PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
b.
bahwa penyesuaian Organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diarahkan pada efisiensi, efektifitas dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
4.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 2
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah ; c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah; e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah ; g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah; i. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; j. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ; k. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah; l. Badan dan kantor adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Lombok Tengah m. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur; n. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; o. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah kerja Kecamatan; p. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana sebagian tugas dinas di Kecamatan; q. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah; r. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.
Sekretariat Daerah;
b.
Sekretariat DPRD;
c.
Dinas-dinas Daerah terdiri dari : 1.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
2.
Dinas Kesehatan; 4
3.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
5.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7.
Dinas Pekerjaan Umum;
8.
Dinas Koperasi dan UKM;
9.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan; 11. Dinas Kelautan dan Perikanan; 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 14. Dinas Pendapatan ; d.
Inspektorat;
e.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f.
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1.
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2.
Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah;
3.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5.
Badan Kepegawaian Daerah;
6.
Badan Pelaksana Kehutanan;
7.
Kantor Lingkungan Hidup;
8.
Kantor Ketahanan Pangan ;
9.
Rumah Sakit Umum Daerah;
Penyuluhan
Pertanian,
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. g.
Kecamatan terdiri dari : 1.
Kecamatan Praya;
2.
Kecamatan Praya Tengah;
3.
Kecamatan Praya Barat;
4.
Kecamatan Praya Barat Daya;
5.
Kecamatan Praya Timur;
6.
Kecamatan Pujut;
7.
Kecamatan Janapria;
8.
Kecamatan Kopang;
9.
Kecamatan Batukliang;
10. Kecamatan Batukliang Utara; 11. Kecamatan Pringgarata; 12. Kecamatan Jonggat. 5
Perikanan,
dan
h.
Kelurahan terdiri dari : 1.
Kelurahan Praya;
2.
Kelurahan Gerantung;
3.
Kelurahan Semayan;
4.
Kelurahan Jontlak;
5.
Kelurahan Gerunung;
6.
Kelurahan Gonjak;
7.
Kelurahan Leneng;
8.
Kelurahan Sasake;
9.
Kelurahan Renteng;
10. Kelurahan Tiwugalih; 11. Kelurahan Prapen; 12. Kelurahan Panjisari. i.
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan /atau Badan. Pasal 3
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah, dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (6) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 4 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi : a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi : a) Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat; b) Sub Bagian Protokol; c) Sub Bagian Sandi dan Telekomonikasi. 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a) Sub Bagian Agama, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Organisasi Masyarakat; b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Kesehatan; c) Sub Bagian Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga. 4. Bagian Hukum, membawahi : a) Sub Bagian Perundang-Undangan; b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan : 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi : a)
Sub Bagian Industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
b)
Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
c)
Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : a)
Sub Bagian Perencanaan;
b)
Sub Bagian Pengendalian; 7
c)
Sub Bagian Pelaporan.
3. Bagian Pengolahan Data Elektronik, membawahi : a)
Sub Bagian Perekaman dan Verifikasi data;
b)
Sub Bagian Telematika dan Manajemen Sistem Informasi;
c)
Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi.
4. Bagian Penanaman membawahi:
Modal
dan
Badan
Usaha
Milik
a)
Sub Bagian Promosi dan Kerja Sama;
b)
Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Izin Investasi;
c)
Sub Bagian Informasi dan Data.
Daerah,
d. Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengkoordinasikan : 1. Bagian Umum, membawahi : a)
Sub Bagian Rumah Tangga;
b)
Sub Bagian Tata Usaha;
c)
Sub Bagian Adminitrasi Keuangan.
2. Bagian Aset Daerah, membawahi : a)
Sub Bagian Pengadaan dan Pengawasan;
b)
Sub Bagian Penatausahaan;
c)
Sub Bagian Penilaian dan Ganti Rugi.
3. Bagian Organisasi, membawahi : a)
Sub Bagian Kelembagaan;
b)
Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c)
Sub Bagian Analisis Beban Kerja dan Adminitrasi Kepegawaian.
4. Bagian Keuangan , membawahi : a)
Sub Bagian Anggaran;
b)
Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Kas Daerah;
c)
Sub Bagian Pembukuan. Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 5
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD. b. Bagian Umum, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perecanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan. 8
c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi : 1.
Sub Bagian Persidangan;
2.
Sub Bagian Risalah;
3.
Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan.
d. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi : 1.
Sub Bagian Humas;
2.
Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
3.
Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Dinas-Dinas Daerah Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi :
c.
1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan;
Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 1.
Seksi Bina Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
2.
Seksi Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3.
Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
e.
f.
1.
Seksi Bina Pendidikan Menengah Umum;
2.
Seksi Bina Pendidikan Menengah Kejuruan;
3.
Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
Bidang Peningkatan membawahi:
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan,
1.
Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
2.
Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
3.
Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.
Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olah Raga, membawahi : 1.
Seksi Pendidikan Masyarakat;
2.
Seksi Pendidikan Anak usia Dini; 9
3.
Seksi Pemuda dan Olah Raga.
g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi : 1.
Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan;
2.
Seksi Pengendalian Pengawasan Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan;
3.
Seksi Bimbingan dan Pengendalian Perijinan Kesehatan.
d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi: 1.
Seksi Sarana Air bersih dan Penyehatan Lingkungan;
2.
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
3.
Seksi Surveilens dan penanggulangan .
e. Bidang Kesehatan Keluarga membawahi : 1.
Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
2.
Seksi Gizi;
3.
Seksi Kesehatan Reproduksi dan Lanjut Usia.
f. Bidang pengembangan sumber daya dan promosi Kesehatan, membawahi : 1.
Seksi Sistem Informasi dan promosi Kesehatan;
2.
Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Peranserta Masyarakat;
3.
Seksi Sumber daya dan Pengembangan Kesehatan.
g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 8 Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; 10
3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Bina Sosial, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi Sosial; 2. Seksi Bantuan Fakir Miskin, dan Jaminan Sosial; 3. Seksi Bantuan Korban Bencana, Pengumpulan dan Sumbangan Sosial. d. Bidang Transmigrasi, membawahi : 1. Seksi Pengerahan Pendaftaran dan Seleksi; 2. Seksi Angkutan dan Transito; 3. Seksi Penempatan dan Pembinaan. e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi : 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Perluasan Lapangan Kerja dan Pelatihan Produktivitas; 3. Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan. f. Bidang Kelembagaan dan Perizinan, membawahi : 1. Seksi Kelembagaan; 2. Seksi Perizinan dan Bina Nilai Pahlawan; 3. Seksi Pendataan dan informasi. g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 9 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Angkutan, membawahi : 1. Seksi Angkutan Orang; 2. Seksi Angkutan Barang; 3. Seksi Kendaraan Tak Bermotor. d. Bidang Lalu Lintas, membawahi : 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; 3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan. e. Bidang Teknik, membawahi : 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; 11
2. Seksi Perbengkelan dan Parkir; 3. Seksi Terminal. f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : 1. Seksi Frekwensi dan Jaringan; 2. Seksi Jasa Titipan. g. UPT Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 10 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk; 3. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan. d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 1.
Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
2.
Seksi Penyuluhan;
3.
Seksi Pendataan Dokumen Pencatatan Sipil
e. Bidang Perkembangan Kependudukan, membawahi : 1.
Seksi Analisis Kependudukan;
2.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kependudukan;
3.
Seksi Pelayanan Data dan Informasi.
f. UPT Dinas. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 11 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan. 12
c. Bidang Kebudayaan, membawahi : 1.
Seksi Permuseuman sejarah dan Kepurbakalaan;
2.
Seksi Kesenian dan Perfilman;
3.
Seksi Tradisi dan adat istiadat.
d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi : 1.
Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
2.
Seksi Usaha jasa dan usaha sarana;
3.
Seksi Penilitian dan Pengembangan Kepariwisataan.
e. Bidang Pemasaran, membawahi : 1.
Seksi Promosi;
2.
Seksi Pemasaran;
3.
Seksi Kerjasama.
f. Bidang Sumber Daya, membawahi : 1.
Seksi Pelestarian Sumber Daya;
2.
Seksi Pengembangan Sumber Daya;
3.
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
g.
UPT Dinas.
h.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 12
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Keuangan;
3.
Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Cipta Karya, membawahi : 1.
Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan;
2.
Seksi Perumahan dan Pemukiman;
3.
Seksi Pengembangan Kecipta Karyaan.
d. Bidang Bina Marga, membawahi : 1.
Seksi Pengembangan Kebina Margaan;
2.
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
3.
Seksi Pemeliharan Jalan dan Jembatan.
e. Bidang Pengairan, membawahi : 1.
Seksi Pengembangan Pengairan;
2.
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan;
3.
Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. 13
f. Bidang Tata Ruang, membawahi : 1.
Seksi Pengembangan Kawasan;
2.
Seksi Pemanfaatan Ruang;
3.
Seksi Pengendalian Ruang.
g. UPT Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 13 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perkoperasian, membawahi : 1.
Seksi Kelembagaan dan Perijinan;
2.
Seksi Usaha Koperasai Bidang Pertanian;
3.
Seksi Usaha Koperasi Bidang Non Pertanian.
d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, membawahi : 1.
Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
2.
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
3.
Seksi Fasilitasi Peyediaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah.
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi : 1.
Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi;
2.
Seksi Pembinaan Usaha Simpan Pinjam;
3.
Seksi Pengawasan Usaha Simpan Pinjam.
f. UPT Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 14 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perindustrian, membawahi : 14
1.
Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
2.
Seksi Usaha Perindustrian;
3.
Seksi Teknologi Industri.
d. Bidang Perdagangan, membawahi : 1.
Seksi Penataan dan Pengembangan Prasarana Perdagangan;
2.
Seksi Perdagangan Berjangka Komoditi;
3.
Seksi Usaha Perdagangan.
e. Bidang Kerjasama, membawahi : 1.
Seksi Pengkajian Perindustrian dan Perdagangan;
2.
Seksi Kelembagaan Industri dan Perdagangan;
3.
Seksi Promosi dan Kemitraan.
f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, membawahi : 1.
Seksi Pengendalian Perdagangan;
Dampak
Lingkungan
2.
Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
3.
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan.
Perindustrian
g. UPT Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 15 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi :
c.
d.
e.
1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Keuangan;
3.
Sub Bagian Perencanaan.
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi : 1.
Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2.
Seksi Produksi Holtikultura;
3.
Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
Bidang Peternakan, membawahi : 1.
Seksi Produksi Peternakan;
2.
Seksi Teknologi Peternakan;
3.
Seksi Pakan Ternak.
Bidang Perlintan & Kesehatan Hewan, membawahi : 1.
Seksi Perlintan;
2.
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
3.
Seksi Pengawasan Pestisida dan Obat-Obatan. 15
dan
f.
Bidang Bina Usaha, membawahi : 1.
Seksi Perbenihan.
2.
Seksi Pelayanan Usaha dan Kemitraan.
3.
Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil, Alat dan Mesin Pertanian .
g.
UPT Dinas.
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 16 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi : 1.
Seksi Usaha Budidaya;
2.
Seksi Tata Pemanfaatan Air dan Lahan;
3.
Seksi Pembenihan, Hama dan Penyakit.
d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi : 1.
Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
2.
Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
3.
Seksi Pelestarian Sumberdaya Perikanan.
e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, membawahi : 1.
Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
3.
Seksi Perijinan Permodalan dan Kemitraan.
f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi : 1.
Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
2.
Seksi Bina Mutu Produk Perikanan;
3.
Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
16
Pasal 17 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Keuangan;
3.
Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Perhutanan Sosial, membawahi : 1.
Seksi Rehabilitasi Lahan;
2.
Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
3.
Seksi Pengamanan Hutan.
d. Bidang Aneka Perkebunan, membawahi : 1.
Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;
2.
Seksi Perlindungan Tanaman;
3.
Seksi Pengembangan Tanaman semusim.
e. Bidang Bina Usaha, membawahi : 1.
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan;
2.
Seksi Usaha dan Permodalan;
3.
Seksi Pengolahan Hasil hutan dan kebun.
f. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahi : 1.
Seksi Pemetaan dan Penataan Kawasan;
2.
Seksi Penelitian dan Pengembangan;
3.
Seksi Sistem informasi Perkebunan dan Kehutanan.
g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 18 Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi : 1.
Seksi Pengusahaan Pertambangan;
2.
Seksi Inventarisasi, Pemetaan dan Konsevasi Pertambangan;
3.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan. 17
d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikkan, membawahi : 1.
Seksi Ketenagalistrikan;
2.
Seksi Inventarisasi dan Pengembangan Energi;
3.
Seksi Minyak dan Gas.
e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi : 1.
Seksi Geologi;
2.
Seksi Sumber Daya Mineral;
3.
Seksi Laboratorium.
f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 19 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : a.
Kepala Dinas.
b. Sekretariat Dinas, membawahi : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan;.
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan Pendapatan, membawahi : 1.
Seksi Pendataan;
2.
Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
3.
Seksi Informasi dan Publikasi.
d. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahi : 1.
Seksi Pendaftaran;
2.
Seksi Penetapan;
3.
Seksi Penagihan.
e. Bidang Administrasi Pendapatan, membawahi : 1.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
2.
Seksi Pelayanan Administrasi;
3.
Seksi Pelayanan Pengaduan.
f. Bidang Bagi Hasil, membawahi : 1.
Seksi Penata Usahaan Pajak Bumi dan Bangunan;
2.
Seksi Penagihan;
3.
Seksi Koordinasi Bagi Hasil.
g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
18
Bagian Keempat Inspektorat Pasal 20 Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur. b. Sekretariat . 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2.
Sub Bagian Perencanaan.
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I. 1.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
2.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
3.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
d. Inspektur Pembantu Wilayah II. 1.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
2.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
3.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
e. Inspektur Pembantu Wilayah III 1.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
2.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
3.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV 1.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
2.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
3.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 21 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat Badan. 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2.
Sub Bagian Perencanaan. 19
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. 1.
Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
2.
Sub Bidang Pendidikan dan Agama.
3.
Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
d. Bidang Ekonomi dan Kependudukan. 1.
Sub Bidang Pertanian.
2.
Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi
3.
Sub Bidang Kependudukan.
e. Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah. 1.
Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan.
2.
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3.
Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
f. Bidang Penelitian dan Monitoring Evaluasi. 1.
Sub Bidang Data Perencanaan.
2.
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan.
3.
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah Pasal 22 Susunan Organsiasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat Badan. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perlindungan Masyarakat. 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan. 2. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual. d. Bidang Kesatuan Bangsa. 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga. 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan. e. Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa. 20
1.
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
2.
Sub Bidang Sosial Budaya.
f. Bidang Pembinaan Politik. 1.
Sub Bidang Pembangunan Politik, Ideologi dan Demokrasi.
2.
Sub Bidang Pembinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 23 Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari : a.
Kepala Badan
b. Sekretariat Badan 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan 1. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan 2. Sub Bidang Pengolahan dan Diposit. d. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 1. Sub Bidang Pelayanan dan Otomasi. 2. Sub Bidang Pelestarian Pustaka. e. Bidang Dokumentasi dan Arsip. 1. Sub Bidang Akuisisi dan Pengelohan Arsip 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelayanan Arsip. f. UPT Badan g. Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat Badan. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan. 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan. 21
2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat. d. Bidang Sosial Budaya. 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 2. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial. e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Mikro. 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. f. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan. 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa /Kelurahan. 2. Sub Bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa. h.
UPT Badan.
i.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 25
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a.
Kepala Badan.
b.
Sekretariat Badan. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan.
c.
Bidang Pemberdayaan Perempuan. 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. 2. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
d.
Bidang Pengembangan Sistem Informasi. 1. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 2. Sub Bidang Informasi, Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
e.
Bidang Keluarga Berencana . 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana. 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
f.
Bidang Keluarga Sejahtera. 1. Sub Bidang Institusi dan Pembinaan Ketahanan Keluarga. 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
g.
UPT Badan
h.
Kelompok Jabatan Fungsional
22
Pasal 26 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari a.
Kepala Badan.
b. Sekretariat Badan. 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2.
Sub Bagian Keuangan.
3.
Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pengadaan dan Mutasi. 1.
Sub Bidang Pengadaan dan Formasi.
2.
Sub Bidang Mutasi Pegawai.
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 1.
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.
2.
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan Funsional.
e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. 1.
Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin.
2.
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun.
f. UPT Badan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 27 Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari : a.
Kepala Badan.
b.
Sekretariat Badan. 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2.
Sub Bagian Perencanaan.
3.
Sub Bagian Keuangan.
c.
Koordinator Bidang Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
d.
Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
e.
Koordinator Bidang Pengembangan Perikanan dan Kehutanan;
f.
Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
23
SDM
Penyuluhan,
Pertanian,
g.
UPT. Badan;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 28
Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : a.
Kepala Kantor.
b.
Sub Bagian Tata Usaha.
c.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
d.
Seksi Analisis Dan Pencegahan Dampak Lingkungan.
e.
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam ( SDA ).
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 29
Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Ketersediaan Pangan d. Seksi Distribusi dan Kelembagaan Pangan e. Seksi Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan f. Kelompok Jabatan fungsional Pasal 30 Susunan Organisasi Kantor Latihan Kerja terdiri dari : a.
Kepala Kantor
b.
Sub Bagian Tata Usaha
c.
Seksi Program dan Evaluasi
d.
Seksi Pemasaran
e.
Seksi Penyelenggaraan Latihan
f.
Kelompok Jabatan fungsional Pasal 31
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : g.
Direktur RSUD.
h.
Bagian Tata Usaha. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Perencanaan.
i.
Bidang Keperawatan dan Bina Tenaga Kesehatan 1.
Seksi Keperawatan 24
2. j.
Seksi Bina Tenaga Kesehatan.
Bidang Pelayanan Medik 1.
Seksi Pelayanan Medik
2.
Seksi Pelayanan Penunjang Medik
k. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan.
l.
1.
Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medik.
2.
Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 32
Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pelayanan dan Perizinan. d. Seksi Pendataan dan Penyuluhan. e. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketujuh Kecamatan dan Kelurahan Pasal 33 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretariat Kecamatan 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perecanaan 3. Sub Bagian Keuangan c.
Seksi Pemerintahan
d.
Seksi Ekonomi Pembangunan
e.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f.
Seksi Kesejahteraan Rakyat
g.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib.)
h.
Kelompok Jabatan Fungsional
25
Pasal 34 Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah b. Sekretaris Kelurahan c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ekonomi Pembangunan e. Seksi Kesejahteraan Rakyat f. Seksi Trantib. Bagian Kedelapan UPTD dan UPTB Pasal 35 (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan/Kantor (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Pembentukan susunan organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Bagan Struktur Organisasi Pasal 36 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 37 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
26
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 38 (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat anggota DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. (3) Sekretariat DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. (4) Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bagian Ketiga Staf Ahli Bupati Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dibantu Staf Ahli. (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.
Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
b.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c.
Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan d
e.
an Sumber Daya Manusia;
f.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (5) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 27
(6) Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif. (7) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Perundang-undangan. (8) Rician tugas pokok dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Inspektorat Pasal 40 (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di derah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 41 (1) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Dinas Daerah Pasal 42 (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
28
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Rincian tugas pokok dan fungsi dinas daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bagian Ketujuh Lembaga Teknis Daerah Pasal 43 (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan dan Kantor. (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor. (5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bagian Kedelapan Kecamatan Pasal 44 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 29
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan. (4) Pelimpahan sebagaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Rincian tugas pokok dan fungsi Camat diatur Peraturan Bupati
lebih lanjut dengan
Bagian Kesembilan Kelurahan Pasal 45 (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. (2) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V TATA KERJA Pasal 46 (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 30
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala satuan kerja dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk tekhnis pelaksanaan tugas. Pasal 47 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan, satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 48 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional ahli yang ditunjuk oleh Bupati diantara pejabat fungsional yang ada. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31
BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Bagian Pertama Eselon Jabatan Perangkat Daerah Pasal 49 (1) Jabatan Struktural Eselon II.a, yaitu Sekretaris Daerah. (2) Jabatan Struktural Eselon II.b, terdiri dari : a. Asisten Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. Staf Ahli; d. Kepala Dinas; e. Kepala Badan; dan f. Inspektur. (3) Jabatan Struktural Eselon III.a, terdiri dari : a. Kepala Kantor ; b. Kepala Bagian; c. Camat; d. Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat; e. Direktur RSU Daerah kelas C. (4) Jabatan Struktural Eselon III.b, terdiri dari : a. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan; b. Kepala Bagian, Bidang pada RSU Daerah kelas C; c. Sekretaris Camat. (5) Jabatan Struktural Eselon IV.a, terdiri dari : a. Lurah ; b. Kepala Seksi; c. Kepala Sub Bagian; d. Kepala Sub Bidang; e. Kepala Seksi Pada Inspektorat dan f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan. (6) Jabatan Struktural Eselon IV.b, terdiri dari : a.
Sekretaris Kelurahan;
b.
Kepala Seksi pada Kelurahan;
c.
Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan; 32
d.
Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan
e.
Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.
(7) Jabatan Struktural Eselon V.a, terdiri dari : a.
Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan
b.
Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah.
(8) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural sebagai eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kepadanya tetap diberikan hak-hak keuangan dan kepegawaian dalam jabatan struktural eselon III.a. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pasal 50 (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan persetujuan DPRD setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. (3) Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Asisten Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. (4) Kepala Kantor, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian pada Setda dan Setwan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (5) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. (6) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD dan Sekretaris Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (7) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Badan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
33
BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 51 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. (2) Organisasi perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (3) Dalam rangka meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang perijinan yang bersifat lintas sektor dapat diwadahi dalam bentuk unit kerja terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari sektor terkait. Pasal 52 (1) Perangkat Daerah yang dapat didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi. (2) Penyesuaian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu ) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah masing-masing : a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15); b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri D Nomor 3); c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5, Seri D Nomor 4); d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Puskesmas Ganti Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6, Seri D Nomor 5); e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7, Seri D Nomor 6);
34
f.
Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2002
tentang
Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8, Seri D Nomor 7);
g.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor t2);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh jabat4n dan pejabat yang ada sebelumnya, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapdn baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Diundangkan di Praya pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
LALU ZUHUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN NOMOR 3
35
2OO8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
I.
UMUM Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga tehnis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dengan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkurent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan efesiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumnlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
36
Jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% untuk variabel jumlah penduduk, 35 % untuk variabel luas wilayah dan 25 % untuk variabel jumlah APBD, dari hasil perhitungan variabel tersebut berjumlah 69 ( enam piluh sembilan ) sehingga kabuapten Lombok Tengah diperkenankan membentuk 15 ( lima Belas ) Dinas Daerah, 10 ( sepuluh ) Lembaga Tehnis Daerah dan beberapa Lembaga Tehnis Lainnya. Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan kriteria tersebut tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria. Perubahan klasifikasi besaran organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perubahan data pada masing-masing variabel. Jumlah besaran organisasi perangkat daerah tersebut, tidak termasuk perangkat daerah yang menangani bidang Kepegawaian, keuangan dan aset, Inspektorat, Rumah Sakit Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja serta bidang penyuluhan pertanian. Pengembangan dan/atau penggabungan dari masig-masing bidang dimungkinkan, namun harus tetap berdasarkan perumpunan bidang pemerintahan tersebut dan dilakukan secera selektif berdasarkan pertimbangan potensi, karaktersitik dan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal beban kerja satu bidang urusan tidak dapat dibentuk dalam satu lembaga yang berdiri sendiri, maka fungsinya dapat digabung, dngan bidang urusan lain yang sejenis atau berdekatan dalam proses penanganannya. Dengan perumpunan tersebut tidak diperkenankan bidang pemerintahan yang seharusnya diwadahi dalam bentuk dinas, ditetapkan menjadi lembaga tehnis daerah maupun sebaliknya. Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi staf seperti bidang hukum, organisasi, hubungan msyarakat, dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahn umum lainnya yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, dan tidak termasuk fungsi dinas maupun lembaga tehnis daerah dilaksanakan oleh sekretariat. Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretaris dimaksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai koordinator penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka akuntabilitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Daerah, dan dipimpin oleh Inspektur. Selain itu, eselon Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten/Kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak keuangan dan kepegawaian sebagai eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Beberapa perangkat daerah yaitu Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyuluhan pertanian mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah, yang ditetapkan berdasarkan
37
hasil perhitungan nilai skor seuai dengan variabel yang telah ditetapkan, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tatakerja diatur tersendiri. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, Sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
II.
a.
Ketentuan Umum.
b.
Pembentukan Organisasi Perangkat daerah.
c.
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, kabupaten.
d.
Susunan organisasi perangkat daerah.
e.
Tata Kerja.
f.
Jabatan Fungsional.
g.
Eselonisasi perangkat Daerah.
h.
Staf Ahli Bupati.
i.
Ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan kriteria tersebut tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria. Perubahan klasifikasi besaran organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perubahan data pada masing-masing variabel. Jumlah besaran organisasi perangkat daerah tersebut, tidak termasuk perangkat daerah yang menangani bidang Kepegawaian, Keuangan dan Aset, Inspektorat, Rumah Sakit Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja serta bidang penyuluhan pertanian. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengertian pertanggungjawaban Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas, dengan demikian Sekretaris DPRD bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Ayat (3) 38
Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas, dengan demikian Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Balai melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas, dengan demikian Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Balai bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup jelas.
39
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.
40
Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Pengertian pertanggungjawaban Camat melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas, dengan demikian Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas.
41
Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3
42
3-
a tt c F
o 0a !o
5
o p
@
(n ta
F E tl p D
U p o p =r'
^tr FE
FFT g FH E.E
9ra tltr
F$F Hde
!l
F6
tstr
gn rg t O\ot^,!
E# F:rH gB E.+E
- F'ts5 E AANP
:.-QU g oo5 JfD ;,F
H
HX
xS ta-
F H
zn gi
7{
0aF
tn
a)-
H A
€.8 VF
z o h
(!
eb
BE
fF o) l'0a
oap Fit D)
,f
It
!')
a I g o)
o
I oa
s q ='
p o a (D
4' o D
p
U o
{
E9
!J
o ? ID
,r p
F l0 ,f
A)
U s] o tto
442.?
aD!g^D
Et5X3 $M B €.
fi E"
F J
H
uo\our:9
E,:: gu^: E g) =.lq H.ggcr
d-5
'E'95 O
ANF
E
Id5gp oo5
E P
ftr BF
>.a
rs BP gF
,ht
E'S Vrl oclF
FF
!t ij04 da ,ff N
ict tD
tf El
ts.
!^)
v) tr o G
p
o i
@ n)
b tr o u)
U 5
Ot
a
FO (D
E
1L
o F D'
FU
o
c
tr-
!t g s
o s
n b)
@
s
d:ztr E
EF
L;6
*EI ag OE e
Fi:q9.
Fsfi
'j-1 Z11 gPoe
$#s-8€
d6
E
F
t o\o,r:9 H6 ts=rH SH
3FF ;d6gp P €6
A
ANF
F+ ifr Pts
Fg
.4'1:
E'E \J5 rilF eb
.D
H5' rdJ
g ot5 E3
trs F)
f ?D,
0C
5 O
IL
5 !) 5
o n
oa
E (r) 0r
u
5 $ at)
X o @
o
l0
$
5t
.Eg 5'aoa
Fsd ts tsdqg
E*
F baD Brt E
-l*lZ?
ta S
IrEiitt^'D sffi 6 E.
d6
e:.-
H i
: UO\our!9 E6 H.+5 aB "=rH
'F'95
E
e-gp B €5
a
Ft
td
-pF
F+ $F Xd ht
zo
,r-t
E
\J5
E'ts
'El (D
fiF gi
FF FF si5 50a qv
dQ Fit p
f
F9
J,!
(A TA
g E
s
o H
oq
$) P
o so
U 5
ot
o
w o a
!t .t-
-t (} llD
oq
p
X (.D
.H SD
o s b
.l4 E a
oa H !o
a
,1
42,?
taS^lD
B# E € E" F
d6
EI
\o(f)t UO NE 3'lE lnoa na)
E ET* sh !r '@ tr. \TE H FO
(A
0. or
-l p ID
.l
trt
zo H
X i:. s0 .D
o Ft
0a
F)
Xt;F -QU
XHH
s
X d c EI FD
l0 .D
rr o
a p
5
E o
rl
u) Ft
st oo
,ls +
$ F ID
5
oc
$
I q
iL l6
d D:
i'
'0c
o E bl
to iF ,rt
,U E
s)
0
FU (T
E
cd tr
0e c)
X o 3 F
ts
to ut
F
*o' n
F'
,f DO
4,f Z. ? tDS^P 53;ilt smg-B{.
dd
F
s UO\Ortr:9 P,:: = H;i "d E.SF H!
oF'sE @
:'-9U
E
-uP
F b6E FB B6 Fg
.F.
E'B \J5
"c' tD
firi
H.s ar!0P av H. Fg .!-r !tE
TJft q-F
7\' EJ
)J w o d F ll
o r-i 0q nt
o 9) a F)
(t 7{
.D fo
o
o. d o.
t tf E
p-
g H
rd
t} () A)
s: o)
(A
tr
442? FM g"EE oN^g:
5trttrd dd
3 il H
U O.o tJ):9
H6 ts=]ii
E E-FF It P E.i. E E PU.H @ ANP
:.-PU €5 P 9E .s
O:,
$F bg
'(d ,Fl
E'ts Vtr
P
€
o
0eF
B9 tD
sl UV rdJ 9 oii| fJ04
trs !o
P-
F ;D'
90
a F a t b
F
o ts
0a
!)
IA
Ft
ut
U b !) o
7! (D
d t A O)
E
E p i, B
{
.A
p
ct
'1 42.g P O'P SM E E-
dd
g-
B I
rt -) \o i,
Ftt
H'#'= fl |! FD tJ =t tr-t
'E'ts5 A
E
ANF -dd5gp €5 P px
Ftr ifF Fg
.Ft
E'9
tt
9s HE. e.t
oqF DX ig Q i!5 iJ
PF D
E:
rt' 5
(F)
p 0
I 0 d
3
!o
TJ
o H
0a 30
Ut
o)
o
so E ti(D t.D
t::. E
e d B
.4az|a! O ^'S E,g. F# 6 g'E F
uo\o(,):9 E# s:rii E.+F E.B - E'ts5 E A ANts
;d6gg g €5
;s sF
Fg *.E
\1 4 (tc)
BN
ta
5 F
BF FF
dE 50q 0a ,fF lo
?(
It
;t
L
s
o Fa
0q A)
ta E)
o
t( o
U
E
D)
5 a
o
E*
X o
EI
B D E
tt
t! H p q
It
E
a
o
cx ?
d de
D:
3
E
a42.r tA !O 5El;iE'^'S gffi E€. dd g'F X
UO\our!9 Efi ts=iX AE H.FF
-
F'ts5
E
18Hp g @6 9E
#F $F
rs
.H
E'E
'c'
gs E.s HE.
oaF ts' FOJ
g !t tJ04 s
trE
X'
tr'
it
:(a ta
tr
p 3 o x
oa D'
ut
B A: tD
Fd tD
Fl
L'
b. tr IA
E D
g p 5
ru (D
H g 9l
oEl
B ocl
ol ts
t1,12-
ta a)
^'D
E€ 6B#9-- F I
X
F.8;: F E.E^5 A B . E HSE
:.-PU
F b5$ FE$F
Fg
,Ft
E'E
vr
'o
o
sl
@F
SF a9 F' FUJ
g !53 504 G] D)
'ff
lf iD' FO-
!., (A
a d t9
!t
o |a
oa
o:
i' o A' a
U b
F o
Fd
o
:r s l0
i' a t! FU (D
o 5 b0
tr FI !l
azl E {. FH g-'F >1
tDP^P 5E';i5
6
X H
UO\our!9
H# ts!H H.+E AB - E'95 E :'-9U @ 6N)'
s E$ sEsn 7{s
(D9 .t
E'R
'cl
\,,
5
fiF Dh
tD
F* r 5=
tsdJ
E dit
trs 504 p
?D'
:,
rt g o
bt
o n
0a p
@ A)
IA
U 5 A)
a
h o p
t s
B
o. B
FU
o H
,r lo lo !J
-1-lZ gBe
SFg"B
d6
r{ tl A)
rd
H
!)
X H
uoro;
-
o KJ b 0ct d :-r E D H.F cH s E'8F b @
!O H
AB -
U a-g ls6 o ^N
lo
*l D)
H
+ p
7{
t( .D
ID
D)
d EFp
H
E
.H
oa so
s
o
rr o
a
IJ
Fd
*l
F9 al)
o H
Ot
da
,t !)
sir o
0a
tr
i
(A Q
D
5
o Fi
(tcl
B'
0 19
u
U b $) o
X () c n:
5
le E'
atg
(}
ts
7i ta d E
s)
5
42. Fp B 3lfr E € d6 P." Hn) -1 (!Sa'
X
oo-b oQ e
S:
FI
LJ
3 Ng
:..r
o E
E !!Frtltr P 6'rJ Fi tE tD o:
B
e-g Upo A
AN
FD6
-l s FD
x
b .H p
o Ft
H
b)
X F)
cr g
rct
p
o
F
0a
r<
a TD 0
d
t0
h3
o Fl
D
o o
lf
Fl t}
EI
0e
,f 19
:f
oa
A)
lJl CA
th
E
o
ts oo SD
a
v!D U to (t)
rtl o H
oc
A B
a IJ
C'
o E
U
e)
E
K E. a H
s
4-lZ. l
taSA$
E'8. B#E'E
d6
X
UO\our:9 Efi ts=rii
H.+g aE . E'8F E ed6gp !: 6X @ ANF
#s $F PX
,{it bF
,Ft
E'E Ytr GF Po u
€
tl
in
B6
/-
Eb: g atl' tl
'F
H.B D
;D,
0a
I(A ts
co 5
H
o E
@ S)
E
F. h A'
w
U tr lD u)
(!
E
7{ o
n) IJ
o
DO
N
ts
E F D cr D
b
E c lla
o
o bt
*l*12 (OD^'
14
sffig' E
'tt H
Er3; d6
!) tl A'
EJ
X
uo\ou, oFd{ qt
Fl
kJ
taoa d lr E E P H-F il
F E'l.J E !D O@
H
B
e-g Uo !06
-J oi d
*l
zoE F
s X o i:. !0
o 4
0q 3o
v) eo
a FU
(l FI
-I\J
D E
s
t( ts d
tr p (D
r{
o
|J
s
lf .l (!
p
IJ ('a
0a
s)
tf q)
J(t) t
E N
5
o 4
0c
!)
5 0
srA
€v,tD tf + o H
gl
U lo ta Fl
B
F4F)2, 1
E€ 6Bfis'g X
*
(,oror*,!
$E AgH F
It z gr
7{ r-l rII
zo h
'F p3E s"sH FtS
Br x9
.E E'E
og #11
'E
E.g @-
A?:< 2.F EEI
I
!dF| :3qa
BB s
lDi
90
,o 1tr 1@
t b)
i'
o r.t
0c
:tD \a ta
a)
td tg
E s It
FO
(} H
tD
5 o s b
lo
E (D rt d
00
oa
t
lD EI
Ui !ol oi H
tr
4,1 Z
gfi
rr I ts
E
dd 9:- -
i'F X
!i
t o\ou, o qt
tD
Ft
kEI
oa c
;.., E
E E E.F E P 6'tJ Fi tE !o ob
s b
rl no p
E
7r (!
ct'
^N
;d5g $6 Fl
zl-
gi
.J
EI
z o
J:. p
*r
oq
o Fl
A) .D
{ X p a
'ct
0: (D
F
o)
o
a 89 o
ct'
Fg (D
B
A)
oo
tf p
o
X F.j (D
0a te
I (A
th t5
D'
o x
@
P
v,
It a
ID A)
A $)
X (D 0
!9 OJ
TD
p 5 ho FO
FU
o
F a ct FE tD tst
=i o.
t
oa s)
? O)
o D B gl 7f
+ o)
442l ggeH gEqE x
F UO\otJJ!
gE HF$ - E'95 E A
L g
6gp ANP
65
Fs $x 's PI
rs *.E vr 0eF
(!
Eb
EF
Fd E !t
i'm trF ID
F Er tr' it
t.)
I
U) c, a
c
FT
o #pr a pt a EU
p a. o)
;j
Fg (D
€c 0
D ,f F' F)
!a
q r0 A
0)
U o
c7f o
+
s) te
t? I o:
Fl *l Z, t' .D A) a'F
tE. 6sffieL- E X X
t O.oqr!g
gE g$B - F'85 E a
ANrP
:.-QU
g'
tsE
t-t
Sr ,t
!: :f
.q€ E'E
iz'
\J5
tD
I oaF
g9
g* Fdr g qt5 50q
F+ s)
ft ;D,
b.)
(t)
ca p
iJ
o I
(F F
;t
@
8)
a
td le g
p
rd
(!
g d
o ost o)
s: !J
K F) o IH
$)
tt a s:
st
U
(D
q or
F]
F]
gg 3E' ;t3 6E. ss 6e- It 3o
X X
t O.oo:9 H,E
ggg
=g x3E
:'6eu xB
S
.D? 4!t
Sr t(q
E'E E'E \J5
(!
triF EO H.E @-
DY hv iUJ
go'
x
ei 6 BB F)
N
P
a ta C
I p 5
o t
0q ca
o o
er
td F
o. g p
ts
,{ o
@
EI
o.
d o E
o
'ld o
s) te p !J
,(' D
cr
N
fd (D t (D
s d
€
0e q
p =
o
oA'
X o tr E
I
oa s)
tD (D t (!
() $)
!0
,1 *1
Z ts:
SH
E
tAOJ55X
6 !L-
t3 ct
X
X
uo-mc
o
aD
I
qJ
Fd (D
;,.' !t +
E E.F tr tr P =..s 5rt D
:
F t !t p
-N) U o.@E p $6
ta
Fl s p
X tD
u.
st
o t
oo
t g
F d !t E
!r
o
r{
F)
o
q p q
d
ta
(D
ot oo
0a
,f
F)
o tr' Fl
p
N)
t, IA i6
c s
o Fl
illcr
A)
ira llA
N
iul rE
!0
X
!(D rtd
,o :0a tp :{ is)
s 5 U $ .D
H o)
Fl -l OE
35' tsr5
F# P'E 9E' d6 e. '' p !J
X X
-^
a" 8.
tE -
Er$ EFF IJE -Ro
,.F
uoror*,!9 E# ts=jH aB - H.+5
E'95 @-MP
E
I-gp P oo5 PH
.l
s
BA
'{B. €E vir
EL
bt
tD
@F
eb
EE i.
aP-
F# cu
5 daF) ,l
E
lf
CC)
7
N)
i o d m
c
H
o h
0a s)
o sl o EU
ot
tr9)
rd tD
s H .A p F fu
'U Ftl x
(}
sg€ a dF IH aFge
E
d p
H BTF !rx:5 F
Fd
o a p $
EOA
F
rd
EA
(D
rJ
6b
tf !)
$g-F
dF g,f;-F
b)
*ErEH sF trll
X o
3
a s
F gEFB
-+o:
cq
b:
Epx
'o9E
Fg.F8
I
A
IgFBF E.FE
.iJF
*1 -lZ.gPoE 6BHP--E E$
X
x
......3
9::F
HFr gSF.EE' "HEg,i El
Ei'oE x
s"sSFH El tl 65 !e F
F'E
S E HA F ts.= C H
H3E
E-8tr H OOH
-lg
H
s7{ DO
r{+ (DE
.:f. pE
E (!
E
0aH
Pb
#,
5'
DE' 3da 0a$ ,f p
!t
F.H
FF
l\'
l\J
t, ct)
tr
2 b
o H
oa
lo vt FO
o
x D'
o Fl
rr
5 ,f
0q
G 0c
D
U)
o tf -rg-' !.9
o.
d fct
Fd
E6g E gts E gs BEE
o. A'
F-
r$fr FFT
€ YB:
'€g H.F
*l-lZ gBe gffi E dd g-
rr D
5 'd p
F
X X
o"-* 0a c S
lD
H
LJ
3
.g (D
;..r
F B E.F e
H
s
B'N) H H D te o:h AN
U e-g !r
*l A' D'
X o .:j. F'
o t_t
gq
GI
b V)
ot
a
Fg
o x!9 m
tf l0
N cb b 4
ot
X
!t cr EI
!t
(D
Fl
ri o
s,i Fl
o oa
$
!t
l.')
9 (r)
0 5
!0
o 4
0q o:
o SD
u)
t{
F)
It o B
7{ o
s E tilD
fd !D
0q !0
!J
*l -l tD tg
2, r{ c) 5Et;i ^' 5
sffi d6 g!- "
E 'c, I 80
X X
;o tto\o(J) S Ft LJ
b oct c :-r 4A)
E H.F rt H E.i.J E $ a o:--
il-g E:a -N
*l sl c)
7{ (D
c. r)
o Ft
+
c, H
E
U !: .D
sI 7r FO er
tr rct
p (D
EI
o:
r{ o
IA
d
@
Ot
a
FU (D
H AT
OC'
,f
D)
tl
o
tf 'l(n 11
0a
A:
t\)
J a ta d
o Fl
('a
F) @
!e
a
F tr !o
u) s
F
cE e
E'
U s(D rt
o)
4*lZl g o'5 uuxPP
E.M E E.
di
g"
B
X
x \o i^r:9
tt
O t# ts:rX E P H.FF
oE'xF @
E
-I\JF :'d6 I U
F.s
xE
o'?
$F Xd
b.tr ,n
rII
E'E
o
oaF
Fi
z
rc,
9s Bi? SF, av.
FF st b0a
F lJ
trE!9
N) 90
o a = d s
5 H
@ FO
iJ
w p
a
X FO
+ o Ft Fd (D
o s)
5 TD
rd
o N
B 89
*l (D
3 A)
p-
t
zg
*l -l ot0 95 55 i-+ ocl ll '6 H 0€| o;' HP
d6g
X X
t o\o IJ)E iaoa c HE
DHh
E.B P 6's:H.
ES !ff
P() 5F NE OH
r.8 g
B
.l A)
p
4 F hi
3 C.r
X o
i=. lo
6HH
s
X lD
d 'd A)
/
tD
Ft
0q
s rt s: 0 ta d t0
oa
,f !)
F o E (t o lf *l (D oa
sr
t\)
!o
a ta c
!s
o 4
(rct
p
a,
p
vt
7( .D
o l0
!) + P
*l*lZl t!q)^!: 53;=|J
E.M g"E E.
dd
B
X
x
X
uo\o(,)!9 E# ts:rli AH . H.+E
F'sF
E
r.8H! g 65
Fs FF PH
,(Er 1!g
E'ts ,Ft
vir oaF Pb Ll.
'O tD
fiE'il
FF LJfr
,f
dEl
dq ,(7 g0
te.
())
I(A tr 0 b)
o H
0q l!
u 9D
o
X o
-
tst
D N
b
44Zl g tD A) ElTJ;ir'^' SM E E.
fi g'Bx
X X
UO\ot-r:9 E. B H.E.F
H6 ts=rii
- B'88 E o -l.JH
;-gp @6 P
FE $F
{
n Ft
zl E
Cr
a tE
'(d .{'(!d-
.o
VF
t!
E'E
E.s 8F
z o
@F
*r
b9 F.F fdr
g d|' 5 da ,fF D
;D, oct Fo.
