 2016

Infrastrukturur

Kapasitas Pemda

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - I

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran

dan kewenangan

masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rancangan awal RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rancangan awal RKPD sekurang– kurangnya

memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah,

program

prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan


2

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2011–2031 Kabupaten Lombok Tengah, khususnya memasuki tahap ke-2 RPJMD tahun 2016–2020. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2017 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam rancangan awal RKPD 2017 berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Perumusan Rancangan Awal RKPD merupakan permulaan dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang

berfungsi

sebagai

forum

untuk

menghasilkan

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain dari itu, penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indkator kinerja utama pada SKPD yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah.


3

Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017. 1.1.1 Proses Penyusunan RKPD Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah,

serta

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari :  Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RPJP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;  Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi;  Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan. b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan; c. Merumuskan indikasi program/kegiatan; d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD;

4


e. Melaksanakan Forum SKPD untuk membahas usulan SKPD dalam Rancangan Renja SKPD; f. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD. 2. Penyusunan Rancangan RKPD a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD; b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD; c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD; d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD; e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui f. Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD. 3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang; b. Penyusunan rancangan akhir RKPD dengan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah; c. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. 4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda; b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; c. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun adalah :

2017

5


1.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


9.

6

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah; 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031; 17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015; 18. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah. 1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan


7

pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1.

RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.

RKPD Tahun 2017 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2017.

3.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

4.

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah sebagai berikut : Bab I : PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang, memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2017 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan

8


proses penyusunan RAPBD. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3.

Hubungan

RKPD

dengan

Dokumen

Perencanaan

Lainnya,

menggambarkan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. 1.4.

Sistematika RKPD, mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

1.5.

Maksud dan Tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2017 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1.

Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah, mengemukakan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah, mengemukakan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Dalam rangka sinergitas, sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan skala provinsi dan nasional.

9


B a b I I I : R A NCANGANKERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator pembangunan

daerah

bidang

ekonomi

lainnya

serta

tantangan

perekonomian daerah tahun 2017. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan, memuat penjelasan tentang hubungan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2.

Prioritas Pembangunan, menjelaskan tentang prioritas pembangunan tahun 2017 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, rangkuman dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017. Bab VI : PENUTUP Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2017.


10

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD; c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017.

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - II

1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Aspek Geografi a. Letak, Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisinya terletak di antara 11605’ sampai 11624’ Bujur Timur dan 824’ sampai 857’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.208,39 km² (120.839 ha). Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah selatan terbentang Samudera Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Topografi Dilihat dari topografi bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat


2

menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian, juga terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan ang indah dan udara yang sejuk. Bagian Tengah merupakan wilayah dataran rendah dengan potensi pertanian dan perkebunan utamanya padi, palawija dan tembakau. Potensi ini didukung oleh hamparan lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian Selatan selain terdapat hamparan persawahan juga terdapat daerah yang berbukit-bukit dan hamparan garis pantai sepanjang 85 kilometer. c. Klimatologi Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering pada bulan April-Oktober. Musim hujan mulai sekitar bulan Oktober/Nopember sampai dengan bulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata di atas 100 mm, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 375 mm. Sedangkan pada bulan Mei sampai September curah hujan rata-rata di bawah 100 mm bahkan di bawah 50 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yakni sebesar 0,58 mm. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 18,16 hari dan hari hujan terkecil pada bulan Agustus selama 0,58 hari. Untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk keperluan air bersih maupun keperluan pertanian banyak terdapat sumber mata air di wilayah bagian Utara dengan cadangan debit air seluruhnya diperkirakan sekitar 5.162 liter per detik. d. Geologi Secara

umum

kondisi

geologi

di

kawasan

perencanaan

digambarkan melalui kondisi geologi dan tektonik daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok. Fisiografi Pulau Lombok termasuk ke dalam Busur Bergunungapi. Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Struktur yang terdapat di Pulau Lombok


3

berupa sesar normal dan sesar geser jurus, yang umumnya berarah barat laut – tenggara. Gejala tektonika yang paling tua di daerah ini diduga terjadi pada Oligosen dengan diikuti oleh kegiatan gunung api bawah laut, bersusunan andesit-basal yang menghasilkan sedimen gunung api Formasi Pengulung dan Formasi Kawangan. Pada Miosen Akhir dalam kondisi cekungan memungkinkan terbentuknya endapan batugamping Formasi Ekas, pada lingkungan laut dalam terbuka. Pada akhir tersier atau awal kuarter terjadi kegiatan tektonika yang menyebabkan timbulnya sesar geser dan sesar normal. Pada Pliosen sampai awal Plistosen terjadi kegiatan gunung api dari kelompok Gunungapi Lombok yang membentuk Formasi Kalipalung dengan Anggota Selayar, Formasi Kalibabak dan Formasi Lekopiko, Sejak Plistosen hmggan Resen terjadi kegiatan gunung api yang menghasilkan batuan gunung api tak terpisahkan yang bersumber dari Gunung Rinjani, Gunung Pusuk, Gunung Nangi. Berdasarkan sejarah pembentukan geologi, Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran dan endapan lahar. Materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol. Tabel 2.1.

Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Persentase No Jenis Tanah Luas (Ha) (%) 1 Aluvial 2.4 2.0 2 Regosol Kelabu 26.416 21.9 3 Regosol Coklat 7.222 6.0 4 Brown Fosrets Soil 9.15 7.6 5 Gromosol Kelabu Tua 30.771 25.5 Komplek Gromosol Kelabu Tua, 6 6.494 5.4 Mediteran Coklat Litosol Komplek Mediteran Coklat, Gromosol 7 38.372 31.8 Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol Jumlah 120.839 100.0 Sumber : Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2015


4


5


6


7


8

e. Hidrologi Sebagai bagian dari sistem hidrologi, kondisi curah hujan tak bisa dilepaskan. Musim hujan biasanya terjadi sekitar tujuh sampai delapan bulan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 4 hingga 11 hari dengan curah hujan berkisar antara 49 mm hingga 175 mm. Jumlah hari terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Desember dengan curah hujan 346 mm pada bulan Januari dan 457 mm pada bulan Desember. Sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan September dan Oktober yang hanya terjadi hujan 1 hari. Untuk kondisi per kecamatan, pada kondisi tahun 2014, wilayah kecamatan yang memiliki hari hujan terbanyak adalah Kecamatan Praya dengan hari hujan masing-masing selama 11 hari dengan curah hujan 145 mm. Disisi lain Kecamatan Praya Barat Daya merupakan kecamatan yang hari hujannya paling sedikit yakni hanya selama 4 hari, dengan curah hujan sebesar 49 mm. Jika dikaji dari karakteristik air permukaannya, Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Terdapat dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat kabupaten Lombok Tengah secara umum. Bendungan Batujai ini selain berfungsi sebagai

penampungan

air,

banyak

dari

masyarakat

yang

memanfaatkannya sebagai tempat sumber pendapatan masyarakat di sektor perikanan air tawar dan sebagai tempat wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir

9


di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara dengan cadangan debit air seluruhnya sekitar 2.637 liter/detik. f. Tata Guna Lahan Evaluasi lahan adalah proses penilaian potensi lahan untuk penggunaan tertentu

baik untuk pertanian maupun non pertanian.

Evaluasi lahan dianalisis berdasarkan untuk

berbagai

budidaya

jenis penggunaan

klasifikasi

kesesuaian

lahan, khususnya

lahan untuk

pertanian dengan menggunakan metode FAO staff (1983),

dan LPT (1983). Parameter yang dinilai sebagai dasar untuk evaluasi kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan lahan adalah : 1) Iklim (temperatur, curah hujan, periode bulan basah/kering). 2) Terrain (kemiringan lereng dan batuan permukaan). 3) Karakteristik

tanah

(kedalaman

perakaran,

tekstur

tanah,

drainase, KTK, pH, kadar , P, K, salinitas, dan bahaya keracunan). Untuk lebih jelasnya evaluasi lahan di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut : -

Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Pringgarata

Batukliang

Utara,

Kopang,

dan sebagian Kecamatan Jonggat. Curah hujan pada

daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara pariwisata

terutama

pariwisata

alam

terdapat aset

pegunungan dengan

pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. -

Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan

wilayah

dataran

rendah

yang

memiliki

potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai.


-

10

Bagian selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan selatan

ini

dengan

Samudra

meliputi wilayah

Indonesia.

Kecamatan

Pujut,

Bagian sebagian

Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan samudra Indonesia, maka wilayah ini memendam potensi wisata

pantai yang indah dengan gelombang

yang cukup fantastik. Wilayah bagian Selatan juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pariwisata termasuk sarana jalan yang memadai.

seperti hotel, restoran,


11

12


2.1.1.2. Aspek Demografi Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari atas 12 Kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan, dengan jumlah dusun 1.808 dusun dan 66 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabel 2.2. Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 Kecamatan Desa Kelurahan Dusun Lingkungan

Praya Barat Praya Barat Daya Pujut Praya Timur Janapria Kopang Praya Praya Tengah Jonggat Pringgarata Batukliang Batukliang Utara

Jumlah

10 11 16 10 12 11 6 9 13 11 10 8

9 3 -

134 121 262 183 216 116 82 110 135 114 144 191

-

50 16 -

127

12

1.808

66

Sumber: BPMD Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah

1.208,39 km²

dengan penduduk berjumlah 903.432 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 427.134 jiwa dan penduduk perempuan 476.298 jiwa dengan rumah tangga berjumlah 269.882 RT. Kepadatan penduduk 748 jiwa/km², Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Praya dengan kepadatan penduduk 1.775 jiwa/km² dan Kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Batukliang Utara dengan kepadatan penduduk 273 jiwa/km². Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah pertahun periode 2000-2010 sebesar 1,49% , dimana angka ini sama dengan angka laju pertumbuhan penduduk secara nasional tetapi angka ini lebih tinggi 0,32% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode yang sama. Apabila


13

dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun periode 1990-2000 yaitu sebesar 0,98 % menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Gambar 2.4. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2014 Tabel 2.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 Luas Wilayah Kepadatan No Kecamatan Penduduk ( km²) (Jiwa/ km²) 1 Praya Barat 152,75 72.632 475 2 Praya Barat Daya 124,97 53.836 431 3 Pujut 233,55 101.745 436 4 Praya Timur 82,57 65.797 797 5 Janapria 69,05 73.754 1.068 6 Kopang 61,66 79.327 1.287 7 Praya 61,26 108.749 1.775 8 Praya Tengah 65,92 62.924 995 9 Jonggat 71,55 93.682 1.309 10 Pringgarata 52,78 66.272 1.256 11 Batukliang 50,37 74.964 1.488 12 Batukliang Utara 181,96 49.750 273 903.432 Jumlah 1.208,39 748 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014


14

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek utama dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah, salah satunya adalah aspek kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan analisis pada fokus utama pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan aspek ini, yaitu kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Secara lebih mendetail berikut disajikan analisis setiap fokus. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB Pencapaian ekonomi makro Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana laju pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,97 % meningkat menjadi 7,32 % pada tahun 2009, tahun 2010 menurun menjadi 5,69 %, dan tahun 2011 meningkat kembali menjadi 8,53 % serta tahun 2012 meningkat tajam 12,16 %. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan bertahan pada posisi 6,19 % dan di tahun 2015 meningkat 0,06 persen menjadi 6,25 %. Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%) Tahun 2008 – 2014

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2015

15


Pencapaian PDRB Tahun 2014 sebesar Rp 3.070.776,67 juta mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp 2.890.008 juta. Pencapaian angka PDRB tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha. Besarnya pencapaian angka PDRB sangat berpengaruh pada besarnya Pendapatan Perkapita Penduduk tahun 2014, sebesar Rp 8.995.408 meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 8.145.747. Semakin besar pencapaian angka PDRB/Kapita mempunyai arti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro semakin meningkat pula.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Lombok Tengah menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2008 – 2014 Sektor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pertanian Peternakan 3.59 0.24 6.47 4.33 3.58 3,98 Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan 17.82 13.82 5.77 7.11 8.05 8,98 Penggalian Industri Pengolahan 8.31 9.72 4.32 4.4 4.31 4,84 Listrik. Gas dan Air Bersih 7.69 9.61 9.74 9.54 9.57 9,49 Bangunan/Konstruksi 17.49 9.94 5.95 6.43 5.87 7,83 Perdagangan. Hotel dan 6.93 8.00 8.61 8.20 8.04 7,56 Restoran Pengangkutan dan 5.20 5.17 52.11 87.42 9.95 7,54 Komunikasi Keuangan Persewaan dan 7.33 8.04 9.24 7.45 9.51 7,45 Jasa Perusahaan Jasa-jasa 6.38 5.55 3.89 2.90 4.23 5,45 PDRB 7.32 5.69 9.05 12.16 6,19 6,25 Sumber:BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Secara garis besar pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2008-2014 menunjukan pertumbuhan positif, PDRB Lombok Tengah pada tahun 2014 mencapai angka 3,07 triliun rupiah (ADHK) dan 8,12 triliun rupiah (ADHB), dimana angka ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan

peningkatan

16


kesejahteraan penduduk, yang idealnya peningkatan PDRB perkapita selalu di atas nilai inflasi. Adapun nilai PDRB perkapita selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 – 2014 URAIAN 1. PDRB ADHB (Juta Rp) 2. PDRB ADHK (Juta Rp) 3. Pertumbu han % 4. PDRB Per Kapita (ADHB) 5. PDRB Per Kapita (ADHK)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.531.385

4.096.872

4.654.177

5.392.669,09

6.328.206,04

7.181.991,29

8.126.739,41

1.961.627

2.105.191

2.224.939

2.426.395,68

2.721.431,51

2.890.008,45

3.070.776,67

6,97

7,32

5,69

9,05

12,16

6,19

6,25

4.183.586

4.800.946

5.410.520

6.206.352

7.230.327

8.145.747

8.995.408

2.323.914

2.466.982

2.586.510

2.792.508

3.109.386

3.277.821

3.399.013

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup

3

(tiga)

bidang

pembangunan manusia yang dianggap

paling mendasar, yaitu Angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Lombok Tengah dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas).


17

Grafik 2.3

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015 Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berprilaku hidup bersih (Bidang Kesehatan); Peningkatan Intelektual (Bidang Pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2008 s.d 2012 selalu mengalami tren peningkatan dari tahun 2008 sebesar 58,97 % dan tahun 2014 sebesar 61,88 %. c. Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten-kabupaten di wilahnya dicerminkan oleh perubahan harga di Kota Mataram dan Kota Bima. Inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima dihitung mulai bulan Juni 2008 dengan menggunakan tahun dasar 2007 (2007 = 100). Perkembangan harga barang-barang kebutuhan rumahtangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Keadaan ini dicerminkan dengan terjadinya inflasi tahun 2014 yang mencapai 7,23 persen. Angka ini lebih


18

rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun sebelumnya sebesar 9,51 persen.

Secara umum inflasi terjadi akibat sejumlah barang dan jasa

mengalami kenaikan harga baik itu yang disebabkan oleh faktor produksi seperti kurangnya pasokan di pasaran, maupun dari sisi konsumsi yakni meningkatnya permintaan masyarakat akibat momen tertentu. Secara khusus di tahun 2014 ada faktor yang memicu inflasi menjadi tinggi yaitu adanya kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar. Kebijakan yang diberlakukan di pertengahan bulan November 2014 tersebut menjadikan inflasi Desember melonjak hingga 2,21 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Desember adalah inflasi tertinggi di sepanjang tahun 2014. Inflasi berikutnya terjadi pada bulan Januari sebesar 1,44 persen dan Juli sebesar 1,14 persen. Inflasi pada bulan yang lain adalah bulan Februari sebesar 0,29 persen; Mei sebesar 0,19 persen; Juni sebesar 0,42 persen; Agustus sebesar 0,65 persen; September sebesar 0,31; Oktober sebesar 0,15; dan November sebesar 0,97. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Maret sebesar 0,38 persen dan April sebesar 0,37 persen. Dampak dari kenaikan BBM menyebar ke seluruh komponen pengeluaran yang ditandai dengan terjadinya kenaikan Indeks Harga Konsumen di seluruh kelompok pengeluaran. Selama bulan Desember 2014, kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 4,76 persen; diikuti Kelompok Bahan Makanan sebesar 3,08 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 1,59 persen; Kesehatan sebesar 1,57 persen; Sandang sebesar 0,93 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,84 persen; dan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,84 persen.

19


Grafik 2.3 Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015 Tabel. 2. 6. Perkembangan Laju Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 - 2014 Tahun

Bahan Makanan

Makanan Jadi

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan

Transpor

Umum

2010*)

21,69

9,89

4,47

4,66

1,89

2,75

4,93

10,08

2011*)

3,88

7,49

13,37

6,49

2,58

4,16

1,19

6,55

2012*)

-0,31

5,76

8,90

5,60

2,71

3,01

1,60

3,99

2013*)

17,74

4,81

6,89

0,54

2,07

2,00

12,55

9,51

2014**)

5,92

8,55

6,56

2,31

5,07

5,34

12,22

7,23

Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015 Keterangan: *) **)

Menggunakan Diagram Timbangan Hasil SBH 2007 (Tahun 2007 = 100 Menggunakan Diagram Timbangan Hasil SBH 2012 (Tahun 2012 = 100 )

d. Penduduk miskin Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah dari hasil pendataan dengan garis kemiskinan SUSENAS, diprediksikan mengalami penurunan dari 16,20% pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 16,71%. Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan Pemerintah

Pusat

terkait

perluasan

penciptaan

kesempatan

kerja,

peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan.


20

Grafik. 2.4. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010 - 2013

Sumber : BPS, 2014 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf pada tahun 2014 adalah 81,18% menunjukan terjadi peningkatan sebesar 10,7 % dalam kurun waktu lima tahun. Progress ini dapat tercapai karena ditunjang oleh program-program keaksaraan fungsional (KF), baik melalui dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Program-program keaksaraan fungsional terdiri dari program keaksaraan fungsional dasar dan program keaksaraan usaha mandiri (KUM). Secara umum tiga tahun terakhir penekanannya ada pada keaksasaraan fungisonal dasar dan mulai dari tahun 2014 penekanannya pada keaksaraan usaha mandiri (KUM) untuk lebih meningkatkan kemampuan masyarakat dari hanya bisa baca tulis menjadi mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif yang bersifat mandiri.


21

Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,97 tahun dari 4,55 tahun pada tahun 2010 menjadi 5,52 tahun pada tahun 2014. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sudah lebih tinggi dari tingkat/jenjang pendidikan Sekolah Dasar, akan tetapi progress tahunannya belum menunjukan kemajuan yang signifikan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam bentuk intervensi program dan kegiatan yang langsung mendukung pada peningkatan rata-rata lama sekolah.

2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis atas kinerja dalam bidang seni budaya dan olah raga

dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu jumlah kesenian, jumlah lembaga adat berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. a. Seni Budaya Pembangunan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 12 kecamatan dan 139 desa/kelurahan, memiliki adat istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat,

sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh

masyarakat dan daerah. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah memperoleh kemajuan dalam bidang seni dan budaya yang ditunjukan oleh terbentuknya lembaga-lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan serta terwujudnya revitalisasi sanggar-sanggar seni. Meskipun demikian belum diikuti dengan peningkatan jumlah atraksi seni budaya yang dapat mendukung pariwisata daerah. Kondisi ini membutuhkan

22


sentuhan langsung dari pemerintah daerah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat ditunjukan dalam tabel di bawah ini.

No

Tabel 2.7. Jumlah Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Tahun Jumlah Lembaga Ket. 2013 2014 2015 Adat

1

Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Desa

84

127

127

-

2

Lembaga Adat Berdasarkan Keputusan Lurah

12

12

12

-

TOTAL 96 139 Sumber: BPMD Kabupaten Lombok Tengah, 2015

No 1

2

3

139

Tabel 2.8. Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2015 Tahun Capaian Pembangunan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah atraksi budaya yang 2 2 3 3 4 … memadukan keanekaragaman Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

16

16

16

16

16

…

Sanggar seni yang aktif

2

2

2

2

5

….

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, 2015


23

b. Olahraga Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Lombok Tengah secara umum belum menjadi prioritas pembangunan. Selama ini pembinaan olahraga hanya berupa pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN) serta pembinaan cabang-cabang olahraga yang terpusat melalui Komite Olahraga Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Dengan tidak menjadi prioritas pembangunan dan pola pembinaan terpusat mengakibatkan Presetasi olahraga Kabupaten Lombok Tengah di semua jenjang baik provinsi, regional, nasional dan internasional belum sesuai dengan harapan masyarakat. Prestasi yang pernah dicapai masih pada olahraga bersifat individu, dalam mana hal tersebut berkaitan dengan bakat dan keterampilan atlet itu sendiri. 2.2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barangpublik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari : 1. Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum 1. Kepegawaian o Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan/Ruang, Eselon Untuk menilai kompetensi dan kemampuan kepemimpinan maka menurut Peraturan Pemerintan nomor 13 tahun 2002 disebutkan bahwa setiap pejabat struktural yang ada maka setiap pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah mengikuti

dan

lulus

menduduki

jabatan

struktural

harus

diklatpim sesuai dengan kompetensi yang

ditetapkan untuk jabatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon sebagai berikut :

24


Tabel 2.9. PNS Daerah dan Pusat Menurut Golongan/Ruang, Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 Golongan/Ruang/ Laki Perempuan L+P Eselon (1) (2) (3) (4) Golongan/Ruang 1. I 225 8 233 2. II 1.369 859 2.228 3. III 2.712 1.692 4.404 4. IV 2.381 1.085 3.466 Jumlah

6.687

3.644

10.331

2013

6.697

3.668

10.365

2012

6.957

3.699

10.656

2011

7.370

3.761

11.131

29 125 546 31

1 23 128 5

30 148 674 36

Jumlah

731

157

888

2013

741

152

893

2012

678

158

836

2011

810

178

988

Eselon 1. II 2. III 3. IV 4. V

Sumber : BKD Lombok Tengah, 2015

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan belum seluruhnya pejabat yang mengikuti diklatpim karena penyelenggaraan diklatpim tidak dilaksanakan setiap saat, sedangkan mutasi jabatan dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun demikian

Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Tengah

berkomitmen

memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan struktural untuk menjadi peserta diklatpim yang disyaratkan.

25


2. Kesbangpoldagri Tabel 2.10. Data Jumlah Pengurus Partai Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 No

Nama Partai Politik

1

Nasional Demokrat (NASDEM)

2

Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PDI Perjuangan Golkar Gerindra Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan Hanura Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jumlah

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Pengurus

Perempuan (%)

Laki 17

Perempuan 5

Jumlah 22

21

5

26

19,2

6

2

8

25

13 64 23 54 43

2 16 8 7 2

15 80 31 61 45

13,3 20 25,8 11,5 4,4

16

4

20

20

22 18

10 11

32 29

31,25 37,9

17

5

22

22,7

314

77

391

19,59

22,7

Sumber : Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2015 Melihat dari data jumlah pengurus partai politik, maka dapat disimpulkan bahwa pengurus parati politik yang perempuan masih belum mencapai target 30% dari jumlah total pengurus partai politik yang ada. Dari 12 Partai Politik yang ada di Kabupate Lombok Tengah, jumlah total pengurus adalah 391 orang, dengan rincian pengurus laki-laki berjumlah 314 orang dan pengurus perempuan hanya 77 orang atau 19,59 dalam persentase. Dari 12 (dua belas) partai politik tersebut, yang memiliki pengurus perempuan terbesar adalah Golkar (16 orang), PBB (11 orang) dan Hanura (10 orang), sedangkan partai-partai yang lain jumlahnya di bawah angka 10.

26


No Uraian 1

LSM

2

ORMAS

Tabel 2.11. Data Jumlah Pengurus LSM & ORMAS Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Jumlah Pengurus Jumlah Laki Perempuan Jumlah 52 122 34 156 49

Jumlah

Perempuan (%) 21.79%

128

19

147

12.92%

250

53

303

17.49%

Sumber : Bakesbangpoldagri Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015 Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kepengurusan perempuan di Lembaga Swadaya Masyarakat masih belum mencapai 30%. Dari 52 Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, baru 34 orang perempuan yang terlibat sebagai pengurus, sedangkan sebanyak 122 orang pengurus lainnya adalah laki-laki, sehingga persentase keterlibatan perempuan sebagai pengurus di Lembaga Swadaya Masyarakat baru mencapai 21,79%. Kondisi yang hampir sama juga dapat dilihat pada tingkat partisipasi kelompok perempuan dalam kepengurusan Organisasi Masyarakat (ORMAS). Dari data di atas terlihat bahwa baru 19 orang perempuan yang teribat sebagai pengurus Ormas dari 49 total ormasu yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan jumlah ini, persentase keterlibatan perempuan sebagai pengurus Ormas baru bisa mencapai 12,92 dalam persentase. Secara total baik di LSM maupun Ormas persentase pengurus berjenis kelamin perempuan hanya 17,49%. 2. Pelayanan Urusan Konkuren a. Urusan Pemerintahan Wajib  Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar 1. Pendidikan Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM)


27

yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan bidang teknologi, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup dan menjaga keteraturan sosial, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan disuatu daerah berkaitan dengan beberapa indikator di bawah ini : a.

Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan non formal di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir tahun 2015 dilaksanakan oleh 743 lembaga yang telah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telah terdaftar di kantor Notaris setempat. Secara fisik bangunan ruang belajar yang dimiliki oleh

lembaga-lembaga penyelenggara tersebut belum memnuhi

standar ruang belajar yang ideal, sebagian besar lembaga tersebut mempergunakan rumah penduduk, mushalla dan balai pertemuan sebagai tempat belajar siswa PAUD. Sedangkan sebagian kecil lainnya sudah memadai dan menjadi milik lembaga. Kondisi tersbut juga belum didukung oleh sarana prasarana belajar yang memadai, hampir semua lembaga belum memiliki sarana belajar yang lengkap seperti meja kursi anak, locker, pengukur panas, dipan, rak buku , rak sepatu, kotak P3K dan penunjang lainnya. Untuk kepemilikan alat permainan edukatif, berdasarakan monitoring dan evaluasi hanya 70 lembaga yang memiliki APE memadai sesuai standar selebihnya


28

hanya menggunakan barang-barang bekas pakai untuk memenuhi kecukupan APE yang merupakan swadaya lembaga. Perkembangan kuantitas lembaga PAUD non formal di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2015 yaitu tahun 2010 berjumlah 287 lembaga, tahun 2011 berjumlah 335 lembaga, tahun 2012 berjumlah 391 lembaga, tahun 2013 berjumlah 458 lembaga, tahun 2014 berjumlah 472 lembaga dan pada awal tahun 2015 berjumlah 483 lembaga. Disisi lain jumlah lembaga PAUD formal sampai dengan awal tahun 2015 adalah 260 lembaga. Dengan jumlah lembaga tersebut di atas, Kabupaten Lombok Tengah telah melayani 35.333 anak usia 3-6 tahun dari total 70.039 anak usia dini yang ada, sehingga pada kelompok usia 3-6 tahun angka partisipasi kasarnya sebesar 51,36%. Pendidikan anak usia dini kelompok umur 3-6 tahun menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, selebihnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah (pusat dan daerah). Tabel 2.12. Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 Jumlah Lembaga PAUD Tahun Non Formal Formal 2010 287 Na 2011 335 Na 2012 391 Na 2013 458 Na 2014 472 Na 2015* 483 260 * Kondisi sampai dengan Bulan Mei tahun 2015 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015 Untuk mendidik anak usia dini, Kabupaten Lombok tengah memiliki 2.662 tenaga pendidik PAUD yang tersebar di 743 lembaga


29

dengan kualifikasi pendidikan yaitu 40 orang berpendidikan SMP/sederajat, 2196 orang berpendidikan SMA / sederajat dan 426 orang berpendidikan Strata-1 (S1). Dari jumlah tenaga pendidik tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2015, 2649 orang telah diberikan orientasi teknis tenaga pendidik PAUD, sedangkan 13 orang akan diberikan orientasi teknis pada akhir tahun 2015. Untuk menjamin keberlangsungan operasional lembaga layanan PAUD, peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola pun sangat diperlukan, akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Tabel 2.13. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Berdasarkan Satuan PAUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 No. Jenis Satuan PAUD Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 TK 76 1.124 1.200 2 Kelompok Bermain 388 1.356 1.744 3 Tempat Penitipan Anak 0 5 5 4 Satuan PAUD Sejenis 21 104 125 TOTAL 485 2.589 3.074 Sumber : Dapodik PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015 Tabel 2.14. Jumlah Pendidik PAUD Berdasarkan Kepemilikan Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Ada Tidak Ada No. Jenis Satuan PAUD Jumlah NUPTK NUPTK 1 TK 21 1.179 1.200 2 Kelompok Bermain 19 1.725 1.744 3 Tempat Penitipan Anak 0 5 5 4 Satuan PAUD Sejenis 0 125 125 TOTAL 40 3.034 3.074 Sumber : Dapodik PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015 b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi murni dan kasar pada semua kelompok usia

30


sekolah. Partisipasi untuk melanjutkan pendidikan utamanya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun ke

tahun

terus meningkat

disebabkan

ketersediaan sarana prasarana pendidikan seperti sekolah, ruang kelas, dan pengajar semakin memadai. Perkembangan jumlah sekolah dasar (SD) sejak tahun 2009 berjumlah 588 sekolah berkembang menjadi 590 sekolah pada tahun 2015 dengan jumlah ruang kelas dari 3.343 ruang kelas pada tahun 2009 bertambah menjadi 3.428 ruang kelas pada tahun 2014. Pada jenjang SMP juga terjadi peningkatan jumlah lembaga yakni pada tahun 2009 berjumlah 103 lembaga menjadi 141 pada tahun 2014 serta jumlah ruang kelas dari 769 ruang kelas tahun 2009 menjadi 975 ruangkelas pada tahun 2014. Angka Partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 2.15. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2009 - Tahun 2013 SD SMP SMA No Tahun APK APM APK APM APK APM 1

2009

117,15 98,89

99,42

85,80

59,57

47,42

2

2010

118,11 99,23

99,71

89,91

66,85

48,29

3

2011

117,27 99,22

99,53

89,45

60,04

55,76

4

2012

113,67 99,23 101,85

89,47

71,51

61,67

5

2013

113,68 99,61

89,91

61,17

59,05

6

2014

114,02 99,89 102,21

90,37

71,51

58,48

7

2015

……

……

…..

….

…..

98,4

……

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, 2015

31


Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, salah satu pendukung

keberhasilan

pembangunan

pendidikan

adalah

ketersediaan sarana dan prasarana seperti sekolah, ruang kelas, dan pengajar yang memadai. Tabel 2.16. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 - 2015 Tahun Jenjang No. Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 1. SD/MI Jumlah Murid 118.180 118.180 117.223 115.829 ……. . Jumlah Guru 9.838 10.728 10.104 10.035 ……. 2. SMP/MTs Jumlah Murid 50.245 50.157 52.667 53.089 ……. Jumlah Guru 7.401 7.536 8.149 6.744 ……. 3. SMA/SMK/MA Jumlah Murid 50.245 50.157 52.667 40.886 ……. Jumlah Guru 7.401 7.536 8.149 5.944 ……. *Data sementara Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2015

Tabel 2.17. Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2015 Tahun TK RA SD MI SMP MTs SMA MA SMK 2009 166 87 243 117 378 114 197 2009 166 2010 163 90 220 89 376 49 200 2010 163 2011 40 41 158 95 232 111 362 98 209 2012 41 52 155 97 203 111 349 101 205 2013 38 37 153 99 194 109 323 93 182 2014 41 37 149 98 190 108 326 115 192 2015* …. …. …. …. …. …. …. …. …. Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014


32

Tabel 2.18. Jumlah Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009-2015 Tahun SD MI SMP MTs SMA MA SMK 2009 3.343 1.332 769 735 360 440 145 2010 3.360 736 771 780 361 424 175 2011 3.354 1.494 852 967 403 542 198 2012 3.365 1.494 885 967 419 542 215 2013 3.428 1.494 975 967 432 542 237 2014 3.492 1.557 897 1.258 470 732 286 2015 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Tabel 2.19. Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2015 Tahun SD MI SMP MTs SMA MA SMK 2009 29 15 34 33 42 31 34 2010 29 30 35 29 42 29 34 2011 28 18 30 25 36 24 32 2012 27 17 29 26 33 24 29 2013 26 17 27 26 32 24 29 2014 25 18 29 22 30 25 28 2015 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

c. Angka Putus Sekolah (APTS) Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini juga digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Siswa yang mengikuti orangtua ke daerah lain dengan alasan mencari pekerjaan 2. Masih ada anak yang meninggalkan sekolah dengan alasan mencari uang untuk membantu perekonomian orangtua 3. Untuk siswa jenjang SMP dan SMA kelas akhir mereka menjadi tenaga kerja ke luar negeri


33

4. Menikah dini. Kebijakan untuk menekan angka putus sekolah telah dilakukan melalui berbagai ikhtiar, antara lain melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) bagi siswa yang orangtuanya kurang mampu, pembebasan biaya masuk sekolah sementara terhadap siswa ang rentan meninggalkan sekolah. Untuk pencari kerja di luar negeri diintensifkan penyuluhan tentang penguasaan ilmu pengetahuan yang di buktikan dengan kepemilikian ijasah setingkat SMP dan SMA (Paket B dan Paket C). Tabel 2.20. Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 /2012 s.d. 2014/2015 Jenjang Tahun No. Pendidikan 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 1. SD 0,2 0,23 0,2 0,04 2. SMP 1,80 1,31 1,18 0,18

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Tabel 2.21. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK Di Kabupaten Lombok Tengah Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 /2012 s.d. 2014/2015 Jenjang Tahun No Pendidika 2011/201 2012/201 2013/201 2014/201 . n 2 3 4 5 1. SMA 0.98 1.10 1.31 ……. 2 SMK 3.09 1.00 1.99 ……. Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

2. Kesehatan Kualitas sumber daya manusia secara utuh dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat/tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka harapan hidup sebagai indikator derajat kesehatan sangat ditentukan oleh beberapa indikator kesehatan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur derajat kesehatan penduduk diantaranya adalah harapan hidup, angka kematian bayi serta angka kematian ibu melahirkan.


34

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi daerah pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari daerah tersebut. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Angka harapan hidup penduduk Lombok Tengah menunjukkan arah perbaikan dimana usia harapan hidup selalu mengalami peningkatan seiring perkembangan waktu. Pada periode 2009-2014 usia harapan hidup penduduk Lombok Tengah meningkat rata-rata sebesar 0,71 Tahun.

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Tabel 2.22. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2015 Angka Angka Angka Laju Harapan Kematian Bayi Kematian Ibu Pertumbuhan Hidup (AHH) (AKB) /kasus (AKI) / kasus Penduduk 60,66 183 13 1,49 63,42 161 20 0,42 63,72 154 15 1,01 64,00 237 21 1,13 64,30 255 20 1,08 64,45 199 18 1,02 na …….. …….. na

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015, *) sementara

Salah satu indikator penting lain terkait kesehatan yaitu kasus

kematian bayi. Kasus kematian bayi yang terjadi di Lombok Tengah mengalami fluktuatif hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 pencatatan pelaporan kasus kematian dan sistem audit belum maksimal sehingga penemuan kasus cenderung sedikit, sedangkan mulai tahun 2012 sudah mulai dilakukan pembenahan terhadap pencatatan dan pelaporan kasus kematian dengan sistem pencatatan di kohort bayi dan balita serta audit sudah mengalami revisi.


35

Penurunan kasus kematian pada bayi di perlukan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan Sarana penunjang mulai dari tingkat dasar sampai ketingkat rujukan . sistim kerja yang teratur, terarah, terencana dan berkesinambungan akan membantu dalam peningkatan hasil kerja.Keterpaduan dan kesamaan persepsi antar pelayan, serta kepedulian masyarakat sangat berperan dalam program ini. Masyarakat harus peduli terhadap Kesehatan Anak, dengan membantu Bidan pada saat merujuk penderita ,apabila orang tua menolak .Bidan harus merujuk sesuai dengan Protap.dan Rumah sakit akan menyediakan sarana , alat dan obat yang di butuhkan dalam pelayanan. Masih tingginya kasus kematian bayi di karenakan kondisi sarana dan prasarana tingkat rujukan masih belum maksimal. Disamping kematian bayi, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan muara akhir dari tujuan pelayanan Kesehatan Ibu, serta menjadi tolok ukur IPM masyarakat . Tentu saja dalam penurunan AKI ini banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat Sumber Daya Manusia sebagai petugas, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Tingkat pendidikan dari ibu hamil atau suaminya seringkali menjadi masalah dalam upaya pengambilan keputusan pada saat penentuan tindakan/ rujukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman akan tanda bahaya oleh mereka. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan peningkatan pengetahuan melalui Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dalam kelas ibu diajarkan bagaimana seseorang mengerti akan proses kehamilan, perawatan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, tanda persalinan, imunisasi dan pemberian ASI. Sedangkan Program

P4K

dijelaskan tentang perencanaan persalinan menuju selamat, antara lain: persiapan pendonor darah, persiapan pengantar (ambulan desa), persiapan tabungan ibu bersalin, dukun yang akan mendampingi, persiapan KB paska persalinan dan lain- lain. Dengan pelaksanaan


36

program ini, suami diharapkan bisa mengambil keputusan saat dibutuhkan. Tingkat kemiskinan juga menjadi hal yang paling berperan dalam kesehatan ibu hamil. Ketidakmampuan dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin dalam kandungan serta kesehatan Ibu itu sendiri. Sebagaimana yang dianjurkan bahwa setiap Ibu hamil harus makan lebih banyak dari ibu yang tidak hamil. Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil akan mengakibatkan terjadinya kelahiran BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) apalagi kalau disertai dengan anemia, yang akan mengakibatkan terjadinya perdarahan pada saat persalinan. Salah satu upaya untuk mengurang Kelahiran BBLR dan Kematian Ibu karena perdarahan diperlukan asupan gizi yang kuat. Untuk itu diupayakan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada Bumil KEK. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan diperlukan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas. Kualitas SDM

akan

mempengaruhi hasil pelayanan. Sehingga diperlukan penempatan bidan yang merata di setiap desa dan peningkatan kompetensi bagi setiap bidan Desa. Bidan Desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan dasar, perlu perhatikan kompetensinya sehingga tidak salah dalam bertidak. Beberapa pelatihan, yang dibutuhkan bidan yaitu: Pelatihan PPGDON, APN, KB pasca salin, Penatalaksanaan BBLR dan Aspiksia, Pelatihan SDIDTK, serta Bimbingan tehnik dari Puskesmas. Kompetensi Bidan yang memadai akan dapat menekan kematian Ibu. Tabel 2.23. Rasio Puskesmas, Rasio Polindes, dan Jumlah Pustu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 No

Kecamatan

1 2 3

Praya Barat Praya Barat Daya Pujut

Jumlah PenDuduk 72.632 53.836 101.745

Puskesmas JumLah

Rasio PKM/ 30.000

2 2 3

0,84 1,13 0,90

Polindes Rasio Jum polindes / Lah Desa 7 0,70 9 0,82 13 0,81

Jumlah Pustu 9 9 12

37


Polindes Rasio Jumlah Rasio Jum No Kecamatan Jumpolindes Pustu PKM/ Lah / 30.000 Lah Desa 4 Praya Timur 65.797 2 0,93 8 0,80 8 5 Janapria 73.754 2 0,83 9 0,75 8 6 Kopang 79.327 2 0,77 9 0,82 7 7 Praya 108.749 2 0,56 12 0,80 6 8 Praya Tengah 62.924 2 0,96 9 0,75 6 9 Jonggat 93.682 3 0,98 12 0,92 10 10 Pringgarata 66.272 2 0,91 8 0,73 4 11 Batukliang 74.964 2 0,81 8 1,00 8 12 Batukliang Utara 49.750 1 0,61 7 0,88 7 Jumlah 903.432 25 0,86 119 0,80 94 Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (Data Diolah), Tahun 2015 Jumlah PenDuduk

Puskesmas

Tabel 2.24. Jumlah Kasus Gizi Buruk Dan Kasus Kematian Pasien HIV/AIDS Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 No

Uraian

1

2010 74

2011

2012 69

Tahun 2013 49

Kasus Gizi 82 Buruk 2 Kasus Kematian 3 5 7 2 Pasien HIV/AIDS Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

2014 44

2015 28 …….

5

Kasus gizi buruk adalah merupakan puncak dari masalah gizi kurang yang bisa menyebabkan pada anak balita. Kejadian gizi buruk akan bisa ditekan apabila penemuan dan penanganan pada kasus gizi kurang lebih aktif dilakukan. Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan pada awal tahun terjadi penurunan meskipun pada tahun 2011 ada kenaikan sebanyak 8 kasus bila dibandingkan tahun 2010 ini menunjukkan bahwa pada saat itu kegiatan surveylance

gizi mulai lebih aktif sehingga banyak kasus

ditemukan, dan semua kasus gizi buruk sudah mendapat penanganan dan perawatan baik rawat inap di RSUD/ puskesmas maupun rawat jalan. Sebagian besar kasus gizi buruk menjadi normal, adapun yang masih gizi buruk/ kurang karena ada penyakit yang menyertai anak seperti hidrocepalus, TB paru, bronco pnemonia dan lainnya.

38


Menurunnya kasus gizi buruk menunjukkan upaya deteksi dini kejadian kasus yang diawali dari penemuan kasus gizi kurang kemudian dilakukan penanganan, sudah berjalan baik. Kasus kematian pasien HIV/ AIDS terjadi dalam keadaan sudah AIDS yang disebabkan karena keterlambatan penemuan. Tabel 2.25. Data Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 Dokter 50 49 44 50 54 2 Bidan 167 199 170 170 173 3 Perawat 465 469 437 437 423 Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015 No

Uraian

Tabel 2.26. Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 1 Dokter 5,8 5,5 4,4 5,6 2 Bidan 20,0 22,1 37,07 36,19 3 Perawat 50,0 58,1 48,19 48,97 Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015 No

Uraian

2015 6,05 36,83 47,40

Jumlah dokter umum di Kabupaten Lombok Tengah dengan status kepegawaian PNS periode 2011-2014 secara berturut-turut adalah tahun 2011 sebanyak tahun 2012 sebnyak 50 dengan ratio 5,8m , tahun 2012 sebanyak 49 dengan ratio 5,5, tahun 2013 sebanyak 44 dengan ratio 4,4 dan tahun 2014 sebanyak 50 dengan ratio 5,6. Adapun tahun 2015 terdapat 54 dokter umum dengan rasio 6,05. Per 100.000 penduduk. Ratio ideal untuk tenaga dokter setiap 100.000 penduduk adalah 40. 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk

memenuhi

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berusaha menyediakan jalan yang berkondisi mantab dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten dari Tahun 2011 sampai dengan

39


Tahun 2014 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 739.44 Km, begitu juga dengan Jalan Provinsi sebesar 172,02 Km dan Jalan Nasional sebesar 29.63 Km, sehingga Total Jalan Status di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 941,09 Km. Namun, melihat perkembangan kebutuhan akan akses Jalan yang lebih baik, maka di Tahun 2015, baik Pemda Lombok Tengah maupun Pemda Provinsi

telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk peningkatan beberapa ruas jalan kabupaten yang akan disusulkan naik status menjadi Jalan Provinsi dan Jalan Provinsi yang diusulkan naik status menjadi jalan Nasional. Jika dilihat dari sisi kualitas jalan terutama untuk jalan Kabupaten baik dilihat dari jenis permukaan, kondisi maupun kelas jalan terlihat mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.27. Kondisi Jalan Kabupaten Lombok Tengah Kondisi Jalan Kabupaten Jalan Baik Jalan Sedang Jalan Rusak Ringan Jalan Rusak Berat

Sat. Km Km

2008 85,78 259,83

Km

333

Km

41

2009 106,88 273,47 299,26 40

2010 100,88 213,27 398,49 26,80

Tahun 2011 2012 109,83 131,94 212,27 426,96 390,54 26,80

2013 433.18 237.66

2014 440.48 230.36

2015 477,30 222,31

68,60

68,60

39,84

71,90 108,64

Sumber : Dinas PU&ESDM Kab. Lombok Tengah, Tahun 2015

Melihat perkembangan peningkatan kondisi jalan mantab yang telah dibangun sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015, perlu kiranya program pemeliharaan terhadap jalan yang sudah baik menjadi prioritas utama agar umur pemakaian menjadi lebih lama, dengan tetap melaksanakan program pembangunan beberapa ruas jalan yang masih dalam kondisi kurang baik. Untuk sarana jembatan baik jumlah maupun panjang bentangannya tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2011

40


hingga Tahun 2015 yaitu sebanyak 230 buah dengan bentangan sepanjang 1.657,65 meter. Untuk jumlah pelanggan Air Bersih yang dilayani oleh PDAM Praya sampai dengan tahun 2014 sebanyak 35.874 pelanggan meningkat 9,9% dari tahun 2012 sebanyak 32.640 pelanggan. Jumlah ini meningkat 38,47% jika dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 25.907 pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan air bersih yang dilayani oleh Kimpraswil dengan sistim perpipaan perdesaan sebanyak 900 KK yang meliputi Desa Aik Berik, Steling, Aik Bukak, Lantan, Tanak Beak dan Desa Karang Sidemen. Kebutuhan listrik/energi di Kabupaten Lombok Tengah saat ini disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Praya yang terus mengupayakan peningkatan pelayanannya. Sebagai gambaran, pada tahun 2009 tercatat gardu sebanyak 389 buah dengan KVA terpasang sebesar 32.260, panjang jaringan (JTM) 574.842 kms dan JTR sepanjang 809.083 kms, dan pada Tahun 2014 angka-angka tersebut mengalami peningkatan masing-masing 594 buah gardu dengan KVA sebesar 62.327, dan panjang jaringan JTM dan JTR masing-masing 661 kms dan 876 kms. Namun demikian peningkatan tersebut, nampaknya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari makin panjangnya daftar antri calon pelanggan listrik PLN. Adanya kondisi tersebut membuka pikiran sebagian masyarakat utamanya di wilayah yang relatif terpencil untuk mengusahakan listrik secara swadaya, baik perorangan atau kelompok. Tabel 2.28. Banyaknya Gardu dan Panjang Jaringan Distribusi Listrik PLN Ranting Praya Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Gardu Buah 389 397 450 450 548

KVA Terpasang 32.260 35.057 35.895 35.895 57.179

JTM Km 574,842 590,69 591,14 591,14 646,600

JTR Km 809,083 820,60 811,193 811,193 763,933

41


Tahun 2014

Gardu Buah 594

KVA Terpasang 62.327

JTM Km 661

JTR Km 876

Sumber: Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2015

Berdasarkan Data PT PLN (Persero) Rayon Praya, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2014 sebanyak 157.792 pelanggan dengan pelanggan rumah tangga sebanyak 135.446 pelanggan dan pelanggan non rumah tangga sebanyak 6.465 pelanggan yang meliputi pelanggan bisnis, industri, perkantoran dan pelanggan sosial. Pembangunan sarana irigasi belum berjalan bersamaan dengan makin meningkatnya usaha intensifikasi pembangunan bidang pertanian. Namun terbatasnya anggaran yang tersedia kerap kali menjadi kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah relatif sedikit mengalami perubahan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (> 3000 Ha), Provinsi (1000-3000 Ha) dan Kabupaten (<1000 HA) di Kabupaten Lombok Tengah relatif sedikit mengalami perubahan. Berdasarkan Kepmen PU No.293 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Pusat mengalami penambahan luas areal dengan dimasukkannya Katon kompleks (DI Katon, Tibunagke, Kulem) sehingga menjadi 7 DI dengan luas 29.401 Ha. Untuk kewenangan Kabupaten berkurang dari 8 DI menjadi 4 DI dengan luas 8.005 Ha dan DI kewenangan Kabupaten berjumlah 58 dengan luas areal potensial 13.123,350 Ha. Untuk jumlah prasarana Irigasi tidak banyak mengalami perubahan karena arah kebijakan pengelolaan irigasi masih untuk membiayai operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang ada sudah untuk dimaksimalkan. Sementara kondisi prasarana irigasi rata-rata 50 % masih dalam kondisi baik.


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42

Tabel 2.29. Jumlah Prasarana Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Kondisi Jenis Satuan Jumlah Baik Rusak Waduk/Embung Buah ……… ……… ……… Bendung Buah ……… ……… ……… Saluran Primer Meter ……… ……… ……… Saluran Sekunder Meter ……… ……… ……… Saluran Pembawa Meter ……… ……… ……… Jalan inspeksi Meter ……… ……… ……… Pintu air Buah ……… ……… ……… Saluran Suplesi Meter ……… ……… ……… Bangunan air Buah ……… ……… ……… Embung rakyat Buah ……… ……… ……… Bendung rakyat Buah ……… ……… ………

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No.7 Tahun 2011, tujuan penataan ruang di Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, penjabaran tata ruang diwujudkan dalam bentuk struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang merupakan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya, sedangkan kawasan strategis adalah kawasan yang memilik arti strategis baik dari sudut kepentingan ekonomi,

43


daya dukung lingkungan hidup atau sosial budaya yang penataannya diprioritaskan. Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kabupaten diperlukan rencana rinci ruang berupa rencana detail tata ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Tabel 2.30. Status Rencana Rinci di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 Fungsi Kawasan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kawasan

Perko taan

Praya √ Kopang √ Mujur √ Sengkol √ Puyung √ Mantang √ Janapria √ Selong Belanak Dsk √ Kuta Dsk Sade Dsk Agropolitan Aik Meneng Minapolitan Gerupuk & Awang 13 Benang Stokel & Benang Kelambu 14 TN. Gn. Rinjani 15 Batujai dan Pengga 16 Situs Batu Rijang Dsk 17 Makam Srewe Dsk 18 Makam Ketak Dsk 19 Situs Langko Dsk Jumlah *KSK: Kawasan Strategis Kabupaten Sumber: Bappeda Lombok Tengah, 2015

KSK Ekono mi √

KSK LH

Status Rencana Rinci KSK Sobud

Belum

√ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √

√

√ √

√ √ √ √ √ √ 14

√ √ √ √

Proses

Perda

√ √ √ √ √

5

0

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) memberikan dampak pertumbuhan pembangunan semakin pesat, yang tentunya akan meningkatkan permintaan akan penyediaan perumahan. Meningkatnya permintaan akan perumahan akan menimbulkan efek terhadap perumbahan pola guna lahan yang sebelumnya berupa pertanian menjadi kawasan terbangun. Pengembangan perumahan yang pesat dengan tidak


44

mengacu pada perencanaan tata ruang yang ada akan mengakibatkan timbulnya kawasan kumuh baru. Khusus untuk perkotaan Praya yang memiliki fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih lengkap menjadi daya tarik untuk pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan ini. Perkembangan pengembangan izin untuk perumahan baru di Lombok Tengah per-Tahunnya dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.31. Jumlah Izin Pengembang Perumahan Baru pertahun di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 - 2015 No Tahun Jumlah 1 2011 11 2 2012 12 3 2013 8 4 2014 5 5 2015 ……………….

Sumber. Bappeda Lombok Tengah, 2014

Dari Tabel diatas dapat dilihat adanya pengajuan izin untuk perumahan baru setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan adanya penetapan fungsi-fungsi kawasan yang lebih tegas seperti penetapan kawasan untuk zona perumahan, pertokoan, industri, perdagangan dan Jasa

sehigga arah dan pola pengembangan penataan ruang bisa

terkontrol dengan baik. Untuk kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari BPMD Provinsi, pada tahun 2010 berjumlah 74. 324 buah. Adapun penanganan untuk RTLH ini bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Sampai dengan Tahun 2014 jumlah RTLH di Lombok Tengah berjumlah 70.804 buah. Kondisi RTLH dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

45


Tabel 2.32. Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah RTLH

Penanganan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

74,324 74,324 74,224 73,509 71,694 …..

0 100 715 1815 890 …..

Jumlah yang belum ditangani 74,324 74,224 73,509 71,694 70,804 …..

Sumber: BPMD Provinsi 2013, PU &ESDM 2014 o Data sanitasi (kepemilikan jamban /wc) Data sekunder dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat kepemilikan jamban keluarga dari 139 desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah ada 7 desa/kelurahan yang sudah ODF (Open Defecation Free) atau sudah tidak buang air sembarangan yang sudah memiliki akses jamban yaitu Kelurahan Praya, Kelurahan Semayan, Kelurahan Prapen, Desa Gemel, Desa Segala Anyar, Desa Sukaraje, dan Desa Perine. Permasalahannya tidak semua jamban yang dikategorikan sebagai jamban sehat, terutama dari aspek pemeliharaan, penggunaan material, kelayakan jaringan pipa septic tank, dan bak penampung. Sistem pengelolaan terpusat belum dilakukan, daerah ini belum memiliki IPLT. Pengosongan septic tank atau pengangkutan akhir masih jarang dilakukan, jika bak penampung tinja penuh biasanya penduduk cukup merelokasi pada lokasi lain sekitar tempat yang ada, usaha penyedotan tinja baru ada 2 unit, 1 unit merupakan usaha swasta dan 1 unit di bawah kelola Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah. o Layanan Persampahan Pengelolaan kegiatan persampahan di Kabupaten Lombok Tengah,

khususnya

pada

kawasan

perkotaan

saat

ini


46

diselenggarakan dan dilaksanakan oleh UPT Kebersihan Kota Praya. Pelayanan persampahan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini relatif lebih rendah, hal ini dilihat dari luas layanan kebersihan yang hanya mencakup 12 kelurahan sedangkan yang bisa terlayani hanya 5 kelurahan dengan prosentase cakupan untuk tahun 2008 sebesar 36,48% terhadap jumlah penduduk terlayani persampahan dan tahun 2010 sebesar 39,96% terhadap jumlah penduduk yang terlayani persampahan. Sedangkan untuk daerah/kecamatan yang berada di luar Kota Praya, baru dapat terlayani sebagian kecil saja, bahkan ada daerah yang belum sama sekali tersentuh pelayanan. Untuk saat ini, memang kondisi sistem pengelolaan persampahan di TPA masih secara open dumping, namun pada Tahun 2015 Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki TPA yang berlokasi di Desa Pengengat, dimana pengelolaannya secara Sanitary Landfill, dan akan mulai beroperasional di akhir Tahun 2015. Adapun sarana prasarana persampahan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.33. Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012

Sarana Prasarana

Jumlah 13 11 6

TPS Gerobak sampah Container

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah, 2012

o Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Kondisi umum penanganan limbah rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah adalah mempergunakan sistem setempat (onsite system) berupa cubluk dan septic tank. Penggunaan

cubluk

ternyata

masih

mendominasi

sistem

penanganan limbah manusia terutama di sepanjang sungai dan

47


daerah pantai (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah, 2012). Tangki septik yang dibuat oleh masyarakat sebagian besar berumur 1-5 tahun (42,6%), sisanya (berumur lebih dari 10 tahun) mencapai 16,9%. Sampai saat ini Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa IPLT, namun pada beberapa lokasi sudah dibangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Sanimas untuk melayani kawasan pemukiman maupun industri rumah tangga namun tingkat penggunaannya masih sangat rendah. Hasil study EHRA tahun 2012 (Buku Putih Sanitasi, Kabupaten Lombok Tengah, 2012) menunjukkan bahwa sistem pengolahan air limbah rumah tangga masyarakat masih dilakukan melalui saluran terbuka sebesar 35,93%, ke sungai 22,3% dan ke jalanan 14,8%. Persentase masyarakat yang menggunakan Instalasi Pembuangan

Air

Limbah

(IPAL)

Sanimas

sebagai

saluran

pembuangan air limbah rumah tangga baru mencapai sebesar 0,26% (Gambar 2.2). Gambar 2.2 Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga

Sumber: (Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Lombok Tengah, 2012)

5. Sosial Untuk melakukan analisis terhadap kinerja di bidang sosial maka perlu melihat pada indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan

48


sosial terutama pada indikator anak terlantar,

anak jalanan,

penyandang cacat dan fakir miskin. Oleh karena itu maka perlu ditampilkan data-data terkait dengan indikator-indikator tersebut sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.34. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 Anak terlantar (jiwa)

Anak Jalanan (jiwa)

Penyandang Cacat (jiwa)

…….

…….

Praya Tengah

…….

…….

…….

…….

Praya Timur

…….

…….

…….

…….

Praya Barat

…….

…….

…….

…….

Praya Barat Daya Pujut

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Janapria

…….

…….

…….

…….

Kopang

…….

…….

…….

…….

Batukliang Utara Batukliang

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Pringgarata

…….

…….

…….

…….

Jonggat

…….

…….

…….

…….

JUMLAH

…….

…….

…….

…….

Kecamatan Praya

…….

Fakir miskin (KK) …….

Sumber : Dinas Sostektrans Kab. Lombok Tengah, 2015

Dengan melihat pada tabel di atas, maka diperlukan kerja keras untuk mengurangi besaran angka-angka pada setiap indikator terutama pada pengurangan jumlah fakir miskin (KK) dan anak terlantar. Sedangkan untuk penanganan penyandang cacat dan anak jalanan dapat diatasi dengan mendorong kinerja pada

49


sektor-sektor

lain

seperti

kesehatan

dan

kesejahteraan

ekonomi.  Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat kesempatan kerja (TKK). Pada Tahun 2011 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 66,21 % dengan Tingkat kesempatan kerja sebesar 94,06%. Angkatan kerja yang mendapatkan kesempatan kerja pada Tahun 2011 masih didominasi sektor pertanian sebesar 59,12%; sektor industri sebesar 12,87%; sektor perdagangan sebesar 11,10%; sektor jasa sebesar 8,20% dan sektor lainnya sebesar 8,7%. Tabel 2.35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 - 2014 Tahun

TPAK

TKK

2008

73,80

94,43

2009

74,78

94,78

2011

75,2

94,06

2012

72,4

Na

2013

75,8

Na

2014

71,8

…….

Sumber : Nusa Tenggara Barat dalam Angka, Tahun 2013

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya, walaupun setiap tahunnya kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB mengalami penurunan. Hal ini terlihat


50

dari distribusi prosentase PDRB berdasarkan lapangan usaha (harga konstan) dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Lombok Tengah sehingga tingkat serapan tenaga pada sektor tersebut cukup besar selain itu ketersediaan SDM tenaga kerja produktif masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikannya yang masih setara dengan tingkat SD/MI.

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber :

Tabel 2.36. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 -2015 Tingkat Pendidikan Jumlah SD SLTP SLTA Diploma Sarjana 10.716 431 959 525 2.941 15.572 14.523 303 861 352 628 16.667 12.996 335 451 129 159 14.070 6.380 626 446 480 387 8.569 5.784 939 654 381 730 8.488 6.200 1.505 1.170 449 196 9.520 ….. ….. …… …… ……. …… Lombok Tengah Dalam Angka, Tahun 2013; dan Disostektrans, Tahun 2015

Pencari kerja di Kabupaten Lombok Tengah jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan maka masih didominasi oleh lulusan SD diikuti oleh SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Hal ini menunjukan bahwa kualitas pencari kerja dari Kabupaten Lombok Tengah masih belum memadai, terutama jika melihat tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi SLTA atau lebih tinggi.

51


Tabel 2.37. Data Penempatan Tenaga Antar Kerja Negara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 No 1 2

Negara Tujuan

3

Malaysia Uni Emirat Arab Oman

4

Lk 8.483 1

2011 Pr 202 223

Total 8.685 224

Lk 5.430 0

2012 Pr 93 344

Tahun

Total 5.523 344

Lk 4.072 0

2013 Pr 5 575

Total 4.077 575

Lk 1.841 0

2014 Pr 10 20

Total 1.851 20

Lk

2015 Pr

Tota

4

5

9

0

98

98

2

260

262

3

216

219

……

……

……

Qatar

1

27

28

0

306

306

0

139

139

0

25

25

……

……

……

5

Taiwan

14

14

28

9

97

106

7

126

133

7

68

75

……

……

……

6

Syria

0

41

41

0

2

2

0

0

0

0

0

0

……

……

……

7

Singapura

0

46

46

0

61

61

0

57

57

0

40

40

……

……

……

8

5

0

5

0

2

2

0

0

0

3

0

3

……

……

……

83

2.554

2.637

0

0

0

4

45

49

2

12

14

……

……

……

10

Brunai Darusalam Saudi Arabia Hongkong

0

16

16

0

0

0

0

74

74

0

40

40

……

……

……

11

Bahrain

0

0

0

0

94

94

0

76

76

0

4

4

……

……

……

12

Abudabi

0

0

0

0

103

103

0

196

196

0

6

6

……

……

……

13

Kuwait

0

0

0

0

0

0

5

5

10

0

0

0

……

……

……

8.591

3.128

5.430

1.209

4.088

1.558

1.849

441

……

……

……

9

Total

Sumber : Disostektrans Kab.Lombok Tengah, 2014

Kalau melihat pada data di atas, penempatan tenaga kerja di luar negeri masih didominasi dengan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia dan Saudari Arabia. Sedangkan jumlah yang ditempatkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 2. Pemberdayaan Perempuan Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio partisipasi murid perempuan SD, rasio partisipasi murid perempuan SMP, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor pertanian,

proporsi

lurah/kepala

desa

perempuan,

peresentase

camat

perempuan, proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah, persentase perempuan sebagai pengurus partai politik, persentase perempuan sebagai pengurus Organisasi Sosial dan persentase KB perempuan dibanding pria.

52


Rasio partisipasi murid perempuan SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah sudah mencapai diatas 90%. Rasio partisipasi murid perempuan SD dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan hingga mencapai 98,96%, begitu juga halnya dengan rasio murid perempuan SMP mengalami penurunan dari 100,87% tahun 2013 menjadi 97,00 % tahun 2014. Indikator lainnya yaitu kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor pertanian, mengalami penurunan dari 51,80 % tahun 2010-2013 menjadi 31,82% tahuh 2014. Sedangkan tingkat partisipasi perempuan dalam pengurusan partai politik dan ORSOS cenderung stabil. Keterlibatan perempuan sebagai pengurus partai politik masih sekitar 8% dan sebagai pengurus ORSOS mencapai 36,05%. Persentase peserta KB perempuan di banding pria mengalami peningkatan menjadi 97,41 % tahun 2014. Ini artinya jumlah pria yang menggunakan alat kontrasepsi belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini karena proporsi peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tidak sebanding dengan tingkat partisipasi KB pria. Di samping itu jenis alat / obat kontrasepsi bagi pria terbatas pada kondom dan Medis Operatif Pria (MOP). Tabel 2.38. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2015 Tahun No. Indikator 2010 2011 2012 2013 1. Rasio Partisipasi Murid Perempuan 98,20 98,24 99,06 98,96 SD 2. Rasio Partisipasi Murid Perempuan 98,00 98,07 99,01 100,87 SMP 3. Kontribusi Perempuan Dalam 51,80 51,80 51,80 51,80 Pekerjaan Upahan Sektor Pertanian 4. Proporsi Lurah / Kepala Desa 1 0 0,71 0,00 Perempuan 5. Persentase Camat 8,30 8,30 8,30 8,30 perempuan 6. Proporsi Pejabat 44,75 44,75 18,89 17,46 Perempuan di

2014

2015

93,74

…..

97,00

…..

31,82

…..

0,00

…..

8,30

…..

17,68

…..

53


No. 7.

8.

9.

Indikator Lingkungan Pemda Persentase Perempuan Sebagai Pengurus Partai Politik Persentase Perempuan Sebagai Pengurus OSIS Persentase Peserta KB Perempuan di banding Pria

2010

2011

Tahun 2012 2013

30,00

30,00

6,66

8,88

8,00

…..

30,00

30,00

31,00

36,05

36,05

…..

94,95

97,7

97,40

97,29

97,41

…..

2014

2015

Sumber : Capaian Target Indikator MDGs, Tahun 2015

3. Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai daerah agraris adalah termasuk daerah penghasil bahan pangan yang cukup beragam dalam bentuk hasil produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan. Secara umum terjadi peningkatan hasil produksi pertanian selama empat tahun terakhir (2010-2013). Produksi padi pada tahun 2013 mengalami surplus bila dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Lombok Tengah. Surplus beras tahun 2013 berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan dibandingkan dengan tingkat konsumsi berdasarkan data Susenas BPS (2013) mencapai sekitar 138.312 Ton. Sebagian surplus beras tersebut tersimpan sebagai cadangan pangan di lumbung-lumbung pangan dan rumah penduduk dan sebagian lainnya untuk mensuplai kebutuhan beras daerah lain, baik di wilayah Provinsi NTB maupun provinsi tetangga seperti NTT, Bali dan sebagainya.

54


Tabel 2.39. Data Surplus Beras Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2015 No

Tahun

Surplus Beras (Ton)

1

2010

84.553

2

2011

122.121

3

2012

119.337

4

2013

112.079

5

2014

………

6

2015

………

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lombok Tengah, BKP3, 2015

Untuk perkembangan konsumsi dan persentase konsumsi energi (AKG/E), konsumsi dan persentase kontribusi protein yang dicapai selama kurun waktu 2009-2014, menunjukkan perkembangan yang baik dimana konsumsi energi meningkat 559 kkl/kapita/hari atau 19,52% AKG/E, dan konsumsi protein meningkat rata-rata sebesar 23,2 gram/kapita/hari atau 25,61% AKG/P sedangkan perkembangan skor PPH menunjukkan adanya peningkatan yang positif tiap tahunnya yaitu rata-rata sebesar 1,53%. Konsumsi energi masyarakat Lombok Tengah berada diatas rata-rata konsumsi ideal yang telah ditetapkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII Tahun 2014 sebesar 2.000 kkal/kap/hr, sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah konsumsi energi (kkal/kap/hr) adalah sebesar 2.863 pada Tahun 2014. Setiap tahun terus terjadi peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40. No. 1. 2.

Komponen Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr) % Konsumsi Energi (AKG/E)

Capaian PPH Lombok Tengah 2009

2010

2.255,10 2.231,90 112,8

111,6

2011

2012

2013

2014

2015

2.209,00

2.246

2.304

2.863

110,4

112,3

115,2

143,2 ……

……


3. 4. 5.

Konsumsi Protein (gr/kap/hr % Konsumsi Protein AKG/P Skor PPH

55

58,5

60,7

62,8

65,7

67,4

90,6 ……

112

116,7

120,7

126,3

129,6

174,3 ……

70,5

73,1

75,8

81

83,5

84,8 ……

Perkembangan Capaian PPH Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : BKP3 Kab. Lombok Tengah, 2015

Untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan di masing-masing desa di Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan pedesaan tidak lepas dari adanya kelembagaan lumbung pangan desa yang dapat menampung hasil panen sebelum dijual ke pasaran. Untuk itu pengembangan lumbung pangan desa melalui pembangunan gudang lumbung pangan desa terus ditingkatkan setiap tahun dalam rangka terwujudnya desa mandiri pangan. Adapun jumlah perkembangan lumbung pangan desa di Kabupaten Lombok Tengah dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.41. Data Perkembangan Jumlah Lumbung Pangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun

Jumlah Lumbung Pangan Desa

2011 2012 2013 2014 2015

39 41 52 58 ……….

Sumber : BKP3 Kabupaten Lombok Tengah, 2015

4. Pertanahan Kewenangan pertanahan masih ditangani oleh pusat meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa pertanahan menjadi urusan daerah. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah urusan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu maka Pemerintah Daerah harus pula menyediakan pelayanan di bidang pertanahan. Dalam periode

56


4 (empat) tahun terkahir dapat disampaikan data pelayanan tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut.

Jumlah Bid.Seluruh nya 302.100

Tabel 2.42. Data Bidang Tanah Belum & Sudah Terdaftar di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015

Bidang Tanah Sudah Terdaftar sejak th.1960 2015 2011 2012 2013 2014 95.705

98.455

101.697

105.978

…………

Bidang Tanah Belum Terdaftar sejak th.1960 2015 2011 2012 2013 2014

206.395

203.645

200.745

196.464

…………

Sumber: BPN Kabupaten Lombok Tengah, 2015

Tahun

Hak Milik

Kegia tan

Jumla h

2010

Entry

Luas (m2)

Tabel 2.43. Data Rekapitulasi Buku Tanah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014

Hak Guna

Hak Guna

Usaha

Bangunan

Hak Pakai

Hak Pengelolaan

Hak Wakaf

Total

Juml

Luas

Juml

Luas

Juml

Luas

Juml

Luas

Juml

Luas

Jumla

ah

(m2)

ah

(m2)

ah

(m2)

ah

(m2)

ah

(m2)

h

Luas (m2)

579

1.899.133

0

0

3

30.825

0

0

5

661.686

0

0

587

2.591.644

9

73.480

0

0

1

18.337

0

0

0

0

0

0

10

91.817

2.536

4.056.965

0

0

33

65.627

0

0

0

0

0

0

2.569

4.122.592

83

165.374

0

0

8

3.533

0

0

0

0

0

0

91

168.907

424

868.802

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

425

868.802

3.130

8.637.080

0

0

68

635.785

1

1.500

0

0

0

0

3.199

9.274.365

58

75.854

0

0

0

0

1

3.687

0

0

0

0

59

79.541

4.114

10.297.756

0

0

25

219.435

142

10.637.

0

0

0

0

4.281

21.155.07

Data 2010

Prose s Berka s

2011

Entry Data

2011

Prose s Berka s

2012

Entry Data

2012

Prose s Berka s

2013

Entry Data

2013

Prose s

886

7

57


Tahun

Hak Milik

Kegia tan

Jumla h

Luas (m2)

Hak Guna

Hak Guna

Usaha

Bangunan

Hak Pakai

Hak Pengelolaan

Hak Wakaf

Total

Juml

Luas

Juml

Luas

Juml

Luas

Juml

Luas

Juml

Luas

Jumla

ah

(m2)

ah

(m2)

ah

(m2)

ah

(m2)

ah

(m2)

h

0

0

2

20.431

5

1.748.8

0

0

0

0

146

2.109.701

…

……..

……

…

……..

……..

Luas (m2)

Berka s 2014

Prose

139

340.425

s

45

Berka s 2015

……..

……..

……..

…

……..

…

……..

…

……..

Sumber: BPN Kabupaten Lombok Tengah, 2014

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa pelayanan dalam bidang pertanahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk pendaftaran tanah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 95.705 bidang tanah meningkat cukup signifikan hingga tahun 2014 menjadi 105.978 bidang tanah. Sedangkan yang masih dalam proses pemberkasan berdasarkan luasan tanah pada tahun 2010 seluas 91.817 m 2 dan di tahun 2014 seluas 2.109.701 m2, proses pemberkasan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu seluas 21.155.077 m2. 5. Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari 5 (lima) prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dan mencakup 2

fokus

pembangunan yaitu pencapaian MDGs (kesehatan masyarakat dan lingkungan) dan peningkatan kualitas infrastruktur di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan Undang–Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sejalan dengan agenda Nawacita yang III adalah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik dan sub agenda yaitu Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan


58

Hidup dan Pengelolaan Bencana maka Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan suatu yang wajib dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan dan lingkungan hidup selalu dikaitkan dengan pencemaran lingkungan baik di darat, udara maupun di air. Indikator pencemaran dan kerusakan lingkungan dinilai apakah tercemar berat, sedang dan ringan. Kegiatan pengendalian terhadap Pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara pemantauan dan pengujian terhadap sumber daya air terutama di bagian hulu dari sistem distribusi air yaitu Bendungan/ DAM dan Sungai. Pengujian dan Pemantauan Air dilakukan di 9 (sembilan) lokasi sample dari 46 (empat puluh enam) sungai yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Sungai Leneng, Sungai Surabaya, Sungai Manhal, sungai Puyung, Sungai Srigangga, Dam Batujai, Sungai Kraning, Sungai Semparu dan Bendungan Muncan. Tabel 2.44. Tingkat Pencemaran Microbiology di 9 Lokasi Sungai di Kab. Lombok Tengah (standar baku mutu 5000) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (mpn/100 (mpn/100 (mpn/100 (mpn/100 (mpn/100 (mpn/100 ltr) ltr) ltr) ltr) ltr) ltr) 270.000 240.000 140.000 16.000 17.000 …….. 270.000 240.000 515.000 17.000 17.000 …….. 270.000 240.000 240.000 12.500 9.000 …….. 270.000 240.000 240.000 146.000 12.000 …….. 270.000 240.000 294.000 7.500 11.000 …….. 270.000 240.000 51.000 11.000 …….. 19.000 11.000 …….. 105.000 49.000 …….. …….. 71.000 46.000

Sungai Leneng Sungai Surabaya Sungai Manhal Sungai Puyung Sungai Srigangga Dam Batujai Sungai Kraning Sungai Semparu Bendungan Muncan Sumber: KLH Lombok Tengah, 2015

Dari tabel diatas berdasarkan Kelas Baku Mutu II berdasarkan PP. 82 Tahun 2001 maka terjadi Trend penurunan pencemaran di lokasi uji sample. Hal ini disebabkan semakin sadarnya masyarakat tidak membuang kotoran secara langsung di sungai, masyarakat sudah banyak memiliki MCK sendiri di masing-

59


masing rumah, adanya intervensi kegiatan yang berikatan dengan kesehatan lingkungan seperti pembuatan drainase, mck, biogas dan lain-lain. Pemenuhan Baku Mutu Air ini sangat diperlukan hal ini karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. Untuk kuantitas sumber daya air di Kabupaten Lombok Tengah secara umum masih dapat dikatakan ketersediannya masih mencukupi kebutuhan, Saat ini Kabupaten Lombok Tengah memiliki 46 sungai. Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki 60 embung dan dua bendungan besar yaitu :  Bendungan Batujai yang luasnya mencapai 300 ha mempunyai fungsi dan manfaat antara lain : irigasi lahan pertanian seluas 2.426 ha, pengendali

banjir,

penyediaan

air

minum,

pembangkit

listrik

microhydro, perikanan darat dan pariwisata;  Bendungan Pengga yang luasnya mencapai 500 ha mempunyai fungsi dan manfaat antara lain : irigasi lahan pertanian seluas 3.585 ha, pengendali banjir, pembangkit listrik microhydro, penyediaan air baku penduduk sekitar, perikanan darat dan pariwisata; Sungai di Kabupaten Lombok Tengah dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air irigasi pertanian. Di lain pihak sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai badan air penerima limbah dari kegiatan industri ataupun kegiatan domestik yang berpotensi untuk menurunkan kualitas dari badan air tersebut. Selain Pemenuhan Baku Mutu Air juga dilakukan Kegiatan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup seperti nampak pada tabel dibawah ini : Tabel 2.45. Data Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Uraian Laporan Kasus Lingkungan Hidup Sumber : KLH, 2015

2010 3

2011 3

Tahun/ Kasus 2012 2013 8 7

2014 9

2015 ….


60

Dari Tabel diatas Kasus Lingkungan hidup semakin meningkat dengan seiring dengan pembangunan dan beragamnya jenis usaha di masyarkat. Dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 kasus yang banyak dilaporkan dan diselesaikan adalah pencemaran limbah pengolahan puyak emas, hal ini karena ditahun-tahun tersebut sedang maraknya explorasi emas secara tradisional di daerah Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2013 laporan yang muncul sebagian besar dari Tambang Liar dengan galian C, dan di tahun 2014 sebagian besar dari Penambangan Liar dan Kebocoran IPAL Komunal. 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Penduduk ber – KTP Untuk mengukur pelayanan kependudukan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat, perlu dilihat berapa jumlah penduduk yang ber-KTP. Pemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan. Pada tahun 2011 Kabupaten Lombok Tengah telah menerbitkan KTP dengan Sistem SIAK. Dengan sistem ini, nomor induk kependudukan berlaku secara nasional sehingga

apabila

seorang penduduk yang sudah memiliki KTP yang diterbitkan oleh suatu Kabupaten/kota akan terdeteksi dan sistem tidak akan memproses apabila yang bersangkutan ingin memiliki KTP Kabupaten Lombok Tengah tanpa mencabut KTP yang sudah dimiliki. Penerbitan KTP dengan sistim SIAK ini dilaksanakan melalui penerapan e-KTP sesuai arahan dari pemerintah pusat. Proses perekaman data melalui e-KTP sudah berlangsung sejak akhir tahun 2011 yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26


61

Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka mulai tahun 2014

dilakanakan

konsolidasi

data

secara

nasional

yang

dilaksanakan setiap enam bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember dalam rangka untuk membersihkan atau mengupdate data hasi perekaman e-KTP yang telah dilaksanakan oleh masingmasing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dari hasil konsolidasi data tersebut ternyata didapatkan hasil bahwa data penduduk di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan dimana data terakhir tahun 2013 hasil perekaman elektronik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1.173.149 sedangkan konsolidasi data yang dilaksanakan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah menjadi 1.027.883. Penurunan data jumlah penduduk tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu adanya mutasi penduduk keluar daerah sehingga otomatis database yang tercatat di Kabupaten Lombok Tengah terhapus, adanya double entry (ganda) dan terjadi kekeliruan data sehingga menyebabkan data yang keliru terhapus. Tabel 2.46. Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014 Penduduk Jumlah Persentase Tahun Yang sudah Penduduk Wajib KTP yang punya punya KTP KTP 2008 894.535 491.993 326.830 66,43 2009 927.344 642.969 356.245 55,41 2010 974.176 716.124 459.866 64,22 2011 1.101.092 818.024 566.549 69,26 2012 1.188.508 870.381 638.951 73,41 2013 1.173.149 861.758 656.006 87,17 2014 1.027.883 760.404 599.464 67.48 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. Lombok Tengah, 2015

Berdasarkan Pasal 10 Perpres 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009


62

tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional disebutkan bahwa untuk KTP Non elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP elektronik sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014, maka penerapan penuh berlakunya e- KTP berlaku sejak Januari 2015. o Persentase penduduk ber Akta kelahiran Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta kelahiran. Akta ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk yang lahir di kabupaten Lombok Tengah maupun yang lahir diluar Kabupaten Lombok Tengah tetapi domisili orang tua di Kabupaten Lombok Tengah. Tabel 2.47. Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 - 2015 Tahun

Jumlah Penduduk

Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran

% Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

894.535 927.344 974.176 1.101.092 1.188.508 1.173.149 1.027.883 1.043.863

264.358 292.651 385.076 401.363 482.921 523.777 559.331 590.226

29,55 31,56 34,97 36,45 40,63 44,65 54.42 56,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Kab. Lombok Tengah, 2015

Kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat tetapi secara keseluruhan masih rendah. Masih rendahnya penduduk yang memiliki Akta Kelahiran ini karena mutasi penduduk yang cukup tinggi dimana tidak seluruh


63

penduduk Lombok Tengah dilahirkan seluruhnya di Lombok Tengah serta penduduk yang telah berusia lanjut yang belum memiliki Akta Kelahiran. Untuk pencatatan kelahiran seseorang sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya adalah berdasarkan “asas peristiwa” sehingga penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang melahirkan di luar Lombok Tengah maka pencatatan kelahirannya di luar Kabupaten Lombok Tengah (tempat kelahiran anak). Tetapi pada tahun 2014 ketentuan tersebut telah berubah dimana penerbitan atau pembuatan akte kelahiran anak bisa dilaksanakan di tempat domisili orang tua. Masih

rendahnya

kepemilikan

akte

kelahiran

juga

disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kelahiran masih rendah dimana masyarakat hanya mengurus atau membuat akte kelahiran kalau dokumen tersebut dibutuhkan, disamping itu juga karena pelayanan pembuatan akte kelahiran hanya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombom Tengah, tidak bisa dilakukan melalui Kecamatan seperti pelayanan pembuatan KTP maupun Kartu Keluarga. Penduduk yang memiliki Kartu keluarga Untuk mengetahui berapa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Lombok Tengah maka dilakukan registrasi dengan menerbitkan Kartu Keluarga (KK). Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, sehingga kartu keluarga juga banyak digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus berbagai dokumen lainnya.

64


Tabel 2.48. Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2015 Penduduk Jumlah Tahun Yang sudah % yang punya Penduduk Jumlah KK punya KK KK 2011 1.101.092 337.580 323.523 2012 1.188.508 367.754 239.218 2013 1.173.149 366.101 296.086 2014 1.027.883 306.752 238.608 2015** 1.043.863 331.599 245.121 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

95.83 65.05 80.87 77.79 73,92

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tabel 2.49. Jumlah BUMDES, Pasar Desa, dan Lembaga Desa Kabupaten Lombok Tengah tahun 2008 – 2015 Pasar Desa Bumdes (unit) Lembaga (unit) (unit) 30 0 9 30 0 9 30 2 9 30 3 9 30 4 9 30 8 9 30 8 …… 45 11 ……

Sumber : BPMD Kab. Lombok Tengah, 2014

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa. Pelimpahan kewenangan itu merupakan bagian dari pemberdayaan terhadap aparat yang ada di desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah kabupaten menyalurkan alokasi dana desa (ADD) setiap tahunnya sebagai bagian dari pelimpahan tersebut.

65


Jumlah Pemerintah desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 139 desa/kelurahan. Pada tahun 2010 jumlah Alokasi

Dana

Desa

(ADD)

yang

dikucurkan

sebesar

Rp

18.606.985.176,11. Jumlah ini meningkat 10,74% pada tahun 2011 menjadi Rp 20,606,985,176.11. Realisasi tahun 2013 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) meningkat dari tahun 2012 yaitu menjadi 21.901.985.176,11 dari semula Rp 20,606,985,176.11. Bantuan keuangan lainnya untuk desa juga bertambah 25,22% sehingga total dana yang dicairkan tahun 2013 baik dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan lainnya menjadi sebesar Rp 38.201.585.176,11 lebih banyak

dibandingkan

dari

tahun

sebelumnya

sebesar

Rp

37,151,585,176.11. Tabel 2.50. Realisasi ADD dan Bantuan Keuangan untuk Desa Bantuan Besaran ADD No Tahun Keuangan Total (Rp) (Rp) Lainnya (Rp) 1

2010

18.606.985.176,11

9.433.800.000,- 28.040.785.176,11

2

2011

20.606.985.176,11

9.060.200.000,- 29.667.185.176,11

3

2012

20.606.985.176,11 16.544.600.000,- 37.151.585.176,11

4

2013

21.901.985.176,11 16.299.600.000,- 38.201.585.176,11

5

2014

22.743.185.176,00 17.999.400.000,- 40,742,585,176.00

6

2015 (KUA)

22.176.152.000,00

19.180.400,- 22,195,332,400.00

Sumber : Capaian Kinerja Pembangunan Tiga Tahun Lombok Tengah Bersatu, 2013

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hasil pendataan keluarga tahun 2014 yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 118.427 keluarga pada tahun 2009 menjadi 110.816 pada tahun 2014. Sedangkan keluarga sejahtera I dan keluarga


66

sejahtera II mengalami peningkatan masing-masing 92.447 dan 47.847 keluarga pada tahun 2009 menjadi 118.229 dan 78.312 keluarga pada tahun 2014, demikian pula halnya dengan keluarga sejatera III yang juga mengalami peningkatan sejak

tahun 2009.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya

peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini salah satunya terjadi karena pengembangan usaha ekonomi mikro di tingkat masyarakat melalui beberapa program seperti pembinaan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), penguatan jaringan kerja sama dengan stakeholder terkait seperti lembaga perbankan, koperasi, PNPM-MP serta pihak terkait lainnya. Data tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat pada tabel 2.50 di bawah ini. Tabel 2.51. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009-2015 Tahun

PKS

KS-I

KS-II

KS-III

KS-III+

2009

118.427

92.447

47.847

22.483

251

2010

118.386

95.357

50.680

25.146

264

2011

120.140

109.532

59.491

27.026

305

2012

117.214

110.355

63.494

31.398

222

2013

115.419

113.502

71.666

31.902

224

2014

110.816

118.299

78.312

33.848

335

2015

…..

…..

…..

…..

…..

Sumber : BPPKB Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Jumlah akseptor aktif di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan, dari 122.015 tahun 2008 menjadi 162.402 tahun 2014. Hal ini karena meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi, tingkat ketersediaan alat kontraspesi bagi


67

masyarakat sudah mencukupi, akses masyarakat terhadap layanan KB sudah cukup baik, sarana prasarana maupun ketersediaan tenaga pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat cukup memadai, peran serta kader KB di tingkat masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelayanan KB sudah cukup optimal serta tingkat koordiansi antar dinas/instansi serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana sudah berjalan secara optimal. Tingkat jumlah PUS dan akseptor aktif dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2. 52. Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008-2015 Tahun

Pasangan Usia Subur

Akseptor Aktif

% Akseptor Aktif Terhadap PUS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

185,330 185,326 195,407 195,407 213,190 224.889 228.615 ……

122,015 130,479 137,612 143,554 156,299 159.242 162.402 ……

65.84 70.41 72.29 73.46 73.31 70,81 71,03 ……

Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka,2015

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini karena meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi mengenasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan pengetahuan ini salah satunya karena sosialisasi dan promosi yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disamping itu meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga berdampak pada meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan meningkatnya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga.


68

Tabel 2.53. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 Jumlah Kasus Jumlah Jumlah Kekerasan Jumlah Kasus Kasus Kasus Terhadap Kekerasan Kekerasan Tahun Kekerasan Perempuan Terhadap Terhadap Terhadap yang Anak Anak yang Perempuan tertangani tertangani 16 16 2011 59 59 5 5 2012 19 19 30 30 2013 88 88 29 29 2014 76 76 …. …. 2015 …. …. Sumber : BPPKB Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

9. Perhubungan a. Kondisi Moda Transportasi Penggunaan moda transportasi di Kabupaten Lombok Tengah dalam 3 tahun terakhir ini lebih dominan pada moda transportasi untuk pribadi dibandingkan moda transportasi umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya penurunan jumlah mobil penumpang umum rata-rata 5% pertahun dari total jumlah tahun yang bersangkutan (sumber; Dinas Perhubungan, 2014). Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi dari rumah menuju tempat kerja/usaha, sekolah dan lain-lain. b. Layanan Jalur/ Trayek Jenis pelayanan angkutan jalur/trayek di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan. Adapun Sasaran penumpang yang dilayani untuk pelajar berseragam sekolah dan penumpang umum. Angkutan kota Praya dan sekitarnya pada Tahun 2015 tarifnya sebesar Rp.1.800; untuk pelajar berseragam dan Rp. 3.000; untuk penumpang umum. Jumlah Trayek untuk Angkutan Perdesaan dari Luar Kota ke Kota/Sebaliknya adalah 14 trayek dimana kondisi layanan jalur/trayek mengalami penurunan.


69

c. Sarana Prasarana Perhubungan Jumlah sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut : 1) Terminal Tipe B sebanyak 1 buah (Terminal Renteng), 2) Tipe C sebanyak 3 buah (Terminal Kopang, Terminal Mujur, dan Terminal Sengkol),3) Shelter 7 buah, 4) Pos jaga sebanyak 15 buah, 5) Mobil penumpang 50 buah, 6) mobil beban/barang sebanyak 3.363 buah, 7) Bus sebanyak 51 buah, 8) sepeda motor sebanyak 27.308 buah 9) kendaraan tidak bermotor/cidomo sebanyak 1.556 buah. dan 10) Trafick Light sebanyak 7 buah. d. Kendaraan Bermotor Pada tahun 2013 kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 3.614 unit yang terdiri dari mobil penumpang, mobil barang dan bus. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada semua jenis baik mobil penumpang, mobil barang, maupun bus. Adanya peningkatan yang cukup signifikan pada mobil barang dapat menjadi indikasi terjadinya peningkatan skala usaha untuk berbagai kegiatan ekonomi. Sedangkan peningkatan yang kecil untuk mobil penumpang dapat memberi gambaran

tentang pemanfaatan mobil

penumpang yang cenderung berkurang seiring dengan

peningkatan

kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Kondisi ini juga tidak terlepas dari makin mudahnya masyarakat untuk memiliki kendaraan terutama roda dua sehingga jumlah orang yang memerlukan mobil penumpang makin hari makin berkurang. e. Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Untuk menilai tingkat ketaatan dalam berlalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah, maka tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu ukuran. Secara umum kecelakaan di jalan diawali pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas sehingga tingkat fatalitas ini dapat menggambarkan tingkat ketaatan.


70

Tabel 2.54. Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2014 Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Meninggal Luka Berat Luka Ringan 2009 76 6 55 2010 59 12 60 2011 59 12 60 2012 73 192 267 2013 57 208 241 2014 108 84 208

Sumber : Polres Lombok Tengah, Tahun 2015

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadikanya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi. Disamping itu masih ada faktor lingkungan serta cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Akan tetapi, faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Untuk itu, guna mengantisipasi kecelakaan pemasangan marka jalan serta rambu-rambu lalu lintas menjadi penting. Rambu-rambu yang telah dipasang di Kabupaten Lombok Tengah hingga tahun 2015 mencapai 2.317 buah dengan perkembangan per-tahun sebagaimana dalam table berikut. Tabel 2.55. Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu/RPPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 No

Tahun

Jumlah

1

2010

639

2

2011

989

3

2012

1.290

4

2013

1.676

5

2014

1.873

6

2015

2.317

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

71


10. Komunikasi dan Informasi Dalam upaya untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi dan informasi, pemerintah telah berupaya untuk membangun kerja sama yang sangat baik dengan investor yang ingin menanamkan modalnya untuk pembangunan Lombok Tengah. Salah satu upaya serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan mempermudah serta mempercepat proses pengurusan ijin bagi kepentingan

dunia usaha

termasuk usaha di bidang komunikasi dan informasi. Dengan adanya daya saing perusahaan pemerintah (Telkom) dengan beberapa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (Provider) jaringan telepon genggam, pelanggan telepon khususnya untuk kebutuhan rumah tangga mengalami fluktuasi kendati telepon genggam relatif lebih mahal daripada telepon konvensional. Namun dengan kelebihannya, yaitu dapat digunakan secara mobile telepon genggam saat ini lebih diminati oleh masyarakat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah Tower/ Menara Telekomunikasi Seluler dari tahun ke tahun. Tabel 2.56. Jumlah Tower/ Menara Telekomunikasi Seluler Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 Tahun

Jumlah

2011 2012 2013 2014 2015

167 179 191 213 ………..

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah, 2015

Fasilitas telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif dan cepat. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan

informasi dapat terlihat dari semakin

berkembangnya usaha di bidang pelayanan informasi. Selain surat kabar,

72


masyarakat Lombok Tengah juga memperoleh informasi dari media eletronik seperti radio, televisi, dan internet. Semakin tingginya teknologi yang dikembangkan oleh provider layanan seluler memungkinkan semua pengguna telepon seleluer untuk mengakses internet secara mandiri. Pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah pelanggan telepon. Tabel 2.57. Jumlah Sambungan Telepon di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 2014 Tahun

Kapasitas

Isi

2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.216 3.136 3.536 1.664 3.664 3.869

2.850 2.837 3.085 3.159 3.123 3.027

Sumber : PT. Telkom Cabang Praya, 2015

Sisa Baik 265 183 338 494 541 480

Rusak 21 116 114 11 0 2

Jumlah prasarana Telkom yang ada di Kabupaten Lombok Tengah meliputi (1) Kantor Telkom sebanyak 2 buah, (2) Warung Telkom sebanyak 25 buah, (3) Telepon Umum sebanyak 13 buah, (4) Telepon Rumah sebanyak 2.332 buah, dan (5) Telepon Flexi dalam jumlah yang cukup banyak. Jumlah prasarana Pos dan Giro di Kabupaten Lombk Tengah adalah sebagai berikut : (1) Kantor Pos dan Giro sebanyak 1 buah, (2) Kantor Pos Kecamatan sebanyak 8 buah, dan (3) Bis Surat sebanyak 25 buah. 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif, terlihat pada tabel berikut ini :


No. A. 1

2

3

4

5 6 7 B.

1 2 3 4

5 6 7

Tabel 2.58. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

Uraian Koperasi primer Jumlah Koperasi Primer - Aktif - Tidak aktif Anggota - Laki-laki - Perempuan Jumlah karyawan koperasi - Laki-laki - Perempuan Jumlah Modal - Modal sendiri (Rp.000) - Modal luar (Rp. 000) Jumlah aset koperasi (Rp.000) Volume usaha (Rp.000) SHU (Rp.000)

73

2011

2012

2013

2014

2015

452 343 109 81.003 58.892 22.111 618 552 66

507 398 109 82.103 57.316 24.787 622 556 66

546 319 227 82.883 61.305 21.578 984 892 92

550 335 215 82.963 60.528 22.435 995 899 96

551 482 69 82.756 60.323 22.433 995 897 98

56.829.812 31.758.741 88.588.553 96.201.983 2.550.179

59.745.325 32.627.790 92.373.115 74.524.616 2.052.031

60.218.536 32.028.970 94.223.100 136.766.363 2.330.789

88.949.298 50.769.352 143.980.311 210.152.057 4.591.358

88.750.328 50.769.351 143.839.355 210.121.377 4.466.028

3 3.376 20

3 3.376 20

3 3.376 20

856.134 422.073 900.741 3.081.210 54.638

2.023.024 474.954 2.147.561 4.519.322 81.687

2.023.024 468.540 2.147.561 4.519.322 81.687

Koperasi sekunder Jumlah koperasi sekunder 2 3 Anggota 57 85 Jumlah karyawan koperasi 18 20 Jumlah Modal - Modal sendiri (Rp.000) 799.634 827.634 - Modal luar (Rp. 000) 225.659 225.659 Jumlah Aset koperasi (Rp.000) 857.841 873.716 Volume usaha (Rp.000) 3.507.326 2.767.060 SHU (Rp.000) 48.500 36.375 Sumber : Dinas Koperindag Kab. Lombok Tengah, 2015

Adapun jenis-jenis koperasi primer yang masih aktif pada tahun 2011-2015 dapat dilihat daam tabel berikut.

74


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tabel 2.59. Jenis-Jenis Koperasi Primer yang Masih Aktif di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 Jenis Koperasi 2011 2012 2013 Koperasi Unit Desa (KUD) 20 20 14 Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) 33 42 24 Kopinkra 10 11 1 Kopte 1 1 Koperasi Pegawai Negeri 50 50 43 Kopkar 7 8 4 Koperasi Angkatan 2 2 2 Koperasi Serba Usaha 110 149 124 Koperasi Pedagang Pasar 4 4 1 Koperasi Simpan Pinjam 6 6 17 Koperasi Wisata 1 1 Koperasi Wanita 22 30 27 Koperasi Pensiunan 2 2 2 Koperasi Pemuda 3 3 3 Kop PKL 1 1 Koperasi Tani 70 68 54 Koperasi Angkutan 1 1 Koperasi Produksi 0 3 Jumlah 343 399 319 Sumber : Dinas Koperindag Kab. Lombok Tengah, 2015

2014 14 27 3

2015 20 50 7

44 4 2 131 1 18

48 5 1 184 1 18

28 2 3

29 2 3

56

111

3 336

3 482

b. Perkembangan Jumlah UMKM Perkembangan data jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.60. Laporan Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 Kategori Usaha Tahun Jumlah Mikro Kecil Menengah 2010 720 1.389 24 2.133 2011 1.143 1.392 26 2.561 2012 1.681 1.398 28 3.107 2013 4.943 1.398 30 6.371 2014 5.308 1.399 36 6.743 2015 ….. ….. ….. ….. Sumber : Dinas Koperindag Kab. Lombok Tengah, 2015

75


Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2013 khususnya terhadap UMKM kategori usaha Mikro, hal tersebut sejalan

dengan

komitmen

Bupati

Lombok

Tengah

untuk

menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha baru dimana wirausaha baru yang telah menjalankan usahanya selama minimal satu tahun dapat dikategorikan atau tercatat sebagai UMKM kategori usaha mikro. 12. Penanaman Modal Investasi penanaman modal asing di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011-2014 menunjukkan trend peningkatan. Hal ini menunjukkan iklim investasi di Kabupaten Lombok Tengah semakin kondusif. Namun demikian, belum taatnya penanam modal asing melaporkan kegiatan penanaman modalnya perlu medapatkan perhatian dari instansi terkait.

No

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Tabel 2.61. Rencana dan Realisasi Investasi Modal Dalam Negeri dan Asing di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2014

PMDN/PMA/Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (000 Rp) Perkebunan Perhotelan Industri Peternakan Pertambangan Penanaman Modal Asing (000 US$) Perkebunan Perikanan Perhotelan Jasa Akomodasi Industri Perumahan

Rencana Investasi

2012 345.458.890

Realisasi 2013 21.059.381,026

2014 15.661.615

1.416.000 276.669.160 14.873.730 4.500.000 48.000.000 1.001.073

15.000.000 661.615 21.059.381,026 59.332.567,458

500 2.852 696.471 1.250 300.000

2.000

Sumber : BPMP2T Kabupaten Lombok Tengah, 2015

2.753.572,9

27.717,765

1.668.250

20.557,632

621,9 1.084.701

5.160,133


76

13. Kepemuda dan Olahraga Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi mudayang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator

terpenuhinya

generasi

muda

yang

berkualitas

adalah

tersedianya fasilitas olah raga.

No 1 2

3

4

Tabel 2.62. Perkembangan Pemuda Olahraga Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2014 Tahun Capaian Pembangunan 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Organisasi Pemuda ….. ….. Prestasi yang diraih Atlet 1 1 ….. ….. Lombok Tengah pada tingkat nasional Prestasi yang diraih Atlet 2 ….. ….. Lombok Tengah pada tingkat regional (ASEAN) Prestasi yang diraih Atlet ….. ….. Lombok Tengah pada tingkat internasional

Sumber : KONI Kabupaten Lombok Tengah, 2015

14. Kebudayaan

Kecamatan Praya Barat Prabarda Pujut Praya Timur Janapria Kopang Praya Praya

Tabel 2.63. Jumlah Perusahaan / Usaha Jasa hiburan Menurut Kecamatan Tahun 2015 Gendang Rudat Drama Wayang Lainnya Beleq ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Jumlah ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..


Kecamatan Tengah Jonggat Pringgarata Batukliang Batukliang Utara Jumlah

77

Gendang Beleq

Rudat

Drama

Wayang

Lainnya

Jumlah

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Tengah, 2015

15. Kearsipan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 3 sampai dengan 7 dijelaskan pengertian arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan,

telah

habis

retensinya,

dan

berketerangan

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip di Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu tupoksi dari Kantor PDE Arsip dan Dokumentasi Lombok Tengah. Dari tahun ke tahun terjadi perkembangan yang fluktuatif dalam hal jumlah arsip yang berhasil di pilah dan disimpan. Pada tahun 2010, arsip yang dipilah sebanyak 134.345 buah arsip dan semuanya telah disimpan. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi 144.019 arsip baik untuk yang terpilah maupun tersimpan. Peningkatan jumlah yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 dimana arsip yang sudah dipilah dan disimpan sebanyak 180.019 buah arsip atau bertambah 25 % dari kondisi tahun 2011. Kondisi terakhir tahun 2013 menunjukkan jumlah arsip yang dipilah dan disimpan sebanyak 130.000 buah arsip. Jumlah ini turun 28% dari kondisi tahun 2012.

78


Tabel 2.64. Jumlah Arsip Statis yang Terpilah dan Tersimpan Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Arsip yang sudah Dipilah 134.345 144.019 180.019 130.000 ……….. ………..

Arsip yang Sudah Disimpan 134.345 144.019 180.019 130.000 ……….. ………..

Sumber : Kantor PDE Arsip dan Dokumentasi Lombok Tengah, 2015

Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Kegiatan perikanan darat, laut dan perikanan perairan umum merupakan jenis kegiatan yang terdapat dalam sub sektor perikanan. Kecuali perikanan laut, potensi perikanan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dijumpai secara hampir merata di semua kecamatan yang ada. Sementara perikanan laut lokasinya masih terbatas pada empat kecamatan yakni Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut dan Praya Timur. Hal ini terkait dengan lokasi kecamatan yang berdekatan dengan laut. Pada tahun 2013, produksi budidaya ikan mencapai 49.708,05 ton dengan nilai Rp. 191.508.660,- Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang produksinya hanya mencapai 45.322,90 ton dengan nilai mencapai Rp. 91.662.822,- . Dari angka tersebut budidaya perikanan darat masih sangat kecil dibandingkan total budidaya ikan,

produksinya

sebesar 750,0 ton dengan nilai Rp. 13.389.566,-. Produksi perikanan laut dan perairan umum juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir ini.


79

Dilihat menurut jenis ikan, terdapat beberapa jenis ikan yang menonjol baik dari segi produksi maupun nilainya. Ikan nila dan ikan karper untuk perikanan darat, ikan nila

untuk perikanan di perairan umum, dan ikan

tembang untuk perikanan laut, dan rumput

laut untuk budidaya laut

merupakan jenis potensi perikanan yang memberikan sumbangan cukup besar baik dari segi produksi maupun nilainya pada tahun 2013. Tabel 2.65.

Jumlah Alat Tangkap Ikan di Perairan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 No. Alat Tangkap Jumlah Alat Tangkap 1 Jaring Oros 69 2 Jaring Insang Tetap 407 3 Sorok dan Sangko 4 Anco 79 5 Rawai 6 Pancing 20 7 Sero 8 Jemal 9 Bubu 112 10 Kodong 11 Jala Tebar 136 12 Garpu dan Tombak 4 Total 827

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, 2014

Produksi (Ton) 52,60 442,70 72,90 16,90 126,50 193,60 905,20

Tabel 2. 66. Nilai Produksi Perikanan Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 – 2014 (Rp.000) Nilai Produksi Perikanan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Budidaya Ikan 56.167.114 66.505.100 64.536.510 95.055.350 91.662.822 191.508.660 257.666.450

Penangkapan di Laut 9.338.400 14.701.455 22.710.669 23.868.485 26.059.209 27.458.350 0

Sumber : Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2015

Perairan Umum 4.016.850 5.962.149 10.159.405 11.824.725 12.415.875 13.980.600 13.766.800

80


3. Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam beberapa jenis antara lain wisata bahari, wisata alam, wisata budaya dan wisata industry. Realisasi wisatawan

tahun

kunjungan

2013 adalah 451.000 pengunjung, terjadi

peningkatan 32,5% bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 340.473 pengunjung. Tabel 2.67. Kunjungan wisatawan Asing dan Domestik 2008 – 2015 Menginap Tahun

Jumlah

Malam tamu/Jum lah Tempat Tidur Terjual

RataRata Lama Mengin ap (hari)

Domestik

Jumlah Wisatawan

2008

11,969

30,326

42,295

96,010

2009

17,021

33,007

50,028

2010

13,126

37,140

2011

17,289

2012

Berkunjung Jumlah

Jumlah Wisatawan

Domestik

Mancane gara

2.27

132,626

52,080

184,706

227,001

121,068

2.42

121,323

52,312

173,635

223,663

50,266

122,146

2.43

182,626

62,210

244,836

295,102

49,509

66,798

172,339

2.58

191,337

65,421

256,758

323,556

23,535

58,364

81,899

221,946

2.71

195,456

63,118

258,574

340,473

2013

25,150

77,278

102,428

363,619

3.55

223,265

125,307

348,572

451,000

2014

……

……

……

……

……

……

……

……

……

2015

……

……

……

……

……

……

……

……

……

TOTAL

108,090

285,624

393,714

1,097,128

1,046,633

420,448

1,467,081

1,860,795

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Tengah, 2015

Obyek Wisata

1. Wisata Bahari

Tabel 2.68. Data Obyek dan Lokasi Pariwisata Jenisnya Lokasi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting & Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok & Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur. (Kecamatan Pujut, Praya Barat dan Praya Barat Daya)

81


Obyek Wisata

Jenisnya

Lokasi

2. Wisata Alam

Permandian dan Pemandangan Alam, Air terjun, treking,

 Aik Bukak Sekedek Kec. Batukliang  Bumbang Kec. Pujut

3. Wisata Budaya

Bau Nyale, Nede, Nyongkolan, Besunat Dusun Tradisional Oncer Rudat Amaq Abir Gandrung

 Kuta Kec. Pujut

Adat Perisaian 4. Wisata Industri

Tenun Tradisional Kerajinan Rotan Kerajinan Bambu Gerabah

        

Teruwai Pujut Teruwai Pujut Perina Jonggat Kopang Marong Praya Timur Bagu Pringgarata Puyung Jonggat Bonjeruk Jonggat Janapria

     

Sukarara Jonggat Sade Pujut Pejanggik Praya Beleka Praya Timur Janapria Penujak Praya Barat


4. Pertanian a. Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Sektor

tanaman

pangan

seringkali

dipakai

sebagai

barometer dalam penggambaran kondisi sektor pertanian secara umum. Hal ini tidak terlepas dari besarnya peran jenis tanaman yang masuk dalam kelompok sub sektor ini dalam kehidupan masyarakat. Tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai merupakan jenis tanaman yang merupakan bahan pangan utama masyarakat. Tahun 2013 luas panen padi (padi sawah dan padi ladang) tercatat seluas 77.300 ha. Dibandingkan dengan luas panen tahun


sebelumnya terjadi

82

penurunan sebesar 11.134 ha atau sekitar

12,59 %. Penurunan ini diikuti pula oleh penurunan produksi, yakni dari 443.986 ton pada tahun 2012 menjadi 423.814 ton pada tahun 2013 sedangkan rata-rata produksi naik dari 50,20 kwintal per ha pada tahun 2012, menjadi 63,52 kwintal per ha pada tahun 2013. Melihat kondisi per kecamatan, rata-rata produksi padi sawah dan padi ladang berkisar antara 49,75 kwintal hingga 56,97 kwintal untuk setiap satu hektare. Rata-rata produksi terendah terekam di kecamatan Pujut dan yang tertinggi di kecamatan Pringgarata. Untuk produksi tanaman pangan diluar padi, selain sebarannya yang tidak merata di semua kecamatan, rata-rata produksi antara jenis komoditi yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda ada yang meningkat ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah terdapat potensi berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti mangga, rambutan, pepaya, melon, semangka, nangka dan pisang. Sedangkan duku, durian, nenas dan manggis hanya dijumpai dalam jumlah yang terbatas pada wilayah kecamatan-kecamatan terutama yang berdekatan dengan kaki gunung Rinjani. Keadaan yang sama juga dijumpai untuk beberapa jenis tanaman sayur-sayuran, seperti bawang merah, petai, tomat dan terong yang populasinya hanya dijumpai diwilayah kecamatankecamatan bagian utara Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan untuk kacang-kacangan dan cabe dapat dijumpai di semua kecamatan, termasuk di kecamatan bagian selatan yang tergolong wilayah dengan curah hujan rendah. Perkembangan

produksi

tanaman pangan dan hortikultura bisa dilihat pada tabel berikut ini :

83


Jenis Komoditas

Tabel 2.69. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan (Kw/Ha) Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Padi

49,92

50,15

50,20

63,59

50,47

Jagung

38,47

41,34

44,71

43,00

52,57

Kacang Hijau

9,53

10,15

10,13

10,12

Na

Kedelai

12,39

12,75

12,89

12,53

13,18

Kacang Tanah

13,77

14,53

14,52

14,53

Na

Ubi Kayu

138,63

138,63

138,93

138,78

139,08

Ubi Jalar

116,91

118,55

118,71

118,80

118,44


Jenis Komoditas Jeruk

Tabel 2.70. Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura (Kw) Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2.408

14.533

7.003

1.479

5.289

Alpukat

13.543

13.492

13.505

1.120

3.493

Mangga

341.145

354.505

352.378

77.636

277.337

71.487

71.776

71.390

12.811

33.865

206

303

113

121

177

Durian

1.365

9.121

4.718

10.806

23.325

Pepaya

4.206

4.775

16.848

5.658

35.288

Jambu Biji

3.922

10.465

18.553

11.451

14.272

Nangka

43.250

72.140

26.210

43.243

104.982

Pisang

70.311

76.409

89.397

54.922

82.516

Manggis

-

17.930

15

10.294

9.144

Melon

-

31.915

26.835

4.177

11.220

406

34.924

30.214

3.542

106.490

Rambutan Duku

Semangka


o Perkembangan Jumlah Populasi Peternakan Pencanangan NTB sebagai daerah bumi sejuta sapi beberapa waktu yang lalu bukan tanpa alasan, karena potensi ternak tersebut di wilayah bumi gora termasuk Lombok Tengah


84

memang cukup banyak. Populasi ternak sapi termasuk kerbau dan kuda dari tahun ke tahun menunjukkan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 populasi ternak sapi, kerbau dan kuda masingmasing mencapai 137.200 ekor, 18.894 ekor dan 2.361 ekor, meningkat menjadi masing-masing sebanyak 149.543 ekor, 19.083 ekor dan 2.365 ekor pada tahun 2013. Jenis ternak kecil seperti kambing juga mengalami peningkatan dari 76.076 ekor pada tahun 2012 menjadi 89.021 ekor pada tahun 2013. Begitupun halnya dengan domba yang juga mengalami kenaikan dari 637 ekor di tahun 2012 menjadi 824 ekor di tahun 2013. Seiring dengan kebutuhan daging khususnya daging sapi dan kerbau terjadi peningkatan pemotongan ternak sapi di RPH sebanyak 2.585 ekor pada tahun 2012 menjadi 4.564 ekor pada tahun 2013. Pemotongan ternak kerbau di RPH mengalami penurunan yakni dari 881 ekor pada tahun 2012 menjadi 862 pada tahun 2013. Bila diruntun menurut bulannya, maka bulan yang paling banyak terjadi pemotongan ternak besar sapi di RPH adalah bulan Oktober yang mencapai angka 532 ekor. Dilihat keadaan per kecamatan, pemotongan sapi yang dilaksanakan di RPH terbanyak terjadi di kecamatan Praya Tengah. Kecamatan Kopang dan Batukliang di urutan kedua dan ketiga. Kondisi seperti ini lebih disebabkan oleh lokasi rumah potong hewan (RPH) yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan pemotongan ternak kerbau, selain disebabkan oleh populasinya yang lebih sedikit, juga sebagian disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat yang kurang familiar dengan daging kerbau.

85


Tabel 2.71. Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2014 Jenis Ternak

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Sapi

94.759

119.029

137.200

149.543

157.048

Kerbau

17.299

18.508

18.894

19.083

19.293

Kuda

2.196

2.204

2.361

2.365

1.662

Kambing

54.782

64.906

76.076

89.026

96.157

Domba

416

454

632

824

459

1.419

1.526

1.250

1.510

1.023

Babi


b. Perkembangan Perkebunan Dibandingkan dengan potensi sub sektor hortikultura, potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah pada sub sektor perkebunan jauh lebih banyak dengan jenis yang lebih beragam. Bahkan beberapa diantaranya merupakan potensi unggulan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan dalam pengelolaannya dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Bila digarap dengan lebih serius dan profesional maka potensi-potensi unggulan yang ada tadi perannya tidak saja hanya sebatas pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian semata, tapi akan mampu memberikan multiflier efek bagi sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan lain-lain yang dengan sendirinya akan memberikan nilai tambah yang tidak kecil bagi peningkatan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan

ekonomi

daerah

yang

makin

cepat

dan

penyerapan tenaga kerja yang makin luas akan tercipta bilamana industri yang mengolah bahan baku produk perkebunan tersedia di daerah ini. Namun demikian, proses pengolahan yang masih dilakukan di luar Kabupaten dan sifat produk hasil pertanian yang umumnya tidak tahan lama masih menjadi kendala.

86


Tabel 2.72. Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008-2014 (ton) Tahun

Tanaman

2008

Kelapa Kopi Cengkeh Kapuk Pinang Asam Lada Kakao Jambu Mete Jarak Pagar Tembakau Rakyat Tembakau Virginia Kapas Empon-Empon Aren

11.901 451 2,28 247 119 59 9,8 129 972 30 75 16 318 0 0

2009

2010

10.856 14.891 537 591 0 1,9 244 204 189 165 138 75 23 12 0 127 2.030 299 0 69 94 66 19.202 11.766 157 7 0 31 0 0

2011

2012

2013

2014

17.089 709 0,83 202 270 46 4 188 865 153 523 14.484 48 0 0

13.574 635 0,77 201 278 31 7 154 843 167 608 23.705 15 12 0

14.490,74 478,72 0,64 180,82 273,85 37 56.54 52.96 836,19 249,09 226,37 17.450,28 64,72 0 12,62

13.984,17 346,54 0,69 172,13 253,53 32,05 3,78 117,30 902,97 190,29 266,40 13.901,21 99,00 298,59


5. Kehutanan

No 1 2 3 4

Tabel 2.73. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Di Kabupaten Lombok Tengah Jenis Hutan Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Wisata Alam Taman Nasional Total

Luas (Ha) 3.300 11.453,10 6.824 2.149,29 23.726,39


Hutan Berbasis Kemasyarakatan Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan hutan maka di Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2010 pemerintah telah memberikan ijin pengelolaan Hkm (Hutan Kemasyaratan dan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) untuk masyarakat di Kawasan Hutan yaitu;

87


Tabel 2.74. Data Izin IUPHHK - HKm di Kabupaten Lombok Tengah No

Nama Kelompok

1

Gapoktan HKm Karang Sidemen

Luas (Ha)

Fungsi Hutan

No. SK

Jumlah

Tahun

363,01

Hutan Lindung

IUPHKm No. 39 Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010

2010

741

2

KSU Mele Maju

337,33

Hutan Lindung

IUPHKm No. 38 Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010

2010

599

3

Gapoktan HKm Desa Aik Berik

785

Hutan Lindung

IUPHKm No. 155 Tahun 2010 Tanggal 16 April 2010

2010

1261

4

Majelis Ta'lim Darus Shidiqien

149,9

Hutan Lindung

IUPHKm No. 160 Tahun 2010 Tanggal 19 April 2010

2010

426

Total

Lokasi

Anggota

1.635,24

Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara Desa Lantan, Kec. Batukliang Utara Desa Aik Berik, Kec. Batukliang Utara Desa Setiling, Kec. Batukliang Utara

3.027

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Tengah, 2014

Tabel 2.75. Data Izin IUPHHK – HTR di Kabupaten Lombok Tengah Nama Koperasi KSU "Tekad Lestari"

Luas (Ha) 72,99

2

KSU " Karya Utama"

124,03

3

KSU " Makmur Bersama"

356,11

4

KSU "Maju Bersama"

130,22

No 1

No. SK IUPHHK HTR No. 394 Tahun 2010 Tanggal 8 Juli 2010 IUPHHK HTR No. 395 Tahun 2010 Tanggal 8 Juli 2010 IUPHHK HTR No. 53 Tahun 2011, Tanggal 08 Maret 2011 IUPHHK HTR No. 52 Tahun 2011, Tanggal 08 Maret 2011

2010

Jumlah Anggota 158

2010

247

2011

582

2011

147

Tahun

Lokasi Desa Mangkung, Kec. Praya Barat Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya Desa Kabul, Kec. Praya Barat Daya Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya

683,35 1134 Total Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Tengah, 2014

88


3. Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014, salah satunya mengatur pembagian urusan untuk ESDM di tingkat Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini memang belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hal ini karena beberapa jenis potensi yang ada yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomis tinggi masih dalam proses eksplorasi.

Pencarian

potensi-potensi

pertambangan

dan

penggalian lainnya tentu saja menjadi tugas berat dan menuntut kejelian serta kegesitan aparat yang berkecimpung di sektor pertambangan. Potensi yang ada yang sudah tergarap dan ikut memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah adalah potensi bahan galian golongan C, seperti batu bangunan, batu apung, pasir sirtu, tras, tanah urug, batu gamping/batu kapur, posfat, zeolit, oker, gypsun, kalsedon, tufa/batu paras, lempung ilit, kaolin, batu silika, dan bentonit. Beberapa diantaranya bahkan tersedia secara hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Potensi-potensi yang sudah eksis, khususnya bahan galian golongan C kedepan perlu mendapat perhatian serius dalam hal pengelolaannya, karena pengelolaan yang salah dapat berakibat fatal bagi sektor lainnya, termasuk sektor lingkungan hidup. Perlu dilakukan berbagai upaya koodinasi lintas sektor dalam pengelolaan bahan

galian

golongan

C

tersebut,

termasuk

didalamnya

menyangkut amdal dan sejenisnya. 5. Perdagangan Perkembangan pasar di kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun terakhir menunjukkan penambahan jumlah pasar sebanyak 2

89


unit dari semula 43 unit pada tahun 2011 menjadi 45 pada tahun 2014. Namun kondisinya masih belum sesuai dengan harapan yaitu pada Tahun 2014 sebanyak 18 pasar dalam kondisi baik, sisanya dalam kondisi kurang baik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi pasar tersebut setiap tahun diprogramkan penambahan los pasar, rehabilitasi pasar dan renovasi pasar yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Sedangkan jumlah pedagang yang berjualan di 45 pasar di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10.615 orang. Tabel 2.76. Jumlah pasar di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015 Tahun

Jumlah Pasar

Pembangunan Los Pasar

Rehabilitasi Pasar

Renovasi Pasar

2011 2012 2013

43 44 45

4 6 5

3 4 6

0 0 1

2014

45

2

0

1

2015 ……. ……. ……. Sumber : Dinas Koperindag Kab. Lombok Tengah, 2015

…….

6. Perindustrian o Industri Kecil Menengah (IKM) Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Lombok Tengah yaitu sentra kerajinan, industri kimia dan bahan bangunan, sandang, pangan dan logam. Sentra industri kerajinan sangat berkembang pesat di Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut terlihat dari jumlah unit usaha yang mencapai 18.205 unit sampai dengan Tahun 2014, yang mana sejalan dengan potensi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor

90


pariwisata maka sektor industri kerajinan juga berkembang sejalan dengan kemajuan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah seperti industri kerajinan tenun dan anyaman yang menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun perkembangan jumlah sentra industri di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.77. Data Perkembangan Sentra Industri Kecil/ Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 No

Tahun

Cabang Industri

I

Pangan

II

Sandang

III

Industri Kimia dan Bahan Bangunan

IV

Kerajinan

V

Logam Jumlah

Sentra Unit Usaha Sentra Unit Usaha Sentra Unit Usaha Sentra Unit Usaha Sentra Unit Usaha Sentra Unit Usaha

2011 110 5686 54 7791 44 2129 98 18068 8

2012 114 5849 54 7645 45 2220 96 18177 8

2013 117 5944 55 7650 45 2237 97 18205 8

2014 117 6352 55 7650 45 2237 97 18205 8

254 314 33928

254 317 34145

255 322 34291

255 322 34699

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Lombok Tengah, 2015

2015 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

7. Transmigrasi Tabel 2.78. Realisasi Transmigrasi dari Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2014 Tahun

Jumlah KK

Jumlah Jiwa

2009

35

171

2010

49

224

2011

22

86

2012

36

139

2013

25

113

2014

5

14


91

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 2015

Pada tahun 2013, terdapat 25 KK dengan 113 jiwa penduduk yang mengikuti program transmigrasi. Mereka berasal dari kecamatan Praya Barat, Praya Timur, Praya, Praya Tengah, Jonggat, dan Kopang. Tujuan transmigrasi pada tahun 2013 antara lain UPT Soripanini Kabupaten Bima, UPT Padalere Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, UPT Laeya Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dan UPT Branglamar Kabupaten Sumbawa.

ASPEK DAYA SAING Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang yang berdekatan , domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau infrastruktur, iklim dan sumberdaya manusia. Indikator aspek daya saing terdiri dari : a. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang yang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW juga memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang Daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011 – 2031.


92

Dari tahun 2011 hingga 2013 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar dengan rasio realisasi mencapai 99 persen. Tabel 2.79. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2014 No.

Uraian

1

Realisasi RTRW (Kawasan Lindung) Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Lindung) Rasio (1/2) Kawasan Lindung

2 3

Tahun

2011 18.188,45

2012 18.188,45

2013 18.188,45

2014 18.188,45

18.198,45

18.198,45

18.198,45

18.198,45

0,99945

0,99945

0,99945

0,99945

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2015

Luas wilayah produktif di Kabupaten Lombok Tengah semakin menyusut dari tahun 2011 hingga 2013 dengan rasio yang semakin menurun dari tahun 2011 sebesar 71,8 persen menjadi 71,3 persen di tahun 2013. Penyusutan luasan ini disebabkan banyak faktor diantaranya kondisi fisik alamiah maupun sosial. Kondisi fisik alamiah terkait dengan kondisi geografis, hidrologis, dan klimatologis yang secara langsung dapat mempengaruhi produktifitas lahan. Adapun kondisi sosial yang berpengaruh dalam penyusutan luasan lahan produktif antara lain pola tanam, peralihan fungsi lahan, dan perilaku manusia lainnya.

No. 1 2 3

Tabel 2.80. Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 Luas Wilayah 73,733,00 73,465,00 73,197,00 Produktif Luas Seluruh 102,650,55 102,650,55 102,650,00 Wilayah Budidaya Rasio (1/2) 0,718 0,716 0,713


2014 73,197,00 102,650,00 0,713


93

b. Fokus Iklim Berinvestasi Kejahatan yang dilaporkan yang dalam beberapa tahun terakhir terlihatmengalami kenaikan (khususnya kejahatan konvensional ) pada tahun 2013 menjadi 68 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 13 kasus. Sedangkan untuk jenis kejahatan lainnya seperti kontijensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan transnasional cenderung tetap. Tetapi kita semua tetap berharap agar jenis kejahatan mengalami penurunan. Tabel 2.81. Angka kriminalitas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2014 Jenis Kejahatan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Pencabulan/ 7 7 5 0 20 perkosaan Perzinahan 3 3 2 0 0 Penculikan 2 1 1 2 19 Pengrusakan 4 7 4 0 0 Perkelahian 9 6 7 11 29 Sumber : Kesbangpoldagri dan Pol PP, 2015

Tabel 2.82. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2015 Tahun No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Bidang Politik 3 22 4 6 27 2 Ekonomi 9 3 1 5 3 3 Kasus Pemogokan 3 10 Kerja 4 Jumlah Unjuk Rasa 7 1 Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2015

2014 20 0 19 0 29

2015 …….. …….. …….. ……..

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Terlampir.


94

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1. Urusan Pendidikan a) Tingginya angka buta huruf; b) Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas; c) Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; d) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata; e) Implementasi regulasi pendidikan belum optimal; f) Rendahnya minat baca masyarakat. 2. Urusan Kesehatan a) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan; b) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada semua tingkat layanan; c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pada semua tingkat layanan; d) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah. 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap b. Perawatan jalan kurang optimal c. Masih kurangnya tenaga teknis kebinamargaan d. Kurangnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi; e. Menurunnya fungsi jaringan irigasi; f. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan utama irigasi dan prasarana pendukungnya;


95

g. Masih lemahnya koordinasi pengelolaan irigasi antar kewenangan (Pusat, provinsi dan kabupaten); h. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi kurang optimal; i.

Belum optimalnya fungsi pengendalian dan penataan ruang;

j.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;

k. Kurangnya regulasi penataan ruang. 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman a. Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih dan air minum b. Masih rendahnya kualitas sanitasi (drainase,limbah, sampah,) di tingkat rumah tangga dan komunal c. Kurangnya cakupan dan pengelolaan pelayanan persampahan. d. Masih terbatasnya prasarana penerangan jalan, e. Kurangnya cakupan pelayanan listrik dan air bersih. f. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni. 5. Sosial a. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; b. Tumpang tindihnya bantuan sosial bagi PMKS; c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial; d. Pergeseran sistem nilai dan norma sosial dalam masyarakat Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja a. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; b. Kualitas tenaga kerja masih belum memadai; c. Pemberdayaan terhadap eks-buruh migran masih rendah 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Belum optimalnya pengarusutamaan gender

96


3. Pangan a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis; b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; c. Menurunnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani; d. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak. e. Masih rendahnya profesionalitas penyuluh. f. Rendahnya diversifikasi pangan g. Belum banyak petani yang melaksanakan sistem tunda jual 4. Lingkungan Hidup a. Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan yang memiliki potensi air permukaan; b. Semakin meningkatnya ancaman efek gas rumah kaca. c. Belum terarahnya upaya adaptasi dan mitigasi efek gas rumah kaca (energi dan transportasi, industri, limbah, pertanian dan kehutanan) d. Belum efektifnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air di luar kawasan hutan. e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah dan limbah. f. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce-Reuse-Recycle). g. Masih rendahnya pemahaman dunia usaha dan masyarakat usaha dalam memenuhi perizinan lingkungan dan upaya tindak lanjut penanganan pencemaran lingkungan. 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Masih

belum

Kependudukan;

optimalnya

pelaksanaan

layanan

Administrasi


97

b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk dan melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya. 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Terbatasnya kapasitas perangkat desa; b. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan; c. Rendahnya Pendapatan Asli Desa; d. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi ; b. Rendahnya kesadaran penggunaan alat kontrasepsi; c. Kurangnya tenaga penyuluh KB; d. Belum optimalnya pengarusutamaan gender; e. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. 8. Perhubungan a. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan; b. Belum optimalnya penataan jalur/izin trayek dan moda angkutan darat; c. Belum optimalnya operasional pemantauan trayek, pelaksanaan OPGAB (mobil patroli), d. Belum tersedianya operasional/anggaran untuk pemantauan angkutan orang,barang dan kendaraan tidak bermotor e. Belum tersedianya regulasi trayek khusus untuk angkutan barang f. Masih terbatasnya sarana operasional Pengawasan Jalan, ramburambu keselamatan jalan g. Belum berjalannya management/rekayasa lalulintas (tatralok) h. Masih minimnya PPNS dan perlengkapan operasional personil


i.

Kurang berfungsinya terminal

j.

Belum maksimalnya pengelolaan parkir

98

k. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM l.

Belum maksimalnya fasilitas uji kendaraan bermotor .

9. Komunikasi dan Informatika a. Belum adanya sarana operasional utuk penertiban b. Masih

ada

beberapa

wilayah

yang

belum

terlayani

sinyal

telekomunikasi (blangspot area) c. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak provinsi, kementrian pusat d. Masih kurangnya pemantauan gelombang radio. 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Koperasi belum dikelola secara profesional ; b. Kompetensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM masih rendah; c. Masih lemahnya kerjasama dan networking antar pelaku Koperasi dan UMKM serta penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar; d. Masih rendahnya akses KUKM kepada permodalan dan pasar; 11. Penanaman Modal a. Kurangnya regulasi investasi daerah; b. Investasi yang ada masih belum mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil; c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi d. Data dan Peta Investasi Daerah masih kurang. e. Kapasitas SDM belum memadai. 12. Kepemudaan dan Olahraga


99

a. Kurangnya sarana dan prasarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat; b. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan; c. Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda yang sudah terbentuk

Urusan Pemerintah Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan a. Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; b. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat; c. Kurang memadainya sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya perikanan; d. Rendahnya kapasitas SDM/masyarakat pesisir dan nelayan. 2. Pariwisata a. Rendahnya pengelolaan dan keamanan Objek Pariwisata; b. Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata; c. Belum optimalnya promosi wisata; d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata; e. Belum optimalnya keterkaitan pengembangan sekor pariwisata dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, usaha kecil menengah, budaya dan lain-lain. 3. Kehutanan a. Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumberdaya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan; b. Terjadinya konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman dan lahan kering; c. Terancamnya luas hutan yang berfungsi sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem;


100

d. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (HTR dan HKM) masih belum optimal. 4. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air maupun energi baru dan terbarukan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah; b. Pengelolaan eksploitasi bahan galian masih belum ramah lingkungan. c. Masih lemahnya koordinasi penertiban galian tambang d. Masih kurangnya pendataan terkait potensi geologi 5. Perdagangan dan Perindustrian a. Daya Saing Industri dan Perdagangan masih rendah; b. Iklim berusaha masih belum kondusif; c. Kualitas Manajemen, wawasan dan pola pikir pengusaha lokal masih rendah. d. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan. 6. Transmigrasi a. Minimnya quota transmigrasi baik antar daerah maupun dalam daerah; b. Rendahnya kapasitas calon transmigran.

Urusan Pemerintahan Umum a) Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran hukum dan politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat; b) Belum berjalannya penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui mitigasi (pengurangan dampak) bencana dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terpadu


c) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan d) Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam e) Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi f) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar g) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Publik

101

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - III

1

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2016-2017. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Lombok Tengah serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2011-2015. Untuk menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan RKP Tahun 2017 yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan Rancangan RKPD Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20132018. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017 a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2015 adalah engembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :


2

1. Pertumbuhan Ekonomi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipergunakan untuk melihat gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian maka dapat dikatakan nilai PDRB suatu daerah dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut. PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus menglami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhannya maka Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 20112014 secara umum mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PDRB 2012 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,72%. Hal tersebut disebabkan oleh sub sektor transportasi yang mengalami peningkatan secara signifikan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dimana menurut data tahun 2015, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.11,71 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.9,73 Triliun. Gambaran perkembangan atas dasar harga berlaku dan konstan (2000) pada kurun waktu 2011-2014 dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 3.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2011-2014

Tahun 2011 2012 2013 2014

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Nilai Pertumbuhan (Juta Rupiah) (%) 7.787.960,70 13,97 9.154.772,60 17,55 10.236.951,00 11,82 11.709.643,00 14,39

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Nilai Pertumbuhan (Juta Rupiah) (%) 7.577.199,90 10,89 8.616.438,70 13,72 9.155.361,20 6,25 9.733.023,50 6,31

Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015


3

Meskipun pertumbuhan ekonomi memiliki tren yang berfluktuasi, namun PDRB per kapita Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB per kapita sebesar Rp 8.720.501 dan meningkat menjadi Rp 10.773.388 di tahun 2014. Berikut disajikan gambar laju pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita Tahun 20112014. Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun dan PDRB Per Kapita Tahun 2011–2014

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2015

Peranan sektor pertanian dan jasa-jasa terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 masih cukup besar. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang mencapai angka 26 persen dan sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi diatas 17 persen terhadap total PDRB Kabupaten Lombok Tengah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.


4

Tabel 3.2. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB

Tabel di atas mengindikasikan bahwa perekonomian Lombok Tengah masih mengandalkan sektor pertanian sehingga upaya pembangunan disektor ini harus terus dilakukan baik melalui peningkatan mutu SDM petani maupun pembangunan sarana irigasi yang memadai bagi kebutuhan lahan pertanian di Lombok Tengah dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian. Dengan upaya tersebut diharapkan sektor ini akan terus mengalami pertumbuhan yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, pembangunan sektor-sektor yang lain masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun terus mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Dengan komposisi penduduk yang didominasi usia kerja maka pertumbuhan sektor ekonomi yang lain diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja baru dalam upaya menekan angka pengangguran.

5


Tabel 3.3. Pertumbuhan Sektor-Sektor PDRB

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan mencakup

kebijakan 3

(tiga)

dan bidang

evaluasi

pembangunan,

karena

nilai

IPM

pembangunan manusia yang dianggap paling

mendasar, yaitu Angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Lombok Tengah dari kondisi

fisik

manusia

(kesehatan

dan

kesejahteraan),

maupun

non-fisik

(intelektualitas). Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Lombok Tengah tercatat


6

sebesar 58,97 dan terus meningkat hingga mencapai 61,88 pada tahun 2014.Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk Lombok Tengah semakin membaik. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi NTB, maka posisi IPM Kabupaten Lombok Tengah selama empat tahun terakhir (2011-2014) tidak beranjak dari posisi sembilan dari sepuluh kabupaten/kota se Provinsi NTB. Tabel 3.4. IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014

3. Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten-kabupaten di wilahnya dicerminkan oleh perubahan harga di Kota Mataram dan Kota Bima. Inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima dihitung mulai bulan Juni 2008 dengan menggunakan tahun dasar 2007 (2007 = 100).


7

Perkembangan harga barang-barang kebutuhan rumahtangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Keadaan ini dicerminkan dengan terjadinya inflasi tahun 2014 yang mencapai 7,23 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun sebelumnya sebesar 9,51 persen. Secara umum inflasi terjadi akibat sejumlah barang dan jasa mengalami kenaikan harga baik itu yang disebabkan oleh faktor produksi seperti kurangnya pasokan di pasaran, maupun dari sisi konsumsi yakni meningkatnya permintaan masayarakat akibat momen tertentu. Secara khusus di tahun 2014 ada faktor yang memicu inflasi menjadi tinggi yaitu adanya kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar. Kebijakan yang diberlakukan di pertengahan bulan November 2014 tersebut menjadikan inflasi Desember melonjak hingga 2,21 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Desember adalah inflasi tertinggi di sepanjang tahun 2014. Inflasi berikutnya terjadi pada bulan Januari sebesar 1,44 persen dan Juli sebesar 1,14 persen. Inflasi pada bulan yang lain adalah bulan Februari sebesar 0,29 persen; Mei sebesar 0,19 persen; Juni sebesar 0,42 persen; Agustus sebesar 0,65 persen; September sebesar 0,31; Oktober sebesar 0,15; dan November sebesar 0,97. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Maret sebesar 0,38 persen dan April sebesar 0,37 persen. Dampak dari kenaikan BBM menyebar ke seluruh komponen pengeluaran yang ditandai dengan terjadinya kenaikan Indeks Harga Konsumen di seluruh kelompok pengeluaran. Selama bulan Desember 2014, kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 4,76 persen; diikuti Kelompok Bahan Makanan sebesar 3,08 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 1,59 persen; Kesehatan sebesar 1,57 persen; Sandang sebesar 0,93 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,84 persen; dan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,84 persen.

8


Grafik 3.1 Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015 Tabel 3.5. Perkembangan Laju Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 - 2014 Tahun

Bahan Makanan

Makanan Jadi

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan

Transpor

Umum

2010*)

21,69

9,89

4,47

4,66

1,89

2,75

4,93

10,08

2011*)

3,88

7,49

13,37

6,49

2,58

4,16

1,19

6,55

2012*)

-0,31

5,76

8,90

5,60

2,71

3,01

1,60

3,99

2013*)

17,74

4,81

6,89

0,54

2,07

2,00

12,55

9,51

2014**)

5,92

8,55

6,56

2,31

5,07

5,34

12,22

7,23

Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015 Keterangan: *) **)

Menggunakan Diagram Timbangan Hasil SBH 2007 (Tahun 2007 = 100 Menggunakan Diagram Timbangan Hasil SBH 2012 (Tahun 2012 = 100)

4. Kemiskinan Kemiskinan merupakan isu nasional yang setiap saat selalu menjadi focus pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Artinya salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah mengentaskan kemiskinan.

9


Penurunan persentase tingkat kemiskinan dapat menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2015, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah mampu turun menjadi 16,03 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,20 persen. Namun, tren penurunan dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami pelambatan. Hal tersebut sejalan dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (law of diminishing return). Oleh sebab itu, penanganan kemiskinan kedepannya membutuhkan intervensi dari berbagai program lintas sektor yang lebih fokus lagi melalui pendekatan berbagai klaster penaggulangan kemiskinan dengan menekankan pada profil kemiskinan yang ada.

Lebih jauh lagi, permasalahan

penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, namun bagaimana mempertahankan penduduk yang hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor) agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan juga merupakan bagian dari masalah kemiskinan itu sendiri. Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yang positif pada kurun waktu 2011-2014 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut. Gambar 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014

Tahun 2011 2012 2013 2014

Jumlah Penduduk Miskin 159.046 148.153 145.151 141.334

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2015

Persentase 18,14 16,72 16,2 16,03

b. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2017 Secara

nasional

sebagimana

ditargetkan

pemerintah

dalam

RKP

perekonomian nasional diproyeksikan membaik dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,5 – 5,9 persen;

2017,


10

2. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,5% - 10,5%; 3. Tingkat pengangguran ditargetkan 5,3 persen sampai dengan 5,6 persen. Berdasarkan asumsi secara nasional tersebut, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah juga diharapkan akan membaik apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro ekonomi di berbagai sektor dan subsektor. Asumsi dasar makro ekonomi kabupaten lombok tengah diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 3.6. Realisasi Indikator Makro Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2017 NO INDIKATOR 1 Pertumbuhan Ekonomi 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) 3 PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 (juta rupiah) 4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 5 PDRB Perkapita Atas Dasar harga Konstan 2010 6 Persentase Penduduk Miskin 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 8 Angka Harapan Hidup 9 Rata-rata Lama Sekolah 10 Harapan Lama Sekolah 11 Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita 12 Penganguran

REALISASI 2014 6,31 11.709.643,00 9.733.023,50

TARGET 2016 6,00 13.946.372,17 3.867.483,23

12.961.289 10.773.388 16,03 61,88 64,45 5,52 12,36 8.652,095 6,37

10.900.846,99 4.386.463,91 15,55 62,81 64,85 5,92 12,86 637.000 5,97

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2015 dan Proyeksi Bappeda 2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif melalui aksi nyata, yang mencakup : a) Peningkatan nilai tambah sektoral yang masih didominasi sektor Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan dan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran 8 sektor lainnya yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perususahaan. Dengan adanya peningkatan


11

peran 9 sektor tersebut diharapkan akan mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan di atas maka diperlukan program, kegiatan, dan strategi yang tepat. b) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah yang masih tergolong tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 16,20% pada tahun 2013 merupakan masalah tersendiri

bagi

pertumbuhan

perekonomian

daerah.

Kemiskinan

tersebut diakibatkan kemampuan mengakses sumber-sumber daya produksi masih sangat kurang. Intervensi pemerintah diperlukan untuk memberi peluang atau kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Kesempatan berusaha tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya. c) Faktor eksternal yang diperkirakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah nilai tukar rupiah yang cenderung terus melemah di pasar dunia, sehingga akan berdampak pada naiknya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat. d) Demikian juga dengan fluktuasi harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif dasar listrik maka pengeluaran rumah tangga akan naik dan juga akan meningkatkan biaya produksi, akan berdampak pada naiknya biaya produksi khususnya usaha mikro kecil dan menengah dan menurunnya daya beli masyarakat. e) Mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah agar mampu memberikan

pelayanan

yang

optimal

utamanya

dalam

mengakselerasi

penguatan ekonomi makro daerah dan laju pertumbuhan investasi di daerah. Hal tersebut dilakukan seiring dengan tren peningkatan belanja gaji PNS pada kisaran 5%10% setiap tahunnya.

3.2.

A r a h Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Arah Kebijakan Keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada


12

peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik. Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) Kondisi daerah yang cukup aman. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan mengenai pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung dalam membiayai belanja daerah. 

Pendapatan Asli Daerah. Karena pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tuntutan peningkatan PAD semakin besar. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut : (1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. (2) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.


13

(3) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi. (4) Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan. (5) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak PBB yang merupakan komponen pendapat daerah yang mulai tahun ini merupakan kewenangan daerah. (6) Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional. (7) Menumbuhkembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. Setelah dilakukan pengkajian dan perhitungan yang rasional, secara umum pendapatan daerah yang bersumber dari dari PAD tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 161.095.860.000,

Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari

14


kebijakan bagi hasil

pendapatan

(revenue

sharing

policy),

Konsep

revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Terhadap dana perimbangan ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melakukan untuk

menilai

akurasi

analisis

perhitungan

perhitungan terhadap formula bagi hasil dan

melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik dan tren penerimaan pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya maka diproyeksikan pada tahun 2017 DAU Kabupaten Lombok Tengah meningkat sebesar 5% dari DAU Tahun 2016. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 diasumsikan masih sama dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari DAK pada Tahun 2016 demikian juga besaran penerimaan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2017 diproyeksikan masih sama dengan besaran yang diterima pada tahun 2016. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



(1) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2017 No

Uraian

APBD 2012 (Realisasi)

APBD 2013 (APBD Perubahan)



APBD 2016

Proyeksi RKPD 2017 (BAPPEDA)

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.047.531.877.742,40

1.225.921.118.283,38

1.295.676.120.126,46

1.647.221.861.194,20

1.783.867.559.813,00

1.818.190.523.000,00

1.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

78.444.759.921,40

114.429.120.483

108.532.730.850,00

154.863.589.503,00

161.095.851.813,00

161.095.860.00,00

1.1.1.

Pajak Daerah

17.407.773.080,00

17.644.424.900

26.973.707.255,00

39.142.069.882,00

48.714.482.865,00

48.714.486.000,00

1.1.2.

Retribusi Daerah

19.454.046.307,36

26.677.582.200

54.273.689.995,00

30.972.090.918,00

30.081.486.244,00

30.081.490.000,00

1.1.3.

Pengelolaan

4.065.980.656,00

5.743.707.383

188.840.000,00

8.810.808.703,00

3.308.884.508,00

3.308.885.000,00

15

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - III Kekayaan Yang dipisahkan 1.1.4.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

37.516.959.878,04

64.363.406.000

27.096.493.600,00

75.938.620.000,00

78.990.998.196,00

78.990.999.000,00

1.2.

DANA PERIMBANGAN

840.766.977.988,00

947.363.183.185

994.296.442.876,70

1.103.331.202.974,00

1.467.634.766.000,00

1.517.567.303.000,00

1.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

62.261.779.676,00

63.518.844.988,00

59.663.270.185

70.719.834.974,00

70.351.748.000,00

70.351.748.000,00

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

589.449.530.000,00

702.814.863.000,00

793.651.563.000

906.054.748.000,00

998.650.731.000,00

Dana Alokasi Khusus

57.199.600.000,00

1.2.3.

1.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1.

Hibah

1.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5.

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1.048.583.268.000,00 74.433.270.000,00

94.048.350.000

126.556.620.000,00

398.632.287.000,00 398.632.287.000,00

156.655.566.184,38

128.320.139.833,00

164.128.814.815,38

389.027.068.717,20

155.136.942.000,00

139.527.360.000,00

-

-

1.097.600.000

24.140.637.000,00

7.114.262.000,00

1.250.000.000,00

18.118.476.264,38

21,89

20.465.451.667,38

60.910.766.717,20

50.119.036.000,00

40.373.716.000,00

137.510.489.920,00

101.120.804.000,00

142.565.762.948

303.975.665.000,00

97.903.644.000,00

97.903.644.000,00

1.026.600.000,00

5.310.000.000,00

-

-

-

-

Sumber : Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2016 dan Proyeksi Bappeda Kab. Lombok Tengah Tahun 2016

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJP Fase Kedua pada tahun 2017 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada fase pertama. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 mekanisme APBD menggunakan sistem Anggaran

Berbasis

Kinerja.

Kondisi

tersebut

berakibat

pada

perencanaan

penganggaran terutama pada sisi belanja daerah yang harus terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya. Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2017 adalah : 1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

16


2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia 3) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga

diharapkan

dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah 4) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. 5) Mengalokasikan belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2017 No

Uraian





APBD 2016


2.

BELANJA DAERAH

1.010.143.130.025,2 6

1.385.758.151.750,73

1.297.893.219.852,46

1.668.839.731.817,29

1.746.767.559.813,00

1.793.390.523.000,00

2.1.

Belanja Tidak Langsung

700.654.965.857,99

814.071.948.528,94

872.090.550.858,51

1.120.697.056.966,29

1.228.147.595.813,00

1.280.647.472.000,00

2.1.1.

Belanja Pegawai

638.159.243.049,00

747.292.554.599,71

797.449.690.624,10

924.573.199.769,29

993.105.711.757,00

1.049.512.332.000,00

2.1.2.

Belanja Bunga

-

3.850.941.726

6.977.966.713,00

4.267.467.000,00

4.300.000.000,00

4.300.000.000,00

2.1.4.

Belanja Hibah

20.876.700.000,00

15.007.000.000

13.604.050.000,00

39.815.000.000,00

17.665.000.000,00

8.765.000.000,00

2.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

2.501.435.419,00

6.814.852.120,05

6.276.203.120,05

1.698.123.300,00

1.901.395.245,00

1.901.396.000,00

2.1.6.

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupat en/Kota dan Pemdes

1.269.530.785,00

1.323.678.576,00

5.411.055.225,25

7.011.416.600,00

7.879.596.911,00

7.879.598.000,00

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupat en/Kota/ Pemdes dan Partai Politik

37.398.248.879,99

38.651.585.176,11

41.371.585.176,11

142.331.850.297,00

202.295.891.900,00

207.289.146.000,00

2.1.8.

Belanja Tidak Terduga

449.807.725,00

1.131.336.331,07

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2.2.

Belanja Langsung

309.488.164.167,27

571.686.203.221,79

425.802.668.993,95

548.142.674.851,00

518.619.964.000,00

512.743.051.000,00

Sumber : Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2016 dan Proyeksi Bappeda Kab. Lombok Tengah Tahun 2016

17


Tabel 3.9. Pagu Indikatif Tahun 2017 yang dirinci menurut SKPD

NO

SKPD

PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017

1

2

3

1

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

23.900.716.000,00

2

DINAS KESEHATAN

79.615.176.000,00

3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (B.L.U.D)

4

DINAS PEKERJAAN UMUM

5

BAPPEDA

8.623.308.000,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

4.405.018.000,00

7

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP (KLH)

3.654.121.000,00

8

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.796.775.000,00

9

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

4.021.760.000,00

10

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.470.934.000,00

11

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

9.030.258.000,00

12

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.287.734.000,00

13

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.949.105.000,00

14

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.245.540.000,00

15

BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

4.804.690.000,00

16

SEKRETARIAT DAERAH

18.988.334.000,00

17

SEKRETARIAT DPRD

13.711.340.000,00

18

INSPEKTORAT DAERAH

4.239.390.000,00

19

DINAS PENDAPATAN DAERAH

3.088.609.000,00

20

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

2.393.933.000,00

21

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.557.338.000,00

22

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5.654.166.000,00

23

KANTOR PDE, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH

1.655.679.000,00

24

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

25

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH

9.387.991.000,00

26

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

9.555.082.000,00

27

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.852.168.000,00

28

KECAMATAN PRAYA

2.606.500.000,00

74.018.829.000,00 123.660.699.000,00

25.308.575.000,00

- Kecamatan

577.000.000,00

- Kelurahan Praya

214.000.000,00

- Kelurahan Semayan

223.000.000,00

- Kelurahan Leneng

221.000.000,00

- Kelurahan Gerunung

235.000.000,00

- Kelurahan Prapen

224.500.000,00

- Kelurahan Tiwu Galih

223.000.000,00

- Kelurahan Panji Sari

226.500.000,00

- Kelurahan Renteng

230.500.000,00

18


232.000.000,00

- Kelurahan Gonjak 29

1.183.000.000,00

KECAMATAN PRAYA TENGAH - Kecamatan

485.500.000,00

- Kelurahan Jontlak

232.500.000,00

- Kelurahan Gerantung

231.500.000,00

- Kelurahan Sasake

233.500.000,00

30

KECAMATAN PRAYA BARAT

499.000.000,00

31

KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA

486.750.000,00

32

KECAMATAN PRAYA TIMUR

472.500.000,00

33

KECAMATAN PUJUT

581.750.000,00

34

KECAMATAN JANAPRIA

521.500.000,00

35

KECAMATAN KOPANG

500.000.000,00

36

KECAMATAN BATUKLIANG

528.500.000,00

37

KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

549.000.000,00

38

KECAMATAN PRINGGARATA

494.000.000,00

39

KECAMATAN JONGGAT

504.000.000,00

JUMLAH

467.803.768.000,00


c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2017 adalah Alokasi pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang. Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 -2017 adalah sebagai berikut : Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2017 No

Uraian





APBD 2016


3.

PEMBIAYAAN DAERAH

45.149.818.318,01

220.722.033.467,35

2.217.099.726,00

21.617.870.623,09

(37.100.000.000,00)

(24.800.000.000,00)

3.1.

Penerimaan Pembiayaan

57.812.130.674,01

235.465.548.035,15

14.617.099.726,00

71.946.050.935,09

-

-

3.1.1..

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

56.592.146.812,01

82.538.566.035,15

11.257.288.416,00

71.946.050.935,09

-

-

3.1.2.

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

19

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - III 3.1.3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

-

-

-

-

-

3.1.4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

85.276.982.000,00

3.359.811.310,00

-

-

3.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

6.765.000.0000,00

-

-

-

3.1.6.

Penerimaan Piutang daerah

-

-

-

-

-

3.1.7.

Penerimaan Kembali Pokok Investasi

-

-

-

-

3.2.

Pengeluaran Pembiayaan

12.662.312.356,00

14.743.514.567,80

12.400.000.000,00

3.2.1.

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

3.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.299.811.656,00

13.506.436.733

-

25.528.180.312,00

12.300.000.000,00

3.2.3.

Pembayaran Pokok Utang

9.362.500.700,00

1.237.077.834,80

12.400.000.000,00

24.800.000.000,00

24.800.000.000,00

3.2.4.

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

Pembiayaan Netto (PenerimaanPengeluaran)

45.149.818.318,01

159.837.033.467,35

2.217.099.726,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPa)

-

-

-

1.219.983.862,00

50.328.180.312,00

37.100.000.000,00 -

21.617.870.623,09

Sumber : Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Lombok Tengah, 2014

24.800.000.000,00 -

24.800.000.000,00

-

-

(37.100.000.000,00)

(24.800.000.000,00)

-

-

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - IV

1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 adalah merupakan pelaksanaan fase II (dua) RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2031 yang merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Periode II (2016 – 2020) merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode I, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016 – 2020 yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 20162020 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya

masyarakat

Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu : 

kata ‘beriman’ berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;



kata ‘sejahtera’ berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;



kata ‘bermutu’ berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 diwujudkan

melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL

KEHIDUPAN DENGAN

2


Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilainilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal. 2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan

komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas

program-program

penanggulangan

kemiskinan,

terwujudnya

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya

kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui

promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu. 3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya

iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi,

berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai


3

daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli. 4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan public

melalui terwujudnya Perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur

jalan dan irigasi

yang

berkualitas, dan merata, terwujudnya

pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. 5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang profesional. Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi sampai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabrkan kedalam table sebagai berikut :


4

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU MISI

TUJUAN

SASARAN

1 MISI KESATU: Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental dengan Mengedepankan Nilai Nilai Agama dan Kearifan Lokal

2 Meningkatnya intensitas keterlibatan tokoh agama Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan local

3 Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat Terwujudnya metode penanaman nilainilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi Tercegah terjadinya konflik sosial

MISI KEDUA: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Mencegah semakin menurunnya partispasi politik masyarakat Mencegah semakin meluasnya konflik sosial Meningkatnya kualitas pemberdayaan PMKS Meningkatnya kualitas dan intensitas pembinaan lembaga sosial Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem adminsitrasi kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanan KB Meningkatnya kualitas pelayanan KB Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat terkait usia pernikahan pertama Meningkatnya kerja sama dengan daerah tujuan

Meningkatbya pembinaan di lokasi transmigrasi lokal Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Tersedianya data PMKS yang akurat Terwujudnya cara penanganan yang tepat Tersedianya data lembaga sosial yang akurat Terlaksananya intensitas pembinaan lembaga sosial yang optimal Terwujudnya sinergi antar program dan antar pelaku pemberdayaan Terwujudunya promosi dan sosialisasi administrasi kependudukan yang efektif Terwujudnya sistem pendataan yang efektif Tersedianya petugas pendata dengan kualitas dan kuantitas yang memadai Tersedianya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan Tersedianya tenaga penyuluh professional Tersedianya sarana prasarana yang memadai Tersedianya alkon yang memadai Tersedianya aparatur yang memadai Tersedianya metode promosi dan sosialisasi yang efektif Tersedianya sarana prasarana yang memadai Tersedianya regulasi kerja sama antar daerah Terpenuhinya calon transmigran yang sesuai standar Tersedianya informasi yang memadai Terwujudnya transmigran lokal yang kompeten Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai


5

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU MISI 1

TUJUAN 2 pendidikan Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya angka melek huruf Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan kursus Meningkatnya kualitas pendidikan inklusi Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat serta kuantitas perpustakaan masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda dan olahraga

Meningkatnya kualitas pembinaan olah raga Meningkatnya kualitas layanan dasar dan rujukan

Meningkatnya kualitas implementasi regulasi perlindungan perempuan dan anak

MISI KETIGA: Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas

Menurunnya angka pengangguran Meningkatnya kualitas koperasi Meningkatnya kualitas pembinaan UMKM

SASARAN 3 Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas Terwujudnya pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas Perpusatakaan sekolah dan masyarakat Tersedianya sarana prasarana yang memadai Terwujudnya sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga Terselenggaranya event-event kepemudaan dan olahraga Pelaku dan pemerhati olah raga Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan Terwujudnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang baik Terwujudnya pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal Tersedianya sarana prasarana yang memadai Terwujudnya jejaring lembaga perlindungan yang efektif Tersedianya metode promosi dan sosialisasi yang efektif Tersedianya lapangan pekerjaan baru Terwujudnya kopreasi berkualitas Tersedianya metode pelatihan yang efektif Tersedianya sasaran pembinaan UMKM yang tepat Tersedianya materi pelatihan yang tepat Terlaksananya pemdampingan yang


6


TUJUAN

SASARAN

1

2

3 efektif Tersedianya data dan informasi investasi yang valid Tersedianya sarana utilitas dasar Tersedianya regulasi yang tepat Tersedianya SDM yang berkualitas Terlaskananya monev secara optimal Terjaminnya keamanan investasi Tersedianya regulasi Meningkatnya sarpras perizinan Meningkatnya SDM yang professional Tersedainya layanan perizinan yang cepat Meningkatnya realisasi investasi Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang memadai Terwujudnya penerapan teknologi perikanan Terkelolanya SDA di kawasan produksi yang optimal Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai Tersedianya kalender event yang menarik Terwujudnya masyarakat yang sadar wisata Tersedianya pasar yang memenuhi standar Tersedianya produk dan alat berstandar Terwujudnya kualitas lahan pertanian yang produktif Terkendalinya alih fungsi lahan Terwujudnya kawasan pertanian yang produktif Tersedianya IPTEK yang berdaya guna Terwujudnya pengelolaan kelembagaan pangan yang efektif Tersedianya sarana cadangan pangan yang mencukupi Terwujudnya peningkatan produktifitas peternakan Tersedianya populasi ternak yang cukup Berkembangnya usaha peternakan yang produktif Terwujudnya profesionalitas penyuluh Terwujudnya kelembagaan tani yang mantap

Meningkatnya kondusifitas investasi

Meningkatkan layanan investasi

Meningkatnya produksi perikanan

Meningkatnya daya tarik wisata

Meningkatnya kondusifitas wisata Meningkatnya kualitas penataan sarana perdagangan Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen Meningkatnya produksi pertanian

Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan Meningkatnya produksi peternakan

Meningkatnya kapasitas penyuluh Meningkatnya kelas kelompok tani


7


TUJUAN

SASARAN

1

2 Meningkatnya kemitraan agribisnis Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani Mewujudkan sisten inovasi daerah yang berkualitas Mewujudkan pola dan struktur ruang yang harmonis Mewujudkan pola dan struktur ruang yang harmonis Meningkatnya kualiats perencanaan tata ruang Mencegah semakin tingginya pelanggaran tata ruang

3 Terwujudnya kemitraan agribisnis Terwujudnya peningkatan kelas kelompok tani Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem dan inovasi daerah yang efektif Tersedianya rencana rinci sebagai penjabaran RTRW Tersedianya rencana rinci sebagai penjabaran RTRW Tersedianya aturan tata ruang yang memadai Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait tata ruang Tersedianya ppns tata ruang yang memadai Tersedianya kelembagaan tata ruang Terwujudnya penurunan tingkat pelanggaran

MISI KEEMPAT: Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai

Meningkatkanya tingkat kesesuaian pola ruang RTRW/rencana rinci RTRW Meningkatnya sarana pendukung prasarana jalan Meningkatnya kualitas dan kuantitas koneksi antar wilayah

Meningkatkan fungsi jaringan irigasi

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Tersedianya pju yang memadai Tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai Tersedianya jalan dalam kondisi mantap Tersedianya akses telekomunikasi dan informasi Tersedianya layanan moda transportasi Meningkatnya operasi dan pemeliharaan ji Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya cakupan ji Tersedianya perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi terpadu Tersedianya sumber air irigasi Terwujudnya kesadaran masayarakat untuk PHBS Tersedianya sarpras sanitasi

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air bersih

Tersedianya sarpras air bersih Tersedianya sumber air bersih

Meningkatnya kualitas layanan persampahan Meningkatnya kualitas pengelolaan kebencanaan

Terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif Tersedianya aparatur kebencanaan yang kompeten Tersedianya sarana prasarana yang memadai Tersedianya sistem peringatan dini kebencanaan


8


TUJUAN

SASARAN

1

2

3

MISI KELIMA: Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum dengan Dukungan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik

Mencegah semakin tingginya kuantiitas pelanggaran perda Mewujudkan sinergitas pemerintah masyarakat dan swasta

Terwujudnya sinergi penanganan kebencanaan Terlaksananya rehabilitasi korban bencana secara optimal Tersedianya aparatur yang berkompeten Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Tertatanya adiministrasi perkantoran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel Terwujudnya manajemen kepegawaian yang baik Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas Terwujudnya perencanaan daerah yang komprehensif Terlaksananya kebijakan kepala daerah Tercegah semakin maraknya pelanggaran Perda Terwujudnya keterpaduan para pemangku kepentingan dalam pembangunan secara maksimal

4..2. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan rancangan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020, sehingga diharapkan ada kesinambungan program–program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Prioritas pembangunan daerah yaitu tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau


9

gabungan program prioritas. Berdasarkan tema dan grand strategi pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan tahun 2017 adalah : 1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Pengelolaan SDA secara berkelanjutan; 3. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar; 5. Peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, prioritas pembangunan tersebut harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017. Tabel. 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah No. 1 2

Nasional Reformasi Birokasi dan Tata Kelola Pendidikan

3

Prioritas Pembangunan No. Provinsi 1 Budi Pekerti Luhur 2

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Kesehatan

3

4

Kemiskinan

4

Budaya dan Kearifan Lokal Stabilitas Keamanan

No. Kabupaten 1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 2 Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan

5

Ketahanan Pangan

5

Pendidikan

3

6

Infrastruktur

6

Kesehatan

7

Iklim Investasi dan Dunia Usaha

7

Masalah Kesejahteraan Sosial

8

Energi

8

Ketahan Pangan

9

Lingkungan

9

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

10

Penanggulangan Kemiskinan Industri Olahan dan ekonomi Kreatif

4

5

Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi Yang Kondusif Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan


11

Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

11

Pariwisata

12

Investasi dan Wirausaha Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam

13 14

Publik

10


1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Dalam rangka pengentasan kemiskinan daerah dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan daya saing daerah, maka ditetapkan rencana program

yang

dikelompokkan sesuai dengan urusan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017. Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 yang merupakan penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana tabel berikut : Tabel 5.1 Program Prioritas dan Penetapan Indikator Kinerja Outcome Tahun 2017 URUSAN Pendidikan

PROGRAM INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten terhadap lembaga penyelenggara pendidikan Cakupan sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) 1) Angka melek huruf 2) Jumlah lembaga pelatihan dan kursus (LPK) dan PKBM yang terbina Cakupan layanan PAUD terhadap anak usia dini 1) Rasio ruangan belajar terhadap rombongan belajar 2) Rasio ketersedian sarana prasarana pendukung (Perpustakaaan & Laboratorium terhadap rombongan belajar) 3) Drop Out SD/MI dan SMP/MTs Cakupan sekolah yang memberikan layanan inklusi 1) Jumlah kunjungan di perpustakaan kabupaten 2) Jumlah perpustakaan masyarakat yang aktif 3) Jumlah pustakawan Jumlah pemuda yang berprestasi skala regional, nasional dan internasional Jumlah atlet berprestasi skala regional, nasional dan internasional

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Luar Biasa Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


URUSAN Kesehatan

PROGRAM INDIKATIF Program Masyarakat

Upaya

Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penagggulangan Penyakit Menular

2

INDIKATOR KINERJA OUTCOME 1) Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk 2) Rasio tenaga kesehatan terlatih terhadap jumlah penduduk 1) Cakupan kunjungan masyarakat ke fasilitas layanann kesehatan 2) Persentase cakupan PHBS 3) Cakupan desa bebas buang air besar sembarangan (ODF-Open Defication Free) 1) Cakupan rumah tangga yang menggunakan jamban sehat 2) Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih Prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita dan ibu hamil Prevalensi penyakit menular

Program Standarisasi Kesehatan

Pelayanan 1) Persentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) 2) Tingkat kepuasan terhadap layanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Rasio tempat tidur rawat inap terhadap dan Pemeliharaan Sarana dan penduduk Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Pelayanan 1) Cakupan pelayanann imunisasi lengkap 2) Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita Program Peningkatan Keselamatan 1) Cakupan kunjungan ibu hamil ke fasilitas Ibu Melahirkan dan Anak layanann kesehatan 2) Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih Program Pengadaan, Peningkatan 1) Rasio kapasitas rawat inap terhadap dan Perbaikan Sarana dan Prasarana penduduk Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 2) Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Layanan Cakupan layanan lansia Kesehatan Lansia Program Obat dan Perbekalan Rasio ketersediaaan obat dan perbekalan Kesehatan kesehatan terhadap jumlah penduduk Program Pelayanan Kesehatan Tingkat kunjungan masyarakat miskin ke Penduduk Miskin fasilitas layanan kesehatan dasar Program Pengawasan Obat dan Jumlah industry pengolahan makanan dengan Makanan standar kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Jumlah puskesmas BLUD Jumlah fasilitas layanann kesehatan yang mempunyai system informasi kesehatan

3


URUSAN Pekerjaan Umum

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Perhubungan

PROGRAM INDIKATIF Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya Program Pengendalian Banjir da Pengamanan Pantai Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan pembangunan Sosial budaya Program perencanaan pengembangan Kota menengah dan besar Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan Prasarana Wilayah dan sumber Daya Alam Program kerjasama pembangunan Program Pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME Panjang Jalan terbangun Kondisi Jalan mantap Tingkat ketersediaan Data perencanaan kebinamargaan

dan

dokumen

1) Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan 2) Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan Cakupan Pelayanan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya Cakupan Pelayanan Air baku (air bersih) Cakupan penanganan air limbah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Jumlah Perijinan pemanfaatan Ruang Jumlah Pelanggaran RTRW/RDTR/RTTR Tingkat Implementasi Rencana Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Tingkat sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi Tingkat sinkronisasi perencanaan sosial budaya Tingkat implementasi rencana program sanitasi Tingkat ketersediaan dokumen pembangunan daerah rawan bencana Tingkat implementasi rencana prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah kerjasama pembangunan pemerintah Persentase gap pembiayaan pembangunan Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan Tingkat Parisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan dan Program Pembangunan 1) Tingkat mobilitas orang/barang 2) Tingkat ketersediaan fasilitas perhubungan


URUSAN

Perumahan

Lingkungan Hidup

Kependudukan dan catatan sipil Pemberdayaan Perempuan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

PROGRAM INDIKATIF

4


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1) Tingkat kelancaran arus lalu lintas 2) Tingkat kontinuitas prasaran fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Perumahan

Tingkat kemudahan lalu lintas

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Program Pengembangan, Pengelolaan Pemukiman dan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Tingkat layanan lalu lintas 2) PAD dari sektor perparkiran Tingkat aksesibilitas lalu lintas

1) Tingkat kualitas rumah layak huni 2) Berkurangnya rumah kumuh Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan Tingkat kualitas dan kuantitas perumahan rakyat Tingkat ketersediaan sarana prasarana persampahan dan penerangan jalan 1) Tingkat Pencemaran Lingkungan 2) Tingkat Kerusakan SDA dan LH 3) Status sumberdaya alam cakupan penanganan rehabilitasi SDA

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Tingkat ketersediaan validitas informasi Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam SDA dan LH dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Cakupan sistem pengolahan persampahan Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Penataan administrasi 1) Persentase penduduk yang memiliki kependudukan dokumen kependudukan 2) Cakupan penataan penduduk Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase tindak kekerasan terhadap dan Perlindungan Perempuan perempuan dan anak yang tertangani Program Penguatan Kelembagaan Jumlah lembaga PUG Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Tingkat Partisipasi minimal perempuan yang Program Keserasian Kebijakan terlibat dalam kegiatan publik Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Keluarga Berencana Program Pembinaaan Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan Dalam Pelayanan KB/KR Madiri Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1) Cakupan peserta KB aktif 2) Laju pertambahan penduduk Usia pernikahan pertama perempuan

5


URUSAN

Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Koperasi dan UKM

PROGRAM INDIKATIF


Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat

Jumlah lembaga bina keluarga balita (BKB yang terbina)

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Jumlah PIK – R yang aktif

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan layanan kontrasepsi

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pembinaan anak terlantar

Cakupan masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK,Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social Program Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping sosial Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya Program Pemantapan pelaksanaan keluarga harapan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Cakupan pembinaan para penyandang cacat dan trauma Cakupan panti asuhan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tingkat partisipasi swadaya masyarakat

Rasio PLKB terlatih terhadap jumlah lembaga BKB Cakupan Penanganan PMKS

Cakupan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial Cakupan pembinaan anak terlantar

Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial Jumlah pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Jumlah petugas dan pendamping sosial terlatih

Cakupan layanan PKH Pengelolaan dan ekonomi perdesaan

pemanfaatan

lembaga

Jumlah aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah wirausaha baru 1) Volume Usaha UKMK 2) Jumlah Kemitraan UMKM 3) Jumlah UMKM berorientasi Eksport Jumlah koperasi berkualitas

6


URUSAN

Tenaga Kerja

Penanaman Modal

Kebudayaan

Kesbangpol Dagri

PROGRAM INDIKATIF Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Keamanan Lingkungan Program Pengawasan Aliran Kepercayaan Program Kemah Bhakti Pembauran Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pembangunan -Daerah Rawan Bencana Program Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Program Tanggap Darurat bencana Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Program Perbaikan Darurat Bencana dalam rangka Pemulihan dan sarana prasarana Program Pasca Bencana

Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang undangan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Penataan daerah Otonomi baru

INDIKATOR KINERJA OUTCOME Jumlah UMKM permodalan

yang

mendapat

akses

Jumlah Tenaga Kerja Terlatih 1) Tingkat kesempatan kerja 2) Tingkat Pengangguran terbuka Jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan

regulasi

Laju pertumbuhan investasi Jumlah PMA dan PMDN Jumlah sanggar budaya yang dibina Jumlah event budaya yang diselenggarakan Jumlah situs budaya yang terpelihara

1) Jumlah konflik sosial 2) Tingkat kriminalitas

Prosentase pemilih dalam pemilu

Jumlah desa siaga bencana

Jumlah korban bencana yang tertangani

Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain Jumlah pengaduan yang tertangani Realisasi prolegda Jumlah kerjasama dengan media cetak dan elektronik Jumlah desa baru yang terbentuk


URUSAN

Kepegawaian

PROGRAM INDIKATIF

Kearsipan Komunikasi dan Informatika Pertanian


Program Peningkatan sumberdaya aparatur Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM dan Koperasi Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program RHL

Jumlah aparatur yang terlatih

Program peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawas Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan Kedinasan

1) Jumlah Perda inisiatif dewan 2) Jumlah produk hukum dewan Rasio auditor terhadap objek pemeriksaan

Program peningkatan sumberdaya aparatur

kapasitas

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

7

Persentase implementasi SOP pengawasan Cakupan layanan public Status WTP -

Cakupan objek pemeriksaan

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan 1) Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar 2) Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis fungsional dan penjenjangan Jumlah pensiun yang terlayani Jumlah pelanggaran pegawai yang ditangani Cakupan arsip yan tertata

Cakupan jaringan Teknologi Informasi Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian Tingkat penggunaan teknologi pertanian

8


URUSAN

Kelautan dan Perikanan

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM INDIKATIF


Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (penyuluh) Program pengembangan perikanan tangkap Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengembangan bidang

Total Produksi Komoditas Pertanian, Tanaman Pangan dan perkebunan Rasio PPL terhadap Desa (WKPP) Angka Populasi Ternak Tingkat penggunaan teknologi peternakan 1) Tingkat Ketersediaan Pangan 2) Tingkat Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan 3) Tingkat Distribusi Pangan Kasus penyakit ternak strategis; flu burung, anthrak, rabies Produksi komoditas pertanian tanaman pangan; padi jagung kedelai

Produksi komoditas holtikultura

pertanian

tanaman

Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; jalan usaha tani, jaringan irigasi desa dan alsinta Jumlah PPL yang dilatih Total produksi perikanan tangkap Jumlah wirausaha di kawasan pesisir Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah pengelolaan produksi perikanan Jumlah pelanggaran sumberdaya kelautan Luas Areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1) Luas Areal Konservasi Hutan 2) Laju Deforestasi Total produksi sumber daya hutan Jumlah ijin usaha industri perhutanan Jumlah kasus penambangan illegal Total Luas kerusakan lingkungan Cakupan rumah tangga yang terlayani listrik


URUSAN

PROGRAM INDIKATIF

9


ketenagalistrikan Program Pengembangan Energi

Pariwisata

Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Air Tanah (AT) Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengembangan Kemitraan bidang sumberdaya Program pengembangan destinasi pariwisata Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Regional

Meningkatnya penggunaan energy terbarukan 1) Jumlah pemanfaatan air tanah 2) Jumlah sumur bor 1) Jumlah kunjungan wisatawan

baru

1) Jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi 2) Jumlah investor di bidang kepariwisataan Jumlah obyek wisata Jumlah kawasan PKL yang tertata Jumlah kasus pelanggaran perlindungan konsumen Tingkat kapasitas GKM Jumlah lokasi tujuan transmigrasi Jumlah transmigran yang ditempatkan

regulasi

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - VI

1

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi tujuan di atas disusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Rancangan awal RKPD Tahun 2017 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program- program RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja

2

Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - VI

Perangkat

Daerah

agar

menyusun

rencana

kegiatan

Tahun

2017

dengan

mendasarkan RKPD 2017. Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun

2017,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2017 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2017 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2017.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Kapasitas Pemda. Infrastrukturur. Ekonomi. Rancangan Akhir

Recommend Documents