BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 15 BUPATI LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN STRATEGIS KUTA DAN SEKITARNYA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH Menimbang :
a.
bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya;
b. bahwa Kawasan Kuta di Kecamatan Pujut merupakan suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pendukung Pariwisata; c.
bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Dokumen RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemeRINTAH Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011); 11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Lombok Tengah
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN STRATEGIS KUTA DAN SEKITARNYA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1) Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 3) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.. 4) Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. 6) Kabupaten adalah Lombok Tengah. 7) Peraturan Bupati adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengahberdasarkan kewenangan otonomi yang ada padanya. 8) Bentuk Peraturan Bupati adalah keseluruhan format dan sistematika perumusan Peraturan Bupati dan Tahap Penamaan sampai dengan penjelasan pasal demi pasal. 9) Pengesahan Peraturan Bupati adalah proses pengkajian dan penetapan peraturan Bupati oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan penetapan tersebut Peraturan Bupati dimaksud menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. 10) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 11) Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 12) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 13) Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. 14) Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, 15) Pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah. 17) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 18) Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. 19) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 20) Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui analisis kawasan termasuk pengendalian dampak lingkungan, dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat, yang menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan di kawasan. 21) Rencana Umum dan Panduan Rancang adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan. Tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan,
22)
23)
24)
25)
26) 27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen- elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruangruang public. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap mring atau sampai puncak diding atau parapet. Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hiraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informative, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di
dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
(1)
(2)
Pasal 2. RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah merupakan panduan rancang bangunan lingkungan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan pada Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan Pendukung Pariwisata di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, serta sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penerbitan IMB.
BAB III RUANG LINGKUP
Pasal 3. (1).
(2).
(3). (4).
(5).
(6).
Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kabupaten Lombok Tengah terletak di Kecamatan Pujut dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut: a) Utara : Jalan By Pass Kuta b) Barat : Batas Alam (Perkebunan dan Sungai) c) Selatan : Pesisir Pantai d) Timur : Jalan By Pass Kuta (Pasar Seni) Batas-batas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratuan Bupati ini. Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah 65 Ha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lahan milik : a. Pemerintah Daerah; b. Masyarakat; dan c. Suasta Blok kawasan perencanaan meliputi : a. Blok I seluas kurang lebih 27,75 Ha yang terbagi dalam 7 sub blok kawasan b. Blok II seluas kurang lebih 37,22 Ha yang terbagi dalam 8 sub blok kawasan Blok-blok kawasan perencanaan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratuan Bupati ini.
BAB IV PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 4. (1).
(2).
Ruang Utama Kawasan, meliputi : a. Blok I diperuntukan untuk perumahan, fasilitas kesehatan, Ruang Terbuka Hijau, perdagangan jasa, akomodasi wisata skala non bintang, dan kantor pemerintahan. b. Blok II diperuntukan untuk perumahan, permukiman nelayan, akomodasi wisata skala non bintang, akomodasi wisata skala bintang, ruang terbuka, fasum, perdagangan jasa, sempadan pantai dan sungai. Kerangka Utama, meliputi: a. Jalur utama jalan sebagai jalan kolektor sekunder (Jl. By Pass Kuta) yang menghubungkan antar kawasan b. Jl. Pantai Kuta (Jalan Kolektor) dan Jalan Kuta (Jalan Kolektor) sebagai jalur aksesibilitas dalam kawasan yang membelah secara linier
Bagian Kedua Blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya
Pasal 5. Program Penanganan Blok kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) terdiri dari: a. Blok I : 1. Sub blok 1: kawasan perumahan dan fasilitas kesehatan meliputi a. Penataan jaringan drainase b. Penataan tata hijau c. Penataan utilitas lingkungan 2. Sub blok 2: kawasan akomodasi non bintang, peribadatan dan perdagangan jasa meliputi a. Penataan jaringan drainase b. Penataan tata hijau c. Penataan aksesibilitas lingkungan d. Penataan utilitas lingkungan e. Penataan signage f. Penataan jalur pejalan kaki g. Pengendalian pertumbuhan bangunan baru h. Penataan fasade bangunan 3. Sub blok 3: kawasan Ruang Terbuka Hijau meliputi: a. Penataan tata hijau 4. Sub blok 4: kawasan Perumahan, Pemerintahan dan Ruang terbuka hijau meliputi: a. Penataan jaringan drainase b. Penataan tata hijau c. Penataan utilitas lingkungan 5. Sub blok 5: kawasan Perumahan meliputi: a. Penataan jaringan drainase b. Penataan tata hijau c. Penataan utilitas lingkungan 6. Sub blok 6: kawasan Perumahan dan Akomodasi skala non bintang meliputi: a. Penataan tata hijau b. Penataan jaringan drainase c. Penataan utilitas lingkungan d. Penataan jalur pejalan kaki e. Pengendalian f. pertumbuhan bangunan baru g. Penataan fasade bangunan
7. Sub blok 7: kawasan Perumahan dan Taman meliputi: a. Penataan jaringan drainase b. Penataan tata hijau c. Penataan utilitas lingkungan b. Blok II: 1. Sub blok 8: Kawasan Akomodasi skala bintang, Perdagangan dan jasa meliputi: a. Penataan aksesibilitas kawasan b. Penataan fasade bangunan c. Penataan signage d. Penataan pertumbuhan bangunan baru e. Penataan utilitas lingkungan f. Penataan jalur pejalan kaki g. Penataan art shop 2. Sub blok 9: Kawasan Perumahan, Sarana pendidikan, Permukiman nelayan dan Perdagagan dan Jasa, Akomodasi wisata skala bintang meliputi: a. Penataan jaringan drainase b. Penataan utilitas lingkungan c. Penataan tata hijau d. Penataan akesibilitas lingkungan e. Penataan permukiman nelayan f. Penataan signage g. Penataan art shop h. Penataan jalur pejalan kaki i. Penataan jalur bersepeda 3. Sub blok 10: Kawasan Akomodasi skala non bintang dan Perdagagan dan Jasa meliputi: a. Penataan utilitas lingkungan b. Penataan tata hijau c. Penataan fasade bangunan d. Penataan aksesibilitas lingkungan e. Penataan fasade bangunan f. Penataan pertumbuhan bangunan baru g. Penataan jalur pejalan kaki h. Penataan art shop 4. Sub blok 11: Kawasan Perumahan, Kampung budaya dan Taman meliputi: a. Penataan jaringan drainase b. Penataan utilitas lingkungan c. Penataan tata hijau d. Penataan aksesibilitas lingkungan e. Penataan kampung budaya f. Penataan tata hijau 5. Sub blok 12: Kawasan Pasar seni dan TES meliputi: a. Penataan art shop b. Penataan pedagang kaki lima c. Penataan bangunan evakuasi Tsunami 6. Sub blok 13: Kawasan Akomodasi skala non bintang, Perdagangan dan Jasa dan RTH meliputi: a. Penataan aksesibilitas lingkungan b. Penataan jalur pejalan kaki c. Penataan utilitas lingkungan d. Penataan fasade bangunan e. Penataan pertumbuhan bangunan baru f. Penataan signage g. Penataan tata hijau 7. Sub blok 14: Kawasan Akomodasi skala bintang, Perdagangan dan Jasa meliputi: a. Penataan aksesibilitas kawasan b. Penataan pertumbuhan bangunan baru
c. Penataan signage d. Penataan fasade bangunan e. Penataan art shop f. Penataan tata hijau g. Penataan jalur pejalan kaki 8. Sub blok 15: Kawasan Sempadan pantai meliputi: Penataan sempadan pantai
BAB V RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN Bagian Kesatu Struktur Peruntukan Lahan Pasal 6. Struktur Peruntukan Lahan di kawasan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah kawasan campuran (mix used area) meliputi peruntukan perdagangan jasa, pertokoan/ruko/rukan, perumahan, akomodasi pariwisata skala non bintang dan akomodasi pariwisata skala bintang. Struktur Peruntukan Lahannya adalah sebagai berikut : a. Sub Blok 1 dengan total luas lahan seluas 4,02 Ha terbagi menjadi peruntukan lahan Perumahan seluas 3,26 Ha; kesehatan seluas 0,52 Ha; RTH Lingkungan seluas 0,24 Ha. b. Sub Blok 2 dengan total luas lahan seluas 55,29 Ha terbagi menjadi peruntukan lahan perdagangan jasa seluas 0,52 Ha; akomodasi wisata skala non bintang seluas 4,72 Ha; peribadatan seluas 0,28 Ha. c. Sub Blok 3 peruntukan lahan kebun seluas 0,64 Ha d. Sub Blok 4 dengan total luas lahan 3,44 Ha yang terbagi menjadi peruntukan lahan perumahan 2,64 Ha; kantor pemerintahan seluas 0,69 Ha; RTH/Taman Lingkungan seluas 0,10 Ha. e. Sub Blok 5 dengan total luas lahan 2,45 Ha yang merupakan peruntukan lahan perumahan f. Sub Blok 6 dengan total luas lahan 3,081 Ha yang terbagi menjadi peruntukan lahan perumahan seluas 1,046; akomodasi skala non bintang seluas 1,982 Ha; RTH/taman lingkungan seluas 0,521 Ha. g. Sub Blok 7 dengan total luas lahan 3,88 Ha dengan peruntukan lahan perumahan seluas 3,05 Ha; RTH/taman lingkungan seluas 0,82 Ha. h. Sub Blok 8 dengan total luas lahan 5,31 Ha dengan peruntukan lahan perdagangan jasa seluas 0,75 Ha; akomodasi wisata skala bintang seluas 4,56 Ha. i. Sub Blok 9 dengan total luas lahan 7,276 Ha dengan peruntukan lahan perdagangan jasa seluas 1,26 Ha; perumahan seluas 0,8 Ha; pendidikan seluas 0,20 Ha; kampung nelayan seluas 0,89 Ha; Akomodasi wisata skala bintang seluas 4,08 Ha. j. Sub Blok 10 dengan total luas lahan 4,90 Ha dengan peruntukan lahan perumahan 0,52 Ha; akomodasi wisata skala non bintang 1,18 Ha; perdagangan jasa denan luas 3,19 Ha; k. Sub Blok 11 dengan total luas 2,95 Ha dengan peruntukan lahan kampung budaya seluas 1,36 Ha; kebun seluas 1,59 Ha. l. Sub Blok 12 dengan total luas lahan 2,98 Ha dengan peruntukan lahan pasar seni seluas 1,20 Ha; TES seluas 1,77 ha. m. Sub Blok 13 dengan total luas lahan 4,36 Ha dengan peruntukan lahan akomodasi wisata skala non bintang seluas 3,21 Ha; perdagangan jasa seluas 0,33 Ha; RTH/Taman kota seluas 0,81 Ha. n. Sub Blok 14 dengan total luas lahan 6,17 Ha dengan peruntukan lahan akomodasi wisata skala bintang 3,45 Ha; perdagangan jasa dengan luas 3,45 Ha. o. Sub Blok 15 dengan zonasi pemanfaatan lahan sempadan pantai.
Pasal 7. Struktur Peruntukan Lahan kawasan perencanaan RTBL Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran III,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratuan Bupati ini Bagian Kedua Rencana Perpetakan
Pasal 8. (1) Rencana perpetakan di blok perdagangan jasa a. Pengaturan intensitas bangunan disesuaikan dengan rencana intensitas b. Konfigurasi bangunan dengan massa tunggal atau massa deret c. Pada massa deret petak bangunan tidak menempel hingga batas belakang dan batas salah satu sisi samping kapling. d. Pada massa tunggal bangunan tidak menempel pada batas kedua sisi kapling dan batas belakang kapling. (2) Rencana perpetakan di blok pertokoan/ruko/rukan a. Pengaturan intensitas bangunan disesuaikan dengan rencana intensitas b. Konfigurasi bangunan dengan massa tunggal atau massa deret c. Pada massa deret petak bangunan tidak menempel hingga batas belakang dan batas salah satu sisi samping kapling. d. Pada massa tunggal bangunan tidak menempel pada batas kedua sisi kapling dan batas belakang kapling. (3) Rencana perpetakan di blok perumahan a. Pengaturan intensitas bangunan disesuaikan dengan rencana intensitas b. Konfigurasi bangunan dengan massa tunggal atau massa majemuk (4) Rencana perpetakan di blok akomodasi pariwisata skala non bintang a. Pengaturan intensitas bangunan disesuaikan dengan rencana intensitas b. Konfigurasi bangunan dengan massa tunggal atau massa deret c. Pada massa deret petak bangunan tidak menempel hingga batas belakang dan batas salah satu sisi samping kapling d. Pada massa tunggal bangunan tidak menempel pada batas kedua sisi kapling dan batas belakang kapling. (5) Rencanaperpetakan di blokakomodasi pariwisataskalabintang a. Pengaturan intensitas bangunan disesuaikan dengan rencana intensitas b. Konfigurasi bangunan dengan massa tunggal atau massa deret c. Pada massa deret petak bangunan tidak menempel hingga batas belakang dan batas salah satu sisi samping kapling d. Pada massa tunggal bangunan tidak menempel pada batas kedua sisi kapling dan batas belakang kapling. Bagian Ketiga Rencana Tapak
Pasal 9. Rencana tapak pada wilayah perencanaan dilakukan dengan: a) Membangun jaringan jalan (jalan kendaraan atau jalan untuk pedestrian) di beberapa bagian blok, yang dapat membuka wilayah perencanaan dengan wilayah lain di sekitarnya.. b) Membentuk jaringan pedestrian way yang menghubungkan semua unit perencanaan sehingga tercipta pedestrian freedom. c) Mengupayakan agar bantaran bisa menjadi urban green space. d) Menetapkan jarak bangungan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga tercipta building alignment yang serasi. e) Mengarahkan ketinggian bangunan, sehingga akan menghasilkan roof-
f)
lineyang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang closure. Memberikan link antar bangunan berupa pedestrian shelter/ koridor bagi pejalan kaki, sehingga wilayah perencanaan bisa disebut sebagai kawasan yang pedestrian friendly.
Bagian Keempat Intensitas Pemanfaatan Lahan Pasal 10. Ketinggian bangunan pada Blok I a. Ketinggian bangunan pada sub-blok 1 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : maksimal 3 Lantai 2. Kesehatan : maksimal 2 Lantai b. Ketinggian bangunan padasub-blok 2 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skalanon bintang : 3-4 Lantai 2. Peribadatan : maksimal 2 Lantai 3. Perdagangan Jasa : 3 -4 Lantai c. Ketinggian bangunan pada sub-blok 4 diatur sebagai berikut: 1. Pemerintahan : maksimal 2 Lantai 2. Perumahan : maksimal 3 Lantai d. Ketinggian bangunan pada sub-blok 5 diatur sebagai berikut: Perumahan : maksimal 3 Lantai e. Ketinggian bangunan pada sub-blok 6 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : maksimal 3 Lantai 2. Akomodasi wisata skalanon bintang : 3 -4 Lantai f. Ketinggian bangunan pada sub-blok 7 diatur sebagai berikut: Perumahan : maksimal 3 Lantai (2). Ketinggian bangunan pada Blok II a. Ketinggian bangunan pada sub-blok 8 diatur sebagai berikut: 1. Perdagangan jasa : 3 -4 Lantai 2. Akomodasi wisata sklaa bintang : 3-4 Lantai b. Ketinggian bangunan pada sub-blok 9 diatur sebagai berikut: 1. Perdagangan Jasa : 3-4 Lantai 2. Pendidikan : maksimal 2 Lantai 3. Perumahan : maksimal 3 Lantai 4. Kampung Nelayan : maksimal 3 Lantai 5. Akomodasi wisata skala bintang : 3-4 Lantai c. Ketinggian bangunan pada sub-blok10 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : maksimal 2 Lantai 2. Akomodasi wisata skala non bintang : 3-4 Lantai 3. Perdagangan jasa : maksimal 4 Lantai d. Ketinggian bangunan pada sub-blok 11 diatur sebagai berikut: Kampung budaya : maksimal 1 Lantai e. Ketinggian bangunan pada sub-blok 12 diatur sebagai berikut: 1. Pasar seni : maksimal 1 Lantai 2. TES : 7 Lantai f. Ketinggian bangunan pada sub-blok 13 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala non bintang : 1-3 Lantai 2. Perdagangan jasa : 3-4Lantai g. Ketinggian bangunan pada sub-blok 14 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala bintang : 4-8 Lantai 2. Perdagangan jasa : 3-4 Lantai (1).
Bagian Kelima Koefisien Lantai Bangunan
Pasal 11. (1). Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada Blok I a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 1 diatur sebagai berikut: (1). Perumahan : 1,8 (2). Kesehatan : 1,20 b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 2 diatur sebagai berikut: (1). Akomodasi wisata skalanon bintang : 2,40 (2). Peribadatan : 1,20 (3). Perdagangan Jasa : 2,40 c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 4 diatur sebagai berikut: 1. Pemerintahan : 1,20 2. Perumahan : 1,80 d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 5 diatur sebagai berikut: Perumahan : 1,80 e. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 6 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : 1,80 2. Akomodasi wisata skalanon bintang : 2,40 f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 7 diatur sebagai berikut: Perumahan : 1,80 (2). Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada Blok II 1. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 8 diatur sebagai berikut: 1. Perdagangan jasa : 2,40 2. Akomodasi wisata sklaa bintang : 2,40 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 9 diatur sebagai berikut: 1. Perdagangan jasa : 2,40 2. Pendidikan : 1,20 3. Perumahan : 2,40 4. Kampung Nelayan : 1,80 5. Akomodasi wisata skala bintang : 2,40 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 10 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : 1,20 2. Akomodasi wisata skala non bintang : 2,40 3. Perdagangan jasa : 2,40 4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 11diatur sebagai berikut: Kampung budaya : 0,60 5. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 12 diatur sebagai berikut: 1. Pasar seni : 0,60 2. TES : 4,20 6. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 13 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala non bintan : 2,40 2. Perdagangan jasa : 2,40 7. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada sub-blok 14 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala bintang : 4,80 2. Perdagangan jasa : 2,40 bagian Keenam Koefisien Dasar Bangunan
Pasal 12. (1). Kofisien Dasar Bangunan pada Blok I a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 1 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : 60% 2. Kesehatan : 60% b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 2 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala non bintang : 60% 2. Peribadatan : 60% 3. Perdagangan Jasa : 60% c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 4 diatur sebagai berikut:
1. Pemerintahan : 60% 2. Perumahan : 60% d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 5 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : 60% e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 6 diatur sebagai berikut: 1. Perumahan : 60% 2. Akomodasi wisata skala non bintang : 60% f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 7 diatur sebagai berikut: Perumahan : 60% (2). Kofisien Dasar Bangunan pada Blok II a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 8 diatur sebagai berikut: 1. Perdagangan jasa : 60% 2. Akomodasi wisata skala bintang : 50% b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 9 diatur sebagai berikut: 1. Perdagangan Jasa : 60% 2. Pendidikan : 60% 3. Perumahan : 60% 4. Kampung Nelayan : 60% 5. Akomodasi wisata skala bintang : 50% c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 10 diatur sebagai brikut: 1. Perumahan : 60% 2. Akomodasi wisata skala non bintang : 60% 3. Perdagangan jasa : 60% d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 11 diatur sebagai berikut: Kampung budaya : 60% e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 12 diatur sebagai berikut: 1. Pasar seni : 60% 2. TES : 60% f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 13 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala non bintang : 60% 2. Perdagangan jasa : 60% g. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada sub-blok 14 diatur sebagai berikut: 1. Akomodasi wisata skala bintang : 60% 2. Perdagangan jasa : 60%
Pasal 13. Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Bagian Ketujuh Tata Bangunan
Pasal 14. Konsep Tata Bangunan meliputi: a. Kelompok bangunan hunian (perumahan) dengan ketinggian maksimal 2 lantai dengan perpetakan besar hingga perpetakan kecil b. Kelompok bangunan akomodasi wisata skala non bintang (vila,homestay) ketinggian bangunan maksimal 3 lantai b. Kelompok bangunan akomodasi wisata skala bintang (hotel) dengan kepadatan rendah dan mengelompok c. Kelompok bangunan hunian (permukiman nelayan) dengan kepadatan sangat rendah d. Kelompok bangunan perdagangan jasa dengan ketinggian bangunan maks 4 lantai dengan kepadatan rendah
Pasal 15. Orientasi bangunan di sepanjang koridor utama kawasan perencanaan ditetapkan sebagai berikut: a. Arah Hadap ke Arah Jalan: 1. Arah hadap utama dari massa bangunan yang menggunakan jalan (jalur sirkulasi) sebagai titik orientasi. 2. Massa bangunan yang terletak di persimpangan jalan, arah hadap utama dari massa bangunan dapat berorientasi pada salah satu atau gabungan keduanya. 3. Arah hadap ke arah jalan ini dapat diberlakukan pada semua fungsi bangunan yang terdapat di kawasan perencanaan. b. Arah Hadap Bangunan Jamak: 1. Arah hadap bangunan yang berorientasi pada halaman utama pada perpetakan lahan. 2. Pengelompokan arah orientasi ini pada bangunan jamak (bermassa banyak) dan lebih dominan oleh fungsi hunian dan ataupun fungsi akomodasi pariwisata. c. Arah Hadap Gabungan: 1. Arah hadap gabungan yaitu arah hadap utama massa bangunan dengan memaksimalkan potensi lingkungannya baik jalan sebagai jalur sirkulasi, sungai maupun halaman utama dalam perpetakan lahan. 2. Pengelompokan arah hadap ini dapat diterapkan pada bangunan jamak atau bermassa banyak. d. Arah Hadap Bangunan Sasak: (1). Orientasi cenderung ke arah Gunung Rinjani yang ditunjukan dengan arah bubungan. (2). Pada rumah Gunung Rate boleh menghadap utara dan selatan, sedangkan untuk kasta kawula (jajar karang) menghadap timur barat. Bagian Kedelapan Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16. (1) Sistem sirkulasi kendaraan meliputi: a. Sirkulasi kendaraan yang terdapat di Jl. Kuta 1 (Jalan Kolektor) dan Jalan Kuta 2 (Jalan Kolektor) diarahkan 2 arah dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan jalur tata hijau. b. Sirkulasi kendaraan yang terdapat di jalan lingkungan dengan lebar lebih dari 5 m diarahkan 2 arah. c. Sirkulasi kendaraan yang terdapat di jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 5 m diarahkan 1 arah. d. Tidak diperbolehkan parkir pada badan jalan (on street parking) terutama pada jalan kolektor. e. Akses keluar masuk kendaraan dari dan ke perpetakan pada perpetakan hunian diijinkan 1 pintu gerbang. f. Akses keluar masuk kendaraan pada perpetakan non hunian diijinkan 2 pintu gerbang. (2) Jalur pedestrian meliputi: a) Fungsi fasilitas pejalan kaki yaitu memberikan kesempatan bagi lalu lintas orang sehingga dapat berpapasan pada masing-masing arah atau menyalip dengan rasa aman serta nyaman, disamping itu untuk menghindari bercampurnya pejalan kaki dengan kendaraan. b) Sesuai dengan kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada kawasan perencanaan dapat berupa trotoar untuk pergerakan menyusuri jalan, pulau-pulau pelindung dan zebra cross untuk fasilitas memotong jalan serta pergerakan di persimpangan. (3) Setiap persimpangan yang terdapat pada kawasan dilengkapi dengan rambu lalu lintas.
Bagian Kesembilan Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan
Pasal 17. (1). Utilitas Bangunan meliputi: a. Tersedianya APAR dengan isi min 10 Kg b. Pembuangan limbah tidak diperbolehkan dibuang di saluran drainase. c. Penyediaan tangga darurat untuk bangunan diatas 3 lantai yang menempel di luar dinding bangunan. (2). Utilitas Lingkungan meliputi: a. Penyediaan jaringan saluran drainase (tersier, sekunder dan primer) yang saling terhubung. b. Tersedia jaringan sanitasi, air bersih, listrik dan komunikasi. c. Tersedia hydrant untuk pemadam kebakaran . d. Menyediakan bidang peresapan seluas 1 m2 untuk setiap 100 m2 luas lahan yang diperkeras. e. Tersedia tempat penampungan sampah Bagian Kesepuluh Ruang Terbuka dan Tata Hijau
Pasal 18. (1). Ruang terbuka terdiri dari : a. Ruang terbuka hijau; dan b. Ruang terbuka non hijau. (2). Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi : a. Tata hijau kawasan sempadan pantai; b. Tata hijau atau jalur hijau tepi jalan; c. Ruang terbuka untuk perumahan, perpetakan sosial, ruko, toko dan rukan; d. taman (3). Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi : a. Pelataran parkir; dan b. Plaza atau pelataran kawasan. Pasal 19. (1). Jenis vegetasi utama yang digunakan adalah vegetasi yang memiliki fungsi penyerap karbondioksida dan tampilan yang estetis. (2). Konsep ruang terbuka di dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) Area Tepian jalan dianjurkan dengan meminimalkan penebangan pohon eksisting dan menambah penanaman pohon peneduh dengan kanopi, dengan jarak penanaman setiap 10 (sepuluh) meter, dengan demikian jenis tanaman yang dimungkinkan untuk ditanam adalah pohon- pohon peneduh dengan kanopi lebar. (3). Pola tata hijau digunakan juga sebagai pengarah, terutama pada jalur-jalur sirkulasi. Bagian Kesebelas Tata Informasi dan Wajah Jalan
Pasal 20. Peletakan tata media informasi terdapat area yang harus bebas dari segala tata informasi yaitu : a. Rambu pertanda jalan maupun papan himbauan dan/atau informasi diarahkan terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, dan terpelihara. b. Penempatan reklame diarahkan hanya pada masing – masing kavling baik pada bangunan maupun diluar bangunan, dengan model penataan yang terintegrasi.
Pasal 21. (1). Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut: a. Di Jl. Kuta 1 (Jalan Kolektor) dan Jl. Kuta 2 (Jalan Kolektor) ditempatkan perabot jalan berupa rambu lalu lintas, rambu evakuasi, bangku peristirahatan, lampu jalan, papan informasi kawasan, papan reklame, tempat
sampah, rambu penanda jalur sepeda dan hydrant kota. b. Di Jl. By Pass Pantai Kuta ditempatkan perabot jalan berupa rambu lalu lintas, rambu evakuasi, lampu jalan, papan informasi kawasan, papan reklame, tempat sampah, rambu penanda jalur sepeda dan hydrant kota. c. Di jalan lingkungan ditempatkan perabot jalan berupa rambu lalu lintas, rambu evakuasi, lampu jalan. (2). Penataan perabot jalan (street furniture) di kawasan perencanaan, terdiri dari : a. Penunjuk nama jalan pada kawasan perencanaan diharuskan untuk ditempatkan pada setiap ujung jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan bentuk yang mencirikan karakter lokal b. Penempatan rambu jalan disesuaikan oleh standar SKPD yang membidangi perhubungan dan ukuran serta kualitas rancangan dari rambu-rambu harus diatur agar tercipta keserasian serta mengurangi dampak negatif kawasan. c. Peletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) meter, sesuai kebutuhan jenis ruang terbuka hijau dan sempadan jalan. d. Peletakan tempat sampah umum ditetapkan pada tiap jarak 50 (lima puluh) meter, tidak boleh menggangu sirkulasi pejalan kaki serta bentuk tempat sampah umum harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal dan harus ada pemisah antara sampah organik dan anorganik. Bagian Kedua belas Mitigasi Bencana
Pasal 22. (1). Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap bencana alam dan gempa bumi disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten; (2). Jalur Evakuasi atau penyelamatannya menggunakan jaringan jalan; (3). Rambu–rambu jalur, arah evakuasi dan titik kumpul disispkan oleh Pemerintah Kabupaten BAB VI RENCANA INVESTASI
Pasal 23. (1) Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan Kawasan Strategis Kuta dan Sekitarnya Kecamatan Pujut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Povinsi NTB, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun pihak swasta sebagai investor. (2) Seluruh kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (3) Rencana investasi meliputi: kegiatan sosialisasi, kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan kawasan. (4) Rencana investasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratuan Bupati ini.
BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN Bagian kesatu Ketentuan pengendalian rencana
(1)
Pasal 24. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
(2)
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok. (3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam undangundang penataan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (4) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dapat dibatalkan dan dikenakan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. (6) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. (7) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. (8) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. (9) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. (10) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham. Bagian kedua Pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan Pasal 25.
(1) Pengelola kawasan adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat. (2) Wewenang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh instansi yang menangani jalan; b. Pengaturan parkir, pengelolaan persampahan dan kebersihan kawasan, pertamanan dilaksanakan oleh instansi yang menangani Parkir, kebersihan dan pertamanan. c. Pengaturan drainase dilaksanakan oleh instansi yang menangani drainase d. Pengaturan perijinan bangunan dan perijinan reklame dilaksanakan oleh instansi yang menangani perijinan e. Pengaturan ketentuan zonasi kawasan dilaksanakan oleh instansi yang menangani perencanaan wilayah
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Ditetapkan di Praya pada tanggal 14 Juli 2015 BUPATI LOMBOK TENGAH
ttd H. MOH. SUHAILI FT.
Diundangkan di Praya pada tanggal
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
H. LALU SUPARDAN.
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN STRATEGIS KUTA DAN SEKITARNYA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH 1. 2. 3. 4. 5.
LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN
PETA DELINEASI KAWASAN PETA BLOK KAWASAN PETA STRUKTUR PERUNTUKAN LAHAN PETA INTENSITAS LAHAN RENCANA INVESTASI
