PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA DA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LOMBOK TENGAH BERSATU BUPATI LOMBOK TENGAH, Menimbang
: a. bahwa salah satu strategi pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah adalah dengan mendayagunakan kapasitas sumberdaya di daerah secara optimal yang berorientasi bero pada meningkatnya pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan sinergi serta pelibatan secara aktif unsur penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta; b. bahwa ahwa keberadaaan Badan dan Usaha Milik Daerah PT. PT Lombok Tengah Bersatu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lombok Tengah Bersatu (PT. LTB) dimaksudkan untuk melakukan akselerasi proses pembangunan daerah dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian daerah, maka perlu didukung dengan alokasi dan penyertaan yertaan modal daerah sebagai modal dasar untuk membiayai kegiatankegiatan usaha produksi dan operasional yang diselenggarakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Badan adan Usaha Milik Daerah PT. Lombok Tengah Bersatu.
Mengingat
: 1. Undang Undang-Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah Wilay Daerah-Daera Daera Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Tamb Lembaran Negara Negar Republik Indonesia Nomor 2387); 2387 3. Unda dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ten Keuangan Negara (Lem embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 200 Nomor 47, Tambahan Lemb mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 428 286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 49); 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Lombok Tengah Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH
DAERAH
TENTANG
KABUPATEN LOMBOK
PENYERTAAN
MODAL
TENGAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LOMBOK TENGAH BERSATU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan satuan kerja perangkat daerah yang merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berbentuk Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah unit pelaksana teknis yang berada di dalam organisasi perangkat daerah yang berbentuk Sekretariat, Bagian, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis. Perusahaan Terbatas Lombok Tengah Bersatu yang selanjutnya disebut PT. LTB adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan kegiatan usaha produksi. Dewan Komisaris adalah unsur dalam internal PT. LTB yang melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menyelenggarakan perusahaan. Direksi adalah unsur dalam internal PT. LTB yang melaksanakan secara teknis operasional kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan/barang milik daerah sesuai tujuan yang diinginkan perusahaan dan mempertanggung jawabkan terhadap seluruh hasil capaian kinerja perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang termuat dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga peruhaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah seluruh anggaran belanja rutin dan pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaataan modal daerah oleh badan usaha/badan dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. BAB II SIFAT, TUJUAN DAN JENIS USAHA
Pasal 2 (1) PT. LTB menyelenggarakan kegiatan usaha produksi yang bersifat : a. Memberikan jasa;
(2) PT. LTB bertujuan untuk menumbuhkembangkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. (3) Jenis usaha yang diselenggarakan oleh PT. LTB adalah : a. Hotel Bintang; b. Konstruksi Gedung; c. Jasa Agen Perjalanan; dan d. Perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau. Pasal 3 (1) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PT LTB dapat membuat rencana pengembangan jenis usaha lainnya. (2) Rencana pengembangan setiap jenis usaha harus diawali melalui kegiatan studi kelayakan yangdilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih konkrit untuk dijadikan masukan dalam memperhitungkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap jenis usaha yang dimohonkan harus melampirkan dokumen hasil studi kelayakan dan proposal yang sekurang-kurangnya memuat: a. Nama jenis usaha; b. Lokasi tempat usaha; c. Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan atau estimasi modal dasar; d. Prakiraan peluang pasar; e. Prospek usaha dalam jangka waktu pendek/menengah/panjang; dan f. Pihak-pihak lain yang akan ikut serta melakukan kerjasama usaha. (4) Rencana pengembangan setiap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibahas bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu RUPS untuk mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pemegang saham. BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 4 (1) Penyertaan modal daerah pada PT. LTB bersumber dari : a. APBD; b. Keuntungan hasil usaha; c. Lain-lain yang sah. (2) Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD harus dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan mekanisme penyusunan APBD dan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Besaran Jumlah Alokasi Dana Pasal 5
(2) Nilai nominal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai modal dasar PT. LTB beroperasional. (3) PT. LTB berkewajiban menyusun rincian rencana dan program kerja anggaran operasional dengan menggunakan modal dasar secara proporsional dan dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan PT. LTB Bersatu yang disetujui dalam RUPS. (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagian Ketiga Penambahan, Pengurangan Dan Penarikan Penyertaan Modal
(1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 6 Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan, pengurangan dan penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kondisi dan/atau kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan besaran penyertaan modal sesuai dengan kondisi dan/atau kemampuan keuangan daerah. Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya. Penarikan seluruh penyertaan, karena Perseroan tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi. Penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 7 Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan pengelolaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 8 (1) Hak dan wewenang pemerintah daerah terhadap PT. LTB meliputi : a. Menerima keuntungan/laba hasil usaha; b. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PT. LTB; c. Melakukan pemeriksaan dan/audit atas pelaksanaan tata kelola dan penatausahaan keuangan dan barang daerah pada PT. LTB; d. Memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja usaha PT. LTB; e. Meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada pihak Direksi, baik secara perseorangan atau bersama-sama jika dapat dibuktikan telah lalai atau dengan sengaja menyalahkagunakan jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah; f. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. LTB;
(2) Kewajiban pemerintah daerah terhadap PT. LTB meliputi: a. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan usaha produksi yang diselenggarakan oleh PT. LTB; b. Memfasilitasi kelancaran pelaksanakan dan pengembangan kegiatan usaha; c. Memfasilitasi PT. LTB dalam melakukan perikatan/kerjasama degan pihak ketiga; d. Memberikan motivasi, dukungan dana bagi kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan usaha. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PT. LTB Pasal 9 (1) Hak-hak PT LTB terhadap pemerintah daerah meliputi : a. Menerima dana penyertaan modal dari pemerintah daerah; b. Mengadakan perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga; c. Menggunakan/membelanjakan dana/modal secara rasional sesuai rencana dan program kerja berdasarkan kebutuhan; d. Melaksanakan wewenang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. LTB. (2) Kewajiban PT LTB terhadap pemerintah daerah meliputi : a. Menyetorkan keuntungan/laba hasil usaha pada waktu yang telah ditentukan; b. Menyampaikan rencana dan program kerja kegiatan usaha yang diselenggarakan disertai dengan rincian alokasi jumlah dana pada setiap jenis usaha kepada pemerintah daerah dengan tembusan dikirimkan kepada DPRD dan SKPD/Unit SKPD terkait; c. Mengumumkan secara terbuka melalui media massa keadaan neraca keuangan pada akhir pelaksanaan tahun anggaran; d. Mempertanggungjawabkan seluruh dana penyertaan modal daerah dan asset barang milik daerah yang dikelola; e. Melaksanakan tindak lanjut terhadap saran/rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah; f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAPORAN Pasal 10 (1) PT LTB wajib menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin setiap triwulan, tengah tahunan, dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan dikirimkan kepada SKPD/unit SKPD terkait. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dilampirkan dengan bukti-bukti sah penggunaan uang serta dokumentasi foto hasil pengadaan barang. (3) Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi atas kinerja PT LTB dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau audit untuk menguji validitas laporan yang diterima.
BAB VI GANTI RUGI DAN SANKSI Pasal 11 (1) Setiap kerugian daerah yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan atas pengelolaan keuangan/barang milik daerah merupakan tindakan pelanggaran yang diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi. (2) Setiap orang dan/atau lembaga usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Teguran; b. Peringatan; dan c. Penarikan kembali penyertaan modal daerah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ditetapkan di Praya pada tanggal 5 Maret 2014 BUPATI LOMBOK TENGAH,
H. MOH. SUHAILI FT Diundangkan di Praya pada tanggal 5 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
H. LALU SUPARDAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LOMBOK TENGAH BERSATU
I. UMUM Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, maka kebijakan suatu daerah sangat diperlukan dalam melakukan terobosan-terobosan yang mendorong meningkatnya PAD guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang selama ini dalam kenyataan bahwa PAD dari pajak, retribusi masih sangat jauh dari cukup, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lombok Tengah Bersatu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas ( PT ) Lombok Tengah Bersatu yang melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agrobisnis, industry strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, perbankan, investasi, asuransi dan usaha lain sesuai kebutuhan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan berdirinya PT. LTB ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan PT. Lombok Tengah Bersatu dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Modal Dasar PT. LTB ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah dan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal, hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal”, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kabupaten Lombok Tengah pada Perseroan Terbatas Lombok Tengah Bersatu yang dijadikan sebagai modal dasar agar PT. LTB segera bisa beroperasi. Dengan demikian maka alokasi dana penyertaan modal daerah pada PT Lombok Tengah Bersatu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” antara lain modal dasar, bagian laba/keuntungan hasil usaha dari PT. LTB, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3
