PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dipungut Retribusinya; b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga. c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tempat Khusus Parkir, Perda Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 36 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Perda Nomor 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 1

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43899;. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3209); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

7.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan persetujuan bersama Bupati.

8.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

9.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 3

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah. 12. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 13. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; 14. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron. 15. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir; 16. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta; 17. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 18. Reribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai; 19. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh oleh Pemerintah Daerah. 20. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. 21. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 4

22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial kerena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 23. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan. 24. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. 25. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha. 26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi seta menemukan tersangkannya.

5

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan;

c.

Retribusi Tempat Pelelangan;

d.

Retribusi Terminal;

e.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f.

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

g.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

h.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan / atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a.

pemakaian gedung pertemuan;

b.

pemakaian rumah dinas;

c.

pemakaian mesin potong rumput, genset, bus, mini bus (L. 300), dump truk, pick up, mobil siaran keliling dan mesin gilas;

d.

pemakaian kursi plastik, kursi sova, tenda,

e.

sound system; dan

f.

Sewa Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame

g.

pemakaian Labor. dll 6

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. pengunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. b. Bangunan Gedung yang terdapat di Desa/Kelurahan yang pembangunannya menggunakan dana swadaya masayarakat.

Pasal 4 (1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati Pemakaian Kekayaan Daerah. (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemekaian Kekayaan Daerah. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian. Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan berkeadilan.

Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 7 Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut : a. Pemakaian Gedung : 1) Pemakaian Gedung Kesenian/Aula Kantor Bupati 7

Tarif -

Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh BUMN Dan Pihak Swasta Kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan Dan Sosial

Rp. 500.000,-/hari Rp. 500.000,- /hari Rp. 250.000,- /hari

2) Pemakaian Gedung Kecamatan Tarif -

Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamaan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh BUMN Dan Pihak Swasta Kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan Dan Sosial di wilayah Kecamaan

Rp. 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari Rp. 500.000,- /hari

Rp. 150.000,- /hari

3) Pemakaian Gedung Balai Desa/Kelurahan Tarif -

Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamaan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh BUMN Dan Pihak Swasta Kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan Dan Sosial di wilayah Desa/Kelurahan

4)

Rp. 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari Rp. 150.000,- /hari Rp. 500.000,- /hari Rp. 50.000,- /hari

Pemakaian Gedung Sekolah (hanya untuk siang hari) Tarif

-

Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kegiatan Kemasyarakatan, 8

Rp. 450.000,-/hari Rp. 250.000,- /hari

-

Keagamaan Dan Sosial Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh BUMN Dan Pihak Swasta

Rp. 450.000,- /hari

a. Rumah Dinas Type

Tarif

-

Type 21 s/d 42

Rp. 50.000,-/bulan

-

Type 42 s/d 48

Rp. 50.000,-/bulan

-

Type 65 s/d 72

Rp. 75.000,-/bulan

-

Type 72 s/d 80

Rp. 150.000,-/bulan

-

Type 135 s/d 175

Rp. 150.000,-/bulan

-

Type 175 s/d 200>

Rp. 250.000,-/bulan

b. Tenda dan Kursi Jenis

Tarif

-

Kursi Plastik

Rp.

500,-/1buah/hari

-

Kursi Susun Busa

Rp.

2.000,-/1buah/hari

-

Kursi Sova

Rp. 75.000,-/1set/hari

-

Tenda ukuran 3 X 4 meter

Rp. 150.000,-/hari

-

Tenda ukuran 4 X 6 meter

Rp. 250.000,-/hari

-

Sound system/pengeras suara

Rp. 400.000,-/set/hari

-

Marching Band

Rp. 5.000.000,-/sekali tampil

c. Kendaraan Bermotor dan Mesin Jenis

Tarif

-

Mesin pemotong rumput

Rp. 50.000/hari

-

Genset

Rp. 100.000/hari

-

Bus

Rp. 600.000/hari

-

Mini Bus (L.300)

Rp. 350.000/hari 9

-

Dump Truk

Rp. 400.000/hari

-

Pick Up

Rp. 250.000/hari

-

Mobil Siaran Keliling

Rp. 150.000/hari

-

Skay life(lori tangga)

Rp. 200.000/hari

-

Lori tangki air

Rp. 150.000/hari

c. Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame Ukuran

Per Hari

Per Bulan

Per Tahun

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1. Spanduk -

1 x 2 m2

5.000,-

150.000,-

-

1 x 3 m3

10.000,-

200.000,-

-

1 x 6 m2

15.000,-

300.000,-

-

2. Baleho -

4 x 6 m2

50.000,-

750.000,-

4.500.000,-

-

3 x 4 m2

30.000,-

500.000,-

3.000.000,-

15.000,-

300.000,-

1.800.000,-

3. softsign

d. Laboraturium Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi 1) Jenis Pegujian Tanah NO 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

JENIS OBJEK Kadar Air Tanah Berat Jenis Atterberg Limit -Batas Cair -Batas Plastik -Index Plastik Analisa Saringan Pemadatan Standar Pemadatan Modified CBR Laboratorium Hidrometer USC (Unconfined Comp.Strength) Konsolidasi Berat Isi 10

VOLUME

TARIF (Rp)

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

20.000,25.000,35.000,25.000,60.000,80.000,70.000,50.000,45.000,-

Sampel Sampel

90.000,20.000,-

12 13 14 15 16

Kuat Geser Langsung Triaxial (UU) Triaxial (UU) Triaxial (UU) Sharingkage Limit

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

50.000,60.000,125.000,150.000,20.000,-

VOLUME Sampel Sampel Sampel

TARIF (Rp) 30.000,45.000,30.000,-

2) Jenis Pengujian Bahan Banguan NO 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

JENIS OBJEK Kehalusan Semen Abrasi Gradasi/Analisa Saringan Berat Jenis -Agregat Kasar -Agregat Halus Berat Isi Kadar Lumpur Soundness Organik Impuritis Sand Equivalent Kuat Tekan Mortar Mix Design Mortar Kuat Tekan Bantuan Bulking Faktor

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

35.000,35.000,20.000,20.000,70.000,30.000,70.000,10.000,125.000,30.000,70.000,-

3) Jenis Pengujian Beton NO JENIS OBJEK 1 2 3 4 5

VOLUME

Kuat Tekan Kubus Beton Kuat Tekan Silinder Boten Kuat Lentur Balok Beton Kuat Beton Inti (Pemboran) Mix Design Beton (Campuran Beton

Buah Buah Buah Buah Sampel

TARIF (Rp) 10.000,15.000,20.000,40.000,200.000,-

4) Jenis Pengujian Aspal NO JENIS OBJEK 1 2 3 4 5 6 7 8

VOLUME

Penestrasi Titik Lembek Daktalitas Kelarutan Dalam CCL 4 Kehilangan Berat Titik Nyata Berat Jenis Penestrasi Setelah 11

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

TARIF (Rp) 40.000,40.000,30.000,40.000,40.000,40.000,40.000,40.000,-

9 10

11

Kehilangan Berat Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix) CBR Lapangan Menggunakan : -CCL 4 -Bensin Mix Design Aspal

Sampel

30.000,-

Sampel Sampel Sampel

60.000,45.000,200.000,-

5) Jenis Pengujian Lapangan NO JENIS OBJEK

VOLUME

TARIF (Rp)

4 5

Pemboran Mesin Tanah 0-20 Meter 21-40 Meter >40 Meter Pemboran Tangan Tanah Pengambilan Contoh Tanah Asli Geolistik SPT Satu Kali Uji

6

Penyondiran/DCPT

Titik

100.000,-

7

Test Pitting

Titik

75.000,-

8

Sand Cone

Titik

40.000,-

9

DCP

Titik

50.000,-

10

CBR Lapangan

Titik

400.000,-

11

Loading Test

Titik

40.000,-

12

Kuat Tekan/Hammer Tes

Titik

100.000,-

13

Pengambilan Benda Uji Beton

Titik

60.000,-

Titik

75.000,-

Titik

75.000,-

Titik

100.000,-

1

2 3

Meter Meter Meter Titik Tabung Titik

200.000,225.000,250.000,150.000,75.000,200.000,-

Titik Titik

125.000,225.000,-

(Core Beton) 14

Cepat Rambat Gelombang Ultra sonic

15

Pengambilan Aspal Beton (Core Lapisan)

16

Pemeriksaan Bengkelmen Beam

12

g) Kendaraan Alat Berat Jenis

Tarif

-

Whell Loader

Rp. 750.000,-/Jam

-

Motor Greder

Rp. 700.000,-/Hari

-

Tandem Roller (MG.8)

Rp. 570.000,-/hari

-

Vibration Roller(MG.6)

Rp. 450.000,-/Hari

-

Dump Truk

Rp. 300.000,-/Hari

-

Traktor

Rp. 450.000,-/Hari

-

Buldoser

Rp. 750.000,-/Hari

-

Stone Chrusing

Rp. 1.100.000,-/Hari

-

Hand Tractor

Rp. 500.000,-/Hari

-

Mini Ractor

Rp. 250.000,-/Hari

-

Power Theser

Rp. 500.000,-/Hari

-

Pompa Air

Rp. 250.000,-/Hari

-

Pimpil Jagung

Rp. 200.000,-/Hari

Pasal 8 Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan. Pasal 9 Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c tidak termasuk : a. biaya petugas pemasangan tenda; dan b. biaya operator untuk pemakaian RAMSA dan TOA Pasal 10 Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

13

Pasal 11 Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a,b,c,d,e,f,g, dan h menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi. BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 12 (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselengarakan oleh Pemerintah Daerah ; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 13 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan. (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 14 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak. (2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu kontrak. (3) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.

14

Pasal 15 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 16 Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut : KELAS/

FASILITAS

LUAS

PASAR

JANGKA WAKTU

BESARNYA

BESARNYA TARIF

KONTRAK

TARIF (Rp.)

( Rp)/ TAHUN

I

Rumah Makan

8 x 5

1 Tahun

350/m²/hari

5.040.000

II

Kios Permanen

5 x 5

1 Tahun

350/m²/hari

3.150.000

Kios Sederhana

1 x 1

~

200/m²/hari

~

Los Sayur Permanen

2 x 1

~

1000/2m²/hari

1000

Los Ikan Permanen

2 x 1

~

1500/2m²/hari

1500

Los Sayur Sederhana

2 x 1

~

500/2m²/hari

500

Pelantaran Beratap/

2 x 1

~

500/2m²/hari

500

III

IV

Terbuka

BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 17 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 15

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 18 (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan. (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan. Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 19 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang. (2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah. Pasal 20 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Tempat Pelelangan. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 21 (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % ( satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a.

Sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual ;

b.

Sebesar 0,6 % ( nol koma enam persen) dipungut dari pembeli

16

(2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Ternak melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a.

Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;

b.

Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

(3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a.

Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;

b.

Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

(4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : 1) Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ; 2) Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli BAB VI RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 22 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang di terminal yang meliputi : a.

penyediaan fasilitas kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang,

b.

penyediaan tempat kegiatan usaha,

c.

penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 23 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal. (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal. 17

Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 24 (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. (2) Masa Retribusi pelayanan fasilitas loket/kios dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 25 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan berkeadilan. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 26 Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut: NO

JENIS

JENIS KENDARAAN

TARIF

PELAYANAN 1.

2.

3.

4.

Penyediaan fasilitas

- Angkutan Kota

- Rp.1000/sekali masuk

kendaraan

- Bis Kecil


penumpang umum

- Bis Sedang


- Bis Besar


Penyediaan fasilitas

- Pick up

- Rp.1.500/sekali masuk

kendaraan

- Truk Roda 4

- Rp. 2.000 /sekali masuk

angkutan barang

- Truk Roda 6

- Rp. 2.500/sekali masuk

- Truk Roda 6 ke atas

- Rp. 3.000/sekali masuk

Pemakaian tempat

- Sewa loket

- Rp.60.000/bulan

usaha

- Toko/Kios

- Rp.60.000/bulan

Toilet/WC umum

- Buang air Kecil

- Rp. 500/sekali masuk

- Buang air besar/mandi - Rp.1000/sekali masuk

18

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 28 (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir. (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 29 (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir. (2) Masa Retribusi pelayanan khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 30 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

19

Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 31 Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut : a.

Pelataran / lingkungan dengan jenis kendaraan : JENIS

TARIF

a. Sedan, Jeep dan Mini Bus

Rp. 1500/ sekali parkir

b. Pick Up dan sejenisnya


c. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya


d. Sepeda Motor


b. Taman dengan jenis kendaraan : JENIS

c.

TARIF







d. Sepeda Motor


Gedung dengan jenis kendaraan : JENIS

TARIF


Rp. 2000 / Jam


Rp. 1500 / Jam


Rp. 2500 / Jam

d. Sepeda Motor

Rp. 1000 / Jam

20

BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 32 (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan /Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta Pasal 33 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa. (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 34 (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati. (3) Penentuan kelas dan fasiltas penukung Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 35 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

21

Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 36 (1) Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Mess Pemda/Villa/Guest House ditetapkan sebagai berikut : a. Penginapan/Pesanggrahan/Mess Pemda : PENGGUNA

TARIF

-

Masyarakat/penduduk Kabupaten Halmahera Tengah

Rp. 150.000/hari/kamar

-

Umum

Rp. 250.000/hari/kamar

b. Villa/Guest House :

KELAS

TARIF

VIP

Rp 350.000/Hari/Kamar

I

Rp 250.000/Hari/Kamar

(2) Tarif sebagaimana tersebut pada Pasal (1) tidak termasuk biaya makan.

BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 37 (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi : 22

a.

penyewaan kandang;

b.

pemakaian tempat pemotongan;

c.

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong

d.

pelayanan pemeriksaan daging setelah dipotong (keurmaster); dan

e.

pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan. (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 39 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong. (2) Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 40 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan.

23

Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 41 Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut : N O 1

2

3

JENIS PELAYANAN

JENIS HEWAN

Penyewaan Kandang

Pemakaian tempat pemotongan

Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong

4

- Sapi / Kerbau

5.000

- Kambing

1.000

- Ayam

1.00

- Sapi / Kerbau

5.000

- Kambing

500

- Ayam

100

- Sapi / Kerbau

2.000

- Kambing

1.000

- Ayam Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)

5 Pengangkutan Daging dari RumahPotong

TARIF/EKOR (Rp)

- Sapi/Kerbau

100 2.000

- Kambing

500

- Ayam

100

- Sapi/Kerbau

50.000

- Kambing

20.000

- Ayam

5.000

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 42 (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 24

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pelayanan pelabuhan, tambat dan labuh kapal layar motor pada pelabuhan, dermaga atau pinggiran dan pantai. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 44 (1) Tingkat penggunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian. (2) Masa retribusi terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima wajib retirbusi.

Pasal 45 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan berkeadilan.

Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 46 Besaran tarif sebagaimana pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut : 25

JENIS PENERIMAAN 1

SATUAN 2

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN 1. Jasa Pelayanan Kapal a. Penerimaan Uang Perkapalan ( PUP ) 1) Pengukuran, pemeriksaan, pengujian, pemberian Izin Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Keselamatan Kapal < GT 7 ( pertama/ kapal baru ); a) Kapal Motor ( pengangkut ) b) Kapal Nelayan

TARIF 3

Per Kapal Per Kapal

Rp. 300.000,Rp. 300.000,-

2) Pemeriksaan, pengujian, penertiban, pembaharuan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Keselamatan Kapal (Perpanjang); a) Kapal Motor ( pengangkut ) b) Kapal Nelayan

Per Kapal Per Kapal

Rp. 100.000,Rp. 100.000,-

3) Penggantian Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan / atau Sertifikat Keselamatan Kapal yang rusak atau hilang; a) Kapal Motor ( pengangkut ) b) Kapal Nelayan

Per Kapal Per Kapal

Rp. 150.000,Rp. 150.000,-

4) Pemberian Surat Izin Berlayar < GT 7; a) Kapal Motor ( pengangkut ) b) Kapal Nelayan

Per Kapal Per Kapal

Rp. Rp.

50.000,50.000,-

5) Pengawasan barang berbahaya; a) Kurang dari 6 jam b) Lebih dari s/d 12 jam c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah

Per GT Per GT Per GT

Rp. Rp. Rp.

5.000,2.500,2.000,-

Per GT per 15 hari

US.$

0.035

(2) Kapal angkutan laut dalam negeri

Per GT per 15 hari

Rp.

500,-

(3) Kapal Pelayaran rakyat / kapal perintis

Per GT per 15 hari

Rp.

200,-

(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan: (a) Kapal angkutan laut dalam negeri

Per GT per bulan

Rp.

400,-

Per GT per bulan

Rp.

200,-

b. Jasa Labuh 1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga (1) Kapal angkutan laut luar negeri

(b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis.

26

b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga (1) Kapal angkutan laut luar negeri

Per GT per 15 hari

US.$

0.018

Per GT per 15 hari

Rp.

100,-

Per GT per 15 hari

Rp.

50,-

(2) Kapal angkutan laut dalam negeri (3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis 2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus Per GT per 15 hari a) Kapal angkutan laut luar negeri Per GT per 15 hari b) Kapal angkutan laut dalam negeri c. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus 1) Kelompok I Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

Per kapal per Gerakan Per GT Kelebihan per Gerakan Per kapal per Gerakan Per GT

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah GT ditambah 2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ( ukuran 500 GT s/d 1000 GT ) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ( Ukuran 500 GT s/d 1000 GT ) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah 3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ( ukuran 500 GT s/d 1000 GT ) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri

27

US.$

0.035

Rp.

100,-

US.$

27

US.$

0.012

Rp.

50.000,-

Kelebihan per gerakan

Rp.

100,-

Per kapal per Gerakan Per GT

US.$

30


US.$

0.012

Per kapal per GerakanPer GT

Rp. 75.000,-


Rp.


US.$

33

Kelebihan per Gerakan

US.$

0.012


Rp. 100.000,-

100,-

( Ukuran 500 GT s/d 1000 GT ) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah d. Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Terminal Khusus. 1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum : a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (1) Kapal s/d 1500 GT (2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT (4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT (5) Kapal diatas 75000 GT b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (1) Kapal s/d 1500 GT (2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT (4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT (5) Kapal diatas 75000 GT 2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki penyelenggara / pengelola pelabuhan a) BUP ( Badan Usaha Pelabuhan ) b) TERSUS ( ( Terminal Khusus ) (1) Kapal angkutan luar negeri (a) Kapal s/d 1500 GT (b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT (d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT (e) Kapal diatas 75000 GT (2) Kapal angkutan dalam negeri (a) Kapal s/d 1500 GT (b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT (d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT (e) Kapal diatas 75000 GT


Rp.

100,-

Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam

US.$ 80 US.$ 200 US.$ 400 US.$ 700 US.$ 1.050,-


Rp. 300.000,Rp. 750.000,Rp.1.500.000,Rp.2.700.000,Rp. 3.900.000-



e. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan pada BUP / TERSUS f. Jasa Tambat 1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum a) Tambatan Dermaga ( Besi, Beton, dan Kayu ) (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

28

Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal

US.$ Rp. Rp.

0.035 150,100,-


US.$ Rp. Rp.

0.020 200,100,-

c) Tambatan Pinggiran / Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis


2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS a) Tambatan Dermaga ( Besi, Beton, dan Kayu ) (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis


b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis


c) Tambatan Pinggiran / Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis


2. Jasa Pelayanan Barang a. Jasa Dermaga 1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum a) Barang ekspor dan impor b) Barang antar pulau : (1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya (2) Kambing, Babi Dan Sejenisnya 2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ( TUKS ) dan di Terminal Khusus ( TERSUS ) a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri. b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri. (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau : (a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog ( beras dan gula ) (b) Barang lainnya

29

US.$ Rp. Rp.

0.010 100,0,-

Per ton per M3

Rp. 5.000,-

Per ton per M3

Rp. 2.000,-

Per ton per M3

Rp. 3.500,-

Per ekor Per ekor

Rp. 15.000,Rp. 7.500,-

Per ton per M3

Rp.

Per ton per M3 Per ton per M3 Per ton per M3

0,-

(3) Hewan (a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya (b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum 1) Gudang Tertutup 2) Lapangan 3) Penyimpanan Hewan a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya b) Kambing, babi dan sejenisnya 4) Peti Kemas ( Container ) a) Ukuran 20’ (1) Kosong (2) Isi b) Ukuran 40’ (1) Kosong (2) Isi c) Ukuran diatas 40’ (1) Kosong (2) Isi 5) Chasis a) Ukuran 20’ b) Ukuran 40’ c) Ukuran di atas 40’

Per ekor Per ekor Per ton per M3 Per hari Per ton per M3 Per hari

Rp.

1.000,-

Rp.

500,-

Per ekor Per hari Per ekor Per hari

Rp. Rp.

2.500,1.500,-

Per unit Per hari Per unit Per hari

Rp. 10.000,Rp. 20.000,-


Rp. 20.000,Rp. 40.000,-


Rp. 40.000,Rp. 80.000,-

Per unit Per Hari Per unit Per Hari Per unit Per hari

Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 20.000,-

Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam

Rp. 30.000,Rp. 40.000,Rp. 60.000,Rp. 75.000,Rp. 110.000,Rp. 150.000,-

b) Sewa Kren Derek ( Mobil Crane ) (1) s/d 3 ton (2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton (3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton (4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton (5) lebih dari 25 ton

Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam Per unit Per jam

Rp. 40.000,Rp. 60.000,Rp. 110.000,Rp. 150.000,Rp. 200.000,-

c) Motor boat (1) s/d 60 PK (2) lebih dari 60 PK

Per unit Per jam Per unit Per jam

Rp. 100.000,Rp. 160.000,-

Per unit Per jam Per unit Per jam

Rp. 5.000,-

3. Jasa Pelayanan Alat a. Apabila menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan 1) Alat Mekanik a) Sewa Forklif (1) s/d 2 ton (2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton (3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton (4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton (5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton (6) lebih dari 10 ton

2) Alat Non Mekanik Gerobak Dorong

30

b. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan 4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya a. Sewa Tanah Dan Penggunaan Perairan, Ruangan & Pelayanan Air Bersih 1) Untuk Bangunan Bangunan Industry Galangan Dan Dock Kapal a) Persewaan tanah pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus 2) Untuk bangunan - bangunan industry perusahaan – perusahaan. a) Persewaan tanah pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus

20% dari pendapatan jasa pelayanan alat

Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun

Rp. 2.000,Rp. 250,-

Per M2 Per tahun

Rp. 250,-


Rp. Rp.

1.500,250,-

Per M2 Per tahun

Rp.

250,-

3) Untuk kepentingan lainnya a) Toko, warung dan sejenisnya b) Perumahan penduduk


Rp. Rp.

1500,500,-

4) Sewa ruangan pelabuhan

Per M2 Per bulan

Rp.

5.000,-

5) Pelayanan air b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut 1) Terminal penumpang kelas A a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar / Penjemput 2) Terminal penumpang kelas B a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar / Penjemput 3) Terminal penumpang kelas C a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar / Penjemput 4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam ke luar negeri. c. Pas orang 1) Pas harian halaman 2) Pas tetap

31

Per tarif PDAM setempat

+20% dari tarif PDAM

Per orang Per orang per sekali masuk

Rp. Rp.

2.500,1.000,-

Per orang Per orang per sekali masuk

Rp. Rp.

2.000,700,-

Per orang Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk

Rp. Rp.

1.500,500,-

Perorang persekali masuk Perorang per bulan Perorang per tahun

Rp. 10.000,-

Rp. Rp. Rp.

1.000,-

d. Pas kendaraan ( termasuk uang parkir ) 1) Pas harian a) Trailer, Truk gandengan

Perunit dan pengemudi + kenek persekali masuk Perunit dan pengemudi + kenek per sekali masuk

Rp.

c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep

Perunit dan pengemudi per sekali masuk

Rp. 2.500,-

d) Sepeda motor

Per unit per sekali masuk

Rp.

1.500,-

e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda

Per unit dan pengemudi per sekali masuk

Rp.

500,-

b) Truk, bus besar

2) Pas tetap a) Trailer, Truk gandengan

5.000,-

Rp. 3.000,-

Per unit per bulan Per unit per tahun

Rp. 30.000,Rp. 250.000,-

b) Truk, bus besar


Rp. 25.000,Rp. 180.000,-

c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep


Rp. 20.000,Rp. 150.000,-

d) Sepeda motor


Rp. 15.000,Rp. 120.000,-

e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda


Rp. 10.000,Rp. 75.000,-

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 47 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi : a.

Pemakaian tempat rekreasi/taman. 32

b.

Pemakaian stadion atau fasilitasnya.

c.

Pemakaian Tempat olah raga.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 48 (1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga. (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 49 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga. (2) Masa Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD diterima Wajib Pajak. Pasal 50 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan biaya pembinaan. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 51 Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut :

33

a. Taman. JENIS

TARIF

-

Kelas A

Rp. 100.000/ Jam

-

Kelas B

Rp.

75.000/ Jam

-

Kelas C

Rp.

50.000 / Jam

-

Kelas D

Rp.

25.000 / Jam

-

Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt

Rp.

50.000/ Jam

-

Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt

Rp.

30.000 / Jam

b. Stadion. JENIS 1.

TARIF

Lapangan dan fasilitas pendukung (kecuali

Rp. 250.000/ Jam

lampu sorot) 2.

c.

Untuk pemakaian fasilitas tertentu -

Tribune

Rp.100.000/ Jam

-

Lampu Sorot

Rp. 150.000/ Jam

-

Lapangan

Rp. 50.000/ Jam

-

Mikropon

Rp. 20.000/ Jam

-

Sentle Ban

Rp. 10.000/ Jam

-


Rp. 50.000/ Jam

-


Rp. 30.000/ Jam

Lapangan JENIS

TARIF

-

Lapangan dan Anjungan

Rp. 100.000/ Jam

-

Mikrofon

Rp. 20.000/ Jam

-


Rp. 50.000/ Jam

-


Rp. 30.000 / Jam

34

d.

Tempat Olah Raga JENIS

TARIF

-

Lapangan Volly

Rp.

1.000/ Jam

-

Lapangan Bola kaki

Rp. 30.000/ Hari

-

Lapangan Tenis

Rp.

-

Lapangan Bulutangkis

Rp. 1.000/ orang

-

Arena/lapangan golf

Rp. 50.000/ Jam

-


Rp. 50.000/ Jam

-


Rp. 30.000 / Jam

1.000/ Jam

BAB XII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 52 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Bibit atau benih tanaman b. Bibit ternak c. Bibit atau benih ikan d. dan hasil lainya. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta. Pasal 53 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.

badan

hukum

yang

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 35

Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 54 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi. (2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi jual beli. Pasal 55 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan benih/bibit dan hasil lainnya serta biaya administrasi dan jasa usaha dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 56 Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut : A. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERKEBUNAN JENIS OBJEK PRODUKSI

SATUAN

USAHA DAERAH

PEMAKAIAN

TARIF

A. Bibit Tanaman Kehutanan - Bibit Karet

Batang

Rp. 2.000

- Bibit Mahoni

Batang

Rp.

500

- Bibit Pulai

Batang

Rp.

500

- Bibit Sungkai

Batang

Rp.

500

- Bibit Salak Sari Intan

Batang

Rp. 35.000

- Bibit Durian

Batang

Rp. 5.000

- Bibit Buah Naga

Batang

Rp. 2.500

- Bibit Duku

Batang

Rp.

5.000

- Bibit Sukun

Batang

Rp.

5.000

- Bibit Mangga

Batang

Rp.

5.000

- Bibit Rambutan

Batang

Rp.

5.000

36

B. Bibit Tanaman Pertanian - Bibit Durian

Batang

Rp. 50.000

- Bibit Buah Naga

Batang

Rp. 15.000

- Bibit Duku

Batang

Rp. 30.000

- Bibit Sukun

Batang

Rp. 25.000

- Bibit Mangga

Batang

Rp. 30.000

- Bibit Rambutan

Batang

Rp. 30.000

- Bibit Pala

Batang

Rp. 500

- Bibit Kelapa

Batang

Rp. 500

- Bibit Cacao

Batang

Rp. 500

- Bibit Nilam

Batang

Rp. 200

- Bibit Cengkeh

Batang

Rp. 500

C. Bibit Tanaman Perkebunan

D. Bibit Ternak - Sapi Bali 8 s/d 11 Bulan

Ekor

Rp. 4.500.000

- Sapi Bali 1 s/d 1,5 Tahun

Ekor

Rp. 6.000.000

- Kambing Kacang

Ekor

Rp. 500.000

- Potong 1 - 2 Tahun

Ekor

Rp. 6.000.000

- Potong 2 Tahun keatas

Ekor

Rp. 6.750.000

- Bibit Jantan 1-1,5 Tahun

Ekor

Rp. 6.000.000

- Bibit Jantan 1,5 Tahun keatas

Ekor

Rp. 6.500.000

- Bibit Betina 1-1,5 Tahun

Ekor

Rp. 4.500.000

- Bibit Betina 1,5 Tahun keatas

Ekor

Rp. 5.000.000

- Ayam Jantan 1 Tahun

Ekor

Rp. 50.000

- Ayam Betina 1 Tahun

Ekor

Rp. 45.000

- Itik Alabio Jantan 1 Tahun

Ekor

Rp. 45.000

- Itik Alabio Betina 1 Tahun

Ekor

Rp. 40.000

E. Bibit Ternak Ruminasia

F. Bibit Unggas

37

B. PERIKANAN & KELAUTAN PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PRIKANAN BUDIDAYA I. INDUK / CALON INDUK IKAN / UDANG

NO

1

2

3

4

5

6

7

JENIS PRODUKSI IKAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)

KETERANGA N

Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)

25.000,- Per Kg 35.000,- Per Kg

Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)

20.000,- Per Kg 25.000,- Per Kg

Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)

50.000,- Per Kg 80.000,- Per Kg

Calon Induk Ikan mas - Jantan (200-500 gr) - Betina 500-1.000 gr)

40.000,- Per Kg 60.000,- Per Kg

Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)

40.000,- Per Kg 60.000,- Per Kg

Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)

35.000,- Per Kg 45.000,- Per Kg

Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)

20.000,- Per Kg 30.000,- Per Kg

38

8

9

10

11

12

13

14

Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1.000 gr) - Betina ( 500-1.200 gr)

15.000,- Per Kg 20.000,- Per Kg

Induk Ikan Nila merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)

20.000,- Per Kg 30.000,- Per Kg

Calon Induk Ikan Nila merah - Jantan (150-400 gr) - Betibna (150-350 gr)

15.000,- Per Kg 20.000,- Per Kg

Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)

20.000,- Per Kg 30.000,- Per Kg

Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)

15.000,- Per Kg 20.000,- Per kg

Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)

40.000,- Per Kg 60.000,- Per Kg

Calopn Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)

30.000,- Per Kg 50.000,- Per Kg

II. BENIH IKAN / BENIH / BENUR UDANG

N O 1

JENIS PRODUKSI IKAN

Benih Ikan mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp) 150,250,500,-

39

KETERANGAN

Per Ekor Per Ekor Per Ekor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Benih Ikan Paten - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

250,350,750,-


100,200,350,-


100,200,350,-


150,250,500,-


Benih Ikan Nila Citra Lada - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

100,200,350,-

Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

100,250,350,-


Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

100,200,300,-


Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

100,250,350,-


200,750,1200,-


Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

40


11

III.

Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm

165,200,275,-


PENANGKAPAN NAMA IKAN

NO

1

INDONESIA / LOKAL

LATIN

HDI (Rp/Kg)

IKAN PELAGIS BESAR Tuna Mata Besar/ Madidihang Albacorea Cakalang Tongkol/Komo Tenggiri/Tarusi Hiu/Cucut/Gurango Marlin/Layaran

2

INGGRIS

Big eye Tuna Yellowfin Tuna Albacore Skipjack Tuna/stripped Tuna Frigate Mackerel Strike Spanish Mackerel Balfour’s Shark Black Marlin

Thunnus abesus Thunnus albacores Thunnus alalunga Katsuwonus pelamis Auxis thazard Scomberomorus lineatus Hemigalidae Makaira mazara

7.500 7.500 7.500 6.500 5.000 6.000 4.000 5.000

Layang Sead Stripped Mackerel Barred Garfish Yellowstrie Trevali Indonesian oil Sardine Fringescalle Sardine Obtuse Barracuda Sported Sardinella Commerson’s Anchovi Wolf Herring Dark finned sea-Pike Hairtaid Scad Spotted Flyinh Fish Garfish

Decapterus Macrosoma Restlelinger Brachysoma Hemirhampus Far Sellaroides leptolipes Sardinella longiceps Sardinella fimbriata Sphyraena abtusata Cluipedae Stolephorus commersoni Chirocentrus dorab Shyraena spp Megalapsis cordyla Chypsilurus poecilopyerus Tylosuruscrocodilus

5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

IKAN PELAGIS KECIL Layang/Sorihi Kembung/Kombong Julung Selar/Tude Lemuru/Furie Tembang/Kira Alu-alu/Suwo Sardine/Furie Megi Teri/Puri Golok-golok Kacangan Tetengkek Ikan Terbang/Toni Cendro/Sako

41

3

IKAN DEMERSAL Kuwe/Bobara Layur Bawal Putih Bawal Hitam Gulamah/Samgeh Mata Besar/Swanggi Kuro/Senangin Kakap Merah Ikan Sebelah Ikan Beloso Pari/Noya Kurisi Talang-talang/Lasi Napoleon/Maming Mayung Kerapu/Goropa Petek/Peperek Kerong-kerong Gerot-gerot Biji Nagka/Ifu Pisang-pisang/Lolosi Baronang/Uhi Lencam/Dare Ikan Merah/Gorara Bambangan Ekor Kuning/Lolosi

4

Caranx sexfasciatus Trichiurus savala Pampus argentus Formio negrus Pseudociena amoyensis Priancanthustayeusur Elleutherorema dactilium Lutjamus altifrontalis Psettodes errumei Sauruda tumbill Gymnara sp Nemipterus nematoorus Chorinemus tala Chellinus undulatus Alrius thallasinus Ephnephelus spp Leognatidae Therapon spp Pomadasys spp Openeus tragulo Caersio spp Siganus spp Lethrinus spp Luthjanus malabaricus Luthjanus sanguineus Caesio erytrobaster

7.000 5.000 6.000 6.000 4.000 4.000 5.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.000 4.000 7.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 5.000

Common Carp

Cyprinus carpio Tilapia nilatica Chanos chanos Ophiocephalus sp Clarias batrachus Osphoronemus gouramy Oreochromis massabica

5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 150/ekor

IKAN AIR TAWAR Ikan Mas Ikan Nila Ikan Bandeng Ikan Gabus Ikan Lele Ikan Gurami Ikan Mujair Nener

5

Great Trevally,Dusky Jack Hairtail White Pomfret Black Pomfret Croaker Purple Spotted Big Eye Fourfinger Thredfind Red Snaper Indian Haliwut Greater Lizardfish Shord-Tailed Butterfy Ray Teradfin Bream Deep Leatherskin Humphead Wrase Giant Catfish Grouper Splended Pony Fish Blanded Grunter Blockhead grunt Goat Fish Goldbanded Fussiler Streaked Spinfoot Orangestripped Emperor Red Snapper Blood Snapper Yellowtail Fusssiler

Milk Fish Cat Fish Tilapia

NON IKAN Cumi-cumi Lobster Rumput Laut Teripang

Common Squid Spyni Lobster Sea Grass Sea Cucumber 42

Lologo sp Paniliris spp Gracilaria sp Holohuria sp

6.000 40.000 5.000 40.000

Ubur-ubur Kerang-kerangan Kepiting Udang windu Udang Putih

Jelly Fish Cockle Shell Mangrove Crabs Tiger Shrimps Banana Shrimps

Andara serrata Scylla serrata Pennaeus monodon Pennaeus meerguensis

2.000 4.000 6.000 40.000 40.000

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 57 Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 58 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan; Pasal 59 (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada SPTRD. (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Bupati menerbitkan SKRD secara jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. Pasal 60 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

43

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 61 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunaka SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Rekening Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan atau Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 62 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 63 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati. BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 64 (1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 44

Pasal 65 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XVII TATA CARA PERUBAHAN TARIF Pasal 66 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 67 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 68 (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 64 didahului dengan Surat Teguran; (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIX TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 69 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas; 45

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi; (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 70 (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati; (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang; (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 71 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB. BAB XX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 72 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. 46

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 73 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi; (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 74 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a.

diterbitkan Surat Teguran atau; atau

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; 47

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; (5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 75 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 76 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 77 (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemenfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 48

BAB XXV KETENTUAN KHUSUS Pasal 78 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaiman dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk; (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya; (6) Permintaan hakim sebagaiman dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keteranganyang diminta. BAB XXVI KETENTUAN PIDANA Pasal 79 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 49

Pasal 80 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar; (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. BAB XXVII PENYIDIK Pasal 81 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan; (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a.

Menerima, mencari, mengupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 50

d.

Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e.

Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

Menghentikan penyidikan; dan/atau

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 51

Pasal 83 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Ditetapkan di Weda Pada tanggal 24 Maret 2012 BUPATI HALMAHERATENGAH,

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda Pada tanggal 24 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TENGAH,

BASRI AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 3

52

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.

53

Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 ayat (1) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 ayat (1) Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan diluar badan jalan dapat berupa pelataran parkir dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh pemerintah daerah. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kendaraan” adalah kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 ayat (1) Termasuk dalam objek retribusi ini adalah mess pemda dan guest house. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas. 54

Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 ayat (1) yang dimaksud dengan “Rumah Potong Hewan” adalah persil atau bangunan baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk memotong hewan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas. 55

Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 ayat (1) Cukup jelas

56

ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 ayat (1)` Pengenaan Pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas.

57

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents